Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT setelah melalui proses penggalian

gagasan sampai musyawarah dalam rangka Menggagas Masa Depan Desa,

penyusun yang terdiri dari sebagian anggota BPD dan Perangkat

Desa Bojongtengah berhasil menyusun Dokumen RKPDes Desa

Bojongtengah.

RKPDes adalah bagian dari program perencanaan seluruh

warga masyarakat Desa Bojongtengah yang menginginkan perubahan yang

lebih baik di segala bidang. Masa depan akan terlihat jika

dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan

usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini mungkin masih kurang sempurna karena

keterbatasan informasi dari dokumen terdahulu yang kurang

lengkap, meskipun demikian dokumen ini sudah cukup mewakili

aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak

yang membantu sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan

Dokumen RKPDes ini.

Harapan kami semoga dokumen ini bisa menjadi tolok ukur

Pembangunan di Desa Bojongtengah Kecamatan Pusakajaya Kabupaten

Subang dan semoga seluruh Rencana Pembangunan bisa terealisasi

serta mencapai kemajuan pesat pada masa yang akan datang.

Subang, 10 Januari 2015

Tim Penyusun

1

2

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ............................................... 1Daftar Isi ................................................... 2BAB I : PENDAHULUAN ...................................... 3

A. Latar Belakang .................................... 3B. Landasan Hukum .................................... 4C. Tujuan dan Manfaat ................................ 5D. Visi dan Misi ..................................... 6

BAB II : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2015 .......... 7

A. Pendapatan ........................................ 7B. Belanja ...........................................

8C. Pembiayaan …………………………………………………………………...............14

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH ........................ 15

A. Berdasarkan Evaluasi Pembanguan Tahun Sebelumnya . . 15B. Berdasarkan RPJMDes ............................... 15C. Berdasarkan Prioritas Supra Desa .................. 15D. Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat ............... 15

BAB IV : KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA ............ 16

A. Prioritas Program Pembangunan Skala Desa ......... 16B. Prioritas Program Pembangunan Skala Kecamatan/Kabupaten

16

BAB V : PENUTUP ............................................ 17

Lampiran – lampiran

3

BAB IPENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah yang sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah, desa atau yang disebut dengannama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuanmasyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis,berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatsetempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yangdiakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasionaldan berada di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UUD1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalahkeanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi danpemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desaberwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkanasal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/ataudibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada diKabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyaiperencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dantransparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. makadesa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan JangkaMenengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun danDokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) sebagai satukesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/ kabupatensecara partisipatif dan transparan.

Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat(RKPDes) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu)tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuatrancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkankerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritaspembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraanmaju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desamaupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

4

dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah danRPJM-Desa.

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuatberdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunsebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal- halyang karena keadaan darurat / bencana alam. Sebagai Rencanastrategis pembangunan tahunan desa, RKPDes merupakan dokumenperencanaan pembangunan yang bersifat regular yangpelaksanaannya dilakukan oleh LKMD sebagai lembaga yangbertanggung jawab di desa. RKP Desa merupakan satu-satunyapedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahDesa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkandalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan sesuaidengan pola pemikiran dimaksud di atas, maka sebuah desadiharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskanpartisipasi dan transparansi serta demokratisasi yangberkembang di desa yang terangkum dalam Rencana PembangunanJangka Menengah Desa (RPJMDesa).

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP-Desamerupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifatregulasi yang pada pelaksanaannya dilakukan oleh LembagaPemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai lembagakemasyarakatan yang mempunyai tugas dan tanggung jawabpembangunan di desa. RKP-Desa merupakan satu-satunya pedomanatau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalamjangka waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya dimasukkan dalamAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaranbersangkutan.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4421);

5

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang AtasUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, PemerintahDaerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah

6. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244).

