Reformasi di tengah ketidakpastian

Desember 2015

Reformasi di tengah ketidakpastian

Supported by funding from the Australian Government (Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT), under the Support for Enhanced Macroeconomic and Fiscal Policy Analysis (SEMEFPA) program.

PERKEMBANGAN TRIWULANAN PEREKONOMIAN INDONESIA Reformasi di tengah ketidakpastian

Desember 2015

Kata Pengantar

Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia (Indonesia Economic Quarterly/IEQ) mempunyai dua tujuan. Pertama, untuk menyajikan perkembangan utama perekonomian Indonesia dalam tiga bulan terakhir, dan menempatkan dalam konteks jangka panjang dan global. Berdasarkan perkembangan ini, serta perubahan kebijakan dalam periode tersebut, laporan ini menyediakan perkembangan terkini secara rutin tentang prospek perekonomian dan kesejahteraan sosial Indonesia. Kedua, laporan IEQ ini memberikan penilaian mendalam terhadap isu-isu ekonomi dan kebijakan tertentu, dan analisis terhadap tantangan pembangunan jangka menengah Indonesia. Laporan ini ditujukan untuk khalayak luas termasuk pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, pelaku pasar keuangan, serta komunitas analis dan profesional yang terlibat dan mengikuti perkembangan ekonomi Indonesia.

IEQ merupakan laporan Bank Dunia di Jakarta dan mendapatkan bimbingan editorial dan strategis oleh dewan editorial yang dipimpin oleh Rodrigo Chaves, Country Director untuk Indonesia. Laporan ini disusun oleh tim Macroeconomic and Fiscal Management Global Practice, dibawah bimbingan Shubham Chaudhuri, Practice Manager, Ndiame Diop, Lead Economist, dan Hans Anand Beck, Senior Economist. Tim utama penyusun laporan ini dipimpin oleh Elitza Mileva, Country Economist dan bertanggung jawab di bagian A, pengeditan dan produksi, tim inti terdiri dari Arsianti, Magda Adriani, Masyita Crystallin, Fitria Fitrani, Ahya Ihsan, Yue Man Lee, dan Violeta Vulovic dengan tambahan pengeditan oleh Edgar Janz, Matt Wai-Poi dan Sinead Maguire. Dukungan administrasi diberikan oleh Titi Ananto. Diseminasi dilakukan oleh Indra Irnawan, Jerry Kurniawan, GB Surya Ningnagara dan Nugroho Sunjoyo dibawah bimbingan Dini Sari Djalal.

Edisi ini juga mencakup kontribusi dari Mattia Makovec (Part A.7, Ketenagakerjaan), Magda Adriani, Mubariq Ahmad, Ann Jeannette Glauber, Iwan Gunawan, Elitza Mileva, Sarah Moyer (Bagian B.1, Kebakaran hutan), Samuel Clark, Ihsan Haerudin, Jennifer Noveck, Kevin A. Tomlinson, Kathleen A. Whim (Bagian B.2, Undang-Undang Desa), Agnesia Adhissa, Evarist Baimu, Massimiliano Cali, Brasukra Sudjana (Bagian C.1, Trans Pacific Partnership). Data dan masukan utama juga diterima dari Massimiliano Cali, Letizia Ferlito, Pandu Harimurti, Muhammad Farman Izhar, Anita Ellen Kendrick, Ruby Mangunsong, Rosfita Roesli, George Henry Stirrett Wood, Rinsan Tobing. Special thanks to Fauziah Alhasanah, Augustan, Nugraheni Setyaningrum (BPPT) dan Ridho Benardo Becken, Paulina Laurentia Diana, Gita Febriyanti, Rina Octavia, Owen Podger, Dian Puspita (Yayasan Pengurangan Resiko Bencana, PRB). Laporan ini juga mendapat tambahan masukan yang penting dari Ernest Berthe and Triyanto Fitriyardi (IFC), Sudhir Shetty, Nikola L. Spatafora, Maria Monica Wihardja and John Burch (Australian Treasury, Australia-Indonesia Government Partnership Fund).

Laporan ini disusun oleh para staf International Bank for Reconstruction and Development Bank Dunia, dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Australia (Departemen Luar Negeri dan Perdagangan atau Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT) melalui program Support for Enhanced Macroeconomic and Fiscal Policy Analysis (SEMEFPA). Temuan-temuan, interpretasi dan kesimpulan-kesimpulan yang dinyatakan di dalam laporan ini tidak mencerminkan pandangan AusAID dan Pemerintah Australia, para Direktur Pelaksana Bank Dunia atau pemerintah yang diwakilinya. Bank Dunia tidak menjamin ketepatan data-data yang termuat dalam laporan ini. Batas-batas, warna, denominasi dan informasi-informasi lain yang digambarkan pada setiap peta di dalam laporan ini tidak mencerminkan pendapat Bank Dunia mengenai status hukum dari wilayah atau dukungan atau penerimaan dari batas-batas tersebut. Foto di sampul depan dan Ringkasan Eksekutif diambil oleh dan merupakan hak cipta Pusdatinmas, BNPB 2015 dan foto di bagian lain diambil oleh Arsianti, Curt Carnemark and Josh Estey dan merupakan Hak Cipta Bank Dunia. Semua Hak Cipta dilindungi.

Untuk mendapatkan lebih banyak analisis Bank Dunia tentang ekonomi Indonesia:

Untuk informasi mengenai Bank Dunia serta kegiatannya di Indonesia, silakan berkunjung ke website ini www.worldbank.org/id Untuk mendapatkan publikasi ini melalui e-mail, silakan hubungi [email protected]. Untuk pertanyaan dan saran berkaitan dengan publikasi ini, silakan hubungi [email protected].

Daftar Isi

RINGKASAN EKSEKUTIF: REFORMASI DI TENGAH KETIDAKPASTIAN ................. I

A. PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL TERKINI ............................................... 1

1. Meskipun terdapat perbaikan sentimen pasar, kondisi ekonomi luar negeri masih kurang mendukung. ................................................................................................................................... 1

2. Belanja pemerintah mendukung pertumbuhan PDB yang moderat pada kuartal ketiga ............. 2 3. Inflasi mengalami moderasi akibat pengaruh dasar (base effect), namun risiko-risiko terkait El

Niño tetap bertahan ....................................................................................................................... 5 4. Aliran modal semakin menurun, sesuai dengan tren negara-negara berkembang ...................... 6 5. Kondisi keuangan masih tetap ketat, sebagian karena lebih rendahnya aliran masuk modal

asing ............................................................................................................................................... 8 6. Kenaikan tingkat pelaksanaan anggaran mendukung pertumbuhan di kuartal ketiga ............... 11 7. Penciptaan lapangan kerja melemah dan semakin bergantung pada sektor dengan

produktivitas rendah ..................................................................................................................... 14 8. Peningkatan investasi swasta bergantung pada upaya reformasi pemerintah ............................. 16

B. BEBERAPA PERKEMBANGAN TERKINI PEREKONOMIAN INDONESIA .......... 19

1. Krisis kebakaran di Indonesia: Siapa yang diuntungkan dan siapa yang menanggung? ............ 19 a. Produksi minyak kelapa sawit bernilai miliaran: siapa yang diuntungkan? ................................................... 22 b. Kebakaran di Indonesia tahun 2015 diperkirakan membawa kerugian sebesar Rp 221 triliun: siapa yang

menanggung? ................................................................................................................................................... 23 c. Kasus moratorium dan pemulihan lahan gambut ........................................................................................... 27

2. Mewujudkan potensi UU Desa .................................................................................................... 29 a. Memastikan Undang-Undang Desa menargetkan masyarakat miskin dan hampir miskin .......................... 30 b. Memperlancar penyaluran dana desa .............................................................................................................. 32

C. INDONESIA 2016 DAN SELANJUTNYA: TINJAUAN PILIHAN ............................... 35

1. Kesepakatan Trans-Pacific Partnership: Peluang atau Ancaman bagi Indonesia? ..................... 35 a. TPP akan mempengaruhi perekonomian Indonesia ...................................................................................... 36 b. Bergabung dengan TPP akan mempengaruhi kebijakan ekonomi Indonesia ............................................... 38

LAMPIRAN: INDIKATOR GAMBARAN EKONOMI INDONESIA ................................ 41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Prospek harga komoditas semakin melemah .......................................................... 2 Gambar 2: Kondisi keuangan dunia masih ketat bagi negara berkembang ............................. 2 Gambar 3: Pertumbuhan PDB menjadi stabil pada 4,7 persen yoy pada kuartal ketiga 2015…

................................................................................................................................ 3 Gambar 4: …didorong oleh kenaikan yang signifikan dalam belanja modal sektor publik

secara riil ................................................................................................................. 3 Gambar 5: Indikator kegiatan investasi bulanan dapat mengisyaratkan kenaikan… .............. 4 Gambar 6: …walau sentimen dunia usaha dan konsumen tetap lemah ................................... 4 Gambar 7: Inflasi IHK turun akibat pengaruh dasar ................................................................ 5 Gambar 8: Neraca keuangan terus menurun ............................................................................ 6 Gambar 9: Aliran masuk modal ke negara berkembang diperkirakan akan mencapai titik

terendah pada kuartal keempat .............................................................................. 7 Gambar 10: Investor asing menjual aset-aset portofolio dalam denominasi Rupiah pada

kuartal ketiga 2015 .................................................................................................. 7 Gambar 11:Ekuitas negaraberkembang mencatat peningkatan sejak bulan September .......... 9 Gambar 12: Utang swasta luar negeri terus melambat pada kuartal ketiga 2015, dengan

naiknya beban pinjaman ........................................................................................ 9 Gambar 13: Kenaikan pertumbuhan kredit sejak Juli didorong oleh pinjaman investasi ....... 10 Gambar 14: Penerimaan terkait migas terus menjadi pendorong utama perlambatan

penerimaan ............................................................................................................ 12 Gambar 15: Kecuali untuk subsidi energi, laju pencairan lebih tinggi dibanding tahun-tahun

yang lalu ................................................................................................................. 12 Gambar 16: Rencana kenaikan belanja untuk kesehatan, infrastruktur dan bantuan sosial

untuk 2016 .............................................................................................................. 13 Gambar 17: Perlambatan pertumbuhan mengakibatkan kenaikan pengangguran… ............. 15 Gambar 18: …dengan hanya sektor konstruksi dan perdagangan yang mendorong

penciptaan lapangan kerja ..................................................................................... 15 Gambar 19: Provinsi terdampak telah mengalami kerusakan dan kerugian akibat kebakaran

dan kabut asap… .................................................................................................. 24 Gambar 20: … yang telah mengurangi pertumbuhan PDB tahun 2015 ................................. 24 Gambar 21: Kesenjangan infrastruktur sangat bervariasi di seluruh Indonesia ..................... 30 Gambar 22: Rumus Dana Desa 90/10 memperlakukan warga desa secara kurang merata .... 31 Gambar 23:Penyaluran DD dari kabupaten ke desa melambat di tahun 2015 ....................... 32 Gambar 24: Pangsa negara-negara TPP dalam ekspor barang Indonesia tinggi, meskipun

sedikit menurun .................................................................................................... 37 Gambar 25: Negara-negara TPP menjadi pasar yang lebih penting untuk ekspor manufaktur

Indonesia .............................................................................................................. 37 Gambar 26: AS menerapkan tarif yang pada umumnya sangat rendah; hanya beberapa

produk yang dikenai tarif di atas 20 persen .......................................................... 38 Gambar 27: Potensi pengalihan perdagangan dari ekspor Indonesia terkonsentrasi pada

produk pakaian ..................................................................................................... 38 Gambar 28: Indonesia adalah pengguna aktif hambatan perdagangan dan investasi ........... 40

DAFTAR LAMPIRAN GAMBAR

Lampiran Gambar 1: Pertumbuhan PDB ................................................................................. 41 Lampiran Gambar 2: Kontribusi terhadap PDB pengeluaran ................................................. 41 Lampiran Gambar 3: Kontribusi terhadap PDB produksi ....................................................... 41 Lampiran Gambar 4: Penjualan mobil dan sepeda motor ....................................................... 41 Lampiran Gambar 5: Indikator konsumen .............................................................................. 41 Lampiran Gambar 6: Indikator produksi industri ................................................................... 41

Lampiran Gambar 7: Neraca pembayaran .............................................................................. 42 Lampiran Gambar 8: Komponen neraca berjalan ................................................................... 42 Lampiran Gambar 9: Ekspor barang ...................................................................................... 42 Lampiran Gambar 10: Impor barang ...................................................................................... 42 Lampiran Gambar 11: Cadangan devisa dan arus modal ........................................................ 42 Lampiran Gambar 12: Inflasi dan kebijakan moneter ............................................................ 42 Lampiran Gambar 13: Rincian bulanan IHK .......................................................................... 43 Lampiran Gambar 14: Perbandingan inflasi beberapa negara ................................................ 43 Lampiran Gambar 15: Harga beras domestik dan internasional ............................................ 43 Lampiran Gambar 16: Tingkat kemiskinan dan pengangguran ............................................. 43 Lampiran Gambar 17: Indeks saham regional ........................................................................ 43 Lampiran Gambar 18: Nilai tukar dollar AS ............................................................................ 43 Lampiran Gambar 19: Imbal hasil obligasi pemerintah 5-tahunan dalam mata uang lokal .. 44 Lampiran Gambar 20: Spread obligasi dolar AS pemerintah EMBI ...................................... 44 Lampiran Gambar 21: Pertumbuhan kredit komersial, pedesaan dan deposito ................... 44 Lampiran Gambar 22: Indikator sektor perbankan ................................................................ 44 Lampiran Gambar 23: Utang pemerintah ............................................................................... 44 Lampiran Gambar 24: Utang luar negeri ................................................................................ 44

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Pada proyeksi dasar (base case), pertumbuhan PDB diproyeksikan pada 4,7 persen untuk tahun 2015 ....................................................................................................... iii

Tabel 2: Pada keadaan dasar, pertumbuhan PDB diproyeksikan meningkat ke 5,3 persen pada tahun 2016 ......................................................................................................... 6

Tabel 3: Proyeksi defisit neraca berjalan adalah sebesar 2,0 persen dari PDB untuk 2015 ...... 8 Tabel 4: Kementerian Keuangan memproyeksikan defisit fiskal sebesar 2,2 persen dari PDB

untuk 2016 ................................................................................................................. 14 Tabel 5: Agenda reformasi pemerintah memiliki cakupan luas* ............................................. 17 Tabel 6: Total hektar yang terbakar menurut provinsi, Juni-Oktober 2015 ............................ 20 Tabel 7: Perkiraan kerugian dan kerusakan akibat kebakaran hutan dan kabut asap pada

bulan Juni-Oktober 2015 mencapai Rp 221 triliun ................................................... 25 Tabel 8: Perkiraan pendapatan masyarakat yang hilang selama lebih dari satu tahun sebagai

akibat dari moratorium pengembangan lahan gambut cukup besar jumlahnya .... 27 Tabel 9: Perkiraan biaya pembangunan pemulihan lahan gambut ........................................ 28 Tabel 10: Dampak transfer fiskal ke desa-desa berdasarkan UU Desa diharapkan meningkat

dalam jangka menengah .......................................................................................... 29 Tabel 11: Status Kerangka Peraturan tingkat Daerah ............................................................. 33

DAFTAR LAMPIRAN TABEL

Lampiran Tabel 1: Realisasi dan anggaran belanja Pemerintah ............................................ 45 Lampiran Tabel 2: Neraca pembayaran ................................................................................. 45 Lampiran Tabel 3: Indikator utama makro-ekonomi ............................................................. 46 Lampiran Tabel 4: Sekilas indikator pembangunan Indonesia .............................................. 47

DAFTAR KOTAK

Kotak 1: Pemerintah telah memprakarsai proses reformasi yang penting dan bersifat luas pada bulan September ................................................................................................ 17

Kotak 2: Standar sertifikasi dapat mendorong praktik-praktik produksi ramah lingkungan .. 21 Kotak 3: Kebakaran, lahan gambut, dan perubahan iklim ..................................................... 23

Kotak 4: Biaya lainnya – dampak kumulatif yang tidak diketahui dari kebakaran dan kabut asap terhadap flora dan fauna ................................................................................... 26

Kotak 5: Menilai kesetaraan alokasi Dana Desa dengan membandingkan dua desa ............ 32

R e f o r m a s i d i t e n g a h k e t i d a k p a s t i a n P e r k e m b a n g a n T r i w u l a n a n P e r e k o n o m i a n I n d o n e s i a

i Desember 2015 THE WORLD BANK | BANK DUNIA

Ringkasan eksekutif: Reformasi di tengah ketidakpastian

Dengan kondisi lingkungan dalam dan luar negeri yang menantang, dan diperburuk oleh bencana asap dan kebakaran, pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan pertumbuhan

Walau pasar keuangan dunia telah kembali stabil sejak bulan Oktober, kondisi global masih tetap kurang mendukung. Bagi Indonesia, pertumbuhan PDB yang telah melambat, mendapat tambahan pengaruh negatif dari kondisi ekonomi dan lingkungan yang berasal dari kebakaran dan asap akibat perilaku manusia. Kerugian akibat kebakaran dan asap ini diperkirakan berjumlah sekitar 221 triliun rupiah (1,9 persen dari PDB) dalam waktu lima bulan. Dalam kondisi yang tidak mudah ini, pemerintah memperlihatkan niat yang tegas untuk melaksanakan reformasi dengan fokus pada peningkatan laju investasi, revitalisasi industri dalam negeri dan peningkatan perdagangan. Salah satu indikasi akan hal tersebut adalah kenaikan belanja modal pemerintah yang signifikan, sebesar kira-kira 49,8 persen tahun-ke-tahun (year on year, yoy) secara riil pada kuartal ketiga, membalikkan tren negatif yang tercatat pada tahun 2014 dan awal tahun 2015. Selain itu, APBN 2016 juga memperlihatkan perbaikan lebih lanjut dalam komposisi belanja negara, dengan pengalihan sumber daya dari subsidi energi ke infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial bersasaran. Sinyal kedua adalah agenda reformasi yang diprakarsai pada bulan September melalui pengumuman tujuh paket kebijakan untuk pengaturan dan reformasi struktural dan stimulus fiskal.

Akan tetapi, resiko rendahnya penerimaan, dapat membatasi kemampuan kebijakan fiskal untuk mendorong investasi dan pertumbuhan

Komitmen pemerintah untuk mempercepat belanja publik pada tahun 2015, meskipun dengan penerimaan yang lebih rendah dibanding proyeksi, telah memperlebar defisit fiskal menjadi 2,5 persen dari PDB pada bulan Oktober dan, dapat semakin meningkat pada bulan November, jika melihat tren terakhir. Namun, meningkatkan batas defisit menjadi 3 persen untuk pemerintahan (pusat dan daerah) tampaknya tidak akan memberikan ruang yang cukup untuk mencapai sasaran belanja sesuai revisi prospek fiskal bulan Juli. Selain itu, pencapaian sasaran penerimaan untuk tahun 2016 secara keseluruhan merupakan hal yang tidak mudah, seiring dengan lemahnya pencapaian sasaran penerimaan tahun 2015 dan tetap lemahnya kondisi ekonomi makro dan rendahnya harga-harga komoditas. Jika


i i Desember 2015 THE WORLD BANK | BANK DUNIA

penerimaan pemerintah tetap lemah pada tahun 2016, momentum belanja infrastruktur publik yang diharapkan menjadi dorongan pertumbuhan akan ikut terancam.

Penghindaran risiko (risk aversion) investor mulai menunjukkan penurunan, namun kegiatan ekonomi dunia masih lemah

Aset negara-negara berkembang kembali meningkat pada bulan Oktober setelah mencatat penurunan yang tajam pada bulan Agustus dan September, ketika ketidakpastian perlambatan ekonomi Tiongkok dan prospek suku bunga AS mengalami peningkatan. Meskipun sentimen pasar lebih positif, aliran masuk modal ke negara-negara berkembang masih tetap lemah dan biaya pinjaman tetap relatif tinggi. Selain kondisi pembiayaan yang ketat, Indonesia masih menghadapi lemahnya permintaan luar negeri untuk ekspor dalam jangka pendek dan tetap rendahnya harga-harga komoditas dalam jangka menengah. Data terakhir menunjukkan kecenderungan perlemahan pertumbuhan PDB di seluruh dunia untuk empat kuartal secara berturut-turut.

Belanja publik telah mendorong pertumbuhan pada kuartal ketiga, sementara investasi swasta tetap lemah

Pada kuartal ketiga, PDB riil tumbuh sebesar 4,7 persen yoy, laju yang sama pada kuartal pertama dan kedua tahun 2015. Pertumbuhan didukung oleh kenaikan belanja sektor publik, baik untuk konsumsi maupun modal. Pada saat yang bersamaan, investasi sektor swasta diperkirakan akan tetap lemah. Beberapa data berfrekuensi tinggi mengindikasikan peningkatan pada kuartal empat, sementara data yang lain, terutama indikator sentimen usaha, justru mengindikasikan berlanjutnya lemahnya pertumbuhan. Angka pengangguran agregat meningkat menjadi 6,2 persen, dari 5,9 persen pada bulan Agustus 2014, mengubah arah tren penurunan pengangguran yang tercatat selama dekade lalu. Selain itu, sektor-sektor yang masih menciptakan lapangan kerja seperti konstruksi dan perdagangan adalah sektor-sektor dengan produktivitas yang rendah.

Kebakaran dan asap yang disebabkan manusia dan menghabiskan dana 221 triliun rupiah bagi Indonesia dalam waktu lima bulan, turut berkontribusi terhadap perlambatan pertumbuhan

Faktor lain yang merintangi pertumbuhan PDB pada kuartal ketiga adalah kerugian yang terkait dengan kebakaran dan asap di sejumlah provinsi. Antara bulan Juni dan Oktober 2015, lebih dari 100.000 kebakaran akibat perilaku manusia ini menghanguskan 2,6 juta hektar lahan, seluas empat setengah kali Pulau Bali. Bank Dunia memperkirakan bahwa kebakaran tersebut menyebabkan kerugian setidaknya 221 triliun rupiah (16,1 miliar dolar AS) bagi Indonesia, setara dengan 1,9 persen dari PDB tahun 2015 dan lebih dari dua kali lipat biaya pembangunan kembali pasca bencana tsunami di Aceh. Akibat kekeringan yang terkait dengan El Niño dan kebakaran hutan, produksi pertanian riil menurun sebesar 4,9 persen pada kuartal ketiga tahun 2015 (quarter-on-quarter seasonally adjusted annualized rate, qoq-saar), penurunan signifikan yang pertama selama empat tahun terakhir. Kalimantan, tempat di mana sebagian besar lahan gambut yang rawan di Indonesia berada, mendapatkan dampak terbesar, dengan penurunan PDB sebesar 1,2 persen qoq-saar pada kuartal ketiga (-5,1 persen qoq-saar di Kalimantan Timur). Pemerintah telah menetapkan moratorium pada konsesi lahan gambut yang baru, pembatalan konsesi yang telah diberikan pada lahan yang tidak dikembangkan, dan restorasi lahan gambut. Upaya tambahan harus difokuskan pada konservasi hutan-hutan gambut yang tersisa dan menghentikan pengeringan lahan gambut maupun daerah-daerah yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi.

Walau defisit neraca berjalan relatif rendah, tekanan dari perekonomian global terus berlanjut

Beralih ke sektor luar negeri, perdagangan semakin melemah pada kuartal ketiga, dengan ekspor dan impor yang mencatat nilai terendahnya sejak tahun 2010. Seperti pada kuartal-kuartal lalu, impor mencatat penurunan yang lebih besar dibanding ekspor, sehingga mendorong penurunan defisit neraca berjalan. Walau penurunan defisit neraca berjalan telah meringankan sebagian tekanan luar negeri kepada


i i i Desember 2015 THE WORLD BANK | BANK DUNIA

dengan semakin melemahnya aliran modal masuk …

Indonesia, penurunan aliran modal masuk menghasilkan defisit neraca pembayaran. Meskipun aliran modal bertahan stabil pada paruh pertama tahun 2015, berkat aliran masuk ke obligasi negara, aliran masuk modal bersih kumulatif selama tiga kuartal pertama tahun 2015, yang mencapai 9,6 miliar dolar AS, sesungguhnya mengalami penurunan hampir sebesar 70 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Dibandingkan dengan posisi pada bulan Oktober tahun lalu, pembelian bersih investor asing atas surat utang negara (SUN) berdenominasi Rupiah mengalami penurunan sebesar 54,4 persen, sementara utang pemerintah berdenominasi valuta asing mengalami peningkatan sebesar 80 persen. Bagi investor asing, sebagian daya tarik SUN telah berkurang seiring meningkatnya gejolak Rupiah selama tahun 2015.

