Page 1
i
REFORMASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN
ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN
SKRIPSI
Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
pada Universitas Negeri Semarang
Oleh:
Dwi Wahyu Aris Setio Anggoro
NIM 3301413079
JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2017
Page 2
ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian
Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada:
Hari :
Tanggal :
Menyetujui,
Pembimbing Skripsi I
Puji Lestari S.Pd., M.Si.
NIP 197707152001122008
Pembimbing Skripsi II
Drs. Sunarto S.H., M.Si.
NIP 196306121986011002
Mengetahui:
Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan
Drs. Tijan, M.Si.
NIP 196211201987021001
Page 3
iii
PENGESAHAN KELULUSAN
Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu
Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:
Hari :
Tanggal :
Penguji I
Drs. Ngabiyanto M.Si
NIP 196501031990021001
Penguji II
Puji Lestari S.Pd., M.Si.
NIP 197707152001122008
Penguji III
Drs. Sunarto S.H., M.Si.
NIP 196306121986011002
Mengetahui,
Dekan FIS UNNES
Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A
NIP 196308021988031001
Page 4
iv
PERNYATAAN
Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya
saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau
seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini
dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.
Semarang, 17 Mei 2017
Dwi Wahyu Aris Setio Anggoro
Nim. 3301413079
Page 5
v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO
“Kehidupan manusia tidak hanya diisi dengan visi-misi dan memimpikan impian-
impian, namun juga aktivitas sosial dan pelayanan”
“Disiplin dalam hal apapun itu penting sebab dengan disiplin mampu membuat
hidup lebih terarah dan ada tujuan yang ingin dicapai dalam waktu tertentu”
Penulis (D.W.A.S.A)
PERSEMBAHAN
Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, skripsi ini
saya persembahkan kepada:
1. Ayahanda Maikun dan Ibunda Kingkin
Winarsih tercinta yang senantiasa
mendoakan dan dukungan moril maupun
materiil serta lahir dan batin.
2. Kakak saya Dian Widayanti dan adik saya
Dimas Tri Widodo
3. Elfina Eka Febriana sahabatku sekaligus
penyemangat dalam mengerjakan skripsi.
4. Sahabat terbaik SCM Family yang selalu
memberikan spirit dan motivasi.
5. Hima PKn 2014 dan 2015.
6. Sahabat-sahabat PPKn angkatan 2013, rekan
PPL 2016 SMP N 30 SMG dan KKN 2016
Ds. Dlimas.
7. Almamaterku Unnes.
Page 6
vi
SARI
Aris S.A., Dwi Wahyu. 2017. Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik
Bidang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Adimulyo Kabupaten
Kebumen. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan FIS UNNES. Pembimbing I Puji
Lestari S.Pd., M.Si. dan Pembimbing II Drs. Sunarto S.H., M.Si. 109 Halaman.
Kata Kunci: Reformasi Birokrasi, Birokrasi, Pelayanan Publik
Reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap
tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih
baik. Adanya reformasi diharapkan pula dapat diwujudkan pelayanan publik yang
sesuai dengan harapan masyarakat, harapan bangsa Indonesia yang semakin maju
dan mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi semakin baik, SDM aparatur pemerintahan semakin
profesional, serta mind-set dan culture-set yang mencerminkan integritas dan
kinerja semakin tinggi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) Implementasi
Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan
di Kecamatan Adimulyo; (2) Hambatan Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan
Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Adimulyo.
Fokus penelitian ini yaitu Implementasi Reformasi Birokrasi dalam
Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Adimulyo
Kabupaten Kebumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.
Lokasi penelitian berada di Kantor Kecamatan Adimulyo. Pengumpulan data
dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan
triangulasi metode. Tahapan analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data,
penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Kecamatan Adimulyo telah
melaksanakan reformasi birokrasi pelayanan publik di bidang administrasi
kependudukan. Pada dasarnya diselenggarakannya reformasi birokrasi dengan
tujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien serta
mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Mengingat tujuan tersebut,
maka dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan harus benar-
benar memberikan kemudahan bagi masyarakat. Kemudahan tersebut dapat
dirasakan dari adanya pelayanan yang cepat, aparatnya ramah, tempatnya nyaman
serta tidak ada biaya administrasi kependudukan. Hal tersebut tentunya karena
pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Adimulyo telah melakukan
reformasi birokrasi dengan adanya kepastian hukum, profesionalisme serta rasa
tanggungjawab atau akuntabilitas, pengawasan serta pelayanan yang efektif dan
efisien. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan SOP (Standar Operasional
Pelayanan) yang telah ditentukan.
Saran, perlu adanya keikutsertaan masyarakat yang aktif dalam proses
penyusunan SOP (Standar Operasional Pelayanan) sehingga masyarakat tahu dan
paham. Serta, mengupayakan pengembangan fasilitas sarana dan prasaran yang
lebih maju dan modern sehingga pelayanan dapat ditingkatkan lebih baik.
Page 7
vii
PRAKATA
Rasa syukur alhamdulillah dan doa selalu penulis panjatkan kepada Allah
Yang Maha Esa, karena karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi
yang berjudul “Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik Bidang Adiministrasi
Kependudukan di Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen”. Ucapan
terimakasih penulis berikan kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan dan
bantuan dengan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum, Rektor Universitas Negeri
Semarang yang telah memberi kesempatan menempuh pendidikan di
Universitas Negeri Semarang.
2. Bapak Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A, Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Semarang atas pemberian izin penelitian.
3. Bapak Drs. Tijan, M.Si, Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan
arahan dalam pembuatan skripsi ini
4. Ibu Puji Lestari, S.Pd, M.Si, pembimbing I yang telah sangat membantu
memberikan sumbangan pemikiran dan bimbingan dalam pembuatan
skripsi ini.
5. Bapak Drs. Sunarto, SH., M.Si, pembimbing II yang telah sangat membantu
memberikan bimbingan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini
Page 8
viii
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu
Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu tak
ternilai harganya selama di bangku perkuliahan
7. Bapak Heri Nugroho, SH Camat Adimulyo yang telah memberikan izin
penelitian di Kecamatan Adimulyo.
8. Bapak Supriyo, BA, Kasi Tata Pemerintahan yang telah banyak
memberikan bantuan selama penelitian
9. Ayahanda Maikun dan Ibunda Kingkin Winarsih kasih sayangmu tak
terhingga dan tidak bisa dibalas dengan apapun.
10. Terima kasih yang tak terhitung Elfina Eka Febriana yang memberikan
dukungan dalam hal apapun sehari-hari dan selalu memberikan semangat
kepadaku.
11. Keluarga saya sekaligus sahabat-sahabat terbaik SCM Family (Herman
Rahmawanto, Ipin, Zaenul Stiyawan, Muhammad Ari Wibowo, Bambang
Hermanto, Tri Yuliawan Susanto, Alil Rinenggo, Hafid Priawitantio dan
Kholis Rahmat Riyadi), terima kasih atas semua hal yang kalian berikan dan
memberikan pengaruh yang besar terhadap saya.
12. Angkatan PPKn 2013 yang telah memberikan semangat dan doa.
Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti
khususnya dan bagi pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai
pelayanan administrasi kependudukan.
