RENCANA KEGIATAN TAHUNAN - e-renggar.kemkes.go.id · Permenkes No. 787/Menkes/Per/VII/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Penetapan Kinerja

RENCANA KERJA TAHUNAN KKP KELAS III BENGKULU TAHUN 2017

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIRJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III BENGKULU

JL DEPATI PAYUNG NEGARA KEL BETUNGAN KOTA BENGKULU

TAHUN 2018

RENCANA KEGIATAN TAHUNAN

TAHUN ANGGARAN 2018


KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KKP Kelas III Bengkulu Tahun 2018

dapat tersusun. Sesuai dengan INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada

setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja

Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi,

salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra)

yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KKP Kelas III Bengkulu Tahun 2018 merupakan

penjabaran dari Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Bengkulu Tahun 2015-2019.

RKT KKP Kelas III Bengkulu memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi untuk

mencapai tujuan program dan kegiatan KKP Kelas III Bengkulu Tahun 2018.

Dengan disusunnya RKT Tahun 2017 diharapkan dapat menjadi acuan dalam

perencanaan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan tahun 2018 sesuai dengan tugas dan

fungsi KKP Kelas III Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2018

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu Rosyid Ridlo Prayogo, SE. MKM NIP.196105121989031006


BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan

oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan

kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi

pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan

antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang

telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu

menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya Menteri

Kesehatan mengamanatkan bahwa Renstra Kementerian Kesehatan harus

dijabarkan dalam Rencana Aksi Program Unit Eselon I.

Rencana Aksi Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

akan dijabarkan menjadi Rencana Aksi Kegiatan pada masing-masing satuan kerja

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Rencana Aksi tersebut

akan memberikan panduan dalam penyusunan rencana kerja tahunan masing-

masing Satker sekaligus menjadi salah satu dokumen sumber dalam pelaksanaan

penilaian Akuntabilitas Kinerja masing-masing satuan kerja.

Sebagai aturan pelaksanaan dari Ketetapan MPR dan Undang-Undang

Nomor 28 tahun 1999, ditetapkanlah Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 tahun

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. INPRES ini menampung

amanat rakyat yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan negara mulai dari Pejabat Eselon III keatas untuk

menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan bukti tertulis serta wujud

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan


pengelolaan sumber daya yang dimiliki para Penyelenggara Negara kepada seluruh

rakyat Indonesia berdasarkan rencana strategis atau rencana kerja unit organisasi.

Sebagai instansi pemerintahan di bawah Kementerian Kesehatan, maka KKP

Kelas III Bengkulu berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun

2017 yang bertujuan untuk memberikan gambaran pencapaian secara menyeluruh

tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas

III Bengkulu. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III

Bengkulu ini, selain mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor

2348/MENKES/PER/2011 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan No.

356/Menkes/Per/IV/2008 tanggal 22 November 2011 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), disusun juga berdasarkan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah, Instruksi Presiden RI No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi

Pemerintah, Instruksi Presiden RI No. 9 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan

Pendayagunaan Aparatur Negara, UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Keputusan

Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2004 tentang Perbaikan

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Permenkes No. 787/Menkes/Per/VII/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Penetapan Kinerja Unit Pelaksana

Teknis Dinas dilingkungan Kementerian Kesehatan, Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.

53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tujuan

RKT KKP Kelas III Bengkulu Tahun 2018 dimaksudkan sebagai penjabaran dari

Rencana Aksi dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan

kinerja Kelas III Bengkulu. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah:

a. Sebagai landasan penyusunan anggaran Kelas III Bengkulu Tahun 2017.

b. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja (PK) KKP Kelas III Bengkulu

Tahun 2018;


c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas

kinerja KKP Kelas III Bengkulu.


BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi dan Misi

Dalam Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas III BengkuluTahun 2015 - 2019 visi dan

misi mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia

yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotongroyong”.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan

mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan

negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai

negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan

berbasiskan kepentingan nasional, serta

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin

diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan

rasa aman pada seluruh warga Negara.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang

bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa

dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum

yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.


7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis

ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkonstribusi dalam tercapainya seluruh

Nawa Cita terutama terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kesehatan maka KKP Kelas III Bengkulu

melaksanakan melalui tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kekarantinaan.

2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan.

