Profil Kantor Kesehatan Pelabuhan Ambon Tahun 2015 RENCANA AKSI KEGIATAN 2015-2019 KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II AMBON 2015 KEMENTERIAN KESEHATAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II AMBON
45
Embed
RENCANA AKSI KEGIATAN 2015-2019 2015 KANTOR … · Profil Kantor Kesehatan Pelabuhan Ambon Tahun 2015 RENCANA AKSI KEGIATAN 2015-2019 KANTOR KESEHATAN PELABUHAN ... KANTOR KESEHATAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Profil Kantor Kesehatan Pelabuhan AmbonTahun 2015
RENCANA AKSI KEGIATAN 2015-2019KANTOR KESEHATAN PELABUHANKELAS II AMBON
2015
KEMENTERIAN KESEHATAN RIDIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKITKANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II AMBON
Hal | 2
RENCANA AKSI KEGIATAN 2015-2019 KKPKELAS II AMBON
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atasberkat dan rahmatNYA sehingga tersusunnya RAK KKP Kelas II AmbonSebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) KementerianKesehatan tahun 2015-2019, maka masing masing Unit Utama Eselon Itelah menjabarkan ke dalam dokumen perencanaan jangka menengahyang disebut Rencana Aksi Program (RAP), dan selanjutnya masingmasing eselon II dan III menguraikan lebih lanjut menjadi dokumenperencanaan jangka menengah untuk eselon II dan III yang disebutsebagai Rencana Aksi Kegiatan (RAK).
RAK ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yangmenguraikan kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan di KantorKesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Ambon dalam kurun waktu 2015-2019. Untuk memudahkan penjabaran di dalam dokumen RAK ini makauraian rencana kegiatannya disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsidari Seksi dan Sub, Bag.TU. yang ada di KKP Kelas II Ambon.
RAK ini juga dilengkapi dengan uraian kegiatan, indikator-indikator yangmerupakan pejabaran lebih rinci dari indikator Program PengendalianPenyakit dan Penyehatan Lingkungan, khususnya di wilayah KKP Kelas IIAmbon, serta perkiraan anggaran yang dibutuhkan. Dalam upayamencapai indikator KKP kelas II Ambon juga melibatkan lintas sektor danwilayah kerja seprovinsi Maluku. Semua itu dimaksudkan dalam upayaikut berkontribusi dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan gunamewujudkan Visi Kementerian Kesehatan “MASYARAKAT SEHATYANG MANDIRI DAN BERKEADILAN”.
Dalam penyusunan RAK ini masih belum sempurna, untuk itu kritik dansaran kami harapkan demi perbaikan.Semoga upaya kita semua mendapat rahmat, hidayah dan ridho dariTuhan Yang Maha Kuasa.
Ambon, Maret 2015Kepala Kantor
Hal | 3
RENCANA AKSI KEGIATAN 2015-2019 KKPKELAS II AMBON
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................. i
DAFTAR ISI ............................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .............................................................................. 1
B. Dasar Hukum ................................................................................ 6
C. Kondisi Umum ............................................................................... 8
D. Struktur Organisasi ....................................................................... 10
E. Ruang Lingkup Tugas Pokok dan Fungsi ...................................... 12
Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) tahun 2015 - 2019 Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon ini diharapkan dapat tercapai upaya
kesehatan yang berkesinambungan dalam hal pelaksanaan upaya
pengendalian faktor resiko seluruh kondisi potensial untuk dapat melakukan
cegah tangkal penyakit di wilayah Provinsi Maluku pada khususnya dan ke
wilayah Indonesia pada umumnya.. Disamping itu juga, diharapkan
penyusunan dan pelaksanaan kegiatan/anggaran Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas II Ambon dapat dilaksanakan secara tertib, taat pada
peraturan perundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan
Hal | 9
RENCANA AKSI KEGIATAN 2015-2019 KKPKELAS II AMBON
bertanggungjawab serta dapat meningkatkan profesionalisme seluruh staf
jajaran dalam mencapai program / sasaran pembangunan upaya kesehatan
promotif dan preventif guna mewujudkan visi Kementerian Kesehatan
“Mewujudkan Masyarakat Sehat Mandiri dan Berkeadilan.
