Regulasi yan darah 2010

11

REGULASIREGULASIPELAYANAN DARAH PELAYANAN DARAH

PALANG MERAH INDONESIAPALANG MERAH INDONESIAUnit Transfusi Darah PusatUnit Transfusi Darah Pusat

22

REGULASI REGULASI INTERNASIONALINTERNASIONAL

WHA Resolution 28.72 (1975)WHA Resolution 28.72 (1975)– Promosikan pelayanan darah nasional atas dasar donasi Promosikan pelayanan darah nasional atas dasar donasi

sukarela tanpa pamrihsukarela tanpa pamrih..

PHILOSOPHY of BLOOD TRANSFUSION (WHO) PHILOSOPHY of BLOOD TRANSFUSION (WHO) – Safe blood supply either in BT Technology or PracticeSafe blood supply either in BT Technology or Practice..

WHO Aide memoire (2002), strategy for efficient WHO Aide memoire (2002), strategy for efficient blood serviceblood service– Well organized, nationally coordinated BTSWell organized, nationally coordinated BTS– Blood collected from regular, VNRD from low risk popBlood collected from regular, VNRD from low risk pop– Testing all donated blood, including screening for TTIs, blood Testing all donated blood, including screening for TTIs, blood

grouping and compatibility testinggrouping and compatibility testing– Appropriate clinical use of bloofAppropriate clinical use of bloof

33

REGULASI NASIONALREGULASI NASIONAL Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang

Kesehatan;Kesehatan; Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya, yaitu :Pelaksanaannya, yaitu :

– PP No. 65 tahun 2005 tentangPP No. 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

– PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;

– PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat DaerahDaerah

Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.Pelayanan Publik.

44

KEDUDUKAN PELAYANAN DARAH KEDUDUKAN PELAYANAN DARAH MENURUT PERATURANMENURUT PERATURAN PERUNDANG-PERUNDANG-

UNDANGANUNDANGAN Pelayanan darah merupakan Pelayanan darah merupakan upaya upaya kesehatan kesehatan

perorangan perorangan sekaligussekaligus upaya kesehatan upaya kesehatan masyarakatmasyarakat untuk mewujudkan derajat kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat. (Mengacu yang setinggi-tingginya bagi masyarakat. (Mengacu kepada kepada Pasal 86, 88, dan 46 dari UU 36/2009 Pasal 86, 88, dan 46 dari UU 36/2009 tentang Kesehatantentang Kesehatan) ) [6][6]

Pelayanan darah sebagai upaya pelayanan kesehatan Pelayanan darah sebagai upaya pelayanan kesehatan merupakanmerupakan urusan wajib yang menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerahkewenangan pemerintahan daerah. . (Mengacu (Mengacu kepada kepada UU 32/2004 tentang Pemerintahan DaerahUU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah) [7]) [7]

Pelayanan darah merupakan pelayanan publikPelayanan darah merupakan pelayanan publik. . (Mengacu kepada (Mengacu kepada Pasal 1, dan 5 dari UU 25/2009 Pasal 1, dan 5 dari UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik tentang Pelayanan Publik serta serta UU 36/2009 tentang UU 36/2009 tentang KesehatanKesehatan dan dan UU 32/2004 tentang Pemerintahan UU 32/2004 tentang Pemerintahan DaerahDaerah) [6;7;8]) [6;7;8]

55

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN

DARAH MENURUT PERATURAN PERDARAH MENURUT PERATURAN PER UU UU UU 36/2009 tentang KesehatanUU 36/2009 tentang Kesehatan [6][6] Pelayanan darah diselenggarakan dalam bentuk kegiatan Pelayanan darah diselenggarakan dalam bentuk kegiatan

dengan pendekatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatifrehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. (dan berkesinambungan. (Pasal 86, 88, Pasal 86, 88, && 47 47 ))

Pasal 90 :Pasal 90 :– Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan

darah yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan darah yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.masyarakat.

