Regulasi Mutu Pelayanan Kesehatan: Apakah diperlukan …hpm.fk.ugm.ac.id/wp/wp-content/uploads/2017_Mutu_Sesi_21_AU_Pr… · Pedoman dan indikator capian Mutu ... -Kebijakan peningkatan

RegulasiRegulasi MutuMutu PelayananPelayanan KesehatanKesehatan::ApakahApakah diperlukandiperlukan badanbadan independenindependen??

Adi Utarini ([email protected])Kuliah HPM-Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan

Banyak perkembangan regulasi diIndonesia, tetapi...

“Implementasi regulasi menjadikelemahan utama”

“Implementasi regulasi menjadikelemahan utama”

Diskusi:Mengapa regulasi kesehatansangat kompleks?

Kompleksnya Regulasi Kesehatan

Sulit meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Spektrum pelayanan kesehatan luas Jumlah dan jenis pelayanan tidak seimbang dengan

SDM regulator Pembagian peran tidak jelas Kapasitas meregulasi rendah

Sulit meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Spektrum pelayanan kesehatan luas Jumlah dan jenis pelayanan tidak seimbang dengan

SDM regulator Pembagian peran tidak jelas Kapasitas meregulasi rendah

#1. Meningkatkan mutu pelayanankesehatan itu sulit (Marc Roberts)

Proses produksi tidak terstandarisasi

Ilmu Kedokteran itu seni

Psikologinya dokter

Dokter sebagai manajer

5

Proses produksi tidak terstandarisasi

Ilmu Kedokteran itu seni

Psikologinya dokter

Dokter sebagai manajer

#2. Spektrum pelayananluas

Self-treatment Prof. Heteredoxsystem,e.g. chiro

Professionalbiomedicine

Self-treatment

Parallel system, e.g.acupuncture

Prof. Heteredoxsystem,e.g. chiro

Folk healingsystem

Professionalbiomedicine

Medicalservice

Medical personnel Non-medicalpersonnel

Health centre,clinics, lab

Herbal treatment

Quack, TBA,traditionalclinics (eye,cosmetics, bone)

HealerNon-medicalservice

Herbal treatment Healer

Medicalservice

Medical facilities Non-medical facilities

Health centre,clinics, lab,Private practice


Hairdresser, Fitness,Hotel

Non-medicalservice


#3. Banyaknya jumlah dan jenis sarana

District healthoffice

Local govQuality

regulation

Hospital Primarycare

Clinics Private practices Lungclinics

Laboratory

Private PublicTraditionalpractices

Pharmacy, drugstore,herbal store

#4. Peran pemerintah tidak jelas

Regulator• Role: Regulating• Objective: Implement regulation in

an objective way using standards• Unit analysis: all types of health care

services• Consequences: Conduct quality

monitoring and report the results tothe gov.

• Requirements: Standarddevelopment and training of surveyors

Provider• Role: Managing public providers• Objective: Efficiency and survival of

public providers• Unit analysis: Public providers,

especially primary care and hospitals• Consequences: Compete with

private providers

• Requirement: Good managementpractices

• Role: Regulating• Objective: Implement regulation in

an objective way using standards• Unit analysis: all types of health care

services• Consequences: Conduct quality

monitoring and report the results tothe gov.

