REGULASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 Undang-undang RI No. 23 / 1997
ttg Pengelolaan Lingkungan Hidup. PP RI No. 18 / 1999 Jo. PP No. 85
/ 1999 ttg Pengelolaan LB3 PP RI No. 27 /1999 ttg Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan. PP 38 Tahun 2007 ttg Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Permen LH No. 02/2008 ttg
Pemanfaatan Limbah B3 Permen LH No. 18/2009 ttg Tata Cara Perizinan
PLB3 Permen LH No. 30/2009 ttg Tata Laksana Perizinan dan
Pengawasan PLB3 serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah
B3 oleh Pemerintah Daerah Kepdal 01/BAPEDAL/09/1995 ttg Tata Cara
& Persyaratan Teknik Penyimpanan & Pengumpulan Limbah B3
Kepdal 02/BAPEDAL/09/1995 ttg Dokumen Limbah B3. Kepdal
03/BAPEDAL/09/1995 ttg Persyaratan teknis pengolahan LB3 Kepdal
04/BAPEDAL/09/1995 ttg Tata Cara Penimbunan Hasil Pengolahan LB3,
Kepdal 05/BAPEDAL/09/1995 ttg Simbol dan Label LB3.Pengelolaan
Limbah B3 (PP 18/1999 Jo PP 85/1999)adalah rangkaian kegiatan yang
mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan,
pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3. Penghasil = Pasal
9 11 Penyimpanan = Pengumpulan = Pasal 12 14 Pemanfaatan = Pasal 18
22 Pengangkutan = Pasal 15 17 Pengolahan = Pasal 23 24 Penimbunan =
Pasal 25 26DASAR HUKUMPERIZINAN DAN KEWAJIBAN PENGELOLAAN LIMBAH
B3Undang-undang RI No. 23 / 1997Tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup: Pasal 16 : setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan;
Pasal 20 ayat (1), Tanpa Suatu keputusan izin, setiap orang
dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup;
Pasal 15 ayat (1), Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang
kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap
lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan
hidup (AMDAL)PP No. 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah B3 :
Pasal 9 s/d Pasal 26 : pelaku pengelola limbah B3 (penghasil,
pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah
B3) wajib melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan yang
berlaku; Pasal 40 ayat (1) : setiap badan usaha yang melakukan
kegiatan pengelolaan limbah B3 wajib memiliki izin dan atau
rekomendasi pengelolaan limbah B3;Pasal 40 PP 18/1999 Setiap badan
usaha yang melakukan kegiatan : Penyimpanan, pengumpulan,
pemanfaatan, pengolahan dan atau penimbunan limbah B3 wajib
memiliki izin operasi dari Kepala Instansi yang bertanggung jawab
Pengangkut limbah B3 wajib memiliki izin pengangkutan dari Menteri
Perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Instansi yang
bertanggung jawab; Pemanfaat limbah B3 sebagai kegiatan utama wajib
memiliki izin pemanfaatan dari instansi yang berwenang memberikan
izin pemanfaatan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala instansi
yang bertanggung jawab.Pasal 43 PP 18/1999 Kegiatan pengumpulan,
pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 sebagai
kegiatan utama wajib dibuatkan analisis mengenai dampak lingkungan
hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.Permen LH No. 11/2006 ttgJenisRencanaUsaha dan atauKegiatan
yangWajib dilengkapi dengan AMDAL : Wajib AMDAL untuk pengelolaan
limbah B3 sebagai kegiatan utama kecuali kegiatan skala kecil spt
pengumpul minyak pelumas bekas, slop oil, timah dan flux solder,
aki bekas, solvent bekas, limbah kaca terkontaminasi limbah B3
(cukup UKL & UPL) Pengelolaan limbah B3 bukan sebagai kegiatan
utama, AMDAL atau UKL & UPL-nya sudah terintegrasi dalam
kegiatan utama dengan ketentuan bahwa dalam dokumen AMDAL atau UKL
& UPL sudah mencantumkan kegiatan pengelolaan Limbah B3Pasal 45
PP 18/1999 Kegiatan baru yang menghasilkan limbah B3 yang melakukan
pengolahan dan pemanfaatan limbah yang lokasinya sama dengan
kegiatan utama, maka AMDAL untuk kegiatan pengolahan limbah B3
dibuat secara terintegrasi dengan AMDAL kegiatan utama. Apabila
pengolahan limbah B3 dilakukan penghasil dan pemanfaat di lokasi
kegiatan utamanya, maka hanya RKL-RPL yang telah disetujui yang
