RENCANA AKSI KEGIATAN ( R A K ) · terkendalinya seluruh kondisi potensial untuk melakukan cegah tangkal penyakit di Pelabuhan. ... peti kemas, alat angkut, barang dan paket pos,

RENCANA AKSI KEGIATAN ( R A K )

TAHUN 2015 – 2019

REVISI 1

KEMENTERIAN KESEHATAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III POSO

“Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Poso” Page ii

Ringkasan Eksekutif

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

di pintu masuk Gerbang Negara Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso Periode 2015 – 2019,

merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso Periode 2015 – 2019. Rencana Aksi Kegiatan

(RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso adalah sebagai acuan masing-masing seksi di

lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso dalam pelaksanaan kegiatan Program

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan khususnya di pintu gerbang Negara yang

menjadi tugas dan tanggungjawabnya yang disusun secara bertahap menurut kegiatan, output dan

indicator kinerja dalam kurun waktu 2015 – 2019.

Sasaran strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso tahun 2015 – 2019 yaitu

terkendalinya seluruh kondisi potensial untuk melakukan cegah tangkal penyakit di Pelabuhan.

Strategi yang mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan dilaksanakan sesuai skala

prioritas. Strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 1). Kabupaten/ kota yang melakukan

pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon

penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB, 2). Meningkatnya pencegahan

dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic, 3). Menurunnya penyakit menular langsung, 4).

Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan

dan pengendalian penyakit

Poso, April 2018 Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso,

Syaifudin Labanu, SH., MM NIP. 19610225 198603 1 001

“Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Poso” Page iii

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Rencana Aksi

Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso Periode 2015 – 2019, dapat

terselesaikan.

Dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2015

– 2019 dan Rancangan Rencana Aksi Program (RAP) Direktorat Jenderal Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan 2015 – 2019, maka Rencana Aksi Kegiatan (RAK)

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso Periode 2015 – 2019 Revisi 1 disusun sebagai dokumen

operasional kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Tersusunnya Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso

Periode 2015 – 2019 Revisi 1, merupakan hasil kerjasama dari semua pihak, oleh karenanya ucapan

terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan ini, kami menyadari

sepenunya bahwa Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso

Periode 2015–2019 masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya

membangun demi kesempurnaan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas

III Poso selanjutya sangat diharapkan.

Poso, April 2018

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso,

Syaifudin Labanu, SH., MM NIP. 19610225 198603 1 001

“Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Poso” Page iv

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL …………. ........................................................................................................................ ..i

RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................................................................... ..ii

KATA PENGANTAR .................................................................................................................................... ..iii

DAFTAR ISI .................................................................................................................................................. ..iv

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................................................. 1

I. Latar Belakang ………............................................................................................ .....................1

II. Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan................................................................................... 10

A. Kondisi Umum…………………………………………………………………………………….10

B. Potensi dan Permasalahan……………..……………………………………………………… 12

III. Lingkungan Strategis………………………………………………………………………………….14

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS…………………………………….………… 16

I. Visi……………………………………………………………………………………………………… 16

II. Misi……………………………………………………………………………………………………… 16

III. Tujuan……………………………………………………………………………………………………17

IV. Sasaran Strategis……………………………………………………………………………………… 18

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI………………………………………………………………. 22

I. Arah Kebijakan………………………………………………………………………………………… 22

II. Strategi…………………………………………………………………………………………………. 22

BAB IV RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN KEGIATAN………………………………………….. 27

I. Rencana Kinerja……………………………………………………………………………………… 27

II. Pendanaan Kegiatan………………………………………………………………………………….29

BAB V PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN PELAPORAN…………………………………………………..31

I. Pemantauan……………………………………………………………………………………………. 31

II. Penilaian……………..…………………………………………………………………………………. 31

III. Pelaporan………………………………………………………………………………………………. 32

BAB V PENUTUP…………………………………………..…………………………………………………….34 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

“Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Poso” Page 5

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam

rangka mencapai cita-cita bangsa tersebut diselenggarakan pembangunan

nasional disemua bidang kehidupan yang berkesinambungan yang merupakan

suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh,terpadu dan terarah.

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional

diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup

sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang

optimal. Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi

kehidupan, baik fisik, mental maupun sosial ekonomi. Dalam perkembangan

pembangunan kesehatan selama ini, telah terjadi perubahan orientasi, baik tata

nilai maupun pemikiran terutama mengenai upaya pemecahan masalah di bidang

kesehatan yang dipengaruhi oleh politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan

dan keamanan serta ilmu pengelahuan dan teknologi. Perubahan orientasi

tersebut akan mempengaruhi proses penyelenggaraan pembangunan

kesehatan. Di samping hal tersebut dalam pelaksanaan pembangunan

kesehatan perlu memperhatikan jumlah penduduk Indonesia yang besar, terdiri

dari berbagai suku dan adat istiadat, menghuni ribuan pulau yang terpencar-

pencar dengan tingkat pendidikan dan sosial yang beragam. Penyelenggaraan

pembangunan kesehatan meliputi upaya kesehatan dan sumber dayanya, harus

dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang

optimal.

Semula dititikberatkan pada upaya penyembuhan penderita secara

berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan yang

menyeluruh. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan yang menyangkut upaya

peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif),

penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) harus


dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, dan

dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan masyarakat. Peran serta aktif

masyarakat termasuk swasta perlu diarahkan, dibina, dan dikembangkan

sehingga dapat melakukan fungsi dan tanggung jawab sosialnya sebagai mitra

Pemerintah. Peran Pemerintah lebih dititikberatkan pada pembinaan,

pengaturan, dan pengawasan untuk terciptanya pemerataan pelayanan

kesehatan dan tercapainya kondisi yang serasi dan seimbang antara upaya

kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta.

Kewajiban untuk melakukan pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan

bagi seluruh lapisan masyarakat, tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Upaya pembangunan kesehatan tahun 2015 – 2019 diarahkan untuk

meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap

orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya

dapat terwujud. Saat ini kita sudah memasuki pada periode Rencana

Pembangunan baru yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2015 – 2019, merupakan arah kebijakan dan strategi nasional untuk

menyusun rencana strategi suatu Kementerian. Kementerian Kesehatan RI telah

menyusun Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015 – 2019 dengan Visi yaitu

“Masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan“ dengan Misinya :(1)

Meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan dalam mewujudkan perilaku sehat

dan pembangunan berwawasan kesehatan, (2) Meningkatkan pelayanan

kesehatan yang komprehensif, merata, bermutu, dan berkesinambungan, (3)

Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan kualitas sumber daya

kesehatan,(4) Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.

Arah kebijakan sasaran, strategi, fokus prioritas serta programprogram

dilingkungan Kementerian Kesehatan telah ditetapkan. Untuk mewujudkan

terlaksananya program-program pembagunan Kesehatan dengan mendorong

peran aktif masyarakat untuk kurun waktu 2015 – 2019, maka dalam

pelaksanaanya perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu Rencana Aksi

Program (RAP) pada unit organisasi Eselon I dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK)

pada unit setingkat eselon II / satker sesuai dengan tugas pokok dan fugsinya.

