Masterplan Pengembangan Kawasan Perkebunan Kabupaten Tabalong III 2016 Laporan Akhir II Bab VI - 1 6.1. Strategi Pengembangan Kawasan PerKebunan Berdasarkan kebutuhan, aspirasi dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangungan pertanian terutama sktor perkebunan di kawasan, maka secara garis besar strategi pengembangan kawasan perkebunan dapat dirumuskan mencakup: (1) penguatan perencanaan pengembangan kawasan; (2) penguatan kerjasama dan kemitraan; (3) penguatan sarana dan prasarana; (4) penguatan sumber daya manusia; (5) penguatan kelembagaan; dan (6) percepatan adopsi teknologi pengembangan industri hilir. 6.1.1. Penguatan Perencanaan Perencanaan pengembangan kawasan komoditas unggulan dilakukan melalui pendekatan top-down policy, yaitu sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kementerian Pertanian RI pertanian nasional dan bottom-up planing, sesuai dengan kebutuhan masyarakat/petani. Proses perencanaan pengembangan kawasan membutuhkan keterpaduan program antar Kementerian Pertanian dan lintas sektor. Meskipun demikian perencanaan pengembangan kawasan harus memperhatikan isu- isu strategis yang berkembang di daerah. Program-program yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan kebutuhan pengembangan kawasandan mampu menumbuhkan sikap partisipatif sasaran. Keluaran dari perencanaan adalah rancang bangun kawasan dan rencana aksi baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang dalam rincian tahunan. Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Perkebunan
15
Embed
Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Perkebunan Tabalong.pdf · rencana aksi program pengembangan kawasan dari ... Tahapan pengembangan kawasan ... penggabungan sentra-sentra potensial
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Masterplan Pengembangan Kawasan Perkebunan Kabupaten Tabalong III 2016
Laporan Akhir II Bab VI - 1
6.1. Strategi Pengembangan Kawasan PerKebunan
Berdasarkan kebutuhan, aspirasi dan permasalahan yang dihadapi dalam
melaksanakan pembangungan pertanian terutama sktor perkebunan di kawasan,
maka secara garis besar strategi pengembangan kawasan perkebunan dapat
dirumuskan mencakup: (1) penguatan perencanaan pengembangan kawasan; (2)
penguatan kerjasama dan kemitraan; (3) penguatan sarana dan prasarana; (4)
penguatan sumber daya manusia; (5) penguatan kelembagaan; dan (6) percepatan
adopsi teknologi pengembangan industri hilir.
6.1.1. Penguatan Perencanaan
Perencanaan pengembangan kawasan komoditas unggulan dilakukan melalui
pendekatan top-down policy, yaitu sejalan dengan arah kebijakan pembangunan
Kementerian Pertanian RI pertanian nasional dan bottom-up planing, sesuai dengan
kebutuhan masyarakat/petani. Proses perencanaan pengembangan kawasan
membutuhkan keterpaduan program antar Kementerian Pertanian dan lintas sektor.
Meskipun demikian perencanaan pengembangan kawasan harus memperhatikan isu-
isu strategis yang berkembang di daerah. Program-program yang akan dilaksanakan
harus sesuai dengan kebutuhan pengembangan kawasandan mampu menumbuhkan
sikap partisipatif sasaran. Keluaran dari perencanaan adalah rancang bangun
kawasan dan rencana aksi baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang
dalam rincian tahunan.
Rencana Aksi
Pengembangan Kawasan Perkebunan
Masterplan Pengembangan Kawasan Perkebunan Kabupaten Tabalong III 2016
Laporan Akhir II Bab VI - 2
6.1.2. Penguatan Kerjasama dan Kemitraan
Keterbatasan dan ketimpangan baik dalam potensi maupun sumber daya yang
dimiliki oleh Pemerintah Daerah, merupakan salah satu 2ocial yang akan
mempengaruhi pengembangan kawasan perkebunan. Untuk itu diperlukan adanya
kerjasama kemitraan strategis baik antar daerah, badan usaha daerah, maupun
swasta dan masyarakat. Kerjasama kemitraan stratregis model klaster, harus
mampu memberikan layanan kepada kelompok usaha lebih 2ocia, kolektif dan
efisien. Karena kelompok sasaran jelas, serta unit usaha yang ada pada kawasan
pada umumnya mempunyai permasalahan yang sama, baik dari sisi produksi,
pemasaran, teknologi maupun permodalan. Sinkronisasi rancang bangun dan
rencana aksi program pengembangan kawasan dari pemerintah pusat yang
disesuaikan dengan kebutuhan dan isu-isu strategis daerah merupakan salah satu
bentuk kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Demikian pula tersedianya
lembaga-lembaga penunjang yang mampu memberikan layanan pada subsistem
hulu, subsistem produksi, dan subsistem hilir, dalam 2ocial agribisnis kawasan,
merupakan bentuk penguatan kerjasama dan kemitraan strategis. Setidaknya ada
lima jenis kemitraan dalam pengembangan kawasan secara terpadu, yang mencakup
:
1) Kemitraan pola legalitas, dibangun oleh pemerintah daerah melalui dinas-dinas
yang terkait. Kemitraan ini diperlukan terutama bila areal kawasan yang akan
dikembangkan adalah milik pemerintah yang memerlukan perijinan khusus untuk
pengembangannya.
2) Kemitraan pola magang, adalah kerjasama dengan perusahaan besar yang
terdekat, yang terkait erat dengan 2ocial kawasan yang akan dikembangkan.
3) Kemitraan pola saprodi, kemitraan ini dijalin dengan perusahaan pemasok
alsintan dan sarana produksi untuk lebih meningkatkan produktivitas dan kualitas
produknya. Kemitraan ini dilakukan untuk pengembangan kawasan yang
memerlukan peralatan dan biaya produksi yang tinggi.