• Requirements: Standarddevelopment and training of surveyors

• Role: Managing public providers• Objective: Efficiency and survival of

public providers• Unit analysis: Public providers,

especially primary care and hospitals• Consequences: Compete with

private providers

• Requirement: Good managementpractices

. Peran pemerintah tidak jelas

Regulator• Peran: Meregulasi• Tujuan: Melaksanakan regulasi

secara objektif berbasis standar• Unit analisis: seluruh jenis

pelayanan kesehatan• Konsekuensi: Melakukan

monitoring mutu dan melaporkanhasilnya ke pemerintah

• Persyaratan: Memahamipengembangan standar danmengikuti pelatihan regulator

Penyedia pelayanan• Peran: Mengelola pelayanan

kesehatan publik• Tujuan: Efisiensi dan kelangsungan

hidup fasilitas pelayanan publik• Unit analisis: Faskes pemerintah,

terutama Puskesmas dan RS• Konsekuensi: Bersaing dengan

swasta• Persyaratan: Praktek manajemen

yang baik

• Peran: Meregulasi• Tujuan: Melaksanakan regulasi

secara objektif berbasis standar• Unit analisis: seluruh jenis

pelayanan kesehatan• Konsekuensi: Melakukan

monitoring mutu dan melaporkanhasilnya ke pemerintah

• Persyaratan: Memahamipengembangan standar danmengikuti pelatihan regulator

• Peran: Mengelola pelayanankesehatan publik

• Tujuan: Efisiensi dan kelangsunganhidup fasilitas pelayanan publik

• Unit analisis: Faskes pemerintah,terutama Puskesmas dan RS

• Konsekuensi: Bersaing denganswasta

• Persyaratan: Praktek manajemenyang baik

Kapasitas meregulasi rendah

BADAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Badan Mutu Pelayanan Kesehatan (Badan Mutu)Kompleks Kesehatan no 4, Jl. Kyai Mojo, Pingit, Yogyakarta, 55223.

telp : 0274-7499584 / 552792website : www.badanmutu.or.idemail : [email protected]

Outline Latar Belakang Sejarah Pendirian Visi Misi, Kebijakan Mutu, Corporate Branding Struktur Organisasi Ketugasan BMPK Sesuai SK Gub 116/2004 Layanan BMPK Potret dan Cuplikan Hasil Evaluasi Mutu Pengalaman BMPK : Kinerja tahunan dan IKM Tantangan dan Upaya

Latar Belakang Sejarah Pendirian Visi Misi, Kebijakan Mutu, Corporate Branding Struktur Organisasi Ketugasan BMPK Sesuai SK Gub 116/2004 Layanan BMPK Potret dan Cuplikan Hasil Evaluasi Mutu Pengalaman BMPK : Kinerja tahunan dan IKM Tantangan dan Upaya

Latar BelakangPotret di Level NasionalDi Indonesia, perhatian terhadap mutu :1. Input SDM >> Persebaran,jumlah, jenis

SDMK.2. Akses terhadap pelayananNamun, permasalahan mengenai kualitas

pelayanan belum ditangani secarakomprehensif.

Potret di Level NasionalDi Indonesia, perhatian terhadap mutu :1. Input SDM >> Persebaran,jumlah, jenis

SDMK.2. Akses terhadap pelayananNamun, permasalahan mengenai kualitas

pelayanan belum ditangani secarakomprehensif.

Permasalahan yang saat ini dihadapi di levelnasional :

1. Belum ada penetapan kerangka kerjamutu nasional yang mengatur tentangkualitas dan keamanan.

2. Apresiasi terhadap kepatuhan dankelalaian belum dilakukan seimbang.

Terakreditasi Paripurna Vs Tidakterakreditasi

Permasalahan yang saat ini dihadapi di levelnasional :

1. Belum ada penetapan kerangka kerjamutu nasional yang mengatur tentangkualitas dan keamanan.

2. Apresiasi terhadap kepatuhan dankelalaian belum dilakukan seimbang.

Terakreditasi Paripurna Vs Tidakterakreditasi

3. Kebingungan pembagian peran danfungsi regulator (Dinas Kesehatan),BPRS,KARS

akreditasi, pengawasan, inspeksi4.Belum ada audit mutu program Dinas

Kesehatan >> kesesuaiannya terhadapkebutuhan mutu dan keamanan pelayanan

3. Kebingungan pembagian peran danfungsi regulator (Dinas Kesehatan),BPRS,KARS

akreditasi, pengawasan, inspeksi4.Belum ada audit mutu program Dinas

Kesehatan >> kesesuaiannya terhadapkebutuhan mutu dan keamanan pelayanan

Sejarah PendirianDinas Kesehatan

DIYDinas Kesehatan

DIY

Pakar Bidang PelayananKesehatan


Lembaga AsuransiKesehatan


Institusi PendidikanInstitusi Pendidikan

Dinas KesehatanKabupaten/KotaDinas KesehatanKabupaten/Kota

Masyarakat KesehatanMasyarakat Kesehatan





BADAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN(Quality of Health Services Board)


BADAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN(Quality of Health Services Board)


Legal:Surat Keputusan Gubernur No. 116 Agustus Tahun 2004

Harapan terhadap keberadaanBadan Mutu

• Menjadi Mitra Regulator dalamimplementasi Regulasi >> Inspeksi danPengawasan

• Menjadi Mitra pemangku kepentinganLembaga Asuransi, Organisasi Profesi,Institusi Pendidikan dalam hal upayapenerapan Mutu Pelayanan.

• Memiliki quality framework dalampelayanan kesehatan di wilayah JogjaIstimewa

• Menjadi Mitra Regulator dalamimplementasi Regulasi >> Inspeksi danPengawasan

• Menjadi Mitra pemangku kepentinganLembaga Asuransi, Organisasi Profesi,Institusi Pendidikan dalam hal upayapenerapan Mutu Pelayanan.