– Pemerintah Pemerintah menjamin pembiayaanmenjamin pembiayaan dalam dalam penyelenggaraan pelayanan darah.penyelenggaraan pelayanan darah. (Menurut penjelasan : (Menurut penjelasan : Jaminan pemerintah diwujudkan dalam bentuk pemberian subsidi Jaminan pemerintah diwujudkan dalam bentuk pemberian subsidi kepada UTD dari kepada UTD dari APBNAPBN, , APBDAPBD dan dan bantuan lainbantuan lainnyanya

– Darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.Darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Pasal 87 :Pasal 87 : Penyelenggaraan donor darah dan pengolahan darah Penyelenggaraan donor darah dan pengolahan darah

dilakukan UTD yang dilakukan UTD yang dapat diselenggarakandapat diselenggarakan oleh oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau organisasi organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahankepalangmerahan (PMI) (PMI)..

66

UU 32/2004 tentang Pemerintahan DaerahUU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Pelayanan darah sebagai upaya pelayanan Pelayanan darah sebagai upaya pelayanan

kesehatan merupakan kesehatan merupakan urusan wajib yang urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerahmenjadi kewenangan pemerintahan daerah [7].[7]. – Pelayanan darah sebagai upaya pelayanan kesehatan Pelayanan darah sebagai upaya pelayanan kesehatan

dasar dasar (basic services)(basic services) ,, perlu dibagi secara jelas perlu dibagi secara jelas urusan penyelenggaraannya antara Pemerintah Pusat urusan penyelenggaraannya antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah Propinsi dan dengan Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. (Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. (PP 38/2007PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan) [9][9]

– Pelayanan darah sebagai upaya pelayanan kesehatan Pelayanan darah sebagai upaya pelayanan kesehatan merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga setiap warga perlu disusun Standar Pelayanan perlu disusun Standar Pelayanan Minimalnya (SPM)Minimalnya (SPM) ( (PP 65/2005PP 65/2005 tentang Pedoman tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal) Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal) [10][10]

77

Palang Merah Indonesia (PMI) adalah Palang Merah Indonesia (PMI) adalah penyelenggara pelayanan darah sebagai penyelenggara pelayanan darah sebagai pelayanan publikpelayanan publik sesuai dengan statusnya sesuai dengan statusnya sebagaisebagai badan hukum yang dibentuk badan hukum yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan semata-mata untuk kegiatan pelayanan publikpublik ( (Pasal 1, dan 5 dari UU 25/2009 tentang Pasal 1, dan 5 dari UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik Pelayanan Publik serta serta Pasal 87 dari UU 36/2009 Pasal 87 dari UU 36/2009 tentang Kesehatantentang Kesehatan) [6;8]) [6;8]

UTD PMI adalah UTD PMI adalah organisasi penyelenggara organisasi penyelenggara pelayanan darah sebagai pelayanan publikpelayanan darah sebagai pelayanan publik yang merupakan yang merupakan satuan kerja dari PMIsatuan kerja dari PMI sebagai sebagai penyelenggara pelayanan darah (penyelenggara pelayanan darah (Pasal 1, dan 5 Pasal 1, dan 5 dari UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik dari UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik serta serta Pasal 87 dari UU 36/2009 tentang KesehatanPasal 87 dari UU 36/2009 tentang Kesehatan) ) [6;8][6;8]

88

PERATURAN PEMERINTAH PERATURAN PEMERINTAH No.7/2011 tentang Pelayanan No.7/2011 tentang Pelayanan

DarahDarah

Penyelenggara pelayanan darah UTD Penyelenggara pelayanan darah UTD (PMI dan RS)(PMI dan RS)

Pembiayaan dari pemerintah dan Pembiayaan dari pemerintah dan pemerintah daerahpemerintah daerah

