14 REKLAMASI TAMBANG 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan memerlukan sumberdaya alam (SDA), antara lain mineral, batubara dan panas bumi. Indonesia relatif kaya dengan berbagai SDA yang harus dioptimalkan pemanfaatannya, salah satunya adalah bijih timah dengan kandungan stannum (Sn). Menurut Noer (1998), mineral utama pembentuk timah adalah kasiterit (SnO2) dengan batuan pembawanya berupa granit. Pulau Bangka merupakan pulau penghasil timah terbesar di Indonesia. Dari luas Pulau Bangka 1.294.050 ha, sebesar 27,56 % daratan pulau ini merupakan areal Kuasa Penambangan (KP) timah. PT. Tambang Timah (anak perusahaan PT. Timah Tbk) menguasai lahan seluas 321.577 ha dan PT. Koba Tin seluas 35.063 ha (Bappeda Bangka 2000). Selain kedua perusahan tersebut, izin kuasa penambangan (KP) timah juga diberikan kepada perusahaan swasta. Sampai dengan pertengahan tahun 2007, jumlah KP timah mencapai 101 izin dengan luas pencadangan 320.219 ha, dan yang telah ditambang 6.084 ha (Dinas Pertambangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2007).
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
14
REKLAMASI TAMBANG 2015
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan memerlukan sumberdaya alam (SDA),
antara lain mineral, batubara dan panas bumi. Indonesia
relatif kaya dengan berbagai SDA yang harus
dioptimalkan pemanfaatannya, salah satunya adalah bijih
timah dengan kandungan stannum (Sn). Menurut Noer
(1998), mineral utama pembentuk timah adalah kasiterit
(SnO2) dengan batuan pembawanya berupa granit.
Pulau Bangka merupakan pulau penghasil timah
terbesar di Indonesia. Dari luas Pulau Bangka 1.294.050
ha, sebesar 27,56 % daratan pulau ini merupakan areal
Kuasa Penambangan (KP) timah. PT. Tambang Timah (anak
perusahaan PT. Timah Tbk) menguasai lahan seluas
321.577 ha dan PT. Koba Tin seluas 35.063 ha (Bappeda
Bangka 2000). Selain kedua perusahan tersebut, izin
kuasa penambangan (KP) timah juga diberikan kepada
perusahaan swasta. Sampai dengan pertengahan tahun
2007, jumlah KP timah mencapai 101 izin dengan luas
pencadangan 320.219 ha, dan yang telah ditambang 6.084
ha (Dinas Pertambangan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung 2007).
14
REKLAMASI TAMBANG 2015
Penambangan timah di darat dilakukan dengan sistem
tambang semprot, tambang dalam dan kapal keruk darat
(Sujitno 2007). Kegiatan operasi tambang berdampak
secara nyata terhadap lingkungan hidup. Selama operasi
penambangan, kawasan tertutup vegetasi berubah secara
keseluruhan menjadi lahan terbuka dengan topografi yang
beragam. Kondisi tanah asli mengalamai perubahan
setelah penambangan, dan erosi menyebabkan sedimentasi
saluran air dan sungai (Tanpibal dan Sahunalu 1989).
Selain itu menurut Setiadi (2006), terjadi juga
gangguan terhadap vegetasi, hewan dan tanah yang ada,
serta ekosistem alami Dampak kehilangan vegetasi dan
degradasi lahan secara potensial dapat menyebabkan
erosi tanah, kehilangan biodiversitas, berkurangnya
habitat hewan liar, dan degradasi daerah penampung air.
Pertambangan adalah kegiatan dengan penggunaan
lahan yang bersifat sementara, oleh karena itu lahan
pasca tambang dapat dimanfaatkan untuk berbagai
kegiatan produktif lain. Untuk memanfaatkan lahan pasca
tambang maka harus ada upaya untuk memulihkan kembali
lahan yang telah rusak akibat dari kegiatan
penambangan. Upaya perbaikan lahan bekas tambang
dilakukan melalui program reklamasi dan revegetasi.
1.2. Tujuan Penulisan
14
REKLAMASI TAMBANG 2015
Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai
berikut :
a. Untuk mengetahui sekilas mengenai kegiatan
reklamasi tambang,
b. Untuk mempelajari sekilas mengenai reklamasi
tambang timah di Bangka Belitung,
c. Untuk meninjau (secara studi literatur) reklamasi
tambang timah oleh PT Koba Tin.
BAB II
DASAR TEORI
14
REKLAMASI TAMBANG 2015
2.1. Reklamasi Tambang
Gambar 2.1. Revegetasi Lahan Bekas Tambang
Sumber daya alam yang meliputi vegetasi, tanah, air
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan
salah satu modal dasar dalam pembangunan nasional, oleh
karena itu harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk
kepentingan rakyat dan kepentingan pembangunan nasional
dengan memperhatikan kelestariannya.
Salah satu kegiatan dalam memanfaatkan sumberdaya
alam tersebut alah kegiatan pertambangan bahan galian
yang hingga saat ini merupakan salah satu sektor
penyumbangan devisa negara yang terbesar. Akan tetapi
kegiatan pertambangan apabila tidak dilaksanakan secara
tepat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap
lingkungan yang cukup besar antara lain berupa :
14
REKLAMASI TAMBANG 2015
o Penurunan produktivitas tanah.
o Terjadinya erosi dan sedimentasi.
o Terjadinya gerakan tanah/ longsoran.
o Gangguan terhadap flora dan fauna.
o Perubahan iklim mikro.
o Permasalahan sosial.
Dampak negatif usaha pertambangan terhadap lingkungan
tersebut perlu dikendalikan untuk mencegah kerusakan
lingkungan di luar batas kewajaran.
Reklamasi ialah usaha memperbaiki (memulihkan
kembali) lahan yang rusak sebagai akibat kegiatan usaha
pertambangan, agar dapat berfungsi secara optimal
sesuai dengan kemampuan. Dalam UU No. 4/2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa
reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang
tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan,
dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar
dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Bila
kegiatan reklamasi ini dikelola dengan baik, maka
seiring dengan waktu hutan hasil reklamasi dapat
berfungsi kembali melalui suksesi hutan yang merupakan
proses alami. Tanaman-tanaman pioner yang toleran
terhadap kemasaman, kesuburan tanah dan kelembaban akan
terbentuk pada tahap awal reklamasi. Tanah di lokasi
reklamasi dengan berjalannya waktu dan pertumbuhan
14
REKLAMASI TAMBANG 2015
tanaman pioner juga kualitasnya akan meningkat, melalui
peningkatan kadar bahan organik tanah hasil dekomposisi
serasah. Peningkatan kualitas tanah akan meningkatkan
juga populasi flora-fauna makro dan mikro. Selanjutnya
terbentuk habitat untuk kehidupan hewan liar dan kayu-
kayu jenis local non-pioner dapat berkembang lebih
baik.
Prinsip dasar kegiatan reklamasi adalah bahwa :
a. Kegiatan reklamasi harus dianggap sebagai kesatuan
yang utuh “holistic” dari kegiatan penambangan.
b. Kegiatan reklamasi harus dilakukan sedini mungkin
dan tidak harus menunggu proses penambangan secara
keseluruhan selesai dilakukan.
Upaya pengendalian dampak negatif kegiatan
pertambangan terhadap lingkungan hidup dilakukan
berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai
berikut :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pengolahan Lingkungan Hidup.
3. Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tantang Penataan