B. DASAR HUKUM
1. UU No 1 Tahun 1962tentang Karantina Laut;
2. UU No. 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara;
3. UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
4. UU No.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
5. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
6. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. PP No.40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit
Menular;
8. Inpres No. 4 Tahun 1985 tentang Kebijaksanaan Kelancaran Arus Barang
untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi;
9. Permenkes Nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011 Tentang perubahan atas
Peraturan Menteri Kesehatan No.356/MENKES/PER/IV/2008; tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
10. Permenkes No. 560 Tahun 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang
Dapat Menimbulkan Wabah;
11. Kepmenkes No.1144 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan;
12. Keputusan Menkes No.1314/MENKES/SK/IX/2010 tentang Pedoman
Standarisasi SDM, Sarana dan Prasarana di Lingkungan KKP;
13. Keputusan Menkes No.612/MENKES/SK/V/2010 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Karantina Kesehatan pada Penanggulangan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia;
14. Kepmenkes No.949 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
15. Kepmenkes No.1116 Tahun 2003 tentang Pedoman penyelenggaraan
Sistem Survailans Epidemiologi Kesehatan;
Hal | 10
RENCANA AKSI KEGIATAN 2015-2019 KKPKELAS II AMBON
16. Kepmenkes No.1479 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Sistem Survailans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak
Menular Terpadu;
17. Kepmenkes No. : 340 Tahun 1985 tentang Pembantuan Taktis
Operasional Satuan Organisasi Ditjen PPM & PLP Dalam Lingkungan
Kerja Pelabuhan Laut Utama Keppel ADPEL;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan Tahun 2015-2019.
19. Kep. Dirjen PPM & PLP 351 Tahun 1995 tentang Pencatatan dan
Laporan Kantor Kesehatan Pelabuhan;
20. Keputusan Dirjen PPM & PL No. 451 Tahun 1991 tentang Pedoman
Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa;
21. Standar Operasional Prosedur Nasional Kegiatan KKP di Pintu Masuk
Negara;
22. International Health Regulation (IHR) 2005.
Hal | 11
RENCANA AKSI KEGIATAN 2015-2019 KKPKELAS II AMBON
C. KONDISI UMUM
Beberapa hasil kegiatan yang telah dicapai KKP Kelas II Ambonpada
tahun 20014 adalah peningkatan status dari KKP Kelas III Menjadi
KKP Kelas II yang terbentuk pada tahun 2014.jumlah alat angkut yang
dilakukan clearance sebanyak 3.481 kapal;jumlah kapal yang diperiksa
sanitasinya sebanyak 1.136 kapal dan yang memenuhi syarat 1.129
kapal. pemberian vaksinasi bagi yang melaksanakan perjalanan
internasional sebanyak 446 orang; dan pemberian ICV sebanyak 446
orang, hal ini disebabkan karena KKP Kelas II Ambon mempunyai
stock vaksin serta cold chain, sehingga pemberian vaksin bagi umroh
dan untuk calon jamaah haji telah dilaksanakan di KKP Kelas II
Ambon. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.
718.208.000,- (Tujuhratus Delapan Belas Dua ratus Delapan ribu
rupiah); dan peningkatan jumlah pegawai meningkat dari 50 orang
pada tahun 2013 menjadi 53 orang pada tahun 2014.
Analisa terhadap kondisi lingkungan yang ada saat ini, dapat
teridentifikasi berbagai peluang dan ancaman yang mempengaruhi
pencapaian tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerja KKP
Kelas II Ambon . Beberapa peluang antara lain meliputi era globalisasi
ekonomi, perdagangan internasional, hukum dan politik yang semakin
kondusif, kemitraan dengan stakeholder dan masyarakat, berlakunya
Internasional Health Regulation (IHR) revisi 2005 dan terbitnya
Peraturan Menteri Kesehatan RI No. : 356/MENKES/PER/IV/2008;
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.
Beberapa hal yang mendukung antara lain penerapan penganggaran
berbasis kinerja dan progres pembinaan dari Ditjen PP-PL dan
Kementerian Kesehatan mulai meningkat. Sebagai unit Pelaksana
Teknis (UPT) pusat, KKP tidak menjadi urusan pemerintah daerah
sehingga tidak berpengaruh terhadap gejolak politik di
daerah.Kedudukan dan perannya di daerah adalah sebagai institusi
perwakilan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas pokok
Hal | 12
RENCANA AKSI KEGIATAN 2015-2019 KKPKELAS II AMBON
dan fungsinya dengan prinsip-prinsip kesetaraan, koordinasi horizontal
dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan standar.