Sesuai Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019 yang mengacu

pada perubahan sktuktur organisasi Kementerian Kesehatan yang memberikan

penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan


Minimal (SPM) bidang Kesehatan dikabupaten/kota, dan Millenium Development

Goals (MDGs), disamping itu didalam MDG’s bahwa peningkatan pembangunan

kesehatan masyarakat merupakan tujuan utama global yang wajib diwujudkan

setiap anggota WHO.

Pembangunan Kesehatan di wilayah pelabuhan merupakan bagian dari

pembangunan kesehatan nasional. Kecenderungan permasalahan kesehatan

jangka panjang Indonesia dari waktu ke waktu tampaknya akan menjadi luas dan

semakin kompleks. Indonesia sebagai Negara kepulauan yang memiliki perairan

yang luas dari sabang sampai merauke yang mempunyai letak stategis (posisi

silang), berperan penting dalam lalu lintas orang dan barang. Dengan

meningkatnya pembangunan, maka pergerakan dan perpindahan penduduk

antar pulau akan meningkat hal tersebut tidak terlepas dari era globalisasi yang

didukung oleh perkembangan teknologi disegala bidang termasuk kesehatan.

Globalisasi diartikan sebagai upaya pembukaan kelancaran orang, barang, jasa

dan modal antar negara dengan menghilangkan hambatan / batas negara, akan

memperlancar penyakit antar negara yang dimungkinkan oleh peningkatan

frekuensi dan jumlah perjalanan antar negara, alat angkut yang oleh kemajuan

teknologi memiliki daya jelajah yang lebih cepat dari masa inkubasi penyakit.

Pemberlakuan IHR (2005) terhitung tanggal 15 juni 2007 secara resmi

mengikat seluruh Negara anggota WHO dan Indonesia adalah salah satu Negara

anggota WHO yang ikut menyetujui ketetapan IHR 2005 berkewajiban untuk

mengembangkan, memperkuat, dan mempertahankan kemampuan dasar pada

setiap level administrasi, agar dapat mendekteksi, melaporkan serta menangani

risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan Public Health

Emergency of Internasional Concern / PHEIC ( masalah kedaruratan kesehatan

masyarakat yang menjadi perhatian global ). Disamping itu, juga dibutuhkan

kemampuan dan perhatian khusus untuk melaksanakan pemeriksaan di bandara,

pelabuhan dan lintas batas darat. Kemampuan dan perhatian khusus untuk

wilayah pelabuhan dengan menetapkan kapasitas inti bandara, pelabuhan dan

lintas batas darat agar setiap saat (a) Menyediakan akses pada (i) pelayanan

kesehatan yang memadai termasuk fasilitas diagnostik dilokasi yang dekat

sehingga memungkinkan penilaian cepat dan perawatan bagi pelaku perjalanan

yang sakit dan (ii) staf, peralatan dan lingkungan kerja yang memadai; (b)

menyediakan akses terhadap peralatan dan personal untuk pengiriman pelaku


perjalanan yang sakit ke fasilitas kesehatan yang memadai; (c) menyediakan

personel yang terlatih untuk pemeriksaan alat angkut; (d) menjamin lingkungan

yang aman bagi para pelaku perjalanan yang menggunakan fasilitas yang ada

dipintu masuk, termasuk pengadaan air minum, tempat makanan, fasilitas

catering pesawat udara, toilet umum, fasilitas pembuangan sampah cair dan

padat yang memadai, dan area berpotensi risiko lainnya, dengan melaksanakan

pemeriksaan secara berkala; dan (e) sejauh dapat dilakukan menyediakan

personel terlatih dan program pengendalian vektor dan reservoir didalam dan

disekitar pintu masuk.

Selanjutnya IHR 2005 mempersyaratkan agar pelabuhan, bandara dan

perlintasan darat dapat merespons kejadian yang dapat menimbulkan PHEIC

dengan kapasitasnya: (a) menyediakan respon emergensi kesehatan masyarakat

yang memadai dengan menetapkan dan memantapkan rencana kontigensi

emergensi kesehatan masyarakat, termasuk penunjukkan koordinator dan

contact-point yang berhubungan dengan pintu masuk, layanan kesehatan

masyarakat dan layanan agen lainnya; (b) melakukan penilaian dan perawatan

bagi pelaku perjalanan atau hewan yang terjangkit oleh pengaturan yang tepat

pada fasilitas medis dan kesehatan hewan setempat dalam pengisolasian,

pengobatan dan layanan pendukung lainnya yang diperlukan; (c) menyediakan

ruangan yang memadai, dan dipisahkan dari pelaku perjalanan lain, untuk

mewawancarai orang yang terjangkit atau tersangka; (d) menyediakan sarana

diagnosis dan, bila perlu karantina terhadap pelaku perjalanan yang diduga, lebih

baik bila disarana kesehatan yang jauh dari pintu masuk; (e) menerapkan

tindakan yang direkomendasikan bila perlu untuk hapus serangga, hapus tikus,

hapus hama, dekontaminasi atau penanganan bagasi, kargo, peti kemas, alat

angkut, barang dan paket pos, di lokasi khusus yang ditunjuk dan dilengkapi

untuk keperluan ini; (f) menerapkan pengawasan masuk dan keluarnya pelaku

perjalanan; dan (g) menyediakan akses berupa peralatan yang dirancang khusus

dan personel terlatih dengan alat pelindung diri yang memadai, dalam merujuk

pelaku perjalanan yang membawa atau terkontaminasi penyakit menular.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso adalah unit pelaksana teknis di

lingkungan Kemerenterian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,

terbentuk dan berdiri berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik


Indonesia Nomor: 2348 / MENKES / PER / XI / 2011 jo. Permenkes Nomor: 356 /

MENKES / PER / IV / 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan

Pelabuhan.

Berdasarkan Permenkes RI 2348/MENKES/PER/XI/2011 Berdasarkan

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan menetapkan

tugas Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah Melaksanakan Pencegahan masuk

dan keluarnya penyakit Karantina dan penyakit menular potensial wabah,

surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan

lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan

terhadap penakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur

biologi, kima dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan,

danLintas Batas darat Negara. Dan dalam melaksanakan tugas Kantor

Kesehatan Pelabuhan menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan Kekarantinaan;

b. Pelaksanaan Kesehatan; c. Pelaksanaan Pengendalian Risiko Lingkungan Di Bandara, Pelabuhan, dan

Lintas Batas Darat Negara; d. Pelaksanaan Pengamatan Penyakit, Penyakit Potensial Wabah, Penyakit

Baru, dan Penyakit Yang Muncul Kembali; e. Pelaksanaan Pengamanan Radiasi Pengion Dan Non Pengion, Biologi, dan

Kimia;

f. Pelaksanaan Sentra/Simpul Jejaring Surveilans Epidemiologi Sesuai

Penyakit Yang Berkaitan Dengan Lalu Lintas Nasional, Regional, dan

Internasional;

g. Pelaksanaan, Fasilitasi Dan Advokasi Kesiapsiagaan Dan Penanggulangan

Kejadian Luar Biasa (KLB) Dan Bencana Bidang Kesehatan, Serta

Kesehatan Matra Termasuk Penyelenggaraan Kesehatan Haji dan Matra

Termasuk Penyelenggaraan Kesehatan Haji dan Perpindahan Penduduk;

h. Pelaksanaan, Fasilitasi, dan Advokasi Kesehatan Kerja Di Lingkungan

Bandara, Pelabuhan, Dan Lintas Batas Darat Negara;

i. Pelaksanaan Pemberian Sertifikat Kesehatan Obat, Makanan, Kosmetika

Dan Alat Kesehatan Serta Bahan Adiktif (OMKABA) Ekspor dan Mengawasi

Persyaratan Dokumen Kesehatan Omkaba Impor;

j. Pelaksanaan Pengawasan Kesehatan Alat Angkut dan Muatannya;


k. Pelaksanaan Pemberian Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja Bandara,