Semarang, Mei 2017
Penulis
Page 9
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................ ii
PENGESAHAN KELULUSAN .................................................................... iii
PERNYATAAN .............................................................................................. iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................. v
SARI ................................................................................................................ vi
PRAKATA ...................................................................................................... vii
DAFTAR ISI ................................................................................................... ix
DAFTAR TABEL .......................................................................................... xii
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xiii
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. xiv
BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah .................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ............................................................................... 8
C. Tujuan Penelitian ................................................................................ 8
D. Manfaat Penelitian .............................................................................. 9
E. Batasan Istilah ..................................................................................... 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Deskripsi Teoretis ............................................................................... 13
1. Pengertian Birokrasi ....................................................................... 13
2. Pengertian Reformasi Birokrasi .................................................... 18
3. Pelayanan publik ............................................................................. 26
a. Pengertian Pelayanan Publik ......................................................... 26
b. Tujuan Pelayanan Publik ............................................................... 31
c. Prinsip Pelayanan Publik ............................................................... 32
d. Asas-asas Pelayanan Publik ........................................................... 34
e. Bidang Pelayanan .......................................................................... 36
4. Pengertian, Tugas, Fungsi dan Wewenang Kecamatan .............. 42
a. Pengertian Kecamatan ................................................................... 42
b. Tugas dan Fungsi Kecamatan ........................................................ 43
c. Wewenang Kecamatan .................................................................. 46
B. Kajian Hasil-hasil Penelitian yang Relevan ...................................... 46
C. Kerangka Berpikir .............................................................................. 49
BAB III METODE PENELITIAN
A. Latar Penelitian ................................................................................... 52
B. Fokus Penelitian .................................................................................. 54
C. Sumber Data ........................................................................................ 54
Page 10
x
1. Data primer ........................................................................................ 55
2. Data sekunder .................................................................................... 55
D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data ................................................. 56
1. Observasi ........................................................................................... 56
2. Wawancara ........................................................................................ 56
3. Dokumentasi ...................................................................................... 58
E. Uji Validitas Data ................................................................................ 58
F. Teknik Analisis Data ........................................................................... 59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian .................................................................................... 63
1. Gambaran Umum Kecamatan Adimulyo ..................................... 63
a. Letak Geografis Kecamatan Adimulyo ..................................... 63
b. Visi dan Misi Kecamatan Adimulyo .......................................... 64
c. Jumlah Pegawai Kecamatan Adimulyo ..................................... 65
d. Tugas Pokok Kecamatan ............................................................ 66
e. Jenis – Jenis Pelayanan ............................................................... 67
2. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Adimulyo ...................... 70
3. Hambatan Implementasi Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan ....................................... 88
a. Faktor penghambat dari dalam ...................................................... 89
1) Koneksi internet ......................................................................... 89
2) Sumber daya pegawai yang belum memadai ............................. 89
3) Sarana dan prasarana .................................................................. 90
4) Masih adanya pegawai berstatus honorer .................................. 90
b. Faktor penghambat dari luar .......................................................... 91
B. Pembahasan Penelitian ....................................................................... 92
1. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan ................................................................. 93
a. Kepastian Hukum .......................................................................... 94
b. Profesionalisme .............................................................................. 95
c. Pelayanan Efektif dan Efisien ........................................................ 96
d. Akuntabilitas atau Pertanggung Jawaban ...................................... 97
e. Pengawasan .................................................................................... 99
2. Hambatan Implementasi Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan ....................................... 100
a. Faktor penghambat dari dalam ...................................................... 101
1) Koneksi internet ......................................................................... 101
2) Sumber daya pegawai yang belum memadai ............................. 101
3) Sarana dan prasarana .................................................................. 102
4) Masih adanya pegawai berstatus honorer .................................. 102
b. Faktor penghambat dari luar .......................................................... 102
Page 11
xi
BAB V SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan .............................................................................................. 104
B. Saran .................................................................................................... 105
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 107
LAMPIRAN .................................................................................................... 111
Page 12
xii
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1 Daftar Nama Informan ..................................................................... 57
Tabel 4.1 Jenis Pelayanan di Kecamatan Adimulyo ........................................ 68
Tabel 4.2 Hasil Penelitian Reformasi Birokrasi ............................................... 88
Page 13
xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir ......................................................................... 51
Gambar 3.1 Model Miles dan Huberman ......................................................... 61
Gambar 4.1 Pelayanan Klinik RESA (Rencana Pembangunan Desa) ............. 73
Gambar 4.2 Pemohon Sedang Menunggu Berkas Diproses ............................ 76
Gambar 4.3 Syarat Pelayanan Surat Pengantar Pindah .................................... 79
Gambar 4.4 Spanduk Denda Administrasi Pelayanan Administrasi
Kependudukan.................................................................................................. 82
Gambar 4.5 Proses Pelayanan Perubahan KK Terkena Denda ........................ 83
Page 14
xiv
DAFTAR LAMPIRAN
1. Instrumen Penelitian............................................................................. 112
2. Hasil Wawancara ................................................................................. 124
3. Pedoman Observasi dan Dokumentasi ................................................. 147
4. Surat Izin Penelitian ............................................................................. 148
5. Surat Rekomendasi Penelitian Kesbangpol ......................................... 149
6. Surat Balasan Penelitian ....................................................................... 150
7. Foto Penelitian ..................................................................................... 151
Page 15
1
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap
tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang
lebih baik. Dengan adanya reformasi diharapkan dapat diwujudkan kualitas
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi, kolusi
dan nepotisme. Selain itu, diharapkan pula dapat diwujudkan pelayanan
publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, harapan bangsa Indonesia
yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang
semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi semakin baik,
SDM aparatur pemerintahan semakin profesional, serta mind-set dan
culture-set yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi.
Reformasi birokrasi mampu menciptakan birokrasi pemerintahan terutama
dalam hal pelayanan yang prima sesuai kebutuhan masyarakat.
Secara konseptual, birokrasi yang ideal adalah birokrasi yang
profesional, yakni birokrasi yang handal dalam memberikan pelayanan,
aspiratif, akuntabel, netral, dan dalam menjalankan aktivitasnya selalu
dilandasi etika. Profesionalisme birokrasi menyangkut kemampuan yang
dihubungkan dengan tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,
dalam arti kata kemampuan untuk menggunakan fasilitas teknologi modern
tersebut. Secara ideal, birokrasi hanya akan bisa memberikan pelayanannya
Page 16
2
kepada masyarakat secara adil apabila mempunyai sikap dan perilaku netral.
Maksudnya, birokrasi hendaknya bertindak sebagai lembaga administrasi
publik yang berorientasi pada pencapaian efisiensi dan efektifitas dalam
setiap kegiatannya.
Pelaksanaan otonomi daerah memungkinkan seluruh pemerintahan
daerah untuk segera mengelola sistem pemerintahan guna meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat. Reformasi dan otonomi daerah pada
hakikatnya adalah upaya perbaikan secara menyeluruh dan bertahap menuju
pemerintahan yang baik, yang mana salah satu dimensi keberhasilannya
dapat dilihat dari kualitas pelayanan yang diberikan kemasyarakat.
Reformasi memberi harapan terhadap pelayanan publik yang lebih adil dan
merata. Harapan demikian, dihubungkan dengan menguatnya kontrol
masyarakat dan besarnya kontribusi masyarakat dalam penyelenggaraan
pemerintahan.
Pemberian otonomi yang sangat luas pada dasarnya juga dimaksudkan
untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyat. Melalui otonomi yang luas
pemerintah daerah memiliki wewenang yang sangat luas dalam
menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai dengan
kebutuhan rakyat daerah (Sinambela, 2014:26). Tuntutan atas kualitas
pelayanan hanya dapat terpenuhi dengan upaya perumusan konsep yang
berorientasi pada masyarakat itu sebagai pelanggan, bukan berorientasi
pada eksekutif, dan kelompok kepentingan lainnya. Oleh karenanya, untuk
memuaskan pelanggan, para aparatur pemerintahan harus dapat
Page 17
3
memberikan pelayanan yang terbaik. Aparatur pelayanan tidak mempunyai
alasan sedikitpun untuk tidak berorientasi pada kepuasan pelanggan secara
total. Bahkan, kepuasan pelangganlah yang dapat dijadikan barometer
dalam mengukur keberhasilan dalam pelayanan (Sinambela, 2014:8).
Menurut Peraturan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2015 disebutkan sasaran reformasi
birokrasi, terdiri atas: (1) birokrasi yang bersih dan akuntabel, (2) birokrasi
yang efektif dan efisien, (3) birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang
berkualitas. Hasil yang diharapkan di dalam reformasi birokrasi pelayanan
publik terdiri atas (1) meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi
terhadap kinerja pelayanan publik, (2) meningkatnya kualitas pelayanan
publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, (3) meningkatnya
profesionalisme aparatur.
Pelayanan publik merupakan salah satu tugas penting yang tidak dapat
diabaikan oleh pemerintah daerah, sebab jika komponen pelayanan tetap,
maka hampir dipastikan semua sektor akan berdampak tidak baik. Oleh
sebab itu, perlu ada perencanaan yang baik dan bahkan perlu diformulasikan
standar pelayanan pada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang
diberikan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 (dalam Ratminto, 2014:258) ditegaskan
standar pelayanan minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu
pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak
diperoleh setiap warga secara minimal. Penyusunan standar pelayanan
Page 18
4
publik harus disusun dengan baik dan tidak rumit, untuk itu harus
mempertimbangkan aspek; kemampuan, kelembagaan, dan aparat
penyelenggara pelayanan, serta potensi daerah dan karakteristik sosial
budaya masyarakat.
Pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah (pusat,
provinsi, kabupaten, kota dan kecamatan) kepada masyarakat merupakan
perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Era
otonomi daerah, fungsi pelayanan publik menjadi salah satu fokus perhatian
dalam peningkatan kinerja instansi pemerintahan daerah. Fasilitas
pelayanan publik harus lebih didekatkan pada masyarakat, sehingga mudah
dijangkau oleh masyarakat. Pemerintah juga berkewajiban memberi
pelayanan umum, diantaranya pelayanan administratif. Pelayanan
administratif tersebut dapat berupa penyediaan berbagai bentuk dokumen
yang dibutuhkan penduduk, seperti layanan pembuatan KTP-E, layanan
sertifikat tanah, layanan akta perkawinan, layanan akta kelahiran, layanan
akta kematian dan layanan lainnya. Pelayanan seperti itu tentu sangat
penting dan menjadi bagian dari pelayanan publik yang harus
diselenggarakan oleh negara.
Administrasi kependudukan menyangkut hajat hidup seluruh warga
negara mulai lahir hingga menemui ajalnya. Ketika warga negara lahir,
undang-undang mewajibkan setiap warga negara memiliki akta kelahiran
yang nantinya berguna untuk memenuhi berbagai persyaratan dan
kewajiban dalam berbagai aktivitas seperti bersekolah, mengurus Kartu
Page 19
5
Tanda Penduduk (KTP), mencari pekerjaan dan sebagainya. Begitu
strategisnya urusan administrasi kependudukan, maka pemerintah
diharapkan mampu menyelenggarakan pelayanan administrasi
kependudukan secara berkualitas.
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat merupakan upaya
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bidang
pelayanan masyarakat adalah bidang pelayanan administrasi kependudukan
yang merupakan tugas Pemerintah Kecamatan Adimulyo untuk
menyelenggarakannya. Di sisi lain, kenyataan yang sering dijumpai adalah
sering terjadi kurang sesuai dengan harapan pemerintah, di mana masih
dijumpai aparat yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan apa yang
diharapkan. Pemerintah belum dapat menyelenggarakan pelayanan publik
yang berkualitas sesuai dengan tantangan yang dihadapi, yaitu
perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan persaingan
global yang semakin ketat. Pelayanan publik yang diberikan belum sesuai
dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang ada, keterbukaan
informasi, keadilan dan kecepatan dalam pemberian pelayanan, dan
kemudahan masyarakat melakukan pengaduan.
