regulasi telekomunikasi (alokasi frekuensi di indonesia)

ROADMAP

Regulasi Teknis dan

Contoh Case

Alokasi Frekuensi

CDMA

Alokasi Frekuensi

GSM

Pemetaan Seluler di Indonesia

ROADMAP

FREKUENSI 900 MHz

FREKUENSI 1800 MHz

ALOKASI FREKUENSI GSM

FREKUENSI 2100 MHz

Alokasi Frekuensi GSM/UMTS

Alokasi frekuensi GSM yang dipakai di Indonesia sama dengan yang dipakai di sebagian besar dunia terutama Eropa yaitu pada pita 900 MHz,

yang dikenal sebagai GSM900, dan pada pita 1800 MHz, yang dikenal sebagai GSM1800 atau DCS (Digital Communication System).

Untuk uplink, alokasi frekuensi GSM900 dari 890 MHz - 915 MHz sedangkan untuk downlink dari 935 - 960 MHz dimana alokasi frekuensi

antara uplink dan downlink terpisah selebar 95 MHz.

Untuk GSM1800 (DCS) alokasi frekuensi uplink-nya dari 1710 MHz-1785 MHz sedangkan downlink dari 1805 MHz - 1880 MHz dimana alokasi

frekuensi antara uplink dan downlink terpisah selebar 25 MHz.

Pita Frekuensi 900 MHz

Pita frekuensi ini digunakan untuk layanan GSM 2G. Operator yang terdapat pada frekuensi ini ada 3 operator. Masing-masing operator memiliki lebar pita yang berbeda, Indosat memiliki 10 MHz, Tsel dan XL memiliki 7,5 MHz. Lebar pita secara keseluruhan pada alokasi frekuensi ini adalah 25 MHz.

Source : Denny Setiawan, Alokasi Frekuensi, Kebijakan dan Perencanaan Spektrum Indonesia, Koppostel, Jakarta, 2010.

TEKNOLOGI NETRAL 900 MHz

Source : Dirjen SDPPI, "Kebijakan Bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika", Rakornas Kominfo, 2014.

Pita frekuensi ini digunakan untuk layanan GSM 2G dengan 5 operator yang beroperasi pada alokasi frekuensi ini. Lebar pita secara keseluruhan adalah 75 MHz. Untuk masing-masing operator mempunyai lebar pita yang berbeda, XL memiliki 7,5 MHz, Tsel memiliki total 22,5 MHz dengan 3 blok frekuensi yang terpisah, Isat memiliki total 20 MHz dengan 2 blok frekuensi yang terpisah, HCPT-Tri memiliki total 10 MHz dan Axis memiliki 15 MHz.

Source Picture : Rencana Penataan Pita Frekuensi Radio 1800 MHz di Indonesia. Ditjen SDPPI Kemkominfo.

Pita Frekuensi 1800 MHz Sebelum Penataan Frekuensi

Pita Frekuensi 1800 MHz Setelah Penataan Frekuensi

Untuk mempercepat penataan pita frekuensi radio 1800 MHz, sesuai dengan komitmen Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, telah ditandatangani Surat Edaran Nomor 1 tahun 2015 tentang Kebijakan Penataan Pita Frekuensi Radio 1800 MHz. Penataan ini didasarkan pada hasil kesepahaman dan kesepakatan para penyelenggara telekomunikasi sebagai berikut :

Source : http://www.postel.go.id/berita-penerbitan-surat-edaran-menteri-perihal-kebijakan-penataan-pita-frekuensi-r%7D-26-2278

Pita frekuensi ini digunakan untuk layanan UMTS dan terdapat 5 operator yang menggunakan frekuensi ini dengan masing-masing memiliki lebar pita 10 MHz atau 2 blok alokasi frekuensi. Total lebar pita frekuensi ini adalah 60 MHz. Pita frekuensi ini memiliki 12 blok frekuensi dengan masing-masing lebar pita 5 MHz. Dari 12 blok frekuensi ini masih terdapat 2 blok frekuensi yang masih kosong. HCPT(3), NTS (Axis), XL, Indosat dan Telkomsel masing-masing memiliki 2 blok frekuensi sebesar 2 x 5 MHz. Lokasi frekuensi ini berdasarkan pemetaan hasil lelang tahun 2006-2008. Pemberian blok frekuensi kedua telah dilakukan pada tahun 2009 kepada Telkomsel dan Indosat dan pada tahun 2010 untuk XL. Pada bulan Desember 2011 lalu pemerintah memberikan blok frekuensi kedua untuk HCPT (3) dan Axis.

