REFORMASI PERATURAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SERTA PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM MELALUI KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN SWASTA (KPS) (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2005) DIREKTORAT PENGATURAN DAN PENGADAAN TANAH PEMERINTAH 23
32
Embed
REFORMASI PERATURAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SERTA PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM MELALUI KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN SWASTA (KPS)
merupakan penjelasan lebih rinci dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2005. disampaikan oleh Direktorat Pengaturan dan Pengadaan Tanah Pemerintah-BPN RI
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
REFORMASI PERATURAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SERTA PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN
UMUM MELALUI KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN SWASTA (KPS)
(Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2005)
DIREKTORAT PENGATURAN DAN PENGADAAN TANAH PEMERINTAH
23
ISSUE AKTUAL PENGADAAN TANAH
1.Ketersediaan Tanah Semakin Terbatas
2.Rendahnya Partisipasi Masyarakat
3.Potensi Kerugian Negara
4.Persoalan Hukum Pengadaan Tanah5.Reformasi Peraturan Perundang-undangan
Pengadaan Tanah
6.Prinsip-Prinsip Dasar Pada Pengadaan
Tanah
7.Perubahan Fundamental Dalam Pengadaan
Tanah
8.4 (empat) Tahapan Pengadaan Tanah
3
1. Pengadaan tanah merupakan perbuatan pemerintah untuk mewujudkan
tersedianya tanah untuk digunakan dalam berbagai kepentingan bagi
pembangunan untuk kepentingan umum. Prinsip dasar dalam pengadaan
tanah, demokratis, adil, transparan, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia,
serta mengedepankan asas musyawarah. Peradilan adalah Pintu terakhir
dalam menghadapi kebuntuan dalam musyawarah antara pemerintah yang
memerlukan tanah dengan masyarakat pemilik tanah.
2. Pembangunan untuk kepentingan umum menjadi salah satu dasar bagi
pemerintah untuk melegitimasi dalam rangka melaksanakan pengadaan
tanah, karena pemerintah memerlukan tanah untuk mewujudkan
pembangunan di segala bidang dan ternyata dalam praktek di lapangan
ketersediaan tanah semakin terbatas, akibatnya pengadaan tanah menjadi
terhambat dan pembangunan fisiknya tidak dapat dilakukan sesuai jadwal
yang telah di tetapkan, dengan demikian pemerintah menderita kerugian
yang sangat besar karena proyek yang akan dibangun tertunda
pengoperasiannya.
Reformasi Peraturan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
(Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Pendukung Lainnya)
4
3. Keterbatasan ketersediaan tanah dimaksud janganlah dikonotasikan
bahwa tanah sudah tidak tersedia, tetapi di lapangan tanah-tanah yang
akan diperlukan oleh pemerintah ternyata telah dikuasai atau dimiliki
oleh berbagai badan hukum, baik privat maupun publik seperti, tanah
aset pemerintah, tanah kawasan hutan, dan tanah-tanah yang telah
dimiliki atau dikuasai oleh masyarakat.
4. Dalam pemahaman masyarakat indonesia tanah mempunyai
kedudukan tertinggi dalam kehidupan masyarakat indonesia, karena
tanah adalah sebagai modal kehidupan dan penghidupan mereka,
sehingga apabila tanah diperlukan untuk pembangunan dan dilakukan
perbuatan pemutusan hubungan hukum maka akan menimbulkan
reaksi cepat dari masyarakat berupa penolakan, perlawanan bahkan
tindakan anarkis dan tidak jarang timbul perkara di pengadilan. Kondisi
ini sering terjadi disaat pemerintah memerlukan tanah untuk
kepentingan umum, hal semacam ini sangat disadari oleh pemerintah,
namun di sisi lain pemerintah membutuhkan tanah dalam rangka
menyelenggarakan pembangunan guna mewujudkan kemakmuran bagi
seluruh bangsa Indonesia.
5
5. Kurang harmonisnya hubungan masyarakat pemilik tanah dengan
pemerintah yang memerlukan tanah disaat akan merealisasikan
kesepakatan dalam musyawarah disebabkan berbagai aspek :
1) Pengadaan tanah selalu identik dengan penggusuran.
2) Peraturan perundangan yang ada belum bisa mengatasi
persoalan di lapangan.
3) Masyarakat tidak dilibatkan pada awal pengadaan tanah.
4) Rencana lokasi pembangunan kurang melibatkan masyarakat
pemilik tanah.
5) Penetapan ganti rugi dirasakan masyarakat kurang adil.
6) Pelaksanaan pengadaan tanah tidak dilakukan secara transparan.
7) Ganti rugi yang dibayarkan kepada masyarakat tidak menjamin
kelangsungan hidup bagi masyarakat pemilik tanah.
8) Pelaksanaan pembayaran ganti rugi dilakukan tidak tepat waktu
sehingga nilai harga tanah sudah berubah.
6
9) Kelemahan pemahaman masyarakat di dalam memaknai asas
hukum pertanahan yaitu hak atas tanah bersifat mutlak, kuat
dan abadi, sehingga pemikiran mereka hak atas tanah tidak
dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk pemerintah,
dan mereka mempunyai kebebasan dalam memanfaatkan
tanah tanpa memikirkan kepentingan orang lain, mereka
kurang mendapatkan sosialisasi bahwa tanah berfungsi sosial
sehingga tanah juga dapat diminta oleh pemerintah apabila
ada keperluan pemerintah yang lebih besar untuk mengangkat
hajat hidup orang banyak, akan tetapi asas fungsi sosial
bukanlah sebagai tindakan pembenaran untuk menggusur atau
mengambil hak masyarakat dengan dalih untuk kepentingan
umum, karena pada dasarnya pengadaan tanah harus
didasarkan musyawarah dan hak masyarakat harus dihormati
dan diberikan ganti rugi yang layak.
7
6. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah selama ini potretnya
sangat memprihatinkan, disamping pengadaan tanah banyak
terkendala, pemerintah sebagai penyelenggara pengadaan
tanah cukup banyak yang harus berhadapan dengan penegak
hukum sampai akhirnya terjadi tindak pidana, hal ini
disebabkan karena peraturan yang ada tidak mampu lagi
dapat mengatasi dinamisnya persoalan yang timbul dalam
praktek di lapangan. Guna mengatasi barbagai persoalan yang
terjadi dalam pelaksanaan pengadaan tanah, serta sekaligus
menyamakan persepsi atas perbedaan antara masyarakat
pemilik tanah dengan pemerintah yang memerlukan tanah,
pemerintah wajib memformulasikan suatu kebijakan
pengadaan tanah yang dapat meminimalisir resistensi atau
dampak dari praktek pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh
pemerintah.
8
7. Mengenai landasan konstitusional dalam pelaksanaan pengadaan
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 yang berbunyi sebagai
berikut :
1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas
asas kekeluargaan
2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.
4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional.
5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur
dalam undang-undang.
9
8.Disamping itu fungsi sosial atas tanah yaitu tanah haruslah
dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih besar bagi
bangsa Indonesia sebagaimana mandat negara kepada
pemerintah yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan
makmur. Untuk mewujudkan berbagai fungsi sosial atas tanah
maka dibentuk berbagai badan publik dan berbagai peraturan
perundang-undangan guna mewujudkan berbagai fungsi sosial
atas tanah di Indonesia.
Kondisi terkini pemerintah telah mereformasi peraturan
perundang-undangan terkait pengadaan tanah berupa
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum, termasuk peraturan pendukungnya yaitu :
10
1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;
2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2012;
3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012;
4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013.
Diharapkan undang-undang ini dapat mengatasi berbagai
persoalan yang timbul selama ini dalam pengadaan tanah
yang dilaksanakan pemerintah dan sekaligus menjadi
jembatan emas titik temu antara masyarakat pemilik tanah
dengan pemerintah yang nenerlukan tanah, yang pada
akhirnya terbangunnya partisipasi masyarakat dalam
mewujudkan pembangunan untuk kepentingan umum.
11
9. Bahwa undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pengadaan
tanah dilakukan dalam 4 (empat) tahapan yaitu :
1)Perencanaan; 3) Pelaksanaan;
2)Persiapan; 4) Penyerahan Hasil.
Tahapan yang diatur dalam Undang-undang ini tidak diatur
dalam peraturan-peraturan terdahulu.
10.Reformasi pada peraturan Pengadaan Tanah untuk
Kepentingan umum
Bahwa dalam undang-undang pengadaan tanah telah terjadi
reformasi yang sangat fundamental dalam kegiatan pengadaan
tanah dan diharapkan undang-undang ini mampu mengatasi
persoalan sosial yang terjadi selama ini, hal ini dapat dimaknai
dan dilihat dari aspek substansi dari undang-undang nomor 2
tahun 2012 diantaranya :
12
1) Bahwa undang-undang No. 2 Tahun 2012 menetapkan 4
(empat) tahapan, sehingga memberikan kejelasan pihak
yang bertanggung jawab dalam setiap tahapan, kegiatan-
kegiatan dalam setiap tahapan outputnya terukur, waktu
pelaksanaannya jelas, dengan demikian kegiatan
pengadaan tanah akan lebih terarah, terukur dan
memberikan kepastian yang lebih jelas.
2) Prinsip dasar pengadaan tanah adalah musyawarah.
3) Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan dijamin
keberadaannya.
4) Masyarakat dijamin untuk mendapatkan akses informasi
rencana pembangunan.
5) Adanya kesetaraan hukum bagi masyarakat pemilik tanah.
13
6) Ploting lokasi pembangunan haruslah didasarkan atas
kesepakatan masyarakat pemilik tanah.
7) Objek pengadaan tanah terukur dan ada kepastian hukum
yang jelas.
8) Pemerintah tidak dapat campur tangan dalam menetapkan
besarnya nilai ganti rugi.
9) Hak keberatan pada tataran penetapan lokasi dan