Pelayanan publik belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh
lapisan masyarakat dan belum memenuhi hak-hak dasar warga negara.
Penyelenggaraan pelayanan publik belum sesuai dengan harapan bangsa
berpendapatan menengah yang semakin maju akibat persaingan global yang
semakin ketat. Selama ini pelayanan publik selalu identik dengan
Page 20
6
kelambanan, ketidakramahan, ketidakadilan, proses berbelit-belit, biaya
tinggi, bahkan korupsi. Responsivitas sebagai salah satu tolak ukur
pelayanan publik hampir tidak dimiliki birokrasi publik dan para pejabat
publik di era negara kuat dan deregulasi setengah hati akibat lemahnya
masyarakat (Sinambela, 2014:27).
Syukri (dalam Handoyo, 2012:174) mencatat bahwa pelayanan
publik di Indonesia masih memiliki kelemahan, yaitu kurang koordinasi,
kurang aspiratif, sulit diakses, inefisien, dan terlalu birokratis. Itulah
sebabnya, perlu ada reorientasi terhadap pelayanan publik yang disediakan.
Tentu saja apa yang direorientasikan bukan hanya pada mutu pelayanannya,
tetapi juga petugas yang menyediakan layanan baik berupa barang, jasa
maupun pada layanan administratif. Disamping itu, persyaratan,
pengawasan, penanganan pengaduan, dan jaminan pelayanan bagi
masyarakat perlu dijadikan materi muatan pada pelayanan publik.
Komitmen untuk memperbaiki kondisi masyarakat secara sistematik
melalui perbaikan kinerja organisasi dan layanan publik masih relatif
rendah. Permasalahan utama dalam pelayanan publik pada dasarnya adalah
berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Dilihat dari sisi
kelembagaan, kelemahan utama terletak pada desain organisasi yang tidak
dirancang khusus dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat,
penuh dengan hierarki yang membuat pelayanan menjadi berbelit-belit dan
tidak terkoordinasi. Pelayanan yang berkualitas sangat bergantung pada
Page 21
7
berbagai aspek, yaitu pola penyelenggaraannya (tata laksana), dukungan
sumber daya manusia, dan pada kelembagaan.
Untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan, Kecamatan
Adimulyo bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Kebumen melaksanakan sosialisasi kebijakan kependudukan di
Kecamatan Adimulyo. Sosialisasi ini dilakukan secara rutin setiap tahun
dua sampai tiga kali, dengan peserta dari aparat kecamatan, PKK
kecamatan, dan PKK desa se-Kecamatan Adimulyo. Selain itu, untuk
meningkatkan pelayanan administrasi yang ada di Kecamatan Adimulyo
aparatur kecamatan selalu datang tepat waktu dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat.
Pada tahun 2016 ada berbagai inovasi pelayanan publik di
Kabupaten Kebumen salah satunya yaitu YANCE KETAPEL SEJADI
(Pelayanan Cetak KTP Elekltronik Sehari Jadi) merupakan pelayanan
pencetakan KTP-E sehari yang dilaksanakan Kecamatan Adimulyo dan
diteruskan ke DISDUKCAPIL (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
Kebumen. Selain itu, ada inovasi pelayanan publik yang bernama SWEET
SEVENTEEN DAPAT KETAPEL (17 tahun membuat KTP Elektronik)
merupakan pelayanan dengan memberikan hadiah bagi yang sedang
mengurus KTP Elektronik bertepatan dengan hari lahirnya. Hal ini untuk
menarik remaja yang memasuki usia 17 tahun untuk segera membuat kartu
identitas berupa KTP Elektronik.
Page 22
8
Pelayanan publik dapat dikategorikan efektif apabila masyarakat
mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, cepat,
tepat dan memuaskan. Keberhasilan meningkatkan efektifitas pelayanan
publik ditentukan oleh faktor kemampuan pemerintah dalam meningkatkan
disiplin kerja aparat pemerintahan, khususnya Kecamatan Adimulyo dalam
pelayanan publik. Untuk mengetahui pelayanan publik yang ada di
Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen, penulis memilih judul:
“Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik Bidang Administrasi
Kependudukan di Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas,
maka rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah implementasi reformasi birokrasi dalam pelayanan
publik bidang administrasi kependudukan di Kecamatan Adimulyo
Kabupaten Kebumen?
2. Apa hambatan implementasi reformasi birokrasi dalam pelayanan
publik bidang administrasi kependudukan di Kecamatan Adimulyo
Kabupaten Kebumen?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai
tujuan yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan:
1. Reformasi birokrasi dalam pelayanan publik bidang administrasi
kependudukan di Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen.
Page 23
9
2. Hambatan implementasi reformasi birokrasi dalam pelayanan publik
bidang administrasi kependudukan di Kecamatan Adimulyo Kabupaten
Kebumen.
D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai
berikut:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini dapat dipergunakan untuk menambah khasanah
pengembangan pustaka ilmu pengetahuan secara umum dan secara
khusus pada kajian lingkup pelayanan publik di Kecamatan
Adimulyo, serta dapat digunakan sebagai referensi bagi yang akan
melakukan penelitian sejenis. Oleh karena itu, hasil penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian-kajian dan
teori-teori yang berkaitan dengan reformasi birokrasi dalam pelayanan
publik.
2. Manfaat Praktis
a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan
evaluasi terhadap upaya Pemerintah Kecamatan Adimulyo dalam
menyelenggarakan atau melaksanakan reformasi birokrasi dalam
hal pelayanan publik.
b. Sebagai masukan Pemerintahan Kabupaten Kebumen khususnya
Kecamatan Adimulyo untuk mengetahui kelebihan dan
kelemahan terkait progam yang direncanakan, yakni reformasi
Page 24
10
birokrasi dalam pelayanan publik bidang administrasi
kependudukan.
c. Hasil penelitian ini nantinya akan memberikan informasi
mengenai kualitas pelayanan publik administrasi kependudukan,
tentang reformasi birokrasi yang dilakukan oleh para aparat
pelayan masyarakat di Kecamatan Adimulyo.
E. Batasan Istilah
Batasan istilah atau penegasan istilah dalam penelitian ini
dimaksudkan untuk menjelaskan konsep-konsep atas beberapa istilah yang
berkaitan dengan judul. Adapun istilah yang dimaksud antara lain sebagai
berikut:
a. Reformasi Birokrasi
Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap
tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah
yang lebih baik. Reformasi Birokrasi mempunyai sasaran menjadikan
birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta pelayanan
yang berkualitas.
b. Pelayanan Publik
Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya
pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Lijan Poltak Sinambela, dkk
(2014:5) mengungkapkan bahwa “kata publik sebenarnya sudah
Page 25
11
diterima menjadi Bahasa Indonesia baku menjadi publik yang berarti
umum, orang banyak, ramai”. Publik yang dimaksud yaitu masyarakat
Kecamatan Adimulyo yang sedang mengurus administrasi
kependudukan.
c. Administrasi Kependudukan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menjelaskan bahwa
Administrasi Kependudukan adalah serangkaian kegiatan penataan dan
penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran
penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik
dan pembangunan sektor lain. Pelayanan administrasi kependudukan di
Kantor Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen meliputi pembuatan
Kartu Keluarga, rekam data KTP-E, pelayanan legalisasi umum,
pengantar pembuatan akta kelahiran, pembuatan surat pindah,
pelayanan rekomendasi dan pelayanan surat pengantar.
d. Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen
Kecamatan merupakan bagian dari pemerintah daerah yang
berada di bawah kabupaten/kota. Kecamatan menerima wewenang yang
dilimpahkan oleh kepala daerah, juga merupakan koordinator dalam
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum. Sebagai organisasi resmi
negara, kecamatan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari camat
sebagai kepala penyelenggara, sekretaris kecamatan (sekcam), seksi-
Page 26
12
seksi pelayanan dan jabatan fungsional. Kecamatan yang dimaksud
dalam penelitian ini adalah Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen.
Page 27
13
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Deskripsi Teoretis
1. Pengertian Birokrasi
Secara teoretis pengertian birokrasi dapat dipahami sebagai
aparatur negara, sedangkan secara praktis birokrasi sering disebut
badan/sektor pemerintah, atau dalam konsepsi Bahasa Inggris disebut
public sector atau public administration. Konsepsi itu mencakup
institusi atau orang yang penghasilannya berasal secara langsung atau
tidak langsung dari uang negara atau rakyat. Birokrasi lahir sebagai
produk dari sebuah proses sosial yang panjang, dari serangkaian
prosedur yang berliku dan menyangkut konstektualitas sosial yang
hampir universal pada suatu masyarakat (Setiyono, 2016:15).
Wibawa (dalam Sumarto, 2015:5) menjelaskan bahwa birokrasi
berasal dari kata biro (kantor) dan krasi (pemerintahan, pengelolaan
masyarakat). Dengan demikian, birokrasi adalah pemerintahan atau
pengelolaan masyarakat yang dilakukan secara tertulis, terencana,
terdokumentasi secara rapi dan dilakukan orang-orang terdidik serta
beradab.
Secara konsep menurut Blau (dalam Sinambela, 2014:70)
birokrasi adalah organisasi yang ditujukan untuk memaksimalkan
efisiensi dalam administrasi yang memiliki ciri-ciri: spesialisasi tugas-
Page 28
14
tugas, hierarki otoritas, badan perundang-undangan, sistem pelaporan,
dan personel dengan ketrampilan dan peranan khusus. Sedangkan,
menurut Hague, Harrop, dan Breslin (Setiyono, 2016:17) birokrasi
merupakan “organisasi yang terdiri dari aparat bergaji yang
melaksanakan detail tugas pemerintah, memberikan nasihat dan
melaksanakan keputusan kebijakan” (the bureaucracy consists of
salaried officials who conduct the detailed business of government,
advising on and applying policy decisions). Birokrasi dijalankan oleh
aparat pemerintahan dengan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
Dari pengertian di atas, disimpulkan bahwa birokrasi merupakan
organisasi yang terdiri dari aparat pemerintahan dan melaksanakan
tugas pemerintahan secara terstruktur serta dilakukan oleh orang-orang
yang berkemampuan baik sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Birokrasi “dipegang” oleh pimpinan tertinggi organisasi
yang tidak sepenuhnya birokratis, yaitu penguasa yang membuat
kebijakan seperti raja, presiden atau perdana menteri.
Pembahasan tentang birokrasi hampir tidak pernah mengabaikan
apa yang biasa disebut dengan tipe ideal birokrasi. Adapun tipe ideal
birokrasi menurut Max Weber (Sunarto, 2016:65) secara garis besar,
adalah sebagai berikut:
Pertama, terdapatnya pembagian kerja dengan spesialisasi peran
yang jelas. Dengan pembagian kerja yang jelas, dalam sistem birokrasi
Page 29
15
direkrut para pegawai yang ahli dalam bidangnya dan para pegawai
menjadi pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugasnya.
Kedua, pengorganisasian jabatan mengikuti prinsip hierarki. Ini
berarti jabatan yang lebih rendah berada dalam kontrol atau pengawasan
jabatan yang lebih tinggi. Setiap pejabat mempertanggung jawabkan
kepada atasannya tidak saja atas keputusan atau tindakan yang
diambilnya sendiri, akan tetapi juga keputusan atau tindakan yang
diambil bawahannya.
Ketiga, kegiatan organisasi jabatan dilakukan berdasarkan
sistem aturan abstrak yang konsisten, yang harus diterapkan dalam
penanganan kasus-kasus yang konkrit. Hal ini dimaksudkan untuk
menjamin keseragaman bukan hanya dalam pelaksanaan setiap tugas,
tetapi juga dalam koordinasi berbagai tugas.
Keempat, setiap pejabat melaksanakan tugasnya dalam
semangat dan hubungan yang formal dan impersonal, yakni tanpa
perasaan benci atau simpati, dan karena itu tanpa afeksi atau
antusisiasme. Dalam perkataan lain, bahwa setiap pejabat yang ideal
melaksanakan tugasnya dengan semangat “sine ira et studio” (formal
dan tidak bersifat pribadi). Perilaku diskriminatif dan ketidakefisienan
hanya dapat dihilangkan apabila pertimbangan-pertimbangan pribadi
tidak dilibatkan dalam pelaksanaan tugas organisasi.
Kelima, setiap pegawai dalam birokrasi direkrut menurut prinsip
kualifikasi teknis (merit sistem), digaji dan dipensiun menurut pangkat
Page 30
16
dan kemampuan, serta dipromosikan menurut asas senioritas,
kemampuan, atau keduanya. Dengan demikian, mendorong
pengembangan kesetiaan kepada organisasi dan semangat korp diantara
para anggotanya. Disamping itu, para pegawai akan lebih giat berusaha
mewujudkan tujuan organisasi yang telah dicanangkan.
Keenam, organisasi administrasi yang bertipe birokratis dari segi
pandangan teknis murni cenderung lebih mampu mencapai tingkat
efisiensi yang lebih tinggi. Birokrasi memaksimalkan koordinasi dan
pengendalian sehingga mencapai bukan hanya efisiensi organisasi, akan
tetapi juga efisiensi produksi setiap pegawai.
Tipe birokrasi yang dikemukakan oleh Weber tersebut dapat
dikatakan sebagai birokrasi yang ideal dan membawakan banyak
kelebihan. Pembagian kerja dalam birokrasi akan menghasilkan
efisiensi, dan hierarkhi wewenang memungkinkan pengendalian dan
koordinasi yang baik atas berbagai macam jabatan dalam sebuah
organisasi. Adanya sistem aturan yang baku dalam sistem birokrasi
menjamin kesinambungan dalam pelaksanaan tugas organisasi,
walaupun pejabat di dalamnya mengalami pergantian. Pola hubungan
yang impersonal memungkinkan tumbuhnya perilaku antar personil
yang didasarkan pada faktor-faktor obyektif-rasional dan bukan atas
dasar pertimbangan suka atau tidak suka. Kemampuan teknis yang
dipersyaratkan bagi aparat birokrasi menjamin bahwa orang-orang yang
ada dalam sistem birokrasi memiliki keahlian sesuai dengan bidang
Page 31
17
pekerjaan yang menjadi tugasnya, dan mereka dilindungi dari
kemungkinan pemberhentian secara sepihak tanpa didasari oleh alasan
yang dapat dipertanggungjawabkan. Singkatnya, bahwa dengan
karakteristik sebagaimana dikemukakan di atas birokrasi akan dapat
berfungsi sebagai sarana yang mampu melaksanakan tugas-tugas
pemerintahan secara efektif dan efisien (Sunarto, 2016:67).
Fungsi pokok birokrasi dalam negara menjamin
terselenggaranya kehidupan negara dan menjadi alat rakyat/masyarakat
dalam mencapai tujuan ideal suatu negara. Untuk melaksanakan fungsi
tersebut, birokrasi pemerintah setidaknya memilih tiga tugas pokok
(Rashid dalam Setiyono, 2016:82), yakni:
a. memberikan pelayanan umum (service) yang bersifat rutin
kepada masyarakat, seperti memberikan pelayanan perijinan,
pembuatan dokumen, perlindungan, pemeliharaan fasilitas
umum, pemeliharaan kesehatan, dan penyediaan jaminan
keamanan bagi penduduk;
b. melakukan pemberdayaan (empowerment) terhadap masyarakat
untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan yang lebih baik,
seperti melakukan pembimbingan, pendampingan, konsultasi,
menyediakan modal dan fasilitas usaha, serta melaksanakan
pendidikan; dan
Page 32
18
c. menyelenggarakan pembangunan (development) di tengah
masyarakat, seperti membangun infrastruktur perhubungan, dan
telekomunikasi.
Birokrasi sebagai sistem pengorganisasian aparatur negara
dengan tugas yang sangat luas dan kompleks diperlukan dalam
pengendalian manajemen pemerintahan. Birokrasi yang luas akan
menyebabkan birokrasi statis dan kurang peka terhadap pembaharuan
serta menjadi tidak efektif dan efisien. Peran birokrasi menjadi sangat
penting dan menentukan hitam-putihnya kehidupan negara/masyarakat.
Apabila birokrasi mempunyai kinerja yang baik, inovatif, kreatif dan
produktif maka negara akan lebih baik. Sebaliknya, birokrasi yang
bobrok, korup, dan tidak produktif maka birokrasi menghancurkan
negara. Pemerintah maupun pemerintah daerah perlu segera melakukan
reformasi terhadap birokrasi, tidak hanya pada komitmen saja, tetapi
diwujudkan pada keadaan yang lebih nyata (Dwiyanto, 2009:81).
2. Pengertian Reformasi Birokrasi
Reformasi birokrasi merupakan upaya sistematis, terpadu dan
komprehensif yang ditujukan untuk mewujudkan tata pemerintahan
yang baik (good governance), termasuk tata kelola pemerintahan yang
baik (good public governance), dan tata kelola perusahaan yang baik
(good corporate governance) (Komarudin, 2011:145). Reformasi
birokrasi menekankan perubahan yang signifikan pada penyelenggaraan
negara/pemerintahan dan pembangunan, dilakukan pada berbagai aspek
Page 33
19
aparatur negara (kelembagaan, SDM aparatur, ketatalaksanaan atau
manajemen, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik
yang berkualitas, serta perubahan mind-set dan culture-set) (Komarudin,
2011:151).
Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menjelaskan
reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap
tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah
yang lebih baik. Pelaksanaan operasional Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025 akan dituangkan dalam Road Map Reformasi
Birokrasi yang ditetapkan setiap 5 tahun sekali oleh Menteri PAN RB.
Pada tahun 2025, Indonesia diharapkan berada pada fase yang benar-
benar maju dengan birokrasi pemerintahan yang profesional dan
berintegritas yang tinggi.
Amandemen UUD 1945 memaknai reformasi birokrasi sebagai
penataan ulang terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang
dijalankan aparatur pemerintah baik pada level pemerintah lokal
maupun nasional. Pendekatan reformasi birokrasi berdasarkan
amandemen UUD 1945 merupakan pendekatan sistematik yang secara
konseptual lebih mengutamakan komprehensi dibandingkan ekstensi
(Wicaksono, 2006:15)
Permasalahan utama dalam reformasi birokrasi saat ini, terdiri
atas: 1) aspek organisasi dan kelembagaan (kurang efektif, belum tepat
Page 34
20
fungsi dan tepat ukuran, tidak terjadi right sizing), peraturan perundang-
undangan yang tumpang tindih, multitafsir, dan terjadi pertentangan
diantara peraturan perundang-undangan; 2) SDM aparatur (kualitas
rendah, pengelolaan belum baik, kuantitas tidak didukung
keahlian/kompetensi dan produktivitas rendah); 3) belum adanya
Standar Operational Procedural (SOP) yang jelas; 4) pengawasan
belum komprehensif, belum efektif, dan masih tumpang tindih; 5)
akuntabilitas rendah, kewenangan tidak jelas, dan pelaporan belum
teratur; 6) pelayanan publik belum berkualitas dan belum prima; 7) pola
pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) serta pelayanan yang
diberikan. Pola pikir dan budaya kerja birokrat belum sepenuhnya
mendukung birokrasi yang efisien, efektif, produktif dan profesional.
Pelayanan yang diberikan birokrat belum berkualitas dan prima sesuai
harapan dan keinginan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan
adanya reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dimulai dari penataan
kelembagaan dan pembangunan SDM aparatur, prosedur yang tidak
berbelit-belit, menegakkan akuntabilitas aparatur, meningkatkan dan
menciptakan pengawasan yang komprehensif, serta meningkatkan
kualitas pelayanan publik berkualitas dan prima (Komarudin, 2014:64).
Reformasi birokrasi membutuhkan proses yang panjang dan
tidak dapat diciptakan dalam waktu yang singkat, karena membutuhkan
perubahan mind-set dan culture-set seluruh penyelenggara negara,
komitmen pimpinan, dan kesadaran yang tinggi untuk menata kembali
Page 35
21
birokrasi dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada
masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang prima dibutuhkan
prinsip-prinsip reformasi birokrasi. Masyarakat berhak atas pelayanan
prima sebagai konsekuensi atas prinsip “customer-driven government”
dalam pelaksanaan reformasi/pembaharuan birokrasi (reinventing
government).
Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025 menjelaskan bahwa prinsip-prinsip
dalam melaksanakan reformasi birokrasi, antara lain:
a. Outcomes Oriented
Seluruh progam dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitan
dengan reformasi birokrasi harus dapat mencapai hasil
(outcomes) yang mengarah pada peningkatan kualitas
kelembagaan, tatalaksana, peraturan perundang-undangan,
manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas
pelayanan publik, perubahan pola pikir (mind-set) dan budaya
kerja (culture-set) aparatur. Kondisi ini diharapkan akan
meningkatkan kepercayaan masyarakat dan membawa
Pemerintahan Indonesia menuju pada pemerintahan kelas dunia.
b. Terukur
Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dirancang dengan
outcomes oriented harus dilakukan secara terukur dan jelas
target sasaran serta waktu dalam pencapaiannya.
Page 36
22
c. Efisien
Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dirancang dengan
outcomes oriented harus memperhatikan pemanfaatan
sumber daya yang ada secara efisien dan profesional.
d. Efektif
Reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara efektif sesuai
dengan target pencapaian sasaran reformasi birokrasi.
e. Realistik
Output dan outcomes dari pelaksanaan kegiatan dan progam
ditentukan secara realistik dan dapat dicapai secara optimal.
f. Konsisten
Reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara konsisten dari
waktu ke waktu, dan mencakup seluruh tingkatan
pemerintahan, termasuk individu pegawai.
g. Sinergi
Pelaksanaan progam dan kegiatan dilakukan secara sinergi.
Satu tahapan kegiatan harus memberikan dampak positif bagi
tahapan kegiatan lainnya, satu progam harus memberikan
dampak positif bagi progam lainnya. Kegiatan yang
dilakukan satu instansi pemerintah harus memperhatikan
keterkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh instansi
lainnya, dan menghindari adanya tumpang tindih antar
kegiatan di setiap instansi.
Page 37
23
h. Inovatif
Reformasi birokrasi memberikan ruang gerak yang luas bagi
pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pertukaran pengetahuan,
dan best practice untuk menghasilkan kinerja yang lebih
baik.
i. Kepatuhan
Reformasi birokrasi harus dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
j. Dimonitor
Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dimonitor secara
lembaga untuk memastikan semua tahapan dilalui dengan
baik, target dicapai sesuai dengan rencana, dan
penyimpangan segera dapat diketahui dan dapat dilakukan
perbaikan.
Tujuan umum reformasi birokrasi adalah
membangun/membentuk profil dan perilaku aparatur negara dengan
integritas tinggi, produktivitas tinggi dan bertanggungjawab, dan
kemampuan memberikan pelayanan yang prima. Sedangkan, tujuan
khusus reformasi birokrasi membangun/membentuk birokrasi yang
bersih, efisien, efektif, produktif, transparan, melayani masyarakat, dan
akuntabel (Komarudin, 2014:115)
Page 38
24
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 11 Tahun 2015 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 dijelaskan tujuan reformasi
birokrasi, antara lain:
a. penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan
berorientasi pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis;
b. kinerja pemerintah difokuskan pada upaya untuk mewujudkan
outcomes (hasil);
c. seluruh instansi pemerintah menerapkan manajemen kinerja
yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik
untuk memudahkan pengelolaan data kinerja;
d. setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap
kinerja unit terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada
organisasi keseluruhan. Setiap instansi pemerintah, sesuai
dengan tugas dan fungsinya, secara terukur juga memiliki
kontribusi terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan.
Pembangunan di sub bidang aparatur negara di arahkan pada tiga
sasaran pembangunan (sasaran reformasi birokrasi disesuaikan dengan
sasaran pembangunan sub sektor aparatur negara), sebagaimana
dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN
2015-2019 yang juga akan digunakan sebagai sasaran reformasi
birokrasi, yaitu:
Page 39
25
a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
Arah kebijakan dari sasaran ini, meliputi:
1) Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif.
2) Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan
sinergis.
3) Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara
sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja.
4) Peningkatan fairness, transparansi, dan profesionalisme
dalam pengadaan barang dan jasa.
b. Birokrasi yang efektif dan efisien
Arah kebijakan dari sasaran ini, meliputi:
1) Penguatan agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan
peningkatan kualitas implementasinya.
2) Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat
ukuran, tepat fungsi, dan sinergis.
3) Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan,
partisipasif, dan berbasis e-government.
4) Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif,
dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang
profesional dan bermartabat.
5) Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif.
6) Peningkatan kualitas kebijakan publik.
Page 40
26
7) Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam
birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner,
berkomitmen tinggi, dan transformatif.
8) Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan
birokrasi.
9) Penerapan manajemen kearsipan yang handal,
komprehensif, dan terpadu.
c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
1) Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan.
(a) Implementasi UU Pelayanan Publik
(b) Pemanfaatan ICT
(c) Integritas dan kualitas SDM pelayanan
(d) Budaya pelayanan
(e) Quick Wins
2) Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik.
(a) Penguatan monev kinerja
(b) Efektivitas pengawasan
(c) Sistem pengaduan
(d) Penerapan reward and punishment
3. Pelayanan publik
a. Pengertian Pelayanan Publik
Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan
dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan
Page 41
27
meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik
(Sinambela, 2014:5).
Pandangan di atas berbeda dengan pendapat Ibrahim (dalam
Handoyo, 2013:168) yang menyatakan bahwa pelayanan
menyangkut sejumlah informasi yang diinginkan pelanggan,
tindakan yang sukar disentuh dan diukur secara eksak, sangat
sensitif dan sukar diprediksi serta sangat tergantung pada nilai yang
dianggap pantas oleh pelanggan terhadap apa yang diterima atas apa
yang sudah dibayarkan.
Lovelock (dalam Hardiyansyah, 2011:10) mejelaskan bahwa
service adalah produk yang tidak berwujud, berlangsung sebentar
dan dirasakan atau dialami. Artinya service merupakan produk yang
tidak ada wujud atau bentuknya sehingga tidak ada bentuk yang
dapat dimiliki, dan berlangsung sesaat atau tidak tahan lama, tetapi
dialami dan dapat dirasakan oleh penerima layanan. Pelayanan
merupakan salah satu ujung tombak dari upaya pemuasan pelanggan
dan sudah merupakan yang wajib dioptimalkan baik oleh individu
maupun organisasi, karena dari bentuk pelayanan yang diberikan
tercermin kualitas individu atau organisasi yang memberikan
pelayanan.
Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa
pelayanan merupakan suatu aktivitas atau kegiatan menyiapkan,
mengurus, dan memfasilitasi yang produknya berupa barang dan
Page 42
28
jasa yang diberikan kepada pihak lain agar mereka merasa puas.
Pihak yang memberikan pelayanan harus memberikan sesuai
keinginan dari pelanggan.
Publik merupakan sejumlah manusia yang mempunyai
pandangan berfikir yang sama dan harapan yang sama, maksudnya
setiap orang mempunyai pandangan yang sama terhadap suatu hal
yang bersifat umum. Sementara itu, istilah publik berasal dari
Bahasa Inggris public yang berarti umum, masyarakat, negara.
Sedangkan, menurut Syafiie (dalam Susanti, 2014:11) arti kata
publik sendiri adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan
berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik
berdasarkan nilai-nilai yang mereka miliki.
Kurniawan (dalam Handoyo, 2013:170) mengartikan
pelayanan publik sebagai pemberian pelayanan keperluan orang
atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu
sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
Litjan Poltak Sinambela, dkk (2014:5) menyebutkan bahwa
pelayanan publik diartikan pemberian layanan (melayani) keperluan
orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada
organisasi tertentu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang
telah ditetapkan.
Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik menegaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau
Page 43
29
rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Negara memiliki definisi yang khas tentang pelayanan
publik. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003, Pelayanan Publik adalah segala kegiatan
pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik
sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan pelayanan publik tidak terlepas dari berbagai
masalah. Sedikitnya ada tiga masalah besar pelayanan publik, terdiri
atas; 1) pelayanan publik belum dapat mengakomodasikan
kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan belum memenuhi hak-
hak dasar warga negara/penduduk; 2) penyelenggaraan pelayanan
publik belum sesuai dengan harapan bangsa yang berpendapatan
menengah (ke bawah) yang semakin maju dan persaingan global
yang semakin ketat; 3) kebijakan, strategi, dan upaya
penyelenggaraan pelayanan publik belum mengacu kepada
peraturan perundang-undangan (Komarudin, 2014:210).