3. Pelaksanaan pengendalian resiko lingkungan di Bandara, pelabuhan dan lintas batas

darat negara.

4. Pelaksanaan pengamatan penyakit; penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan

penyakit yang muncul kembali.

5. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi dan kimia.

6. Pelaksanaan sentra simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang

berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional dan internasional.

7. Pelaksanaan fasilitas dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar

Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk

penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk.

8. Pelaksanaan fasilitas dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara, pelabuhan

dan lintas batas darat negara.

9. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika dan alat

kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen

kesehatan impor.

10. Pelaksanan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya.

11. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan

lintas batas darat Negara.

12. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan di bandara, pelabuhan

dan lintas batas darat negara.

13. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang kesehatan di bandara dan lintas

batas darat negara.

14. Pelaksanaan pengkajian kekarantinaan, pengendalian resiko lingkungan dan surveilans

kesehatan pelabuhan.

15. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan dan lintas batas

negara, dan

16. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP


B. Tujuan

Selaras dengan tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu : 1)

meningkatnya status kesehatan masyarakat dan; 2) meningkatnya daya tanggap

(responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial

dibidang kesehatan.

Peningkatan status kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada tujuan tersebut

di atas, dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita,

anak usia sekolah, emaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia.

Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (impact atau outcome).

Dalam peningkatan status kesehatan masyarakat, indikator yang akan dicapai adalah:

1. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.00 kelahiran hidup (SP 2010), 346

menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012).

2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup.

3. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%.

4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif.

5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Sedangkan dalam rangka meningkatkan daya tanggap (responsiveness) dan

perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan,

maka ukuran yang akan dicapai adalah:

1. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan kesehatan setelah

memiliki jaminan kesehatan, dari 37% menjadi 10%

2. Meningkatnya indeks responsiveness terhadap pelayanan kesehatan dari 6,80

menjadi 8,00.

Dukungan Ditjen P2P terhadap Kementerian Kesehatan dalam meningkatkan upaya

promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan

promotif dan preventif diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan pencapaian tujuan Ditjen

P2P yaitu terselenggaranya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit secara berhasil-

guna dan berdaya-guna dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat

yang setinggi-tingginya melalui:

1. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 95 persen imunisasi dasar lengkap

pada bayi dengan target 80%

2. Jumlah kab/kota dengan eliminasi malaria dengan target sebesar 300


3. Jumlah kabupaten /kota endemis filariasis berhasil menurunkan angka mikrofilaria

< 1 persen dengan target 75 kabupaten/kota

4. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta dengan target 34 provinsi

5. Prevalensi TB per 100.000 penduduk dengan target 245/100.000 penduduk

6. Prevalensi HIV sebesar < 0.5%

7. Prevalensi meroko pada usia < 18 tahun dengan target 5.4 persen

8. Persentase kabupaten/kota yang mempunyai kebijakan dalam penanggulangan

kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebesar 100%

9. Persentase respon sinyal SKD dan KLB, Bencana dan Kondisi Matra diwilayah

layanan BTKL sebesar 90%

10. Persentase teknologi tepat guna PP dan PL yang dihasilkan BTKL meningkat 50%

dari jumlah TTG tahun 2014

11. Persentase Pelabuhan/Bandara/PLBD yang melaksanakan kebijakan

kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang

berpotensi wabah sebesar 100%

C. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis yang akan dicapai KKP Kelas III Bengkulu dalam rangka

meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit merupakan bagian sasaran

strategis Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang tercantum

dalam Rencana Aksi Program P2P 2015-2019.

Sasaran Program P2P dalam Rencana Aksi Program P2P 2015-2019 sebagaimana

tercantum dalam RPJMN 2015-2019 adalah :

Tabel.1. Indikator Rencana Aksi Program P2P 2015 -2019


NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET (dalam %)