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentangDekosentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008Nomor 20, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4816);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentangPedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

10. Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader PemberdayaanMasyarakat;

11. Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Desa;

12. Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang PerencanaanPembangunan Desa;

6

13. Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan ProgramPembangunan Desa / Kelurahan;

14. Surat Edaran Menteri DalamNegeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 08 Nopember 2007 tentangHibah dan Bantuan Negara;

15. Surat Edaran Menteri DalamNegeri Nomor 414.2/3717/PMD tanggal 05 November 2008perihal Petunjuk Teknis Operasional PNPM MandiriPerDesaan;

16. Surat Direktur JenderalPemberdayaan Masyarakat Dan Desa 414.2/4916/PMD tanggal20 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis OptimalisasiTahapan Kegiatan PNPM Mandiri PerDesaan;

17. Surat Edaran Menteri DalamNengeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa;

18. Peraturan Pemerintah Nomor79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

19. Peraturan Pemerintah Nomor40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan RencanaPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 97,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4664).

20. Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5539).

21. Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desayang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5558).

22. Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan TataKerja Kementerian Dalam Negeri.

7

C. TUJUAN DAN MANFAAT

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) inimempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :1. Tujuan

a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.

b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.

c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

2. Manfaat a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di desa.b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan

dengan program pembangunan supra desa.e. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat.

D. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen penjabaran dari Dokumen Rencana PembangunanJangka Menengah Desa, maka seluruh rencana program dankegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Desa secarabertahap dan berkesinambungan harus dapat mengantarkantercapainya Visi dan Misi Desa. Visi-Misi Desa Bojongtengahyang diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa,dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatifmulai dari tingkat dusun sampai di tingkat desa.

Adapun Visi-Misi Desa Bojongtengah adalah sebagai berikut :

1. Visi Desa“TERWUJUDNYA BOJONGTENGAH SEBAGAI DESA AGRIBISNIS, MAJU DANSEJAHTERA PADA TAHUN 2024”

2. Misi Desa1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terampil,

kreatif dan religius.2. Mendayagunakan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan

dalam mengembangkan perekonomian masyarakat.

8

3. Meningkatkan kapasitas lembaga pemerintahan desa dan lembagakemasyarakatan.

4. Meningkatkan kwalitas dan kwantitas sarana dan prasarana desauntuk kepentingan masyarakat.

9

BAB IIARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2015

A. PENDAPATAN

Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uangmelalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu)tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasipendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatanberdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa,Dana Desa dari APBN, Bagi Hasil, Bagian Dana Perimbangan,Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi danPemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga. Asumsipendapatan Desa Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 607.000.000,-(Enam Ratus Tujuh Juta Rupiah) yang bersumber dari :

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA BOJONGTENGAH KECAMATAN PUSAKAJAYA KABUPATEN SUBANG

TAHUN ANGGARAN 2015

KODEREKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KET.

1 PENDAPATAN DESA 607,000,000 1 1 Pendapatan Asli Desa 370,000,000 1 1 1 Hasil Usaha 3,000,000

1 1 1 1 Pemilik Traktor 13 Unit @ Rp. 100.000,- 1,300,000 PADes

1 1 1 2 Pemilik Huller kecil 2 Unit @ Rp. 100.000,- 200,000 PADes

1 1 1 3 Pemilik Huller besar 1 Unit 1,000,000 PADes

1 1 1 4 Pemilik Bengkel Las 1 Unit 100,000 PADes

1 1 1 5 Pemilik Konveksi 1 Unit 100,000 PADes

1 1 1 6 Jasa Koperasi 300,000 PADes

1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 246,000,000 1 1 2 1 Pungutan Desa dari tanah sawah masyarakat 231,000,000 Kelas 1 161,700,000 PADes

Kelas 2 16,800,000 PADes

Kelas 3 52,500,000 PADes

1 1 2 2 Pungutan Desa dari tanah darat masyarakat 15,000,000

Tanah darat masyarakat 15,000,000 PADes

1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 121,000,000

10

1 1 3 1 Hasil sewa tanah Titisara Desa 14,¼ bau X @ Rp. 8.000.000,- 114,000,000 PADes

