RENCANA KERJA TAHUNANkominfo.magetan.go.id/sites/default/files/2017-09/RENJA...Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

PERUBAHAN

RENCANA KERJA

TAHUN 2016

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

KABUPATEN MAGETAN

JL. Yos Sudarso No 52 Telp. 0351 – 895047 Magetan

TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji dan rasa syukur ke hadirat

Tuhan Yang Maha Esa, Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi,

Usaha Mikro, Kecil Menengah Kabupaten Magetan Tahun 2017 telah

selesai disusun.

Perubahan ini memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja

pada awal tahun sampai dengan akhir tahun ini. Disusun dan disajikan

secara ringkas dengan harapan agar dapat memberikan informasi yang

cukup memadai mengenai rencana pemberdayaan Koperasi dan UMKM

di Kabupaten Magetan pada tahun 2017.

Disadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari

sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari

semua pihak yang berkompeten untuk lebih menyempurnakan Perubahan

Renja ini.

Semoga Perubahan Renja ini dapat bermanfaat sebagai bahan

acuan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Magetan.

Magetan, Juli 2016

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

KABUPATEN MAGETAN

Drs. VENLY TOMI NICOLAS, S.H. M.M Pembina Tingkat I

NIP. 19621111 198602 1 005

Perubahan Renja Dinas Koperasi dan UMKM 2016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................ 1

DAFTAR ISI ......................................................................................... 2

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

LATAR BELAKANG ..................................................................

DASAR HUKUM PENYUSUNAN ..............................................

HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN ..............................................

SISTEMATIKA PERUBAHAN RENJA SKPD …….....................

MAKSUD DAN TUJUAN ………………………………………….

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN

2.1. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA SKPD …………..

3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN ......................................

BAB IV PENUTUP ................................................................................


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja satuan kerja pemerintah daerah yang

selanjutnya disingkat Perubahan Renja SKPD merupakan dokumen

perubahan perencanaan satuan kerja pemerintah daerah untuk periode

tribulan 1 (satu) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam

prosesnya, penyusunan perubahan renja SKPD mengacu pada kerangka

arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Adapun program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber

pendanaan yang dirumuskan dalam perubahan renja SKPD tersebut

disusun berdasarkan pendekatan kinerja, kerangka pendanaan dan pagu

indikatif serta urusan wajib atau urusan pilihan yang menjadi tanggung

jawab SKPD. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

2007, Koperasi dan UMKM merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota.

Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah Kabupaten Magetan Tahun 2017 merupakan penjabaran tahun

terakhir Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Tahun 2013-2018. Dimana renstra tersebut tetap mengacu pada RPJMD

Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018. Dan terkait dengan RKPD, selain

berkedudukan sebagai bahan dalam penyusunan RKPD, penyusunan

renja SKPD juga tetap mengacu pada RKP daerah.

Dalam penyusunan perubahan renja tahun 2017, telah dilakukan

analisa dan evaluasi capaian pada tribulan 1 (satu) tahun 2016. Dan telah

melalui proses perencanaan yang berjalan, dengan memperhatikan isu


strategis pemberdayaan koperasi dan UMKM serta penjaringan aspirasi

melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

1.2. LANDASAN HUKUM

Berikut merupakan landasan hukum pemberdayaan Koperasi dan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah (UMKM).

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan

Mikro (LKM).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah.

7. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun

2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (KUMKM) yang kemudian direvisi pada Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Magetan.

9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uraian

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah Kabupaten Magetan.


Sedangkan landasan hukum penyusunan perubahan renja SKPD

adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun

2013-2018

8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 29 Tahun 2015 tentang RKPD

2016.

9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan

RKPD 2016.


1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Hubungan perubahan penyusunan Renja SKPD ini harus

memperhatikan dengan dokumen lain yang relevan antara Perubahan

RKPD, KUPA dan PPAS Perubahan serta Rancangan Perubahan APBD)

beserta penjelasannya.

Dengan demikan nanti nya akan dihasilkan Perubahan Renja

SKPD yang sesuai dengan hasil yang telah ditetapkan.

1.4. SISTEMATIKA PERUBAHAN RENJA SKPD

Adapun sistematika penulisan perubahan dokumen rencana kerja

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan

Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Bab I – Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, dasar hukum penyusunan,

hubungan antar dokumen, sistematikan perubahan renja

SKPD serta maksud dan tujuan.