BDRS:BDRS:– Unit RSUnit RS– Menerima, menyimpan, menyiapkan darah Menerima, menyimpan, menyiapkan darah

untuk transfusiuntuk transfusi

99

Permenkes 478/1990 Bab II Pasal 5 :Permenkes 478/1990 Bab II Pasal 5 :– Penyumbang darah harus dari penyumbang darah sukarelaPenyumbang darah harus dari penyumbang darah sukarela..– Pengamanan darah harus dilaksanakan untuk menjaga Pengamanan darah harus dilaksanakan untuk menjaga

keselamatan pasien, mencegah penularan penyakit.keselamatan pasien, mencegah penularan penyakit.– Pengolahan darah harus dilaksanakan sesuai standar yg Pengolahan darah harus dilaksanakan sesuai standar yg

berlakuberlaku– Penyimpanan darah harus memenuhi persyaratan teknisPenyimpanan darah harus memenuhi persyaratan teknis

Kepmenkes No. 228/Menkes/SK/III/2002Kepmenkes No. 228/Menkes/SK/III/2002, tentang Pedoman , tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM RS yang wajib dilaksanakan Penyusunan dan Penerapan SPM RS yang wajib dilaksanakan daerah :daerah :– Misi No.4 : meningkatkan peran RSUD dalam memberikan ‘yan pada gakin Misi No.4 : meningkatkan peran RSUD dalam memberikan ‘yan pada gakin

untuk jenis ‘yan rujukan, untuk jenis ‘yan rujukan, …………, , ‘yan darah‘yan darah ..... dst ..... dst

PERATURAN LAIN

1010

PP No. 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan PP No. 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan.Kesehatan.

Kepmenkes No. 423/Menkes/SK/IV/2007, tentang Kepmenkes No. 423/Menkes/SK/IV/2007, tentang Kebijakan Peningkatan Kualitas dan Akses Kebijakan Peningkatan Kualitas dan Akses Pelayanan Darah :Pelayanan Darah :– Kab/Kota yang belum mpy UTD PMI dapat membentuk UTD RS Kab/Kota yang belum mpy UTD PMI dapat membentuk UTD RS

di RSUD.di RSUD.– Seluruh RS harus memiliki BDRS.Seluruh RS harus memiliki BDRS.– Membentuk jejaring Membentuk jejaring pelapelayanyananan darah t darah tingkatingkat nas nasionalional dan daerah dan daerah

melibatkan Depkes, UTD PMI, dan Pemda serta RSmelibatkan Depkes, UTD PMI, dan Pemda serta RS

1111

Pedoman pelayanan darahPedoman pelayanan darah

Pedoma pengelolaan BDRSPedoma pengelolaan BDRS

1212

PERATURAN TERKAIT BDRSPERATURAN TERKAIT BDRS

Permenkes 478/1990, tentang Upaya kesehatan Permenkes 478/1990, tentang Upaya kesehatan Transfusi Darah, Pasal 9 :Transfusi Darah, Pasal 9 :1.1. UTD PMI menyampaikan darah yg telah siap pakai UTD PMI menyampaikan darah yg telah siap pakai

kpd sarana pelayanan kesehatan ….kpd sarana pelayanan kesehatan ….2.2. Penyampaian darah sbgm dimaksud ayat (1) harus Penyampaian darah sbgm dimaksud ayat (1) harus

memperhatikan prioritas dan pemerataan pelayanan memperhatikan prioritas dan pemerataan pelayanan sesuai dengan kebutuhan.sesuai dengan kebutuhan.

Kep. Dirjen Yanmedik No. 1147/1991, tentang Kep. Dirjen Yanmedik No. 1147/1991, tentang Juklak Permenkes, Bab II E.a : Distribusi Darah Juklak Permenkes, Bab II E.a : Distribusi Darah ke Bank Darah : ke Bank Darah : Darah yg dikirimkan adalah Darah yg dikirimkan adalah yang belum menjalani reaksi silang namun yang belum menjalani reaksi silang namun sudah jelas identitasnya.sudah jelas identitasnya.