diajukan kepada instansi yang bertanggungjawab.Pasal 26 PP 27/1999
tentang AMDAL Keputusan kelayakan LH suatu usaha dan/atau kegiatan
menjadi batal atas kekuatan PP ini apabila pemrakarsa mengubah
desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku
dan/atau bahan penolong. Apabila pemrakarsa hendak melaksanakan
usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka
pemrakarsa wajib membuat analisis mengenai dampak LH baru sesuai
dengan ketentuan PP ini.Permen LH No. 12/2007 Dokumen Pengelolaan
dan Pemantauan Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/ atau Kegiatan yang
tidak Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup. KRITERIA suatu usaha
dan/atau kegiatan WAJIB DPPL : Telah melakukan kegiatan fisik
baiktahap konstruksisampai dengantahap operasionalsebelum 25
September 2007 Tidak memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup
yang telah disahkan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL, SEMDAL, DPL) Telah
memiliki izin usaha dan/atau izin kegiatan yang dikeluarkan oleh
instansi yang berwenang Sesuai dengan peruntukan TATA
RUANGKewenangan PenilaianDokumen Lingkungan Bidang Pengelolaan
Limbah B3 : AMDAL = Permen LH 05 Tahun 2008 Kegiatan pengolahan dan
penimbunan sebagai kegiatan utama = Komisi AMDAL Pusat Kegiatan
pengumpulan skala provinsi dan pemanfaatan limbah B3 sebagai
kegiatan utama = Komisi AMDAL Provinsi Kegiatan pengumpulan skala
kabupaten/ kota = Komisi AMDAL Kabupaten/ Kota UKL UPL = Kepmen LH
86 Tahun 2002 Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota DPPL =
Permen LH 12 Tahun 2007 Kementerian Lingkungan HidupPasal 1 Permen
LH No. 02/2008 Tentang Pemanfaatan Limbah B3 : Butir 6 : Reuse
adalah penggunaan kembali limbah B3 dengan tujuan yang sama tanpa
melalui proses tambahan secara kimia, fisika, biologi, dan/atau
secara thermal. Butir 7 : Recycle adalah mendaur ulang
komponen-komponen yang bermanfaat melalui proses tambahan secara
kimia, fisika, biologi, dan/atau secara thermal yang menghasilkan
produk yang sama ataupun produk yang berbeda. Butir 8 : Recovery
adalah perolehan kembali komponen-komponen yang bermanfaat dengan
proses kimia, fisika, biologi, dan/atau secara thermal.Pasal6
Permen LH No.18/2009 TentangTata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah
B3 : Usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan produk dan/atau
produk antara yang dihasilkan dari usaha dan/atau kegiatan
pemanfaatan limbah B3 tidak diwajibkan memiliki izin. Produk
dan/atau produk antara sebagaimana dimaksud di atas harus telah
melalui suatu proses produksi dan memenuhi Standar Nasional
Indonesia (SNI), standar internasional, atau standar lain yang
diakui oleh nasional atau internasional. Keterangan : Usaha
dan/atau kegiatan yang menggunakan produk dan/atau produk antara
yang dihasilkan dari usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan limbah B3
tetap diwajibkan memiliki izin apabila produk dan/atau produk
antara tersebut belum atau tidak memenuhi Standar Nasional
Indonesia (SNI), standar internasional, atau standar lain yang
diakui oleh nasional atau internasional.Pasal2 Permen LH No.18/2009
TentangTata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3 : Penghasil limbah
B3 tidak dapat melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3. Keterangan
: Ketentuan diatas dimaksudkan bagi pelaku pengelola limbah yang
hanya sebagai penghasil limbah B3 tetapi bagi Penghasil limbah B3
yang sekaligus sebagai pemanfaat dan/atau pengolah limbah B3 dapat
melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3.TUJUAN PERIZINAN PLB3
Sebagai alat kontrol dalam penaatan PLB3 Memastikan pengelolaan
limbah B3 memenuhi persyaratan administratif dan teknis sehingga
meminimisasi potensi bahaya ke lingkungan; Menjamin leveled playing
field; Memudahkan pengawasan.JENIS-JENIS PERIZINAN PLB3Pasal 40 PP
18/1999 : Izin : Penyimpanan Sementara; Pengumpulan; Pemanfaatan
bukan sebagai kegiatan utama; Pengolahan; Izin operasi alat
Pengolahan LB3 (incenerator, tank cleaning); Penimbunan.