1 1 3 2 Hasil Iuran Penggarap Tanah Jinggot 0,5 bau 4,000,000 PADes

1 1 3 3 Ijin Rame-Rame satu Tahun 1,000,000 PADes

1 1 3 4 Surat-Surat Keterangan dan AJB 2,000,000 PADes

1 2 Pendapatan Transfer 237,000,000

1 2 1 Dana Desa -

1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota

-

1 2 3 Alokasi Dana Desa -

1 2 4 Bantuan Keuangan 237,000,000 1 2 4 1 Bantuan Provinsi 115,000,000

Bantuan Infrastruktur Desa dan Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa 115,000,000 PROVINSI

1 2 4 2 Bantuan Kabupaten / Kota 122,000,000 Bantuan Keuangan Umum Desa/Kelurahan 122,000,000 BKU D/K

1 3 Pendapatan Lain lain -

1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat

-

1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah -

JUMLAH PENDAPATAN 607,000,000

B. BELANJA

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluarandari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannyakembali oleh desa. Belanja sesuai dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 dan UUD No 6 Tahun 2014 yangterdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 adalah sebagaiberikut :

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BOJONGTENGAH

TAHUN ANGGARAN 2015

KODEREKENING URAIAN JUMLAH

(Rp.) KET.

2 BELANJA 607,000,000 2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 250,250,000

11

2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 175,850,000

2 1 1 1 Belanja Pegawai: 175,850,000

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat -

Penghasilan Tetap Kepala Desa 12 bln @ Rp. -

Penghasilan Tetap Sekretaris Desa 12 bln @ Rp.

-

Penghasilan Tetap Kaur Pemerintahan 1 Thn @ Rp.

-

Penghasilan Tetap Kaur Keuangan 1 Thn @ Rp. -

Penghasilan Tetap Kaur Ekbang 1 Thn @ Rp. -

Penghasilan Tetap Kaur Kesra 1 Thn @ Rp. -

Penghasilan Tetap Kaur Umum 1 Thn @ Rp. -

Penghasilan Tetap Kepala Dusun 2 orang Kadus@ Rp.