Source : http://www.manajementelekomunikasi.org/2012/09/penggunaan-alokasi-pita-frekuensi-di.html.


Pita Frekuensi 2100 MHz Setelah Penataan Frekuensi

Source : Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Informatika 2013.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) disepanjang tahun 2013 memusatkan kinerjanya pada penataan frekuensi 2100MHz untuk teknologi 3G. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari selesainya proses seleksi 3rd carrier 3G yang juga dilaksanakan pada tahun 2013.

Alokasi pita frekuensi radio 2100 MHz sebelum dan sesudah ditetapkannya hasil seleksi 3rd carrier dapat dilihat pada gambar 1. Perbedaan terletak pada alokasi blok 11 dan 12.

Alokasi frekuensi seluler Indonesia tahun 2010

ROADMAP

FREKUENSI 450 MHz

ALOKASI FREKUENSI CDMA

PCS1900 / 800 MHz

Pada akhir tahun 1980-an, sistem telepon bergerak selular pertama kali dikenalkan adalah sistem NMT di pita frekuensi 470 MHz yang diselenggarakan oleh PT. Mobisel. Sebenarnya standar sistem NMT adalah di pita 450 MHz, yang saat itu tidak bisa diberikan karena dinilai relatif padat pengguna saat itu.

Pada tahun 2002, Ditjen Postel memberikan izin bagi penyelenggara selular CDMA di pita 450 MHz untuk Mobisel yang akan memigrasikan sistem analog NMT di 470 MHz menjadi sistem digital selular CDMA di 450 MHz.


Pada tahun 2005, setelah koordinasi antara Ditjen Postel, Ditjen Kuathan Dephan, dan PT. Mobisel, telah disusun suatu rencana migrasi secara keseluruhan agar pita frekuensi untuk kepentingan pertahanan dan kepentingan selular CDMA 450 secara eksklusif, dapat dilakukan secara bertahap dengan kompensasi tanggung jawab pemindahan dilaksanakan oleh PT. Mobisel.

Pada bulan September 2005, ditandatangani SKB antara Depkominfo dan Dephan mengenai penggunaan frekuensi 450 MHz, dengan rincian sebagai berikut:

Rencana penggunaan pita frekuesi eksklusif untuk kepentingan pertahanan pada pita 438 450 MHz, 457.5 460 MHz, 467.5 -470 MHz (17 MHz) dan pita 450 457.5 MHz dan 460 467.5 MHz (FDD 7.5 MHz) untuk kepentigan selular tersebut di atas memerlukan migrasi sejumlah pengguna signifikan eksisting di pita 438 - 470 MHz.

Pita Frekuensi Penggunaan Frekuensi

438-450 MHz , 457.5-460 MHz,

467.5-470 MHz ( 17 MHz )

Untuk kepentingan pertahanan TNI

450-457.5 Mhz dan 460-467.5

Mhz ( FDD 7.5 MHz )

Untuk penyelenggaraan jaringan seluler CDMA oleh PT.

Sampurna Telekomunikasi Indonesia (STI )

438-470 MHz Untuk sistem komunikasi dua arah (two way radio) maupun

radio trunking , untuk kepentingan pemerintah maupun

swasta

Pada awal tahun 1990-an, telah diberikan lisensi penyelenggara telekomunikasi bergerak

selular AMPS regional kepada Komselindo, Metrosel dan Telesera di pita 800 MHz sub band A (835-845 MHz dan 880 890 MHz)

Pada pertengahan 1990-an, telah diberikan lisensi penyelenggara telekomunikasi bergerak

selular AMPS regional kepada Ratelindo (Bakrie) di pita 800 MHz sub band B (825-835 MHz dan 870 880 MHz) di daerah Jabotabek.

Perkembangan layanan selular AMPS mengalami penurunan s/d akhir tahun 1990-an, karena munculnya layanan teknologi yang

lebih handal.

