PLATFORM PEMBAYARAN PEMERINTAH REFRESHMENT AGUNG KURNIAWAN PURBOHADI JAKARTA, JULI 2021 dasar hukum PLATFORM PEMBAYARAN PEMERINTAH
P L A T F O R M P E M B A YA R A N P E M E R I N TA H
R E F R E S H M E N T
A G U N G K U R N I A W A N P U R B O H A D IJAKARTA, JULI 2021
dasarhukumP L A T F O R M P E M B A Y A R A N P E M E R I N T A H
P L A T F O R M P E M B A Y A R A N P E M E R I N T A H
DASAR HUKUM
PMK 204/PMK.05/2020 1
Perdirjen No 25/PB/2020 2
Platform PembayaranPemerintah
Substansipengaturan dalampelaksanaanpembayaran melaluiPlatform
Petunjuk teknis untukpengujian sistem dan proses bisnis pengelolaan danpenyelesaian tagihanbelanja pegawai danbelanja operasional melaluiPlatform
PILOTING PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA MELALUI PLATFORM PEMBAYARAN PEMERINTAH
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BELANJA PEGAWAI DAN BELANJA OPERASIONAL DALAM PILOTING PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN APBN MELALUI PLATFORM PEMBAYARAN PEMERINTAH
P L A T F O R M P E M B A Y A R A N P E M E R I N T A H
RUANG LINGKUP
Pembayaran dilaksanakan dengan menerapkan prinsip efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel1
P R I N S I P D A S A R
a
b
GAJI DAN TUNJANGAN YANG MELEKAT PADA GAJI
TUNJANGAN KINERJA
RUANG LINGKUP
PILOTING PEMBAYARAN MELALUI PLATFORM
03BELANJA PENGADAAN SEDERHANA
04BELANJA PERJALANAN DINAS
05BELANJA BANSOS & BANPER
a JASA LISTRIK
B JASA TELEKOMUNIKASI
02 BELANJA OPERASIONAL
01 BELANJA PEGAWAI
Pembayaran atas belanja PengadaanSederhana dilaksanakan setelah
barang/jasa diterima2
P L A T F O R M P E M B A Y A R A N P E M E R I N T A H
TAHAPAN PELAKSANAAN PILOTING
I
Belanja PegawaiGaji dan Tunjangan yang Melekat pada Gaji
Belanja Operasional Jasa Listrik dan Jasa Telekomunikasi
II
Belanja PegawaiGaji dan Tunjangan yang Melekat pada Gaji
Belanja OperasionalJasa Listrik dan Jasa Telekomunikasi
Belanja PegawaiTunjangan Kinerja
Pengadaan Sederhana
III
Belanja PegawaiGaji dan Tunjangan yang Melekat pada Gaji
Belanja OperasionalJasa Listrik dan Jasa Telekomunikasi
Belanja PegawaiTunjangan Kinerja
Pengadaan Sederhana
Perjalanan Dinas
Bansos dan Banper
P L A T F O R M P E M B A Y A R A N P E M E R I N T A H
SISTEM ELEKTRONIK
Core SystemSPAN – SAKTI – Aplikasi Gaji
SISTEM PENDUKUNG
sistem Aplikasi Perjalanan Dinas
sistem Aplikasi Kepegawaian
Sistem Belanja Bansosal danSistem Belanja Banper
aplikasi lainnya
sistem pengadaan barang/jasa
SISTEM MONITORING
Aplikasi DIGIT
SISTEM MITRA
sistem pembayaran yang dimiliki oleh Pihak Mitra sebagai penyedia
barang/jasa
sistem pembayaran yang disediakan oleh Pihak Mitra yang
terhubung dengan penyediabarang/jasa
sistem penyaluran bantuan sosialdan bantuan pemerintah yang
disediakan oleh bank dan/atau pos
sistem yang dikelola olehperbankan penerbit kartu kredit
pemerintah
INTERKONEKSI SISTEM
PLATFORM
P L A T F O R M P E M B A Y A R A N P E M E R I N T A H
INTERKONEKSI SISTEM
core systemSISTEM MITRA
SISTEM PENDUKUNG
PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
Penetapan KL sebagai Satker Piloting
KMK – TTD DIRJEN PB.