2. Bab II – Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun Berjalan

Menjelaskan hasil secara ringkas terkait hasil pelaksanaan

Renja tahun berjalan sampai dengan tribulan I (satu)

3. Bab III – Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Menjelaskan secara singkat dan ringkas tentang rencana

program dan kegiatan prioritas daerah yang akan mengalami

perubahan dalam tahun ini.

4. Bab IV – Penutup

Menjelaskan kesimpulan dari Perubahan Rencana Kerja

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten

Magetan Tahun 2016.


1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan perubahan renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah Kabupaten Magetan Tahun 2016 dimaksudkan sebagai

dokumen perubahan untuk kurun waktu 1 (satu) tribulan yang merupakan

penjabaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 dan berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun

2013-2018. Sedangkan tujuannya adalah sebagai acuan bagi SKPD

dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan yang

berlaku dan terwujud sinergitas antara rancangan renja SKPD Kabupaten

Magetan dengan RKPD Provinsi.


BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN

2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN

Tahun 2016 merupakan tahun Ketiga dalam periode Renstra 2013-

2018. Oleh karena itu, pada sub bab ini hanya akan diuraikan proyeksi

capaian pelaksanaan Renja untuk tribulan 1 (satu) Tahun 2016 untuk

mengetahui progres capaian sasaran Renstra Tahun 2013-2018.

Proyeksi terhadap hasil pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan Tahun 2016 adalah

sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program pelayanan administrasi perkantoran dimaksudkan

untuk memenuhi segala kebutuhan perkantoran. Dengan tersedianya

semua administrasi perkantoran akan berdampak pada kinerja dan

kebutuhan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Kabupaten Magetan. Pada tahun 2015 Program pelayanan

administrasi perkantoran didukung dengan pagu anggaran sebesar

Rp. 325.000.000,- (Tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan

terrealisasi sebesar Rp. 299.583.128,- (Dua ratus sembilan puluh

sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua

puluh delapan rupiah) atau sebesar 92,18%.

Adapun kegiatan yang menunjang dalam program pelayanan

administrasi perkantoran adalah : Pelayanan Jasa dan Pelayanan

Administrasi Perkantoran dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur

dimaksudkan untuk memenuhi semua kebutuhan pegawai baik

karyawan maupun karyawati Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan


Menengah Kabupaten Magetan dengan memberikan fasilitas berupa

Kendaraan roda empat, roda dua dan kelengkapan alat elektronik

lainnya sebagai penunjang kinerja untuk yang lebih baik lagi.

Pada tahun 2015 ini diberikan dukungan pagu anggaran

sebesar Rp. 238.500.000,- (Dua ratus tiga puluh delapan juta lima

ratus ribu rupiah) dan terrealisasi sebesar Rp. 230.224.615,- (Dua

ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus

lima belas rupiah) atau sebesar 96,53%.

Adapaun kegiatan yang ada dalam program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur adalah : Pembangunan Gedung

Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Pengadaan

Peralatan Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Dalam program peningkatan pengembangan system pelaporan

capaian kinerja dan keuangan dimaksudkan untuk mengevaluasi dan

mendokumentasikan semua kegiatan dalam bentuk laporan berupa

berkas secara fisik dan file elektronik untuk bahan evaluasi kedepan

lebih rapi, teratur dan terkonsep, sehingga sesuai dengan tupoksi

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten

Magetan.

Adapun pada tahun 2015 diberikan pagu anggaran sebesar

Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terrealisasi

sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau

sebesar 100%.

4. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang

Konduksif.


Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang

konduksif dimaksudkan untuk menstimulasi terciptanya iklim yang

konduksif bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Dengan

terciptanya iklim yang konduksif, koperasi dan usaha mikro, kecil dan

menengah diharapkan dapat meningkatkan produktifitasnya. Pada

tahun 2015 diberikan dukungan anggaran sebesar Rp. 170.000.000,-

(Seratus tujuh puluh juta rupiah) dan terrealisasi sebesar Rp.

132.000.000,- (Seratus tiga puluh dua juta rupiah) atau sebesar

77,65%

Adapun kegiatan yang ada di program ini adalah : Sosialisasi

Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah, Perencanaan, Koordinasi

dan Pengembangan UKM, Fasilitasi Pengembangan UKM.

5. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan

kompetitif usaha kecil menengah untuk menciptakan jiwa

kewirausahaan bagi pelaku UKM dalam mengikuti gelar sarana

promosi yang diadakan oleh Pemerintah Daerah, Provinsi maupun

Nasional. Dalam program ini diberikan anggaran sebesar Rp.

172.800.000,- (Seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu

rupiah) dan terrealisasi sebesar Rp. 169.119.500,- (Seratus enam

puluh Sembilan juta seratus Sembilan belas ribu lima ratus

rupiah) atau sebesar 97,87%.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah

: Fasilitasi Pengembangan Inkubator Tehnologi dan Bisnis,

Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi UMKM, Pelatihan

Manajemen Koperasi/KUD.

6. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah


Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi

Usaha Mikro Kecil Menengah dimaksudkan untuk mengangkat dan

mempromosikan hasil produksi yang dihasilkan UMKM ketingkat

regional dan tidak berkutat di wilayah local saja. Di program ini banyak

sekali fasilitas yang diberikan pemerintah kepada pelaku UMKM agar

bisa memanfaatkan tersebut dengan baik.

Sedangkan dukungan dana yang diberikan oleh pemerintah

dalam program ini sebesar Rp. 268.199.400,- (Dua ratus enam puluh

delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus

rupiah) dan terrealisasi sebesar Rp. 260.353.400,- (Dua ratus

enam puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu empat ratus

rupiah) atau sebesar 97,07%.

Adapun dalam program ini didukung dengan berbagai macam

kegiatan diantaranya adalah : Sosialisasi Dukungan Informasi

Penyediaan Permodalan, Penyelenggaraan Pembinaan Industri

Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah.

7. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas dari sumber

daya manusia koperasi nya dengan banyak diadakan pelatihan, study

banding agar koperasi bisa membuka wawasan baik dari segi

organisasi, kelembagaan, usaha dan tehnologinya bisa berkembang

dan bersaing dengan koperasi lainnya.

Pada tahun 2015 untuk menunjang program ini diberikan pagu

anggaran sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta

rupiah) dan terrealisasi sebesar Rp. 172.600.000,- (Seratus tujuh

puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) atau sebesar 98,62%.

Dalam program ini terdapat banyak kegiatan diantaranya

adalah sebagai berikut : Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan


Program Pembangunan Koperasi, Pembinaan Pengawasan dan

Penghargaan Koperasi Berprestasi, Peningkatan dan Pengembangan

Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi, Monitoring Evaluasi dan

Pelaporan.

8. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan

Masyarakat dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepuasan

masyarakat dalam hal ini Koperasi dan UMKM terhadap kinerja dan

pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM dalam melayani dan

memberikan pembinaan selama ini.

Dalam kegiatan ini diberikan pagu anggaran sebesar Rp.

20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan terrealisasi sebesar Rp.

19.715.000,- (Sembilan belas juta tujuh ratus lima belas ribu

rupiah) atau sebesar 98,57%. Dalam kegiatan ini bentuk wujudnya

adalah survey langsung kepada Koperasi dan UMKM dengan

memberikan kuisioner kepada mereka dan nantinya dikembalikan

kembali kepada Dinas untuk diolah oleh Tim Pihak Ketiga yang

melaksanakan kegiatan ini.

9. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Program Pembinaan Lingkungan Sosial ini bertujuan untuk

membantu pelaku usaha UKM dalam mengembangkan usaha dengan

diberikan modal dan ketrampilan agar UMKM dapat membuka

wawasannya terhadap persaingan dengan pelaku usaha lainnya.

Dalam program ini diberikan oleh dari dana DBCHT sebesar Rp.

252.437.000,- (Dua ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga

puluh tujuh juta rupiah) dan terrealisasi sebesar Rp. 237.428.200,-

(Dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan

ribu dua ratus rupiah) atau sebesar 94,05%.


2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017

Evaluasi terhadap rancangan awal RKPD ini dilakukan untuk

membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan kebutuhan SKPD,

terutama terkait dengan hasil analisis kinerja pelayan yang tidak berhasil

atau kurang maksimal, sehingga perlu mendapatkan pendanaan yang

lebih besar atau merubah jenis kegiatan agar dicapai hasil yang optimal.

Evaluasi juga dilakukan program/kegiatan yang tidak terdapat dalam

rancangan awal RKPD atau ketidaksesuaian program/kegiatan maupun

besarnya.

Hasil evaluasi terhadap rancangan awal RKPD tahun 2017 adalah

sebagai berikut :


2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

MASYARAKAT


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Adapun visi Pemerintah Kabupaten Magetan yang telah dituangkan

dalam RPJMD kabupaten Magetan adalah Terwujudnya Kesejahteraan

Masyarakat Magetan Yang Adil, Mandiri dan Bermartabat. Sedangkan

untuk mewujudkan visi tersebut didukung oleh berbagai misi diantaranya

sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan

Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.

2. Mewujudkan kepemerintahan yang baik, dan peningkatan SDM

yang professional, dilandasi semangat pelaksanaan otonomi

daerah.

3. Menggairahkan perekonomian daerah, melalui berbagai program

pengungkit, dan optimalisasi pengembangan sumber daya manusia

serta pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan

lingkungan.

4. Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai

dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah,

5. Mewujudkan suasana aman dan damai, melalui penegakan,

kepastian dan perlindungan hukum.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Koperasi,

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan mendukung misi


kedua yaitu Menggairahkan perekonomian daerah, melalui berbagai

program pengungkit, dan optimalisasi pengembangan sumber daya

manusia serta pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan

lingkungan. Misi tersebut memiliki tujuan Meningkatkan aktivitas ekonomi

dan kualitas kelembagaan UMKM dan Koperasi.

Adapun visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah dituangkan

dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur adalah Jawa Timur Lebih Sejahtera,

Berakhlak, Berkeadilan, Mandiri dan Berdaya Saing. Sedangkan

misinya yaitu Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik. Dari

misi tersebut, kemudian diterjemahkan dalam lima misi utama sebagai

berikut :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan

Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis / Agroindustri dan Industrialisasi

3. Meningkatkan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Penataan

Ruang

4. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

5. Meningkatkan Kualitas Kesalehan Sosial dan Harmoni Sosial

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur mendukung misi

kedua yaitu Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri

dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis / Agroindustri dan Industrialisasi.

Misi tersebut memiliki tujuan Meningkatkan aktivitas ekonomi dan kualitas

kelembagaan UMKM dan Koperasi. Adapun sasaran serta strategi dan

arah kebijakan dirumuskan sebagai berikut :


Tabel 3.3. Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dalam RPJMD Jawa

Timur 2014 – 2019 terkait Koperasi dan UMKM

Sasaran Strategi Arah Kebijakan

1. Meningkatnya volume usaha UMKM, dan kualitas kelembagaan koperasi

1. Memperluas akses permodalan bagi UMKM melalui lembaga keuangan bank maupun non-perbankan

1. Perluasan jaringan akses permodalan UMKM melalui peran stimulasi pemerintah, lembaga keuangan bank dan non-bank, mengutamakan pendampingan kepada UMKM untuk kelancaran pembiayaan usaha

2. Peningkatan peran Bank Indonesia maupun bank pelaksana untuk memperbesar pangsa kredit kepada UMKM melalui pemanfaatan idle money

3. Peningkatan perluasan jaringan Bank UMKM dan bank pelaksana lainnya di wilayah-wilayah strategis untuk mendukung kemudahan akses permodalan bagi UMKM

2. Meningkatkan peran UMKM dan koperasi dalam aktivitas ekonomi

1. Perluasan cakupan kelompok sasaran, substansi pendidikan dan pelatihan UMKM untuk efisiensi dan efektivitas proses usaha, termasuk manajemen pemasaran

2. Optimalisasi peran UMKM terhadap pembentukan PDRB, dan penciptaan lapangan kerja melalui fasilitasi skema pembiayaan, peningkatan daya saing, perluasan dan penguatan kelembagaan, serta peningkatan usaha koperasi

3. Penyediaan dan perluasan akses pasar bagi UMKM dengan mengutamakan tujuan pasar dalam negeri, selanjutnya didorong untuk mampu bersaing ke pasar internasional

4. Peningkatan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pembinaan sentra-sentra produksi/klaster disertai dukungan penyediaan infrastruktur yang makin memadai

5. Peningkatan dan pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM) pedesaan untuk mendukung pengembangan koperasi, serta usaha mikro dan kecil

6. Peningkatan kualitas SDM pengelola koperasi melalui pelatihan untuk mendukung pengembangan koperasi, termasuk Kopwan dan Koppontren.

2. Meningkatnya jumlah wirausaha

3. Meningkatkan inkubasi

Peningkatan tumbuhnya wirausaha kelas menengah baru yang bergerak di sektor


Sasaran Strategi Arah Kebijakan

baru (WUB) kewirausahaan bagi calon wirausaha baru

UMKM melalui pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha, serta akses permodalan

3. Meningkatnya volume usaha ekonomi kaum perempuan

4. Meningkatkan kualitas ekonomi produktif berbasis gender dalam pemenuhan hak-hak dasar untuk menanggulangi feminisasi kemiskinan

1. Peningkatan dan perluasan jaringan usaha, dan akses permodalan (kredit usaha) bagi perempuan melalui pengembangan lembaga keuangan non-perbankan

2. Peningkatan peran perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif, melalui berbagai pelatihan keterampilan, dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas usaha ekonomi perempuan

3. Penguatan manajemen kelembagaan ekonomi perempuan untuk meningkatkan efisiensi skala usaha ekonomi kaum perempuan

4. Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka penguatan dan pengembangan ekonomi kaum perempuan

Sesuai RPJMD Jawa Timur diatas, dapat diidentifikasi berbagai

permasalahan pelayanan terkait pengembangan koperasi dan UMKM

dalam tabel berikut

Tabel 3.4. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah

Visi: Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berakhlak, Berkeadilan, Mandiri dan Berdaya Saing

No Misi dan Program

KDH dan Wakil KDH terpilih

Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

Misi 2 Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis / Agroindustri dan Industrialisasi



No Misi dan Program



Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

1

Peningkatan dan perluasan jaringan usaha, dan akses permodalan (kredit usaha) bagi perempuan melalui pengembangan Koperasi Wanita

Masih terbatasnya dampak fasilitasi bagi peningkatan akses permodalan bagi koperasi dan UMKM (KUMKM)

Usaha KUMKM belum bankable, Strategi operasional pengembangan koperasi kurang mantap, konsisten dan berkelanjutan

Program koperasi wanita di Jawa Timur yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah provinsi

2

Memperluas jaringan akses permodalan UMKM melalui peran stimulasi pemerintah sebagai stimulan, lembaga keuangan bank dan non bank, dengan mengutamakan pendapingan kepada UMK untuk kelancaran pembiayaan usaha

Masih terbatasnya fasilitasi dan pendampingan dikarenakan cakupan koperasi jatim yang luas

Belum optimalnya kelembagaan dan manajerial koperasi karena rendahnya kualitas sumberdaya manusia

Peran provinsi Jawa Timur memberikan jaminan kredit yang besar Program PKBL /SCR, ,

3

Mendorong BI maupun bank pelaksana untuk memperbesar pangsa kredit kepada UMKM melalui pemanfaatan iddle money

Masih terbatasnya sumberdaya dalam memfasilitas dan mengembangkan LKM

OJK mengharuskan LKM harus mendapatkan izin usaha,

Pelibatan pelaku sektor keuangan informal dan masyarakat sebagai partisipan pengembangan LKM, Banyak pelaku usaha kecil yang belum terlayani lembaga keuangan (perbankan)

4

Memperluas cakupan target group, substansi pendidikan dan pelatihan UMKM

Masih terbatasnya

sumberdaya dalam

memfasilitas dan

mengembangkan

Masih rendahnya

Kualitas SDM

Aparatur

Pembina KUMKM

Dukungan

Pemerintah Pusat,

Kabupaten/Kota,

serta stakeholders



No Misi dan Program



Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

untuk efisiensi dan efektivitas proses usaha, termasuk manajemen pemasaran

LKM di

Kabupaten/Kota

dalam pembinaan

dan pengawasan

KUMKM

dalam

pemberdayaan

KUMKM cukup

tinggi

5

Penyediaan dan perluasan akses pasar bagi UMKM dengan mengutamakan tujuan pasar dalam negeri, selanjutnya didorong untuk mampu bersaing ke pasar internasional

Masih terbatasnya sumberdaya dalam memfasilitas dan mengembangkan LKM

Masih terbatasnya berbagai event pameran maupun event lainnya dalam memperluas akses pasar

Besarnya dukungan

dan komitmen

Pemprov. Jatim

terkait

pemberdayaan

KUMKM yang

dibuktikan me-lalui

berbagai kebijakan

yang telah

dikeluarkan

6

Meningkatkan dan memperluas pengembangan LKM pedesaan untuk mendukung pengembangan koperasi dan UMKM

Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian dan UMKM yang kompeten

Belum dimilikinya data seluruh potensi KUMKM secara up to date

adanya komitmen pengembangan KUMKM

7

Mengembangkan perluasan jaringan Bank UMKM di wilayah-wilayah strategis untuk mendukung kemudahan akses permodalan bagi UMKM

Masih terbatasnya dampak fasilitasi bagi peningkatan akses permodalan bagi koperasi dan UMKM (KUMKM)

Masih rendahnya

Kualitas SDM

Aparatur

Pembina KUMKM

di

Kabupaten/Kota

dalam pembinaan

dan pengawasan

KUMKM

Dukungan

Pemerintah Pusat,

Kabupaten/Kota,

serta stakeholders

dalam

pemberdayaan

KUMKM cukup

tinggi

8

Mendorong tumbuhnya wirausaha kelas menengah baru yang bergerak di sektor UMKM melalui

Masih terbatasnya

jumlah tenaga

perkoperasian dan

UMKM yang

Masih rendahnya

Kualitas SDM

Aparatur

Pembina KUMKM

Dukungan

Pemerintah Pusat,

Kabupaten/Kota,

serta stakeholders



No Misi dan Program



Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha serta akses permodalan

kompeten di

Kabupaten/Kota

dalam pembinaan

dan pengawasan

KUMKM

dalam

pemberdayaan

KUMKM cukup

tinggi

9

Mengoptimalkan peran UMKM terhadap pembentukan PDRB, penciptaan lapangan kerja melalui fasilitasi skema pembiayaan, peningkatan daya saing, perluasan dan penguatan kelembagaan serta peningkatan ussaha koperasi

Masih terbatasnya

dampak fasilitasi

bagi peningkatan

akses permodalan

bagi koperasi dan

UMKM (KUMKM)

Database UMKM masih belum sepenuhnya update dan detail



10

Meningkatkan kualitas SDM pengelola koperasi melalui pelatihan untuk mendukung pengembangan koperasi termasuk Kopwan dan Koppontren

Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian yang kompeten untuk melakukan pembinaan

kualitas sumber daya manusia dilingkungan koperasi baik dari pemahaman perkoperasian maupun bisnis umumnya rendah

Program koperasi termasuk Kopwan di Jawa Timur yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah provinsi

11

Meningkatkan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pembinaan sentra-sentra produksi/klaster


kurangnya pelatihan teknologi produksi, dan terbatasnya akses pasar

Dukungan

Pemerintah Pusat,

Kabupaten/Kota,

serta stakeholders

dalam

pemberdayaan

KUMKM cukup



No Misi dan Program



Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

disertai dukungan penyediaan infrastruktur yang makin memadai

tinggi

12

Perkuatan ekonomi perempuan melalui pemberdayaan Koperasi Wanita (Kopwan) berbasis fungsional dimaksudkan untuk meningkatkan aktivitas perempuan dalam usaha ekonomi dengan target 1500 kopwan setiap tahun, serta pemberdayaan ekonomi mikro lainnya (Koppontren, Kopkar dan LMDH) dengan target 500 setiap tahun

Masih terbatasnya

jumlah tenaga

perkoperasian yang

kompeten untuk

melakukan

pembinaan

Masih rendahnya

Kualitas SDM

Aparatur

Pembina KUMKM

di

Kabupaten/Kota

dalam pembinaan

dan pengawasan

KUMKM

Program koperasi wanita di Jawa Timur yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah provinsi

13

Memperluas dan meningkatkan substansi pameran dagang produk UMKM di Pasar domestik maupun internasional


Masih terbatasnya berbagai event pameran maupun event lainnya dalam memperluas akses pasar

Besarnya dukungan

dan komitmen

Pemprov. Jatim

terkait

pemberdayaan

KUMKM yang

dibuktikan me-lalui

berbagai kebijakan

yang telah

dikeluarkan

14

Fasilitasi kerangka regulasi usaha skala menengah dan besar dan mendorong kemitraan usaha dengan pelaku mikro dan kecil






No Misi dan Program



Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

15

Fasilitasi kemitraan UMKM dan koperasi lokal dengan usaha pariwisata berskala Besar




3.1 Telaah Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI

Telaah terhadap rencana strategi Kementrian Koperasi dan UKM RI

ditujukan untuk melakukan sinergitas dan sinkronisasi antar level provinsi

dengan nasional. Renstra Kementrian KUKM RI 2010 – 2014 telah di

susun dan disempurnakan. Ringkasan penyempuranaan RENSTRA

Kementrian tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.5. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Target Kinerja Kementrian Koperasi dan UMKM tahun 2012-2014

Visi : Menjadikan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM)

Sehat dan Kuat.

Misi : Memberdayakan Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, memperluas kesempatan kerja dan menurunkan jumlah kemiskinan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

Tujuan : 1. Peningkatan jumlah dan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional.

2. Peningkatan pemberdayaan koperasi dan UMKM. 3. Peningatan daya saing produk koperasi dan UMKM. 4. Peningkatan pemasaran produk Koperasi dan UMKM. 5. Meningkatkan akses pembiayaan Koperasi dan UMKM. 6. Pengembangan wirausaha Koperasi dan UMKM. 7. Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak kepada Koperasi


dan UMKM.

Sasaran Strategis Target Kinerja

Substansi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM: 1. Peningkatan jumlah dan peran

Koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional;

2. Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM;

3. Peningkatan daya saing produk Usaha Kecil dan Menengah;

4. Pengembangan kemitraan Usaha Kecil dan Menengah;

5. Peningkatan produksi dan pemasaran produk Usaha Kecil dan Menengah;

6. Penyediaan akses pembiayaan KUMKM;

7. Pengembangan wirausaha Koprerasi dan usaha Kecil dan Menengah;

8. Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak pada KUMKM

a. Terwujudnya 4.000 koperasi berkualitas

b. Terwujudnya 1.500 peserta bimbingan teknis perkoperasian dan tata kelola perusahaan kepada pembina/UMKM/koperasi di sektor riil

c. Terwujudnya 18.500 Badan Hukum Koperasi yang diumumkan dalam Berita Negara RI

d. Terwujudnya Tenaga Penyuluh yang Terekrut dan Terlatih sebanyak 1.425 orang di 15 Propinsi.

e. Terwujudnya 900 Koperasi yang direvitalisasi.

f. Terlaksananya Kajian / Rintisan / Replikasi / Publikasi, Pengembangan Teknologi

g. Informasi Pengkajian dan Partisipasi pada Forum Kerjasama Internasional dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

h. Jumlah 3.085 KUMK yang memahami dan menerapkan standarisasi manejemen mutu, hak kekayaan intelektual (HKI), dan kehalalan produk;

i. Jumlah 1.272 KUKM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama investasi dan Perusahaan Pasangan Usaha – Lembaga Modal ventura Daerah (PPU-LMVD);

j. Jumlah 795 KUMKM Sentra yang

difasilitasi bimbingan dan konsultasi pemanfaatan e-commerce dan aplikasi sistem bisnis ;

k. Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana produksi KUKM sebanyak 372 Koperasi

l. Meningkatnya jumlah koperasi dalam pengembangan energi terbarukan sebanyak 80 Koperasi


m. Tersusunnya konsep model pemberian insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi KUMKM sebanyak 10 konsep model.

n. Jumlah KUMKM yang difasilitasi pameran dalam dan luar negeri 5.230 KUMKM

o. Jumlah KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra 8.525 KUMKM

p. Jumlah Dukungan Revitalisasi sarana dan prasarana pemasaran melalui koperasi 241 unit

q. Jumlah PKL yang difasilitasi kepastian tempat usaha 13.891

UMKM. r. Meningkatnya jumlah KUKM yang

terlayani Usaha Kecil dan Menengah Nasional.

s. Peningkatan akses pendanaan bagi usaha mikro dan kecil melalui 100 Koperasi.

t. Penilaian kesehatan bagi 126 KSP/KJKS/UJKS Primer nasional.

u. Transformasi 300 LKM menjadi badan hukum Koperasi.

v. Peningkatan permodalan bagi 3.395 Koperasi perdesaan dan perkotaan.

w. Bantuan Start-Up Capital bagi 4.328 Wirausaha Pemula

Lebih lanjut, Dalam rencana strategis Kementerian Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah tahun 2010-2014, telah ditetapkan arah kebijakan

dan strategi pemberdayaan Koperasi dan UKM yang tidak dapat

dilepaskan dengan upaya pembangunan kompetensi inovasi dan teknologi

untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha dan mendukung

pemerataan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, ditetapkan

pula lima arah kebijakan prioritas bidang pemberdayaan Koperasi dan

UMKM yaitu: Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan


UMKM, Peningkatan akses kepada sumber daya produktif,

Pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM,

Peningkatan daya saing SDM Koperasi dan UMKM serta Penguatan

kelembagaan Koperasi.

Adapun tujuan dari penetapan arah kebijakan tersebut masing-

masing dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan

UMKM. Arah kebijakan ini ditujukan untuk mewujudkan

pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang lebih koordinatif dan

partisipatif, didukung peningkatan peran Lembaga-Lembaga

swasta dan masyarakat; menyediakan regulasi/ kebijakan

nasional dan daerah yang mendukung pemberdayaan Koperasi

dan UMKM; serta menurunkan pungutan yang menghambat

perkembangan usaha Koperasi.

2. Peningkatan akses kepada sumber daya produktif. Arah

kebijakan ini ditujukan untuk peningkatan akses Koperasi dan

UMKM kepada sumber daya produktif terutama berkaitan

dengan jangkauan dan jenis sumber pembiayaan yang sesuai

dengan kebutuhan dan perkembangan usaha Koperasi dan

UMKM, khususnya melalui KUR sebagai bagian penting untuk

meningkatkan usaha masyarakat yang dapat menurunkan

tingkat kemiskinan. Sumber daya produktif dimaksud juga


berkaitan dengan peningkatan akses teknologi, akses pasar dan

pemasaran bagi koperasi dan UMKM.

3. Pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan

UMKM. Arah kebijakan ini ditujukan untuk pengembangan

produk Koperasi dan UMKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif

yang bersaing baik di pasar domestik maupun mancanegara.

4. Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM. Arah

kebijakan ini ditujukan untuk peningkatan kapasitas dan

produktivitas Koperasi dan UMKM, yang didukung pengusaha,

pengelola dan pekerja yang memiliki kompetensi yang tinggi dan

wirausaha handal serta meningkatan jumlah wirausaha baru

yang didukung pola pengembangan kewirausahaan yang

tersistem. Dilaksanakan juga revitalisasi sistem pendidikan

pelatihan dan penyuluhan perkoperasian.

5. Penguatan kelembagaan Koperasi. Arah kebijakan ini ditujukan

untuk pengembangan praktek berkoperasi yang sesuai nilai, jati

diri, prinsip dan asas Koperasi serta peningkatan peran Koperasi

dalam memfasilitasi perkembangan usaha anggota dan

peningkatan kesejahteraan anggota.

Sedangkan urusan wajib di bidang Koperasi dan UKM yang menjadi

kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah penumbuhan,

pengembangan dan pemasyarakatan Koperasi dan UMKM. Dengan

mengacu pada arah kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM serta


Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka Dinas Koperasi dan UMKM

Provinsi Jawa Timur telah menetapkan arah kebijakan untuk lima tahun ke

depan dalam kerangka program prioritas dan program penunjang. Di mana

program prioritas tersebut merupakan tiga program utama yang menjadi

fokus prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan sejalan dengan

Kementerian Koperasi dan UKM. Sedangkan dua program penunjang

lainnya merupakan program yang dinilai dapat menunjang keberhasilan

program prioritas yang telah ditetapkan.

3.2 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Berikut merupakan tujuan dilaksanakannya pemberdayaan

Koperasi dan UMKM oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah Kabupaten Magetan :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi sesuai jati

diri koperasi. Indikator kinerjanya tujuannya adalah persentase

koperasi yang telah menerapkan standar manajemen koperasi dengan

pelaksanaan RAT.

2. Meningkatnya peran koperasi simpan pinjam sebagai lembaga

keuangan alternatif. Indikator kinerjanya tujuannya adalah

pertumbuhan KSP sehat.

3. Meningkatnya posisi tawar koperasi sektor riil. Indikator kinerjanya

tujuannya adalah pertumbuhan volume usaha koperasi.

4. Terwujudnya penumbuhan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan

dan tehnologi. Indikator kinerjanya tujuannya adalah pertumbuhan

wirausaha baru.


3.3. DETAIL PROGRAM DAN KEGIATAN

Berikut di bawah ini merupakan tabel program dan kegiatan yang

telah disusun sebagai rancangan renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan tahun 2015, sebagai berikut :


BAB IV

PENUTUP

Rancangan rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah Kabupaten Magetan Tahun 2017 yang telah disusun ini di

dalamnya mencakup evaluasi capaian tahun sebelumnya dan capaian

renstra tahun 2013-2018, indikator kinerja dan program serta kegiatan

serta kebutuhan dana untuk mendukung pelaksanaan pemberdayaan


Koperasi dan UMKM di Kabupaten Magetan oleh Dinas Koperasi, Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan. Rancangan renja ini

diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam mencapai tujuan

pelaksanaan pembangunan dalam hal pemberdayaan koperasi dan

UMKM.

Demikian Rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah Kabupaten Magetan Tahun 2017 ini kami susun, mohon

saran yang sifatnya konstruktif sebagai bahan koreksi dan

penyempurnaan renja ini.

Magetan, 2016

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

KABUPATEN MAGETAN

Drs. VENLY TOMI NICOLAS, S.H. M.M Pembina Tingkat I

NIP. 19621111 198602 1 005

RENCANA KERJA TAHUNANkominfo.magetan.go.id/sites/default/files/2017-09/RENJA...Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Documents