Pelabuhan, dan Lintas Batas Darat Negara;

l. Pelaksanaan Jejaring Informasi dan Teknologi Bidang Kesehatan Bandara,

Pelabuhan, dan Lintas Batas Darat Negara

m. Pelaksanaan Jejaring Kerja dan Kemitraan Bidang Kesehatan di Bandara,

Pelabuhan, Dan Lintas Batas Darat Negara;

n. Pelaksanaan Kajian Kekarantinaan, Pengendalian Risiko Lingkungan, dan

Surveilans Kesehatan Pelabuhan

o. Pelaksanaan Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan Bandara, Pelabuhan, dan

Lintas Batas Darat Negara;

p. Pelaksanaan Ketata Usahaan dan Kerumah Tanggaan KKP

Saat ini pelabuhan tidak hanya berfungsi sebagai pintu keluar masuknya

barang, jasa dan manusia, akan tetapi sudah berkembang jauh menjadi sentra-

sentra industri yang menyerap banyak tenaga kerja, pusat perdagagan, tempat

wisata yang mampu mendatangkan turis baik domestik maupun luar negeri.

Selain itu faktor yang berpengaruh pada peningkatan risiko penyakit secara

global adalah meningkatnya arus perjalanan orang antar negara (baik melalui

laut, udara dan lintas batas darat ) yang dipengaruhi oleh kemajuan tehnologi

transportasi. Tingginya mobilitas ini dapat menyebabkan kemungkinan

penyebaran penyakit dari satu daerah ke daerah lain juga akan semakin

meningkat. Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ( RAK ) tahun 2015 - 2019

Revisi 1 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso ini diharapkan dapat

tercapai upaya kesehatan yang berkesinambungan dalam hal pelaksanaan

upaya pengendalian seluruh kondisi potensi untuk cegah tangkal penyakit di

wilayah kerja pelabuhan dan bandara Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III

Poso. Disamping itu juga, diharapkan penyusunan dan pelaksanaan kegiatan/

anggaran KKP Kelas III Poso dapat dilaksanakan secara tertib, taat pada

peraturan perundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan

bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disebut KKP adalah unit

pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada dibawah

dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Kementerian Kesehatan RI.


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya ke depan periode 2015-2019,

diperlukan Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso

dalam mendukung program Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso dalam

menjawab isu-isu strategis yang terkait dengan pencegahan dan pengembangan

kesehatan, serta pelaksanaan kegiatannya.

II. Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan

A. Kondisi Umum

Sehubungan dengan wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III

Poso yang berada di 5 (lima) wilayah Kabupaten yaitu KKP Poso (KKP induk)

dan Pos Bandara Kasiguncu di Kabupaten Poso, Wilayah Kerja Pelabuhan Laut

Ampana dan Pos Wakai yang berada di Kabupaten Tojo Una Una, Wilayah Kerja

Pelabuhan Laut Kolonodale berada di Kabupaten Morowali Utara dan Wilayah

Kerja Pelabuhan Laut Bungku berada di Kabupaten Morowali serta Wilayah Kerja

Pelabuhan Laut Banggai berada di Kabupaten Banggai Laut dan Pos Salakan di

kabupaten Banggai Kepulauan. Berikut ini adalah peta wilayah kerja Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso Tahun 2018 :

Gambar 1 Peta Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso

Tahun 2018


Wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso dan jarak tempuh

dari Kantor Induk ke wilayah kerja yakni :

Kantor Induk Poso di bawah Pimpinan Bapak Syaifudin Labanu, SH., MM.

bertempat di Kab. Poso Jl. Yos Sudarso No. 30 Kelurahan Bonesompe

Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah (

Kompleks Pelabuhan Laut Kelas II Poso ) Telepon : 0452 - 21540 Faximile :

0452 – 324932, surat elektronik : [email protected] Website :

http//www.kespelposo.blogspot.com. Dengan Jumlah Pegawai yang ada di

Kantor Induk sejumlah 23 pegawai.

Wilayah Kerja Ampana bertempat di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Uwentanaga

B Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una Provinsi Sulawesi Tengah.

Telepon : 0464 – 21356 . Dengan jumlah pegawai di Wilker Ampana sejumlah 8

orang pegawai di bawah pimpinan Koordinator Wilayah Kerja Bapak Rajab.

Jarak tempuh dari Kantor Induk ke wilayah Kerja Ampana adalah ± 153 Km

dengan menggunakan tranpostasi darat.

Sedangkan Wilayah Kerja Ampana Pos Wakai berada kira – kira 1 Km dari

kompleks pelabuhan penyeberangan fery. Untuk tenaga di Wilker Ampana Pos

Wakai, KKP Kelas III Poso masih melakukan kerjasama dengan Dinas

Kesehatan Tojo Una-Una untuk menempatkan pegawai mereka guna membantu

pelaksanaan tugas di Pos Wakai. Jarak tempuh ± 153 Km melalui transportasi

darat dan ditambah transportasi laut ± 2 jam perjalanan.

Wilayah Kerja Kolonodale bertempat di Jl. Tarundongi No. 2 Kec. Petasia

Kab. Morowali, Telp : 0465 – 21213 dibawah Pimpinan Koordinator Wilker Bapak

Ilmin Moh. Nasir. Jumlah pegawai di Wilker Kolonodale adalah 4 pegawai. Jarak

tempuh ± 220 Km dari Kantor induk ke Wilker Kolonodale dengan menggunakan

transportasi darat.

Wilayah Kerja Bungku bertempat di Kompleks Pelabuhan Kecamatan

Bungku Tengah Kab. Morowali. Bapak Samson A. Wenas sebagai Koordinator

Wilker Bungku. Dengan tenaga pegawai 3 orang. Jarak tempuh ± 320 Km dari

Kantor Induk ke Wilker Bungku dengan tranportasi darat.

Wilayah Kerja Bangkep bertempat di Jl. Matube RT 02 RW 01, Desa Lampa

Kec. Banggai Kab. Banggai Laut. Jumlah tenaga pegawai berjumlah 1 orang

mailto:[email protected]


yakni Bapak Surahmat, SKM sekaligus sebagai Koordinator Wilayah Kerja

Bangkep. Jarak tempuh ± 378 Km dengan transportasi darat di tambah

transportasi laut ± 8 jam perjalanan.

Sedangkan lokasi Wilayah Kerja Bangkep Pos Salakan ± 1 Km dari

kompleks pelabuhan penyeberangan laut Kabupaten Banggai Kepulauan. Untuk

tenaga di Wilker Bangkep Pos Salakan, KKP Kelas III Poso masih melakukan

kerjasama dengan Dinas Kesehatan Banggai Kepulauan untuk menempatkan

pegawai mereka guna membantu pelaksanaan tugas di Pos Salakan. Jarak

tempuh ± 378 Km melalui transportasi darat dan ditambah transportasi laut ± 4

jam perjalanan.