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4

1

Peningkatan

Survailans Karantina

Kesehatan dan

Matra

1

Persentase Sinyal

Kewaspadaan dini yang direspon

65 70 75 80 90

2

Persentase alat

angkutSesuaidengan

standar Kekarantinaan

Kesehatan

80 85 90 95 100

2

Meningkatnya

Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Tular

Vektor Zoonotik

3

Persentase

Pelabuhan/Bandara/PLBD

yang melakukan

Pengendalian Vektor

terpadu

100 100 100 100 100

3

Menurunnya

Angka Kesakitan

dan Kematian Akibat Penyakit

Menular langsung

4

Persentase Pelabuhan/Bandara/

PLBD yang melaksanakan

kegiatan deteksi dini

penyakit menular

langsung

100 100 100 100 100

4

Menurunnya Angka Kesakitan

dan Kematian

Akibat Penyakit

Tidak Menular

5

Persentase Pelabuhan/Bandara/

PLBD yang melaksanakan

kegiatan skrining penyakit

tidak menular

100 100 100 100 100

5

Meningkatnya

Penyehatan dan

Pengawasan

Kualitas

lingkungan

6 Persentase sarana air minum yang dilakukan

Pengawasan 30 35 40 45 50

7 Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi

syarat kesehatan 50 52 54 56 58

8

Persentase Tempat

Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat

kesehatan

8 14 20 26 32

6 Meningkatnya

dukungan manajemen dan

pelaksanaan tugas

teknis lainnay

pada program

Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

9 Persentase Laporan

administrasi kepegawaian 100 100 100 100 100


ketatausahaan dan Gaji 100 100 100 100 100

11

Persentase Laporan

Kerumahtanggaan, BMN

dan Unit Layanan Pengadaan

100 100 100 100 100


Guna memperoleh gambaran pencapaian sasaran Program P2P sebagaimana

tercantum dalam RPJMN 2015-2019 ditetapkan indikator sebagai berikut :

a. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada

bayi

b. Jumlah kab/kota dengan eliminasi malaria

c. Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis berhasil menurunkan angka mikrofilaria <1

persen

d. Persentase provinsi dengan eliminasi kusta

e. Prevalensi TB per 100.000 penduduk

f. Prevalensi HIV (persen)

g. Prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun

h. Persentase kabupaten/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan

Sasaran Program P2P dalam Rencana Aksi Program P2P 2015-2019 sebagaimana

tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 adalah

sebagai berikut :

a. Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan sebesar 40%.

b. Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu

sebesar 40%.

c. Kab/Kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan

kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebesar 100%.

d. Menurunnya prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun sebesar 5,4%.

e. Meningkatnya Surveilans Berbasis Laboratorium sebesar 50%

f. Persentase Pelabuhan/Bandara/PLBD yang melaksanakan kesiapsiagaan dalam

penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

sebesar 100%.

BAB III


ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi KKP Kelas III Bengkulu didasarkan pada arah kebijakan dan

strategi nasional sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan

dan Kebijakan Ditjen P2P. Untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan berbagai

upaya kesehatan yang efektif dan efisien maka yang dianggap prioritas dan mempunyai

daya ungkit besar di dalam pencapaian hasil pembangunan kesehatan, dilakukan upaya

secara terintegrasi dalam fokus dan lokus dan fokus kegiatan, kesehatan,

pembangunan kesehatan.

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan mengacu pada tiga hal penting yakni:

1. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care)

Puskesmas mempunyai fungsi sebagai pembina kesehatan wilayah melalui 4 jenis

upaya yaitu:

a. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat.

b. Melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat

c. Melaksanakan Upaya Kesehatan Perorangan.

d. Memantau dan mendorong pembangunan benwawasan kesehatan.

2. Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (Continuum Of Care)

Pendekatan ini dilaksanakan melalui peningkatan cakupan, mutu, dan

keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu, bayi,

balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut.

3. Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan

Program-program khusus untuk menangani permasalahan kesehatan pada bayi,

balita dan lansia, ibu hamil, pengungsi, dan keluarga miskin, kelompokkelompok

berisiko, serta masyarakat di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan daerah

bermasalah kesehatan.

Arah kebijakan kementerian kesehatan tersebut dioperasionalisasikan dalam bentuk

arah Kebijakan Eselon I Ditjen P2P yakni :

1. Peningkatan surveilans faktor risiko epidemiologi dan penyakit;

2. Peningkatan perlindungan kelompok berisiko;

3. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan pengendalian faktor risiko

lingkungan;


4. Penatalaksanaan epidemiologi kasus dan pemutusan rantai penularan;

5. Pencegahan dan penanggulangan KLB/Wabah termasuk yang berdimensi

Internasional;

6. Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pengendalian penyakit

dan penyehatan lingkungan;

7. Pemberdayaan dan peningkatan peran swasta dan masyarakat;

8. Peningkatan keterpaduan program promotif dan preventif dalam pengendalian

penyakit dan penyehatan lingkungan.