• Memiliki quality framework dalampelayanan kesehatan di wilayah JogjaIstimewa

VISI - MISIVISIVISI

MENJADI LEMBAGA TERDEPAN DALAMIMPLEMENTASI REGULASI PELAYANAN KESEHATANYANG BERFOKUS PADA MUTU PELAYANANKESEHATAN

MISIMISI•Melaksanakan evaluasi mutu Faskes berbasisregulasi dan evidence based practice.•Membangun keselamatan pasien dan petugas•Mengelola organisasi secara independen, akuntabeldan berorientasi pada standar dan pedoman kerja.•Menerapkan strategi pembelajaran berkelanjutan

Kebijakan Mutu – Corporate BrandingKebijakan MutuKebijakan Mutu

•Prinsip mutu wajib dipahami dan dilaksanakan•Kebutuhan pelanggan diidentifikasi dan ditindaklanjuti•Profesionalisme dan independensi•Upaya perbaikan yang terus menerus

1. Evidence Based Practise2. Taat dan Patuh Regulasi3. Kinerja terukur4. SDM Kapabel, kompeten dan berintegritas

1. Evidence Based Practise2. Taat dan Patuh Regulasi3. Kinerja terukur4. SDM Kapabel, kompeten dan berintegritas

Corporate BrandingCorporate Branding

Struktur Organisasi• ..\..\BMPK - BETHA\STRUKTUR

ORGANISASI.docx

Tugas – Tugas

Rekomendasi syarat perizinandan kelayakan FaskesRekomendasi syarat perizinandan kelayakan Faskes

Memberikan informasipengembangan mutu pelayanankesehatan


Mengkaji keluhan penggunaMengkaji keluhan pengguna

Membuat Laporan Kinerja kepadaGubernurMembuat Laporan Kinerja kepadaGubernur



Melakukan pembinaan danpengawasan mutu Faskes danNakes

Melakukan pembinaan danpengawasan mutu Faskes danNakes

Mengembangkan surveilans mutudan kaji banding FaskesMengembangkan surveilans mutudan kaji banding Faskes

Membuat Laporan Kinerja kepadaGubernurMembuat Laporan Kinerja kepadaGubernur

Layanan BMPK

Evaluasi MutuFaskes untuk

perizinanBimbinganPersiapanAkreditasi

FKTP

Penelitianberbasis survey

KajianKebutuhanFaskes dan

Kelayakannya

Monitoring danEvaluasi Mutu Pelatihan dan

Bimtek SDMK

Layanan Harian di BMPK

Konsultasi Mutu RS untuk perizinanKonsultasi Mutu RS untuk perizinan

Konsultasi Penyusunan dokumen danpersiapan Akreditasi PuskesmasKonsultasi Penyusunan dokumen danpersiapan Akreditasi PuskesmasKonsultasi Penyusunan dokumen danpersiapan Akreditasi PuskesmasKonsultasi Penyusunan dokumen danpersiapan Akreditasi Puskesmas

Senin s.d Kamis jam 08.00 – 15. 00( tidak dipungut biaya)

Senin s.d Kamis jam 08.00 – 15. 00( tidak dipungut biaya)

Pengelolaan Organisasi akuntabel

SERTIFIKASIMANAJEMEN MUTU

SERTIFIKASIMANAJEMEN MUTU

• Telah tersertifikasi ISO 9001 :2000sejak tahun 2007 dan telahpenyesuaian ke ISO 9001:2015

• Telah tersertifikasi ISO 9001 :2000sejak tahun 2007 dan telahpenyesuaian ke ISO 9001:2015

Upaya yang dilakukan BMPKdalam hal mengawal Mutudan Keamanan Pelayanan

Upaya yang dilakukan BMPKdalam hal mengawal Mutudan Keamanan Pelayanan

Penyusunan Quality FrameworkTahun 2007, BMPK ( Dewan Kurator dan

Pengelola ) menyusun Quality Frameworkuntuk Pelayanan Kesehatan di DIY

Tahun 2008, Quality Framework ditetapkansebagai Kerangka kerja Mutu di DIYmelalui SK Kepala Dinas Kesehatan DIY

Tahun 2007, BMPK ( Dewan Kurator danPengelola ) menyusun Quality Frameworkuntuk Pelayanan Kesehatan di DIY