Pos Pelayanan Bandar Udara Kasiguncu dengan alamat Kel. Kasiguncu

Kec. Poso Pesisir Kab. Poso, dengan jarak tempuh dari kantor induk ± 15 Km.

B. Potensi dan Permasalahan

Gambaran potensi dan permasalahan pengendalian penyakit dan

penyehatan lingkungan dipaparkan berdasarkan hasil pencapaian program,

kondisi lingkungan strategis, kependudukan, sumber daya, dan perkembangan

baru lainnya. Potensi dan permasalahan pengendalian penyakit dan penyehatan

lingkungan menjadi input dalam menentukan arah kebijakan dan strategi

Kementerian Kesehatan dalam bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

dan menjadi tolok ukur satuan kerja dalam menentukan program kegiatan untuk

tercapainya indikator keberhasilan program.

a. Penyakit Menular Langsung

DI Indonesia prioritas penyakit menular, masih tertuju pada penyakit

HIV/AIDS, tuberculosis, malaria, demam berdarah, influenza dan flu burung.

Disamping itu Indonesia juga belum sepenuhnya berhasil mengendalikan

penyakit neglected diseases seperti kusta, filariasis, leptospirosis, dan lain-

lain. Angka kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh penyakit menular

yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti polio, campak, difteri, pertusis,

hepatitis B, dan tetanus baik pada maternal maupun neonatal sudah sangat

menurun, bahkan pada tahun 2014, Indonesia telah dinyatakan bebas polio.

Potensi yang dimiliki Indonesia dalam pengendalian HIV/AIDS

diantaranya adalah telah memiliki persiapan yang cukup baik, mencakup tata


laksana penanganan pasien, tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan

(khususnya Rumah Sakit), dan laboratorium kesehatan. Setidaknya terdapat

empat laboratorium yang sudah terakreditasi dengan tingkat keamanan

biologi 3 (BSL 3), yakni Laboratorium Badan Litbang Kesehatan, Institute of

Human Virology and Cancer Biology (IHVCB) Universitas Indonesia, Institut

Penyakit Tropis Universitas Airlangga, dan Lembaga Biologi Molekuler

Eijkman. Sampai Maret 2015 tercatat sudah 1.377 Layanan Konseling dan

Tes HIV Sukarela (KTS), 500 Layanan PDP(Perwatan, Dukungan dan

Pengobatan) yang aktif melakukan pengobatan ARV, terdiri dari 352 RS

Rujukan dan 148 Satelit, 91 Layanan PTRM (Program Terapi Rumatan

Metadon), 1.082 Layanan IMS (Infeksi Menular Seksual), 131 Layanan PPIA

(Pencegahan Penularan Ibu ke Anak) dan 223 Layanan yang mampu

melakukan Layanan TB-HIV .

b. Penyakit Tidak Menular

Kecenderungan penyakit tidak menular terus meningkat dan telah

mengancam sejak usia muda. Selama dua decade terakhir ini, telah terjadi

transisi epidemiologis yang signifikan, penyakit tidak menular telah menjadi

beban utama, meskipun beban penyakit menular masih berat juga.

Indonesia sedang mengalamu double burden penyakit, yaitu penyakit

tidak menular dan penyakit menular sekaligus. Penyakit tidak menular utama

meliputi jantung, stroke, hypertensi, diabetes mellitus, kanker dan Penyakit

Paru Obstruktif Kronik (PPOK). Jumlah kematian akibat PTM terus

meningkat dari 41,75 % pada tahun 1995 menjadi 59,70 % di tahun 2007.

Oleh karena itu deteksi dini harus dilakukan secara proaktif, mendatangi

sasaran, karena sebagian besar tidak mengethui bahwa dirinya menderita

penyakit tidak menular

Oleh karena itu deteksi dini harus dilakukan dengan secara proaktif

mendatangi sasaran, karena sebagian besar tidak mengetahui bahwa dirinya

menderita penyakit tidak menular. Dalam rangka pengendalian Penyakit

Tidak Menular (PTM) antara lain dilakukan melalui pelaksanaan Pos

Pembinaan Terpadu Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Posbindu-PTM)

yang merupakan upaya monitoring dan deteksi dini faktor risiko penyakit

tidak menular di masyarakat. Sejak mulai dikembangkan pada tahun 2011


Posbindu¬PTM pada tahun 2015 telah berkembang menjadi 11.027

Posbindu di seluruh Indonesia.

c. Penyehatan Lingkungan

Upaya penyehatan lingkungan juga menunjukkan keberhasilan yang

cukup bermakna. Namun upaya-upaya keberhasilan tersebut ternyata belum

dapat menyelesaikan permasalahan air dan sanitasi di Indonesia sebagai

negara dengan sanitasi terburuk peringkat kedua di dunia. Selain

dipermukiman, upaya pencegahan dan pengendalian penyakit melalui

penyehatan lingkungan juga terdapat pada tempat tempat umum (TTU) dan

tempat pengelolaan makanan (TPM). Disamping permasalah lingkungan

yang bersifat tradisional risk (air minum dan sanitasi), masih terdapat

permasalahan lingkungan yang bersifat modern risk. Antara lain pengelolaan

limbah medis yang merupakan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

III. Lingkungan Strategis

Dalam rangka mencapai cita – cita bangsa diselenggarakannya

pembangunan Nasional di semua bidang dan aspek kehidupan yang

berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang

menyeluruh, terpadu dan terarah pembangunan Kesehatan adalah salah satu

sektor yang mendukung demi keberhasilan pembangunan Nasional. Namun

keberhasilan Pembagunan Kesehatan tidak semata – mata ditentukan oleh hasil

kerja sektor kesehatan itu sendiri, tetapi sangatlah dibutuhkan kontribusi dan

kerjasama dari sektor pembagunan lainnya.

Untuk mewujudkan keadaan sehat banyak faktor lain yang sangat kita

butuhkan bukan saja tanggungjawab sektor kesehatan, melainkan juga

tanggungjawab dari berbagai sektor lainnya seperti dalam pembangunan.

Dalam penyelenggaraan pembangunan nasional berbagai macam sistem

bersinergi secara dinamis yang berupa sistim nasional seperti: sistim pertahanan

dan keamanan, sistem pendidikan nasional, sistem perekonomian, sistem

ketahanan pangan nasional dan sistem – sistem nasional lainya.

Kebijakan dan pemikiran dalam program kesehatan masyarakat dan sektor

kesehatan pada umumnya untuk mencakup determinan kesehatan lainnya


terutama yang berada diluar domain sektor kesehatan sangatlah dibutuhkan

untuk mengurangi kesenjangan dalam pembangunan kesehatan.

Reformasi kesehatan masyarakatat yang meliputi reformasi kebijakan SDM

kesehatan, reformasi kebijakan pembiayaan kesehatan, reformasi kebijakan

pelayanan kesehatan terkait dengan terselenggaranya Good Governance sudah

harus dilakukakan.

Meningkatkan peran aktif masyarakat dengan memberi kesempatan untuk

ikut aktif memelihara kesehatannya sendiri dengan melakukan upaya menuju

kebiasaan hidup sehat sehingga tidak kehilangan nilai produktif dikala sakit,

sehat adalah gaya hidup yang harus di tanamkan kepada masyarakat.

Upaya promotif dan preventif perlu ditingkatkan untuk mengendalikan angka

kesakitan yang muncul . Peran pemerintah yang selama ini sentralistik bahkan

otoriter, kini kearah pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan yang

berorentasi pada misi pemberdayaan peran serta masyarakat secara aktif dalam

berbagai upaya peningkatan kesejateraan sosial ekonomi, serta demokratisasi

politik yang dilandasi oleh penghormatan dan perlindungan hak – hak asasi

manusia.

Pemerintah dewasa ini tengah menjalani proses perubahan yang relatif

mendasar untuk mewujudkan karakter pemerintah yang demokratis, transparan,

akuntabel bersih dan bebas korupsi, berorentasi pada pasar dan peran aktif

masyarakat dalam berbagai bidang.Perubahan pola pemerintahan kearah

terwujudnya kepemerintahan yang baik (Good Governance).


BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

I. Visi Pemerintah

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2016 - 2020 dan rencana

aksi program (RAP) Direktorat Jendral P2P 2015-2019 tidak ada visi dan misi,

namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu ‘’Terwujudnya

Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong-

royong’’. Untuk mewujudkan visi pemerintah maka Visi Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas III Poso adalah : “Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso

Bebas Dari Rantai Penularan Penyakit Kekarantinaan Dan Penyakit Menular

Potensial Wabah”.

II. Misi

Sejalan dengan Misi Kementrian Kesehatan, maka untuk mewujudkan Visi

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso adalah :

1. Pelaksanaan pelayanan kesehatan, kekarantinaan, pengamatan dan kajian

kekarantinaan, pengendalian resiko lingkungan dan surveilans kesehatan

pelabuhan serta penyakit menular potensial wabah, penyakit baru dan

penyakit yang muncul kembali.

2. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara,

pelabuhan, dan lintas batas darat negara serta pengamanan

radiasi pengion dan non pengion, biologi dan kimia.

3. Pelaksanaan Sentra / Simpul Jejaring Survailans Epidemiologi, jejaring kerja

kemitraan dan teknologi bidang kesehatan bandara, pelabuhan dan lintas

batas darat sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional,

regional, dan internasional.

4. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesehatan kerja kesiapsigaan, dan

penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan

serta kesehatan Matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan

perpindahan penduduk dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan

pelabuhan / Bandara dan Lintas Batas Darat Negara.

5. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan, sertifikat kesehatan obat,

makanan, kosmetik dan alat kesehatan serta bahan aktif aditif (OMKABA)

ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen OMKABA impor serta


pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya di wilayah kerja

bandara, pelabuhan dan lintas darat negara.

6. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, lintas

batas darat negara, Ketatausahaan dan kerumah tanggaan KKP

III. Tujuan

Tujuan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso adalah untuk Mewujudkan

Pelabuhan sehat melalui upaya pencegahan masuk dan keluarnya penyakit

potensial wabah serta pengendalian faktor resiko penyakit yang disebabkan oleh

alat angkut, orang dan barang serta lingkungan pelabuhan serta terwujudnya

pelayanan prima bagi masyarakat pelabuhan, terutama pengguna jasa pelabuhan

dalam upaya pencegahan masuk dan keluarnya penyakit di wilayah pelabuhan.

Dukungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso terhadap Ditjen P2P

dalam meningkatkan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat,

serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif diwujudkan dalam bentuk

pelaksanaan pencapaian tujuan Ditjen P2P yaitu terselenggaranya pengendalian

penyakit dan penyehatan lingkungan secara berhasil guna dan berdaya guna

dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan

kekarantinaan kesehatan dengan target 4.443 sertifikat

2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di

wilayah layanan KKP sebesar 75%

3. Jumlah deteksi dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit

sebanyak 150 sertifikat

4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus sebanyak 10 layanan

5. Jumlah pelabuhan/ bandara/ PLBD yang mempunyai kebijakan

kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat

yang berpotensi wabah sebanyak 2 pelabuhan

6. Jumlah sertifikat/ surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan

sebanyak 50 sertifikat

7. Jumlah pelabuhan/ bandara/ PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi

sebanyak 9 pelabuhan


8. Jumlah pelabuhan/ bandara/ PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan

buffer area 9 Pelabuhan

9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung 400

Orang

10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya 40

Dokumen

11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P 6 Pelatihan

12. Jumlah pengadaan sarana dan prasarana 65 Unit

IV. Sasaran Strategis

Pembangunan di bidang kesehatan oleh Kementerian Kesehatan Republik

Indonesia pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan

sasaran:

1. Meningkatkan derajat kesehatan dan Status gizi masyarakat melalui upaya

kesehatan dan pemberdayaan masyarakat didukung dengan;

2. Perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan.

Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah:

1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak;

2. Meningkatnya pengendalian penyakit

3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan;

4. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu

Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan

5. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin

6. Meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu :

1. Paradigma sehat

Pilar paradigma sehat di lakukan dengan strategi pengarusutamaan

kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan

pemberdayaan masyarakat

2. Penguatan pelayanan kesehatan

Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan

akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan


mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care

dan intervensi berbasis risiko kesehatan.

3. Jaminan kesehatan nasional

Sementara itu jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi

perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya.

Sejalan dengan sasaran pembangunan di bidang kesehatan oleh

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada periode 2015-2019, maka

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso menetapkan sasaran strategis

sebagai berikut :

a. Kabupaten/ kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi

kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan

terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB

b. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan

zoonotic

c. Menurunnya penyakit menular langsung

d. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit

RENCANA AKSI KEGIATAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III POSO

TAHUN 2015 – 2019

No. BUTIR OUTCOME INDIKATOR TARGET TAHUN

KEGIATAN /OUTPUT KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019

1 Penyelengg Menurunnya 1. Persentase 100 100 100 100 100 araan penyakit pemeriksaan alat

Pengendali menular, angkut sesuai

an Penyakit penyakit dengan standar

Dan tidak kekarantinaan

Penyehatan menular Kesehatan

Lingkungan dan 2. Persentase

di Pintu peningkatan Pelabuhan/

Masuk kualitas Bandara/ PLBD 100 100 100 100 100 Negara lingkungan yang melaksanakan

persiapan kebijakan

Kesiapsiagaan dalam

penanggulangan

Kedaruratan

Kesehatan

masyarakat yang

berpotensi wabah

3. Persentase

terlaksananya

Surveilans 100 100 100 100 100


kesehatan pada

wilayah kondisi

matra (udara, laut

dan darat)