…membatasi kebijakan moneter dalam jangka pendek, walau dengan inflasi yang cukup terkontrol

Kredit dalam negeri tetap ketat, walau terdapat sejumlah tanda-tanda kenaikan pada pertumbuhan pinjaman investasi. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) turun hingga di bawah 5 persen yoy pada bulan November, sebagian besar karena pengaruh kenaikan harga eceran BBM yang tajam pada tahun lalu (base effect). Namun kebijakan moneter masih terbatas dalam jangka pendek akibat lemahnya aliran modal ke negara-negara berkembang dan berlanjutnya tekanan pada nilai tukar. Untuk menanggapi kenaikan gejolak Rupiah sejak bulan Agustus, Bank Indonesia (BI) telah mengambil sejumlah langkah dalam rangka menstabilkan Rupiah. Langkah-langkah tersebut termasuk intervensi terhadap valuta asing pada pasar forward hingga penerbitan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berdenominasi valuta asing. Selain itu, BI juga memperbaharui perjanjian swap bilateral dengan Tiongkok.

Pertumbuhan PDB tahun 2015 diproyeksi sebesar 4,7 persen dan 5,3 persen untuk 2016, tidak berubah dari edisi sebelumnya…

Ke depannya, proyeksi Bank Dunia untuk pertumbuhan PDB tetap pada 4,7 persen untuk 2015 dan 5,3 persen untuk 2016 (Tabel 1). Walau proyeksi IHK tetap sama seperti pada edisi bulan Oktober 2015, investasi dan konsumsi publik kini diperkirakan akan memberikan kontribusi yang sedikit lebih tinggi terhadap pertumbuhan tahun ini dan tahun depan, sementara proyeksi pertumbuhan ekspor kembali direvisi turun. Proyeksi dasar (baseline) telah memperhitungkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan alokasi modal pada APBN tahun 2016, yang diharapkan dapat mendorong investasi swasta dan mendukung pertumbuhan secara keseluruhan. Kenaikan pertumbuhan pada proyeksi dasar (baseline) juga berdasarkan pada asumsi bahwa kondisi luar negeri akan membaik secara perlahan.

Tabel 1: Pada proyeksi dasar (base case), pertumbuhan PDB diproyeksikan pada 4,7 persen untuk tahun 2015 2014 2015p 2016p

PDB riil (Persen perubahan tahunan) 5,0 4,7 5,3

Indeks harga konsumen

(Persen perubahan tahunan) 6,4 6,3 4,6

Saldo neraca berjalan (Persen dari PDB) -3,1 -2,0 -2,4

Saldo anggaran* (Persen dari PDB) -2,2 -2,5 -2,2

Catatan: * Laporan realisasi bulan Oktober 2015; proyeksi 2016 dari Kementerian Keuangan. Catatan: BI; BPS; Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia

…dengan risiko-risiko terhadap proyeksi yang mengarah pada penurunan

Risiko-risiko global yang utama masih sama seperti yang diuraikan pada edisi bulan Oktober 2015, termasuk penurunan ekonomi negara berkembang yang lebih tajam dibanding proyeksi, termasuk Tiongkok, pemulihan perdagangan dunia yang lebih lambat dari perkiraan, harga-harga komoditas yang lebih rendah dari proyeksi, dan juga kemungkinan kembalinya gejolak pasar keuangan. Di dalam negeri, dengan berubahnya pendorong pertumbuhan dalam jangka pendek ke sektor publik, maka risiko utama dari proyeksi tersebut berasal dari kemungkinan penerimaan fiskal yang lebih rendah dari perkiraan. Penerapan penuh dari rencana belanja pemerintah


iv Desember 2015 THE WORLD BANK | BANK DUNIA

berjalan untuk tahun 2016 akan terancam apabila penerimaan pemerintah masih tetap lemah. Untuk keseluruhan tahun 2015, penerbitan sekuritas pemerintah yang lebih besar pada awal tahun dan tersedianya pembiayaan multilateral telah membantu memitigasi risiko-risiko keuangan. Per tanggal 2 Desember, pemerintah telah menerima 510,4 triliun rupiah dari penerbitan sekuritas dan 3,89 miliar dolar AS (sekitar 53 triliun rupiah) dari pinjaman resmi luar negeri.

Transfer Dana Desa meningkat tajam, meskipun harus menghadapi tantangan dalam pelaksanaan di awal, kini berpotensi mengatasi masalah ketimpangan pedesaan

Sebagian dari rencana peningkatan belanja infrastruktur publik pada APBN 2016 adalah berupa kenaikan transfer ke pemerintah daerah, termasuk Dana Desa (DD), yang jumlahnya akan meningkat lebih dari dua kali lipat pada tahun 2016. Desa-desa dapat berperan lebih penting dalam menjamin pelayanan dasar terhadap kebutuhan penduduk desa. Namun keterbatasan kapasitas desa tampaknya akan terus membatasi penggunaan dana tersebut, terutama di daerah-daerah terpencil dan terbelakang. Terdapat sejumlah penundaan pencairan dana yang signifikan pada tahun ini, yang menunjukkan buruknya persiapan pada tingkat daerah dan desa. Selain itu, revisi rumus untuk distribusi DD mengalokasikan 90 persen dari dana itu secara merata antar desa (10 persen sisanya bergantung pada faktor demografis dan geografis). Sebagai akibatnya, desa-desa yang berukuran besar, tempat hidup sebagian besar kaum miskin dan mendekati miskin, menerima alokasi yang jauh lebih rendah per orang. Hal ini justru dapat berkontribusi kepada peningkatan ketimpangan.

Pengaruh TPP terhadap perdagangan mungkin terbatas namun diversifikasi investasi dapat menjadi hal yang lebih penting

Langkah potensial lain dalam proses reformasi Indonesia adalah kemungkinan bergabungnya Indonesia dalam perjanjian ekonomi strategis Trans-Pasifik (Trans-Pacific Partnership, TPP) dalam waktu dekat. Terlepas dari apakah rencana tersebut menjadi kenyataan atau tidak, perjanjian itu tampaknya akan membawa dampak yang tidak terlalu besar terhadap perdagangan, karena tarif impor negara-negara anggota memang sudah rendah dan Indonesia sudah memiliki perjanjian perdagangan dengan sebagian besar negara-negara tersebut. Akan tetapi, bergabungnya Indonesia dalam TPP dapat mempengaruhi investasi, karena pakta itu meningkatkan akses ke ekonomi global dan memberikan perlindungan hukum yang lebih tinggi bagi investor-investor asing dibandingkan dengan jika menggunakan peraturan perundangan dalam negeri. Hal tersebut dapat mendorong realokasi investor asing keluar dari negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, ke negara-negara anggota TPP. Di sisi lain, menjadi anggota suatu pakta tidak hanya akan mempengaruhi pengambilan kebijakan perdagangan barang saja, misalnya TPP akan mensyaratkan peraturan yang menerapkan perlakuan yang setara kepada perusahaan dalam dan luar negeri. Meskipun TPP memberikan keleluasaan dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan peraturan perundangan yang berlaku, TPP dapat pula membatasi pengambilan keputusan di masa depan. Sebagai contoh, para anggota TPP memiliki ruang yang lebih terbatas dalam peraturan perundangan yang membatasi negara-negara anggota TPP lain. Hal tersebut sangat penting bagi negara seperti Indonesia, yang dibandingkan negara di Asia Tenggara lainnya, masih cukup aktif dalam mempergunakan peraturan yang membatasi perdagangan dan investasi.


1 Desember 2015 THE WORLD BANK | BANK DUNIA

A. Perkembangan ekonomi dan fiskal terkini

1. Meskipun terdapat perbaikan sentimen pasar, kondisi ekonomi luar negeri masih kurang mendukung.

Pertumbuhan dunia kembali mengecewakan…

Data kuartal ketiga menunjukkan adanya lemahnya perekonomian dunia penuruan selama empat kuartal berturut-turut. Pertumbuhan ekonomi di AS dan kawasan Euro , sementara Jepang memasuki resesi teknis. Di antara negara-negara berkembang, ekonomi Tiongkok terus mengalami perlambatan, Brazil menghadapi tantangan yang meningkat, sementara ekonomi Rusia mengalami kontraksi. Hanya pertumbuhan PDB India, pada 7,4 persen yoy, yang masih bertahan kuat pada kuartal ketiga.

…menyebabkan penurunan proyeksi harga komoditas

Pertumbuhan dunia yang tetap lemah telah membebani perdagangan dunia dan menurunkan permintaan akan komoditas. Bank Dunia kembali melakukan revisi turun terhadap proyeksi harga komoditasnya pada bulan Oktober (Gambar 1).1 Selain proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia yang lebih lemah dari perkiraan, tingginya persediaan minyak negara-negara OECD, kuatnya produksi minyak negara-negara bukan OPEC, dan proyeksi produksi minyak dari Iran yang lebih tinggi dari perkiraan, menyebabkan proyeksi harga-harga minyak semakin menurun. Sebagai net-importir minyak, rendahnya harga minyak cenderung menguntungkan Indonesia, namun sekaligus memberi tekanan kepada anggaran pemerintah yang bergantung pada sektor migas, sekitar 20 persen dari penerimaannya.

Penghindaran risiko global (risk aversion) telah menurun namun biaya

Beralih ke perkembangan finansial, aset-aset pasar berkembang kembali meningkat pada bulan Oktober setelah menurun tajam pada bulan Agustus dan September, ketika ketidakpastian tentang perlambatan ekonomi Tiongkok dan prospek suku bunga AS tengah memuncak. Namun sejumlah negara, seperti Brasil, Turki, dan Afrika Selatan, mengalami gejolak baru pada bulan Desember. Walau dengan

1 Bank Dunia, Commodity Markets Outlook, Oktober 2015: http://www.worldbank.org/en/research/commodity-

markets.



pinjaman masih tetap tinggi

kondisi sentimen pasar yang lebih positif, aliran masuk modal ke negara-negara berkembang masih tetap lemah dan biaya pinjaman relatif tinggi. (Gambar 2).

Pemerintah Indonesia ikut diuntungkan dengan stabilnya pasar keuangan dunia akhir-akhir ini

Di Indonesia, pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan tanda-tanda stabilisasi, meskipun demikian pasar saham terus mencatat keluarnya aliran modal asing (lihat Bagian 5). Untuk pertama kali sejak bulan Juni, pembelian bersih dari obligasi negara dalam Rupiah oleh investor asing kembali mencatat angka positif pada bulan Oktober (391 juta dolar AS). Seperti halnya sejumlah negara-negara berkembang pada beberapa minggu terakhir, Indonesia telah mengumpulkan 3,5 miliar dolar AS dalam penjualan obligasi internasional (untuk pendanaan dini anggaran tahun 2016) pada tanggal 1 Desember, sebelum kemungkinan terjadinya kenaikan suku bunga di AS.

Gambar 1: Prospek harga komoditas semakin melemah (indeks harga enam komoditas ekspor utama Indonesia)

Gambar 2: Kondisi keuangan dunia masih ketat bagi negara berkembang (spread EMBIG, basis poin)

Catatan: Indeks termasuk harga batubara, tembaga, migas, minyak sawit dan karet. Sumber: Bank Dunia; proyeksi staf Bank Dunia

Sumber: JP Morgan; perhitungan staf Bank Dunia

2. Belanja pemerintah mendukung pertumbuhan PDB yang moderat pada kuartal ketiga

Pertumbuhan yang moderat pada kuartal ketiga menunjukkan bahwa dibutuhkan upaya kebijakan yang lebih kuat untuk dapat mendorong pertumbuhan jangka pendek

Pada kuartal ketiga, PDB riil tumbuh sebesar 4,7 persen yoy, laju yang sama pada kuartal pertama dan kedua tahun 2015. Pertumbuhan didukung oleh kenaikan dalam belanja sektor publik, baik konsumsi maupun modal. Pada saat yang bersamaan, investasi sektor swasta diperkirakan akan tetap lemah, dengan sejumlah data (utama) berfrekuensi tinggi mengindikasikan adanya kenaikan pada kuartal keempat, sementara data yang lain, terutama indikator sentimen usaha, terus melemah. Kekeringan sebagai dampak dari El Niño dan kerugian akibat asap dan kebakaran hutan di sejumlah provinsi diperkirakan akan berdampak negatif secara material terhadap PDB (lihat Bagian B.1). Hasil pertanian riil turun sebesar 4,9 persen secara penyesuaian musiman kuartal-ke-kuartal yang disetahunkan (quarter-on-quarter seasonally adjusted annualized rate, qoq-saar) pada kuartal ketiga 2015, penurunan signifikan pertama dalam kurun empat tahun terakhir. Kalimantan mengalami dampak terparah, dengan penurunan PDB sebesar 1,2 persen qoq-saar pada kuartal ketiga (-5,1 persen qoq-saar di Kalimantan Timur). Di tengah-tengah meningkatnya ketidakpastian, dan risiko-risiko penurunan yang signifikan terhadap prospek tersebut, Bank Dunia tetap mempertahankan perkiraan pertumbuhan dasarnya

40

60

80

100

120

140

160

180

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Proyeksi

Oktober 2015

Juli 2015

0

100

200

300

400

500

600

Jan-14 Jul-14 Jan-15 Jul-15

Indonesia

Negara berkembang



(baseline) pada 4,7 persen untuk tahun 2015 dan 5,3 persen untuk 2016. Proyeksi itu mencerminkan kenaikan permintaan luar negeri secara bertahap dan peningkatan belanja modal pemerintah.

Peningkatan belanja pemerintah telah mendorong pertumbuhan konsumsi…

Konsumsi swasta meningkat sebesar 5,0 persen yoy, naik dari 4,7 persen pada kuartal kedua. Namun kenaikan ini sepenuhnya disebabkan oleh meningkatnya belanja oleh lembaga-lembaga nirlaba, sebagai dampak dari menurunnya pembiayaan terkait pemilu pada paruh pertama 2014, yang cukup tinggi dari perbandingan tahunan. Pertumbuhan pengeluaran rumah tangga bertahan pada 5,0 persen yoy untuk empat kuartal berturut-turut. Kontribusi sektor publik terhadap pertumbuhan PDB juga meningkat seiring dengan percepatan pada pencairan belanja, termasuk untuk pembangunan infrastruktur. Konsumsi pemerintah meningkat sebesar 6,6 persen yoy (naik dari 2,1 persen pada kuartal kedua), yang memberikan kontribusi sebesar 0,5 poin persentase yoy terhadap pertumbuhan (Gambar 3).

… dan pertumbuhan investasi

Pertumbuhan investasi meningkat menjadi 4,6 persen yoy, dari 3,7 persen pada kuartal kedua, yang berkontribusi sebesar 1,5 poin persentase terhadap pertumbuhan yoy. Kenaikan dalam investasi didorong oleh peningkatan belanja konstruksi, permesinan dan peralatan, serta kendaraan. Walau Badan Pusat Statistik (BPS) tidak menerbitkan perincian investasi pemerintah dan swasta, perkiraan belanja modal riil pemerintah (yang dideflasikan dengan deflator jumlah investasi implisit2) menunjukkan percepatan pertumbuhan yang signifikan menjadi 49,8 persen yoy pada kuartal ketiga tahun 2015, memutar tren negatif pada tahun 2014 dan awal 2015 (Gambar 4).

Gambar 3: Pertumbuhan PDB menjadi stabil pada 4,7 persen yoy pada kuartal ketiga 2015… (kontribusi ke pertumbuhan PDB yoy, poin persentase)

Gambar 4: …didorong oleh kenaikan yang signifikan dalam belanja modal sektor publik secara riil (pertumbuhan yoy, persen)

Catatan: * Perbedaan statistik termasuk perubahan persediaan. Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: Belanja modal riil pemerintah dideflasikan dengan deflator jumlah investasi tetap dari neraca nasional. Sumber: BPS; Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia

Namun, volume ekspor maupun impor tetap lemah

Ekspor bersih terus berkontribusi positif terhadap pertumbuhan (1,2 poin persentase yoy), walau tidak sebesar kuartal kedua (1,6 poin persentase). Volume impor turun sebesar 6,1 persen yoy, dibanding dengan -7,0 persen pada kuartal

2 Deflator investasi total implisit dihitung sebagai rasio dari total formasi modal tetap kotor nominal terhadap total

formasi modal tetap riil, keduanya diambil dari neraca nasional.

-4

-2

0

2

4

6

8

10

Sep-12 Mar-13 Sep-13 Mar-14 Sep-14 Mar-15 Sep-15

Stat. discrepancy*Net exportsInvestmentGovernment consumptionPrivate consumptionGDP

-60

-40

-20

0

20

40

60

Mar-13 Sep-13 Mar-14 Sep-14 Mar-15 Sep-15



kedua. Ekspor menurun sebesar 0,7 persen yoy secara riil, setelah turun sebesar 0,1 persen pada kuartal kedua. Menurut data dari Biro Analisis Kebijakan Ekonomi Belanda, volume ekspor terus menurun di Asia, dengan rata-rata sebesar 4,3 persen yoy pada kuartal ketiga, dibanding -2,5 persen pada kuartal kedua, karena permintaan impor pasar berkembang terus membebani perdagangan dunia.

Indikator kegiatan investasi bulanan menunjukkan peningkatan, namun sentimen usaha tetap lemah

Pertumbuhan investasi meningkat dari 1,8 persen qoq-saar pada kuartal kedua ke 7,4 persen pada kuartal ketiga. Terdapat sejumlah bukti akan terjadinya kenaikan lebih lanjut pada kuartal keempat. Percepatan belanja investasi pembangunan berlanjut pada bulan Oktober, dengan belanja modal (nominal) bulanan mencapai 22 triliun rupiah, naik sebesar 11,8 persen dibanding bulan September dan hampir dua kali lipat dibanding jumlahnya pada bulan Oktober 2014. Selain itu, momentum penjualan semen mengalami peningkatan dan impor barang modal – salah indikator perkembangan investasi yang penting – mungkin telah mencapai titik terendahnya pada kuartal ketiga (Gambar 5). Namun, indeks sentimen usaha masih menunjukkan tren yang menurun. Indikator-indikator kegiatan usaha berjalan maupun perkiraannya yang dihimpun oleh BI terus menurun. Indeks manajer pembelian (purchasing managers index, PMI) Nikkei/Markit untuk manufaktur, sebesar 46,9 pada bulan November, terus mengisyaratkan melemahnya kegiatan ekonomi (Gambar 6).

Gambar 5: Indikator kegiatan investasi bulanan dapat mengisyaratkan kenaikan… (rata-rata bergerak empat kuartalan untuk pertumbuhan qoq-saar, persen)

Gambar 6: …walau sentimen dunia usaha dan konsumen tetap lemah (indeks dengan penyesuaian musiman)

Catatan: * Observasi terakhir pada bulan Oktober 2015. Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Sumber: BI; Nikkei/Markit; perhitungan staf Bank Dunia

PDB diproyeksikan meningkat sebesar 4,7 persen untuk tahun 2015 dan 5,3 persen untuk tahun 2016, pada skenario dasar (base case)

Ke depannya, proyeksi Bank Dunia untuk pertumbuhan PDB tetap pada 4,7 persen untuk 2015 dan 5,3 persen untuk 2016 (Tabel 2). Walau proyeksi IHK tetap sama seperti pada edisi bulan Oktober 2015, investasi dan konsumsi publik kini diperkirakan akan memberikan kontribusi yang sedikit lebih besar terhadap pertumbuhan untuk tahun ini dan tahun depan, sedangkan kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan menurun. Revisi ini mencerminkan komitmen pemerintah terhadap alokasi modal yang lebih tinggi dalam APBN tahun 2016 (lihat Bagian 6), yang dapat mendorong investasi swasta dan mendukung pertumbuhan secara keseluruhan. Kenaikan pertumbuhan pada skenario dasar (baseline) tersebut juga berdasarkan pada semakin membaiknya kondisi luar negeri. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan global akan meningkat menjadi 3 persen pada tahun

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Mar-12 Mar-13 Mar-14 Mar-15

Fixed investment, LHSCapital imports*, RHSCommercial cement sales*, RHS

0

10

20

30

40

50

60

Jan-14 Jul-14 Jan-15 Jul-15

PMI

Kegiatan usaha berjalan BI

Kegiatan usaha - perkiraan BI



2016, dari perkiraan 2,5 persen untuk tahun ini.3 Namun, kondisi dalam dan luar negeri saat ini, mungkin dapat mempengaruhi skenario dasar (baseline) ke arah penurunan (lihat Bagian 8).

3. Inflasi mengalami moderasi akibat pengaruh dasar (base effect), namun risiko-risiko terkait El Niño tetap bertahan

Inflasi IHK turun di bawah 5 persen yoy, terutama karena perbandingan dengan inflasi tahun lalu yang tinggi

Inflasi IHK turun menjadi 4,9 persen yoy pada bulan November, dari 6,2 persen pada bulan Oktober, sebagian besar karena pengaruh dasar (base effect) dari inflasi tinggi akibat kenaikan harga eceran BBM satu tahun lalu (Gambar 7). Inflasi inti, yang tidak menyertakan harga bahan pangan dan energi yang lebih bergejolak, juga turun menjadi 4,8 persen yoy pada bulan November, dari 5,0 persen pada bulan sebelumnya. Setelah sedikit melambat pada bulan September dan Oktober, inflasi bahan pangan kembali meningkat pada bulan November secara bulan-ke-bulan. Walau harga eceran beras mengalami peningkatan yang lebih lambat selama dua bulan terakhir, tampaknya karena tingginya persediaan, harga-harga komoditas lain, seperti daging dan sayuran, mengalami peningkatan. Kondisi El Niño yang berkisar dari moderat ke parah telah berpengaruh buruk terhadap produksi pertanian di seluruh Indonesia pada tahun ini, sehingga meningkatkan volatilitas harga bahan pangan.4

Gambar 7: Inflasi IHK turun akibat pengaruh dasar (perubahan yoy, persen; pengamatan terakhir September 2015)

Catatan: Harga bahan pangan adalah rata-rata tertimbang dari komponen harga bahan pangan mentah dan olahan dari IHK. Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Inflasi diproyeksikan akan menurun, walau tekanan kenaikan harga yang terkait El Niño diperkirakan akan terjadi pada awal tahun 2016

Bank Dunia memperkirakan laju inflasi IHK rata-rata tahunan sebesar 6,3 persen untuk tahun 2015, dan turun ke rata-rata sebesar 4,6 persen pada tahun 2016. Pada keadaan dasar (base case), perkiraan ini menyertakan pengaruh moderat dari El Niño terhadap harga bahan pangan pada awal tahun 2016.5 Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization, FAO), penanaman padi untuk musim utama tahun 2016, yang menghasilkan sebagian besar produksi padi tahunan, mengalami penundaan akibat rendahnya curah hujan pada sebagian besar daerah di Indonesia.6 Selain itu, musim kering diperkirakan akan menyebabkan hasil panen yang lebih rendah dari tanaman yang ditanam terlalu dini, terutama di daerah-daerah yang mengandalkan hujan untuk pengairan. Karena El Niño tetap menjadi risiko utama terhadap prospek inflasi, tanggapan pemerintah terhadap keterbatasan pasokan (yaitu membuka impor beras untuk mengisi persediaan) merupakan penentu harga bahan pangan jangka pendek yang cukup penting.

3 Lihat East Asia Pacific Economic Update, October 2015: Staying the Course. 4 Lihat Bagian B.1 dari laporan ini untuk perkiraan dampak negatif asap dan kebakaran terhadap pertanian (dan

sektor-sektor lain) pada bulan Juni-Oktober 2015. 5 Lihat Bagian B.1 dari Triwulanan edisi bulan Oktober 2015 untuk perincian lebih lanjut dari perkiraan ini. 6 Global Information and Early Warning System (GIEWS) untuk pangan dan pertanian, 13 November 2015,

Indonesia Country Brief: http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=IDN.