Pasal 14 (5)
Penetapan Interkoneksi KEPDIRJEN PB
Pasal 10 (5)
Pasal 11
P L A T F O R M P E M B A Y A R A N P E M E R I N T A H
PENGELOLA PLATOFORM
» Merupakan unit kerja di bawah DJPb» Dalam hal unit kerja belum terbentuk, Dirjen
Perbendaharaan menetapkan Tim ad hoc
01 02
03
TugasMendukung
penyelenggaraanPlatform
TanggungjawabBertanggung jawabpada DirjenPerbendahaaran.
Fungsia. Pengembangan kerja sama layananb. Pengembangan teknologi informasic. Layanan operasional, dand. Manajemen mutu dan hukum
P L A T F O R M P E M B A Y A R A N P E M E R I N T A H
BERSIFAT END-TO-END
MENGGUNAKAN SISTEM ELEKTRONIK
ADMINISTRASI KEUANGAN SECARA ELEKTRONIK
1. Sistem Pendukung menyediakan dan mengelola: a. data pegawai dan administrasi data belanja pegawai; b. data administrasi belanja perjalanan dinas;c. data pengadaan barang dan/atau jasa; dand. data penerima bantuan sosial dan/atau bantuan pemerintah, yang dilaksanakan oleh pejabat berwenang pada Satker berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Sistem Mitra menyediakan dan mengelola data tagihan dan/atau kontrak yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang pada Satker sesuai pengaturan pada sistem berkenaan;
3. penyelesaian tagihan dilaksanakan pada Core System sesuai dengan kewenangan Satker berkenaan; dan
4. pencairan dana dilaksanakan pada Core System oleh KPPN.
1. pembuatan atau perekaman komitmen dan/atau dokumen kepegawaian lainnya
2. pengajuan tagihan3. penyelesaian tagihan 4. pencairan dana
Administrasi Keuangan Secara Elektronik, meliputi:
Data ElektronikTransaksi ElektronikDokumen Elektronik
SIFAT END-TO-END
P L A T F O R M P E M B A Y A R A N P E M E R I N T A H
ADMINISTRASI KEUANGAN SECARA ELEKTRONIK
Data ElektronikTransaksi ElektronikDokumen Elektronik
SISTEM ELEKTRONIK
Diamankansecara elektronik
TANDA TANGAN ELEKTRONIK
disahkanmenggunakan
alat bukti yang sah sebagai dasar pembayaran
pejabat pengadaan barang/jasa
pengelola basis data kepegawaian
PPABP
Bendahara Pengeluaran
PPK
PPSPM
KPA
P L A T F O R M P E M B A Y A R A N P E M E R I N T A H
ADMINISTRASI KEUANGAN SECARA ELEKTRONIK
pejabat pengadaan barang/jasa
pengelola basis data kepegawaian
PPABP
Bendahara Pengeluaran
PPK
PPSPM
KPA
TUGAS DAN WEWENANG
peraturan perundang-undangan mengenai PBJ
ketentuan mengenai pelaksanaan pembayaran
belanja pegawai
Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara
pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN
P L A T F O R M P E M B A Y A R A N P E M E R I N T A H
MEKANISME PEMBAYARAN
Bank/PosPenyalur: untukbansos danbanper
UP: kecualibelanjapegawai
LS Bendahara: Belanjaperjadin dan belanjapegawai
1LS kepenerima
2
3
4
KAS NEGARA
POS
REKENING PENERIMA
P L A T F O R M P E M B A Y A R A N P E M E R I N T A H
PENYELESAIAN TAGIHAN (1)
SISTEM PENDUKUNG
SISTEM MITRA
APLIKASI GAJI
Menolaktagihan
TAGIHAN/KOMITMEN
SPP
Tanda tanganelektronik
PENGUJIAN SECARA
ELEKTRONIK
PPK
PPSPM
TIDAK ADA PROSES CETAK DOKUMEN
PENGUJIAN OLEH PPK1. pengujian terhadap kebenaran tagihan
a. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN; dan
b. kebenaran perhitungan tagihan termasuk memperhitungkan kewajiban penerima pembayaran kepada negara.
2. Untuk selain belanja pegawai, PPK juga menguji:a. kesesuaian antara tagihan dengan barang/jasa yang
diserahterimakan/diselesaikan serta spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam komitmen; atau
b. kesesuaian pelaksanaan perjalanan dinas dengan komitmen.