Pita Frekuensi CDMA 850 MHz / 1900 MHz

Sebelum Penataan Frekuensi

Pada perkembangannya sejak awal tahun 2000-an, semua penyelenggara selular AMPS beralih ke teknologi CDMA secara bertahap. Pada sekitar tahun 2002, dengan alasan perlunya menaikkan teledensitas atas persetujuan kenaikan tarif, Telkom memperoleh izin WLL CDMA di 800 (di luar Jawa Barat, Banten, DKI) dan WLL CDMA 1900 di Jabar, Banten, DKI. Demikian pula Indosat diberikan izin yang sama, untuk persiapan duopoli penyelenggara PSTN lokal.

Dalam perkembangannya penyelenggara WLL CDMA tersebut mengembangkan diri menjadi layanan terbatas dalam kota / satu kode area (Fixed Wireless Access). Bahkan dengan perkembangan teknologi selular, sulit dibedakan lagi antara layanan tetap (WLL, FWA) dan bergerak selular.

a. Alokasi frekuensi (DKI, Jabar, Banten)

1) 825-835 MHz dan 870 880 MHz: Komselindo (Group Mobile-8) 2) 835-845 MHz dan 880 890 MHz: Bakrie Telekom

b. Alokasi frekuensi (di luar DKI, Jabar, Banten)

1) 825-830 MHz dan 870-875 MHz: Telkom Flexi

2) 830-835 MHz dan 875-880 MHz: Indosat

3) 835-845 MHz dan 880 890 MHz: Komselindo, Telesera, Metrosel (Group Mobile-8)

(1) Pita 800 MHz

a. Penyelenggara FWA CDMA-1900 cakupan DKI, Jabar, Banten

1) Indosat (1880 1885 MHz dan 1960 1965 MHz) 2) Telkom (1885 1890 MHz dan 1965 1970 MHz)

b. Penyelenggara selular dan wireless data CDMA-1900 (izin nasional, belum beroperasi)

1) WIN (1895-1900 MHz dan 1975-1980 MHz)

2) Primasel (1900-1910 MHz dan 1980-1990 MHz)

(2) Pita 1.9 GHz (PCS-1900)

a. FWA : Bakrie Telekom, Indosat, Telkom, b. Bergerak Selular : Mobile-8, Primasel c. Wireless Data : WIN

(3) Jenis Lisensi

Pada bulan Juli 2005, Pemerintah memutuskan untuk melakukan penataan ulang pita frekuensi selular di pita 1.9 dan 2.1 GHz untuk menghindari interferensi antara sistem PCS-1900 dan IMT-2000 (UMTS) serta inefisiensi penggunaan frekuensi. Sehingga diputuskan untuk dilakukan migrasi penyelenggaaan PCS-1900 ke luar pita coreband IMT-2000 (UMTS).

Pemerintah juga menetapkan bahwa akan dilakukan migrasi penyelenggara PCS-1900 ke selular 800 MHz, untuk memudahkan migrasi layanan CDMA 1900 ke 800 MHz. Telkom Flexi dan Indosat Starone di Jakarta, Banten dan Jawa Barat harus migrasi dari PCS- 1900 ke selular 800 yang telah diduduki oleh Mobile-8 dan Bakrie Telecom. Sedangkan Primasel dan WIN harus ke luar dari pita coreband IMT-2000 (UMTS)

a. Bakrie Telecom (Esia) diberikan alokasi frekuensi FWA CDMA nasional dengan pengaturan sebagai berikut:

1) kanal 201, 242, 283 CDMA 800 MHz di DKI, Jawa Barat dan Banten;

2) kanal 37, 78, 119 CDMA 800 MHz di luar DKI, Jawa Barat dan Banten

b. Telkom Flexi diberikan alokasi frekuensi FWA CDMA nasional dengan pengaturan sebagai berikut:

1) kanal 37, 78, 119 CDMA 800 MHz di DKI, Jawa Barat dan Banten;

2) kanal 201, 242, 283 CDMA 800 MHz di luar DKI, Jawa Barat dan Banten

c. Kanal 160 CDMA 800 MHz akan diperebutkan antara Bakrie Telecom dan Telkom Flexi berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, untuk keperluan migrasi, kanal 160 dipinjamkan kepada Bakrie Telecom.