Rekomendasi KNLH: Pengangkutan (izin dari Dephub); Pemanfaatan
sebagai kegiatan utama (izin dari instansi berwenang).Jenis-Jenis
Perizinan PLB3yang kewenangannya telah diserahkan ke daerah sesuai
PP38/2007 Izin Penyimpanan Sementara; Izin Pengumpulan skala
Provinsi dan Kabupaten/Kota (tidak termasuk izin pengumpulan minyak
pelumas bekas/ oli bekas); Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3
skala nasionalPenyimpanan vs Pengumpulan Limbah B3 Penyimpanan
sementara Limbah B3 : kegiatan menyimpan limbah B3 yg dihasilkan
intern oleh satu penghasil Pengumpulan Limbah B3: kegiatan
menyimpan limbah B3 yang dihasilkan oleh banyak sumber
penghasilPenyimpanan Limbah B3 DEFINISIPenyimpanan Limbah B3 adalah
kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau
pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun
limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara PRINSIP Mencegah
terlepasnya limbah B3 ke lingkungan sehingga potensi bahaya
terhadap manusia & lingkungan dapat dihindarkan TUJUANMenyimpan
sementara limbah sampai dengan tercapai kuantitas limbah yang
memadai sehingga efisien secara ekonomi untuk pengelolaan lebih
lanjutPengumpulan Limbah B3 DEFINISI Pengumpulan Limbah B3 adalah
kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan
maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat
dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 Pengumpulan Limbah B3
hanya diizinkan untuk Limbah B3 yg dapat dimanfaatkan dgn teknologi
yang tersediaFlow Chart Kewenangan Perizinan /Rekomendasi
Pengelolaan Limbah B3Gambar Kewenangan Penerbitan Izin /
Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 Dan Pendelegasian IzinGambar
Manajemen PerizinanPLB3PROSEDUR PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH
B3Persyaratan Pengajuan Izin Pengelolaan Limbah B3 Pemohon
merupakan badan usaha Pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi
formulir sesuai Permen LH No. 18/2009 tentang tata cara Perizinan
pengelolaan limbah B3.Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha
PLB3 sebagai kegiatan utama dan/atau mengelola limbah B3 yang bukan
dihasilkan dari kegiatan sendiri, maka diwajibkan : Dalam Akte
Notaris Pendirian Usaha harus menjelaskan uraian kegiatan
pengelolaan LB3; Memiliki asuransi pencemaran lingkungan hidup
sebagai akibat pengelolaan limbah B3 (Batas pertanggungan asuransi
paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Memiliki
laboratorium analisis atau alat analisa LB3 di lokasi kegiatan
(kecuali kegiatan pengangkutan limbah B3) Tenaga yang terdidik di
bidang analisa dan pengelolaan LB3. Dalam waktu 6 bulan, kegiatan
PLB3 sebagaimana tsb di atas yang telah memiliki izin wajib
menyesuaikan dengan ketentuan tsb di atas.
Prosedur Perizinan Pengelolaan LimbahB3Dokumen yang harus
dilengkapi pemohon: Dokumen Administrasi : Akte pendirian
perusahaan (harus telah mencakup bidang atau sub bidang kegiatan
PLB3 sesuai izin yang dimohonkan
(pengumpulan/pemanfaatan/pengolahan/penimbunan Limbah B3) Izin
lokasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) Izin Gangguan (HO) Dokumen Lingkungan Hidup (Amdal atau UKL
& UPL) (kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai izin yang
dimohonkan harus telah tercakup dalam dokumen lingkungan tersebut).
Foto copy Asuransi Pencemaran lingkungan hidup (Bagi pengangkut,
dan pemanfaat , pengolah & penimbun limbah B3 sebagai kegiatan
utama). Keterangan tentang Lokasi (Nama tempat/letak, luas, titik
koordinat) Dokumen Teknis Jenis-jenis limbah yang akan dikelola
Jumlah limbah B3 (untuk per jenis limbah) yang akan dikelola
Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola Desain
konstruksi tempat penyimpanan atau pengumpulan limbah B3
Flowsheetlengkap proses pengelolaan limbah B3 Uraian jenis dan
spesifikasi teknis pengolahan dan peralatan yang digunakan
Perlengkapan sistem tanggap darurat Tata letak saluran drainase
untuk pengumpulan limbah B3 fasa cairUraian Persyaratan dokumen
teknis yg harus dilengkapi pemohon:NoJenis Perizinan
