Kartu Keluarga Sejahtera Kartu Keluarga Sejahtera Kartu Keluarga Sejahtera Rekapitulasi Data Hasil Verifikasi dan Validasi Data Tahun 2015 Kementerian Sosial RI Sekretariat Jenderal Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial KKS 1. Latar Belakang Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia dengan melakukan berbagai program, yaitu Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Bantuan Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK) melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) bagi keluarga kurang mampu/miskin melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). KKS adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai penanda keluarga kurang mampu, sebagai penggan Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Data penerima KKS menggunakan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011 dengan menggunakan pendekatan rumah tangga. Mengingat sasaran bantuan Pemerintah tersebut ditujukan pada keluarga, maka Kementerian Sosial sebagai instansi pemerintah yang mempunyai tugas di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, berkepenngan melakukan restrukturisasi data PPLS 2011 yang berbasis rumah tangga menjadi keluarga. Dari hasil restrukturisasi data tersebut yang semula jumlah KKS sebanyak 15.531.697 rumah tangga, diperoleh jumlah keluarga sebanyak 15.859.421 keluarga yang setara dengan 25 persen jumlah penduduk strata sosial ekonomi terbawah. Dalam jangka waktu 4 tahun terakhir kondisi sosial ekonomi masyarakat telah mengalami perubahan seper bertambah/berkurangnya anggota keluarga, kondisi ekonomi keluarga yang membaik/memburuk, dan berubahnya status perkawinan. Dengan mempermbangkan perubahan tersebut serta dalam rangka meningkatkan ketepatan sasaran penerima program, maka sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Kementerian Sosial melakukan Verifikasi dan Validasi Penerima Kartu Keluarga Sejahtera Tahun 2015. Data hasil verifikasi dan validasi dimaksud telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 177/HUK/2016 tentang Penetapan Kepesertaan Kartu Keluarga Sejahtera. 2. Maksud dan Tujuan a. Maksud Memberikan informasi tentang rekapitulasi data penerima KKS hasil verifikasi dan validasi tahun 2015 per provinsi. b. Tujuan Terinformasikannya rekapitulasi data penerima KKS yang sudah terverifikasi dan validasi yang dapat dijadikan rujukan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. 3. Dasar Hukum Dasar hukum pelaksanaan verifikasi dan validasi data penerima KKS a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. c. Inpres Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produkf. d. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/Huk/2013 Tentang Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu. e. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 177/HUK/2016 tentang Penetapan Kepesertaan Kartu Keluarga Sejahtera contoh