Adapun ancaman yang dihadapi adalah era globalisasi yang
menyebabkan lalulintas barang, jasa dan manusia semakin sulit untuk
diawasi.Desentralisasi pemerintah menyebabkan terjadinya egoisme
kedaerahan di wilayah kabupaten/kota, kondisi rawan kesehatan
dalam negeri dan luar negeri yang berpotensi menimbulkan masalah
kesehatan. Tuntutan dari pengguna jasa akan percepatan dan mutu
pelayanan yang sangat tinggi sehingga menyebabkan tidak optimalnya
proses pengawasan yang dikhawatirkan akan menyebabkan tidak
terdeteksinya penyakit karantina dan penyakit menular lainnya. Setiap
daerah/pelabuhan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk membuka
akses sebagai pelabuhan internasional.Kondisi ini berdampak pada
banyaknya daerah yang tidak memiliki infrastruktur yang memadai
termasuk fasilitas dan sumber daya di bidang karantina
kesehatan.Jejaring kerja dengan pemerintah daerah juga belum
optimal sehingga berpengaruh terhadap lemahnya sistim deteksi,
respon dan pelaporan terhadap masalah-masalah kedaruratan
kesehatan yang terjadi di wilayah kabupaten/kota yang secara
epidemiologis masalah tersebut berpotensi meresahkan dunia
internasional.
Berdasarkan gambaran tersebut di atas, maka diperlukan rencana aksi
kegiatan KKP Kelas II Ambon, sebagai penjabaran dari rencana aksi
program PP-PL yang diharapkan dapat menjadi pedoman dalam
melaksanakan program dan pelayanan kesehatan pelabuhan di
wilayah kerjanya. Disamping itu juga, diharapkan penyusunan dan
pelaksanaan kegiatan/anggaran KKP Kelas II Ambon dapat
dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab serta dapat
meningkatkan propesionalisme seluruh staf dan jajaran da;lam
mencapai program dan sasaran pembangunan upaya kesehatan
Hal | 13
RENCANA AKSI KEGIATAN 2015-2019 KKPKELAS II AMBON
promotip dan preventif guna mewujudkan Visi Kementerian
Kesehatan” Mewujudkan Masyarakat Sehat Mandiri dan Berkeadilan “.
D. STRUKTUR ORGANISASI
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambonmerupakan salah satu
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal
Pengendalian Penyakitdan Penyehatan Lingkungan Kementerian
Kesehatan,sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI No. :
2348/MENKES/PER/IV/2011; tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Kesehatan Pelabuhan, maka KKP Kelas II Ambon terdiri dari
Sub Bagian tata Usaha, Seksi Pengendalian Karantina dan SE , Seksi
Pengendalian Risiko Lingkungan. dan Seksi Upaya Kesehatn Lintas
Wilayah, Wilayah Kerja, Kelompok Fungsional dan Instalasi. Struktur
organisasi KKP Kelas II Ambon sebagaimana tergambar di bawah ini.
Hal | 14
RENCANA AKSI KEGIATAN 2015-2019 KKPKELAS II AMBON
STRUKTUR ORGANISASIKKP KELAS II AMBON
PERMENKES RI NOMOR : 2348/MENKES/PER/XI/2011Visi : Prima & Tangguh Dalam Menangkal PenyakitMisi : 1. Melaksanakan Standar Prosedur Kekarantinaan dan Surveilans Epidemiologi.