-

Penghasilan Tetap Bendahara 1 Thn @ Rp. -

Penghasilan Tetap Staff 1 Thn @ Rp. -

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat -

Tunjangan Kepala Desa -

Tunjangan sekretaris Desa -

Tunjangan 5 orang Kaur Desa -

Tunjangan 2 orang Kepala Dusun -

Tunjangan Bendahara -

Tunjangan Pembantu Kaur/Staf Desa -

Tunjangan BPD -

Tunjangan Anggota BPD -

Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa dari Provinsi

15,000,000 Provinsi

Insentif Aparatur Pemerintah Desa dari PADes 160,850,000

Insentif Kepala Desa 12 bln @ Rp. 2.600.000,-

31,200,000 PADes

Insentif Sekretaris Desa 12 bln @ Rp. 500.000,-

6,000,000 PADes

Insentif Kaur Pemerintah 1 Thn @ Rp. 8.000.000,-

8,000,000 PADes

Insentif Kaur Keuangan 1 Thn @ Rp. 8.000.000,-

8,000,000 PADes

Insentif Kaur Ekbang 1 Thn @ Rp. 8.000.000,- 8,000,000 PADes

Insentif Kaur Kesra 1 Thn @ Rp. 8.000.000,- 8,000,000 PADes

Insentif Kaur Umum 1 Thn @ Rp. 8.000.000,- 8,000 PADes

12

,000

Insentif Kepala Dusun 2 Org @ Rp. 8.000.000,-

16,000,000 PADes

Insentif Staff 1 Thn @ Rp. 4.000.000,- 4,000,000 PADes

Insentif BPD 15,500,000

Insentif Ketua BPD 3,000,000 PADes

Insentif Wakil Ketua BPD 2,500,000 PADes

Insentif Sekretaris BPD 2,000,000 PADes

Insentif 4 orang Anggota BPD @ Rp. 2.000.000,-

8,000,000 PADes

Insentif Poldes 1 Thn @ Rp. 4.000.000,- 4,000,000 PADes

Insentif 3 orang Ulu-ulu Desa @ Rp. 4.000.000,-

12,000,000 PADes

Insentif Pos KB Desa 1 Thn @ Rp. 4.000.000,-

4,000,000 PADes

Insentif Amil Desa 1 Thn @ Rp. 4.000.000,- 4,000,000 PADes

Insentif Kemit Desa 1 Thn @ Rp. 2.000.000,- 2,000,000 PADes

Insentif Pos KB Desa dan Sub Pos KB 4,550,000 BKU D/K

Insentif Kolektor PBB 2,000,000 PADes

Insentif Kemit Makam 800,000 PADes

Insentif Perwakilan Desa (Desa Bongas) 4,000,000 PADes

Tunjangan LPMD 5,000,000

Tunjangan 10 orang Anggota LPMD 5,000,000 PADes

Tunjangan Kegiatan Keagamaan 800,000

Tunjangan Takmir Masjid Jami'e At-Taqwa

800,000 PADes

Tunjangan IRMA -

Tunjangan Imam Masjid -

Tunjangan MUI -

Tunjangan BKMM -

Tunjangan MT -

Tunjangan Kegiatan Pendidikan 2,000,000

Tunjangan 3 Guru Honor Madrasah Diniyah

1,500,000 PADes

Tunjangan Guru Honor Madrasah Ibtidaiyah

500,000 PADes

Tunjangan Guru PAUD -

Biaya Asuransi 3,000

13

,000

Biaya Asuransi Purna Bhakti Kepala Desa

3,000,000 BKU D/K

2 1 2 Operasional Perkantoran 51,300,000

2 1 2 1 Belanja Barang dan Jasa 51,300,000

Alat Tulis Kantor 5,000,000 PADes

Benda POS -

Pakaian Dinas dan Atribut 16,000,000

Belanja Pakaian Dinas Perangkat Desa,

RT dan RW

8,000,000 PADes

Belanja Pakaian Dinas BPD 2,000,000 PADes

Belanja Pakaian Dinas LPMD 2,000,000 PADes

Belanja Pakaian Dinas Anggota LINMAS 2,000,000 PADes

Belanja Pakaian Dinas Pengurus TP-PKK Desa

2,000,000 PADes

Alat dan Bahan Kebersihan -

Perjalanan Dinas 6,000,000

Belanja Perjalanan Dinas Kades 3,000,000 PADes

Belanja Perjalanan Dinas Perangkat Desa

2,000,000 PADes

Belanja Perjalanan Dinas BPD 1,000,000 PADes

Pemeliharaan 8,800,000

Belanja Pemeliharaan Komputer dan Printer

3,800,000 PADes

Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas 5,000,000 PADes

Air, Listrik dan Telepon 4,000,000

Belanja Rekening Listrik Kantor Desa

dan GOR

4,000,000 PADes

Belanja Internet -

Belanja Oprasional Kepala Desa dan Kelembagaan

11,500,000

Belanja Oprasional Kepala Desa 9,500,000 BKU D/K

Belanja Oprasional LPMD 2,000,000 BKU D/K

Belanja Oprasional Karangtaruna

14

-

Belanja Makan dan Minum -