1313

WHO :WHO :– Close system on blood transportationClose system on blood transportation– Rational use in blood transfusion service Rational use in blood transfusion service

(rational use(rational use appropriate use) appropriate use)– Hemovigillance (suatu sistim untuk Hemovigillance (suatu sistim untuk

memonitor, melaporkan dan menyelidiki memonitor, melaporkan dan menyelidiki reaksi transfusi )reaksi transfusi )

Kepmenkes No. 423/2007 : Kepmenkes No. 423/2007 : Semua RS Semua RS harus memiliki Bank Darah Rumah Sakit.harus memiliki Bank Darah Rumah Sakit.

1414

PEMBIAYAAN DARAHPEMBIAYAAN DARAH Pembiayan dibagi atas :Pembiayan dibagi atas :

1.1. Biaya investasiBiaya investasi2.2. Biaya operasional (termasuk biaya pemeliharaan)Biaya operasional (termasuk biaya pemeliharaan)

Pembiayan diatas untuk 4 kegiatan UTD:Pembiayan diatas untuk 4 kegiatan UTD:1.1. Pengerahan donorPengerahan donor2.2. Pengambilan darahPengambilan darah3.3. Pengolahan darahPengolahan darah4.4. Penyimpanan dan distribusiPenyimpanan dan distribusi

Hasil penghitungan biaya (Costing) : Hasil penghitungan biaya (Costing) : Unit CostUnit Cost (biaya yang dibutuhkan (biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu kantong darah yang memenuhi standar untuk menghasilkan satu kantong darah yang memenuhi standar kualitas).kualitas).

Manajemen pembiayaan: Costing, Financing, Pricing, BudgetingManajemen pembiayaan: Costing, Financing, Pricing, Budgeting

1515

PERLUNYA PENDANAAN UTDPERLUNYA PENDANAAN UTD

APBNAPBDPMI

PinjamanHibah

Pendapatan UTD sendiri

Biaya Operasional (termasuk Biaya

Pemeliharaan dan Ketenagaan)

Biaya Investasi (+Depresiasi)

=

PENDAPATAN PENGELUARAN=

1616

PENGHITUNGAN BPPD ( PRICING )PENGHITUNGAN BPPD ( PRICING )

Penghitungan Penghitungan BPPDBPPD ( (PricingPricing) — proses penentuan berapa nilai yang ) — proses penentuan berapa nilai yang akan diterima oleh organisasi untuk produk yang dihasilkannya.akan diterima oleh organisasi untuk produk yang dihasilkannya.

Dasar Penghitungan BPPDDasar Penghitungan BPPD

1717

BPPD di Negara Lain BPPD di Negara Lain

NegaraNegara BPPD (USD)BPPD (USD)

– MalaysiaMalaysia 48 (Subsidi pem 80%)48 (Subsidi pem 80%)– SingaporeSingapore > 100 (Subsidi pem > 60%) > 100 (Subsidi pem > 60%) – AustraliaAustralia 190 (Subsidi pem >90%)190 (Subsidi pem >90%)– JepangJepang > 200 (Subsidi pem >90%)> 200 (Subsidi pem >90%)– IndonesiaIndonesia 12 – 25 (Subsidi pem 10-20%)12 – 25 (Subsidi pem 10-20%)

1818

PEMBIAYAAN DI BDRSPEMBIAYAAN DI BDRS

Menjadi kebijakan pimpinan RS / Pemda Komponen pembiayaan:

– BPPD dari UTD– Biaya investasi dan operasional untuk:

Penyimpanan Uji golongan darah dan silang serasi

– Biaya investasi: biaya pengganti peralatan– Biaya operasional: tenaga, bahan habis pakai

1919

PENUTUPPENUTUP

Pelayanan darah merupakan bagian Pelayanan darah merupakan bagian pelayanan kesehatanpelayanan kesehatan

Regulasi pelayanan darah Regulasi pelayanan darah menginduk pada UU Kesehatan dan menginduk pada UU Kesehatan dan PP Pelayanan DarahPP Pelayanan Darah

Peraturan teknis operasional Peraturan teknis operasional pelayanan darah adalah Permenkes, pelayanan darah adalah Permenkes, Pedoman, dllPedoman, dll