2. Meningkatkan Lingkungan Sehat di Pelabuhan.3. Melaksanakan Standar Prosedur Pelayanan Kesehatan di Pelabuhan.
KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL
WILAYAH KERJA1. Pelabuhan Laut Ambon2. Bandara Patimura3. Pelabuhan Laut Tual4. Pelabuhan Laut Dobo5. Pelabuhan Laut Saumlaki6. Pelabuhan Laut Banda Neira7. Pelabuhan Laut Namlea8. Pelabuhan Laut Piru9. Pelabuhan Laut Tulehu10. Pelabuhan Laut Wonreli
Kepala Seksi UK & LWSyamsudin Kamarudin, S.Sos
Ka Sub Bagian TURatna Sari Dewi,ST.,M.Kes
Kepala Seksi PRLdrg. Andi Jumiati, M.Kes
Kepala Seksi PK& SEAgung Ardyanto,SKM.,M.PH
KEPALA KANTOR
NEHEMIA SALAMAHU S.Sos,MKes
INSTALASI
Poliklinik
Laboratorium
Klinik Sanitasi
Hal | 15
RENCANA AKSI KEGIATAN 2015-2019 KKPKELAS II AMBON
E. RUANG LINGKUP TUGAS POKOK DAN FUNGSIRuang LingkupKesehatan Pelabuhan (KKP) Ambon mempunyai ruang lingkup kerja,
yaitu cegah tangkal penyakit dan masalah kesehatan, pengelolaan
kesehatan di lingkungan bandara/pelabuhan, serta membantu Dinas
Kesehatan setempat dalam menangani masalah pengendalian
penyakit dan penyehatan lingkungan yang ada.
cegah tangkal penyakit dan masalah kesehatan meliputi penerapan
International Health Regulation (IHR) 2005 serta kepemilikan nomor
kode internasional pada setiap KKP. Dalam pengelolaan kesehatan di
lingkungan bandara/pelabuhan, dikemukakan 2 hal yaitu penjagaan
sanitasi dan kebersihan lingkungan dan pelaksanaan kegiatan
penanggulangan masalah kesehatan, termasuk pelayanan HIV / AIDS
di pelabuhan.
Tugas Pokok KKPBerdasarkan Permenkes No.2348/Menkes/Per/XI/2011 Tentang
Perubahan atas Permenkes No. 356/Menkes/Per/VI/2008 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, mengenai
tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan, maka KKP kelas II Ambon
mempunyai tugas melaksanakan :
Pencegahan masuk dan keluarnya penyakit , penyakit potensial
wabah,
Surveilans epidemiologi, kekarantinaan,
Pengendalian dampak kesehatan lingkungan,
Pelayanan kesehatan,
Pengawasan OMKABA serta
Pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul
kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi
di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara
Fungsi KKPDalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Permenkes
2348/ Tahun 2011, KKP menyelenggarakan fungsi :
Pelaksanaan kekarantinaan;
Hal | 16
RENCANA AKSI KEGIATAN 2015-2019 KKPKELAS II AMBON
Pelaksanaan pelayanan kesehatan;
Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara,
pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah,
penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali;
Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion,
biologi, dan kimia
Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai
penyakit yang berkaitan dengan lalulintas nasional, regional dan
internasional;
pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan
penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang
kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan
kesehatan haji dan perpindahan penduduk;
pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan
Penanganan Kesehatan pada situasi matra 61,075,000 67,182,500 73,900,750 81,290,825 89,419,908
Provinsi yang melakukan Penguatan Kewaspadaan Dini KLB Penyakit 129,653,000 142,618,300 156,880,130 172,568,143 189,824,957
Lokasi yang melaksanakan Pengendalian Faktor Risiko221,449,000 243,593,900 267,953,290 294,748,619 324,223,481
Pada Kondisi Matra
Pelabuhan/Bandar Udara/PLBDN yang dilakukan303,023,000 333,325,300 366,657,830 403,323,613 443,655,974
pengawasan alat angkut sesuai standar kekarantinaan kesehatan
Bahan Kesehatan dalam rangka pengawasan dan78,331,000 86,164,100 94,780,510 104,258,561 114,684,417
penerbitan dokumen kesehatan
Lingkungan Pelabuhan/Bandar Udara/PLBDN yang dilakukan195,421,000 214,963,100 236,459,410 260,105,351 286,115,886
pengawasan terhadap faktor risiko KKM
2 Pengendalian Penyakit BersumberBinatang Wilayah Bebas Vektor Pes 58,180,000 63,998,000 70,397,800 77,437,580 85,181,338
