Regulasi Dalam Proses Penataan Ruang yang Ideal. Pekanbaru, 29 Oktober 2019 Almasdi Syahza http://almasdi.staff.unri.ac.id 1 REGULASI DALAM PROSES PENATAAN RUANG YANG IDEAL Almasdi Syahza Sekretaris Dewan Penasehat Gambut Indonesia Guru Besar Ekonomi Pedesaan http://almasdi.staff.unri.ac. id Pekanbaru, 29 Oktober 2019 PENATAAN RUANG ❑ Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. ❑ Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. 1 2
8
Embed
REGULASI DALAM PROSES PENATAAN RUANG YANG IDEAL · 2019-12-18 · Regulasi Dalam Proses Penataan Ruang yang Ideal. Pekanbaru, 29 Oktober 2019 Almasdi Syahza 3 MANFAAT EKOSISTEM GAMBUT
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Regulasi Dalam Proses Penataan Ruang
yang Ideal. Pekanbaru, 29 Oktober 2019
Almasdi Syahzahttp://almasdi.staff.unri.ac.id 1
REGULASI DALAM PROSES
PENATAAN RUANG YANG IDEAL
Almasdi SyahzaSekretaris Dewan Penasehat Gambut Indonesia
❑Penduduk asli yang menempati wilayah sekitar gambut
pada umumnya memiliki teknik khusus yang sejauh ini
cukup berhasil dalam penanganan lahan gambut, yang
dikenal sebagai kearifan lokal.
➢ Berbagai pihak, baik swasta dan pemerintah, harus
memperhatikan kearifan lokal ini juga terbukti dapat
berproduksi dengan baik dan berkesinambungan.
➢ Hendaknya menjadi acuan dalam pengembangan lahan
gambut di masa mendatang.
PENGELOLAAN (lanjutan...)
❑ Kerusakan ekosistem gambut menyebabkan
hilangnya keragaman hayati, serta fungsi ekologis
lahan gambut
➢ masyarakat lokal yang kehilangan mata pencahariannya
dari lahan gambut, seperti mencari ikan, mencari hasil
hutan nonkayu, dan kegiatan pertanian lainnya
❑ Pengelolaan lahan yang masih ada haruslah
dilakukan dengan cermat
7
8
Regulasi Dalam Proses Penataan Ruang
yang Ideal. Pekanbaru, 29 Oktober 2019
Almasdi Syahzahttp://almasdi.staff.unri.ac.id 5
PERMASALAHAN TUTUPAN LAHAN
PADA KHG FUNGSI LINDUNG
KHG fungsi lindung terdapat aktivitas masyarakat maupun perusahaan berupaperkebunan dan hutan tanaman industri.
KHG dengan fungsi lindung terdapat aktivitas masyarakat denganmemanfaatakan lahan gambut sebagai lahan sawah, lahan pertanian, dantambak.
Belum optimalnya dukungan sistem perencanaan, sistem informasi, inventarisasi, dan pengolahan data yang menyebabkan ketidaktahuanmasyarakat terhadap sistem pengelolaan lahan gambut.
Tingginya pemanfaatan lahan gambut pada areal lindung gambutmenandakan belum optimalnya dukungan regulasi dalam pemantapankawasan hutan, dan menjadi salah satu penyebab sering terjadinyasengketa agrarian.
Luas hutan pada kawasan lindung gambut baik hutan primer maupun sekunderhanya 1,11 % dari luas kawasan lindung gambut menunjukan tingkat kerusakandan degradasi hutan dan lahan yang masih cukup tinggi.
Prinsip pembangunan
berkelanjatuan yang
berorientasi jangka panjang
perlu diterapkan!
PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT
Kebutuhan akan lahanyang merupakan faktor
produksi utamameningkat. Lahan sub-
optimal pun dimanfaatkanuntuk aktivitas manusia.
Kemajuan IPTEK, lahan sub-optimal maupun marginal dapat dikonversi menjadilahan yang layak untukdiusahakan
Pemanfaatan lahan gambutberlebihan dan berorientasijangka pendek, menimbulkandampak negatif terhadaplingkungan
❑ Upaya perbaikan terhadap kesalahan masa lalu dalam
pengelolaan ekosistem gambut sebaiknya tidak dilakukan
secara sporadis
❑ Dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan
waktu yang ideal
9
10
Regulasi Dalam Proses Penataan Ruang
yang Ideal. Pekanbaru, 29 Oktober 2019
Almasdi Syahzahttp://almasdi.staff.unri.ac.id 6
KEBIJAKAN MENGENAI GAMBUT
Peraturan perundanganyang ditetapkan
Pemerintah memilikimaksud dan tujuan yang
baik, terutama dariaspek kelestarian
lingkungan
Penerapan peraturanjuga akan berdampak
negatif terhadapaspek sosial dan
ekonomi
Penerapan peraturantersebut akan
berdampak terhadappengurangan lahan
gambut sebagai fungsibudidaya
Disamping itu, parapemangku
kepentingandiwajibkan untuk
melakukan pemulihan
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
DARI SISI MASYARAKAT SIPIL (CIVIL SOCIETY)
Melakukan rekayasa sosialpada masyarakat di areal lahan gambut denganfungsi budidaya(perkebunan dan HTI)
Pemberdayaanmasyarakat di areal lahandengan fungsi budidaya
Menjaga nilai kearifanlokal masyarakatsetempat
Mendefinisikan secara jelasdan tegas tentangmasyarakat yang memanfaatkan lahangambut untuk budidaya
ArahKebijakan
Melakukan alih teknologipertanian yang adaptifdengan karakteristikekosistem gambut
Membangun sistem kelembagaanpetani yang kuat dengan polapendampingan; Membangun aksesyang kuat pada sistem permodalanpetani lokal
Pengembangan sistem budidayadengan mengoptimalkan kearifanlocal yang dimiliki oleh masyarakatlokal
Penciptaan kepastian usaha dan iklimusaha yang kondusif
Pembahasan bersama antara pelakuusaha dan para pengambil kebijakansehubungan dengan peralihanpemanfaatan dan pemulihanekosistem gambut di areal yang telahdiberikan ijin