4. Persentase

Pelabuhan/

Bandara/ PLBD 100 100 100 100 100

yang melakukan

pengendalian vektor

Terpadu

5. Persentase Pelabuhan/

Bandara/ PLBD 100 100 100 100 100

yang melaksanakan

Pengendalian

penyakit menular

Langsung

6. Persentase Pelabuhan /

Bandara / PLBD

yang melaksanakan 100 100 100 100 100

pengendalian PTM

7. Persentase pengawasan Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang sesuai standar

100 100 100 100 100 00

8. Persentase sarana air bersih yang dilakukan pengawasan 100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

9. Persentase Gedung

dan bangunan

(TTU) yang

Dilakukan

pengawasan

10. Persentase

100 100 100 100 100

Pelabuhan/

Bandara/ PLBD

yang telah

melakukan

persiapan

Pelabuhan/

Bandara/ PLBD

Sehat


PERUBAHAN RENCANA AKSI KEGIATAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III POSO TAHUN 2018-2019

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET TAHUN

2018 2019

1 Kabupaten/ kota yang

melakukan pemantauan

kasus penyakit berpotensi

Kejadian Luar Biasa (KLB)

dan melakukan respon

penanggulangan terhadap

sinyal KLB untuk mencegah

terjadinya KLB

1. Jumlah alat angkut

sesuai dengan standar

kekarantinaan kesehatan

2. Persentase respon

Sinyal Kewaspadaan Dini

(SKD), KLB dan bencana

di wilayah layanan KKP

3. Jumlah deteksi dini

dalam rangka cegah

tangkal masuk dan

keluarnya penyakit

4. Jumlah pelayanan

kesehatan pada situasi

khusus

5. Jumlah pelabuhan /

bandara / PLBD yang

mempunyai kebijakan

kesiapsiagaan dalam

penanggulangan

kedaruratan kesehatan

masyarakat yang

berpotensi wabah

6. Jumlah sertifikat / surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan

7. Jumlah pelabuhan / bandara / PLBD yang memenuhi syarat – syarat sanitasi

4.443 Sertifikat 6543 sertifikat

75 % 90%

150 Sertifikat 200 sertifikat

10 Layanan

2 Pelabuhan

10 Layanan

2 Pelabuhan

50 sertifikat

9 pelabuhan

300 sertifikat

9 pelabuhan

2 Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik

8. Jumlah pelabuhan / bandara / PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area

9 pelabuhan 9 pelabuhan

3 Menurunnya penyakit menular langsung

9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung

400 orang 500 orang

4

Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit

10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya

11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P

12. Jumlah pengadaan sarana dan prasarana

40 dokumen

6 pelatihan

65 unit

60 dokumen

9 pleatihan

1 unit


BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

I. Arah Kebijakan

Kebijakan pembangunan kesahatan difokuskan pada penguatan upaya

kesehatan dasar (Primary Health Care) yang berkualitas terutama melalui

peningkatan jaminan kesehatan, peningkatan askes dan mutu pelayanan

kesehatan dasar dan rujukan yang didukung dengan penguatan system

kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan.

Arah kebijakan dan strategi Kementrian Kesehatan didasarkan pada arah

kebijakan dan strategi Nasional sebagaimana tercantum didalam Rencana

Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Untuk

menjamin dan mendukungan pelaksanaan berbagai upaya kesehatan yang

efektif dan efisien maka yang dianggap prioritas dan mempunyai daya ungkit

besar di dalam pencapaian hasil pembangunan kesehatan, dilakukan upaya

secara terintegrasi dalam fokus dan lokus dan fokus kegiatan pembangunan

kesehatan

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan mengacu pada tiga hal penting

yakni:

1. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care)

2. Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (Continuum of Care)

3. Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan

II. Strategi

Kementrian Kesehatan menetapkan 12 (dua belas) sasaran strategis yang

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kelompok sasaran strategis pada aspek input

(organisasi, sumber daya manusia, dan manajemen), kelompok strategis pada

aspek penguatan kelembagaan dan kelompok sasaran strategis pada aspek

upaya strategis.

Upaya strategi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam Renstra

Kementerian Kesehatan adalah Peningkatan Pengendalian Penyakit. Upaya

Tersebut dilakukan melalui :


A. Penyakit Menular Langsung

Untuk mengendalikan penyakit menular langsung strategi, yang dilakukan

adalah :

1. Perluasan cakupan askes masyarakat (termasuk skrining bila ada

dugaan potensi meningkatnya kejadian penyakit menular seperti Mass

Blood Survey untuk Malaria) dalam memporoleh pelayanan kesehatan

terkait penyakit menular terutama di daerahdaerah yang berada

diperbatasan, kepulauan dan terpencil untuk menjamin upayah memutus

mata rantai penularan.

2. Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan penanggulangan penyakit

menular, dibutuhkan strategi innovative dengan memberikan otoritas

pada petugas kesehatan masyarakat (Public Health Officers) terutama

hak askes pengamatan factor risiko dan penmyakit dan penentuan yang

langkah penanggulangannya.

3. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam membantu mengendalian

penyakit melalui Community Base surveillance berbasis masyarakat

untuk melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang dapat

menyebabkan masalah kesehatan dan melaporkannya kepada petugas

kesehatan agar dapat dilakukan respon dini sehingga permasalahannya

kesehatan tidak terjadi.

B. Penyakit Tidak Menular

Untuk penyakit tidak menular, strategi yang dilakukan adalah :

Melakukan deteksi secara pro-aktif mengunjungi masyarakat karena 3/4

penderita tidak tahu kalau dirinya menderita penyakit tidak menular terutama

pada para pekerja. Disamping itu perlu pendorong kabupaten/kota yang

memiliki kebijakan PHBS untuk menetapkan kawasan bebas asap rokok

agar membatasi ruang gerak pada perokok.

Dalam kurun waktu lima tahun mendatang upaya pengendalian

difokuskan melalui peningkatan peran KKP dalam mendukung upaya

penegndalian penyakitt tidak menular diwilayah pelabuhan/bandara/PLBD.

Strategi yang dilakukan untuk penyakit penyakit tidak menular adalah

sebagai berikut :


1. Peningkatan cakupan TPM sehat, TTU Sehat yang dilaksanakan

pengelolaan limbah medis sesuai standar.

2. Peningkatan pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan dalam

keadaan tertentu.

3. Meningkatkan peran KKP dalam mendukung upaya penyehatan

lingkungan dengan mewujudkan pelabuhan/bandara/PLBD sehat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka ditetapkan

kebijakan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso yaitu sebagai

berikut :

1. Pengendalian Lingkungan Sehat, strateginya adalah :

Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia di bidang kesehatan

lingkungan yang secara fungsional merupakan sumber daya inti dalam

pengelolaan dan penyelenggaraan program lingkungan sehat.

2. Pencegahan dan pemberantasan penyakit, strategi yang dilakukan adalah

:

Memantapkan jejaring lintas program, lintas sektor, serta kemitraan

dengan masyarakat termasuk swasta untuk percepatan program

pencegahan dan pemberantasan penyakit menular melalui pertukaran

informasi, pelatihan, pemanfaatan teknologi tepat guna dan pemanfaatan

sumberdaya lainnya.

3. Penyusunan rencana starategis Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III

Poso periode lima tahunan, stategi yang dilakukan adalah :

Perencanaan dibuat berdasarkan pola (Bottom up) disesuaikan dengan

sumber daya yang ada, situasi dan kondisi. Sedangkan bahan

perencanaan didasarkan pada eviden based epidemiology dan masukan

dari petugas lapangan.

4. Penyusunan perencanaan pengembangan program Kegiatan Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso, starategi yang dilakukan adalah :

Sistematis, terukur, dan realistis serta dapat dilakukan sesuai dengan skala

waktu yang ditetapkan (Sistematic Measuare Assesment Reliable Time –

SMART). Upaya ini dilakukan dengan membuat perencanaan bulanan dan

perencanaan tahunan untuk setiap bidang dan setiap seksi.


5. Penyempurnaan dan penyusunan draft Standar Operasional Prosedur

(SOP) setiap program kegiatan, agar dapat melaksanakan tugas

dilapangan terjadi keseragaman.