Wilayah Bebas Vektor DBD 19,960,000 21,956,000 24,151,600 26,566,760 29,223,436
Wilayah Bebas Vektor Malaria 15,580,000 17,138,000 18,851,800 20,736,980 22,810,678
Hal | 42
RENCANA AKSI KEGIATAN 2015-2019 KKPKELAS II AMBON
Wilayah Bebas Vektor Diare 7,180,000 7,898,000 8,687,800 9,556,580 10,512,238
Pengamatan Faktor Risiko dan Sumber Penular DBD 108,040,000 118,844,000 130,728,400 143,801,240 158,181,364
Pengamatan Vektor dan Binatang Pengganggu 217,444,000 239,188,400 263,107,240 289,417,964 318,359,760
3 Pengendalian Penyakit Menular Langsung Pengendalian Penderita Pneumonia Balita 20,361,000 22,397,100 24,636,810 27,100,491 29,810,540
Pelayanan HIV AIDS 37,030,000 40,733,000 44,806,300 49,286,930 54,215,623
Pelayanan IMS pada populasi berisiko 50,759,000 55,834,900 61,418,390 67,560,229 74,316,252
Kab/Kota yang melakukan sosialisasi atau advokasi18,310,000 20,141,000 22,155,100 24,370,610 26,807,671
tentang Tifoid pada kelompok berisiko
4 Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kab/Kota yang melaksanakan monitoring faktor risiko PTM110,480,000 121,528,000 133,680,800 147,048,880 161,753,768
melalui kegiatan Posbindu PTM pada kelompok masyarakat khusus
Penduduk usia >15 th yang melakukan pemeriksaan gula darah 161,880,000 178,068,000 195,874,800 215,462,280 237,008,508Jumlah Penduduk yang berusia >15 tahun yang dilakukan pemeriksaan guladarah 33,500,000 36,850,000 40,535,000 44,588,500 49,047,350
5 Penyehatan Lingkungan Kualitas air minum 14,700,000 16,170,000 17,787,000 19,565,700 21,522,270
Rencana kerja di bidang kawasan sehat 77,810,000 85,591,000 94,150,100 103,565,110 113,921,621
Rencana kerja dibidang penyehatan pemukiman 18,693,000 20,562,300 22,618,530 24,880,383 27,368,421
Rencana Kerja dibidang penyehatan TTU 62,550,000 68,805,000 75,685,500 83,254,050 91,579,455
Tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kes 14,700,000 16,170,000 17,787,000 19,565,700 21,522,270
Tenaga Terlatih bidang Penyehatan TPM 40,582,000 44,640,200 49,104,220 54,014,642 59,416,106
6 Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Dokumen perencanaan dan anggaran 110,706,000 121,776,600 133,954,260 147,349,686 162,084,655
Teknis Lainnya pada ProgramPengendalian Dokumen evaluasi dan pelaporan 74,924,000 82,416,400 90,658,040 99,723,844 109,696,228
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Laporan Keuangan 41,698,000 45,867,800 50,454,580 55,500,038 61,050,042
Target dan Pagu PNBP 48,550,000 53,405,000 58,745,500 64,620,050 71,082,055
Laporan Aset Negara BMN 39,364,000 43,300,400 47,630,440 52,393,484 57,632,832
Layanan administrasi kepegawaian 56,700,000 62,370,000 68,607,000 75,467,700 83,014,470
Hal | 43
RENCANA AKSI KEGIATAN 2015-2019 KKPKELAS II AMBON
Jumlah SDM yang dibina 31,012,000 34,113,200 37,524,520 41,276,972 45,404,669
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 22,844,000 25,128,400 27,641,240 30,405,364 33,445,900
Administrasi Ketatausahaan dan Pimpinan 154,920,000 170,412,000 187,453,200 206,198,520 226,818,372
Layanan Perkantoran 3,922,017,000
4,314,218,700
4,745,640,570
5,220,204,627
5,742,225,090
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 26,767,000 29,443,700 32,388,070 35,626,877 39,189,565
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 2,976,000 3,273,600 3,600,960 3,961,056 4,357,162
Kepala Kantor Kesehatan PelabuhanKelas II Ambon
Hal | i
RENCANA AKSI KEGIATAN 2015-2019 KKPKELAS II AMBON
DAFTAR SINGKATAN
1. UU : Undang – Undang
2. RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah
3. Renstra : Rencana Strategis
4. RAP : Rencana Aksi Program
5. RAK : Rencana Aksi Kegiatan
6. MENKES : Menteri Kesehatan
7. PLBDN : Pos Lintas Batas Darat Negara
8. OMKABA : Obat, Makanan, Kosmetik, Alat Kesehatan serta Bahan Adiktif
9. IHR : International Health Regulation
10.PHEIC : Public Health Emergency of International Concern
11.KKP : Kantor Kesehatan Pelabuhan
12.KEPMENKES : Keputusan Menteri Kesehatan
13.DITJEN : Direktorat Jenderal
14.PPPL : Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan