REFORMASI SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG/JASA

REFORMASI SERTIFIKASI PENGADAAN

BARANG/JASA

disampaikan oleh Direktur Sertifikasi Profesi LKPPpada Rapat Koordinasi LPPBJ dan Fasilitator PBJBatam, 21 Agustus 2019

•Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

•Peraturan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi

Keahlian Tingkat Dasar PBJP

•Keputusan Deputi Bidang PPSDM Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Mutu

Pelaksanaan Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar PBJP dan Lampiran-lampirannya

•Keputusan Deputi Bidang PPSDM Nomor 35 Tahun 2017 tentang Sistem Manajemen Mutu

Sertifikasi Kompetensi PBJP

•Keputusan Deputi Bidang PPSDM Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi

Pelaksanaan Sertifikasi Keahlain Tingkat Dasar PBJP

REGULASI

RB PPSDM dan

KELEMBAGAAN

PBJ

SISTEM SERTIFIKASI PBJ

BNSP

ASN/ PNSASN/ PNS

KOMPETEN

SER

TIFI

KA

SIK

OM

PET

ENSI

SEL EKSI

SKJ/SKKNI

PROGRAM PELATIHAN

BerbasisKompetensi

(Blended Learning)

SaranaPrasarana,Instruktur/ Fasilitator

LPPBJ

AKREDITASI

LPPBJ

LULUSAN

DIKLAT

KOMPETENS

I

ASN/ PNS

Berpengalaman

LSP LKPP

s

SkemaKompetensi

Materi UjiKompetensi

Tempat UjiKompetensi

SertifikatKompetensi

AsesorKompetensi

SertifikatDasar PBJ

SurveilanKompetensi

TRANSFORMASI SERTIFIKASI PBJ

Shifting✓ Tujuannya menguji pemahaman atasregulasi (proficiency)

✓ Dapat diikuti oleh pihak Pemerintahdan Swasta

✓ Metode Uji Berbasis Komputer (UBK)✓ Standar Layanan Sertifikasi Dasar✓ Waktu Ujian 2 Jam

SERTIFIKASI DASAR

✓ Tujuannya menguji Kompetensi (KSA)✓ Dapat diikuti oleh pihak Pemerintah

(ASN/TNI/Polri dan instansi lain) dalam PBJ✓ Metode Uji: Verifikasi portofolio, wawancara,

tes tertulis, tes lisan, studi kasus/ simulasi✓ Mengacu kepada SKKNI (Kepmenaker 70 Th

2016) dan SKJ✓ Standar Layanan Sertifikasi Kompetensi✓ Waktu Ujian 2 s.d. 3 hari

SERTIFIKASI KOMPETENSI

PERAN LPPBJ DALAM SERTIFIKASI DASAR

Manajemen Budgeting

Pelaksanaan Sertifikasi Dasar

sesuai Standar Layanan

ManajemenSDM, Mutu, Regulasi, Tools

KEWAJIBAN LPPBJ DALAM SERTIFIKASI DASAR PBJ

01PRA

UJIAN

➢ Perencanaan selama 1 tahun➢ Tata Cara Pembatalan➢ Single Sign On➢ Koordinasi dengan Pengawas➢ Perubahan Tempat Dan

Waktu➢ Seleksi Peserta

02PELAKSANAAN

UJIAN

➢ Penyelenggaraan minimal 1kali/tahun

➢ Jumlah Peserta Minimal➢ Sesuai Tata tertib sertifikasi➢ Tenaga Pelaksana Sertifikasi➢ Sarana Prasarana➢ Kerahasiaan Data Profil

Peserta➢ Tanggung Jawab Dan

Integritas➢ Kerahasiaan dan keamanan

materi ujian

03PASCAUJIAN

✓ Laporan Hasil Penyelenggaraan✓ Pengiriman Sertifikat Kepada

Peserta✓ Pengelolaan Database Peserta✓ Evaluasi Penyelenggaraan

Sertifikasi✓ Tindak Lanjut Perbaikan Hasil

Monev sertifikasi

BUKU PEDOMAN LPPBJ Sebagai PelaksanaSertifikasi Dasar

• http://bit.ly/PanduanPelaksanaUjian

PARA PIHAK

SERTIFIKASI KOMPETENSI

BKD/UNIT

KEPEGAWAIAN

LSP LKPP

BNSP

TEMPAT UJI

KOMPETENSI

PESERTA

ASESOR

ASN yang telah mengajukan permohonan dan

memenuhi persyaratan untuk mengikuti uji

sertifikasi okupasi PBJP

Penyelenggara Sertifikasi

Kompetensi

Tempat Penyelenggaraan Uji

Sertifikasi Kompetensi

Instansi yang mengusulkan peserta

uji sertifikasi berbasis kompetensi

PBJP

Instansi yang mengeluarkan

Sertifikat Kompetensi

Orang yang memenuhi persyaratan dan

mendapatkan penugasan untuk

melakukan dan memberikan penilaian

dalam Uji Kompetensi

KOMPETENSI

KOMPETENSI

TUK PBJ Mandiri :1. BPSDM Provinsi Bali2. BPSDM Provinsi Kalimantan Barat3. Badiklat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta4. BPSDM Provinsi Bengkulu5. BPSDM Provinsi Jawa Barat6. BPSDM Provinsi Kalimantan Timur7. BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan8. BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat9. BPSDM Provinsi Jawa Timur

PERAN LPPBJ DALAM SERTIFIKASI KOMPETENSI

Pengajuanpembentukan

TUK PBJ Mandiri

Pengajuandokumen

persyaratan TUK PBJ Mandiri

Verifikasisarana

prasarana TUK PBJ MandiriOleh LKPP

PenetapanTUK PBJ Mandiri

Oleh LKPP

LPPBJ

Persiapan danPelaksanaan

Ujikompetensi

MenyebarluaskanSertifikasi

Kompetensi

12

3

4TUK

PB

J M

AN

DIR

I

Persyaratan TUK PBJ MANDIRI

• Memiliki Struktur organisasi TUK PBJ Mandiri;

• Memiliki Mekanisme Keuangan (PNBP, BLU atau Peraturan terkait lainnya);

• Memiliki Sistem Manajemen Mutu;

- SOP Penerimaan Peserta Sertifikasi;

- SOP Pelaksanaan Asesmen Kompetensi;

- SOP Pelaksanaan Audit Mutu Internal

• Memiliki Ruang Asesmen Kompetensi yang tetap dan sesuai standar;

• Memiliki Asesor Kompetensi PBJ (diutamakan)

• Memiliki Sarana asesmen Kompetensi sesuai standar;

• Memiliki Fasilitas Penunjang lainnya

PERAN FASILITATOR DALAM SERTIFIKASI PBJ

Beralih ke PelatihanKompetensi PBJ

MemahamiStandar Kompetensi

baik SKKNI maupun SKJ

Memahami Portofolio

Bersiap menjadi Asesor Kompetensidengan PersyaratanLulus Uji Kompetensi

Persyaratan Minimal Asesor Kompetensi

• Memiliki Latar belakang Pendidikan Minimal S1 ;

• Memiliki Sertifikat Kompetensi Teknis di Bidang PBJ;

• Memiliki rekomendasi atau diusulkan oleh LSP LKPP;

• Memahami SKKNI atau SKJ bidang PBJ;

• Memahami Pelatihan PBJ berbasis kompetensi;

PEMBINAAN LPPBJ DAN ASESOR KOMPETENSI

✓Forum Koordinasi✓Peningkatan Kapasitas✓Monitoring✓Pemeriksaan dan Klarifikasi (jika

perlu)

LPPBJ AsesorKompetensi

✓ Forum Koordinasi✓ Peningkatan Kompetensi✓ Penyusunan Materi Uji Kompetensi✓ Recognition for Current Competency

(RCC)

Data Kelulusan Sertifikasi Kompetensi

KONDISI SERTIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SELURUH INDONESIA

Data per Juli 2019

KONDISI SERTIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SELURUH INDONESIA

Data per Juli 2019

KONDISI SERTIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA

Data per Juli 2019

KONDISI SERTIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA

Data per Juli 2019

One of the best uses of your time is to increase your competence in your key result areas

- Brian Tracy

Terima Kasih