6. Penggunaan anggaran mengacu pada prinsip efisensi dan efektifitas

serta angggaran berbasis kinerja.

7. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas III Poso, strategi yang dilakukan adalah : Tersedianya

Sumber Daya Manusia sesuai kebutuhan baik kuantitas dan kualitasnya.

Upaya pemberdayaan ini dilakukan dengan cara penempatan pegawai

sesuai latar belakang Pendidikan dan tingkat kompotensinya/

keahliannya, pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi

dan sanksi bagi yang melamar aturan.

Sanksi mulai dari sanksi ringan sampai dengan sanksi terberat.

Menyeleksi pemberian izin belajar, penegakan disiplin pegawai,

pembianaan rutin, kaderisasi, pengembangan potensi pegawai,

pemberdayaan ini dimaksudkan agar setiap pegawai mempunyai tingkat

kompetinsi memadai, dedikasi, loyalitas dan integritas yang tinggi bagi

organisasi.

8. Pembuatan aturan tata tertib pegawai mengenai absensi kehadiran :

pakaian seragam, pelayanan kepada masyarakat, serta serta pemakaian

dan memanfaatkan sarana dan prasarana kantor, untuk menjamin

kelancaran tugas operasional di lapangan. Serta untuk menjaga sarana

dan prasarana agar tidak dapat rusak, maka dilakukan perawatan secara

periodik sesuai tingkat kebutuhan.

9. Peningkatan mutu pelayanan, stategis yang dilakukan adalah :

Pembutan standar pelayanan, penyiapan petugas yang mempunyai

kompetensi sesui tingkat kebutuhan, menyediakan sarana dan prasarana

dengan didukung teknologi yang memadai serta pelayanan dilaksanakan

sesuai prosedur pelayanan yang standard an tidak bertentangan dengan

kode etik.

10. Menumbuh kembangkan upaya kemitraan dengan instansi terkait melalui

hubungan yang saling menguntungkan. Kemitraan dapat memberikan

dukungan dan kesepahaman terhadap Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas III Poso dan perlunya kerjasama dalam melaksanakan

pembangunan kesehatan. Upaya ini dilakukan dengan mengadakan


advokasi program kesehatan, sosialisasi perundang-undangan, serta

berpartisipasi aktif dalam mensukseskan program pembangunan secara

keseluruhan di wilayah Pelabuhan Poso.

11. Peningkatan jejaring kerja lintas program dan lintas sektoral guna

menangani masalah kesehatan yang tidak dapat dilestarikan sendiri oleh

kantor Kesehatan Pelabuhan.


BAB IV

RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN KEGIATAN

Rencana kinerja kegiatan yang akan diselenggarakan dalam rangka untuk

mendukung pencapaian target dan indikator program Ditjen P2P tahun 2015 – 2019

dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas

III Poso.

I. Rencana Kinerja

1. Peningkatan Surveilans dan Karantina Kesehatan

a. Persentase pemeriksaan alat angkut sesuai dengan standar

kekarantinaan kesehatan.

1) Pengadaan kendaraan khsusus

2) Pengadaan alat pendukung kegiatan

3) Peningkatan kapasitas SDM

4) Peningkatan teknis karantina kesehatan

5) Pengawasan alat angkut

6) Pengadaan logistik dan media sosial

7) Pengawasan pencemaran air

8) Uji petik kualitas TPM pelabuhan

9) Pendataan factor risiko kesehatan lingkungan

b. Persentase pelabuhan / bandara / PLBD yang melaksanakan persiapan

kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan

masyarakat yang berpotensi wabah.

1) Jejaring kerja

2) Sistem manajemen kesehatan pelabuhan

3) Dukungan pembinaan pelabuhan dan Bandar udara sehat

c. Persentase terlaksananya surveilans kesehatan pada wilayah kondisi

matra (udara, laut dan darat).

1) Upaya pelayanan kesehatan haji

2) Pelayanan kesehatan situasi khusus Idul Fitri serta Natal dan Tahun

Baru

2. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik

Persentase pelabuhan / bandara / PLBD yang melakukan pengendalian

penyakit vektor terpadu.

a. Pengendalian vektor (Fogging)


b. Pemeriksaan nyamuk dewasa

c. Pemeriksaan jentik

d. Pemeriksaan tikus

e. Pemeriksaan lalat

3. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

Persentase pelabuhan / bandara / PLBD yang melaksanakan pengendalian

penyakit menular langsung.

a. Media KIE PPML

b. SDM PPML

c. Sosialisasi Program TB

d. Penguatan Jejaring kerja pengendalian HIV dan IMS

e. Jejaring ISPA

4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

a. Persentase pelabuhan / bandara / PLBD yang melaksanakan

pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)

1) Peningkatan SDM petugas

2) Bimbingan teknis PPTM

3) Bahan pendukung PPTM

4) Peningkatan jejaring PPTM

5) Pengendalian PTM

6) Sosialisasi dan advokasi

b. Persentase pengawasan Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang

sesuai standar Pengambilan dan pengiriman sampel makanan

c. Persentase sarana air bersih yang dilakukan pengawasan Pengambilan

dan pengiriman sampel air

d. Persentase gedung dan bangunan (TTU) yang dilakukan pengawasan

sesuai standard Pengawasan gedung dan bangunan disekitar pelabuhan

e. Persentase pelabuhan / bandara / PLBD yang telah melakukan

persiapan pelabuhan / Bandara / PLBD sehat Sosialisasi pelabuhan dan

Bandar udara sehat

5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya

a. Persentase layanan administrasi kepegawaian

1) Sarana dan prasarana perkantoran

2) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran

3) Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian


4) Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan

5) Pembinaan Pengelolaan Administrasi Pengelolaan BMN

6) Pembinaan Administrasi Pengelolaan PNBP

7) Pertemuan Teknis Program

8) Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKAKL)

9) Penyusunan Program Tahunan

10) Penyusunan Profil

11) Penyusunan RPK dan RPD

12) Penyusunan Laporan Tahunan

13) Penyusunan LAKIP

14) Penyusunan Perjanjian Kinerja

15) Evaluasi Kegiatan / Kerja

16) Rapat-rapat Kordinasi / kerja / Dinas / Pimpinan Kelompok Kerja /

konsultasi

17) Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingkungan Gedung

18) Penanaman / pemeliharaan tanaman

19) Pengadaan alat Kedokteran dan Kesehatan

20) Pengadaan alat Pengelola Data

21) Akuntansi dan Informasi

22) Dukungan penyelenggaraan pelayanan perkantoran

23) Pembinaan dan konsultasi

24) Perbaikan sarana dan prasarana kantor

25) Bimbingan tehnis ke Wilayah Kerja

b. Evaluasi SAKIP

1) Konsultasi Penyusunan SAKIP

2) Pra desk SAKIP dengan eselon I

3) Desk SAKIP dengan Inspektorat Jenderal

II. Pendanaan Kegiatan

Pendanaan kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso pada

setiap tahunnya berasal dari APBN yang di sepakati dengan rambu-rambu umum

dan khusus perencanaan dan anggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit, dan disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi dan

kewenangan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso. Kegiatan yang

dilaksanakan sudah meperhitungkan skala prioritas program, yaitu pemenuhan


belanja pegawai, belanja operasional perkantoran, belanja kegiatan bersumber

PNBP diikuti belanja pelaksanaan tupoksi. Dana setiap tahunnya di tetapkan

oleh kementerian kesehatan yang telah di sepakati bersama dengan tim

perencana dan di awasi oleh Inspektorat Jenderal Kementrian Kesehatan

Republik Indonesia.