0

2

4

6

8

10

12

Apr-13 Oct-13 Apr-14 Oct-14 Apr-15 Oct-15

IHK

Inti

Pangan



Tabel 2: Pada keadaan dasar, pertumbuhan PDB diproyeksikan meningkat ke 5,3 persen pada tahun 2016 (persentase perubahan, kecuali dinyatakan lain)

Tahunan YoY pada kuartal

keempat Revisi tahunan

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2015 2016

1. Indikator ekonomi utama

Jumlah pengeluaran konsumsi 4,8 4,8 4,9 4,3 5,3 3,9 0,4 0,0

Pengeluaran konsumsi swasta 5,3 4,9 5,2 4,7 5,4 4,1 0,2 0,0

Konsumsi pemerintah 2,0 3,6 3,2 2,1 4,1 2,4 1,5 0,0

Pembentukan modal tetap bruto 4,1 4,5 5,2 3,7 5,6 4,0 0,8 0,2

Ekspor barang dan jasa 1,0 -0,7 2,3 -0,1 1,7 4,0 -0,5 -2,4

Impor barang dan jasa 2,2 -5,7 1,8 -7,0 1,5 3,7 -2,5 -1,8

Produk Domestik Bruto 5,0 4,7 5,3 4,7 5,2 4,1 0,0 0,0

2. Indikator luar negeri

Neraca pembayaran (Miliar AS$) 15,3 6,3 16,5 - - - 1,3 -0,8 Saldo neraca transaksi berjalan

(Miliar AS$) -27,5 -16,9 -22,2 - - - 0,9 2,7

Sebagai bagian dari PDB (persen) -3,1 -2,0 -2,4 - - - 0,0 0,2

Neraca perdagangan (Miliar AS$) -3,0 6,7 1,9 - - - 0,8 0,7 Saldo neraca keuangan dan modal

(Miliar AS$) 45,4 23,2 38,7 - - - 0,4 -3,5

3. Pengukuran ekonomi lainnya

Indeks harga konsumen 6,4 6,3 4,6 6,5 4,7 5,0 -0,2 -0,6

Deflator PDB 5,4 4,2 4,5 4,8 4,3 3,8 -0,7 -0,8

PDB nominal 10,7 9,2 10,1 9,6 9,5 8,1 -0,5 -0,8

4. Asumsi ekonomi

Kurs tukar (Rp/AS$) 11800 13400 13800 - - - 0 -200 Harga minyak mentah Indonesia (AS$/barel)

98 51 50 - - - -7 -11

Catatan: Angka ekspor dan impor merujuk kepada volume dari neraca nasional. Semua angka-angka berdasarkan PDB yang direvisi dan diubah dasarnya. Asumsi kurs tukar dan harga minyak mentah adalah berdasar rata-rata terbaru. Revisi-revisi adalah relatif dibanding proyeksi pada Triwulanan edisi bulan Oktober 2015. Sumber: BPS; BI; CEIC; proyeksi staf Bank Dunia

4. Aliran modal semakin menurun, sesuai dengan tren negara-negara berkembang

Walau surplus perdagangan cukup besar, tekanan luar negeri tetap bertahan dengan semakin melemahnya aliran modal bersih

Walau lebih rendahnya defisit neraca berjalan meringankan sebagian tekanan eksternal terhadap Indonesia, penurunan aliran modal bersih menyebabkan defisit dalam neraca pembayaran pada kuartal ketiga (Gambar 8). Meskipun aliran modal tetap kuat pada paruh pertama tahun 2015, disebabkan aliran masuk modal terkait surat utang negara (SUN), jumlah aliran modal bersih pada tiga kuartal pertama pada 2015 mencatat penurunan hampir sebesar 70 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Walau aliran modal ke negara berkembang diperkirakan akan mulai pulih pada paruh

Gambar 8: Neraca keuangan terus menurun(miliar AS$)

Catatan: Neraca dasar = investasi langsung + saldo neraca berjalan.Sumber: BI; perhitungan staf Bank Dunia

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

Sep-12 Sep-13 Sep-14 Sep-15

Current account Direct investment

Portfolio investment Other investment

Overall balance Basic balance



pertama tahun 2016, risiko-risiko pembiayaan luar negeri masih tetap tinggi akibat belum pastinya penetapan waktu untuk normalisasi kebijakan moneter AS.

Perdagangan terus melamabatpada kuartal ketiga

Kuartal ketiga tahun 2015 mencatat surplus perdagangan sebesar 4,1 miliar dolar AS. Ekspor maupun impor mengalami penurunan, sebesar masing-masing 17,4 persen yoy dan 24,6 persen yoy, yang merupakan nilai terendahnya sejak tahun 2010. Perlambatan perdagangan memiliki cakupan yang luas, dengan penurunan pada ekspor komoditas dan manufaktur, serta impor energi dan non-energi. Peningkatan hanya tercatat pada ekspor tembaga, yang naik sebesar 47,5 persen yoy berkat izin ekspor sementara yang diberikan kepada PT Newmont Nusa Tenggara dan PT Freeport Indonesia, yang berakhir pada akhir bulan September lalu.

Gambar 9: Aliran masuk modal ke negaraberkembang diperkirakan akan mencapai titik terendah pada kuartal keempat (rata-rata bergerak empat kuartalan, miliar AS$)

Gambar 10: Investor asing menjual aset-aset portofolio dalam denominasi Rupiah pada kuartal ketiga 2015 (pembelian asing bersih, miliar AS$; spread EMBIG Indonesia, basis poin)

Sumber: Institute of International Finance; perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: SUN – Surat Utang Negara dalam Rupiah; SBI – Sertifikat Bank Indonesia. Sumber: BI; JP Morgan; perhitungan staf Bank Dunia

Aliran modal turun secara signifikan pada kuartal ketiga, setelah dua kuartal dengan aliran modal masuk yang memadai…

Aliran masuk modal bersih pada tahun ini lebih rendah dibanding tahun lalu, meskipun terdapat penerbitan obligasi negara yang kuat pada dua kuartal pertama. Jumlah aliran modal bersih pada tiga kuartal pertama tahun ini mencapai 9,6 miliar dolar AS, yang hanya setara dengan 27 persen dari jumlah tahun lalu atau 72,5 persen dibanding tahun 2013, dimana bank sentral AS (the fed) mengumumkan akan mengurangi stimulus monetarnya. Pada kuartal ketiga, aliran modal bersih mencapai 1,2 miliar dolar AS, dibanding dengan 14,7 miliar dolar AS pada kuartal ketiga tahun 2014 dan 4,6 miliar dolar AS pada kuartal ketiga tahun 2013. Hal ini sejalan dengan tren global perlemahan aliran modal ke pasar-pasar berkembang (Gambar 9). Lembaga Keuangan Internasional (Institute of International Finance) memproyeksikan bahwa perlambatan aliran modal ke tiga puluh ekonomi-ekonomi berkembang utama akan mencapai titik terendahnya pada akhir tahun ini,7 konsisten dengan proyeksi peningkatan pertumbuhan untuk negara-negara tersebut.

…dengan aliran portofolio dan FDI

Pada tiga kuartal pertama tahun 2015, penanaman modal asing secara langsung (foreign direct investment, FDI) mengalami penurunan sebesar 34,2 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2014. Terdapat aliran keluar ekuitas bersih dalam 7 Basis data aliran modal Institute of International Finance.

0

5

10

15

20

25

30

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Mar-12 Mar-13 Mar-14 Mar-15 Mar-16

Forecast

30 Emerging markets

Indonesia, RHS

0

100

200

300

400

500

-4

-2

0

2

4

6

8

Oct-13 Oct-14 Oct-15

Equities

SBI

SUN

Gov. global bonds

EMBIG spread



yang lebih rendah dibanding tahun lalu

sebagian besar bulan, dengan jumlah aliran keluar bersih sebesar 1,3 miliar dolar AS selama tahun berjalan (Gambar 10). Cukup rendah jika dibandingkan dengan 3,9 miliar aliran masuk bersih selama bulan Januari-Oktober 2014. Pada kuartal ketiga, terdapat penjualan bersih Surat Utang Negara (SUN) dalam Rupiah kepada investor asing sebesar 1 miliar dolar AS – dengan demikian, investor asing secara keseluruhan telah membeli SUN sebesar 5,3 miliar dolar AS selama tahun berjalan. Namun, dibanding tingkatnya hingga bulan Oktober tahun lalu, pembelian bersih SUN oleh investor asing mengalami penurunan sebesar 54,4 persen. Pada saat yang bersamaan, utang-utang pemerintah dalam valuta asing meningkat sebesar 80 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Obligasi internasional masih tetap menarik bagi investor asing dibanding obligasi dalam rupiah karena kenaikan volatilitas Rupiah sepanjang tahun ini.

Proyeksi Bank Dunia untuk defisit neraca berjalan masih tetap pada 2 persen dari PDB untuk tahun 2015 dan 2,4 untuk tahun 2016

Proyeksi defisit neraca berjalan untuk tahun 2015 masih tetap sebesar 2 persen dari PDB (Tabel 3). Walau impor belum meningkat seperti perkiraan, dengan impor bahan baku (di luar BBM) dan barang modal turun – masing-masing sebesar 9,1 persen dan 3,4 persen yoy, pada kuartal ketiga tahun 2015, diperkirakan akan terjadi sedikit penurunan dalam impor pada kuartal terakhir sejalan dengan kenaikan belanja modal pemerintah (lihat Bagian 2). Sejak Triwulanan edisi bulan Oktober 2015, Bank Dunia telah kembali merevisi turun proyeksi harga komoditasnya.8 Rendahnya harga komoditas diperkirakan akan membatasi penerimaan ekspor Indonesia selama jangka menengah. Pada saat yang bersamaan, ekspor manufaktur terus mencatat penurunan walau depresiasi kurs tukar valuta cukup terkendali (sebesar 3,8 persen antara bulan Januari dan Oktober) untuk tahun ini. Defisit neraca berjalan pada tahun 2016 telah direvisi turun menjadi 2,4 persen dari PDB, karena proyeksi kenaikan impor yang terkait dengan infrastruktur publik ternyata lebih kecil dari yang diperkirakan sebelumnya.

Tabel 3: Proyeksi defisit neraca berjalan adalah sebesar 2,0 persen dari PDB untuk 2015 (miliar AS$ kecuali dinyatakan lain)

2014 2015 2016 Keseluruhan neraca pembayaran

15,3 6,3 16,5

Sebagai % dari PDB 1,7 0,7 1,8

Neraca berjalan -27,5 -16,9 -22,2

Sebagai % dari PDB -3,1 -2,0 -2,4 Neraca perdagangan

barang 7,0 15,8 12,1

Neraca perdagangan jasa -10,0 -9,1 -10,2 Penerimaan -29,7 -29,0 -29,4 Transfer 5,2 5,4 5,3

Neraca keuangan dan modal

45,4 23,2 38,7

Sebagai % dari PDB 5,1 2,7 4,2

Investasi langsung 15,9 11,4 13,1

Investasi portofolio 26,1 10,9 22,9 Derivatif keuangan -0,2 0,1 -0,1 Investasi lain 7,8 0,8 2,7

Catatan:

Neraca dasar -11,6 -5,5 -9,1

Sebagai % dari PDB -1,3 -0,6 -1,0 Catatan: Neraca dasar = saldo neraca berjalan + investasi langsung bersih Sumber: BI; perhitungan staf Bank Dunia

5. Kondisi keuangan masih tetap ketat, sebagian karena lebih rendahnya aliran masuk modal asing

Walau volatilitas keuangan dunia telah menurun sejak bulan September,

Harga aset-aset Indonesia telah kembali naik setelah gejolak keuangan dunia yang terakhir. Rupiah mencatat apresiasi sebesar 6,3 persen antara tanggal 30 September dan 20 November. Namun aliran keluar modal bersih jangka pendek pada kuartal ketiga membatasi ketersediaan pembiayaan luar negeri (lihat Bagian 4). Kenaikan

8 Bank Dunia, October 2015 Commodity markets outlook: Understanding El Niño, tersedia pada

http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2015/10/22401445260948491/CMO-October-2015-Full-Report.pdf



kondisi pembiayaan masih tetap ketat

biaya pinjaman juga menurunkan permintaan untuk dana luar negeri, terutama dari sektor swasta. Pada saat yang bersamaan, terdapat tanda-tanda peningkatan pertumbuhan kredit dalam negeri, terutama pinjaman investasi, sejak bulan Juni.

Ekuitas Indonesia dan Rupiah telah menutup sebagian besar kerugian yang tercatat pada bulan Agustus -September…

IHSG meningkat sebesar 7,0 persen antara tanggal 30 September dan 7 Desember setelah turun sebesar 11,1 persen antara tanggal 10 Agustus dan 30 September (Gambar 11). Harga-harga ekuitas pada sebagian besar ekonomi berkembang telah pulih dari nilai-nilai rendahnya selama masa gejolak pasar ekuitas yang dipicu oleh depresiasi Renminbi pada tanggal 11 Agustus.9 Namun beberapa negara, seperti Brasil, Turki dan Afrika Selatan, mengalami gejolak baru pada bulan Desember. Setelah apresiasi yang signifikan sebesar 8,1 persen antara tanggal 2 dan 9 Oktober, Rupiah kembali stabil pada tingkatan awal bulan Agustus, mengikuti tren pasar berkembang secara umum.

…dan biaya pinjaman pun turun dari nilai tertingginya akhir-akhir ini

Selisih (spread) dari Emerging Market Bond Index - Global (EMBIG) dari JP Morgan untuk Indonesia mengalami penurunan sebesar 49 basis poin antara tanggal 30 September dan 20 November, setelah meningkat sebesar 125 basis poin antara tanggal 30 Juni dan 30 September. Sementara perubahan dalam selisih EMBIG global, yang mengukur rata-rata biaya pinjaman negara berkembang dalam dolar AS, menunjukkan penurunan sebesar 67 basis poin dan peningkatan sebesar 83 basis poin. Sejalan dengan itu, imbal hasil (yield) obligasi dalam negeri pemerintah Indonesia untuk 10 tahun turun sebesar 105 basis poin antara tanggal 30 September dan 20 November, setelah naik sebesar 145 basis poin pada kuartal lalu.

Gambar 11:Ekuitas negaraberkembang mencatat peningkatan sejak bulan September (perubahan periode, persen)

Gambar 12: Utang swasta luar negeri terus melambat pada kuartal ketiga 2015, dengan naiknya beban pinjaman (pertumbuhan yoy, persen, kiri; rasio terhadap ekspor, persen, kanan)

Sumber: BI; JP Morgan; perhitungan staf Bank Dunia Sumber: BI; perhitungan staf Bank Dunia

Pertumbuhan utang luar negeri mengalami penurunan, sementara beban

Kenaikan biaya pinjaman luar negeri secara keseluruhan pada tahun ini (termasuk dampak depresiasi Rupiah) – bersamaan dengan lemahnya keuntungan dan naiknya biaya lindung nilai (hedging) valuta asing10 – telah menyebabkan perlambatan pertumbuhan utang luar negeri. Pinjaman asing tumbuh sebesar 2,7 persen yoy pada bulan September, turun dari 6,3 persen pada bulan Juni dan rata-rata sebesar 11,4

9 Lihat juga Bagian A.5 pada Triwulanan edisi bulan Oktober 2015. 10 Tingkat swap Rupiah-dolar AS satu tahun mencapai rata-rata 12,3 persen pada kuartal ketiga 2015, naik dari 8,5

persen pada kuartal yang lalusebelumnya.

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

Aug 10-Sep 30 Sep 30- Dec 7

Brazil Indonesia MalaysiaTurkey South Africa

-40

-10

20

50

80

110

140

170

200

-10

0

10

20

30

40

50

Mar-13 Mar-14 Mar-15

External debt / export (RHS)

Government and BI

Private



pembayaran utang meningkat

persen pada tahun 2011-2013 (Gambar 12). Pertumbuhan utang swasta luar negeri melambat menjadi 4,1 persen yoy pada bulan September, dari 9,6 persen pada bulan Juni. Pinjaman asing untuk sektor perdagangan, jasa perhubungan dan komunikasi, serta manufaktur mengalami penurunan masing-masing sebesar 22,0, 18,6, 16,6 dan 4,7 persen yoy pada kuartal ketiga. Walau rasio utang terhadap PDB masih tetap moderat, yaitu pada 34,9 persen pada bulan September, kemampuan Indonesia untuk membayar kembali utangnya dari penerimaan ekspor melemah akibat kontraksi ekspor yang signifikan pada tahun ini (sebesar 13 persen yoy pada bulan Januari-September 2015).

BI mengumumkan sejumlah langkah untuk menurunkan volatilitas di pasar valuta asing

Menanggapi kenaikan volatilitas Rupiah pada bulan Agustus dan September, pada tanggal 30 September Bank Indonesia (BI) meluncurkan sejumlah langkah untuk menstabilkan rupiah. Langkah-langkah itu termasuk: intervensi penukaran valuta asing pada pasar forward; perpanjangan masa jatuh tempo fasilitas penyimpanan BI menjadi tiga bulan; pelonggaran persyaratan pelaporan untuk transaksi penukaran valuta asing; penerbitan SBI dalam valuta asing; dan peringanan syarat penyimpanan SBI dari satu bulan ke satu minggu. Walaupun demikian, BI tetap melakukan intervensi terhadap pasar spot valuta asing pada periode-periode yang bervolatilitas tinggi. Selain itu, pada tanggal 16 November, BI memperbarui perjanjian penukaran mata uang bilateralnya dengan Tiongkok dan meningkatkan jumlah maksimumnya menjadi 130 miliar RMB (20 miliar dolar AS) dari 100 miliar RMB. BI juga memiliki perjanjian swap bilateral dengan Jepang sebesar 23 miliar dolar AS dan dengan Korea Selatan sebesar 10,7 triliun KRW.

Pertumbuhan kredit investasi meningkat pada bulan Juni

Pertumbuhan kredit mencatat sedikit peningkatan dari 9,6 persen yoy pada bulan Juli menjadi 10,1 persen pada bulan Oktober, terutama karena kenaikan dalam pertumbuhan kredit investasi (Gambar 13). Pertumbuhan kredit investasi naik dari 10,1 persen pada bulan Juni ke 12,7 persen pada bulan Oktober. Sejalan dengan penurunan dalam tingkat simpanan sejak bulan Agustus 2014, pertumbuhan simpanan menurun ke 9,0 persen yoy pada bulan Oktober, dari 13,8 persen pada bulan Juli. Kinerja perbankan relatif stabil, dengan tingkat kredit macet (non-performing loans, NPL) pada 2,7 persen pada bulan September dan marjin bunga bersih (net interest margin) pada 5,3 persen antara bulan Juli dan September.

Gambar 13: Kenaikan pertumbuhan kredit sejak Juli didorong oleh pinjaman investasi (pertumbuhan yoy, persen)

Sumber: BI; perhitungan staf Bank Dunia

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15

Credit investment loan

Working capital Deposit



6. Kenaikan tingkat pelaksanaan anggaran mendukung pertumbuhan di kuartal ketiga

Pada bulan Oktober, realisasi defisit mencapai 2,5 persen dari PDB, berkat kebijakan fiskal yang memprioritaskan pertumbuhan

Kebijakan fiskal pada tahun 2015 menunjukkan ketegangan yang kuat antara pungutan penerimaan yang lebih rendah dari proyeksi dengan keinginan untuk mempercepat pencairan belanja publik guna mendukung pertumbuhan. Sebagai akibatnya, pada bulan Oktober realisasi defisit fiskal mencapai 2,5 persen dari PDB, melampaui revisi perkiraan Kementerian Keuangan untuk keseluruhan tahun 2015 yang hanya 2,2 persen (Tabel 4).11 Jika tren tersebut terus berlanjut hingga bulan November dan Desember, defisit fiskal di akhir tahun tampaknya akan lebih tinggi dari 2,5 persen. Penurunan penerimaan yang besar tampaknya akan menghambat pelaksanaan APBN 2016, karena pengaruh “dasar” dan risiko terulangnya kekurangan penerimaan pada tahun depan (lihat di bawah).

Perlambatan penerimaan yang luas berlanjut pada bulan Oktober 2015

Pungutan penerimaan secara keseluruhan pada sepuluh bulan pertama tahun 2015 menurun sebesar 9,7 persen dibanding periode yang sama di 2014, yang mencerminkan rendahnya harga migas dan lemahnya kondisi ekonomi makro (Gambar 14). sampai dengan akhir bulan Oktober, jumlah penerimaan mencapai 1.099,7 triliun rupiah, yang setara dengan 66,7 persen dari perkiraan penerimaan Kementerian Keuangan yang dibuat pada bulan Juli 2015. Realisasi penerimaan ini hampir sama dengan rata-rata sebesar 76 persen pada lima tahun terakhir. Penerimaan pajak secara keseluruhan menurun sebesar 1,2 persen yoy, jauh lebih rendah dibanding sasarannya, yaitu peningkatan sebesar 19 persen pada proyeksi penerimaan terbaru. Penerimaan migas, baik pajak dan bukan pajak, terus menjadi pendorong utama perlambatan penerimaan tahun 2015. Pada bulan Januari - Oktober, penerimaan migas memberikan kontribusi sebesar -10,7 poin persentase yoy terhadap keseluruhan penurunan penerimaan nominal, terutama akibat penurunan harga-harga migas internasional. Pungutan PPN juga terus menurun sejalan dengan perlambatan pada pertumbuhan nominal konsumsi swasta (8,0 persen yoy in pada kuartal pertama-ketiga tahun 2015 dibanding rata-rata 11,8 persen yoy pada periode yang sama di tahun 2012-2014) dan penurunan dalam impor pada tiga kuartal pertama tahun 2015.

Belanja pemerintah pada berbagai kelompok pengeluaran dipercepat di paruh kedua2015…

Setelah permulaan yang lambat selama paruh pertama tahun 2015, pencairan belanja mengalami percepatan dan mencapai 1.384 triliun rupiah pada bulan Oktober – yang merupakan 72,4 persen dari alokasi tahun 2015 sesuai dengan proyeksi tahun 2015 yang telah direvisi. Semua pos pengeluaran, kecuali subsidi energi, mencatat pertumbuhan nominal yang kuat sebesar 20 persen yoy (Gambar 15). Secara khusus, pencairan belanja modal meningkat sebesar 39 persen yoy, masih tetap rendah dibanding sasaran yang ambisius pada APBN-P 2015.

…walau pelaksanaan proyek bervariasi lintas kementerian dan antar pemerintah pusat dan daerah

Menurut data dari Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran,12 pencairan belanja pemerintah bervariasi antar kementerian. Sebagai contoh, belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencapai 48,5 persen dari sasaran, dibanding 28,4 persen belanja yang dicatat oleh Kementerian Perhubungan, dan 28,6 persen untuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain itu, transfer ke pemerintah daerah, termasuk Dana Desa, mencapai 83 persen dari alokasi setahun

11 Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Semester Pertama Tahun

Anggaran 2015. 12 http://monev.lkpp.go.id/tepraPerubahan/summary?instansi=K18&tahun=2015



penuh, suatu kenaikan sebesar 14,7 persen yoy. Namun, belanja sesungguhnya oleh pemerintah daerah masih menjadi suatu tantangan.13

Gambar 14: Penerimaan terkait migas terus menjadi pendorong utama perlambatan penerimaan (kontribusi kategori penerimaan terpilih terhadap pertumbuhan penerimaan nominal yoy, persen)

Gambar 15: Kecuali untuk subsidi energi, laju pencairan lebih tinggi dibanding tahun-tahun yang lalu (triliun rupiah, kiri; persen yoy, kanan)

Catatan: O&G adalah migas, N-O&G adalah non-migas; LGST adalah PPnBM; NTR adalah “penerimaan bukan pajak”. Sumber: Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: Subsidi energi turun sebesar 68 persen yoy (tidak diperlihatkan pada bagan). Sumber: Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia

APBN 2016 yang baru disetujui mengindikasikan adanya peningkatan komposisi belanja lebih lanjut…

APBN 2016, yang disetujui oleh DPR pada tanggal 30 Oktober, berisi peningkatan lanjutan dalam komposisi belanja, termasuk semakin berkurangnya subsidi energi dan kenaikan belanja untuk kesehatan, infrastruktur, dan bantuan sosial. Namun, pencapaian sasaran penerimaan tahun 2016 akan merupakan suatu tantangan, dengan kurangnya penerimaan tahun 2015 dan berlanjutnya kondisi ekonomi makro yang lemah serta rendahnya harga-harga komoditas. Pemerintah memproyeksikan defisit fiskal sebesar 2,2 persen dari PDB (273,4 triliun rupiah) untuk tahun depan.

…namun sasaran penerimaan yang optimistik akan memerlukan kenaikan pungutan pajak yang signifikan

Sasaran penerimaan untuk tahun 2016 ditetapkan sebesar 1.822 triliun rupiah (14,3 persen dari PDB). Peningkatan penerimaan ini diperkirakan akan didukung sepenuhnya oleh kenaikan penerimaan pajak, naik 13,1 persen dibanding proyeksi terakhir penerimaan 2015 , sementara penerimaan bukan pajak diperkirakan akan berkontraksi sebesar 2,0 persen. APBN 2016 menyertakan sejumlah kebijakan pajak yang, bila dilaksanakan secara efektif, diperkirakan akan membantu mendorong tambahan penerimaan pajak untuk tahun 2016. Di luar rencana penyesuaian tarif cukai, seluruh kebijakan yang diusulkan tersebut terkait dengan peningkatan dalam administrasi pajak dengan meningkatkan kapasitas untuk pungutan penerimaan dari Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui peningkatan dalam bidang TI, prosedur audit, dan penegakan hukum.

13 Menurut laporan media yang mengutip Mendagri, pada tgl 22 September, pemerintah provinsi membelanjakan

hanya 50 persen dari anggaran mereka (19 persen untuk DKI Jakarta): http://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/10/03/nvm246354-penyerapan-apbd-pemprov-dki-jakarta-terendah-dari-34-provinsi-seindonesia.

