RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA …dishub.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/sites/123/2018/04/... · RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

DINAS PERHUBUNGAN

TAHUN 2017

RENCANA KERJA

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

(RENJA OPD)

TAHUN 2018

Rencana Kerja Dinas Perhubunga Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2018

hal-2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena curahan nikmat dan karunia kepada kita

semua sehingga kita masih terus bisa bekerja dan berkarya untuk kemajuan Kabupaten kita,

Kabupaten Banyuasin dan kami bersyukur pula bahwa dengan kasih sayang-Nya, kami bisa

menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Banyuasin sebagai acuan atau panduan kerja selama 1 (satu) tahun kedepan.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin ini berisikan penjabaran visi, misi,

strategi dan kebijakan, program serta kegiatan pembangunan sektor Perhubungan yang akan

diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja ini disusun dengan memperhatikan

permasalahan-permasalahan kunci di daerah, isu-isu kerja pembangunan, capaian kinerja tahun

sebelumnya

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 ini tidak

lepas dari partisipasidan dukungan dari semua pihak yang terkait, untuk itu perkenankanlah kami

untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 ini.

Besar harapan kami bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin bisa membantu

mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuasin melalui program-program yang

telah disusun baik secara langsung maupun tidak langsung, dan akhirnya membawa Kabupaten

Banyuasin menjadi Kabupaten yang terdepan di Provinsi Sumatera Selatan.

Pangkalan Balai, Juni 2017

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN BANYUASIN

H.SUPRIADI,SE M,STr

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 196205091982021001


hal-3

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DINAS PERHUBUNGAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin No.20 Sekojo Pangkalan Balai Telp. (0711) 7690021 Fax. (0711) 7690021 Kode Pos 30573

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUASIN NOMOR : /Dishub/2018

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018

DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUASIN

a. Bahwa untuk melaksanakan Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembanguan Nasional dan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 – 2018

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembar Negara RI Tahun 2002 Nomor 19 tambahan Lembar Negara RI Nomor 4181);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

Menimbang :

:

Mengingat :


hal-4

66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014

13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementrian Perhubungan Tahun 2010 – 2014

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 15;


hal-5

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011– 2016 Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 11; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 11) sebagaimana diubah pada peraturan Bupati Banyuasin Nomor 51 Tahun 2012 tentang perubahan Atas Lampiran Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuasin 2011-2016;

17. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN

BANYUASIN TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUASIN.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan: 1. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten

Banyuasin Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan kinerja dari Dinas Perhubungan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 – 2018 sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan Instuksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Pasal 2

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun 2017 mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 – 2018

Pasal 3


hal-6

Naskah Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 di maksud Pasal 1, Sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin.

Pasal 4

Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pangkalan Balai Pada Tanggal : Juni 2017 Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin

H.SUPRIADI, SE., M.STr.

Pembina Utama Muda NIP. 19620509 198202 1 001


hal-7

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan

Tahunan pada level Organisasi Perangkat Daerah dan disusun sebagai penjabaran Rencana

Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan

dikerjakan oleh OPD dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran

dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja

dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan OPD sesuai Tupoksinya.

Melalui visi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin yaitu ”Tersedianya sarana dan

prasarana sebagai upaya peningkatan kwalitas pelayanan jasa perhubungan dalam

menunjang pembangunan yang berkelanjutan”, diharapkan dapat mewujudkan

penyelenggaraan transportasiyang efektif dan efisien guna mendukung terwujudnya Banyuasin

yang sejahtera sejalan dengan perwujudan perhubungan yang aman berdaya saing dan

memberikan nilai tambah.

Permasalahan yang mendasar di OPD adalah Peningkatan dan Perluasan akses sarana

transportasi bagi masyarakat sebagai moda arus orang, barang dan jasa mendukung

perekonomian rakyat. Disamping itu pula guna pengadaan infrastruktur sarana transportasi

memegang peranan penting dari tahun ke tahun dimana Pembangunan Infrastruktur sangat

diperlukan biaya, waktu yang begitu lama sehingga sebagai skala prioritas utama jangka panjang

OPD secara bertahap.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di

Provinsi Sumatera Selatan (Lembar Negara RI Tahun 2002 Nomor 19 tambahan Lembar

Negara RI Nomor 4181);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 104 tambahan Lembar Negara RI Nomor

4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik


hal-8

Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembar

Negara RI Nomor 4700);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 4578);.