Tahun 2008, Quality Framework ditetapkansebagai Kerangka kerja Mutu di DIYmelalui SK Kepala Dinas Kesehatan DIY

Strategi perbaikan mutu dan regulasi Perubahan yang dapat dilakukan

MODEL QUALITY FRAME WORKPROPINSI DIY

1. Penyusunan rencana pengembangan sumber dayamanusia kesehatan untuk memenuhi persyaratankompetensi dan registrasi

2. Penyusunan standar dan prosedur pelaksanaan regulasibaik melalui perijinan, sertifikasi dan akreditasi

3. Pelaksanaan uji kompetensi dikaitkan dengankewenangan propinsi untuk mengeluarkan suratpenugasan bagi tenaga kesehatan dan rekomendasi olehorganisasi profesi

4. Pelaksanaan peran Dinas Kesehatan sebagai penetapkebijakan regulasi dengan implementasi regulasi olehDinas kesehatan ataupun bekerja sama dengan badanindependen (Badan Mutu Pelayanan Kesehatan)

1. Pelayanan kesehatan harus dapat menjamin keselamatanpasien melalui diterapkannya manajemen risiko

2. Regulasi pelayanan kesehatan diterapkan secarakonsisten untuk sarana pelayanan kesehatan pemerintahmaupun swasta dengan standar yang baku

3. Kinerja pelayanan kesehatan dimonitor dan dievaluasisecara berkesinambungan melalui indikator-indikatoryang disepakati bersama

4. Pelaksanaan regulasi dimonitor dan dievaluasi secaraperiodik

5. Komitmen seluruh jajaran kesehatan untukmelaksanakan kerangka kerja mutu dan regulasi yangdievaluasi secara periodik

Indikator perbaikan yang dapatdigunakan untuk mengukur perubahan

Kondisi yang ingin dicapai

1. Penyusunan rencana pengembangan sumber dayamanusia kesehatan untuk memenuhi persyaratankompetensi dan registrasi

2. Penyusunan standar dan prosedur pelaksanaan regulasibaik melalui perijinan, sertifikasi dan akreditasi

3. Pelaksanaan uji kompetensi dikaitkan dengankewenangan propinsi untuk mengeluarkan suratpenugasan bagi tenaga kesehatan dan rekomendasi olehorganisasi profesi

4. Pelaksanaan peran Dinas Kesehatan sebagai penetapkebijakan regulasi dengan implementasi regulasi olehDinas kesehatan ataupun bekerja sama dengan badanindependen (Badan Mutu Pelayanan Kesehatan)

1. Pelayanan kesehatan harus dapat menjamin keselamatanpasien melalui diterapkannya manajemen risiko

2. Regulasi pelayanan kesehatan diterapkan secarakonsisten untuk sarana pelayanan kesehatan pemerintahmaupun swasta dengan standar yang baku

3. Kinerja pelayanan kesehatan dimonitor dan dievaluasisecara berkesinambungan melalui indikator-indikatoryang disepakati bersama

4. Pelaksanaan regulasi dimonitor dan dievaluasi secaraperiodik

5. Komitmen seluruh jajaran kesehatan untukmelaksanakan kerangka kerja mutu dan regulasi yangdievaluasi secara periodik

1. Semua sarana kesehatan mempunyai ijin pada akhirtahun 2010

2. Semua sarana kesehatan menerapkan sistem manajemenmutu pada akhir tahun 2010

3. 80% sarana kesehatan mempunyai tenaga klinis sesuaistandar yang dipersyaratkan pada akhir tahun 2010

4. 80% sarana kesehatan mempunyai tenaga klinis yangteregistrasi pada akhir tahun 2010

1. Pelaksanaan akreditasi bagi sarana pelayanan kesehatanrumah sakit maupun pelayanan medik dasar

2. % tenaga kesehatan yang mempunyai sertifikatkompetensi

3. % tenaga kesehatan yang mempunyai ijin praktek

4. % sarana kesehatan yang berijin

5. % sarana kesehatan yang mempunyai sistem manajemenmutu

6. % sarana kesehatan yang terakreditasi

Dimensi Mutu Prioritas Upaya Pemantauan Scope Pengukuran Indikator Keberhasilan OrganisasiPelaksana

Aksesibilitas Perijinan,Akreditasi,Sertifikasi

Jarak,biaya,Coverage insurance

% sarana kesehatan yangterakreditasi% sarana kesehatan yangberijin

Badan Mutu,Lembagaeksternal lain

Akuntabilitas Akreditasi,Sertifikasi

Waktu tunggu, jampelayanan,KetepatanPelayanan

% sarana kesehatan yangterakreditasi

Lembagaeksternal lain

Keselamatan Perijinan Patient Safety% tenaga kesehatan yangMempunyai ijin praktek% sarana kesehatan yang berijin

Badan Mutu% tenaga kesehatan yangMempunyai ijin praktek% sarana kesehatan yang berijin

Kompetensi Perijinan Sesuai profesiMasing-masing

% tenaga kesehatan yangMempunyai ijin praktek

Badan MutudanOrganisasiprofesi

Kenyamanan Perijinan Fisik dan privasi % sarana kesehatan yang berijin Badan Mutu

Efektivitas Akreditasi,Sertifikasi

Pengobatan,Programpencegahan



Hubunganinterpersonal danrespect-caring

Akreditasi,Sertifikasi

KomunikasiproviderPasien



Pengorganisasian mutu di Sektor kesehatanBentuk

pengorganisasianmutu

Jenis Organisasi Tupoksi Kualifikasi Hasil Kegiatan

Seksi/Unit Dinas KesehatanProvinsi,Kabupaten-Kota

1. Perencanaasistemmutu

2. MenyusunRencana tindaklanjut

3. MenyusunKebijakanPeningkatan mutu

4. MenyusuPedoman danindikator capianMutu

Pernah mengikutipelatihan mutu

- Sistem KesehatanProvinsi, Daerah

- Kebijakanpeningkatan mutu

- Pedoman perijinan

- Indikator kinerja

1. Perencanaasistemmutu

2. MenyusunRencana tindaklanjut

3. MenyusunKebijakanPeningkatan mutu

4. MenyusuPedoman danindikator capianMutu

Tim atau KelompokJaminan Mutu atauPokja

BP4, RB-BP, LabPuskesmas,Praktek kelompok/klinik

- Menyusundokumen mutu

- Monitoringevaluasi sistemmutu

- Bertanggungjawab terhadapsistem manajemenmutu

- Prosedur kerja- Standar pelayanan

minimal- Hasil monitoring

dan rencana tindaklanjut

- Instrumenpemantauan mutuKomite Lembaga mutu

ekterna (BadanMutu)l, Rumahsakit & RSK

Person in charge(contact person)

Apotek, praktekberkelompok,praktek mandiri

- Bertanggung jawabterhadap sistemmanajemen mutu

- Prosedur kerja

Garis besar program perbaikan mutuyang akan dilaksanakan

UpayaPelayanan

RS &RSK

BP4 Puskesmas BP/RB Praktekkelompok/

Klinik

Praktekmandiri

Apotek Lab UpayaPemantauan

(Regulasi)

LembagaPelaksana

LembagaPenanggung

jawab

Lisensi Wajib untuk semua jenis sarana Kegiatanpendataanwilayah

BadanMutu

DinasKesehatanProvinsi/Kabupaten-KotaAkreditasi √ √ Tidak wajib √

-BadanMutu/Eksternallain

Sertifikasi Tidak wajib - Eksternal

Peraturaninternalorganisasi √ √

Tidak wajibLisensi Awal Badan

Mutu

Prosedur kerja √ √ √ √ √ √ √ √

Instruksi kerja √ √ √ √ √ √ √ √

SP Minimal √ √ √ √ √ √ √ √ Lisensi ulang/Perpanjangan

Pola tarif √ √ √ √ √ √ √ √Lisensi Awal

BadanMutu

Std kompetensiSDM √ √ √ √ √ √ √ √

PengukuranefektivitasPelayanan

√ √ √ √ √ √ √ √ Lisensi ulang/Perpanjangan;Akreditasi;Sertifikasi

BadanMutu/Eksternallain

Monitoringpelayanan √ √ √ √ √ √ √ √

EvaluasiUpaya perbaikan √ √ √ √ √ √ √ √

Lisensi ulang/Perpanjangan;Akreditasi;Sertifikasi

SK Kepala Dinas Kesehatan DIY tentangPembentukan Tim Evaluasi Mutu RS

SK Kepala Dinas Kesehatan DIY tentangPembentukan Tim Evaluasi Mutu RS

Gambaran Kegiatan Evaluasi Mutu

1. Evaluasi Mutu RS untuk perizinan1. Evaluasi Mutu RS untuk perizinan

KunjunganLokasi

ClosingMeeting :Paparan

Temuan danKonfirmasi

PenyusunanLaporan

SK Kepala Dinas Kesehatan tentangPembentukan Tim Evaluasi Mutu

Evaluasi Mutu RS

Proses Wawancara, Cek dokumen,Observasi

Proses Wawancara, Cek dokumen,Observasi

KunjunganLapangan

Evaluasi Mutu RSPaparan Hasil Survey di depan Tim

Manajemen RSPaparan Hasil Survey di depan Tim

Manajemen RSClosingMeeting

Evaluasi Mutu RS

Penyusunan Laporan berisi Resume, Temuan Lapangandan Rekomendasi

Penyusunan Laporan berisi Resume, Temuan Lapangandan Rekomendasi

LaporanuntukDKP, DKK,KP2T

Evaluasi Proses :MONEV TimBMPK denganTim DKP danDKK

Evaluasi Proses :MONEV TimBMPK denganTim DKP danDKK

LaporanuntukDKP, DKK,KP2T

HASIL REKAP EVALUASI MUTU RSTAHUN 2011-2012

90%10%

0%

90%10%

0%

10%90%

0%

40%10%

50%

50%50%

0%

0% 50% 100%

Organisasi

Pola Tarif

Ketenagaan

PeningkatanMutu

Hak Pasien danFungsi Sosial

Kurang

Sedang

Bagus

ASPEK ADMINISTRASI DAN MANAJEMENRUMAH SAKIT 2011-2012

90%10%

0%

90%10%

0%

10%90%

0%

40%10%

50%

50%50%

0%

0% 50% 100%

Organisasi

Pola Tarif

Ketenagaan

PeningkatanMutu

Hak Pasien danFungsi Sosial

Kurang

Sedang

Bagus

ASPEK ADMINISTRASI DAN MANAJEMENRUMAH SAKIT 2011-2012


30%50%

20%

70%20%

10%

10%30%

60%

70%0%

30%

50%0%

50%

0% 20% 40% 60% 80%

Sirkulasi

Rasio TT

Handrail dan belruangan

Pertemuandinding conus

Batas tegasantar ruang

Kurang

Sedang

Bagus

ASPEK FISIK BANGUNANRUMAH SAKIT 2011-2012

30%50%

20%

70%20%

10%

10%30%

60%

70%0%

30%

50%0%

50%

0% 20% 40% 60% 80%

Sirkulasi

Rasio TT

Handrail dan belruangan

Pertemuandinding conus

Batas tegasantar ruang

Kurang

Sedang

Bagus

ASPEK FISIK BANGUNANRUMAH SAKIT 2011-2012

HASIL REKAP S EVALUASI MUTURS TAHUN 2011-2012

100%

0%

0%

50%

40%

10%

60%

10%

30%

0% 50% 100%

Ketersediantenaga

Ketersedian SOP

Evaluasi alat

Kurang

Sedang

Bagus

ASPEK PELAYANAN DAN PERALATANRUMAH SAKIT 2011-2012

100%

0%

0%

50%

40%

10%

60%

10%

30%

0% 50% 100%

Ketersediantenaga

Ketersedian SOP

Evaluasi alat

Kurang

Sedang

Bagus

ASPEK PELAYANAN DAN PERALATANRUMAH SAKIT 2011-2012


40%60%

0%

80%20%

0%

80%0%

20%

70%0%

30%

0% 20% 40% 60% 80%

Sanitasi fisikbangunan

Penanganansampah

Air bersih

Penangananlimbah cair

Kurang

Sedang

Bagus

ASPEK SANITASI LINGKUNGANRUMAH SAKIT 2011-2012

40%60%

0%

80%20%

0%

80%0%

20%

70%0%

30%

0% 20% 40% 60% 80%

Sanitasi fisikbangunan

Penanganansampah

Air bersih

Penangananlimbah cair

Kurang

Sedang

Bagus

ASPEK SANITASI LINGKUNGANRUMAH SAKIT 2011-2012

Seluruh Puskesmas se DIY ( n=121)Seluruh Puskesmas se DIY ( n=121)

Hasil Evaluasi Mutu Puskesmas Tahun 2016

Kesesuaian dengan PMK 75/2014Kesesuaian dengan PMK 75/2014

Hasil Evaluasi Mutu Puskesmas

Persyaratan Lokasi PUSKESMAS

3,7%2,0%

7,4%

4,0%95,0%

100,0%

105,0%Lokasi Pendirian PUSKESMAS di DIY

96,3% 98,0% 92,6% 96,0% 86,1%

13,9%

75,0%

80,0%

85,0%

90,0%

YG SL BT KP GK

PUSKESMAS Berada diLokasi BerbahayaPUSKESMAS Tidak Beradadi Lokasi Berbahaya

Persyaratan Desain Bangunan

Belum melakukanpemisahan ruang karenaketerbatasan ruang

pemeriksaan pasien TBdilakukan di poli umumdengan pengaturan jamatau hari kunjunganmisalnya khusus hariSabtu dan denganperjanjian

pengambilan sputum dirumah pasien, masihmenyatu di ruang sampellaboratorium, ruangpenunjang seperti garasidan dilakukan di toilet