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

Jan-Oct 2013 Jan-Oct 2014 Jan-Oct 2015

Income taxes O&G Income taxes N-O&GVAT/LGST ExcisesImport duties Export taxNTR O&G NTR N-O&GTotal revenues

0

10

20

30

40

50

60

0

100

200

300

400

500

600

Jan-Oct 2013 Jan-Oct 2014

Jan-Oct 2015 2015 growth (yoy, RHS)



Penyusutan lebih lanjut dalam subsidi energi pada tahun 2016 akan memungkinkan peningkatan belanja untuk prioritas pembangunan…

Jumlah belanja pemerintah, pada 2.096 triliun rupiah (16,6 persen dari PDB), akan meningkat sebesar 9,7 persen dibanding proyeksi tahun 2015 yang telah direvisi. Alasan utama dari peningkatan itu adalah kenaikan yang signifikan dalam transfer ke pemerintah daerah, termasuk Dana Desa (lihat juga Bagian B.2), sebesar 15,9 persen yoy. Subsidi energi diperkirakan akan menurun sebesar 27 persen dibanding alokasi pada proyeksi tahun 2015 yang telah direvisi, memberikan lebih banyak ruang fiskal untuk belanja infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial yang ditargetkan (Gambar 16).14 Pemerintah merencanakan peningkatan lebih lanjut dalam penargetan subsidi listrik, terutama kelompok pelanggan rumah tangga dengan kapasitas 450VA – 900VA, dengan menggunakan basis data terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang akan mengumpulkan informasi sosial ekonomi dari 96 juta individu (sekitar 40 persen dari jumlah penduduk Indonesia).15

Gambar 16: Rencana kenaikan belanja untuk kesehatan, infrastruktur dan bantuan sosial untuk 2016(triliun rupiah)

Catatan: Lihat catatan kaki 3 pada teks utama. Sumber: Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia

…seperti infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial yang ditargetkan (targeted social assiscance)

Menurut APBN 2016, alokasi bagi pembangunan infrastruktur akan meningkat sebesar 7,2 persen dari tingkatan pada APBN-P 2015. Sebagian besar kenaikan itu diperkirakan akan tercermin dalam kenaikan transfer kepada pemerintah daerah (terutama melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa) dan suntikan modal kepada sejumlah BUMN,16 yang akan mengimbangi penurunan sebesar 15 persen ke anggaran kementerian-kementerian. Untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan mencapai akses universal yang ditargetkan bagi jaminan kesehatan untuk tahun 2019, pemerintah merencanakan untuk memperluas cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari 88,2 juta penduduk pada tahun 2015 ke 92,4 juta penduduk pada tahun 2016. Alokasi anggaran untuk subsidi jaminan kesehatan akan meningkat dari 20,3 triliun rupiah pada APBN-P 2015 menjadi 25,5 triliun untuk tahun depan. Pemerintah juga mengalokasikan tambahan dana untuk belanja kesehatan lainnya (belanja pemerintah pusat dan perkiraan belanja pemerintah daerah), yang memenuhi batas minimum 5 persen dari jumlah belanja seperti ditetapkan oleh UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

14 Belanja infrastruktur dan kesehatan merujuk pada definisi pada Catatan Keuangan RAPBN 2016. Belanja

infrastruktur termasuk belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Pertanian; transfer ke pemerintah daerah melalui DAK dan Dana Desa; dan suntikan modal ke BUMN. Belanja kesehatan termasuk pengeluaran Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta transfer ke pemerintah daerah melalui DAK. Bantuan sosial mengikuti definisi Bank Dunia dan tidak menyertakan subsidi jaminan kesehatan bagi penduduk miskin (Penerima Bantuan Iuran, PBI), yang disertakan dalam belanja kesehatan, dan program-program sementara untuk mengimbangi kenaikan harga BBM bersubsidi.

15 Global Subsidy Initiative, Indonesia Energy Subsidy Briefing November 2015 (https://www.iisd.org/gsi/news/indonesia-news-briefing-november-2015).

16 DPR memberikan syarat pada rencana suntikan modal sebesar 40,2 triliun rupiah dari diskusi pengubahan kepada APBN 2016, yang tampaknya akan berlangsung hingga kuartal pertama tahun 2016.

0

50

100

150

200

250

300

2012 2013 2014 2015* 2016**

Fuel subsidy InfrastructureSocial assistance Health



(dibandingkan dengan 3,7 persen pada APBN-P 2015). Selain itu, pemerintah merencanakan untuk melipatgandakan jumlah penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dari 3 juta rumah tangga pada tahun 2015 ke 6 juta pada tahun 2016 dan alokasi anggaran dari 6,1 triliun rupiah ke 13,8 triliun rupiah.

Tabel 4: Kementerian Keuangan memproyeksikan defisit fiskal sebesar 2,2 persen dari PDB untuk 2016(triliun rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2015 2015 2015 2016

APBN-P Revisi perkiraan

Kementerian Keuangan

Realisasi anggaran Januari – Oktober

APBN

A. Penerimaan 1.762 1.650 1.100 1.822 1. Penerimaan pajak 1.489 1.367 894 1.547 Pajak pendapatan 679 678 441 757 Migas 50 52 43 41 Non-migas 630 596 397 716 PPN/PPNBM 577 498 308 572 Pajak perdagangan internasional 49 40 28 40 Bea impor 37 35 25 37 Pajak ekspor 12 5 3 3 2. Penerimaan bukan pajak* 269 279 205 274 B. Pengeluaran* 1.984 1.910 1.384 2.096 I. Pemerintah pusat 1.320 1.246 830 1.326 Pegawai 293 N/A 234 N/A Barang 239 N/A 132 N/A Modal 276 N/A 99 N/A Pembayaran bunga 156 157 133 185 Subsidi 212 214 151 183 Subsidi energi 138 140 105 102 BBM 65 66 59 64 Listrik 73 75 45 38 Subsidi non-energi 74 74 47 81 Hibah 5 N/A 1 4 Sosial 104 N/A 76 0 Pengeluaran lain-lain 36 N/A 4 0 II. Transfer ke daerah 665 664 554 770 C. Neraca primer -67 -103 -151 -89 D. Neraca keseluruhan -223 -260 -284 -273 sebagai persen dari PDB -1,9 -2,2 -2,5 -2,2

Asumsi ekonomi utama Pertumbuhan PDB riil (persen) 5,7 5,2 5,3 IHK (yoy, persen) 5,0 4,2 4,7 Kurs tukar (Rp/AS$) 12.500 13.100 13.900 Harga minyak (AS$/barel) 60 59 50 Produksi minyak (ribu barel/hari) 825 825 830

Catatan: * data Kementerian Keuangan yang belum diterbitkan Sumber: Kementerian Keuangan

7. Penciptaan lapangan kerja melemah dan semakin bergantung pada sektor dengan produktivitas rendah

Moderasi pertumbuhan mendorong kenaikan pengangguran pada tahun 2015…

Kinerja pasar tenaga kerja Indonesia menerima dampak negatif dari perlambatan ekonomi dan memburuknya kondisi ekonomi luar negeri, menyusul berakhirnya masa keemasan harga komoditas. Pembukaan lapangan kerja pada tahun lalu tidaklah besar, dengan kurang dari 200.000 pekerjaan baru yang tercatat antara bulan Agustus 2014 dan Agustus 2015. Sebagai perbandingan, rata-rata sebesar 2,6 juta pekerjaan baru tercatat setiap tahun antara tahun 2006 dan 2012, dan dengan kenaikan populasi usia kerja sebesar 3,1 juta. Sebagai akibatnya, tingkat kerja agregat



menurun ke 61,7 persen, terendah sejak tahun 2008. Tingkat pengangguran agregat meningkat ke 6,2 persen, dari 5,9 persen pada bulan Agustus 2014, membalikkan arah tren penurunan yang tercatat pada dekade lalu (Gambar 17).

Gambar 17: Perlambatan pertumbuhan mengakibatkan kenaikan pengangguran… (bagian angkatan kerja, persen)

Gambar 18: …dengan hanya sektor konstruksi dan perdagangan yang mendorong penciptaan lapangan kerja (perubahan dalam jumlah penduduk yang bekerja yoy, juta)

Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

… dengan berkurangnya peluang kerja dalam bidang pertanian, jasa sosial dan personal

Sektor-sektor yang mencatat penurunan pekerjaan terbesar adalah pertanian, dengan hilangnya lebih dari 1,2 juta pekerjaan, dan jasa sosial dan personal, dengan pengurangan sebesar 500.000 pekerjaan (Gambar 18). Sementara penurunan dalam pekerjaan pada bidang pertanian telah menjadi tren selama lima belas tahun terakhir, pengurangan pekerjaan pada tahun lalu dalam sektor ini adalah yang terburuk sejak tahun 2011. Sebaliknya, jasa sosial dan perseorangan adalah salah satu sektor dengan kontribusi terbesar terhadap penciptaan lapangan kerja selama dekade lalu, dengan 1 juta lapangan kerja baru dibuka setiap tahun antara 2006 dan 2012. Karenanya, perlambatan yang belakangan terjadi patut dicemaskan, sebab para pekerja informal dan berketerampilan rendah yang sebelumnya bekerja dalam sektor tersebut kemungkinan akan sulit mendapatkan peluang baru dalam kondisi ekonomi makro yang lemah. Laporan lain yang juga mencemaskan datang dari industri manufaktur yang mencatat stagnansi dalam perkembangan tenaga kerjanya, yang tampaknya mencerminkan penurunan dalam permintaan dalam dan luar negeri.

Sementara konstruksi dan perdagangan terus menciptakan pekerjaan…

Sektor-sektor yang masih secara signifikan berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja adalah konstruksi, yang pada dua tahun terakhir menciptakan lebih dari dua kali lipat pekerjaan selama periode tahun 2006-2012, serta perdagangan kulakan dan eceran. Selain itu, jasa-jasa baru seperti perbankan, keuangan, dan properti, walau masih memberikan kontribusi yang tidak besar terhadap keseluruhan penciptaan pekerjaan, juga menunjukkan tren yang menjanjikan.

…semua pekerjaan tersebut memiliki produktivitas yang rendah

Walau peningkatan pengangguran masih relatif rendah sejauh ini, tren yang mendasarinya patut diwaspadai. Sektor-sektor yang kini menciptakan lapangan kerja mungkin hanya menyerap tenaga kerja tidak terampil yang meninggalkan sektor-sektor lain, seperti pertanian, jasa perorangan, dan manufaktur. Selain itu, sektor-sektor yang masih membuka lapangan kerja baru – konstruksi dan perdagangan – merupakan sektor berproduktivitas rendah. Karena itu, kecil kemungkinan

-

2

4

6

8

10

12

40

45

50

55

60

65

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

Tingkat kerja (kiri)

Tingkat pengangguran

(kanan)

-1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5

Construction

Wholesale & retail trade

Finance, real estate &business services

Transport & comm

Manufacturing

Mining, quarrying+electricity

Social & personalservices

Agriculture

Average 2006-2012 2013 2014 2015



mengharapkan lompatan produksi dengan hanya bergantung pada ekspansi sektor-sektor itu, kecuali dengan adanya revitalisasi sektor manufaktur. untuk itu Indonesia masih harus menjawab tantangan strukturalnya di tengah-tengah perlambatan ekonomi yang sedang berjalan.

8. Peningkatan investasi swasta bergantung pada upaya reformasi pemerintah

Risiko-risiko terhadap pertumbuhan dunia, perdagangan, dan pasar keuangan masih mengarah ke penurunan

Risiko-risiko terhadap prospek ekonomi yang dikeluarkan Bank Dunia untuk Indonesia masih mengarah ke penurunan. Risiko-risiko utama luar negeri, sama seperti yang dipaparkan dalam Triwulanan edisi bulan Oktober 2015, termasuk perlambatan ekonomi pasar berkembang yang lebih kuat dari perkiraan, seperti untuk Tiongkok, pemulihan perdagangan dunia yang lebih lemah dari perkiraan, dan harga-harga komoditas yang lebih rendah dari proyeksi. Walau dengan stabilisasi pasar keuangan dunia yang belakangan terjadi, kembali meningkatnya volatilitas pasar keuangan masih merupakan suatu risiko. Kenaikan biaya pinjaman luar negeri dapat semakin membatasi investasi. Selain itu, kurs Rupiah yang lebih rendah dari perkiraan, bersamaan dengan lebih tingginya selisih suku bunga pasar berkembang, dapat meningkatkan tekanan neraca sektor swasta, yang juga akan berpengaruh negatif terhadap investasi.

Risiko pembiayaan publik pada tahun 2015 masih terbatas…

Secara nasional, karena pendorong pertumbuhan untuk jangka pendek telah bergeser ke sektor publik, maka salah satu risiko utama terhadap proyeksi adalah penerimaan fiskal yang lebih rendah dari perkiraan. Tingkat pencairan anggaran yang lebih tinggi, bersama-sama dengan lemahnya pungutan penerimaan, mendorong defisit anggaran dan kebutuhan pembiayaan bruto yang lebih besar dari perkiraan untuk tahun 2015. Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, kebutuhan pembiayaan bruto tahun 2015 berjumlah 497,2 triliun rupiah dengan defisit anggaran sebesar 2,2 persen dari PDB. Jika defisit anggaran tahun 2015 mencapai batas legal sebesar 2,7 persen dari PDB untuk pemerintah pusat,17 kebutuhan pembiayaan bruto harus ditingkatkan sebesar 52 triliun rupiah (0,6 persen dari PDB). Per tanggal 2 Desember, pemerintah telah memperoleh 510,4 triliun rupiah dari penerbitan sekuritas dan 3,89 miliar dolar AS (sekitar 53 triliun rupiah) dalam pinjaman asing resmi. Penerbitan sekuritas pemerintah yang lebih besar pada awal tahun dan meningkatnya pembiayaan multilateral telah membantu memitigasi risiko-risiko fiskal pada tahun 2015.

…namun mungkin dibutuhkan pemotongan belanja bila penerimaan semakin melemah…

Walau risiko-risiko pembiayaan terbatas, jika penerimaan semakin melemah pada beberapa minggu terakhir tahun 2015, belanja mungkin harus dipotong. Sebagai contoh, pemerintah mungkin akan perlu menunda proyek-proyek modal atau menunda pembayaran. Hal ini pada gilirannya akan membatasi momentum belanja infrastruktur publik dan dapat menurunkan pertumbuhan. Implementasi sepenuhnya dari rencana belanja pemerintah yang berjalan untuk tahun 2016 juga memiliki risiko, jika pungutan penerimaan masih tetap lemah.

…yang melimpahkan beban kepada pelaksanaan reformasi peraturan untuk meningkatkan sentimen investor

Pada sisi yang positif, fokus paket-paket reformasi kebijakan yang baru pada deregulasi (lihat kotak 1) dapat membantu meningkatkan sentimen sektor swasta dan investasinya pada masa mendatang. Karena ruang kebijakan untuk stimulus ekonomi masih tetap terbatas, perhatian kini dialihkan kepada langkah-langkah reformasi struktural yang diumumkan pada bulan September-Oktober tahun ini. Namun sejauh ini belum tersedia penilaian menyeluruh akan dampak dari paket- 17 PMK No. 183/PMK 07/2014. Lihat juga halaman 19 dari Triwulanan edisi bulan Juli 2015.



paket tersebut, sementara pertumbuhan investasi swasta masih lemah (lihat Bagian 2). Tanda-tanda awal pelaksanaan reformasi yang efektif dapat memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan keyakinan usaha.

Kotak 1: Pemerintah telah memprakarsai proses reformasi yang penting dan bersifat luas pada bulan September

Pemerintah memulai upaya reformasi peraturan yang signifikan dengan tujuh paket kebijakan ekonomi yang diumumkan antara tanggal 9 September dan 4 Desember 2015. Paket-paket lain juga diperkirakan akan diluncurkan pada tahun-tahun berikut. Reformasi yang baru diumumkan itu tidak terbatas pada penyederhanaan peraturan dan stimulus fiskal, namun turut menyertakan reformasi struktural (Tabel 5). Pemerintah memiliki empat tujuan: untuk meningkatkan investasi, merevitalisasi industri dalam negeri, memfasilitasi perdagangan dan meningkatkan logistik, serta mempermudah pengadaan bahan baku, terutama bagi sektor-sektor pertanian, maritim dan perikanan, dan hasil pertambangan. Seperti pada umumnya, pelaksanaan dari reformasi adalah ujian yang sesungguhnya. Sementara sejumlah langkah-langkah dapat segera dilaksanakan (seperti subsidi listrik), sebagian besar reformasi membutuhkan konsultasi yang terstruktur dan bersifat luas (termasuk dengan konsumen, pengguna bahan masukan berupa bahan setengah jadi atau jasa dan produsen) untuk menjamin konsistensi kebijakan dan manfaat bagi ekonomi secara keseluruhan, serta untuk menghindari konsekuensi yang tidak dikehendaki.1

Tabel 5: Agenda reformasi pemerintah memiliki cakupan luas* Paket Fokus Usulan reformasi utama

I Penyederhanaan aturan

- Rasionalisasi peraturan dengan menghilangkan ketumpang-tindihan dan ketidak konsistenan (134 peraturan baru yang umumnya merevisi peraturan yang ada; 16 kementerian dan lembaga negara bertanggung jawab memberlakukannya).

II Iklim investasi - Penyederhanaan prosedur untuk memperoleh izin investasi dan melakukan investasi dalam kawasan industri;

- Percepatan prosedur untuk memperoleh insentif pajak; - Pengembangan daerah logistik berikat baru.

III Usaha kecil dan koperasi

- Akses bersubsidi ke BBM, listrik, dan gas; - Menurunkan suku bunga untuk kredit mikro melalui program Kredit Usaha Rakyat

(KUR); - Penyederhanaan perizinan lahan.

IV Penentuan upah minimum

- Upah minimum berdasarkan rumus; - Perluasan cakupan KUR.

V Insentif pajak - Revaluasi aset dengan penurunan tarif revaluasi pajak penghasilan**; - Penghapusan pajak berganda pada real estate, properti, dan infrastruktur untuk

mendorong pengembangan produk-produk investasi dana real estate; - Deregulasi dalam perbankan syariah.

VI Zona ekonomi khusus

- Insentif pajak, penyederhanaan pemberian lisensi dan proses bea cukai, dll., untuk meningkatkan daya tarik investasi pada zona ekonomi khusus;

- Peraturan baru untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan-perusahaan swasta yang mengoperasikan sistem pasokan air bersih;

- Aplikasi elektronik yang sepenuhnya tidak menggunakan kertas untuk perizinan impor bagi obat-obatan, bahan baku untuk obat dan obat tradisional, kosmetik, bahan pangan dan suplemen.

VII Akses ke agunan melalui hak tanah

- Mempercepat proses pendaftaran hak akan tanah guna memungkinkan UKM menggunakan tanah mereka sebagai agunan, serta memperkenalkan sistem pendaftaran tanah secara elektronik;

- Mengurangi pajak penghasilan bagi perusahaan serta para karyawan industri-industri padat karya di seluruh provinsi di Indonesia.

Catatan: * Tabel ini menyoroti usulan reformasi-reformasi utama. Informasi selanjutnya tentang paket-paket tersebut dapat dilihat pada situs web Kementerian Koordinator bidang Perekonomian http://ekon.go.id/ekliping. ** Dari 10 persen ke 3-6 persen, bergantung pada tanggal penyerahan. Sumber: Kementerian Koordinator bidang Perekonomian

Sebagian besar usulan reformasi ini masih dalam pengembangan, dengan sejumlah peraturan telah diberlakukan, dan yang lain masih dalam tahap penyusunan. Sebagai contoh, hingga tanggal 4 November, Kementerian Perdagangan telah merevisi 15 peraturan, termasuk menghapus/menyederhanakan 10 izin impor terpilih (termasuk hasil hutan, tekstil dan produk tekstil batik, sodium polifosfat, cengkeh, ban, cakram optik, barang-barang terkait sistem pendinginan, bahan-



bahan perusak ozon, produk-produk hortikultura). Penurunan harga bahan bakar dan listrik untuk industri telah diberlakukan segera, sementara penurunan harga gas akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menetapkan peraturan untuk mendukung layanan izin investasi dalam tiga jam. Aturan lain masih dalam proses penyusunan, membutuhkan koordinasi dan perjanjian antar kementerian, atau sedang ditelaah oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memastikan kepatuhan bentuk dan kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi yang telah berlaku sebagai bagian dari apa yang disebut sebagai ‘proses penyelarasan’.

Agar reformasi itu dapat berdampak di lapangan, dukungan dan kemampuan pelaksanaan pemerintah daerah menjadi hal yang penting. Reformasi nasional tidak akan membawa dampak yang signifikan tanpa penerimaan dan pelaksanaan oleh pemerintah daerah.2 Dimulai di Surabaya, Jakarta, Bali, Batam, Semarang, dan Banjarmasin, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian baru-baru ini memprakarsai proses konsultasi dengan pemerintah daerah untuk mengkomunikasikan tentang paket-paket tersebut dan menggali ide-ide baru. Kemajuan pada tingkat daerah tampaknya akan terjadi pada kecepatan yang beragam lintas nusantara. Untuk mempercepat kemajuan pada tingkat daerah, pemerintah daerah dapat ditawarkan dengan insentif untuk turut serta dalam gerakan reformasi yang tengah berjalan. Para pendorong reformasi dapat diidentifikasi dan didukung melalui suatu program khusus.

Untuk mendukung kelangsungan upaya reformasi, dibutuhkan proses tinjauan yang dilembagakan, diberdayakan, dan disentralisasi atas peraturan-peraturan baru untuk memastikan keselarasannya dengan sasaran pemerintah dalam mengelola pelaksanaan reformasi yang berjalan dan “aliran” peraturan yang akan datang. Pengalaman negara-negara yang berhasil mereformasi iklim usahanya menunjukkan pentingnya suatu tim reformasi khusus dengan akses ke pelaporan secara reguler ke tingkat Pemerintahan tertinggi. Selain itu, penguatan dan perluasan partisipasi sektor swasta dapat mendukung transparansi dan mendukung fasilitasi komunikasi yang efektif dari keberhasilan reformasi. Di sejumlah negara, seperti Korea Selatan, Swedia, Meksiko, Hungaria, dan Mongolia, suatu inventarisasi yang menyeluruh akan seluruh perizinan telah mendorong tindakan-tindakan reformasi yang nyata. Mereka menggunakan “golok peraturan”, yang menguji legalitas, keperluan, dan keramahan usaha dari suatu persyaratan peraturan, dengan tiga kemungkinan hasil: batalkan, ubah, atau biarkan. Pengalaman internasional menawarkan cara-cara berbeda bagi lembaga-lembaga pemerintah dalam meningkatkan kualitas “aliran” peraturan yang akan datang (misalnya dengan bergantung pada penilaian dampak peraturan), meminimalisasi gangguan yang timbul akibat pembuatan peraturan yang tidak diperkirakan sebelumya (misalnya melalui proses pengumuman dan masukan), dan menghindari dampak negatif yang tidak dikehendaki terhadap sektor swasta (misalnya melalui dialog pemerintah-swasta). Selain itu, peningkatan proses pelengkap merupakan hal yang penting. Sebagai contoh, dalam hal pelonggaran impor, pelaksanaan perbaikan proses, seperti aplikasi elektronik yang sepenuhnya bebas kertas, proses paralel, dan pengaturan persetujuan impor berbasis risiko, akan meningkatkan hasil reformasi secara signifikan.

Catatan: 1 Sebagai contoh, dua peraturan yang baru ditetapkan (Peraturan Menteri Perdagangan No. 87 Tahun 2015 dan 70 Tahun 2015) memicu kontroversi karena menyulitkan produsen untuk melakukan impor, dan pelaksanaannya kini ditunda oleh Peraturan Menteri Perdagangan; 2 Sebagai contoh, pada bulan Oktober 2014, dua belas tahun setelah penetapan UU tentang bangunan, kurang dari setengah dari daerah-daerah di Indonesia telah menetapkan aturan tentang izin bangunan, tidak semua daerah yang memiliki peraturan tersebut melaksanakannya secara efektif, dan hanya 16 daerah yang telah menunjuk tim ahli untuk menilai pelaksanaannya. Presentasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Oktober 2014: http://www.academia.edu/8832085/Implementasi_Peraturan_Daerah_Mengenai_Bangunan_Gedung; Informasi telah diverifikasi oleh para pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



B. Beberapa perkembangan terkini perekonomian Indonesia

1. Krisis kebakaran di Indonesia: Siapa yang diuntungkan dan siapa yang menanggung?

Kebakaran dan kabut asap karena ulah manusia mengakibatkan kerugian sebesar Rp 221 triliun bagi Indonesia hanya dalam waktu lima bulan

Menurut pemerintah, 2,6 juta hektar lahan dan hutan telah terbakar antara bulan Juni dan Oktober 2015,18 setara wilayah dengan ukuran empat setengah kali lipat Pulau Bali. Kebakaran ini akibat ulah manusia – lebih dari 100.000 dari jumlah tersebut19 – dilakukan untuk mempersiapkan lahan pertanian dan untuk mendapatkan akses ke tanah yang murah karena dianggap tak bertuan. Dengan tidak diterapkannya pola pembakaran yang terkendali ataupun penegakan hukum yang memadai, kebakaran menjadi diluar kendali, ditambah pula dengan kekeringan dan diperburuk oleh efek dari El Niño. Kerugian ekonomi dan lingkungan yang luas ini berulang setiap tahun, dimana hanya beberapa ratus bisnis dan beberapa ribu petani saja yang mendapat keuntungan dari praktik-praktik spekulasi tanah dan perkebunan, sementara puluhan juta masyarakat Indonesia yang lain dirugikan akibatadanya pengeluaran biaya kesehatan dan gangguan ekonomi. Pada tahun 2015, kerugian bagi Indonesia akibat kebakaran diperkirakan mencapai Rp 221 triliun (AS$16,1 miliar) (lihat Bagian b). Biaya tersebut secara regional dan global akan jauh lebih tinggi. Pemerintah telah berjanji untuk memprioritaskan upaya tanggap dan Presiden telah menyerukan dilakukannya tindakan. Sekarang adalah waktunya bagi Indonesia untuk mengatasi penyebab yang mendasari kebakaran akibat ulah manusiaini, melalui penegakan hukum, dan revisi kebijakan untuk mengurangi risiko berulangnya bencana ekonomi ini.