Penyelenggaraan pelayanan publik sangatlah penting
sebagai salah satu area perubahan diharapkan dapat menghasilkan
pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, untuk
Page 44
30
mendukung pencapaian tujuan reformasi birokrasi, yaitu birokrasi
pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif,
berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu
melayani publik, netral dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan
kode etik aparatur negara. Tujuan reformasi birokrasi yang telah
didefinisikan di atas, sebagai upaya untuk mewujudkan
pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan
berintegritas tinggi, mampu menyelenggarakan pelayanan prima
kepada masyarakat. Target yang ingin dicapai adalah meningkatnya
kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (transparan, cepat,
tepat, sederhana, aman, terjangkau, dan memiliki kepastian),
meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh
standardisasi pelayanan internasional, dan meningkatnya indeks
kepuasan masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan pelayanan
publik (Komarudin, 2014:209).
Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 menjelaskan
bahwa penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut
penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara,
korporasi, lembaga independen, yang dibentuk berdasarkan
Undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum
lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
Penyelenggara yang dimaksud adalah Kecamatan Adimulyo
Page 45
31
Kabupaten Kebumen. Sedangkan, pelaksana pelayanan publik yang
selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan
setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang
bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan
pelayanan publik. Pelaksana yang dimaksud yaitu pegawai di
Kecamatan Adimulyo.
b. Tujuan Pelayanan Publik
Tujuan pelayanan publik adalah untuk menyediakan
pelayanan yang terbaik bagi publik atau masyarakat. Pelayanan yang
terbaik adalah pelayanan yang memenuhi apa yang dijanjikan atau
apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat (Handoyo,
2013:170).
Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya
adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu
dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:
1) transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan
dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan
disediakan secara memadai serta mudah dimengerti;
2) akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
Page 46
32
3) kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan
kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap
berpegang pada prinsip efektivitas dan efisiensi;
4) partisipasif, yaitu pelayanan yang mendorong peran serta
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan
memperhatikan aspirasi kebutuhan, dan harapan masyarakat;
5) kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan
diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras,
agama, golongan, status sosial, dan lain-lain;
6) keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang
mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan
penerima pelayanan publik (Sinambela, 2014:6)
c. Prinsip Pelayanan Publik
Sesuai dengan Keputusan. Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara No. 63/2003 tentang prinsip penyelenggaraan pelayanan,
adalah sebagai berikut:
1) Kesederhanaan; prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit,
mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.
2) Kejelasan; mencakup kejelasan dalam hal: (a) persyaratan teknis
dan administratif pelayanan publik, (b) unit kerja/pejabat yang
berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan
pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam
Page 47
33
pelaksanaan pelayanan publik, (c) perincian biaya pelayanan
publik dan tata cara pembayaran.
3) Kepastian waktu; pelaksanaan pelayanan publik dapat
diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
4) Akurasi; produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat,
dan sah.
5) Keamanan; proses dan produk pelayanan publik memberikan
rasa aman dan kepastian hukum.
6) Tanggung jawab; pimpinan penyelenggara pelayanan
publik/pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas
penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan
dalam pelaksanaan pelayanan publik.
7) Kelengkapan sarana dan prasarana; seperti prasarana kerja,
peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang memadai termasuk
sarana telematika.
8) Kemudahan akses; tempat dan lokasi serta sarana pelayanan
yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan
memanfaatkan teknologi telematika.
9) Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan; pemberi pelayanan
harus bersikap disiplin, sopan dan santun ramah serta ikhlas
dalam memberikan pelayanan.
10) Kenyamanan; lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, ruang
tunggu yang nyaman, bersih, rapi, serta disediakan fasilitas
Page 48
34
pendukung, seperti tempat parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-
lain.
d. Asas-asas Pelayanan Publik
Pelayanan publik harus selalu berubah mengikuti
perkembangan masyarakat, karena masyarakat itu bersifat dinamis.
Dalam hal ini pemerintah harus melakukan negosiasi dan
mengkolaborasi berbagai kepentingan masyarakat. Sehingga
pelayanan publik memiliki kualitas yang sesuai dengan yang
diharapkan masyarakat. Pelayanan publik dilaksanakan dalam suatu
rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar,
tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau.
Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi
pengguna jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-
asas pelayanan sebagai berikut (Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003):
1) Transparansi
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak
yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah
dimengerti.
2) Akuntabilitas
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Page 49
35
3) Kondisional
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima
pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan
efektivitas.
4) Partisipasif
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan
dan harapan masyarakat.
5) Kesamaan Hak
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras,
agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
6) Keseimbangan Hak dan Kewajiban
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak
dan kewajiban masing-masing pihak.
Asas-asas penyelenggarakan pelayanan publik juga diatur
dalam Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009, penyelenggaraan
pelayanan publik berasaskan:
1) kepentingan umum;
2) kepastian hukum;
3) kesamaan hak;
4) keseimbangan hak dan kewajiban;
5) keprofesionalan;
6) partisipasif;
Page 50
36
7) persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
8) keterbukaan;
9) akuntabilitas;
10) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
11) ketepatan waktu; dan
12) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
e. Bidang Pelayanan
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 menjelaskan
bahwa ruang lingkup pelayanan publik meliputi:
1) Kelompok Pelayanan Barang Publik merupakan pelayanan yang
menghasilkan beberapa bentuk barang yang dibutuhkan oleh
publik. Pelayanan barang publik, terdiri atas; a) pengadaan dan
penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi
pemerintah; b) badan usaha (yang modal pendiriannya sebagian
atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau
kekayaan daerah yang dipisahkan); dan c) pengadaan dan
penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber
dari APBN/D atau badan usaha yang modal pendiriannya
sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara
dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi
ketersediannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan.
Page 51
37
2) Kelompok Pelayanan Jasa Publik merupakan pelayanan yang
menghasilkan beberapa bentuk jasa yang dibutuhkan oleh
publik. Pelayanan jasa publik, terdiri atas; a) pengadaan dan
penyaluran jasa publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah;
b) badan usaha (yang modal pendiriannya sebagian atau
seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan
daerah yang dipisahkan); dan c) pengadaan dan penyaluran jasa
publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari APBN/D atau
badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya
bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang
dipisahkan, tetapi ketersediannya menjadi misi negara yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3) Kelompok Pelayanan Administrasi merupakan pelayanan oleh
penyelenggara yang menghasilkan beberapa bentuk dokumen
resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pelayanan administrasi
meliputi tindakan administratif oleh instansi pemerintah dan
tindakan administratif oleh instansi non pemerintah. Tindakan
administratif oleh pemerintah berbentuk pelayanan pemberian
dokumen perizinan dan nonperizinan (keputusan administrasi
pemerintahan yang merupakan keputusan penyelenggara yang
bersifat penetapan). Penyelenggara dapat mendelegasikan
wewenang atau melimpahkan wewenang kepada pihak lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Page 52
38
Salah satu ruang lingkup pelayanan publik adalah pelayanan
administasi. Pelayanan administrasi salah satunya menyangkut tentang
administrasi kependudukan. Pelayanan administrasi kependudukan
memberikan segala hal yang dibutuhkan masyarakat berkaitan
kependudukan. Menurut asal kata (etimologis), kata “administrasi”
berasal dari Bahasa Latin yang terdiri atas kata ad dan ministrate. Kata
ad mempunyai arti sama dengan kata to dalam Bahasa Inggris, yang
berarti “ke” atau “kepada”. Ministrate sama artinya dengan kata to serve
atau to conduct yang berarti melayani secara intensif, jadi pengertian
administrasi adalah melayani secara intensif (Mulyono dalam Novianti,
2016:41).
Sondang P. Siagian (dalam Novianti, 2016:42) mengartikan
administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-
keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya
dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan
yang ditentukan sebelumnya.
Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi
merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua
orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Administrasi kependudukan di tingkat kecamatan meliputi
pelayanan perekaman KTP-E, pelayanan legalisasi umum, pelayanan
pengantar akta kelahiran, pelayanan penerbitan surat pindah, pelayanan
pembuatan kartu keluarga, pelayanan rekomendasi, dan pelayanan surat
Page 53
39
pengantar. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan menyebutkan:
1) Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan
penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan
melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan
informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan
hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2) Penyelenggara adalah pemerintah, pemerintah provinsi
kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang dalam
urusan administrasi kependudukan.
3) Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah daerah
kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang
melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi
kependudukan.
4) Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang
diterbitkan oleh instansi pelaksana mempunyai kekuatan hukum
sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
5) Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data
agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil.
Page 54
40
6) Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami
penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat
terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda
penduduk dan/atau status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
7) Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana, selanjutnya disebut
UPT Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat
kecamatan yang bertanggungjawab kepada Instansi Pelaksana.
Data Kependudukan yang dihimpun dari pendaftaran penduduk
dan pencatatan sipil menjadi data agregat penduduk yang meliputi
himpunan data perseorangan berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
Data kependudukan tersebut digunakan untuk semua keperluan (pasal 58
UU No. 24 Tahun 2013), antara lain dimanfaatkan untuk:
1) Pelayanan publik antara lain untuk penerbitan surat ijin
mengemudi, ijin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan
perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi,
jaminan kesehatan masyarakat, dan jaminan sosial tenaga kerja.
2) Perencanaan pembangunan yakni untuk perencanaan
pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan
kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan pengentasan
masyarakat dari kemiskinan.
3) Alokasi Anggaran meliputi penentuan Dana Alokasi Umum
(DAU) dan perhitungan potensi perpajakan.
