Regulasi Dan Kebijakan

Sistem Manajemen Bencana di Jepang

Dasar Hukum (Regulasi dan Kebijakan)

Hukum dalam Sistem Manajemen Bencana Mencakup semua fase manajemen bencana :

1.Kesiapiagaan

2.Pencegahan/mitigasi

3.Respon

4.Fase pemulihan.

Undang-Undang :

1.Disaster Relief Act - 1947 year

2.Fire Services Act -1948 year

3.Flood Control Act – 1949 year

Disaster Relief Act Disahkan 1947

Tujuan DRA berdasarkan hukum adalah untuk mengatur pemberian bantuan darurat bencana melalui kerjasama pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah (missal : Palang Merah Jepang) dan masyarakat umum yang secara khusus bertujuan untuk melindungi korban bencana dan menjaga ketertiban sosial.

Dalam kasus bantuan darurat, UU Penanggulangan Bencana disebut untuk hal-hal seperti operasi penyelamatan dan kontribusi negara untuk biaya bantuan, yang hukum memiliki ketentuan khusus. Berdasarkan undang-undang, bantuan diberikan hanya dalam hal, misalnya : kerusakan relatif sejumlah rumah terhadap populasi kotamadya atau kota yang bersangkutan karena bencana.

Minister of Health, Labour and Welfare (MHLW) memainkan peran kunci dalam pelaksanaan DRA (selama masa bencana, MHLW sebagai pengawas pusat dan koordinasi).

Gubernur Prefektur akan terus berusaha untuk merumuskan rencana yang diperlukan, membangun organisasi bantuan yang kuat, dan menyediakan tenaga kerja, fasilitas, peralatan, perlengkapan dan pendanaan untuk memastikan sepenuhnya efektif.

Berikut jenis kegiatan bantuan yang didefinisikan oleh UU Penanggulangan Bencana:

1.Pengaturan dari tempat berlindung dan perumahan sementara darurat

2.Persediaan makanan dan air, pasokan pakaian, selimut, dll

3.Penyelamatan korban bencana

4.Perbaikan darurat rumah rusak

5.Penyediaan perlengkapan sekolah

6.Mencari korban meninggal dan perawatan tubuh

7.Pembersihan puing-puing dan rintangan lainnya di dalam dan sekitar tempat

tinggal

Fire Services Act Disahkan 24 Juli 1948

Organisasi sistem pertahanan kebakaran di Jepang didasarkan pada Fire Defense Organization Law, diberlakukan pada tanggal 23 Desember 1947.

Tugas Fire Services Act, didefinisikan oleh hukum sebagai berikut: dengan peralatan dan personil, Fire Services Act akan melakukan tugas melindungi masyarakat 'kehidupan, orang dan properti dari kebakaran, dan mencegah dan meminimalkan kerusakan karena kebakaran, banjir, gempa bumi dan bencana lainnya.

Urusan utama mencakup promosi pendidikan dan pelatihan bagi personil pemadam kebakaran dan anggota korps relawan api dengan mendirikan fire academies atau "fire training schools“.

Fire Services Act mendefinisikan kerangka hukum untuk kerjasamaantara pemerintah prefektur dan kota dan pihak terkait lainnya (Pasal 22)

Flood Control Act Disahkan 1949

Hukum ini digunakan untuk melihat dan mengawasi bencana yang berhubungan dengan air, misalnya bencana banjir dan badai, serta meminimalkan kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana demi keselamatan penduduk.

Langkah-langkah mitigasi banjir dilakukan berdasarkan Flood Control Act , seperti:

1.Patroli sungai

2.Mobilisasi organisasi flood-fighting dan fire-fighting

3.Memerintahkan warga untuk mengungsi

4.Pelaporan dan penerbitan tingkat air

5.Pelaporan pelanggaran tanggul .

Undang-Undang memainkan peran penting dalam pengurangan kerusakan banjir. UU memiliki ketentuan yang mengatur hal-hal berikut :

1.Banjir diperkirakan akan memandu evakuasi, dll (bersama yang dikeluarkan oleh administrator sungai dan Badan Meteorologi Jepang).

2.Peringatan flood fighting untuk memandu kegiatan flood fighting (yang dikeluarkan oleh administrator sungai).

3.Pengumuman umum oleh administrator sungai dari daerah rawan banjir di sepanjang setiap sungai utama dan persiapan peta bahaya oleh masing-masing kota berdasarkan daerah yang diasumsikan rentan banjir.

Sejarah Sistem Manajamen Bencana Modern

Sumber : https://en.wikipedia.org/wiki/Typhoon_Nancy_(1961)

Disaster Countermeasures Basic Act(DCBA) :

1. Perlindungan tanah nasional serta kehidupan rakyat

2. Perlindungan mata pencaharian

3. Perlindungan properti dari bencana alam sebagai prioritas nasional

Ketentuan DCBA (Disaster Countermeasures Basic Act)

Sumber: Cabinet Office, Disaster Management in Japan, p.8

Outline dari DCBA (Disaster Countermeasures Basic Act)

Organisasi Manajemen Bencana dalam Pemerintahan Nasional

Sumber: Cabinet Office, Disaster Management in Japan, p.9

Sumber: Cabinet Office, Disaster Management in Japan, p.11

Natural DisastersEarthquake Disaster Countermeasures

Storm and Flood Countermeasures

Volcano Disaster Countermeasures

Snow Disaster Countermeasures

Accident DisasterMaritime Disaster Countermeasures

Aviation Disaster Countermeasures

Railroad Disaster Countermeasures

Road Disaster Countermeasures

Nuclear Disaster Countermeasures

Hazardous Materials Disaster Countermeasures

Forest Fire Disaster Countermeasures

Large-scale FireDisaster Countermeasures

(Addressing all the disaster phases)

(Tangible countermeasures to be taken by each stakeholder)

National Government Local Governments Residents

Disaster Prevention and Preparedness

Disaster Emergency Response

Disaster Recovery and Rehabilitation

Struktur Dasar Rencana Manajemen Bencana

Komposisi CDMC

Komite-Komite CDMC untuk teknik investigasi Committes for technical investigation

On countermeasures for the Tonankai and Nankai Earthquakes (formed October, 2001)On lessons learned from past disasters (formed July, 2003)

On the promotion of Nationwide Movement of Disaster Management (formed December, 2005)On evacuation measures for the Tokyo Inland Earthquakes (formed August, 2006)

On large-scale flood countermeasures (formed August, 2006)On countermeasures for the Tokai Earthquake (March 2002-May 2003)

On information sharing for disaster management (October 2002-July 2003)On the promotion of disaster reduction activities by the private sector (September 2003-October

2005)On countermeasures for the Tokyo Inland Earthquake (September 2003-July 2005)

On countermeasures for the Trench-type Eartquakes in the Vicinity of the Japan and Chishima Trenches (October 2003-January 2006)