24 MPA 284 / Mei 2010 24 MPA 283 / April 2010 Dan hadis berikut (Terjemah- nya): “Dari Ibnu ‘Abbas bahwa Hilal bin Umayyah menuduh istrinya ber- zina di zaman Nabi Saw. Hilal menu- duh istrinya berzina dengan Syuraik bin Samha`. Maka Nabi Saw bersab- da: “Pilih membawa bukti atau dihu- kum jilid punggungmu? Hilal menjawab: “Bagaimanakah jika salah seorang dari kami melihat istri berzina dengan seorang laki-laki, apakah dia harus pergi mencari saksi sebagai bukti ya Rasullullah? Beliau bersabda: “ pilih membawa bukti atau dihukum jilid punggung kamu? Hilal berkata: “”Demi Allah yang mengutus tuan dengan benar, sung- guh aku yang benar dan Allah pasti menurunkan wahyu yang menyela- matkan punggungku dari hukuman”. Maka Jibril turun menyampaikan wahyu (Al-Quran S.24 An-Nur 6 Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri me- reka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah de- ngan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar) Lalu Nabi Saw pergi memerin- tahkan mencari istri Hilal. Kemudian hilal datang dan bersaksi. Tetapi Nabi Saw bersabda: “Allah mengetahui bahwa salah seorang kalian itu bo- hong, maukah kalian bertobat” Lalu si perempuan itu berdiri dan bersum- pah. Ketika sampai sumpahnya yang ke-5 para sahabat menghentikannya dan mereka berkata: “Sudah cukup kuat”. Ibnu ‘Abbas berkata: “Perem- puan itu memperlambat dan mundur, sampai aku menduga dia akan kem- bali” Lalu perempuan itu berkata: “A- ku tidak mau membuka kejelekan kaumku” sepenuh hari” Nabi Saw bersabda: “Perhatikanlah perempuan itu bila dia datang dengan celak mata yang hitam betisnya agak besar arti- nya untuk Syuraik bin Samha`. Maka waktu perempuan itu datang persis seperti yang di- gambarkan tadi maka Nabi Saw ber- sdabda: “Jika seandainya belum terjadi firman Allah berarti untuk aku sedangkan perempuan tadi mem- punyai masalah” (HR Bukhari no.4378). @ Hukum zina dalam KUHP Adapun hukuman pelaku zina atau menuduh zina dalam Negara yang nonmuslim, khususnya di Ne- gara Republik Indonesia dapat dicatat sebagai berikut: Peringkat kedudukan hukum di Indonesia dari atas ke bawah ialah: i. Pancasila ii. Ketetapan MPR. iii.Undang-undang Dasar iv. Undang-undang v. Peraturan Pemerintah vi. Peraturan Menteri, ke bawah sampai ke kelurahan. Dalam hal hukuman pelaku zina diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 284 de- ngan keterangan: A. Delik zina diatur dalam Pasal 284- 296 KUHP yang dapat dikatego- rikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan. Delik-delik kesusilaan dalam KUHP terdapat dalam dua bab, yaitu Bab XIV Bu- ku II yang merupakan kejahatan dan Bab VI Buku III yang termasuk jenis pelanggaran. Pasal 284-296 mengatur tentang zina dan sebagainya yang berkaitan dengan perbuatan cabul atau hubu- ngan seksual. Zina pada hakekatnya adalah melakukan hubungan badan di luar nikah; Sayangnya dalam pasal 284 KUHP yang berlaku sekarang me- ngalami penyempitan makna menjadi zina hanya dilakukan oleh orang yang salah satunya terikat perkawinan de- ngan orang lain, berarti jika orang yang melakukan zina yang keduanya belum memiliki tali perkawinan maka perbuatan tersebut tidak dipidana. Pasal 284 KUHP ini adalah DE- LIK ADUAN artinya tidak mungkin perbuatan zina itu diproses peradilan jika tidak ada yang mengadukan oleh pihak yang dirugikan(suami atau istri) yang dikhianati pasangannya. Dalam RUU-KUHP pasal 420 dinyatakan: “Laki-laki dan perempu- an yang masing-masing tidak terikat perkawinan yang sah melakukan per- setubuhan, dan karenanya meng- ganggu perasaan kesusilaan masya- rakat setempat, dipidana dengan pen- jara paling lama satu tahun atau den- da Rp. 750 ribu. Kumpul kebo pun diancam hu- kuman pidana. Ini diatur dalam pasal 422 RUU: “Seorang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah karenanya mengganggu perasaan kesusilaan masyarakat setempat dipidana pen- jara dua tahun. Semua itu tidak diproses-penun- tutan Pengadilan kecuali atas penga- duan keluarga salah seorang sampai derajat ketiga, kepala adat atau oleh kepala desa atau lurah setempat. B. Tentang perbuatan menuduh zina tidak ada ketentuannya dalam KUHP, tetapi yang ada ialah Delik Aduan Pencemaran Nama Baik atau penghinaan dan menfitnah yang menjadi DELIK ADUAN, jika tidak ada pengaduan, maka tidak dapat diurus. Dari sudut pandang KUHP yang baru, maka Pasal 511 sampai dengan Pasal 515 mengatur masalah penghi- naan maupun fitnah khususnya yang disiarkan dalam pemberitaan Pers. Pasal 511 Ayat (1) RUU KUHP me- ngatur kriteria tindak pidana penghi- naan. Unsur-unsurnya ialah:1) setiap orang; 2) dengan lisan; 3) menghina menyerang; 4) kehormatan atau nama baik orang lain; 5) menuduhkan suatu hal; 6) dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum. Pasal 511 Ayat (1) RUU KUHP menetapkan ancaman hukuman pida- na penghinaan penjara maksimal 1 ta- hun atau denda paling banyak Rp. 30 juta. ~ Untuk tindak pidana tersebut yang dilakukan secara tertulis diatur dalam Pasal 511 Ayat (2) RUU KUHP yang menetapkan anca- man hukuman penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,-. ~ Untuk tindak pidana fitnah, diatur dalam Pasal 512 RUU KUHP. Tindak pidana fitnah itu sendiri me- rupakan pengembangan dari tindak pidana penghinaan baik yang diatur dalam Pasal 511 Ayat (1) maupun Ayat (2) RUU KUHP. Tindak pidana fitnah ialah tindak pidana penghinaan yang tidak ter- bukti, bagi pelaku penghinaan ditun- tut untuk membuktikan kebenaran a- pa yang dituduhkannya, dan jika apa yang dituduhkan oleh si pelaku terse- but tidak terbukti, maka ia telah mela- kukan tindak pidana fitnah. Apabila tindak pidana fitnah itu dilakukan melalui media pemberitaan pers maka tindak pidana fitnah terca- kup dalam Pasal 511 yat (2) RUU KUHP. Untuk tindak pidana fitnah (Pasal 512 RUU KUHP) ancaman hu- kumannya adalah pidana penjara pal- REKAYASA TERLAKNAT (4) Pengasuh: Prof. DR. H. Imam Muchlas