Alokasi Kanal Frekuensi Standar CDMA di Indonesia

KEBIJAKAN PENATAAN FREKUENSI RADIO 2G, 3G DAN 4G


ROADMAP

Penataan Ulang Blok 3G Dimulai

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring telah menandatangani

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 Tahun 2013 terkait tata ulang blok 3G di frekuensi 2.100MHz. Lima

operator seluler pemegang lisensi 3G sudah bisa menata ulang frekuensi yang mereka miliki, mulai akhir

Mei sampai Oktober 2013. Penataan ulang ini perlu dilakukan agar blok 3G yang dimiliki setiap operator

seluler bisa ditempatkan secara berdampingan supaya memberi layanan telekomunikasi yang optimal.

Lima operator seluler tersebut adalah Telkomsel, Indosat, XL Axiata, Axis dan Tri (3).

Kemenkominfo mengklaim telah menerapkan langkah pemindahan alokasi pita frekuensi radio yang paling

sedikit dan mempertimbangkan jumlah BTS yang harus dilakukan pengaturan ulang.

Berikut adalah urutan blok 3G di frekuensi 2.100MHz yang sebelumnya dimiliki 5 operator seluler

pemegang lisensi 3G:

SOURCE:

http://tekno.kompas.com/read/2013/05/28/12431057/Penataan.Ulang.Blok.3G.Dimulai

Setelah digelar rapat khusus pada 28 Maret 2013 antara Kemenkominfo, Badan Regulasi Telekomunikasi

Indonesia (BRTI), dan para pemimpin 5 operator seluler GSM; semua pihak sepakat menata ulang blok 3G

secara menyeluruh. Berikut urutan blok 3G setelah ditata ulang:

Dimulai dari Axis

Dalam siaran pers, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo, Gatot S. Dewa Broto menjelaskan,

pemindahan alokasi blok 3G ini akan dimulai dari operator seluler Axis yang sebelumnya menempati blok 2 dan

3. Axis diminta pindah ke blok 11 dan 12.

Berikutnya adalah Tri yang menempati blok 6 harus pindah ke blok 2. Kemudian Indosat yang sebelumnya

menempati blok 8 yang harus pindah ke blok frekuensi yang baru, yaitu blok 6.

Telkomsel dan XL Axiata yang mendapat blok 3G ketiga, juga harus memindahkan blok baru mereka. Telkomsel

yang mendapat tambahan 3G di blok 11 harus memindahkannya ke blok 3. Begitu juga dengan XL yang pindah

ke blok 8 dari sebelumnya di blok 12.

Sinyal Smart Telecom tidak boleh ganggu GSM

Dalam upaya mengoptimalkan jaringan seluler GSM, sinyal dari operator penyelenggara teknologi PCS1900,

tidak boleh mengganggu sinyal operator seluler GSM dan harus memenuhi batas level emisi spektrum.

Penyelenggara PCS1900 dalam hal ini adalah Smart Telecom.

Hal ini perlu dilakukan supaya sinyal Smart Telecom di frekuensi 1.900MHz tidak menginterferensi sinyal

operator GSM di 2.100MHz. Interferensi terjadi karena perbedaan teknologi Personal Communication System

(PCS) 1900 yang digunakan pada jaringan CDMA Smart Telecom dan teknologi Universal Mobile

Telecommunication System (UMTS) yang dipakai operator GSM.

Di sini Kemenkominfo berharap, baik operator GSM maupun Smart Telecom, dapat melakukan koordinasi jika

terjadi gangguan yang dapat merugikan salah satu pihak.

SIARAN PERS NO.7/PIH/KOMINFO/2/2015

Penerbitan Surat Edaran Menteri Perihal Kebijakan Penataan Pita Frekuensi Radio 1800 MHz

13-02-2015

(Jakarta, 13 Februari 2015). Untuk mempercepat penataan pita frekuensi radio 1800 MHz, sesuai dengan

komitmen Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, telah ditandatangani Surat Edaran

Nomor 1 tahun 2015 tentang Kebijakan Penataan Pita Frekuensi Radio 1800 MHz. Surat Edaran yang

ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika pada tanggal 13 Februari 2015 tersebut,

ditetapkan atas dasar peraturan perundangan-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik,

juga dimaksudkan agar kebijakan menata industri telekomunikasi menuju kondisi industri yang sehat dan

ideal serta berhasil guna, dan memberikan kepastian sehingga dapat mempercepat persiapan langkah-

langkah korporasi bagi Para Penyelenggara Telekomunikasi.