Pemisahan Zona Infeksius & NonInfeksius PUSKESMAS

Sudah dilakukanpemisahan zonainfeksius dan noninfeksius

Belum melakukanpemisahan ruang karenaketerbatasan ruang

pemeriksaan pasien TBdilakukan di poli umumdengan pengaturan jamatau hari kunjunganmisalnya khusus hariSabtu dan denganperjanjian

pengambilan sputum dirumah pasien, masihmenyatu di ruang sampellaboratorium, ruangpenunjang seperti garasidan dilakukan di toilet

46,9%

53,1%

Sudah dilakukanpemisahan zonainfeksius dan noninfeksius

Belum dilakukanpemisahan zonainfeksius dan noninfeksius

Persyaratan Bangunan & MaterialStandar Minimal Toilet

26,3% belum tercapaikarena : tidak memiliki ruang

gerak yang cukup belum menyediakan

minimal 1 KM / WCdiffabel

toilet belum dilengkapidengan peganganrambat ( handrail )

bila terjadi kondisidarurat kunci belum bisadibuka dari luar.

Pemenuhan Standar MinimalToilet

Toilet diPUSKESMAS sudahmemenuhi standarminimal

26,3% belum tercapaikarena : tidak memiliki ruang

gerak yang cukup belum menyediakan

minimal 1 KM / WCdiffabel

toilet belum dilengkapidengan peganganrambat ( handrail )

bila terjadi kondisidarurat kunci belum bisadibuka dari luar.

73,7%

26,3%

Toilet diPUSKESMAS sudahmemenuhi standarminimal

Toilet diPUSKESMAS belummemenuhi standarminimal

Persyaratan Bangunan & MaterialStandar Aksesbilitas Diffabel - Lansia

31,3% belum memenuhistandar minimal akses masuk ke pintu

utama belum disediakanram untuk kursi roda

akses masuk belum reltangan (handrail).

Pemenuhan Standar AksesbilitasDiffabel dan Lansia

AksesbilitasPenyandangDisabilitas danLansia sudah sesuaistandar minimal

31,3% belum memenuhistandar minimal akses masuk ke pintu

utama belum disediakanram untuk kursi roda

akses masuk belum reltangan (handrail).

64,4%

35,6%

AksesbilitasPenyandangDisabilitas danLansia sudah sesuaistandar minimal

AksesbilitasPenyandangDisabilitas danLansia belum sesuaistandar minimal

Seluruh Klinik di Kota Yogyakarta ( n=65)Seluruh Klinik di Kota Yogyakarta ( n=65)

Hasil Evaluasi Mutu Klinik Tahun 2014

Kesesuaian dengan PMK 9/2014Kesesuaian dengan PMK 9/2014

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

Berizin Proses Tdk Berizin

89%

5% 6%

Izin Operasional

Hasil Evaluasi Mutu Klinik

58%

48%

75%

49%

12%

100%

100%

51%

Daftar Dokter Praktik

Daftar Dokter Jaga

Informasi Jam Buka Klinik

Sistem Gas Medis

Pertemuan dinding Conus

Ventilasi

Pencahayaan

Dapur

Bangunan

92%

100%

100%

89%

83%

14%

15%

91%

98%

65%

58%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Bangunan pisah dgn rmh tinggal

Pendaftaran

Pemeriksaan/konsultasi

Administrasi

Obat/Bahan habis pakai

Laboratorium

Laktasi

Tindakan

Toilet

Papan nama sesuai ketentuan

Daftar Dokter Praktik

Penerapan Keamanan danKeselamatan

48%

40%

100%

85%

Jas Pelindung

Alas Kaki dengan penutup

Wastafel/hand sanitizer

Pengelolaan obat

Keamanan dan Keselamatan

86%

95%

74%

92%

98%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

APAR

Desinfektan

Klem Tabung

safety box

Sarung tangan

Masker

Ketersediaan Prosedur

51%

31%

26%

Perawatan

Obat/Bahan habis pakai

Kasir

Standar Prosedur Operasional

51%

35%

62%

51%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Pendaftaran

Pemeriksaan/konsultasi

Tindakan

Perawatan

Sosialisasi Rencana Evaluasi Mutu dan Aspek yangakan dievaluasi

Sosialisasi Rencana Evaluasi Mutu dan Aspek yangakan dievaluasi

Tahapan Evaluasi Mutu Faskes

Landasan Kerja : SK Tim Kepala Dinas KesehatanLandasan Kerja : SK Tim Kepala Dinas Kesehatan

ReferensiRegulasi

Instrumen

ReferensiRegulasi

Instrumen

KunjunganLokasi

ClosingMeeting

Reporting

Pengalaman BMPK5 tahun terakhir

Pengalaman BMPK5 tahun terakhir

Pencapaian Kegiatan

15

20

25

Kegiatan Operasional BMPKTahun 2012 - 2016

Evaluasi RS

Riset

Penilaian Akreditasi Puskesmas

Pendampingan Akreditasi Puskesmas

ISO

SPM RS

0

5

10

15

2012 2013 2014 2015 2016

SPM RS

Monev RS Ponek

Monev Puskesmas

Pelatihan SDMK

Kajian - kajian

Bimtek SDM K

Bimtek Mutu Faskes

Mengajar

Penyusunan Panduan

Pendukung

Lain - lain

Cakupan Wilayah

66

Sebaran Wilayah Kegiatan Operasional BMPKTahun 2012 - 2016

WIB ( Sumatra, Jawa, Bali ) WITA ( Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT ) WIT ( Maluku, Papua )

2012 2013 2014 2015 2016

2327 27

36

0 0 04 3

0 0 0 0 0

Kepuasan Pelanggan terhadap kegiatanBMPK selama tahun 2016

90,00%

100,00%92,78%

Kepuasan Secara keseluruhan kegiatan

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

puas tidak puas

7,22%

Pencapaian IKM Pengguna BMPK2012-2016

70,15

76,40 75,33

85,0080,19

IKM PELAYANAN BMPK IKM BMPK Tahun2016 : MUTUPELAYANAN

• Sangat Baik 81,26- 100

• Baik 62,51– 81,25

• Kurang Baik43,76 – 62,50

• Tidak Baik 25,00– 43,75

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

IKM BMPK Tahun2016 : MUTUPELAYANAN

• Sangat Baik 81,26- 100

• Baik 62,51– 81,25

• Kurang Baik43,76 – 62,50

• Tidak Baik 25,00– 43,75

Tantangan yang dihadapi1. Aspek Legalitas : SK Gub yang harus

diperpanjang2. Kondisi Organisasi semi plat merah, tidak

dapat memiliki NPWP karena bukanlembaga Profit

3. Popularitas BMPK di mata publik belumkomprehensif

4. Belum ada upaya audit mutu programDinas kesehatan terhadap manfaat mutudan keamanan pelayanan

1. Aspek Legalitas : SK Gub yang harusdiperpanjang

2. Kondisi Organisasi semi plat merah, tidakdapat memiliki NPWP karena bukanlembaga Profit

3. Popularitas BMPK di mata publik belumkomprehensif

4. Belum ada upaya audit mutu programDinas kesehatan terhadap manfaat mutudan keamanan pelayanan

Upaya yang telah dan akan terusdilakukan

1. Mengusulkan kepada Dinkes DIY untukmeninjau kembali SK Gub 116/2004, utamanya terkait dengan pengkinianregulasi.

2. Memberikan usulan naskah telaah akademiktentang BMPK DIY ke depan ke Dinkes DIYdan dewan kurator BMPK

3. membentuk duta mutu melalui surveyor dantenaga ahli yang memperkuat brandingBMPK dan melakukan publikasi mediaelektronik tentang BMPK

1. Mengusulkan kepada Dinkes DIY untukmeninjau kembali SK Gub 116/2004, utamanya terkait dengan pengkinianregulasi.

2. Memberikan usulan naskah telaah akademiktentang BMPK DIY ke depan ke Dinkes DIYdan dewan kurator BMPK

3. membentuk duta mutu melalui surveyor dantenaga ahli yang memperkuat brandingBMPK dan melakukan publikasi mediaelektronik tentang BMPK

TERIMA KASIH

[email protected]

Regulasi Mutu Pelayanan Kesehatan: Apakah diperlukan …hpm.fk.ugm.ac.id/wp/wp-content/uploads/2017_Mutu_Sesi_21_AU_Pr… · Pedoman dan indikator capian Mutu ... -Kebijakan peningkatan

Documents