3. Untuk belanja Pengadaan Sederhana, PPK juga menguji ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan
P L A T F O R M P E M B A Y A R A N P E M E R I N T A H
PENYELESAIAN TAGIHAN (2)
Menolak SPP
1. SPP2. DIPA/POK/RKA 3. komitmen 4. tagihan
SPM
Tanda tanganelektronik
PENGUJIAN SECARA
ELEKTRONIK
PPSPM
TIDAK ADA PROSES CETAK DOKUMEN
PENELITIAN DAN PENGUJIAN OLEH PPSPM:1. ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA;2. kesesuaian keluaran antara yang tercantum dalam
komitmen dengan keluaran yang tercantum dalam DIPA;3. kebenaran administratif atas hak tagih meliputi:
a. pihak yang berhak untuk menerima pembayaran; dan
b. nilai tagihan yang harus dibayar. 4. kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran
kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; dan
5. ketepatan penggunaan kode bagan akun standar antara SPP dengan DIPA/Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)/Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satker.
P L A T F O R M P E M B A Y A R A N P E M E R I N T A H
PENYELESAIAN TAGIHAN (3)
SP2D
MenolakSPM
SPM
Catatan:Penyelesaian atas tagihan dilaksanakan dengan memperhatikan batas waktu:1. pengajuan tagihan kepada PPK;2. pembuatan dan penyampaian SPP kepada PPSPM;3. pembuatan dan penyampaian SPM kepada KPPN; dan4. penerbitan dan tanggal SP2D.
PENELITIAN DAN PENGUJIAN SECARA
ELEKTRONIK
TIDAK ADA PROSES CETAK DOKUMEN
PENELITIAN DAN PENGUJIAN OLEH KPPNPenelitian terbatas pada penelitian keberadaan SPM melalui penayangan dokumen SPM
Pengujian1. ketersediaan dana pada kegiatan/keluaran/jenis
belanja dalam DIPA dengan yang dicantumkan pada SPM;
2. kesesuaian data supplier pada SPM dengan data supplier pada SPAN; dan
3. persyaratan pencairan dana.
P L A T F O R M P E M B A Y A R A N P E M E R I N T A H
MONITORING DAN EVALUASI
PENGELOLA PLATFORM PENGGUNA ANGGARAN/KPA
Aplikasi DIGIT
1. analisis pengelolaan belanja2. analisis perilaku pengguna
BAHAN PERTIMBANGAN DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN1. efisiensi belanja pemerintah2. efektifitas pembayaran pemerintah3. pelaksanaan tugas pejabat perbendaharaan
1. pengelolaan dan pelaksanaan belanja
2. penyelesaian tagihan
Aplikasi DIGIT
P L A T F O R M P E M B A Y A R A N P E M E R I N T A H
1 Terjadi gangguan yang menyebabkan Sistem Elektronik tidak berfungsi
2 Diberlakukan Keadaan Kahar (Force Majeure)
3 Deklarasi kondisi Keadaan Kahar (Force Majeure)
Dilakukan segera dan paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah terjadinya kondisi Keadaan Kahar (Force Majeure).
4 Dilaksanakan Business Continuity Plan
Mengikuti ketentuan BCP masing-masing sistem
Paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar (Force Majeure)
5 Memberitahukan secara tertuliskepada Dirjen Perbendaharaanc.q Direktur SITP
MASALAH SISTEM
P L A T F O R M P E M B A YA R A N P E M E R I N TA H
proses bisnis pelaksanaan pembayaran belanja operasional melalui platform pembayaran pemerintah
P E R D I R J E N 2 5 / P B / 2 0 2 0
P L A T F O R M P E M B A Y A R A N P E M E R I N T A H
Core System:1. SPAN2. SAKTI
Sistem Mitra:1. Sistem PT Perusahaan Listrik
Negara (Persero)2. Sistem PT Telkom Indonesia
(Persero)
Sistem Monitoring:Aplikasi Digit
PILOTING TAHAP PERTAMA: BELANJA OPERASIONAL – JASA LISTRIK DAN TELEKOMUNIKASI
P L A T F O R M P E M B A Y A R A N P E M E R I N T A H
PENGELOLAAN TAGIHAN: BELANJA GAJI
by system
dikirim ke AplikasiGaji modul Satker
Menerbitkan daftar gaji dandaftar perubahan data
pegawai
PPABP
Ditandatangani olehPPSPM
Daftar perubahandata pegawai