PLB3Persyaratan Dokumen Teknis
1Penyimpanan SementaraUraian tentang cara penanganan limbah
B3
Uraian tentang tempat penyimpanan limbah B3 dan bangunan (sesuai
Kepdal No: 01/BAPEDAL/09/1995)
Uraian input dan output limbah B3 (Neraca LB3)
Desain konstruksi tempat penyimpanan LB3
Uraian tentang pengelolaan limbah B3 paska penyimpanan
sementara
2PengumpulanUraian ttg proses pengumpulan & perpindahan
LB3
Uraian ttg lokasi dan konstruksi tempat penyimpanan sementara
limbah B3 (sesuai Kepdal No: 01/1995)
Uraian input & output limbah B3 (Neraca LB3)
Desain konstruksi tempat pengumpulan LB3
Uraian tentang pengelolaan limbah paska pengumpulan
3PengangkutanSpesifikasi alat angkut
Jenis, jumlah dan karakteristik limbah yang diangkut
Uraian tentang asal limbah yang diangkut
Rute pengangkutan
Perlengkapan sistem tanggap darurat
Surat kepemilikan alat angkut
4PemanfaatanSpesifikasi pengelolaan dan peralatan yang
digunakan
Jenis, jumlah & karakteristik limbah yang akan
dimanfaatkan
Data kimia dan fisika limbah yang akan dimanfaatkan
Uraian input dan output limbah B3 (Neraca LB3)
Asal/sumber limbah yang akan dimanfaatkan
Perlakuan limbah B3 sebelum dimanfaatkan
Komposisi limbah yang akan dimanfaatkan
Uraian Proses kegaiatan pemanfaatan LB3
Hasil pemanfaatan limbah
5PengolahanSpesifikasi pengolahan dan peralatan yang
digunakan
Jenis, jumlah dan karakteristik limbah yang akan diolah
Uraian tentang asal limbah yang akan diolah
Data fisika dan kimia limbah yang akan diolah
Uraian input dan output limbah B3 (Neraca LB3)
Uraian tentang pengelolaan limbah paska pengolahan
6PenimbunanSpesifikasi dan konstruksi tempat penimbunan
Jenis, jumlah dan karakteristik limbah yang akan ditimbun
Data komposisi kimia dan fisika limbah
Uraian input dan output limbah B3 (Neraca LB3)
Asal/sumber limbah yang akan ditimbun
Perlakuan limbah B3 sebelum ditimbun
Uraian tentang kondisi geologi, hidrologi tempat penimbunan
Uraian ttg material yg digunakan sebagai alas lapisan kedap
Uraian tentang instalasi pendeteksian kebocoran
Uraian tentang mekanisme penutupan tempat penimbunan
Formulir Permohonan Perizinan Pengelolaan LimbahB3(Lampiran
Permen LH 18/2009) Lampiran I. Formulir Permohonan Rekomendasi
Pengangkutan Limbah B3 Lampiran II. Formulir Permohonan Izin
Pengelolaan Limbah B3 Lampiran III. Persyaratan Minimal Permohonan
Izin Lampiran IV. Formulir Permohonan Uji Coba Pengelolaan Limbah
B3 Lampiran V. Formulir Permohonan Perpanjangan Izin Pengelolaan
Limbah B3PENJELASAN LAMPIRAN PERMEN LHNo.30/2009TERKAIT DENGAN
PERMOHONAN PERIZINAN PENYIMPANAN DAN PENGUMPULAN LIMBAH B3 Lampiran
I. Formulir Permohonan Izin Penyimpanan dan/atau Pengumpulan Limbah
B3 Lampiran II. Persyaratan Administrasi dan Teknis Izin
Pengumpulan dan atau penyimpanan Limbah B3 Lampiran III. Acuan
Kerja Laporan Verifikasi Perizinan Penyimpanan dan/atau Pengumpulan
Limbah B3 Lampiran IV. Neraca Limbah B3 Lampiran V. Formulir
Permohonan Perpanjangan Izin Penyimpanan dan/atau Pengumpulan
Limbah B3 Lampiran VI. Format Rekomendasi izin Pengumpulan Limbah
B3 Skala NasionalPelaporan Pengelolaan Limbah B3Dalam ketentuan
pengelolaan limbah B3 terdapat ketentuan untuk menyampaikan
pelaporan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan limbah
B3 yaitu: Menyampaikan dokumen limbah B3 (manifest) sesuai dengan
format terlampir selambat-lambatnya 30 hari, terhitung sejak limbah
dikirim; Pelaporan rutin triwulan/tiga bulanan sesuai dengan jenis
kegiatannya dengan mengacu pada format terlampirManifest Manifest
merupakan dokumen yang menunjukkan perjalanan limbah B3 sejak
dihasilkan sampai dimanfaatkan/diolah/ditimbun. Dokumen limbah B3
bertujuan untuk mengetahui mata rantai perpindahan dan penyebaran
limbah B3, dan legalitas kegiatan pengelolaan limbah B3. Dokumen
limbah B3 terdiri dari 7 (tujuh) rangkap apabila pengangkutan hanya
satu kali dan terdiri dari 11 (sebelas) rangkap bila pengangkutan
lebih dari satu kali.Mekanisme Perjalanan Dan Aliran Dokumen Limbah
B3
Contoh lembar manifest