4) Kemitraan pola finansial, kemitraan ini biasanya dijalin dengan perusahaan atau
lembaga keuangan pemerintah atau swasta untuk mendapat bantuan pembiayaan
dan permodalan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengembangkan
Masterplan Pengembangan Kawasan Perkebunan Kabupaten Tabalong III 2016
Laporan Akhir II Bab VI - 3
potensi ekonomi di daerahnya. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dan
mempercepat perolehan bantuan dana, baik dalam bentuk pinjaman maupun
kerjasama bagi hasil sesuai kesepakatan.
5) Kemitraan pola pemasaran, yaitu kemitraan yang dijalin dengan perusahaan
distribusi, perusahaan perdagangan, atau mitra dari luar negeri untuk pemasaran
produknya. Kemitraan ini dilakukan untuk mempercepat jalur distribusi dan
eningkatkan perolehan harga yang lebih baik bagi petani.
6.1.3. Penguatan Sarana dan Prasarana
Aspek dasar pengembangan kawasan terdiri dari pengembangan, sarana dan
prasarana produksi, lahan, air pertanian serta prasarana pendukung. Penguatan
sarana prasarana produksi pertanian seperti benih/bibit, pupuk dan obat-obatan
harus dijamin ketersediaannya, baik dalam jumlah dan ketepatan waktu. Berkaitan
dengan sumberdaya lahan dan air, aspek yang perlu mendapat perhatian yaitu:
ketersediaan, kesuburan atau pengelolaan, status dan kepemilikan lahan. Untuk
memberikan dukungan terhadap pengembangan kawasan, juga diperlukan upaya
penguatan prasarana pendukung seperti infrastruktur perdagangan, 3ocial, dan
telekomunikasi. Penyediaan sarana prasarana produksi dan pendukung harus dalam
jumlah yang cukup, berada dekat dengan kawasan perkebunan dan biaya pelayanan
yang terjangkau.
6.1.4. Penguatan Sumber Daya Manusia
Penguatan sumberdaya manusia dilaksanakan dengan pendidikan dan latihan
terhadap petugas pendamping (penyuluh, staf teknis, penggerak swadaya
masyarakat), petani dan pelaku usaha. Materi pelatihan meliputi: konsep
pengembangan kawasan, penetapan komoditas, penyusunan rancang bangun dan
rencana aksi serta aspek teknis usahatani. Penguatan sumberdaya manusia
mencakup aspek budidaya, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran,
serta kelembagaan dalam satu rangkaian yang terfokus pada komoditas unggulan.
Masterplan Pengembangan Kawasan Perkebunan Kabupaten Tabalong III 2016
Laporan Akhir II Bab VI - 4
6.1.5. Penguatan Kelembagaan
Penguatan kelembagaan dalam kawasan perkebunan dilakukan melalui
pengembangan kelembagaan social, kelembagaan pelayanan serta kelembagaan
usaha. Kelembagaan social meliputi kelembagaan social pengembangan sumber
daya manusia, serta kelembagaan inovasi dan diseminasi teknologi spesifik lokasi.
Kelembagaan pelayanan terdiri dari: kelembagaan pelayanan penyediaan sarana
produksi, permodalan, dan pemasaran dan informasi pasar. Kelembagaan usaha
mencakup kelembagaan usaha kelompok, gabungan usaha kelompok, koperasi serta
kelembagaan usaha kecil, menengah dan besar. Kerja sama kelembagaan dalam
bentuk kerja sama antar Pemerintah Daerah, kemitraan usaha (public private
partnership), bantuan bimbingan teknis serta permodalan dalam kerangka Corporate
Social Responsibility (CSR) harus didorong untuk mendukung pengembangan
kawasan perkebunan yang berbasis klaster.
6.1.6. Percepatan Adopsi Teknologi
Percepatan diseminasi teknologi pertanian dilaksanakan dengan mengoptimalkan
pemanfaatan teknologi tepat guna dan spesifik lokasi yang dihasilkan oleh lembaga
penelitian dan pengembangan serta perguruan tinggi. Hasil-hasil penelitian dan
pengkajian dirakit, dikemas dalam bentuk yang mudah dimengerti, dipahami serta
mudah diakses oleh kelompok yang menjadi sasaran. Diseminasi teknologi tidak
hanya dilaksanakan dalam bentuk audio visual, leaflet, tetapi lebih diarahkan pada
pemahaman di lapang (Sekolah Lapang). Berkaitan dengan percepatan adopsi
teknologi, pada tahap awal sangat penting untuk melakukan pemahaman dan
pemilihan pelaku-pelaku di kawasan yang akan berperan sebagai innovator dan
pengguna awal dari teknologi. Kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan
pertanian lainnya, termasuk 4ocial4 penyuluh serta Kelompok tani perlu ditingkatkan
kemampuannya dalam mengakses informasi teknologi baik dari dalam maupun luar
negeri. Kegiatan pengkajian teknologi spesifik lokasi dilaksanakan dengan lebih
mengintensifkan peran serta Pemerintah Daerah.
Masterplan Pengembangan Kawasan Perkebunan Kabupaten Tabalong III 2016
Laporan Akhir II Bab VI - 5
6.1.7. Pengembangan Industri Hilir
Pengembangan social hilir di kawasan diarahkan untuk mengolah komoditas
perkebunan primer menjadi produk olahan baik produk antara (intermediate
product) maupun produk akhir (final product), guna peningkatan nilai tambah dan
daya saing. Identitas produk suatu kawasan adalah produk akhir, meskipun dalam
bentuk segar. Perlu dilakukan standardisasi produk akhir suatu kawasan terutama
untuk komoditas yang mempunyai prospek di pasar luar negeri.