Belanja Makan dan Minum Rapat -

2 1 2 2 Belanja Modal -

Komputer Meja dan Kursi Mesin TIK

2 1 3 Operasional BPD 1,000,000


ATK Penggandaan

Biaya Rapat 1,000,000 PADes

Konsumsi Rapat

2 1 4 Operasional RT/ RW 22,100,000


ATK Penggandaan Konsumsi Rapat Honor

Honor 2 orang Ketua Rukun Warga (RW) @ Rp. 2.000.000,-

4,000,000 PADes

Honor 10 orang Ketua Rukun Tetangga (RT) @

Rp. 1.500.000,-

15,000,000 PADes

Tambahan Penghasilan RT/RW 2,500,000 BKU D/K

Tambahan Penghasilan 2 orang Ketua RW 600,000 BKU D/K

2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 213,000,000

2 2 1 Perbaikan Saluran Irigasi -

2 2 1 1 Belanja Barang dan jasa -

Upah Kerja -

Honor -

2 2 1 2 Belanja Modal -

Semen -

Material -

2 2 2 Pengaspalan jalan desa

15

-

2 2 2 1 Belanja Barang dan Jasa : -

Upah Kerja -

Honor -

2 2 2 2 Belanja Modal: -

Aspal -

Pasir -

2 2 3 Bantuan Infrastruktur Desa Kegiatan Pembangunan TPT dan Draenase 100,000,000 Provinsi


Upah Kerja 4,000,000

Belanja ATK 390,000

Papan Nama Kegiatan 200,000

Belanja Penggandaan 290,000

Cetak Photo 120,000

2 2 3 2 Belanja Modal 95,000,000

Semen 17,780,000

Material

Pasir Pasang 22,250,000

Batu Belah 54,050,000

Bambu 80,000

Singkup 120,000

Pacul Aduk 300,000

Tambang kecil 125,000

Kasso 100,000

Paku 5-10 cm 45,000

Ayakan 150,000

2 2 4 Rehab Balai Musyawarah Desa/GOR 25,000,000

2 2 4 1 Belanja Barang dan jasa 25,000,000 PADes

2 2 5 Stimulan Fisik Prasarana Desa 17,000,000 BKU D/K

2 2 5 1 Belanja Barang dan jasa 17,000,000

16

Belanja Laptop 2 Unit 10,000,000

Belanja Printer 2 Unit 7,000,000

2 2 6 Pembangunan Gapura Desa 32,000,000 BKU D/K


Belanja Bahan 25,280,000

Belanja Upah Kerja 6,720,000

2 2 7 Peningkatan Jalan Desa 33,000,000 BKU D/K


Pengaspalan Jalan Desa 28,000,000

Belanja Pembangunan Jembatan Dusun Sukadana 5,000,000 PADes

Belanja Pembangunan Trotoar Dusun II -

2 2 8 Kegiatan Prasarana dan Perhubungan Desa 6,000,000

2 2 8 1 PJU 2 titik lokasi 6,000,000 BKU D/K

2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 26,000,000

2 3 1 Kegiatan Pembiaan Ketentraman dan Ketertiban 26,000,000


Honor Pelatih -

Konsumsi -

Bahan Pelatihan -

Pelatihan Linmas 1,000,000 PADes

Pembina AD dan Kamtibmas POLRI 2,000,000 BKU D/K

Belanja Koran Masuk Desa 1,500,000 PADes

Belanja Biaya Korpri 500,000 PADes

Belanja Kegiatan K3 4,000,000 PADes

Honor Kasatlak Linmas 2,000,000 PADes

Honor 10 orang Anggota Linmas @ Rp. 1.500.000,-

15,000,000 PADes

2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 107,850,000

2 4 1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat 89,650,000

2 4 1 2 Belanja Barang dan Jasa: 89,650,000

Honor pelatih

17

Konsumsi Bahan pelatihan

Belanja Biaya Bantuan Pengisian Profil Desa 1,100,000 BKU D/K

Belanja Biaya Bantuan Penggandaan Data Keluarga

300,000 BKU D/K

Belanja Bantuan Oprasional Kader Yandu 6,750,000 BKU D/K

Belanja Biaya Adm dan Pembuatan SPJ BKU D/K 4,000,000 BKU D/K

Belanja Biaya Bantuan Penyusunan APBDes -

Belanja Biaya Bantuan Penyusunan RAB -

Belanja Pemeliharaan Pembangunan Masjid

Jamie AT-Taqwa

5,000,000 PADes

Belanja Kegiatan Kerohanian 3,000,000 PADes

Angsuran Mobil Oprasional Desa 60,000,000 PADes

Tunjangan dan Bantuan TP-PKK 9,500,000

Belanja Kegiatan PKK 5,000,000 PADes

Tunjangan Ketua TP-PKK 1,500,000 PADes

Tunjangan Sekretaris TP-PKK 1,000,000 PADes

Bantuan TP-PKK Desa 2,000,000 BKU D/K

2 4 2 Kegiatan Bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan 1,500,000

2 4 2 1 Bantuan Kegiatan Pramuka 1,500,000 PADes

2 4 3 Kegiatan Sarana dan Prasaran Sosial 8,500,000

2 4 3 1 Belanja MTQ Tk.Desa, Kecamatan dan Kabupaten 2,000,000 PADes

2 4 3 2 Belanja Kegiatan Hari-Hari Besar Nasional 4,000,000 PADes

2 4 3 3 Belanja Bulan Bhakti PMI 500,000 PADes

2 4 3 4 Belanja Bantuan Masjid Persis, AL-Barokah, AL-Hidayah dan Mushollah Al-Ikhlas

2,000,000 PADes

2 4 4 Kegiatan Sarana dan Prasaran Kesehatan 5,500,000

2 4 4 1 Belanja Kegiatan PMT Balita 4,000,000 PADes

2 4 4 2 Belanja Kegiatan KB-Kes 1,500,000 PADes

2 4 5 Kegiatan Sarana dan Prasaran Olah Raga -

2 4 5 1 Belanja Bantuan Kegiatan Olah Raga Desa -

2 4 6 Kegiatan Lain-lain 2,700,000

2 4 6 1 Belanja Biaya stimulan Sumur Resapan 50

18

0,000

2 4 6 2 Belanja Biaya Pokjanal Kab. Dan Kec. 200,000 BKU D/K

2 4 6 3 Belanja Bantuan Pembangunan Untuk Kecamatan 1,000,000 BKU D/K

2 4 6 4 Belanja Bantuan Pembangunan Untuk Koramil 1,000,000 PADes

2 4 6 5 Belanja Bantuan Operasional Kelompok Tani - PADes

2 4 6 6 Belanja Penambahan Modal LED -

2 5 Bidang Tak Terduga 9,900,000

2 5 1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa 9,900,000

2 5 1 1 Belanja Barang dan Jasa 9,900,000 PADes

JUMLAH BELANJA 607,000,000

SURPLUS / DEFISIT -

3 PEMBIAYAAN 607,000,000 3 1 Penerimaan Pembiayaan 3 1 1 SILPA 3 1 2 Pencairan Dana Cadangan 3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan JUMLAH ( RP ) 607,000,000 3 2 Pengeluaran Pembiayaan 607,000,000 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 3 2 2 Penyertaan Modal Desa JUMLAH ( RP ) 607,000,000

C. PEMBIAYAAN

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaanyang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akanditerima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutanmaupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikiandalam RKP Desa Tahun 2015 ini, Pemerintah Desa Bojongtengahbelum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disampingsistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atauperhitungan APBDes tahun sebelumnya.

PEMERINTAH DESA BOJONGTENGAH RENCANA ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA

TAHUN ANGGARAN 2015

19

KODEREKENING URAIAN PEMBIAYAAN JUMLAH (Rp)

3 PEMBIAYAAN 607.000.0003.1 Penerimaan Pembiayaan 607.000.0003.2 Pengeluaran Pembiayaan 607.000.000

20

BAB IIIRUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. BERDASARKAN EVALUASI PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melaluianalisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yangterdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)Tahun Anggaran 2014 dengan implementasi pelaksanaanpembangunan tahun 2014.

B. BERDASARKAN RPJMDes

Berdasarkan peraturan Desa Bojongtengah nomor 02 Tahun 2014tentang RPJMDes Desa Bojongtengah pada tahun 2015 prioritasmasalah yang harus diselesaikan meliputi 24 masalahpengembangan wilayah, 15 masalah Bidang Sosial Budaya dan 8masalah bidang Ekonomi.

C. BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN SUPRA DESA

RKP-Des sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerahdalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritaskebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi RenjaKecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerahtahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahunberikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKPDes benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secaramenyeluruh. Berdasarkan analisa kebijakan supra desa, makapembangunan tahun 2015 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatanyang secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan danmeningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasipengembangan sektor ekonomi rakyat.

D. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasiberbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baikdisebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yangapabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalahbagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan

21

laporan yang disampaikan oleh masyarakat, terdapat masalahmendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

22

BAB IVKEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan programpembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa.Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaranbelanja desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan,tersedianya sumber daya yang ada di desa.

B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA KECAMATAN/KABUPATEN

Prioritas program pembangunan skala Kecamatan/Kabupatenmerupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakankebutuhan ril masyarakat desa, namun pemerintah desa tidakmampu melaksanakannya. Hal ini disebabkan karena besarnyabiaya dan/atau banyaknya lokasi yang harus dilaksanakan.Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunantersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaanpembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasidesa yang dipilih secara partisipatif pada forumMusrenbangdesa.

23

BAB VPENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa padadasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensipemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangundesa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatifmulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoringevaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa.Sebaliknya permasalahan dan ketidak percayaan satu sama lain akanmudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagimasyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benarpartisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akanmendorong percepatan pembangunan sekala desa menuju kemandiriandesa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudahdiakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunanAPBDes seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Ditetapkan di :BojongtengahPada Tanggal : 10 Januari2015Kepala Desa Bojongtengah

H. ROSIDIN

24

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANGKECAMATAN PUSAKAJAYA

KANTOR KEPALA DESA BOJONGTENGAHJl. Raya Compreng KM. 04 Desa Bojongtengah Kec.Pusakajaya Telp. (0260) 541139

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BOJONGTENGAHNOMOR : 050/KEP. 02-PEMB/2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN (RKP) DESA TAHUN 2015

KEPALA DESA BOJONGTENGAH

Menimbang

Mengingat

:

:

1. bahwa dalam rangka penyelenggaraan PemerintahanDesa yang Demokratis, Transparansi danAkuntabel serta pro rakyat miskin maka perludisusun suatu Perencanaan Pembangunan Desa yangmenyeluruh yang mencakup segala aspek kehidupandan penghidupan masyarakat, baik berupa fisikmaupun non fisik sebagai satu kesatuan dalamsistem Perencanaan pembangunan Daerah KabupatenSubang;

2. bahwa Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimanadimaksud pada huruf a diatas, di DESABOJONGTENGAH disusun secara partisipatif olehPemerintah Desa sesuai dengan kewenangnnyadengan melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desayang tergabung dalam Tim Penyusun perencanaanPembangunan Desa yang ditetapkan denganKeputusan Kepala Desa;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a, dan b di atas, perluditetapkan Keputusan Kepala Desa Bojongtengahtentang Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) DesaBojongtengah Tahun 2015.

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentangPembentukan Kabupaten Purwakarta dan KabupatenSubang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran NegaraNomor 2851);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentangPembentukan Peraturan Perundang undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 4389);

25

:

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubahbeberapa kali, terakhir dengan Undang-UndangNomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 120);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 140);

10. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor158);

11. Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 15 Tahun 2011 tentang PercepatanPenanggulangan Kemiskinan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 66 Tahun 2007 tentangPerencanaan Pembangunan Desa;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor19 Tahun 2006 tentang Badan PermusyawaratanDesa;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor20 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor21 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi danTata Kerja Pemerintah Desa;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3Tahun 2007 tentang Pemekaran dan PembentukanWilayah Kerja Kecamatan di LingkunganPemerintah Kabupaten Subang (Lembaran DaerahKabupaten Subang Tahun 2007 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7Tahun 2007 tentang Pembentukan LembagaKemasyarakatan;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 9Tahun 2007 tentang Pembentukan dan MekanismePenyusunan Peraturan Desa di Kabupaten Subang

26

Memperhatikan

(Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2007Nomor 9);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor12 Tahun 2008 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah ( RPJPD ) KabupatenSubang Tahun 2005 – 2025;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Kabupaten Subang Tahun 2009-2014(Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009Nomor 4 Seri E);

21. Peraturan Bupati Subang Nomor 28 Tahun2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Desa/KelurahanMandiri Gotong Royong tahun 2011-2014;

22. Peraturan Desa Bojongtengah Nomor 06Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang (RPJP) Desa Bojongtengah Tahun 2010-2025;

23. Peraturan Desa Bojongtengah Nomor 07Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah (RPJM) Desa Bojongtengah Tahun 2011-2014;

1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 414.2/1408-PMD Tanggal 31 Maret 2010perihal Petunjuk Teknis Perencanaan PembangunanDesa;

2. Surat Menteri dalam negeri Nomor :414.2/34693/PMD tanggal 23 Agustus 2011 perihalPenegasan Penggunaan RPJP Desa – RKPdesa padaIntegrasi Pelaksanaan PNPM-Mandiri PerdesaanTA. 2012;

3. Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat danKeluarga Berencana Nomor 147.4/327 –PMKTTanggal 1 April 2011, perihal Petunjuk TeknisPerencanaan Pembangunan Desa / Kelurahan diKabupaten Subang;

4. Hasil Rapat / Musyawarah Pembangunan Desa(Musrenbangdes Tahun 2014).

M E M U T U S K A NMenetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BOJONGTENGAH KECAMATAN

PUSAKAJAYA KABUPATEN SUBANG TENTANG RENCANAKERJA PEMBANGUNAN (RKP) DESA TAHUN 2015.

Pasal 1

27

Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Tahun 2015meliputi bidang :1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa2. Bidang Pembangunan Desa3. Bidang Pembinaan Masyarakat4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Teknis Pembangunan Desa sebagaimana tersebutdalam Pasal 1 diatas dilaksanakan oleh LembagaKepanitiaan yang dibentuk berdasarkan SuratKeputusan Kepala Desa.

Pasal 3

Pembiayaan Pembangunan Desa tersebut diatasdibebankan kepada Anggaran Pendapatan danBelanja Desa (APBDes) dan Bantuan Pemerintahsesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkankepada Sekretaris Desa Bojongtengah untukmengajukan melalui Camat kepada SekretarisDaerah Kabupaten Subang untuk disahkan dandiundangkan.

Ditetapkan di : BojongtengahPadaTanggal : 10 Januari 2015KEPALA DESA BOJONGTENGAH

H. ROSIDINTembusan :1.Yth. Bupati Subang.

28

2.Yth. Camat Pusakajaya.3.Yth. Ketua BPD Bojongtengah.4.LPMD Desa Bojongtengah.5.Arsip.

29

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Bojongtengah Nomor : 050/KEP. 02-PEMB/2015Tentang : Panitia Tim Penyusun Rencana Program Kerja Desa (RKPDes)

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUNRENCANA PROGRAM KERJA DESA (RKPDes) DESA BOJONGTENGAH

TAHUN 2015No Nama Jabatan Keterangan1. Eko Waluyo, S.Pd. MM.Pd. Ketua2. Darbin Sekretaris3. Mahya Mulyana Anggota4. Budi R. Setiawan, SE. Anggota5. Ade Warsita Anggota6. Anwar Handoko, S.Sos. Anggota7. Yusuf Arifin Anggota8. Abdul Rohman Anggota9. Kasmadi Anggota

Ditetapkan di : BojongtengahPadaTanggal : 10 Januari 2015KEPALA DESA BOJONGTENGAH

H. ROSIDIN

30

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes)

Documents