Penataan ini didasarkan pada hasil kesepahaman dan kesepakatan para penyelenggara telekomunikasi

sebagai berikut :

SOURCE :

http://www.postel.go.id/berita-penerbitan-surat-edaran-menteri-perihal-kebijakan-penataan-pita-frekuensi-r%7D-26-2278

Para Penyelenggara Telekomunikasi pada pita frekuensi radio 1800 MHz diminta agar menyiapkan hal-hal

yang diperlukan dalam menjamin implementasi penataan pita frekuensi radio 1800 MHz. Diharapkan juga

agar penataan pita frekuensi radio 1800 MHz dimuat dalam program kerja perusahaan tahun 2015

termasuk dukungan pendanaan, perangkat, jasa, dan sumber daya manusia.

Disamping itu agar para penyelenggara telekomunikasi mengadakan pertemuan perencanaan bersama

(join planning session) dengan penyelenggara lain serta dengan Ditjen SDPPI dan Ditjen PPI termasuk

pembahasan mekanisme dan jadwal migrasi yang berbasiskan wilayat (cluster) dengan

mempertimbangkan tetap terjaganya layanan kepada para pengguna telekomunikasi (konsumen) dan

melaksanakan sosialisasi penataan pita frekuensi radio 1800 MHz secara utuh dan memadai kepada para

pengguna telekomunikasi (konsumen) dan masyarakat luas bersama-sama dengan Kementerian Kominfo.

Penataan dimulai sebelum pertengahan tahun 2015, sehingga ada beberapa cluster yang sudah digelar

jaringan dan layanan komersial LTE 1800 MHz. Penataan pita frekuensi radio 1800 MHz secara nasional

diselesaikan pada bulan Desember 2015, dengan catatan tidak ada kegiatan penataan pita frekuensi

radio 1800 MHz pada freeze period(menyambut hari raya Idul Fitri).

Kementerian Kominfo akan menyiapkan instrumen regulasi berupa Peraturan Menteri dan peraturan

pendukung lainnya untuk penataan pita frekuensi radio 1800 MHz dalam bentuk peraturan dan

keputusan.

***

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo (Ismail Cawidu, Email:

[email protected] Tel/Fax: 021.3504024

REGULASI TEKNIS

Ditjel Postel telah menetapkan sejumlah regulasi teknis standart dan spesifikasi perangkat pemancar sistem telekomunikasi bergerak seluler dalam keputusannnya sebagai berikut:

1. Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi Nomor : 23/DIRJEN/2004 tentang persyaratan teknis alat dan perangkat jaringan global system for mobile (GSM) 900 MHz/Digital Communication System (DCS) 1800 MHz. Selengkapnya

2. Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi nomor: 47/DIRJEN/1998 tentang penetapan persyaratan teknis alat/perangkat telekomunikasi untuk pesawat telepon seluler GSM Selengkapnya

3. Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi nomor: 47/DIRJEN/1998 tentang persyaratan teknis sistem telekomunikasi bergerak selular berbasis Code Devision Multiple Access (CDMA) Selengkapnya`

Regulasi Teknis

4. Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi nomor: 60/DIRJEN/1999 tentang penetapan persyaratan teknis alat/ perangkat telekomunikasi untuk perangkat Jarlokar CDMA IS-95 Selengkapnya

5. Peraturan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi nomor: 264/DIRJEN/2005 tentang persyaratan teknis alat dan perangkat customer premises equipment (CPE) universal mobile telecomunication system_Time Divison Duplexing (UMTS-TDD) Selengkapnya

6. Peraturan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi nomor: 267/DIRJEN/2005 tentang persyaratan teknis alat dan perangkat radio (Radio Network) berbasis Universal Mobile Telecomunication System_Time Division Duplexing (UMTS-TDD) Selengkapnya

Regulasi Teknis

7. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 25

Tahun 2014 Tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia.

Regulasi Teknis

TERIMA KASIH

regulasi telekomunikasi (alokasi frekuensi di indonesia)

Documents