18 Disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia di Pertemuan Forum Komunikasi

Data dan Informasi Bencana di Jakarta, 10 November 2015. 19 Basis Data Emisi Kebakaran Global: http://www.globalfiredata.org/index.html.



Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, kebakaran di Papua merupakan bagian yang cukup signifikan dari krisis kebakaran tahun 2015

Pada bulan Oktober tahun 2015, lebih dari 100.000 hektar lahan telah terbakar di masing-masing dari delapan provinsi. Sesuai dengan pola historis, pulau Sumatera dan Kalimantan – di mana sebagian besar lahan gambut yang rawan di negeri ini berada – adalah wilayah yang paling terdampak. Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah masing-masing mewakili 23 persen dan 16 persen dari total luas lahan yang terbakar. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, kebakaran di Papua, khususnya, meluas dan mencapai 10 persen dari total luas lahan terbakar secara nasional. Tindakan pengeringan dan konversi lahan gambut, yang sebagian besar dipicu oleh produksi minyak kelapa sawit, berkontribusi terhadap peningkatan intensitas kabut asap dari kebakaran. Sekitar 33 persen dari total luas yang terbakar itu merupakan lahan gambut, sehingga mengakibatkan kabut asap berbahaya yang menyelimuti wilayah Indonesia dan kawasan sekitarnya, mengganggu perhubungan, perdagangan, dan pariwisata, memaksa ditutupnya sekolah-sekolah, dan memberi dampak negatif bagi kesehatan. Kebakaran tahun 2015 juga secara berkontribusi signifikan terhadap emisi gas rumah kaca (GRK) yang cukup substansial di Indonesia (lihat Kotak 3).

Tabel 6: Total hektar yang terbakar menurut provinsi, Juni-Oktober 2015

Provinsi Ribu

hektar Persen

1 Sumatra Selatan 608 23

2Kalimantan Tengah

429 16

3Kalimantan Timur

388 15

4Kalimantan Selatan

292 11

5 Papua 268 10

6Kalimantan Barat

178 7

7 Riau 139 5 8 Jambi 123 5 Lainnya 186 7 Total 2.611 100 Sumber: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT); Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Perhitungan staf Bank Dunia

Beberapa pihak diuntungkan, namun banyak pihak lain yang dirugikan oleh berulangnya kejadian kebakaran dan kabut asap

Pembakaran telah lama menjadi alat bagi pertanian di Indonesia. Secara tidak resmi, proses pembakaran juga memainkan peran penting dalam pembebasan lahan. Hal ini berarti bahwa, sementara banyak yang dirugikan akibat meluasnya kebakaran dan kabut asap, terdapat beberapa pihak yang justru mendapat keuntungan besar. Artikel ini menyoroti dinamika yang-untung dan yang-rugi tersebut, memperkirakan kerugian ekonomi dan kerusakan yang terkait dengan kebakaran dan kabut asap pada tahun 2015 dari delapan provinsi, serta menghubungkannya dengan keuntungan yang diperoleh dari salah satu sektor pertanian – yaitu kelapa sawit.



Kotak 2: Standar sertifikasi dapat mendorong praktik-praktik produksi ramah lingkungan

Pada tahun 2015, perkiraan biaya ekonomi akibat kebakaran bagi Indonesia (Rp 221 triliun) lebih besar daripada taksiran nilai tambah ekspor minyak sawit bruto Indonesia tahun 2014 (sebesar Rp 115 triliun)1 maupun nilai tambah dari seluruh produksi minyak sawit negeri ini tahun 2014 (Rp 168 triliun). Meskipun tidak semua kebakaran bertujuan untuk membuka lahan bagi kelapa sawit, kenyataannya kelapa sawit – sektor yang penting dan sedang bertumbuh di negeri ini – adalah pendorong utama bagi terjadinya konversi lahan. Mengingat dukungan pemerintah terhadap kelanjutan ekspansinya,2 ditambah dengan eksternalitas negatif (eksternalitas adalah biaya yang harus ditanggung atau manfaat tidak langsung yang diberikan dari suatu pihak akibat adanya aktivitas ekonomi – pent) dari pembukaan lahan dengan pembakaran dalam beberapa kegiatan produksi kelapa sawit, pertimbangan biaya relatif dari kedua hal tersebut perlu diperhatikan.

Indonesia memiliki skema sertifikasi wajib – Inisiatif Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (the Indonesian Sustainable Palm Oil Initiative, ISPO) – yang mengatur produksi kelapa sawit di perkebunan dengan luas lebih dari 25 hektar guna mendorong keberkelanjutan produksi kelapa sawit. Kebanyakan perusahan-perusahaan besar mengikuti the Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO) – skema sertifikasi secara sukarela yang dianggap secara global sebagai pertanda berkesinambungan. Selain itu, Ikrar Penerapan Praktik Budidaya Kelapa Sawit Berkelanjutan atau dikenal dengan the Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP) adalah platform dimana perusahaan yang turut mengambil bagian berjanji untuk memproduksi dan memperdagangkan hanya kelapa sawit yang bebas deforestasi dalam rantai pasokan mereka. Hal ini berarti tidak mengambil pasokan minyak kelapa sawit yang dihasilkan dari lahan gambut atau hutan belukar tua atau dari daerah yang tadinya hutan primer atau sekunder. Kemampuan untuk dapat menelusuri (traceability) merupakan elemen kunci dari komitmen IPOP karena mengamanatkan bahwa buah kelapa sawit yang dihasilkan atau diperdagangkan sejalan dengan praktik-praktik pertanian bebas-deforestasi dan berkelanjutan. Mengingat bahwa anggota IPOP mewakili 60-65% dari 33 juta ton produksi minyak kelapa sawit mentah tahunan Indonesia (tahun 2013), komitmen terhadap standar tersebut menyiratkan bahwa proporsi yang cukup signifikan dari produksi Indonesia semestinya telah bebas deforestasi. Namun, ada tantangan teknis untuk memastikan ikrar IPOP ini terpenuhi. Secara khusus, pemerintah telah menyatakan keprihatinan bahwa beberapa produsen, yaitu para pemilik lahan yang kecil (smallholders), mungkin tidak sanggup memenuhinya dan telah mendorong agar para produsen kecil ini dibebaskan dari larangan membakar. Upaya pemantauan terhambat, diantaranya karena tidak adanya peta daerah sensitif yang transparan dan disepakati sebagai daerah yang tidak boleh dikembangkan.

Beberapa langkah tindakan dapat membuat skema sertifikasi dan ikrar menjadi lebih kuat, dan mendorong praktik produksi yang lebih berkelanjutan. Di sisi kebijakan, peraturan pemerintah untuk perlindungan, pemulihan, dan pengelolaan lahan gambut, termasuk peta jalan untuk proses mengalihkan penduduk dan produksi agar keluar dari lahan gambut yang sensitif, harus diformalkan dan ditegakkan. Tindak lanjut secara teknis juga diperlukan. Secara khusus, mengingat bahwa beberapa standar sertifikasi, termasuk RSPO, menyerukan perlindungan bagi lahan-lahan dengan nilai konservasi tinggi dan/atau stok karbon tinggi, suatu langkah inventarisasi yang dikonsultasikan kepada publik dan dipimpin oleh pemerintah – termasuk tentang lahan gambut – akan memberikan suatu set data dasar tunggal (baseline) guna melandasi keputusan-keputusan yang akan diambil berkenaan dengan investasi. Selain itu, pemantauan dan penerapan standar produksi yang bertanggung jawab akan diperkuat dengan finalisasi inisiatif Satu Peta (One-Map initiative), yang bertujuan untuk mengintegrasikan data penggunaan lahan yang relevan dan data tata batas untuk menjadi satu basis data yang tersedia untuk umum bagi Indonesia. Peta tersebut dapat membantu untuk memberi panduan keputusan investasi dengan melakukan demarkasi hutan dari lahan non-hutan. Data juga dapat dipadukan sehingga menyertakan informasi tambahan terkait tentang ekosistem yang sensitif (misalnya, lahan gambut dan hutan primer), serta mengidentifikasi lahan yang mungkin perlu perlindungan lebih lanjut.

Catatan: 1 Berdasarkan nilai bruto ekspor AS$ 17,5 miliar pada tahun 2014 dan total nilai produksi minyak sawit sebesar Rp 302,5 triliun (AS$ 25,5 miliar) dikalikan dengan pangsa nilai tambah industri minyak sawit sebesar 0,556 dari total produksi minyak sawit yang diambil dari tabel Masukan-Keluaran Indonesia tahun 2008. Sumber datanya adalah Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization, FAO), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia; 2 Pemerintah bertekad untuk meningkatkan produksi minyak sawit mentah menjadi 40 juta ton pada tahun 2020, dari sekitar 31 juta ton pada tahun 2014 (Krisnamurti, B., 2008, “Kebijakan strategis Pemerintah dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan,” presentasi di Konferensi Minyak Sawit Indonesia dan Pandangan mengenai Harga 2009, Bali).



a. Produksi minyak kelapa sawit bernilai miliaran: siapa yang diuntungkan?

Membakar adalah cara yang murah untuk membuka lahan untuk pertanian …

Kisah tentang kebakaran di Indonesia tidak melulu berkenaan dengan kerugian dan kerusakan; kebakaran berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian yang signifikan bagi berbagai kelompok pelaku. Pebakaran merupakan bagian tak terpisahkan dari proses konversi skala besar yang mengalihfungsikan hutan dengan keanekaragaman hayati – yang merupakan aset bangsa, khususnya lahan gambut – menjadi lahan pertanian untuk keuntungan pribadi. Meningkatnya kejadian kebakaran berkorelasi dengan ekspansi komoditas pertanian yang menguntungkan, seperti kelapa sawit dan akasia untuk serat kayu. Konversi lahan dengan cara membakar dilarang oleh UU No. 32 Tahun 2009 dan sanksinya mencakup denda dan hukuman penjara. Akan tetapi, alternatif pembukaan lahan secara mekanis menggunakan alat berat bisa berkali lipat lebih mahal.20

… dan alat yang efektif untuk pembebasan lahan

Secara umum ada tiga pemanfaatan kebakaran di Indonesia: (i) pembukaan dan persiapan lahan; (ii) pembebasan lahan; dan (iii) sebagai mekanisme untuk memaksa penduduk menyingkir dari lahan tersebut. Sebagai alat pembebasan lahan, para pemilik lahan membakar melampaui batas-batas konsesi mereka; atau bisa juga ada pihak-pihak yang tidak memiliki hak formal terhadap lahan kemudian membakar lahan dan lantas mengklaim lahan tersebut. Tanpa adanya penegakan hukum yang efektif, tidak akan ada kendali; dan, mengingat keuntungan dari tanaman seperti kelapa sawit, terdapat insentif yang kuat untuk melanjutkan praktik ini.

Arus kas yang dihasilkan hanya dalam waktu tiga tahun pada satu hektar kelapa sawit berproduktivitas rendah mencapai sekitar AS$ 3.000

Analisis oleh Center for International Forestry Research (CIFOR) memberikan contoh peran pembakaran dalam industri minyak kelapa sawit yang menguntungkan. Melihat 11 tapak di luar perkebunan yang dikonsesikan di empat kabupaten di Riau, CIFOR menyimpulkan bahwa pembakaran hutan untuk pembebasan dan pembukaan lahan menghasilkan arus kas sebesar minimal AS$ 3.077 per hektar kelapa sawit hanya dalam waktu tiga tahun.21 Walaupun proses produksinya melibatkan cara-cara ilegal dalam pembukaan lahannya, minyak kelapa sawit yang dihasilkan diproses di fasilitas yang sama dengan buah kelapa sawit yang dihasilkan secara sah, sebelum kedua jenis minyak tersebut dijual untuk konsumsi. Jika setiap hektar lahan yang terbakar pada tahun 2015 diubah menjadi perkebunan kelapa sawit, nilainya akan mencapai sekitar AS$ 8 miliar, menggarisbawahi tingginya cakupan laba yang dapat dihasilkan dalam waktu singkat. Pengelolaan dan tata kelola lahan yang buruk memungkinkan kegiatan yang secara ekologis bersifat merusak ini untuk terus berlanjut. Lahan gambut menjadi sasaran, karena umumnya lahan-lahan tersebut tidak berpenghuni dan relatif bebas dari klaim yang tumpang tindih.

Beberapa pihak tertentu mendapat manfaat signifikan dari kebakaran yang meluas di Indonesia

Upaya CIFOR ini menemukan bahwa 85 persen dari arus kas yang dihasilkan masuk ke kantong elit lokal – yaitu mereka yang berkuasa atau mampu mengambil risiko keuangan – dan ke pengembang perkebunan. Keuntungan yang lebih kecil diperoleh para penuntut tanah (1 persen), makelar tanah (2 persen), pemotong pohon (3 persen), pemotong kayu (slasher) (3 persen), dan pembakar (1 persen), serta petani kelapa sawit (5 persen). Tanpa adanya alternatif peluang ekonomi yang sepadan, tidak mengherankan jika perluasan perkebunan kelapa sawit (terutama di lahan

20 Simorangkir, D., 2007, “Pemanfaatan api: Apakah itu benar-benar metode persiapan lahan termurah untuk

perkebunan berskala besar?”, Strategi Mitigasi dan Adaptasi untuk Perubahan Global, 12: 147-164. 21 Purnomo, H., Shantiko, B., Gunawan, H. 2015, Studi politik ekonomi kebakaran lahan dan asap, disajikan pada

Seminar Internasional “Menuju masyarakat yang berkelanjutan dan tangguh: Ko-eksistensi dari perkebunan kelapa sawit, keanekaragaman hayati, dan pencegahan kebakaran lahan gambut”, 5 Agustus, 2015, Universitas Riau, Pekanbaru, Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research.



gambut) terus berlanjut. Namun, perluasan yang cepat juga menimbulkan dampak negatif yang membawa kerugian bagi negara, kawasan, dan global, yang mempengaruhi jauh lebih banyak orang dibandingkan dengan relatif sedikitnya pihak yang mendapatkan manfaat.

Kotak 3: Kebakaran, lahan gambut, dan perubahan iklim

Menghitung emisi gas rumah kaca dari kebakaran di Indonesia tidaklah mudah dan berpusar terutama pada pengukuran jumlah dan kedalaman lahan gambut yang terbakar. Sementara semua kebakaran menghasilkan emisi gas rumah kaca, emisi CO2 dari kebakaran biasanya diimbangi oleh pertumbuhan kembali tanaman pasca kebakaran. Namun, hal ini tidak terjadi dalam kasus kebakaran lahan gambut, karena api membakar karbon yang telah tersimpan selama ribuan tahun dan tidak dapat diganti. Lahan gambut telah lama menjadi sasaran konversi lahan – mengeringkan lahan rawa yang tampaknya tidak produktif dan kemudian membersihkannya dengan dibakar untuk lahan pertanian. Lahan gambut yang sudah kering akan cepat terbakar dan sulit untuk dipadamkan.

Kebanyakan lahan gambut ditemukan di Sumatera, Kalimantan, dan Papua, tetapi tidak ada peta dasar (baseline) lahan gambut yang lengkap dan disepakati. Dengan mengizinkan pengeringan dan pembakaran lahan gambut, hal tersebut memiliki konsekuensi perubahan iklim yang signifikan, bahkan global, serta konsekuensi terhadap kesehatan dan perekonomian di Indonesia dan kawasan sekitarnya. Selain berkontribusi secara signifikan terhadap emisi gas rumah kaca, kebakaran lahan gambut juga memproduksi kabut asap, karena memiliki kandungan aerosol yang tinggi.

Basis Data Emisi Kebakaran Global versi 4 (the Global Fire Emissions Database version 4, GFED4) memberikan suatu perkiraan terbaik dampak emisi gas rumah kaca, walaupun belum terlalu akurat, akibat kebakaran tahun 2015 dengan memperluas perkiraan dari tahun-tahun sebelumnya berdasarkan pemetaan citra satelit daerah terbakar dan konsumsi bahan bakar dan deteksi kebakaran yang sedang terjadi (aktif) melalui satelit.1 GFED memperkirakan bahwa pada tahun 2015 kebakaran hutan di Indonesia menyumbang sekitar 1.750 juta metrik ton setara karbon dioksida (MtCO2e) terhadap emisi global pada tahun 2015. Sebagai perbandingan, berdasarkan Komunikasi Nasional ke-2 dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (the United Nations Framework Convention on Climate Change), Indonesia memperkirakan emisinya secara nasional tahunan adalah sebesar 1.800 MtCO2e. Indonesia telah berjanji untuk mengurangi emisi sebesar 29 persen (atau 41 persen dengan dukungan keuangan internasional) dibandingkan dengan skenario seperti biasanya (business as usual) pada tahun 2030 sebagai bagian dari kontribusinya untuk menjaga agar peningkatan suhu global tidak melebihi 2 derajat Celsius. Kebakaran seperti yang terjadi pada tahun 2015 akan membuat sasaran ini tidak mungkin tercapai.

Catatan: 1 Pendekatan ini dijelaskan dalam Van der Werf et al. (2010), “Global fire emissions and the contribution of deforestation, savanna, forest, agricultural, and peat fires (1997–2009)” Jurnal mengenai Senyawa Kimia dan Fisika di Atmosfer, dan selanjutnya diperinci pada situs web GFED.

b. Kebakaran di Indonesia tahun 2015 diperkirakan membawa kerugian sebesar Rp 221 triliun: siapa yang menanggung?

Pada tahun 2015, kebakaran di Indonesia menelan biaya hampir dua kali lipat dari biaya rekonstruksi pasca tsunami di Aceh pada tahun 2004

Bank Dunia memperkirakan bahwa kebakaran di Indonesia di tahun 2015 menelan biaya setidaknya Rp 221 triliun (AS$ 16,1) atau setara dengan 1,9 persen dari PDB tahun 2015. Angka ini lebih dari dua kali lipat biaya rekonstruksi pasca tsunami Aceh.22 Analisis ini memperkirakan dampak terhadap pertanian, kehutanan, perdagangan, pariwisata, dan perhubungan. Efek jangka pendek dari paparan kabut asap terhadap kesehatan dan penutupan sekolah juga disertakan. Biaya lainnya yang diketahui mencakup biaya terkait lingkungan hidup, tanggap darurat, dan pemadaman kebakaran. Namun, perkiraan ini belum sepenuhnya menangkap dampak kesehatan jangka panjang akibat keterpaparan yang berkelanjutan terhadap kabut asap, maupun hilangnya semua layanan ekosistem. Selain itu, perkiraan tersebut tidak menyertakan kerugian secara regional maupun global.

22 Sebagaimana dilaporkan oleh Bank Dunia: http://www.worldbank.org/en/news/feature/2012/12/26/indonesia-

reconstruction-chapter-ends-eight-years-after-the-tsunami.



Analisis ini didasarkan pada metodologi PBB mengenai penilaian kerugian dan kerusakan akibat bencana dan mencakup hampir semua daerah terpapar kebakaran yang dilaporkan oleh pemerintah

Perkiraan yang disajikan di sini mencakup periode 1 Juni - 31 Oktober 2015 dan 2,4 juta dari 2,6 juta hektar lahan – atau 94 persen – dari daerah yang terbakar di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Riau, Jambi, dan Papua. Analisis ini menggunakan metodologi kajian bencana yang dikembangkan oleh Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin dan Karibia (the UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean, ECLAC).23 Biaya didasarkan pada analisis dari jenis lahan yang terbakar sebagaimana dilaporkan oleh Pemerintah Indonesia.24 Bilamana tersedia, perhitungan menggunakan biaya yang sebenarnya. Kerusakan adalah perkiraan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, sementara kerugian mewakili penurunan kegiatan ekonomi dan pendapatan yang disebabkan oleh bencana.

Kebakaran dan kabut asap diperkirakan menye-babkan penurunan pertumbuhan PDB secara signifikan di provinsi-provinsi terdampak

Menurut perkiraan, kebakaran dan kabut asap telah mengakibatkan kerusakan dan kerugian yang nilainya berkisar antara Rp 11,9 triliun (AS$ 866 juta) di Jambi, sampai Rp 53,8 triliun (AS$ 3,9 miliar) di Sumatera Selatan (Gambar 19). Ditinjau dari sudutpersentase PDB provinsi, Kalimantan Tengah diperkirakan merupakan provinsi yang paling terdampak – sebesar 34 persen – setengahnya berasal dari pertanian, terutama perkebunan kelapa sawit. Pertumbuhan PDB riil di provinsi-provinsi yang terdampak kemungkinan menurun sebesar antara 0,7 dan 4,7 persen pada tahun 2015, dengan asumsi semua hal lainnya sama.

Gambar 19: Provinsi terdampak telah mengalami kerusakan dan kerugian akibat kebakaran dan kabut asap… (persen, kiri; Rp. triliun, kanan)

Gambar 20: … yang telah mengurangi pertumbuhan PDB tahun 2015 (persen)

Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia Catatan: Perkiraan pertumbuhan provinsi berasal dari Laporan Nusantara BI, Agustus 2015. Sumber: BI; BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

Penilaian dampak untuk tahun 2015 menunjukkan kerugian sektor pertanian dan

Sektor pertanian dan kehutanan telah menderita kerugian dan kerusakan yang diperkirakan sebesar Rp 120 triliun pada tahun 2015 (AS$ 8,8 miliar) (Tabel 7). Kerusakan sektor pertanian termasuk kerusakan infrastruktur dan peralatan, sedangkan kerugiannya mencakup biaya rehabilitasi lahan yang terbakar untuk penanaman dan hilangnya pendapatan produksi selama periode rehabilitasi ini.

23 ECLAC (2014), Buku Pegangan untuk Penilaian Bencana: http://caribbean.eclac.org/content/handbook-

disaster-assesment. 24 Untuk 33 persen lahan, perinciannya tidak diketahui. Dalam kasus ini nilai tanah yang terendahlah yang

diterapkan.

0

10

20

30

40

50

60

05

10152025303540

Jumlah kerusakan & kerugian Persen PDB

-4-202468

10

Perkiraan BI untuk pertumbuhan Mei 2015

Perkiraan pertumbuhan yang disesuaikan dengan terjadinyabencana



kehutanan sebesar Rp 120 triliun…

Akibatnya, kebakaran tahun 2015 diperkirakan menyebabkan kerugian tambahan sekitar Rp 11 triliun per tahun untuk tiga tahun ke depan terkait dengan perkebunan (misalnya, kelapa sawit, karet, dan kelapa) dan lima tahun berikutnya untuk hutan. Kerusakan perkebunan memberi dampak bagi perusahaan-perusahaan dan para petani pemilik lahan perkebunan kecil. Kerugian untuk tanaman pangan (Rp 23,7 triliun) terkait penurunan pendapatan para petani dan kemungkinan dampaknya terhadap keamanan pangan. Kerugian sektor kehutanan, sebesar Rp 54 triliun, adalah nilai yang hilang dari kayu dan biaya reboisasi.

… dan Rp 59 triliun dalam hilangnya keanekaragaman hayati dan hilangnya penyimpanan karbon

Biaya untuk lingkungan hidup cukup besar (26 persen dari total) dan mencakup hilangnya keanekaragaman hayati (menerapkan nilai yang ditetapkan pemerintah mengenai keanekaragaman hayati per hektar), serta kerugian layanan ekosistem. Karena dampaknya, terutama, terhadap layanan ekosistem sangat sulit untuk diukur, penilaian berfokus pada satu layanan tunggal yang hilang – yaitu penyimpanan karbon.25 Kapasitas penyimpanan karbon yang hilang merupakan biaya tunggal terbesar dari kebakaran, menggarisbawahi dampaknya secara global.

Tabel 7: Perkiraan kerugian dan kerusakan akibat kebakaran hutan dan kabut asap pada bulan Juni-Oktober 2015 mencapai Rp 221 triliun (Rp miliar)

Jambi Riau

Suma-tera

Selatan

Kaliman-tan Barat

Kaliman-tan

Selatan

Kaliman-tan

Tengah

Kalima-tan

Timur Papua Total

Pertanian 2.890 2.482 14.190 4.793 7.187 17.051 15.488 2.370 66.452 Tanaman perkebunan

1.839 1.841 3.575 3.274 2.315 14.765 13.813 1.311 42.734

Tanaman pangan 1.052 641 10.615 1.519 4.872 2.286 1.675 1.059 23.718 Lingkungan hidup 3.109 3.139 16.552 5.158 5.317 10.660 7.282 7.188 58.406

Hilangnya keanekaragaman hayati

233 335 988 312 369 455 449 803 3.943

Emisi karbon 2.876 2.805 15.565 4.846 4.947 10.205 6.833 6.386 54.462 Kehutanan 1.863 4.175 13.348 2.309 9.583 1.260 11.194 10.246 53.977 Manufaktur dan pertambangan

396 2.511 1.823 836 1.678 196 943 0 8.382

Perdagangan 2.528 4.008 3.982 1.652 1.913 1.804 1.481 929 18.298 Perhubungan 280 430 1.106 237 912 1.522 435 185 5.107 Pariwisata 140 1.599 1.626 740 523 571 225 50 5.474 Kesehatan 495 298 388 165 327 230 167 8 2.079 Pendidikan 53 55 123 61 77 72 61 39 540 Biaya pemadaman kebakaran

137 155 677 198 325 477 431 299 2.700

Total dalam Rp juta 11.892 18.853 53.814 16.149 27.843 33.842 37.708 21.314 221.415

Catatan: Kerugian tidak memperhitungkan manfaat ekonomi bagi mereka yang melakukan pembakaran. Sumber: Institut Pertanian Bogor; BPPT; BPS; CIFOR; laporan media; Menteri Kesehatan; Pemerintah Daerah; Perhitungan staf Bank Dunia

Sektor perhubungan, perdagangan, pariwisata, manufaktur, dan pertambangan juga menderita

Tingginya kadar kabut asap sepanjang bulan September dan Oktober mengakibatkan kerugian sebesar Rp 5,1 triliun bagi sektor perhubungan. Sebagian besar kerugian tersebut ditanggung oleh pelabuhan, karena pengiriman muatan terganggu oleh buruknya jarak pandang. Biaya perhubungan berkontribusi terhadap pertumbuhan yang lebih lambat di sektor jasa perdagangan, yang mengalami kerugian sebesar Rp 18,3 triliun. Sektor pariwisata mengalami kerugian sebesar Rp

25 Jumlah ini tidak dimaksudkan untuk menjadi suatu perhitungan emisi gas rumah kaca yang tepat; alih-alih,

berfungsi untuk memberikan suatu pandangan mengenai besarnya potensi layanan ekosistem yang hilang. Nilai sebesar AS$5 per ton diterapkan terhadap perkiraan rata-rata kandungan karbon lahan yang terdampak kebakaran.



5,5 triliun dalam pendapatan akibat kebakaran dan kabut asap. Kerugian yang diderita oleh sektor manufaktur dan pertambangan mencapai Rp 8,4 triliun.

Kotak 4: Biaya lainnya – dampak kumulatif yang tidak diketahui dari kebakaran dan kabut asap terhadap flora dan fauna

Dampak dari kebakaran dan kabut asap sistemik Indonesia terhadap flora dan fauna tidak diketahui. Kebakaran menghancurkan keberagaman genetika alamiah, yang membantu spesies beradaptasi untuk tahan terhadap parasit dan penyakit menular. Biomassa yang terbakar menghasilkan cikal bakal (precursor) dari ozon (O3) di tingkat dasar (troposfer), yang berdampak terhadap pertumbuhan tanaman dan fotosintesis serta menyebabkan efek jangka panjang pada struktur dan fungsi ekosistem. O3 telah terbukti mengurangi hasil tanaman pangan utama dan mempengaruhi kualitas gizi dari gandum, beras, dan kedelai. Ozon dapat pula mengurangi kapasitas lahan untuk dapat bertindak sebagai penyerap karbon. Material partikulat dalam kabut asap juga telah terbukti mengurangi curah hujan lokal, yang pada gilirannya, dapat berdampak pada tanaman yang baru ditanam.

Paparan berkepanjangan terhadap kabut asap juga dapat menyebabkan “efek gunung berapi”, yaitu, penurunan produktivitas tanaman dalam jangka pendek akibat paparan sinar matahari yang terbatas dan efek merusak pada fisiologi tanaman dan proses fotosintesis. Dalam jangka panjang, hal tersebut dapat menyebabkan melemahnya kemampuan spesies tanaman secara keseluruhan untuk pulih dari guncangan akibat paparan kumulatif terhadap tekanan. Dalam kasus yang ekstrem, paparan kabut asap dapat mempengaruhi kemampuan suatu spesies untuk bertahan hidup. Kebakaran dan kabut asap juga berpengaruh negatif terhadap para penyerbuk, yang pada gilirannya mempengaruhi produksi pertanian. Paparan kabut asap yang kronis menciptakan tekanan berkelanjutan terhadap lingkungan, yang dampaknya – terhadap produktivitas dan evolusi – belum diketahui.

Krisis kebakaran yang sifatnya berulang di Indonesia menjadi perhatian khusus. Walaupun spesies dapat beradaptasi, adaptasi tidak selalu menguntungkan atau mungkin dilakukan. Kebakaran menghilangkan organisme hidup yang ada di tanah, dan membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum spesies perintis ini bisa berkolonisasi lagi. Namun, yang lebih memprihatinkan lagi adalah bahwa tekanan terhadap lingkungan hidup dalam jangka panjang akhirnya akan mengarah pada titik kritis, dan setelah itu, ekosistem akan berubah secara permanen dan tidak dapat dikembalikan lagi seperti kondisi semula. Bagaimana atau kapan ekosistem akan berubah tidaklah diketahui, tetapi dampak dari proses tersebut dapat menjangkau jauh melampaui batas wilayah Indonesia.

Biaya tambahan yang cukup besar bagi masyarakat termasuk kematian dan penyakit…

Kabut asap juga telah berkontribusi terhadap kematian 19 orang dan lebih dari 500.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut.26 Biaya kesehatan langsung27 mencapai Rp 2,1 triliun.28 Biaya jangka panjangnya belum dapat diukur. Penelitian yang ada menunjukkan paparan jangka panjang terhadap polusi udara berkorelasi dengan peningkatan penyakit kardiovaskular dan pernapasan kronis. Sebuah studi tentang efek dari krisis kabut asap Indonesia tahun 1998 terhadap kematian janin, bayi, dan anak batita menunjukkan bahwa polusi udara menyebabkan jumlah anak-anak yang mampu bertahan hidup menurun sebesar 15.600 orang.29

… serta penutupan sekolah yang berkepanjangan

Kabut asap juga memaksa penutupan sekolah hingga 34 hari, yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 540 miliar.30 Dalam beberapa kasus, sekolah ditutup selama berminggu-minggu pada suatu rentang waktu, mewajibkan para guru untuk mengakomodasi pemberian pekerjaan rumah. Kondisi ini semakin parah pada bulan Oktober, yang berdampak terhadap 24.773 sekolah dan 4.692.537 siswa. Biaya 26 “Indonesia Forest Fires: Widodo to Visit Stricken Regions as Death Toll Mount,” The Guardian, 28 Oktober,

2015. 27 Biaya kesehatan langsung meliputi peningkatan kejadian rawat inap dan rawat jalan, peralatan medis, dan tenaga

kesehatan lembur karena sakit yang disebabkan kabut asap. Data pada pemanfaatan dan fasilitas kunjungan adalah dari Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan di Departemen Kesehatan. Biaya unit didasarkan pada peraturan daerah tentang pungutan Puskesmas dan pembayaran kelompok kasus dasar untuk kasus rawat inap (INA CBG).

28 Selain itu, hilangnya upah sebagai akibat dari tidak bisa bekerja karena sakit mencapai Rp 54 triliun. 29 Jayachandran, S., 2008, “Air Quality and Early-life Mortality: Evidence from Indonesia’s Wildfires,” Makalah

NBER No. 14011. 30 Bank Dunia memperkirakan kerugian rata-rata produktivitas harian di tujuh provinsi yang tercakup dalam bagian

ini (kecuali Kalimantan Timur) dikalikan dengan jumlah sekolah yang ditutup sebagai akibat dari kabut asap.



perawatan anak dan upah yang hilang meningkat ketika orang tua harus menjaga anak-anak yang biasanya berada di sekolah; biaya ini tidak masuk dalam penilaian Bank Dunia. Dalam jangka panjang, penutupan sekolah yang berkepanjangan ini dapat berkontribusi terhadap tingkat kelulusan yang lebih rendah terutama jika upaya untuk menambah jumlah hari guna menggantikan hari sekolah yang hilang dirasa memberatkan.

c. Kasus moratorium dan pemulihan lahan gambut

Diperlukan adanya moratorium tentang konsesi lahan gambut baru, dipadu dengan pengelolaan dan pemulihan lahan gambut…

Pada tanggal 23 Oktober 2015, Presiden Joko Widodo menyerukan moratorium konsesi lahan gambut baru dan pembatalan konsesi yang sudah ada yang belum dikembangkan, sehingga menghentikan konversi hutan gambut dan rawa gambut menjadi lahan pertanian secara sahih. Presiden juga menyerukan pemulihan lahan gambut, termasuk membasahi kembali wilayah yang menjadi prioritas. Hal ini perlu disertai dengan upaya pelestarian hutan rawa gambut yang tersisa dan menghentikan pengeringan di lahan gambut dalam atau lahan yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Menurunnya kebakaran pada lahan gambut akan mengurangi kabut asap, yang pada gilirannya akan mengurangi biaya ekonomi dan lingkungan.

… tetapi dampak jangka pendeknya terhadap pendapatan perlu dipertimbangkan

Perhitungan kasar (back-of-the-envelope calculations) berikut untuk dua provinsi yang akan terkena dampak paling besar – Riau dan Kalimantan Tengah (yang secara bersama-sama memiliki 151.471 hektar lahan gambut) – bisa membantu untuk lebih memahami besarnya biaya moratorium. Moratorium mencakup dua komponen biaya utama: (ii) hilangnya pajak dan pendapatan bagi pemerintah daerah dan nasional, serta (ii) turunnya nilai tanah bagi para pemegang konsesi. Perkiraan kerugian pendapatan tahunan bagi pemerintah daerah (tetapi tidak bagi pemerintah pusat) di Riau dan Kalimantan Tengah masing-masing akan mencapai sekitar Rp 2,0 triliun (AS$ 154 juta) dan Rp 1,2 triliun (AS$ 92 juta). Untuk mengakomodasi nilai tanah yang hilang, moratorium tersebut dapat disertai dengan pembelian kembali konsesi, penawaran substitusi lahan, atau kombinasi dari keduanya. Dengan biaya sebesar Rp 135 juta (AS$ 10.000) per hektar – perkiraan yang masuk akal untuk perkebunan kelapa sawit bersertifikat yang dikelola dengan baik – pembelian kembali lahan secara sekaligus akan menelan biaya sebesar Rp 131,6 triliun (AS$ 9,8 miliar) di Riau dan Rp 72,8 triliun (AS$ 5,4 miliar) di Kalimantan Tengah.

Tabel 8: Perkiraan pendapatan masyarakat yang hilang selama lebih dari satu tahun sebagai akibat dari moratorium pengembangan lahan gambut cukup besar jumlahnya

Provinsi Hektar yang terdampak

Biaya perizinan satu kali

Penerimaan pajak tanah (tahunan)

Penerimaan pajak

perorangan (tahunan)

Royalti (tahunan)

Pendapatan total

tahunan

(Rp miliar) Riau 975.000 390 1.131 284 554 1.969 Kalimantan Tengah 539.071 216 625 122 405 1.152



Pemulihan mungkin dapat dilakukan tetapi harus dengan sasaran tertentu

Indonesia telah menyasar dua juta hektar lahan gambut yang terdegradasi untuk pemulihan. Agar efektif, pemulihan seyogianya direncanakan dengan hati-hati dan mencakup rencana pengelolaan jangka panjang. Jika dilaksanakan dengan buruk, pemulihan bisa mengakibatkan dampak dan biaya yang tidak diinginkan, terutama di daerah di mana penduduk setempat bergantung pada lahan-lahan tersebut untuk mata pencaharian mereka. Suatu perkiraan cepat biaya pemulihan awal untuk pemblokiran kanal dasar untuk dua juta hektar adalah sebesar Rp 27 triliun. Angka tersebut belum termasuk biaya yang berulang untuk pengelolaan jangka panjang. Angka juga tidak mencakup biaya untuk bisnis yang harus beradaptasi dengan praktik-praktik usaha dengan drainase yang rendah atau transisi ke kegiatan yang sesuai dengan lahan gambut basah. Pemulihan lahan yang efektif akan memprioritaskan daerah-daerah di mana investasi menawarkan keuntungan terbesar, seperti di daerah-daerah di mana hanya sebagian kecil dari total lahan gambut yang telah terkena dampak. Selain itu, pengalaman internasional menunjukkan bahwa konservasi habitat lahan basah yang masih utuh lebih murah biayanya dibandingkan dengan pemulihan.

Tabel 9: Perkiraan biaya pembangunan pemulihan lahan gambut

Lahan gambut yang akan dipulihkan

460.000 hektar diidentifikasi sebagai prioritas (Musi Banyu Asin + Komering Ilir Ogan + Pulang Pisau)

Biaya per hektar Rekonstruksi lahan dan/atau pengelolaan air Rp 13.500.000 per hektar

Biaya pemulihan 460.000 hektar

Rp 6,2 triliun

Biaya pemulihan untuk 2 juta hektar

Rp 27 triliun

Catatan: Biaya Pemulihan per hektar diasumsikan sebesar AS$ 1.000, yang meliputi biaya untuk alat berat untuk memblokir kanal, dan lain-lain. Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia

Dalam jangka panjang, diperlukan pendekatan lanskap yang komprehensif

Ikrar moratorium dan pemulihan merupakan tanggapan awal yang sangat baik dari pemerintah dan biayanya jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya yang diakibatkan oleh kejadian bencana kebakaran dan kabut asap yang berulang. Namun, kedua hal tersebut (ikrar moratorium dan pemulihan) tidak akan memecahkan krisis kebakaran lahan di Indonesia, karena keduanya hanya menyasar lahan gambut, yang hanya mewakili sepertiga dari jumlah kebakaran pada tahun 2015 ini. Komitmen jangka panjang untuk pengelolaan lanskap yang berkelanjutan sangat diperlukan. Ini berarti perlu adanya tindakan untuk meningkatkan tata kelola dan pengelolaan lahan dan sumber daya alam, termasuk: mendefinisikan batas-batas lahan dan penggunaannya yang diizinkan secara transparan yang mengakui dan mengupayakan keseimbangan hubungan timbal balik antara penggunaan lahan dan para penggunanya; meningkatkan hak kepemilikan dan hak pemakaian dengan berfokus pada masyarakat setempat dan tradisi adat; menyelesaikan dan menegakkan perencanaan tata ruang, mempertimbangkan layanan ekosistem dan memperkuat prosedur perizinan lahan secara semestinya; serta mengupayakan keselarasan lembaga-lembaga, kebijakan-kebijakan dan berbagai insentif di seluruh sektor dan tingkat pemerintahan untuk mendorong terlaksananya pengelolaan lanskap yang berkelanjutan. Terlaksananya dan diseminasi inisiatif Satu Peta (One-Map) merupakan suatu langkah yang penting.



2. Mewujudkan potensi UU Desa

Undang-Undang Desa berpotensi untuk mengatasi ketimpangan di Indonesia

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (UU Desa) menetapkan kerangka kelembagaan yang baru untuk pembangunan masyarakat di 74.091 desa di Indonesia. Undang-Undang ini meningkatkan wewenang dan tanggung jawab desa, namun tetap mengakui adanya penyelenggaraan pemerintah desa tradisional (adat). Dibanding daerah perkotaan,daerah pedesaan memiliki tingkat kemiskinan yang secara konsisten lebih tinggi (14,7 persen dibandingkan dengan 8,3 persen di daerah perkotaan), konektivitas yang lebih buruk, serta kualitas pelayanan dasar yang lebih rendah. Dengan rata-rata jumlah penduduk 2.500 orang, desa memiliki kedekatan yang lebih baik dengan warganya dibanding daerah kabupaten yang secara rata-rata melayani lebih dari setengah juta warga. Peran desa tidak untuk menggantikan pemerintah kabupaten dalam memberikan pelayanan, melainkan untuk memperkuat permintaan atas pelayanan dasar serta memastikan bahwa pelayanan dasar tersebut sesuai dengan kebutuhan warga desa. Indonesia telah memiliki pengalaman yang cukup berhasil dalam memberikan infrastruktur berskala lokal di tingkat kecamatan, dengan keterlibatan masyarakat yang kuat, melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, yang digulirkan ke 67.100 desa antara tahun 2007 dan 2014.

UU Desa meningkatkan transfer langsung ke desa-desa

Berdasarkan Undang-Undang Desa, transfer dana ke desa-desa meningkat secara signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada implementasi penuh di tahun 2017 nanti, secara rata-rata setiap desa diperkirakan akan menerima Rp 1,7 miliar per tahun. Transfer dana ke desa sebagian dibiayai dari APBN melalui alokasi anggaran (Dana Desa, DD) sebesar sepuluh persen dari dana transfer ke daerah, dan sebagian lain beasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah kabupaten yang harus menyalurkan 10 persen sumber-sumber pendapatan daerahnya yang tidak mengikat (untied) ke desa-desa.31 Transfer DD terus ditingkatkan dan akan mencapai alokasi penuh (10% dari transfer ke daerah) selama 3 tahun (Tabel 10), sementara alokasi dari kabupaten (ADD) diharapkan sudah mencapai alokasi penuh sejak tahun 2015. Bahkan untuk tahun 2016, transfer ke desa-desa jumlahnya setara dengan dana hibah fisik untuk kabupaten (Dana Alokasi Khusus, DAK), yang dianggarkan sekitar Rp 90 triliun.

Tabel 10: Dampak transfer fiskal ke desa-desa berdasarkan UU Desa diharapkan meningkat dalam jangka menengah(triliun rupiah kecuali dinyatakan lain)

Basis Alokasi Anggaran 2014* 2015 2016 2017 2018 2019

APBN (Dana Desa) 10 persen dari transfer daerah, dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2015

N/A 20,8 47,7 81,2 103,8 111,8

APBD Kabupaten**

10 persen dari dana perimbangan diluar DAK

12,6 34,2 37,6 42,3 55,9 60,3

10 persen dari pajak dan retribusi kabupaten

4,2 4,1 4,3 4,9 5,7 6,4

Total transfer ke desa-desa 16,8 59,1 89,5 128,4 165,4 178,5 Sebagai bagian dari PDB (persen)

0,5 0,7 0,9 1,1 1,1

Jumlah untuk desa ukuran rata-rata (Rp miliar)

0,8 1,2 1,7 2,2 2,4

Catatan: * Sebelum pemberlakuan UU Desa, desa menerima transfer hanya dari pemerintah tingkat kabupaten. ** Perkiraan untuk tahun 2015-2019 didasarkan pada tanggung jawab hukum berdasarkan UU Desa karena jumlah yang sebenarnya dianggarkan pada tahun 2015 belum tersedia.Sumber: Kompilasi data Kementerian Keuangan dari tahun 2014 dari APBD kabupaten; revisi APBN tahun 2015; APBN tahun 2016; Perhitungan staf Bank Dunia tahun 2017-2019

31 Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan pajak serta pungutan (lokal) kabupaten.



Transfer dana desa dapat membantu pemberantasan kemiskinan dalam jangka panjang, dan menjadi penahan guncangan ekonomi dalam jangka pendek

Transfer desa dapat berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan dan juga ketimpangan setidaknya dalam tiga cara: (i) dengan memberikan pekerjaan sementara di proyek-proyek infrastruktur untuk menyerap kelebihan tenaga kerja pertanian selama perekonomian sedang mengalami kemunduran dan guncangan; (ii) dengan membangun dan memelihara infrastruktur dasar di daerah yang memiliki kesenjangan infrastruktur; dan (iii) dengan meningkatkan akses terhadap layanan dasar yang berkualitas di wilayah yang kurang memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Banyak desa di Indonesia masih memiliki kesenjangan infrastruktur yang besar (Gambar 21) sehingga dana desa pertama-tama dapat digunakan untuk membantu mengatasi kesenjangann tersebut. Desa-desa yang sudah lebih berkembang harus didorong untuk mengalokasikan dana bagi pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan cara yang sesuai dengan skala dan kapasitas mereka. Mengingat besarnya transfer dana ke desa, sangatlah penting untuk memastikan bahwa dana tersebut dimanfaatkan dengan baik. Analisis berikut ini berfokus pada dua aspek implementasi: (i) memastikan bahwa transfer (ke desa) dapat mengatasi ketimpangan (inequality), dan (ii) memastikan tidak terjadi keterlambatan pencairan dana dari kabupaten ke desa.

Gambar 21: Kesenjangan infrastruktur sangat bervariasi di seluruh Indonesia(pangsa desa di kabupaten dengan jalan utama dari kerikil atau batu, persen)

Sumber: Statistik Potensi Desa (Podes) 2011, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Sosial / Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) / PNPM Support Facility, 2014

a. Memastikan Undang-Undang Desa menargetkan masyarakat miskin dan hampir miskin32

Upaya untuk memperlakukan desa secara sama rata dapat mengaburkan tujuan penciptaan akses layanan yang adil bagi penduduk desa

Rumus alokasi Dana Desa pada awalnya didasarkan pada (jumlah) penduduk, (tingkat) kemiskinan, luas wilayah dan kesulitan geografis. Pada bulan April 2015, rumus tersebut diubah untuk memberikan bobot hanya 10 persen bagi faktor-faktor tersebut, sementara 90 persen sisanya dialokasikan secara merata untuk setiap desa (dibagi rata). Berdasarkan komponen yang dibagi secara merata, masing-masing desa menerima jumlah yang sama, terlepas dari jumlah penduduk yang dilayaninya. Tujuan dari revisi rumus ini tampaknya menghormati komitmen pemilu untuk memberikan Rp 1 miliar (satu milyar rupiah) untuk masing-masing desa, dan untuk memastikan bahwa Jawa yang padat penduduk tidak terlalu banyak mendapat keuntungan dari transfer yang memang dimaksudkan untuk mengatasi

32 “Masyarakat miskin dan yang hampir miskin” merujuk ke 40 persen dari bagian bawah/dasar (bottom) distribusi

pendapatan.

Keteranga

Data tidak tersedia



ketertinggalan. Namun demikian, desa di Indonesia sangat bervariasi dalam ukuran sehingga memperlakukan mereka secara sama-rata pada akhirnya menghasilkan perbedaan kapasitas antar-desa yang signifikan dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Besarnya biaya penyediaan layanan oleh desa sangat ditentukan oleh besaran jumlah penduduk …

Perbedaan biaya penyediaan layanan di antara berbagai lokasi bergantung kepada tiga faktor. Faktor pertama dan yang paling penting adalah jumlah penduduknya. Sebagai contoh, dalam pemberian layanan pendidikan anak usia dini (PAUD), biaya infrastruktur PAUD dan staf sangat terkait dengan jumlah penduduk: sehingga di desa dengan penduduk yang banyak diperlukan kelas dan guru yang tentu lebih banyak. (setiap tambahan 40 siswa diperlukan kelas dan guru yang terpisah). Demikian pula dengan biaya-biaya lainnya seperti biaya untuk bahan pembelajaran, keperluan rutin (overhead, serta biaya operasional lainnya (sekitar Rp 700.000 per anak). Dua faktor lain yang mendorong biaya variabel penyediaan layanan adalah: keterpencilan (karena adanya biaya transportasi tambahan) dan jumlah masyarakat miskin (karena mereka lebih cenderung mengandalkan pelayanan publik daripada membayar untuk layanan pribadi).

…namun kenyataannya, desa-desa yang besar menerima alokasi Dana Desa yang jauh lebih rendah per orangnya…

Rumus 90/10 menghasilkan perbedaan yang besar terhadap alokasi DD yang diterima oleh desa-desa per kapita. Pengelompokan desa ke desil (desil adalah bilangan yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama – pent.) berdasarkan jumlah DD per kapita yang mereka terima dari 90 persen yang dialokasikan secara sama rata33 menunjukkan bahwa desa-desa yang besar memiliki dana per orang yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan desa-desa yang kecil (Gambar 22).34 Sepuluh persen dari desa terbesar menerima alokasi DD per kapita yang rata-rata Rp. 36,550 per orang (median), sedangkan sepuluh persen desa terkecil menerima rata-rata IDR 1.1 juta per orang. Alokasi DD per kapita ke desa-desa besar yang jauh lebih rendah ini membatasi kemampuan nya untuk memberikan pelayanan kepada para warganya.35

Gambar 22: Rumus Dana Desa 90/10 memperlakukan warga desa secara kurang merata (juta, kiri; ribu rupiah, kanan)

Sumber: Statistik Potensi Desa (PODES) 2011; Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2013; Perhitungan staf Bank Dunia

33 Karena informasi mengenai indeks kesulitan geografis dan kemiskinan di tingkat desa tidak tersedia, tidak

mungkin untuk mensimulasikan jumlah yang tepat dari alokasi DD tersebut. Oleh karena itu, analisis ini didasarkan pada 90 persen dari DD yang didistribusikan dengan menggunakan cara pembagian sama rata.