BAB V

PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN PELAPORAN

I. Pemantauan

Pemantauan yang dilakukan adalah sebagai bentuk dari pengendalian

internal Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso berupa kegiatan terus-

menerus dari pimpinan dan pegawai untuk mengetahui sejauh mana proses

pelaksanaan kegiatan.

Pengendalian internal yang dilakukan melalui :

1. Rencana Aksi yang jelas, tepat dan terjadwal sesuai POA

2. Kesesuaian pertanggung jawaban keuangan dan kegiatannya sesuai dengan

DIPA / RKAKL.

3. Ketaatan terhadap peraturan perundangan

4. Komitmen untuk menjadi WBK/WBBM

Pemantauan progres pencapaian target indikator kinerja kegiatan secara

rutin dilaksanakan setiap awal bulan setelah awal bulan pelaksanaan kegiatan

berakhir dan didukung pula dengan evaluasi setiap semester.

Pemantauan juga dilakukan secara eksternal oleh kementrian keuangan

melalui Direktorat Jendral Anggaran dengan menggunakan aplikasi e-Monev

DJA. dan badan perencanaan Pembangunan Nasional melalui aplikasi e-Monev

Bappenas.

II. Penilaian

Adapun penilaian untuk kegiatan tahun 2015 – 2019 Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas III Poso adalah sebagai berikut:

1. Sub Bagian Tata Usaha

a. Penerapan sistem informasi berbasis computer telah berjalan dengan

efektif.

b. Pengelolaan surat menyurat sudah mengikuti Tata Naskah Dinas dan

Tata Kearsipan.

c. Rapat Bulanan, Pertemuan Teknis serta Rapat Jejaring sebagai media

komunikasi, evaluasi dan koordinasi telah berjalan efektif.

d. Jumlah pegawai serta kompetensi dan pengalaman masih sangat minim

e. Apel pagi dan sore untuk membina disiplin, dedikasi, dan ketertiban telah


berjalan efektif.

f. Kawasan Tanpa Rokok telah ditetapkan dan diberlakukan di KKP Kelas

III Poso.

g. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meningkat dan melampaui

target

2. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi

a. Jumlah kedatangan dan keberangkatan kapal dalam negeri dan luar

negeri mengalami peningkatan.

b. Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat dalam negeri

mengalami peningkatan.

c. Penerbitan dokumen karantian yakni sertifikat SSCEC, Health Book,

PHC, Free Of Pratique dan ICV mengalami peningkatan.

d. Kegiatan surveilans epidemiologi dalam rangka Sistem Kewaspadaan

Dini telah berjalan dengan baik.

3. Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah

a. Pengawasan sanitasi lingkungan telah berjalan dengan baik

b. Pengawasan sanitasi kapal sebagian besar baik (memenuhi syarat

kesehatan).

c. Pemeriksaan sampel air di kapal menunjukkan semua sampel memenuhi

syarat kesehatan.

d. Pengamatan dan pengendalian vector dilaksanakan dengan baik dan

sesuai target.

e. Pengawasan Tempat Pengolahan MAkanan dan Minuman (TPM)

berjalan dengan baik.

f. Pengendalian/ pemberantasan vector nyamuk aedes aegypti telah

berjalan dengan baik.

g. Pengamatan faktor risiko dan sumber penularan malaria (penangkapan

dan pengamatan nyamuk dewasa penyebab malaria) telah terlaksana.

h. Pengendalian lalat, kecoa, tikus dan pinjal telah berjalan dengan baik.

III. Pelaporan

Pelaksanaan program yang baik akan jauh lebih bermakna bila didukung

dengan pelaporan kegiatan yang handal. Didalam pelaporan tersebut ada


pemantauan dan evalusasi yang dilakukan untuk menilai keberhasilan program.

Pelaporan tersebut yaitu :

1. Laporan Evaluasi Kinerja

2. Laporan Keuangan

3. Laporan Tahunan

4. Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK)

5. Laporan Eksekutif Bulanan

6. Laporan Barang Milik Negara


BAB VI

PENUTUP

Rencanan Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso

Tahun 2015 – 2019 Revisi 1 ini, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan semua

seksi di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso dalam melakukan

perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja dalam kurun waktu lima tahun

(2015 – 2019).

Penyusunan RAK ini dilakukan sedemiikian rupa, sehingga hasil

pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan

kinerja tahunan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso Direktorat Jenderal

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementrian Kesehatan RI.

Kepada semua seksi yang terlibat dalam penyusunan RAK Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas III Poso, kami sampaikan penghargaan yang setinggi – tingginya.

RAK Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso dapat mewujudkan Visi, Misi dan

strategi yang telah ditentukan, apabila dilakukan dengan penuh dedikasi, koordinas,

kerjasama yang keras dari segenap staf Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso

serta kerjasama lintas program dan lintas sektor dengan instansi lainnya baik

dilingkungan Pelabuhan maupun di luar pelabuhan.

Dalam rangka penyempurnaan, tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan

penyesuaian dan penyempurnaan terhadap substansi dari RAK Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas III Poso ini sesuai dengan perkembangan, perubahan dan

dinamika perkembangan kesehatan.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) SATUAN KERJA

Kementerian / Lembaga : Kementerian Kesehatan RI

Eselon I : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Satuan Kerja : KKP Kelas III Poso

Tahun : 2018

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

1 Kabupaten / kota yang melakukan pemantauan kasus

penyakit berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan

melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal

KLB untuk mencegah terjadinya KLB

1. Jumlah alat angkut sesuai dengan

standar kekarantinaan kesehatan

2. Persentase respon Sinyal

Kewaspadaan Dini (SKD), KLB

dan bencana di wilayah layanan

KKP

3. Jumlah deteksi dini dalam rangka

cegah tangkal masuk dan

keluarnya penyakit

4. Jumlah pelayanan kesehatan pada

situasi khusus

5. Jumlah pelabuhan / bandara /

PLBD yang mempunyai kebijakan

kesiapsiagaan dalam

penanggulangan kedaruratan

kesehatan masyarakat yang

berpotensi wabah

6. Jumlah sertifikat / surat ijin

layanan kesehatan lintas wilayah

yang diterbitkan


PLBD yang memenuhi syarat-

syarat sanitasi

2

Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit

tular vektor dan zoonotic


PLBD bebas vektor pada wilayah

perimeter dan buffer area

3 Menurunnya penyakit menular langsung 9. Jumlah orang yang melakukan

skrining penyakit menular

4 Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan

pengendalian penyakit

10. Jumlah dokumen dukungan

manajemen dan tugas teknis

lainnya

11. Jumlah peningkatan kapasitas

SDM bidang P2P

12. Jumlah pengadaan saranan dan

prasarana

Poso, April 2018 Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso

Syaifudin Labanu, SH, MM NIP 19610225198603100

RENCANA AKSI KEGIATAN ( R A K ) · terkendalinya seluruh kondisi potensial untuk melakukan cegah tangkal penyakit di Pelabuhan. ... peti kemas, alat angkut, barang dan paket pos,

Documents