Page 55
41
4) Pembangunan demokrasi yaitu penyiapan Data Agregat
Kependudukan per kecamatan (DAK2) dan penyiapan Data
Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4).
5) Penegakan hukum dan pencegahan kriminal antara lain
memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah
perdagangan orang dan mencegah pengiriman tenaga kerja
ilegal.
Sedangkan pola pengelolaan pelayanan publik menurut
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003
dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:
1) Fungsional, yaitu pola pelayanan publik oleh penyelenggara
pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya
masing-masing.
2) Terpusat, yaitu pelayanan publik diberikan secara tunggal oleh
penyelenggara pelayanan berdasarkan pelimpahan wewenang
dari penyelenggaraan pelayanan terkait lainnya yang
bersangkutan.
3) Terpadu
Sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan proses
pengelolaan pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan yang
dilakukan secara terintegrasi dalam satu tempat baik secara fisik
maupun virtual sesuai dengan standar pelayanan. Sistem
pelayanan terpadu virtual merupakan sistem pelayanan yang
Page 56
42
dilakukan dengan memadukan pelayanan menggunakan
elektronik. Sistem pelayanan terpadu fisik dilaksanakan melalui
sistem pelayanan terpadu satu pintu dan sistem pelayanan
terpadu satu atap.
(a) Terpadu Satu Atap, merupakan pola pelayanan yang
pelayanannya diselenggarakan dalam satu atap atau satu
tempat, yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak
mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui
beberapa pintu.
(b) Terpadu Satu Pintu, merupakan pola pelayanan yang
pelayanannya diselenggarakan dalam satu atap atau satu
tempat, yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang
mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui satu
pintu.
4) Gugus Tugas, adalah petugas pelayanan publik secara
perorangan atau dalam bentuk gugus tugas yang ditempatkan
pada instansi pemberi pelayanan tertentu.
4. Pengertian, Tugas, Fungsi dan Wewenang Kecamatan
a. Pengertian Kecamatan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah pasal 209 bahwa kecamatan merupakan
perangkat daerah kabupaten/kota. Kecamatan merupakan perangkat
daerah kabupaten/kota yang sebagai pelaksana teknis kewilayahan
Page 57
43
yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang
camat. Sebagai seorang pemimpin yang diberi tugas sebagai
pelaksana teknis kewilayahan, camat tidak bisa menyelesaikan tugas
sendiri dan dibantu oleh aparatur pemerintah yang berada di wilayah
kecamatan.
Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan
bahwa kecamatan merupakan suatu lembaga yang membantu
pemerintahan kabupaten/kota untuk memenuhi kebutuhan
pelayanan administrasi masyarakat. Kecamatan dipimpin oleh
seorang camat yang dibantu beberapa aparatur pemerintah lainnya.
Camat dalam hal ini tentunya harus bertanggungjawab atas apa yang
dikerjakan sebagai tugas dan kewajibannya sebagai aparat
pemerintah.
b. Tugas dan Fungsi Kecamatan
Pada tahun 2008 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, peraturan ini mengatur secara
rinci mengenai tugas dan wewenang camat, baik untuk yang bersifat
atributif maupun delegatif. Tugas atributif camat menyelenggarakan
tugas umum pemerintahan yang meliputi:
1) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan kecamatan dan
ketertiban umum.
Page 58
44
3) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan.
4) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum.
5) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
ditingkat kecamatan.
6) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau
kelurahan.
7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang
lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan
pemerintahan desa atau kelurahan.
Sedangkan dalam melaksanakan tugas delegatif, camat
melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi,
pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan, penyelenggaraan dan
kewenangan lain yang dilimpahkan.
Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan mempunyai tugas untuk
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah, dengan fungsi sebagai berikut:
1) penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
Page 59
45
2) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3) pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum;
4) pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah;
5) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum;
6) pengoordinasiaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
7) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa
dan/atau Kelurahan;
8) pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah
Daerah yang ada di Kecamatan;
9) perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan
penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10) fasilitas dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa;
11) pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
dan
12) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Page 60
46
c. Wewenang Kecamatan
Tugas kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 (1)
Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan bahwa
Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan
oleh Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi
daerah, yang meliputi aspek:
1) Perizinan
2) Rekomendasi
3) Koordinasi
4) Pembinaan
5) Pengawasan
6) Fasilitasi
7) Penetapan
8) Penyelenggaraan, dan
9) Kewenangan lain yang dilimpahkan.
B. Kajian Hasil-hasil Penelitian yang Relevan
1. Pelayanan publik di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati (Studi
Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik)
Penelitian ini merupakan penelitian yang ditulis oleh Reni
Prasetyo pada tahun 2013 dalam rangka penelitian skripsi. Isi pokok dari
penelitian ini yakni terkait dengan pelayanan publik. Pelayanan publik
Page 61
47
selalu berhubungan dengan dua pihak yakni pihak yang memberi
pelayanan (pemerintah) dan pihak yang diberi pelayanan (masyarakat).
Mengingat pentingnya pelayanan publik dalam kehidupan bernegara
tersebut maka penelitian ini dilakukan. Hasil dari penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa efektivitas pelayanan sudah terjadi serta pelayanan
yang diberikan sudah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.
Penelitian ini merupakan penelitian yang relevan dengan
penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian ini merupakan
penelitian yang sama-sama terkait dengan pelayanan publik. Perbedaan
dari keduanya yakni penelitian yang dilakukan penulis menekankan
pada upaya perubahan melalui reformasi birokrasi dalam pelayanan
publik bidang administrasi kependudukan. Penelitian yang dilakukan
oleh penulis ini tidak hanya menekankan pada perubahan atau reformasi
dalam pelayanannya, namun penelitian ini lebih ditegaskan pada
pelayanan yang sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan yang
mampu merangkul hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan
publik.
2. Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu di Kantor Kecamatan
Gunungpati sebagai Upaya Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik
(Good Governance)
Penelitian ini merupakan penelitian yang ditulis oleh Yuni
Winarti pada tahun 2016 dalam rangka penelitian skripsi. Penelitian ini
merupakan penelitian untuk mengetahui penerapan pelayanan
Page 62
48
administrasi terpadu di Kantor Kecamatan Gunungpati sebagai upaya
mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance). Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pelayanan
Administrasi Terpadu di Kecamatan (PATEN) di Kantor Kecamatan
Gunungpati secara umum mengacu pada prinsip-prinsip pemerintahan
yang baik dan dilaksanakan secara baik.
Penelitian ini merupakan penelitian yang relevan dengan
penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian ini merupakan
penelitian yang sama-sama terkait dengan pelayanan publik di tingkat
Kecamatan. Perbedaan dari keduanya yakni penelitian yang dilakukan
oleh penulis adalah penelitian yang lebih mendalam mengenai
pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di Kecamatan serta
mengetahui kelemahan dan kelebihan dari pelaksanaan reformasi
birokrasi dalam pelayanan publik.
3. Implementasi Standar Pelayanan Minimal Administrasi
Kependudukan di Kantor Kecamatan Kemranjen Kabupaten
Banyumas
Penelitian ini merupakan penelitian yang ditulis oleh Rina
Novianti pada tahun 2016 dalam rangka penelitian skripsi. Isi pokok dari
penelitian ini yaitu implementasi standar pelayanan minimal
administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Kemranjen
Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian ini menunjukkan standar
pelayanan minimal yang diterapkan di Kecamatan Kemranjen belum
Page 63
49
sesuai dengan ketentuan karena belum mencantumkan mengenai kriteria
pengawasan internal, penanganan pengaduan yang jelas, jumlah
pelaksana, evaluasi kinerja pelaksana dan biaya atau tarif.
Penelitian ini merupakan penelitian yang relevan dengan
penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian ini merupakan
penelitian yang sama-sama terkait dengan pelayanan administrasi
bidang kependudukan. Perbedaannya terletak pada penelitian ini
berkaitan mengenai standar pelayanan minimal sedangkan yang penulis
teliti mengenai perubahan atau reformasi yang telah dilakukan oleh
birokrat.
C. Kerangka Berpikir
Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi
utama dalam penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewajiban aparatur
pemerintah. Kualitas pelayanan publik merupakan cerminan dari sebuah
kualitas birokrasi pemerintah. Kompleksitas susunan dan kebutuhan
disegala bidang sangat dirasakan khususnya dalam bidang pelayanan
publik. Pelayanan publik yang dilaksanakan dengan baik akan memberikan
kepuasan kepada masyarakat.
Aturan hukum yang jelas mengenai reformasi birokrasi dan
pelayanan publik membuat pelaksanaannya lebih terarah dan jelas dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat selaku penerima pelayanan.
Reformasi Birokrasi memberikan arahan kepada aparat pemerintahan untuk
selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada
Page 64
50
masyarakat. Selain itu, reformasi birokrasi memberikan sistem monitoring
dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik, sedangkan bagi masyarakat
reformasi birokrasi merupakan pedoman untuk memantau dan mengukur
kinerja pemerintah daerah.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 11 Tahun 2015 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 didalamnya menjelaskan tentang
strategi pelaksanan dan reformasi birokrasi. Undang-undang No. 25 Tahun
2009 tentang pelayanan publik secara jelas menggambarkan siapa pelaksana
pelayanan publik serta adanya standar pelayanan publik sebagai tolak ukur
yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan. Berdasarkan
pengamatan awal dalam pelayanan administrasi kependudukan terkadang
mengalami hambatan baik yang berasal dari internal aparat kecamatan
maupun dari masyarakat. Pelayanan yang diberikan dipengaruhi berbagai
faktor baik secara internal maupun faktor external. Aparat kecamatan
sebagai pelaksana hendaknya mengupayakan tindakan untuk meningkatkan
pelayanan administrasi kependudukan dan agar reformasi birokrasi dalam
pelayanan publik tercapai. Tujuannya agar kecamatan Adimulyo menjadi
birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien serta memiliki pelayanan
publik yang berkualitas. Hal tersebut untuk mewujudkan pemerintahan
kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi,
mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat.