34 Kabupaten memiliki sebagian hak diskresi atas rumusan untuk menyalurkan alokasi kabupaten ke desa-desa. Banyak kabupaten telah memilih untuk menerapkan bobot 60 persen atau lebih untuk pembagian yang sama rata. Mengingat bahwa total transfer ke desa-desa yang saat ini didominasi oleh alokasi kabupaten ini memiliki sedikit efek menyama-ratakan pada distribusi secara keseluruhan. Karena jumlah DD meningkat ke tingkat yang dibutuhkan secara penuh, yang akan melebihi alokasi kabupaten, ketimpangan di antara desa-desa akan meningkat.

35 Faktor non-fiskal berkontribusi bagi pemberian layanan yang buruk, tetapi tidak adanya dana merupakan kendala yang sangat penting.

0

200

400

600

800

1000

1200

-

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

jumlah yang miskin dan mendekati miskin (kiri)Median 90 persen DD per kapita (kanan)



… sehingga dapat meningkatkan ketimpangan, karena lebih banyak penduduk miskin dan hampir miskin yang tinggal di desa-desa besar

Dampak yang tidak adil dari rumus tersebut dapat dilihat dari jumlah masyarakat miskin dan hampir miskin yang tinggal di desa-desa besar (dari sisi jumlah penduduk). Sekitar 34 persen dari penduduk desa yang miskin dan hampir miskin, atau 27 juta orang, tinggal di 10 persen desa dengan alokasi DD per kapita yang terendah. Lebih dari 50 persen penduduk desa yang miskin dan hampir miskin tinggal di desa-desa yang berada di dua desil terbawah yang menerima alokasi per kapita yang kurang dari sepersepuluh dari jumlah yang didistribusikan ke desa-desa di dua desil teratas. Hampir 95 persen dari penduduk desa yang miskin dan hampir miskin tinggal di desa-desa yang menerima kurang dari rata-rata distribusi DD per kapita nasional (lihat juga Kotak 5).

Kotak 5: Menilai kesetaraan alokasi Dana Desa dengan membandingkan dua desa

Dampak dari rumus 90/10 pada kapasitas desa untuk memberikan pelayanan diilustrasikan dengan membandingkan sumber daya yang tersedia untuk dua desa di daerah yang berbeda di Indonesia. Desa Birang terletak di daerah yang relatif berkecukupan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Desa Senaru berada di kawasan yang terbelakang di Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Alokasi Dana Desa Senaru di tahun 2015 hanya sebesar Rp 52.000 per kapita. Dengan tingkat kemiskinan lebih dari 35 persen, Senaru diperkirakan memiliki 2.000 warga miskin. Sebaliknya, Birang akan menerima Rp 932.000 per orang pada tahun 2015 - hampir dua puluh kali lipat lebih banyak - untuk memberikan layanan kepada populasi yang mencakup kurang dari 20 orang yang tergolong miskin.

Desa Birang Senaru Tingkat kemiskinan kabupaten (persen)

4,8 35,9

Jumlah penduduk 286 6.350 90 persen alokasi bagian yang sama dari DD 2015 (Rp juta)

266,5 328,0

Alokasi DD per kapita (Rp) 932.000 52.000

b. Memperlancar penyaluran dana desa

Pelaksanaan DD di tahun 2015 terlambat, sebagian karena revisi rumus alokasi

Pengalokasian Dana Desa diteruskan ke desa-desa melalui pemerintah kabupaten dalam tiga tahapan: 40 persen di bulan April, 40 persen di bulan Juli dan 20 persen di akhir bulan Oktober. Meskipun pemerintah kabupaten diberi mandat untuk meneruskan transfer ke desa-desa dalam waktu tujuh hari setelah diterima, mereka juga wajib memastikan bahwa desa telah memiliki persyaratan dasar untuk dapat membelanjakan dana tersebut, termasuk memiliki APBDes dan rekening kas desa. Ketika rumusan alokasi diubah pada awal tahun 2015, baik kabupaten maupun desa diminta untuk merevisi anggaran mereka untuk mencairkan dan membelanjakan DD dengan cara yang sesuai dengan peraturan. Pada akhir bulan Juli hampir semua kabupaten telah

Gambar 23:Penyaluran DD dari kabupaten ke desa melambat di tahun 2015 (persen kabupaten, kiri; persen desa dari sampel, kanan)

Catatan: Sampel meliputi 314 kabupaten yang mencakup 55.469 desa. Sumber: Kementerian Keuangan; Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan / Bank Dunia, Survei Diagnostik, November 2015; Perhitungan staf Bank Dunia.

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul AugSep Oct NovDec

Pusat ke daerah (tahap I)Kabupaten ke desa (tahap I)



menerima DD tahap pertama, tapi hanya diteruskan ke sekitar 42 persen desa (Gambar 23). Pencairan tersebut dipercepat dan diperkirakan pada bulan November hampir semua desa telah menerima tahap pertama dan tahap kedua. Memastikan penyaluran terjadi di awal tahun akan sangat penting untuk meningkatkan kualitas belanja di tahun-tahun mendatang.

Keterlambatan pencairan di tahun 2015 terkait dengan persoalan pelaksanaan pada tahun pertama

UU Desa dan peraturan pelaksanaannya menetapkan peran yang kuat untuk kabupaten dalam pengelolaan transfer dana ke desa. Baik kabupaten-kabupaten maupun desa-desa tidak siap untuk melaksanakan aturan dan prosedur baru di tahun 2015. Kabupaten telah berjuang untuk menyusun kerangka peraturan dari keputusan-keputusan daerah yang dipersyaratkan oleh undang-undang nasional yang baru saja diundangkan (Tabel 11). Desa belum memiliki kesempatan untuk mempelajari dan memahami aturan dan prosedur baru tersebut. Selain itu, pemerintah pusat tidak secara efektif mendukung kabupaten dan desa. Keterlambatan dalam pengangkatan pegawai negeri senior di Jakarta berarti peluncuran dari program pelatihan nasional bagi para pejabat desa baru dimulai di bulan Agustus 2015, delapan bulan setelah program baru tersebut diperkenalkan. Dengan adanya pembentukan kementerian baru yang bertanggung jawab untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, pendamping profesional tidak memiliki kontrak untuk enam bulan pertama tahun ini.

Tabel 11: Status Kerangka Peraturan tingkat Daerah(dalam persen)

Keputusan kabupaten yang dipersyaratkan

Persentase kabupaten yang memiliki keputusan

Pengadaan 73 Pengelolaan keuangan desa 73 Anggaran pendapatan dan belanja desa

44

Prioritas pembangunan desa 29 Perangkat desa (fungsi) 15

Catatan: Sampel mencakup 329 kabupaten. Sumber: Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan / Bank Dunia Survey Diagnostik, November 2015; Staf Bank Dunia.

Peningkatan akses terhadap informasi akan memberikan dasar untuk mempercepat penyaluran dari kabupaten ke desa di tahun 2016

Pemerintah pusat menghadapi kesulitan dalam memantau penyaluran (dana) ke desa-desa karena adanya kekurangan-kekurangan dalam sistem informasi yang ada. Hal ini bisa diatasi di masa mendatang dengan mengadaptasi sistem pelaporan keuangan kabupaten yang sudah ada, serta bagan akun (chart of accounts) kabupaten, untuk mengumpulkan informasi secara aktual (real-time) mengenai penyaluran (dana) kabupaten. Hal ini bisa memberikan dasar untuk memperkuat insentif "ganjaran dan hukuman " kepada kabupaten untuk mempercepat penyaluran dana. Informasi real-time akan memungkinkan pemerintah pusat untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang berkinerja buruk, yang kemudian dapat digunakan untuk menyebarkan "tim penilai cepat" untuk membantu pemerintah daerah mengatasi kebuntuan (bottlenecks). Ketika kapasitas kabupaten tidak terlalu menjadi masalah, data penyaluran bisa memberikan dasar untuk memberi tekanan kepada kabupaten-kabupaten yang berkinerja buruk. Demikian pula, dengan memodifikasi kondisi untuk penyaluran tahap kedua dan ketiga, Kementerian Keuangan dapat menggunakan wewenangnya untuk menahan penyaluran dana di masa mendatang untuk memastikan kabupaten-kabupaten tidak hanya mengucurkan dana kepada desa-desa tertentu saja.

Suatu jaringan pendamping yang profesional akan sangat penting untuk mendukung desa

Karena alokasi DD meningkat secara dramatis dalam beberapa tahun ke depan, kapasitas desa kemungkinan akan terus menjadi pembatas untuk penggunaan dana, terutama di daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Pemberlakuan prosedur baru dan peningkatan pendapatan telah memberi tekanan pada perencanaan dan kemampuan keuangan desa. Hal ini juga bisa menguji kemampuan teknis kelembagaan masyarakat yang ada dalam melaksanakan kegiatan pengembangan dan



dalam menyerap dana

pemberdayaan masyarakat. Tekanan untuk membelanjakan dana, prosedur yang rumit, dan kapasitas yang rendah dapat menyebabkan pemborosan, dan juga dapat memperhadapkan aparat desa terhadap tuduhan korupsi. Dalam konteks ini, sangat penting bagi pemerintah pusat untuk mempertahankan jaringan pendamping profesional desa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan desa, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporannya.

Partisipasi masyarakat akan membantu untuk memastikan bahwa dana dimanfaatkan dengan baik, bukan hanya dengan cepat

Indonesia memiliki warisan yang unik dan berharga untuk membangun berlandaskan pembangunan berbasis masyarakat, yang memberikan landasan bagi pelaksanaan UU Desa. Tidaklah mungkin bagi kabupaten untuk mengawasi penggunaan dana nasional oleh semua desa, namun tidak demikian bagi pemerintah pusat. Akuntabilitas pada skala ini akan paling efektif apabila penduduk desa tersebut diberdayakan melalui peningkatan kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaannya, dan memiliki akses terhadap informasi mengenai apa yang harus dan sedang dilakukan oleh para pejabat mereka, serta untuk memberikan umpan balik.

Tantangan implementasi yang diharapkan dan harapan yang harus dikelola

Melaksanakan transfer di tingkat desa adalah suatu hal yang menantang. Tidak banyak negara yang berusaha menggeser pendanaan dari tingkat nasional ke tingkatdesa pada skala sebesar ini. Kekhawatiran mengenai lambatnya penyaluran dapat dimengerti, tetapi keterlambatan ini dapat diperkirakan mengingat ruang lingkup dan skala perubahan yang cukup besar. Perkiraan mengenai seberapa cepat kelancaran pelaksanaan yang dapat dicapai perlu dikelola, dan penekanannya haruslah pada penggunaan dana dengan baik, tidak hanya pada kecepatan dalam menghabiskan dana tersebut. Pemerintah telah menunjukkan kesediaan untuk melakukan penyesuaian karena munculnya masalah dalam pelaksanaannya, tetapi diperlukan kehati-hatian. Mengingat bahwa program ini sedang dilaksanakan di lebih dari 70.000 desa, pemerintah harus menahan keinginan untuk terlalu sering mengubah prosedur. Kerangka peraturan pasti akan perlu direvisi karena berbagai masalah yang ditemukan, tetapi harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan cara yang sistematis untuk mendiagnosa kelemahannya serta memberikan waktu yang cukup untuk sosialisasi di tingkat desa. Pelaksanaan UU Desa dibagi antara tiga kementerian utama, dan kepemimpinan nasional maupun koordinasi akan sangat penting untuk keberhasilan selama lima tahun pertama.


Desember 2015 THE WORLD BANK | BANK DUNIA35

C. Indonesia 2016 dan selanjutnya: Tinjauan pilihan

1. Kesepakatan Trans-Pacific Partnership: Peluang atau Ancaman bagi Indonesia?

Dua belas negara Lingkar Pasifik telah menandatangani kesepakatan perdagangan baru yang mencakup 40 persen dari perekonomian global

Pada tanggal dua belas Oktober, negara-negara Lingkar Pasifik (Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Amerika Serikat, dan Vietnam) telah mencapai kesepakatan untuk menandatangani pakta perdagangan terbesar dalam dua dekade ini, yaitu Trans-Pacific Partnership (TPP). Apabila diterapkan, TPP akan mencakup sekitar 40 persen dari perekonomian global, lebih dari 30 persen dari perdagangan barang secara global, dan akan membuat suatu blok ekonomi baru Pasifik dengan hambatan perdagangan barang dan jasa yang lebih kecil.36 Tarif sebagian besar barang di antara negara anggota akan dihilangkan, baik dalam waktu secepatnya maupun setelah masa transisi. Kesepakatan tersebut juga bertujuan untuk mengurangi hambatan non-tarif (non-tariff barriers, NTB) dan untuk membatasi kemampuan anggota dalam memberlakukan NTB baru dimasa mendatang. Sebagaimana layaknya kesepakatan perdagangan lain, TPP berisi ketentuan umum yang berlaku untuk semua anggota dan ketentuan khusus yang berlaku untuk masing-masing negara. Ketentuan khusus ini biasanya dalam bentuk pengecualian atas aturan umum agar masing-masing negara dapat menyesuaikan diri dengan kesepakatan ini sembari mempertahankan otonomi dalam bidang kepentingan domestik tertentu.

Kesepakatan ini memiliki lingkup yang luas, dan mengatur banyak hal di luarperdagangan

Kesepakatan yang berisi 30 bab ini mencakup sejumlah hal yang jauh melampaui ranah perdagangan barang, seperti investasi, perdagangan jasa lintas batas, izin masuk sementara bagi para pebisnis, pengadaan barang dan jasa pemerintah, BUMN, kekayaan intelektual, persaingan usaha, e-commerce, ketenagakerjaan, lingkungan hidup dan koherensi peraturan. Banyak dari ranah-ranah tersebut tak lagi 36 Karena memungkinkan untuk perluasan keanggotaan, TPP dapat mencakup bagian yang lebih besar dari

perekonomian global pada masa mendatang.



disentuh dalam negosiasi-negosiasi di lingkup Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization, WTO) (langkah-langkah “WTO ekstra”) atau telah sulit untuk dituntaskan sepenuhnya dalam sistem perdagangan multilateral yang lebih luas (langkah-langkah “WTO plus”). Tujuan dari kesepakatan ini adalah untuk lebih meliberalisasi sebagian besar ranah-ranah ini sehingga dapat mendorong investasi asing, perdagangan jasa, persaingan, dan kerja-sama antar negara-negara anggota.

a. TPP akan mempengaruhi perekonomian Indonesia

TPP akan mempengaruhi perekonomian Indonesia, baik Indonesia bergabung dengan TPP atau pun tidak

Indonesia belum bergabung dalam TPP. Namun Indonesia telah mengisyaratkan niatnya untuk bergabung dengan kesepakatan ini pada masa yang akan datang. Menteri Perdagangan baru-baru ini menyatakan bahwa Indonesia berniat untuk bergabung dalam waktu dua sampai tiga tahun ke depan. Niat tersebut dikonfirmasikan selama perjalanan Presiden (Joko) Widodo ke AS baru-baru ini.37 Kesepakatan ini akan tetap berdampak pada perekonomian Indonesia, baik Indonesia bergabung dalam TPP atau pun tidak. Sangat penting bagi Indonesia untuk mempertimbangkan biaya dan manfaat relatif dari keanggotaan di TPP untuk memastikan bahwa negara ini akan menggunakannya sebagai peluang untuk merevitalisasi sektor non-komoditas yang dapat diperdagangkan dan memacu pertumbuhan ekonomi. Penilaian biaya dan manfaat TPP bagi Indonesia berada di luar lingkup tulisan ini. Tulisan ini hanya memaparkan beberapa pertimbangan yang dapat menjadi kerangka yang berguna dalam menganalisis besarnya biaya dan manfaat dari bergabungnya Indonesia dalam TPP.

Negara-negara anggota TPP mencakup porsi yang signifikan dari ekspor Indonesia, terutama di bidang manufaktur …

Seperti Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement, FTA) lainnya, dampak yang paling mendasar dari TPP terhadap negara-negara pihak ketiga adalah terjadinya pengalihan perdagangan kepada para anggota blok perdagangan tersebut dari negara-negara non-anggota. Tingkat pengalihan perdagangan tersebut tergantung pada berbagai faktor, termasuk pentingnya blok perdagangan bagi ekspor Indonesia, kondisi awal hambatan perdagangan dan respon penawaran (supply) negara anggota dan non-anggota. Negara-negara (anggota) TPP mencakup porsi yang cukup signifikan dari keseluruhan ekspor Indonesia, meskipun pangsanya telah sedikit menurun dalam beberapa tahun terakhir ini (Gambar 24), sebagian disebabkan oleh ekspor komoditas ke Tiongkok yang lebih besar. Blok TPP bahkan lebih penting lagi bagi ekspor manufaktur Indonesia, meskipun, sekali lagi, pangsa TPP dalam ekspor tersebut telah menjadi stagnan atau menurun dalam beberapa tahun terakhir ini (Gambar 25). Di sisi lain, pangsa ekspor manufaktur untuk (negara-negara) anggota TPP untuk total ekspor barang Indonesia telah meningkat sejak tahun 2011, yang menegaskan pentingnya pasar ini dalam menyeimbangkan kembali perdagangan Indonesia, dengan mengurangi ekspor komoditas.

… namun tarif impor di negara-negara tersebut sudah rendah dan Indonesia memiliki perjanjian perdagangan dengan sebagian besar dari

Walaupun negara-negara anggota TPP adalah tujuan ekspor yang penting bagi Indonesia, dampak pengalihan perdagangan kemungkinan akan dibatasi oleh tingkat tarif yang pada umumnya telah rendah di negara-negara tersebut. Bahkan jika TPP akan mengakibatkan tarif menjadi nol bagi negara-negara eksportir TPP, keunggulan harga yang tercipta bagi negara-negara tersebut dibandingkan dengan negara-negara eksportir lainnya, termasuk Indonesia, pada umumnya akan cukup rendah. Selain itu, Indonesia memiliki perjanjian FTA dengan berbagai negara TPP, termasuk Jepang, Vietnam, Malaysia dan Singapura, yang menjamin akses pasar preferensial ke negara- 37 Lihat http://www.thejakartapost.com/news/2015/10/11/ri-could-join-trans-pacific-partnership-within-two-

years.html untuk pernyataan Menteri Lembong, dan http://www.theguardian.com/world/2015/oct/27/indonesia-will-join-trans-pacific-partnership-jokowi-tells-obama untuk pernyataan Presiden (Joko) Widodo.



negara-negara tersebut

negara tersebut. Indonesia kemungkinan tidak akan memiliki keuntungan lebih besar terhadap akses pasar di negara-negara tersebut bila menandatangani TPP. Dari negara-negara TPP yang tidak memiliki perjanjian FTA dengan Indonesia, AS adalah (negara) tujuan ekspor yang terpenting. Seperti kebanyakan negara berpenghasilan tinggi lainnya, AS umumnya menerapkan tarif yang sangat rendah (Gambar 26). Sebagian besar tarif yang diterapkan adalah nol dan hanya ada segelintir sektor dimana ekspor Indonesia ke AS dikenai tarif di atas 20 persen. Sektor yang dilindungi oleh hambatan non-tarif khusus seperti kuota – ketimbang oleh hambatan tarif – tidak dimasukkan dalam analisa ini, karena informasi mengenai kesetaraan tarif dari hambatan non-tarif (NTB) tersebut tidak tersedia. Bilamana hambatan-hambatan non-tarif ini dihapuskan menyusul penandatanganan TPP, hambatan-hambatan non-tarif tersebut dapat pula mendorong terjadinya pengalihan perdagangan.

Gambar 24: Pangsa negara-negara TPP dalam ekspor barang Indonesia tinggi, meskipun sedikit menurun (total ekspor ke negara-negara anggota TPP, AS$ miliar, kanan, dan persen dari total ekspor, kiri)

Gambar 25: Negara-negara TPP menjadi pasar yang lebih penting untuk ekspor manufaktur Indonesia (pangsa ekspor manufaktur untuk negara-negara anggota TPP dalam total ekspor manufaktur dan total ekspor barang, persen)

Sumber: Database UN COMTRADE; perhitungan staf Bank Dunia Sumber: Database UN COMTRADE; perhitungan staf Bank Dunia

Akan tetapi, pengalihan investasi dapat menjadi hal yang lebih penting

Pengalihan investasi asing ke negara-negara TPP mungkin merupakan risiko lain yang dapat timbul dari perjanjian perdagangan bagi negara non-anggota. TPP meningkatkan akses komersial bagi para produsen yang berada di negara-negara TPP terhadap pangsa yang cukup besar dalam ekonomi global. Terbukti bahwa hal ini merupakan faktor penting yang mempengaruhi keputusan perusahaan-perusahaan asing mengenai lokasi investasi.38 Selain itu, TPP memberikan perlindungan hukum yang lebih tinggi bagi para investor asing dibandingkan dengan yang diberikan oleh undang-undang nasional. Meskipun perlindungan tersebut tunduk pada pengecualian khusus negara (yang bersangkutan), namum memiliki ruang lingkup yang cukup luas, meliputi bidang-bidang seperti hak atas kekayaan intelektual, pengambilalihan, persyaratan kinerja, serta akses ke pengadaan barang dan jasa pemerintah. Faktor-faktor ini dapat menarik minat investor asing terhadap pasar TPP, sehingga mengakibatkan peralihan investasi asing dari negara-negara ketiga, termasuk Indonesia, ke negara-negara anggota TPP. Hal ini dapat

38 Kenyon, T. and Y. Margalit, 2014,”Does joining international treaties attract foreign investment? Experimental

firm-level evidence”, mimeo, Columbia University.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

10

20

30

40

50

60

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Ekspor (kanan) Pangsa (kiri)

0

10

20

30

40

50

60

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Persentase belanja manufaktur

Persentase dari total belanja



memberikan dorongan lebih lanjut bagi Indonesia untuk mempercepat pelaksanaan perjanjian perlindungan investasi asing antar negara ASEAN.

Gambar 26: AS menerapkan tarif yang pada umumnya sangat rendah; hanya beberapa produk yang dikenai tarif di atas 20 persen (distribusi frekuensi dari penerapan tarif AS dengan pembobotan impor AS dari Indonesia pada tahun 2014)

Gambar 27: Potensi pengalihan perdagangan dari ekspor Indonesia terkonsentrasi pada produk pakaian (ekspor Indonesia yang besar ke AS pada tahun 2014 menghadapi tarif yang tinggi dan persaingan dari Vietnam dan Malaysia)

Catatan: Impor diklasifikasikan dengan Sistem Harmonisasi (Harmonized System, HS) pada tingkat enam angka. Sumber: Database UN COMTRADE dan TRAINS; Perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: Impor diklasifikasikan dengan Sistem Harmonisasi (Harmonized System, HS) enam angka. Untuk menghindari kesimpangsiuran, gambar ini hanya menunjukkan sektor dengan impor AS dari Indonesia di atas AS$ 10 juta. Sumber: Database UN COMTRADE dan TRAINS; Perhitungan staf Bank Dunia

b. Bergabung dengan TPP akan mempengaruhi kebijakan ekonomi Indonesia

Keanggotaan TPP kemungkinan akan mempengaruhi penyusunan kebijakan di luar perdagangan barang …

Bergabung dengan TPP berpotensi memiliki implikasi terhadap perubahan peraturan-peraturan penting di berbagai sektor perekonomian untuk negara seperti Indonesia. Semangat dari kesepakatan ini adalah untuk membuat peraturan negara anggota agar lebih tidak diskriminatif terhadap anggota lainnya. Selain penghapusan hambatan tarif dan non-tarif untuk perdagangan barang, tujuan utama dari kesepakatan tersebut adalah perlakuan yang sama terhadap investor dan penyedia layanan, baik asing maupun domestik. Pada prinsipnya, hal ini dapat diterjemahkan ke dalam peraturan yang menjamin bahwa sektor terbuka sepenuhnya untuk investor dari negara TPP; pemerintah tidak mengutamakan perusahaan domestik daripada perusahaan asing melalui pengadaan barang dan jasa atau – dalam hal badan usaha milik negara – melalui bantuan non-komersial; investor asing tidak dikenai persyaratan kinerja khusus, seperti kandungan lokal dalam produksi, tingkat atau persentase minimum dari ekspor dan alih teknologi; izin masuk sementara bagi para pebisnis difasilitasi; serta kebijakan persaingannya transparan dan tidak diskriminatif. TPP juga mempengaruhi peraturan perundang-undangan domestik dengan berbagai cara lain, termasuk mewajibkan periode minimum perlindungan untuk hak paten dan merek dagang berikut dengan mekanisme penegakannya yang kuat; mendorong pemberlakuan hak-hak buruh yang diakui secara internasional; dan memerangi perdagangan ilegal satwa dan tumbuhan liar.

… melalui suatu mekanisme penyelesaian

Semua langkah-langkah ini didukung oleh suatu mekanisme penegakan ekstra-teritorial dalam bentuk Lembaga Penyelesaian yang memungkinkan para anggota untuk mengatasi perselisihan dalam penerapan TPP. Untuk memaksimalkan

0.1

.2.3

.4D

ensi

ty

0 20 40 60 80US Rate

sports footwear

blouses

trousers

other footwear

shirts

jacket & coats of fibre

jacket & coats of cotton

1015

2025

30U

S R

ate

(%)

0 200000 400000 600000

Import from Indonesia (US$1000)



sengketa ekstra-teritorial …

kepatuhan, bab Penyelesaian Sengketa memperbolehkan penggunaan tindakan balasan perdagangan (misalnya, penangguhan manfaat), jika suatu pihak didapati tidak memenuhi kewajibannya dan gagal untuk memenuhi peraturan. Meskipun mekanisme seperti ini merupakan hal yang relatif baru dalam FTA, mekanisme ini cukup umum dalam perjanjian-perjanjian investasi bilateral (bilateral investment treaties, BITs). Bahkan, investasi asing di Indonesia dari negara-negara yang menandatangani BIT dengan Indonesia, sudah dapat memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa internasional antara investor dan negara jika investor meyakini bahwa perjanjian telah dilanggar.39

… meskipun fleksibilitas dalam pelaksanaannya dapat membatasi cakupan perubahan peraturan perundang-undangan saat ini

Sejauh mana TPP dapat mempengaruhi perubahan peraturan perundang-undangan yang ada di suatu negara (anggota TPP) tergantung pada kehendak negara anggota tersebut untuk meliberalisasi, serta pada kemauan para anggota lainnya untuk memberi konsesi. Bahkan, kesepakatan tersebut memungkinkan adanya fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Langkah-langkah liberalisasi di semua bab utama tidak serta merta berlaku bagi peraturan nasional ("tindakan-tindakan yang tidak sesuai") yang ditetapkan oleh para anggota di bagian masing-masing dalam kesepakatan tersebut. Indonesia, misalnya, dapat memiliki pilihan, sesuai kesepakatan para pihak lainnya, untuk melanjutkan pembedaan investasi asing di salah satu sektor yang dibatasi dalam daftar negatif investasi yang berlaku pada saat bergabung dengan TPP. Ada ratusan halaman pengecualian seperti itu di agenda TPP masing-masing negara: misalnya, Malaysia mempertahankan batasan 49 persen kepemilikan asing dari produksi kendaraan bermotor, atau Vietnam mewajibkan perusahaan-perusahaan asing yang memenangkan kontrak pemerintah untuk menggunakan tenaga kerja dan bahan lokal. Namun demikian, tingkat fleksibilitasnya berbeda dan bab-bab mengenai kekayaan intelektual, BUMN, dan pengadaan (barang dan jasa) pemerintah memungkinkan adanya pengecualian yang lebih terbatas. Ada beberapa wilayah dimana Indonesia mungkin perlu menerapkan perubahan yang lebih menyeluruh bila Indonesia jadi bergabung. Namun, sejauh keputusan untuk bergabung dengan TPP didasarkan pada keinginan untuk mengintegrasikan diri dengan blok perdagangan besar, pemanfaatan pengecualian tersebut mungkin hanya sementara.

39 Dalam suatu kasus baru-baru ini di Inggris, perusahaan pertambangan batubara Churchill Mining PLC menuntut

Indonesia ke Pusat Internasional untuk Penyelesaian Sengketa Investasi (the International Centre for Settlement of Investment Disputes).



Selain itu, TPP dalam beberapa hal dapat membatasi ruang bagi penyusunan kebijakan ekonomi di masa depan

Selain dampaknya pada status quo peraturan, TPP dalam beberapa hal kemungkinan akan membatasi kebebasan penyusunan kebijakan ekonomi di masa mendatang. Kesepakatan tersebut mengurangi fleksibilitas negara-negara untuk membatasi perdagangan dan investasi terhadap negara-negara anggota lainnya. Akibatnya, salah satu manfaat TPP adalah memberikan kepastian arah kebijakan ekonomi di masa mendatang. Hal tersebut sangat penting bagi negara seperti Indonesia, yang dibandingkan negara di Asia Tenggara lainnya, masih cukup aktif dalam mempergunakan peraturan yang membatasi perdagangan dan investasi. (Gambar 28). Di sisi lain, pembatasan yang diakibatkan oleh TPP ini akan mengakibatkan berkurangnya keleluasaan ruang kebijakan ekonomi.

Gambar 28: Indonesia adalah pengguna aktif hambatan perdagangan dan investasi (jumlah tindakan hambatanperdagangan dan investasi yang sudah disetujui dan yang dilaksanakan, Juni 2009 hingga kini, negara-negara Asia Tenggara yang dipilih)

Sumber: Global Trade Alert (diakses 13/11/2015); Perhitungan staf Bank Dunia

0

50

100

150

200

250 disetujui Dilaksanakan



LAMPIRAN: INDIKATOR GAMBARAN EKONOMI INDONESIA

Lampiran Gambar 1: Pertumbuhan PDB(pertumbuhan PDB riil, persen)

Lampiran Gambar 2: Kontribusi terhadap PDB pengeluaran(kontribusi pertumbuhan PDB riil yoy, persen)

Catatan: * Rata-rata pertumbuhan Tw-k-Tw Q3 2009 – Q3 2015 Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: * sudah termasuk perubahan inventori Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 3: Kontribusi terhadap PDB produksi (kontribusi pertumbuhan PDB riil yoy, persen)

Lampiran Gambar 4: Penjualan mobil dan sepeda motor(pertumbuhan penjualan dengan penyesuaian musim, percent)

Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 5: Indikator konsumen(tahun dasar pernjualan eceran 2010=100)

Lampiran Gambar 6: Indikator produksi industri (indeks PMI dan pertumbuhan yoy, persen)

Sumber: BI Sumber: BPS; Nikkei Markit Purchasing Manager’s Index

0

2

4

6

8

0

1

2

3

4


Triwulanan, penyesuaian musim, kiri

Tahunan, kanan

Rata-rata, kanan*

-4

0

4

8


Private cons. Gov cons.Investment Net exportsStat.discrepancy* GDP

0

4

8


Agriculture Mining and constr.Manufacturing Comm & transportTrade, hotel & rest Other servicesGDP

-40

-20

0

20

40

60

Oct-12 Oct-13 Oct-14 Oct-15

Penjualan sepeda motor

Penjualan mobil

Cement sales

80

100

120

140

160

180

200

Nov-12 Nov-13 Nov-14 Nov-15

Indeks penjualan ritel Bank Indonesia

Indeks konsumen survey Bank Indonesia

-10

0

10

20

45

50

55

60


Indeks manufaktur PMI, kiri

Indeks produksi, kanan



Lampiran Gambar 7: Neraca pembayaran(miliar dolar AS)

Lampiran Gambar 8: Komponen neraca berjalan(miliar dolar AS)

Sumber: BI Sumber: BI; Perhitungan staff Bank Dunia

Lampiran Gambar 9: Ekspor barang (Kontribusi perttumbuhan tahunan dari total ekspor, persen)

Lampiran Gambar 10: Impor barang (Kontribusi perttumbuhan tahunan dari total impor, persen)

Sumber: BI Sumber: BI

Lampiran Gambar 11: Cadangan devisa dan arus modal (miliar dolar AS)

Lampiran Gambar 12: Inflasi dan kebijakan moneter(pertumbuhan bulan-ke-bulan dan tahun-ke-tahun, persen)

Sumber: BI; MoF; Perhitungan staff Bank Dunia Sumber: BPS; Perhitungan staff Bank Dunia

-10

-5

0

5

10

15


Capital and financial Current accountErrors and omissions Overall BoP inflows

-15

-10

-5

0

5

10


Perdagangan barang

Perdagangan jasaPendaptan primer

Pendapatan sekunder

Neraca perdagangan

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

Sep-13 Sep-14 Sep-15

Oil and gas CoalMining Palm oilRubber ManufacturingOther Total exports

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

Sep-13 Sep-14 Sep-15

Capital raw materialsFuel Consumer goodsImports

-5.0

-2.5

0.0

2.5

5.0

0

40

80

120

160

Nov-13 May-14 Nov-14 May-15 Nov-15

Equities SUN SBI Global bonds

Aliran masuk porfolio, kanan:

Cadangan devisa, kiri

-4

0

4

8

12

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0


Inflasi inti, tahun ke tahun, kanan

Inflasi headline tahun ke tahun, kanan

Inflasi headline, bulan ke bulan, kiri

Tingkat bunga BI, kanan



Lampiran Gambar 13: Rincian bulanan IHK(persen kontribusi terhadap pertumbuhan bulanan)

Lampiran Gambar 14: Perbandingan inflasi beberapa negara (tahun-ke-tahun, November 2015)

Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia *Data bulan Nopember, lainnya data bulan Oktober Sumber: Biro statistik nasional via CEIC; BPS

Lampiran Gambar 15: Harga beras domestik dan internasional (perbedaan harga persen kiri, harga kulakan Rp per kg, kanan)

Lampiran Gambar 16: Tingkat kemiskinan dan pengangguran (persen)

Sumber: Pasar Induk Beras Cipinang; FAO; Bank Dunia Sumber: BPS

Lampiran Gambar 17: Indeks saham regional(indeks harian, mata uang lokal, 7 Desember, 2012=100)

Lampiran Gambar 18: Nilai tukar dollar AS (indeks bulanan, November 2012=100)

Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0


Core Administered

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7

Thailand *

Singapore

USA

Japan

Philippines

Korea

China

Malaysia

Indonesia *

India

0

4,000

8,000

12,000

0

40

80

120


Harga beras lokal IR64 II, kanan

Beras Vietnam pecah 5%, kanan

Persen perbedaan harga, kiri

0

5

10

15

20

25

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Tingkat kemiskinan

Tingkat pengangguran

75

100

125

150

175

200

225

250

Dec-12 Dec-13 Dec-14 Dec-15

Shanghai-China

JCI -Indonesia

BSE-india

SGX-Singapore

SET-Thailand

90

112

134

156

178

200

Turki

Indonesia

India

Afrika Selatan

Brazil

Apresiasi



Lampiran Gambar 19: Imbal hasil obligasi pemerintah 5-tahunan dalam mata uang lokal (persen)

Lampiran Gambar 20: Spread obligasi dolar AS pemerintah EMBI (basis poin)

Sumber: CEIC Sumber: JP Morgan; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 21: Pertumbuhan kredit komersial, pedesaan dan deposito (tahun-ke-tahun, persen)

Lampiran Gambar 22: Indikator sektor perbankan (persen)

Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia Sumber: BI

Lampiran Gambar 23: Utang pemerintah (persentase terhadap PDB; miliar dolar AS)

Lampiran Gambar 24: Utang luar negeri (persentase terhadap PDB; miliar dolar AS)

Sumber: MoF; BI; perhitungan staf Bank Dunia Sumber: BI; perhitungan staf Bank Dunia

0

2

4

6

8

10


Indonesia

Singapura

MalaysiaThailand

Amerika Serikat

-240

-180

-120

-60

0

60

100

175

250

325

400

475


Indonesia EMBIG bond spread (LHS)

Indonesia spreads less overall EMBIG index spread (RHS)

5

10

15

20

25

30

Oct-10 Oct-11 Oct-12 Oct-13 Oct-14 Oct-15

Deposito

Kredit komersial, termasuk kredit pedesaan

0

2

4

6

8

10

0

20

40

60

80

100

Sep-10 Dec-11 Mar-13 Jun-14 Sep-15

Rasio kecukupan modal-CAR, kiri

Rasio pengembalian

Rasio pinjaman dan deposito-LDR, kiri

Rasio kredit bermasalah-NPL,

kanan

0

75

150

225

300

0

15

30

45

60

2007 2009 2011 2013 2015

Utang dalam negeri, kananUtang luar negeri, kananTotal utang terhadap PDB, kiri

September

0

75

150

225

300

0

15

30

45

60

2007 2009 2011 2013 2015

Utang LN swasta, kananUtang LN pemerintah, kananTotal LN negeri terhadap PDB, kiri

September



Lampiran Tabel 1: Realisasi dan anggaran belanja Pemerintah (Trilliun Rupiah)

2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi APBN-P

Realisasi tahunan

yang diestimasi

APBN

A. Penerimaan dan hibah 1,211 1,338 1,439 1,550 1,762 1,650 1,822

1. Penerimaan pajak 874 981 1,077 1,147 1,489 1,367 1,547

2. Penerimaan non-pajak 331 352 355 399 269 279 274

B. Pengeluraran 1,295 1,491 1,651 1,777 1,984 1,910 2,096

1. Pemerintah pusat 884 1,011 1,137 1,204 1,320 1,246 1,326

2. Transfer ke pemerintah daerah

411 481 513 574 665 664 770

C. Neraca utama 9 -53 -99 -93 -67 -103 -89

D. Surplus/defisit -84 -153 -212 -227 -223 -260 -273

(persen dari PDB) -1.1 -1.8 -2.2 -2.2 -1.9 -2.2 -2.2 Catatan: Persentase Surplus/deficit terhadap PDB berdasarkan APBN-P dan PDB dengan metoda SNA 2008. Sumber: Kementerian keuangan

Lampiran Tabel 2: Neraca pembayaran (Miliar dolar AS)

2012 2013 2014

2014 2015

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

Neraca Pembayaran 0.2 -7.3 15.3 2.1 4.3 6.5 2.4 1.3 -2.9 -4.6

Persen dari PDB 0.0 -0.8 1.7 1.0 1.9 2.8 1.1 0.6 -1.3 -1.9

Neraca berjalan -24.4 -29.1 -27.5 -4.9 -9.6 -7.0 -6.0 -4.2 -4.2 -4.0

Persen dari PDB -2.7 -3.2 -3.1 -2.3 -4.3 -3.0 -2.7 -1.8 -1.9 -1.7

Neraca perdagangan -1.9 -6.2 -3.0 1.2 -3.2 -0.9 -0.1 1.2 1.5 2.1

Pendapatan bersih & transfer berjalan -22.5 -22.9 -24.5 -6.1 -6.4 -6.1 -5.8 -5.4 -5.7 -6.1

Neraca modal & keuangan 24.9 22.0 45.4 7.1 13.9 14.7 9.6 6.2 2.2 1.2

Persen dari PDB 2.8 2.4 4.9 3.4 6.5 6.8 4.3 2.8 1.0 0.5

Investasi langsung 13.7 12.2 15.9 3.5 3.8 6.0 5.1 2.9 3.1 2.7

Investasi porfolio 9.2 10.9 26.1 8.7 8.0 7.4 2.0 8.5 5.7 -2.2

Investasi lain 1.9 -0.8 3.5 -4.9 2.1 1.4 5.1 -5.3 -6.5 0.4

Kesalahan & pembulatan -0.3 -0.2 -2.6 -0.1 0.0 -1.2 -1.3 -0.8 -0.9 -1.7

Cadangan devisa* 112.8 99.4 111.6 102.6 107.7 111.2 111.9 111.6 108.0 101.7

Catatan: * Cadangan devisa pada akhir periode Sumber: BI; BPS



Lampiran Tabel 3: Indikator utama makro-ekonomi 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 Neraca Nasional (% perubahan)1

PDB riil 8.4 4.9 5.7 6.2 6.2 6.0 5.6 5.0

Investasi riil 22.6 11.4 10.9 8.5 8.9 9.1 5.3 4.1

Konsumsi riil 21.7 4.6 64.0 4.1 5.1 5.4 5.6 4.8

Swasta 22.7 3.7 0.9 4.8 5.1 5.5 5.4 5.3

Pemerintah 14.7 14.2 6.6 0.3 5.5 4.5 6.9 2.0 Ekspor rill, barang dan jasa 18.0 30.6 16.6 15.3 14.8 1.6 4.2 1.0 Impor riil, barang dan jasa 29.6 26.6 17.8 17.3 15.0 8.0 1.9 2.2 Investasi (% PDB) 28 20 24 31 31 33 32 33

Nominal PDB (milyar dolar AS) 202 165 286 755 893 918 910 889 PDB per kapita (dolar AS) 1102 857 1,396 3,178 3,690 3,740 3,659 3,524

Anggaran Pemerintah Pusat (% GDP)2 Penerimaan dan hibah 15.2 20.8 16.8 14.5 15.5 15.5 15.1 14.7

Penerimaan bukan pajak 4.8 9.0 5.0 3.9 4.2 4.1 3.7 3.8 Penerimaan pajak 10.3 11.7 11.7 10.5 11.2 11.4 11.3 10.9

Pengeluaran 13.9 22.4 17.3 15.2 16.5 17.3 17.3 16.9

Konsumsi 3.9 4.0 2.8 3.6 3.8 3.9 4.1 4.0

Modal 4.6 2.6 1.1 1.2 1.5 1.7 1.9 1.4

Bunga pinjaman 1.4 5.1 2.2 1.3 1.2 1.2 1.2 1.3

Subsidi .. 6.3 4.1 2.8 3.8 4.0 3.7 3.7

Surplus/defisit 1.3 -1.6 -0.6 -0.7 -1.1 -1.8 -2.2 -2.2 Utang Pemerintah 32.3 97.9 44.3 24.3 22.8 22.6 24.1 23.8

Utang luar negeri pemerintah 32.3 51.4 23.4 11.1 10.2 9.9 11.2 10.2 Total utang luar negeri (termasuk utang swasta) 61.5 87.1 47.1 26.8 25.2 27.5 29.2 33.1

Neraca Pembayaran (% PDB)3 Neraca pembayaran keseluruhan .. .. 0.2 4.0 1.3 0.0 -0.8 1.7 Neraca transaksi berjalan 3.2 4.8 0.1 0.7 0.2 -2.7 -3.2 -3.1

Ekspor, barang dan jasa 26.2 42.8 35.0 22.0 23.8 23.0 22.4 22.4 Impor, barang dan jasa 26.9 33.9 32.0 19.2 21.2 23.2 23.1 22.7 Transaksi berjalan -0.8 8.9 2.9 2.8 2.7 -0.2 -0.7 -0.3

Neraca transaksi keuangan .. .. 0.0 3.5 1.5 2.7 2.4 5.1 Penanaman modal langsung, neto 2.2 -2.8 1.8 1.5 1.3 1.5 1.3 1.8

Cadangan devisa bruto (AS$ miliar) 14.9 29.4 34.7 96.2 110.1 112.8 99.4 111.6 Moneter (% change)3

Deflator PDB1 9.9 20.4 14.3 8.3 7.5 3.8 4.7 5.4 Suku bunga Bank Indonesia (%) .. .. 9.1 6.5 6.6 5.8 6.5 7.5 Kredit domestik .. .. 28.7 17.5 24.4 24.2 22.1 15.9 Nilai tukar Rupiah/Dolar AS (rata-rata)4 2,249 8,422 9,705 9,090 8,770 9,387 10,461 11,865

Harga-harga (% perubahan)1 Indeks harga konsumen (akhir periode) 9.0 9.4 17.1 7.0 3.8 3.7 8.1 8.4 Indeks harga konsumen (rata-rata) 9.4 3.7 10.5 5.1 5.3 4.0 6.4 6.4 Harga minyak mentah Indonesia (Dolar AS per barel)5 17 28 53 79 112 113 107 60

Sumber: 1 BPS dan kalkulasi staf Bank Dunia, angka PDB sudah menyesuaikan dengan SNA 2008; 2 Kementerian Keuangan dan kalkulasi oleh staf Bank Dunia (tahun 1995 is FY 1995/1996, dan 2000 covers 9 months); 3 Bank Indonesia; 4 IMF; 5 CEIC



Lampiran Tabel 4: Sekilas indikator pembangunan Indonesia 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kependudukan1 Penduduk (juta) 213 227 242 245 248 251 254 .. Tingkat pertumbuhan penduduk (%) 1.3 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 .. Penduduk perkotaan (% terhadap total) 42 46 50 51 51 52 53 .. Rasio ketergantungan (% penduduk usia kerja) 55 54 51 51 50 50 49 ..

Angkatan Kerja2 Angkatan kerja, total (juta) 98 106 117 117 120 120 122 128 Laki-laki 60 68 72 73 75 75 76 78 Perempuan 38 38 45 44 46 45 46 50 Kontribusi tenaga kerja sektor pertanian (%) 45 44 38 36 35 35 34 33 Kontribusi tenaga kerja sektor industri (%) 17 19 19 21 22 20 21 21 Kontribusi tenaga kerja sektor jasa (%) 37 37 42 43 43 45 45 45 Tingkat pengangguran, total (% angkatan kerja) 8.1 11.2 7.1 7.4 6.1 6.2 5.9 5.8

Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan3 Konsumsi rumah tangga, median (Rp 000 per bulan) 104 211 374 421 446 487 548

Garis kemiskinan nasional (Rp 000 per bulan) 73 129 212 234 249 272 303 331

Jumlah penduduk miskin (juta) 38 35 31 30 29 28 28 29 Penduduk miskin (% penduduk dibawah garis kemiskinan) 19.1 16.0 13.3 12.5 12.0 11.4 11.3 11.2 Di perkotaan 14.6 11.7 9.9 9.2 8.8 8.4 8.3 8.3 Di perdesaan 22.4 20.0 16.6 15.7 15.1 14.3 14.2 14.2 Laki-laki sebagai kepala rumah tangga 15.5 13.3 11.0 10.2 9.5 9.2 11.2 .. Perempuan sebagai kepala rumah tangga 12.6 12.8 9.5 9.7 8.8 8.6 11.9 .. GINI indeks 0.30 0.35 0.38 0.41 0.41 0.41 0.41 .. Kontribusi konsumsi pada 20% kelompok termiskin (%) 9.6 8.7 7.9 7.4 7.5 7.4 7.5 .. Kontribusi konsumsi pada 20% kelompok terkaya (%) 38.6 41.4 40.6 46.5 46.7 47.3 46.8 ..

Pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat (% PDB)4

.. 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.5 ..

Kesehatan dan Gizi1 Tenaga kesehatan (per 1,000 people) 0.16 0.13 0.29 .. 0.20 .. ..

Tingkat kematian balita (per 1000 anak usia dibawah 5 tahun) 52 42 33 32 30 29 28 27

Tingkat kematian bayi lahir (per 1000 kelahiran hidup) 22 19 16 16 15 15 14 14 Tingkat kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup) 41 34 27 26 25 24 24 23

Rasio kematian persalinan (perkiraan, per 100,000 kelahiran hidup)

265 212 165 156 148 140 133 126

Imunisasi campak (% anak usia dibawah 2 tahun) 74 77 78 80 85 84 77 .. Total pengeluaran untuk kesehatan (% GDP) 2.0 2.8 2.9 2.9 3.0 3.1 .. .. Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan (% GDP) 0.7 0.8 1.1 1.1 1.2 1.2 .. ..

Pendidikan3 Angka partisipasi murni (APM) SD, (%) .. 92 92 92 93 92 93 .. APM perempuan (% dari total partisipasi) .. 48 48 49 49 50 48 .. Angka partisipasi murni pendidikan tingkat menengah, (%) .. 52 61 60 60 61 65 .. APM perempuan (% dari total partisipasi) .. 50 50 50 49 50 50 .. Angka partisipasi murni universitas/pendidikan tinggi, (%) .. 9 16 14 15 16 18 .. APM perempuan (% dari total partisipasi) .. 55 53 50 54 54 55 .. Angka melek huruf Dewasa (%) .. 91 91 91 92 93 93 .. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (% terhadap PDB)5 .. 2.7 3.5 3.6 3.8 3.8 3.6 .. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (% terhadap APBN)5 .. 14.5 20.0 20.2 20.1 20.0 19.9 ..

Air Bersih dan Kesehatan lingkungan1

Penduduk dengan akses air bersih disempurnakan (% tot penduduk)

78 81 85 85 86 86 87 87

Di perkotaan (% penduduk perkotaan) 91 92 93 93 94 94 94 94 Di perdesaan (% penduduk perdesaan) 68 71 76 77 77 78 79 80

Penduduk dengani akses kesehatan lingkungan (% tot penduduk)

44 53 57 58 59 60 61 61

Di perkotaan (% penduduk perkotaan) 64 70 70 71 71 72 72 72 Di perdesaan (% penduduk perdesaan) 30 38 44 45 46 47 48 48

Lainnya1 Pengurangan resiko bencana (skala 1-5; 5=terbaik) .. .. .. 3.3 .. .. .. ..

Proporsi perempuan yang duduk di parlemen (%)6 8 11 18 18 19 19 17 17 Sumber: 1 World Development Indicators; 2 BPS (Sakernas); 3 BPS (Susenas) dan Bank Dunia; 4 Kementrian Keuangan dan kalkulasi oleh staf Bank Dunia dan hanya termasuk pengeluaran aktual untuk Raskin, Jamkesmas, BLT, BSM, dan PKH; 5 MoF; 6 Inter-Parliamentary Union

High expectationsMarch 2015

Supported by funding from the Australian Government (Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT), under the Support for Enhanced Macroeconomic and Fiscal Policy Analysis (SEMEFPA) program.

Reformasi di tengah ketidakpastian

Documents