B. Strategi

Dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan strategi pencapaian

berdasarkan arah kebijakan yang diambil, Adapun strategi :

a. Meningkatkan jejaring kerja dan kemitraan baik dengan instansi pemerintah maupun

swasta.

b. Meningkatkan komunikasi, advokasi, dan diseminasi informasi.

c. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi.

d. Meningkatkan jaringan informasi.

e. Meningkatkan kemampuan analisis situasi, resiko, kecenderungan, pemetaan serta

respon cepat.

f. Meningkatkan kemampuan dalam pengamatan dan analisis faktor risiko lingkungan

memalui Analisis Faktor Risiko Lingkungan melalui ARKL, analisis potensial dampak,

serta pemetaan hasil kajian.

g. Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor.

h. Meningkatkan profesionalisme SDM.

i. Meningkatkan dukungan pembinaan karier pegawai melalui jenjang fungsional.

j. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan prima.

C. Pokok Pokok Kegiatan

Pokok-pokok kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2. Indikator Kinerja KKP Kelas III Bengkulu Tahun 2018


NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1

Peningkatan Survailans

Karantina Kesehatan dan Matra

1

Persentase Sinyal Kewaspadaan dini

yang direspon 80

2 Persentase alat angkutSesuaidengan

standar Kekarantinaan Kesehatan 95

2

Meningkatnya Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Tular Vektor

Zoonotik

3

Persentase Pelabuhan/Bandara/PLBD

yang melakukan Pengendalian Vektor

terpadu

100

3

Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian

Akibat Penyakit Menular

langsung

4

Persentase Pelabuhan/Bandara/ PLBD

yang melaksanakan kegiatan deteksi dini

penyakit menular langsung

100

4

Menurunnya Angka

Kesakitan dan Kematian

Akibat Penyakit Tidak

Menular

5 Persentase Pelabuhan/Bandara/ PLBD yang melaksanakan kegiatan skrining

penyakit tidak menular

100

5

Meningkatnya

Penyehatan dan

Pengawasan Kualitas lingkungan

6 Persentase sarana air minum yang

dilakukan Pengawasan 45

7 Persentase Tempat Tempat Umum yang

memenuhi syarat kesehatan 56

8 Persentase Tempat Pengelolaan Makanan

yang memenuhi syarat kesehatan 26

6

Meningkatnya dukungan

manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis lainnay pada

program Pencegahan

dan Pengendalian

Penyakit

1 Persentase Laporan administrasi

kepegawaian 100

2 Persentase Laporan ketatausahaan dan

Gaji 100

3 Persentase Laporan Kerumahtanggaan,

BMN dan Unit Layanan Pengadaan 100

Kegiatan pokok ini kemudian dijabarkan sebagai rencana kerja tahunan sebagai berikut :


Tabel 1. Rencana Kinerja Tahunan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu tahun