by system
Terkirim ke Aplikasi Gaji modul KPPN
Disahkan menggunakanTTE
menghasilkan informasiperubahan data pegawai
Ditandatangani olehPPABP, Bendahara
Pengeluaran, dan PPK
Daftar Gaji
Pada aplikasi kepegawaian
Pengelolaan administrasidata kepegawaian
daftar gaji dan daftarperubahan data pegawai
PPABP menyampaikankepada PPK
daftar gaji dan daftarperubahan data pegawai
divalidasi dandimutakhirkan
Menjadi tagihan
P L A T F O R M P E M B A Y A R A N P E M E R I N T A H
PENGELOLAAN TAGIHAN: BELANJA OPERASIONAL
Pihak Mitramenyiapkan tagihan
1Satkermelakukanpengecekantagihan
2Satker memilihtagihan
3
Apabila dana tidaktersedia, satkermelakukan revisianggaran
4
Sisa tagihanmenjadi tunggakan
5
PPK menerbitkanSPP
6
SAKTI mengiriminformasi no SPP ke Sistem Mitra
7Sistem Mitra menerbitkan id batch
8
9
Satker MelakukanPendaftaran atau
perubahan Id Pelanggan
Tgl 26 sblm bulanpembayaran sd tgl 1
Paling lambat tgl 5 setiap bulan
Paling lambattgl 9
P L A T F O R M P E M B A Y A R A N P E M E R I N T A H
PENYELESAIAN TAGIHAN (1)
SISTEM PENDUKUNG
SISTEM MITRA
APLIKASI GAJI
Menolaktagihan
TAGIHAN/KOMITMEN
SPP
Tanda tanganelektronik
PENGUJIAN SECARA
ELEKTRONIK
PPK
PPSPM
TIDAK ADA PROSES CETAK DOKUMEN
PENGUJIAN OLEH PPK1. pengujian terhadap kebenaran tagihan
a. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN; dan
b. kebenaran perhitungan tagihan termasuk memperhitungkan kewajiban penerima pembayaran kepada negara.
2. Untuk selain belanja pegawai, PPK juga menguji:a. kesesuaian antara tagihan dengan barang/jasa yang
diserahterimakan/diselesaikan serta spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam komitmen; atau
b. kesesuaian pelaksanaan perjalanan dinas dengan komitmen.
3. Untuk belanja Pengadaan Sederhana, PPK juga menguji ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan
P L A T F O R M P E M B A Y A R A N P E M E R I N T A H
PENYELESAIAN TAGIHAN (2)
Menolak SPP
1. SPP2. DIPA/POK/RKA 3. komitmen 4. tagihan
SPM
Tanda tanganelektronik
PENGUJIAN SECARA
ELEKTRONIK
PPSPM
TIDAK ADA PROSES CETAK DOKUMEN
PENELITIAN DAN PENGUJIAN OLEH PPSPM:1. ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA;2. kesesuaian keluaran antara yang tercantum dalam
komitmen dengan keluaran yang tercantum dalam DIPA;3. kebenaran administratif atas hak tagih meliputi:
a. pihak yang berhak untuk menerima pembayaran; dan
b. nilai tagihan yang harus dibayar. 4. kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran
kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; dan
5. ketepatan penggunaan kode bagan akun standar antara SPP dengan DIPA/Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)/Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satker.
P L A T F O R M P E M B A Y A R A N P E M E R I N T A H
PENYELESAIAN TAGIHAN (3)
SP2D
MenolakSPM
SPM
Catatan:Penyelesaian atas tagihan dilaksanakan dengan memperhatikan batas waktu:1. pengajuan tagihan kepada PPK;2. pembuatan dan penyampaian SPP kepada PPSPM;3. pembuatan dan penyampaian SPM kepada KPPN; dan4. penerbitan dan tanggal SP2D.
PENELITIAN DAN PENGUJIAN SECARA
ELEKTRONIK
TIDAK ADA PROSES CETAK DOKUMEN
PENELITIAN DAN PENGUJIAN OLEH KPPNPenelitian terbatas pada penelitian keberadaan SPM melalui penayangan dokumen SPM
Pengujian1. ketersediaan dana pada kegiatan/keluaran/jenis
belanja dalam DIPA dengan yang dicantumkan pada SPM;
2. kesesuaian data supplier pada SPM dengan data supplier pada SPAN; dan
3. persyaratan pencairan dana.
P L A T F O R M P E M B A YA R A N P E M E R I N TA H
R E F R E S H M E N T
terimakasih