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah disempurnakan menjadi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2006-2025 (Lembaran

Daerah Kabuupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 26);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009-2013

(Lembaran Daerah Kabuupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 27);

15. PeraturanDaerah Kabupaten Banyuasin Nomor : 21 Tahun 2014 Tanggal 21Januari 2014

Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

16. Peraturan Bupati Kabupaten Banyuasin Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas

Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin;


hal-9

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2017 Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasinadalah sebagai dasar acuan dalam

perencanaan pembangunan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk tahun

2017 sehingga pelaksanaan pembangunan di tahun 2017 dapat terarah didalam upaya

meningkatkan kualitas pelayanan jasa Perhubungan, Komunikasi dan Informatika guna

menunjang pembangunan Banyuasin secara berkelanjutan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Renja SKPD ini disusun dalam tata urut sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab V. Penutup

Lampiran-Lampiran.


hal-10

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

SKPD

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan

komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2017 ditentukan dari hasil

pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja Tahun yang bersangkutan

dan APBD Kabupaten Banyuasin. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau

yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2017 adalah

:

I. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pagu Anggaran : Rp. 1.350.000,-

Realisasi : Rp. 1.350.000,-

Persentase Realisasi Keuangan 100% Realisasi Fisik 100%

2. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik


Realisasi : Rp. 120.188.210,-

Persentase Realisasi Keuangan 90,52% Realisasi Fisik 100%

3. Kegiatan : Jasa Jaminan Barang Milik Daerah


Realisasi : Rp. 34.479.742,-


4. Kegiatan : Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional


Realisasi : Rp. 850.118.388,-


5. Kegiatan : Penyediaan Administrasi Keuangan


Realisasi : Rp.607.350.000,-


6. Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



hal-11

Realisasi : Rp. 106.157.000,-


7. Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pagu Anggaran : Rp.79.133.600,-

Realisasi : Rp.79.132.500,-


8. Kegiatan : Penyediaan Bahan Cetak Penggandaan


Realisasi : Rp.209.035.400,-


9. Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor




9. Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Realisasi : Rp.262.274.000,-


10. Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan




11. Kegiatan : Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


Realisasi : Rp.604.106.832,-


12. Kegiatan : Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah


Realisasi : Rp.376.994.000,-


II. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor


Realisasi : Rp.128.032.500,-


2. Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional


hal-12

Pagu Anggaran : Rp.1.346.500.000,-

Realisasi : Rp.1.331.135.375,-


3. Kegiatan : Pengadaan Meubeleur




4. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


Realisasi : Rp.177.130.661,-,


5. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor


Realisasi : Rp. 21.830.000,-


III. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya


Realisasi : Rp. 83.600.000,-


IV. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal


Realisasi : Rp. 50.000.000,-


V. Program : Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1. Kegiatan : Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang

Perhubungan


Realisasi : Rp. 16.065.000,-


2. Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan


Realisasi : Rp. 61.590.000,-


hal-13


3. Kegiatan : Monitoring Evaluasi dan Pelaporan


Realisasi : Rp. 60.200.000-,


VI. Program : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1. Kegiatan : Rehabilitasi /Pemeliharaan Terminal /Pelabuhan


Realisasi : Rp. 295.475.000-,


VII. Program : Peningkatan Pelayanan Angkutan

1. Kegiatan : Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan

Raya


Realisasi : Rp. 83.460.000,-


2. Kegiatan : Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan


Realisasi : Rp. 55.320.000,-


3. Kegiatan : Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir AKUT


Realisasi : Rp.21.000.000-,


4. Kegiatan : Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan


Realisasi : Rp.551.800.000,-


5. Kegiatan : Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban, Keamanan dan Keselamtan

di Perairan




6. Kegiatan : Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan



hal-14



7. Kegiatan : Pengaturan Lalu Lintas angkutan pada hari-hari besar


Realisasi : Rp. 166.740.000,-


VIII. Program : Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1. Kegiatan : Pembanguan Dermaga

Pagu Anggaran : Rp. 4.599.973.430,-

Realisasi : Rp.4.597.245.072,76


2. Kegiatan : Pembuatan Batas Tanah Pemerintah (Dishubkominfo dan Persertifikatan)




IX. Program : Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

1. Kegiatan : Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat

Pagu Anggaran : Rp. 670.085.000

Realisasi : Rp.655.266.000


2. Kegiatan : Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Sungai




X. Program : Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

1. Kegiatan : Perkerasaan Lapangan Parkir


Realisasi : Rp.491.423.842,62

Persentase Realisasi Keuangan 100% Realisasi Fisik 98,22%

XI. Program : Penyusunan Dokumen Perancanaan

1. Kegiatan : Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan

Dokumen Perencanaan


Realisasi : Rp.65.600.000-

Persentase Realisasi Keuangan 100% Realisasi Fisik 98,80%


hal-15

Dengan menggunakan format PenetapanKinerja, Pengukuran Kinerja Kegiatan dan

PengukuranPencapaian Sasaran dilakukan pengukuran kinerjauntuk tahun2017diperoleh hasil

capaian kinerja Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin sebesar

39.28%.Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin menyadari

bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai

kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan

guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari

apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan

sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Evaluasi Realisasi Rencana Kerja

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin

Tahun 2017– 2018

No Program / Kegiatan PAGU

ANGGARAN (RP) Realisasi (Rp)

% Realisasi

ANGGARAN 2018 (RP)

1 2 3 4 5 6

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.433.170.184,00 3.278.751.072,00

95,50 3.354.334.100,00

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.350.000,00 1.350.000,00 100,00 1.350.000,00

2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik

132.780.000,00 120.188.210,00 90,52 141.120.000,00

3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

34.500.000,00 34.479.742,00 99,94 58.500.000,00

4

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

954.627.184,00 850.118.388,00 89,05 1.208.124.000,00

5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

623.300.000,00 607.350.000,00 97,44 651.600.000,00

6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 106.157.000,00 106.157.000,00

100,00 167.598.600,00

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor

79.133.600,00 79.132.500,00 100,00 82.356.500,00

8 Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan

209.075.400,00 209.035.400,00 99,98 150.867.500,00

9

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

18.925.000,00 18.925.000,00 100,00 47.477.500,00

10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

283.414.000,00 262.274.000,00 92,54 31.500.000,00

11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

8.640.000,00 8.640.000,00 100,00 8.640.000,00


hal-16

12

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

604.128.000,00 604.106.832,00 100,00 404.400.000,00

13

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dlm Daerah

377.140.000,00 376.994.000,00 99,96 400.800.000,00

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.689.586.661,00 1.672.481.536,00 98,99 2.128.770.000,00

1 Pembangunan Gedung Kantor

128.032.500,00 128.032.500,00 100,00 -

2 Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas / operasional

1.346.500.000,00 1.331.135.375,00 98,86 2.030.000.000,00

3 Kegiatan Pengadaan Mebeleur

14.353.000,00 14.353.000,00 100,00 -

4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

178.871.161,00 177.130.661,00 99,03 80.000.000,00

5 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

21.830.000,00 21.830.000,00 100,00 18.770.000,00

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 83.600.000,00 83.600.000,00

100,00 65.000.000,00

1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Dinas beserta Perlengkapannya

83.600.000,00 83.600.000,00 100,00 65.000.000,00

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 52.000.000,00

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 52.000.000,00

V Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

137.855.000,00 137.855.000,00 100,00 155.675.000,00

1

Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan

16.065.000,00 16.065.000,00 100,00

33.885.000,00

2 Kegiatan Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

61.590.000,00 61.590.000,00 100,00 61.590.000,00

3 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

60.200.000,00 60.200.000,00 100,00 60.200.000,00

VI

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

295.475.000,00 295.475.000,00 100,00

80.000.000,00

1 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

295.475.000,00 295.475.000,00 100,00 80.000.000,00

VII Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

965.795.000,00 964.645.000,00 99,88 991.300.000,00

1

Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

83.460.000,00 83.460.000,00 100,00 81.900.000,00


hal-17

2 Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

55.320.000,00 55.320.000,00 100,00 96.800.000,00

3 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir AKUT

21.000.000,00 21.000.000,00 100,00 24.050.000,00

4 Kegiatan Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan

552.950.000,00 551.800.000,00 99,79 504.000.000,00

5

Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan di Perairan

54.060.000,00 54.060.000,00 100,00 54.060.000,00

6 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

32.265.000,00 32.265.000,00 100,00 28.740.000,00

7 Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Pada Hari-Hari Besar

166.740.000,00 166.740.000,00 100,00 182.900.000,00

8 Event International "Musi Triboatton"

- - - 18.850.000,00

VIII Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

4.619.780.480,00 4.605.681.562,76 99,69 6.410.722.634,33

1 Kegiatan Pembangunan Dermaga

4.599.973.430,00 4.597.245.072,76 99,94 6.367.000.000,00

2 Pembuatan Batas Tanah Pemerintah (Dishub)

19.807.050,00 8.436.490,00 42,59 43.722.634,33

IX Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 826.943.000,00

811.566.000,00 98,14 219.992.000,00

1 Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat

670.085.000,00 655.266.000,00 97,79 140.192.000,00

2 Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Sungai

156.858.000,00 156.300.000,00 99,64 79.800.000,00

X

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

500.333.400,00 491.423.842,62 98,22 104.449.295,00

1 Perkerasan Lapangan Parkir

500.333.400,00 491.423.842,62 98,22 -

2 Pembangunan Balai Pengujian kendaraan bermotor

- - - 104.449.295,00

XI ProgramPenyediaan Dokumen Perencanaan

66.400.000,00 65.600.000,00 98,80 86.875.000,00

1

Penyusunan dan Pengumpulan Data / Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan

66.400.000,00 65.600.000,00 98,80 86.875.000,00

JUMLAH 12.668.938.725,00 12.457.079.013,38 98,33 13.649.118.029,33

Untuk kegiatan belanja yang direncanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin

tidak ada program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan..


hal-18

Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten

Banyuasin sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap

target capaian program Renstra adalahadanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia

dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Dinas

Perhubungan Kabupaten Banyuasin. Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam

perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan

dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan

memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan

pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan yang berbasis

teknologi informasi, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi

informasi serta pelaksanaan pengembangkan aplikasi e-government

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah

dibidang Perhubungan sesuai dengan urusan Pemerintahan Kabupaten serta Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas urusan Pemerintahan

Kabupaten dibidang Perhubungan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan,

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, yaitu urusan umum, kepegawaian, perlengkapan dan

keuangan;

2. Menyusun rumusan program dan penjabaran kebijakan teknis pelaksanaan operasional

dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

3. Merencanakan, menyiapkan, mengelola dan menelaah kebijakan teknis dan program


4. Melaksanakan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan

Pemerintah;

5. Pembinaan, pengaturan dan pemantauan terhadap kepemilikan dan penggunaan sarana dan

prasarana Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

6. Pembinaan, pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional


7. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten

Banyuasin dalam perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, dalam hal ini

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin melaksanakan pemberian perizinan dan pelaksanaan


hal-19

pelayananumum, pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam hal bidang

Perhubungan. Disamping tugas pokok dan fungsi,dinas daerah juga mempunyai tugas dalam

melaksanakan kewenangan otonomi daerah yang sesuai tugas desentralisasi sepertimemberikan

pelayanan umum serta perizinan dalam bidang. Mengingat kemajuan teknologi informasi dan

komunikasi yang sangat pesatserta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang

bagi pengaksesan,pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar

secaracepat dan akurat. Penataan yang tengah kita laksanakan haruspula diarahkan untuk

mendorong Masyarakat Banyuasin menuju masyarakat informasi.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Beberapa isu strategis pembangunan dan pengembangan sektor perhubungan yang

terangkat berdasarkan kondisi faktual di lapangan, inventarisasi permasalahan-permasalahan

kunci, evaluasi capaian kinerja dalam jangka waktu 5 tahun terakhir dan memperhatikan RPJMD

Kabupaten Banyuasin 2008-2013, maka isu strategis pembangunan dan pengembangan sektor

perhubungan untuk 5 tahun kedepan adalah :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM perhubungan sesuai kompetensi dan kebutuhan

serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

2. Pembangunan dan pengembangan dermaga di Kabupaten Banyuasin.

3. Pelayanan kenyamanan dan keselamatan transportasi di bidang LLASP dan Laut.

4. Peningkatan pengawasan, pengelolaan dan pelayanan keselamatan berlalu lintas di jalan

raya.

5. Memudahkan pelayanan keselamatan, keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.

6. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Pemanfaatan Teknologi untuk

pelayanan kepada masyarakat serta pembangunan E-government bagi Pemerintahan di

Kabupaten Banyuasin .

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL SKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin

telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas. Perencanaan Kinerja merupakan proses

penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas

Perhubungan Kabupaten Banyuasin, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan

tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin

dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi

tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin. Di samping itu, dokumen

rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator

kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara


hal-20

kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yangtelah

ditetapkan. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin dalam mendukung arah kebijakan telah

menetapkan rencana program dan kegiatan utama untuk program satu tahun ke depan. Adapun

rencana program dan kegiatan prioritas dimaksud adalah :

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik 3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor

8 Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan

9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

12 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

13 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dlm Daerah

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas / operasional

2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Dinas beserta Perlengkapannya

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

V Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1 Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan


hal-21

2 Kegiatan Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

3 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

VI Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

VII Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

1 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

2 Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

3 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir AKUT

4 Kegiatan Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan

5 Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan di Perairan

6 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

7 Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Pada Hari-Hari Besar

8 Event International "Musi Triboatton"

VIII Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1 Kegiatan Pembangunan Dermaga

2 Pembuatan Batas Tanah Pemerintah (Dishub)

IX Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

1 Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat

2 Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Sungai

X Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

1 Pembangunan Balai Pengujian kendaraan bermotor

XI ProgramPenyediaan Dokumen Perencanaan

1 Penyusunan dan Pengumpulan Data / Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan


hal-22

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Program kerja dapat diartikan sebagai suatu rencana kegiatan dari suatu organisasi yang

terarah, terpadu dan tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh

suatu organisasi. Program kerja ini akan menjadi pegangan bagi organisasi dalam menjalankan

rutinitas roda organisasi. Program kerja juga digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan cita

cita organisasi.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Perhubungan

Kabupaten BanyuasinTahun 2017, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas

Perhubungan Kabupaten BanyuasinTahun 2014–2018 untuk program dan kegiatan di tahun

2017 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

Mewujudkan penyelenggaraan transportasi, komunikasi dan informatika yang efektif dan

efisien guna mendukung terwujudnya Banyuasin yang sejahtera sejalan dengan perwujudan

perhubungan yang aman, nyaman dan berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

2. Sasaran

1. Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dan tugas;

2. Meningkatnya tingkat disiplin pegawai;

3. Perencanaan sistem jaringan transportasi terpadu dengan fasilitas pelayanan sesuai

Standar Pelayanan Minimal;

4. Peningkatan fungsi sarana dan prasarana perhubungan;

5. Meningkatnya pemahaman SDM pelaku jasa transportasi, komunikasi dan informatika

kesadaran berlalu lintas dan tingkat pelayanan jasa;

6. Data yang akurat dan terkini;

7. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana perhubungan, komunikasi dan informatika;

8. Terbukanya jaringan transportasi daerah perairan dan daerah yang belum mempunyai

sarana angkutan umum;

9. Terbukanya jaringan komunikasi dan informatika di kecamatan, kelurahan dan

pedesaan.


hal-23

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian

tujuan dan sasaran. Adapun rencana kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun

2018 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ

7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

8. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

9. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

10. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

11. Program Penyediaan Dokumen Perencanaan

Uraian Kegiatan dari masing-masing program dapat dilihat pada bagian lampiran.


hal-24

BAB IV

PENUTUP

4.1. CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Pembangunan sarana dan prasarana transportasi di wilayah Kabupaten

Banyuasindewasa ini telah memberikan ruang gerak yang cukup leluasa bagi masyarakat untuk

memperoleh pelayanan, telah membawa dampak pada sistem administrasi manajemen

pemerintahan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang lebih baik. Menyadari situasi dan

kondisi yang berkembang dewasa ini, Pemerintah Kabupaten Banyuasin cukup responsif dan

secara bertahap melakukan pembenahan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan

menuju terwujudnya good governance melalui transportasi, komunikasi dan informatika.

Untuk mencapai kelancaran tersebut, perlu dukungan berupa :

1. Sarana dan prasarana transportasi

2. Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Perhubungan

3. Aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan

4. Memerlukan pembiayaan yang mampu menjalin kesinambungan program dan kegiatan

secara terstruktur dan komprehensif.

1.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Transportasi darat, sungai, Penyeberangandan laut memiliki potensi yang besar dalam

mempersatukan seluruh sistem transportasi dimana arah pengembangan transportasi darat

selaras dan terintegrasi dengan arah pengembangan moda transportasi lainnya.

Dalam mewujudkan keterpaduan antara moda transportasi jalan, sungai, dan

penyeberangan, dan laut sebagai upaya untuk menghubungkan seluruh wilayah Kabupaten

Banyuasin makaPengembangan jaringan transportasi jalan Primer diarahkan untuk ditingkatkan

kemampuan dan daya dukungnya sesuai dengan beban lalu lintas terutama yang melayani dan

menghubungkan pusat kegiatannasional, kegiatan wilayah serta kawasan-kawasan Andalan

yang cepat berkembang.

Disamping itu juga pemanfaatan teknologi Informasi dan Komunikasi sangat dibutuhkan

dalam proses kegiatan pembangunan di segala bidang. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten

Banyuasin berupaya memenuhi sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika sebagai

peningkatan kinerja aparatur dalam rangka meningkatkan layanan publik.


hal-25

Penyediaan sistem aplikasi secara online dalam portal/situs resmi Pemerintah Kabupaten

dapat memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif

dalam proses pembangunan daerah dimana penggunaan sistem digital (elektronik) memberikan

dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, cepat, akurat, transparan dan

akuntabel.

4.3. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Meningkatan Keselamatan Transportasi Darat, Sungai,Penyeberangandan Laut di wilayah

Kabupaten Banyuasin.

2. Pemulihan kondisi armada angkutan jalan sesuai standar pelayanan minimal.

3. Pelayanan keperintisan LLAJ dan LLASDP.

4. Pembangunan ASP diprioritaskan pada pengembangan armada angkutan Sungai Perairan,

rehabilitasi & pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi SDP, pengembangan sarana

Sungai Perairan; serta penyediaan sarana bantu navigasi beserta fasilitas penyeberangan di

pulau-pulau terpencil dan di kawasan perbatasan.

5. Peningkatan kualitas SDM Bidang Transportasi

TABEL USULAN 2018

DAN PRAKIRAN MAJU TAHUN 2019

KABUPATEN BANYUASIN

OPD : Dinas Perhubungan

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Sumber Dana Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBN

APBD PROV

APBD KAB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.09

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN

2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

4.691.877.922 5.161.065.714

5.1.1 Belanja Pegawai

Terbayarnya Gaji Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin

Kab. Banyuasin

4.691.877.922 5.161.065.714

5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan

4.641.877.922

5.106.065.714

5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representatif

14 Bulan 3.503.546.332 APBD KAB 14 Bulan 3.853.900.965

5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga

13 Bulan 351.446.181 APBD KAB 13 Bulan 386.590.799

5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan


5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum


5.1.1.01.06 Tunjangan Beras


5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13 Bulan 19.795.590 APBD KAB 13 Bulan


hal-27

21.775.149

5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji

13 Bulan 40.083

APBD KAB 13 Bulan 44.091

5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan


5.1.1.01.23 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian

1 Tahun 2.750.000 APBD KAB 1 Tahun 3.025.000

5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS

-

5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

- -

APBD KAB

5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

- -

APBD KAB

5.1.1.04 Biaya Pemungutan Pajak Daerah

Kab. Banyuasin

50.000.000

55.000.000

5.1.1.04.03 Biaya Pemungutan Retribusi Daerah

1 Tahun 50.000.000 APBD KAB 1 Tahun 55.000.000


hal-28

5.2 BELANJA LANGSUNG

17.941.434.715

19.735.578.187

2.09.2.09.1.01 A Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

6.105.398.195

6.715.938.015

2.09.2.09.1.01.01 1. Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Kelancaran pengiriman surat

menyurat

Kab. Banyuasin 12 bulan

2.795.100

APBD KAB 12 bulan

3.074.610

2.09.2.09.1.01.02 2. Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Tersedianya pelayanan

jaringan, tersedianya air dan

listrik

Kab. Banyuasin 7

Rekening

2.329.250.000

APBD KAB 7

Rekening

2.562.175.000

2.09.2.09.1.01.05 3. Penyediaan Jasa Jaminan Milik

Daerah

Tersedianya asuransi

kendaraan operasional

Kab Banyuasin 6 unit

50.000.000

APBD KAB 6 unit

55.000.000

2.09.2.09.1.01.06 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan

operasional dengan baik

Kab Banyuasin 24 Unit

1.517.499.534

APBD KAB 24 Unit

1.669.249.487

2.09.2.09.1.01.07 5. Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Meningkatnya Kinerja Pegawai

Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika

Kab Banyuasin 12 Bulan

557.023.500

APBD KAB 12 Bulan

612.725.850

2.09.2.09.1.01.08 6. Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Tersedianya peralatan

kebersihan dan bahan

pembersih kantor

Kab Banyuasin 4 termin

154.377.366

APBD KAB 4 termin

169.815.103

2.09.2.09.1.01.10 7. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kab Banyuasin 4 Termin

119.569.445

APBD KAB 4 Termin

131.526.390


hal-29

2.09.2.09.1.01.11 8. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan

dan Penggandaan


309.957.956

APBD KAB 12 Bulan

340.953.752

2.09.2.09.1.01.12 9. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Tersedianya komponen

instalasi listrik / penerangan


31.671.145

APBD KAB 12 Bulan

34.838.260

2.09.2.09.1.01.13 10. Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Tersedianya perlengkapan

kantor

Kab Banyuasin 1 tahun

291.721.925

APBD KAB 1 tahun

320.894.118

2.09.2.09.1.01.15 11. Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan

peraturan perundang -

undangan

Kab Banyuasin 3360

Eksemplar

12.649.824

APBD KAB 3360

Eksemplar

13.914.806

2.09.2.09.1.01.18 12. Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

Terlaksananya koordinasi dan

konsultasi Keluar Daerah

Kab Banyuasin 319 Kali

465.051.400

APBD KAB 319 Kali

511.556.540

2.09.2.09.1.01.19 13. Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi dalam Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan

Konsultasi dalam Daerah


263.831.000

APBD KAB 360 Kali

290.214.100

2.09.2.09.1.02 B Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

2.230.000.000

2.453.000.000

2.09.2.09.1.02.03 1. Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya bangunan/ gedung

kantor

Kab Banyuasin 1 Paket

300.000.000

APBD KAB 1 Paket

330.000.000

2.09.2.09.1.02.05 2. Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional

Tersedianya kendaraan

operasional kantor


1.500.000.000

APBN

4 Unit

1.650.000.000

2.09.2.09.1.02..22 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor

dengan baik

Kab Banyuasin 6 Jenis

Pekerjaan

250.000.000

APBD KAB 6 Jenis

Pekerjaan

275.000.000


hal-30

2.09.2.09.1.02.24 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional

Terpeliharanya kendaraan

operasional dengan baik

Kab Banyuasin

-

-

APBD KAB

-

-

2.09.2.09.1.02.10 5. Pengadaan Meubeleur Tersedianya meubeleur kantor Kab Banyuasin 5 jenis

70.000.000

APBD KAB 5 jenis

77.000.000

2.09.2.09.1.02.28 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya peralatan

gedung kantor dengan baik

Kab Banyuasin 6 Jenis

Pekerjaan

110.000.000

APBD KAB 6 Jenis

Pekerjaan

121.000.000

2.09.2.09.1.03 C Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

110.000.000

121.000.000

2.09.2.09.1.03.02 1. Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas

berserta perlengkapannya

Kab Banyuasin 55 stell

110.000.000

APBD KAB 55 stell

121.000.000

2.09.2.09.1.05 D Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

125.000.000

137.500.000

2.09.2.09.1.05.01 1 Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Tersedianya Sumber Daya

Manusia (SDM) yang lebih

berkompeten dan handal

Kab Banyuasin 18

Pegawai

125.000.000

APBD KAB 25

Pegawai

137.500.000

2.09.2.09.1.15 E Program Pembangunan Prasarana

dan Fasilitas Perhubungan

180.000.000

198.000.000

2.09.2.09.1.15.02 1 Penyusunan Kebijakan, Norma

standar dan Prosedur Bidang

Perhubungan

Tersedianya dokumen data

perhitungan lalu lintas

Kab Banyuasin 1 Set

Dokumen

40.000.000

APBD KAB 1 Set

Dokumen

44.000.000

2.09.2.09.1.15.04 2 Sosialisasi Kebijakan di Bidang Peserta sosialisasi yang sadar Kab Banyuasin 40 Orang APBD KAB 45 Orang


hal-31

Perhubungan akan peraturan 70.000.000 77.000.000

2.09.2.09.1.15.08 3 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Terlaksananya monitoring,

evaluasi dan pelaporan dan

tersedianya buku laporan

kegiatan

Kab Banyuasin 4 Set

Dokumen

70.000.000

APBD KAB 4 Set

Dokumen

77.000.000

2.09.2.09.1.16 F Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan

fasilitas LLAJ

300.000.000

330.000.000

2.09.2.09.1.16.04 1 Rehabilitasi / Pemeliharaan

Terminal / Pelabuhan

Terpeliharanya Terminal/

Pelabuhan

Kab Banyuasin 1 unit

300.000.000

APBD KAB 2 unit

330.000.000

2.09.2.09.1.17 G Program Peningkatan Pelayanan

Angkutan

985.000.000

APBD KAB

1.083.500.000

2.09.2.09.1.17.05 1 Pengendalian Disiplin

Pengoperasian Angkutan Umum

di Jalan Raya

Terpenuhinya standar

keselamatan bagi angkutan

umum yang melayani trayek di

dalam kabupaten/Kota.


72.000.000

APBD KAB 6 Kali

79.200.000

2.09.2.09.1.17.14 2 Sosisalisasi/Penyuluhan

Ketertiban Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan

Terlaksananya ketertiban dan

disiplin berlalu lintas di Jalan


35.000.000

APBD KAB 6 Kali

38.500.000


hal-32

2.09.2.09.1.17.15 3 Kegiatan Pemilihan dan

Pemberian Penghargaan

Sopir/Juru mudi/ Awak

Kendaraan Angkutan Umum

Teladan

Terpenuhinya standar

keselamatan bagi angkutan

umum yang melayani trayek di

dalam kabupaten/Kota.

Kab Banyuasin 2 Orang

27.000.000

APBD KAB 2 Orang

29.700.000

2.09.2.09.1.17.16 4 Koordinasi Dalam Peningkatan

Pelayanan Angkutan

Tersedianya Sumber Daya

Manusia (SDM) di bidang

terminal pada Kabupaten/Kota

yang telah memiliki terminal.


560.000.000

APBD KAB 32 Orang

616.000.000

2.09.2.09.1.17.18 5 Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas

Angkutan Pada Hari-hari Besar

Terlaksananya pengaturan lalu

lintas lebaran, natal, tahun baru

Kab Banyuasin 2

Kegiatan

186.000.000

APBD KAB 2

Kegiatan

204.600.000

2.09.2.09.1.17.19 6 Sosisalisasi/Penyuluhan

Ketertiban, Keamanan dan

Keselamatan di Perairan

Terlaksananya ketertiban dan

disiplin berlalu lintas di Perairan

Kab Banyuasin 3

Kegiatan

80.000.000

APBD KAB 3

Kegiatan

88.000.000

2.09.2.09.1.17.20

7 Pemilihan Pelajar Pelopor

Keselamatan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan

Terpilihnya DUTA Pelajar

Pelopor Tahun 2014


25.000.000

2 Orang

27.500.000

2.09.2.09.1.17.23

8 Event Internasional 'Musi

Triboaatton"

Terlaksananya event Musi

Triboatton

Kab Banyuasin 50 0rang

150.000.000

APBD KAB 50 0rang

165.000.000

2.09.2.09.1.18 G Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan

6.176.036.520

APBD KAB

6.793.640.172


hal-33

2.09.2.09.1.18.04 1 Pembangunan Dermaga Tersedianya pelabuhan

sungai dan danau untuk

melayani kapal sungai dan

danau yang beroperasi pada

trayek dalam Kabupaten/Kota

pada wilayah yang telah dilayari

angkutan sungai dan danau.


6.000.000.000

APBN

APBD KAB 15 Unit

6.600.000.000

2.09.2.09.1.18.08 2 Pembuatan Batas Tanah

Pemerintah (Dishub)

Tersedianya lahan pemerintah

(Dishub) Kab. Banyuasin yang

sudah tersertifikasi

Kab Banyuasin 80%

176.036.520

APBD KAB 80%

193.640.172

2.09.2.09.1.19 H Program Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas

670.000.000

APBD KAB

737.000.000

2.09.2.09.1.19.01 1 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu

Lintas Darat

Ketersediaan Fasilitas

Perlengkapan Jalan

(Rambu/Marka/Guardrill) pada

wilayah Kabupaten

Kab Banyuasin 60%

500.000.000

APBN

APBD KAB 80%

550.000.000

2.09.2.09.1.19.05 2 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu

Lintas Sungai

Ketersediaan Fasilitas

Perlengkapan Rambu sungai

pada wilayah Kabupaten


170.000.000

20 Unit

187.000.000

2.09.2.09.1.20 I Peningkatan Kelaikan

Pengoperasian Kendaraan Bermotor

1.000.000.000

APBD KAB

1.100.000.000

2.09.2.09.1.21.01 1 Perkerasan Lapangan Parkir Tersedianya Taman Gedung / Kab Banyuasin 80% APBD KAB 80%


hal-34

Lapangan Parkir yang Layak 1.000.000.000 1.100.000.000

2.09.2.09.1.21 J Program Penyusunan Dokumen

Perencanaan

60.000.000

APBD KAB

66.000.000

2.09.2.09.1.21.01 1 Penyusunan dan Pengumpulan

Data/Informasi Kebutuhan

Dokumen Perencanaan

Tersedianya data perencanaan

yang akurat

Kab Banyuasin 3 Set Dok

60.000.000

APBD KAB

66.000.000

TOTAL

22.633.312.637

24.896.643.901

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN BANYUASIN

H. SUPRIADI, SE,M.STr

PEMBINA UTAMA MUDA / IV c

NIP. 19620509 198202 1 001


hal-35

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA …dishub.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/sites/123/2018/04/... · RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN

Documents