2018

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA TARGET

STRATEGIS

1 2 3 4

1

Peningkatan Surveilans

dan Karantina

Kesehatan

Persentase Sinyal Kewaspadaan Dalam Sistem Kewaspadaan Dini Yang Direspon

100

A Pendampingan vaksinasi di Kabupaten/kota

Provinsi Bengkulu 10

B Koordinasi Penyakit menular berpotensi wabah 10

C Surveilans hari-hari besar 2

D Surveilans haji 2

E Surveilans Umroh 12

Persentase Pelabuhan/Bandara/ PLBD yang

dilakukan pengawasan Alat Angkut Sesuai Dengan

Standar Kekarantinaan kesehatan 100

A Pengawasan Kedatangan Kapal dalam

karantina (FreePratique) 126

B Pengawasan dan penerbitan dokumen sanitasi

kapal (SSCEC) 118

C Pengawasan obat dan alat P3K kapal 120

D Sailing Fermit 9

2

Meningkatnya

Pencegahan

dan Pengendalian

Penyakit Tular

Vektor dan

Zoonotik

Persentase Wilayah kerja yang Melakukan

Pengendalian Vektor terpadu 100

A House Indexs 0

B Indexs Pinjal < 1

3

Menurunnya

Angka

Kesakitan dan Kematian

Akibat

Penyakit Menular

Langsung


melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit

menular langsung 100

D Skrining HIV/AIDS 5


4

Menurunnya

Angka Kesakitan dan

Angka

Kematian Serta

Meningkatnya

Pencegahan dan

Pengendalian

Penyakit Tidak Menular


melaksanakan kegiatan skrining penyakit tidak

menular 100

- Posbindu PTM 6

5

Pencegahan

dan Penyehatan

Lingkungan

Persentase pengawasan Sarana air minum yang

dilakukan Pengawasan 100

- Pengawasan Air Bersih 160

Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi

syarat kesehatan 95

- Pemeriksaan TTU 71

Persentase Tempat Pengelolaan Makanan yang

memenuhi syarat kesehatan 76

- Pemeriksaan TPM 26

6

Meningkatnya

Dukungan

Manajemen

dan Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya Pada Program

Pencegahan

dan Pengendalian

Penyakit

Persentase Laporan administrasi kepegawaian 100

- Laporan administrasi kepegawaian 12

Persentase Laporan ketatausahaan dan Gaji 100

A Gaji Pegawai 12

B Operasional Kantor 12

Persentase Laporan Kerumahtanggaan, BMN dan Unit Layanan Pengadaan

100

A Laporan Kerumahtanggaan dan BMN 2

B ULP 53


Tabel 2. Alokasi Anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu tahun 2018

menurut Indikator

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET (%)

PAGU (Rp)

1 2 3 4 5

1 Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi, Peningkatan Surveilans,Karantina

Kesehatan

1 Persentase Sinyal Kewaspadaan Dini yang direspons

100 797,949,000

2 Persentase alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan

100 300,000.00

2 Meningkatnya Penyehatan dan

Pengawasan Lingkungan

1 Persentase Sarana air minum yang dilakukan

pengawasan

100 41,432,000

2 Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan

100 79,471,000

3 Persentase Tempat Pemeriksaan Makanan

yang memenuhi syarat kesehatan

100 29,052,000

3 Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2).

1 Persentase Pelabuhan/Bandara/PLBD yang melakukan Pengendalian Vektor terpadu

100 342,078,000

4 Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit Menular

Langsung

1 Persentase Pelabuhan/Bandara/PLBD yang melaksanakan kegiatan deteksi dini

Penyakit Menular langsung

100 229,598,000

5 Menurunnya Angka Kesakitan dan Angka Kematian Serta Meningkatnya

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

1 Persentase Pelabuhan/Bandara/PLBD yang melaksanakan kegiatan skrining Penyakit

Tidak Menular

100 110,752,000

6 Meningkatnya

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit


administrasi kepegawaian

100 285.842.000

2 Persentase laporan ketatausahaan dan gaji

100 3.267.303.000

3 Persentase laporan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN dan Unit Layanan Pengadaan

100 3.139.758.000


IV. PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan KKP Kelas III Bengkulu Tahun 2018 merupakan suatu dokumen

yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai

dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kerja Tahunan ini merupakan turunan dari rencana aksi yang berjangka waktu

satu tahun. Rencana kerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan

strategis pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan

yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan.

Indikator-indikator kinerja dari kegiatan berupa output dan indikator kegiatan berupa

outcome ditentukan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegaitan-kegiatan tersebut

dapat diukur capaian kinerjanya. Pada tahun 2018 KKP Kelas III Bengkulu akan

melaksanakan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit guna mendukung

pencapaian RAP Ditjen P2P.

Sesuai dengan dinamika penyelenggaraan program dimungkinkan dokumen perencanaan

ini dilakukan review atau revisi yang bertujuan untuk efektifitas dan efisiensi kegiatan dan

pencapaian sasaran. Berbagai kekurangan dan keterbatasan dalam dokumen

perencanaan ini akan tetap diidentifikasi dan sewaktu-waktu dipergunakan untuk

melakukan koreksi sesuai dengan kebutuhan.

RENCANA KEGIATAN TAHUNAN - e-renggar.kemkes.go.id · Permenkes No. 787/Menkes/Per/VII/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Penetapan Kinerja

Documents