Page 65
51
Faktor Internal
- SDM
aparatur
- Kinerja
aparatur
- Kompetensi
aparatur
Faktor External
- Peraturan
Pemda
- Keuangan
- Bencana alam
Landasan Yuridis
- PERMEN PAN RB No 11
Tahun 2015
- Undang-Undang No 25
Tahun 2009
Birokrasi yang bersih dan akuntabel,
efektif dan efisien serta serta memiliki
pelayanan yang berkualitas.
Reformasi Birokrasi
Dalam Pelayanan
Administrasi
Kependudukan di
Kecamatan Adimulyo
Kabupaten Kebumen
Hambatan dalam
Pelaksanaan
Pelayanan
Administrasi
Kependudukan
di Kecamatan
Adimulyo
Kabupaten
Kebumen
Pelayanan
Administrasi
Kependudukan di
Kecamatan Adimulyo
Kabupaten Kebumen
Layanan Administrasi Kependudukan yang bersih, akuntabel, efektif
dan efisien serta serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir
Page 66
104
BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya,
adapun kesimpulan yang diperoleh yaitu:
1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti,
penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kantor
Kecamatan Adimulyo secara umum mengacu pada aspek-aspek
reformasi birokrasi pelayanan publik. Aspek aspek tersebut
diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi
kependudukan di Kecamatan Adimulyo ditujukan agar pelayanan
yang diselenggarakan dapat lebih memberi kemudahan kepada
masyarakat yang sedang mengajukan permohonan pelayanan.
Aspek-aspek tersebut meliputi; kelembagaan, SDM aparatur,
ketatalaksanaan atau manajemen, akuntabilitas aparatur, dan
pengawasan. Pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan SOP
(Standar Operasional Pelayanan) yang telah ditentukan sebelumnya.
Hal ini dapat dilihat dengan adanya waktu pelayanan yang jelas,
pemisahan antara operator dengan verifikator, penambahan operator
KTP-E, adanya denda administrasi serta adanya akuntabilitas dan
pengawasan yang baik. Standar Operasional Pelayanan dijalankan
dengan baik serta alur pelayanan yang diberikan semakin cepat.
Page 67
105
2. Hambatan dari penyelenggaraan reformasi birokrasi pelayanan
publik bidang administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan
Adimulyo yakni berasal faktor dari dalam dan dari luar kecamatan
Adimulyo. Hambatan faktor dari dalam terkait penyelenggaraan
pelayanan administrasi kependudukan yakni koneksi internet
kecamatan sering terputus, kompetensi pegawai yang belum
memenuhi syarat, serta gaji pegawai honorer yang diterima pegawai
belum sesuai dengan pekerjaan yang dibebankan. Hambatan dari
luar kecamatan terkait penyelenggaraan pelayanan administrasi
kependudukan yakni kurangnya informasi yang didapat oleh
masyarakat atau pemohon terkait syarat yang harus dilengkapi ketika
mengajukan permohonan. Hal ini terlihat dari banyaknya
masyarakat yang terlebih dahulu kembali ke rumah atau desanya
untuk melengkapi berkas persyaratan permohonan.
B. Saran
Adapun beberapa masukan yang peneliti berikan untuk pihak
penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan adalah sebagai
berikut:
1. Penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan Kecamatan
Adimulyo sebaiknya memperhatikan dan mengupayakan agar
masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif dalam proses
penyelenggaraan pemerintahan. Undang-undang Nomor 25 Tahun
Page 68
106
2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 20 ayat (2) menjelaskan bahwa
dalam penyusunan Standar Operasional Pelayanan (SOP)
administrasi kependudukan wajib mengikutsertakan masyarakat.
2. Fasilitas-fasilitas yang ada agar dapat difungsikan secara optimal.
Hal ini agar fasilitas yang ada dapat berfungsi sebagaimana
mestinya, serta fasilitas-fasilitas tersebut ada yang memerlukan
fasilitas perawatan yang rutin.
3. Hendaknya penanganan ketika koneksi terputus dapat dilakukan
secepat mungkin untuk memberikan pelayanan yang maksimal.
Selain itu, kompetensi pegawai harus disesuaikan dengan
persyaratan yang berlaku serta memberikan pembinaan aparatur
secara berkala.
Beberapa masukan yang dapat peneliti berikan untuk masyarakat
dan pemerintah di Kantor Kecamatan Adimulyo sebagai berikut:
1. Masyarakat hendaknya ikut serta berpartisipasi aktif dalam proses
penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan, baik
dengan cara memberikan masukan serta mengkritik atau dengan cara
yang lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.
2. Pemerintah di Kantor Kecamatan Adimulyo hendaknya
mengupayakan pengembangan fasilitas yang lebih canggih dan
modern, misalnya mengembangkan pelayanan dengan berbasis
teknologi dan internet.
Page 69
107
DAFTAR PUSTAKA
Azizy, A Qodri. 2007. Change Management dalam Reformasi Birokrasi. Jakarta:
PT Gramedia Pustaka Utama.
Dwiyanto, Agus. 2009. Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik (kajian tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia). Yogyakarta:
Gava Media.
Handoyo, Eko. 2013. Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya.
Hamdi, Muchlis. 2014. Kebijakan Publik (Proses, Analisis dan Partisipasi). Bogor:
Ghalia Indonesia.
Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. Yogyakarta: Gava Media.
Indiahono, Dwiyanto. 2009. Perbandingan Administrasi Publik (Model, Konsep, dan Aplikasi). Yogyakarta: Gava Media.
Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys. Yogyakarta: Gava Media.
Komarudin, 2014. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.Jakarta: Genesindo.
Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja
Rosda Karya.
Rachman, Maman. 2015. Metode Penelitian Pendidikan Moral dalam Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Campuran, Tindakan, dan Pengembangan. Semarang: UNNES PRESS.
---------2012. Metode Penelitian Pendidikan Moral dalam Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Campuran, Tindakan, dan Pengembangan. Semarang: UNNES PRESS.
Ratminto, dan W.S. Atik. 2014. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.
Setiyono, Budi. 2016. Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi. Bandung: Nuansa Cendekia.
Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2014. Reformasi Pelayanan Publik (teori, kebijakan, dan implementasi). Jakarta: PT Bumi Aksara.
Page 70
108
Sunarto. 2016. Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
Thoha, Miftah. 2014. Birokrasi dan politik di Indonesia.Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada.
Wicaksono, Kristian W. 2006. Administrasi dan Birokrasi Pemerintah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus). Jakarta:
CAPS.
Zauhar, Soesilo. 2002. Reformasi Administrasi (Konsep, Dimensi, dan Strategi). Jakarta: PT Bumi Aksara.
Jurnal
Dwimawanti, Ida Hayu. 2004. Kualitas Pelayanan Publi (Salah Satu Paramete
keberhasilan Otonomi Daerah). Dalam “Dialogue” JIAKP. No. 2. Hal.
109-116.
Gie, Kwik Kian. 2003. Reformasi Birokrasi Dalam Mengefektifkan Kinerja
Pegawai Pemerintahan. Makalah disajikan dalam Workshop Gerakan
Pemberantasan Korupsi, diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nadhlatul
Utama, Jakarta, 5 Agustus 2003.
Komarudin. 2011. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik. Dalam Jurnal
Sekretariat Negara. No 20. Hal 144-190.
Kurniawan, Teguh., dan Prasojo, Eko. 2008. “Reformasi Birokrasi dan Good
Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia”.
Dalam The 5 th International Symposium Of Jurnal Antropologi
Indonesia.
Kushandajani. 2004. Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peningkatan
Pelayanan Publik dEra Otonomi Daerah. Dalam “Dialogue” JIAKP. No.
2. Hal. 280-289.
Larasati, Endang. 2008. Reformasi Pelayanan Publik (Public Service Reform) dan
Partisipasi Publik. Dalam “Dialogue” JIAKP. No. 5. Hal. 254-287.
Marianan, Dede. 2008. Reformasi Birokrasi Pemerintahan Pasca Orde Baru. Dalam
Sosiohumaniora. No. 3. Hal. 240-254.
Sumarto, Rumsari Hadi. 2015. Model Kepemimpinan dalam Reformasi Birokrasi
Pemerintah. Dalam Efisiensi. No. 1. Hal. 1-15.
Page 71
109
Tamimi, Zindar. 2015. Inovasi Manajemen Pelayanan Publik Tim Emergency
Service Kabupaten Bantaeng. Dalam Politika. Vol. 6, No. 1. Hal 1-18.
Skripsi
Novianti, Rina. 2016. ‘Implementasi Standar Pelayanan Minimal Administrasi Kependudukan di Kantor Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas’. Skripsi. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial UNNES.
Prasetyo, Reni. 2013. ‘Pelayanan Publik Di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati (Studi Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik)’. Skripsi. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial UNNES.
Susanti, Sri. 2014. ‘Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Gamping’. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UNY.
Winarti, Yuni. 2016. ‘Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Gunungpati sebagai Upaya Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)’. Skripsi. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial UNNES.
Peraturan Perundang-undangan
Keputusan Menteri PAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan
Progam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten
Kebumen.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2015-2019.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Page 72
110
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
kependudukan.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik.