-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pada hakekatnya lokasi pusat kegiatan ekonomi terdapat di
kawasan-kawasan perkotaan. Untuk dapat mewujudkan efisiensi
pemanfaatan ruang sebagai tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan
ekonomi dan sosial budaya, maka kawasan perkotaan perlu dikelola
secara optimal melalui penataan ruang. Sebagai salah satu proses
kegiatan penataan ruang, penyusunan rencana tata ruang kawasan
perkotaan perlu diselenggarakan sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah. Ruang dilihat sebagai
wadah dimana keseluruhan interaksi sistem sosial (yang meliputi
manusia dengan seluruh kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya) dengan
ekosistem (sumber daya alam dan sumber daya buatan) berlangsung.
Interaksi ini tidak selalu secara otomatis berlangsung seimbang dan
saling menguntungkan berbagai pihak yang ada karena adanya
perbedaan kemampuan, kepentingan dan adanya sifat perkembangan
ekonomi yang akumulatif. Oleh karena itu, ruang perlu ditata agar
dapat memelihara keseimbangan lingkungan dan memberikan dukungan
yang nyaman terhadap manusia serta mahluk hidup lainnya dalam
melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya secara
optimal. Penataannya perlu didasarkan pada pemahaman potensi dan
keterbatasan alam, perkembangan kegiatan sosial ekonomi yang ada,
serta tuntutan kebutuhan peri kehidupan saat ini dan kelestarian
lingkungan hidup di masa yang akan datang. Upaya pemanfaatan ruang
dan pengelolaan lingkungan ini dituangkan dalam suatu kesatuan
rencana tata ruang. Di Indonesia; sesuai dengan Undang-undang No.
24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; ada dua komponen utama yang
membentuk tata ruang, yakni wujud struktural dan pola pemanfaatan
ruang. Sebagai suatu keadaan, tata ruang mempunyai ukuran kualitas
yang bukan semata menggambarkan mutu tata letak dan keterkaitan
hirarkis, baik antar kegiatan maupun antar pusat, akan tetapi juga
menggambarkan mutu komponen penyusunan ruang. Mutu ruang itu
sendiri ditentukan oleh terwujudnya keserasian, keselarasan, dan
keseimbangan pemanfaatan
I - 1
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
ruang yang mengindahkan faktor daya dukung lingkungan, fungsi
lingkungan, lokasi, dan struktur (keterkaitan jaringan
infrastruktur dengan pusat permukiman dan jasa).
1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud dari Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan
Perkotaan ini adalah menyempurnakan dan melengkapi standar-standar
dan acuan/pedoman penataan ruang yang telah ada maupun
literatur/studi yang telah ada, sebagai bahan rujukan kegiatan
perencanaan penataan ruang. Tujuan dari pedoman ini adalah
memberikan suatu rujukan teknis kebutuhan akan ruang serta
pengaturannya untuk berbagai kegiatan kota dari berbagai aspek
materi tinjauan, yaitu: 1. Materi yang diatur; 2. Kedalaman materi
yang diatur; dan 3. Pengelompokan materi yang diatur.
1.3. Ruang Lingkup Pedoman
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan ini
mencakup pedoman penyusunan: 1. Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan
Perkotaan Metropolitan; 2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Rencana
Umum Tata Ruang
Kawasan Perkotaan; 3. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Perkotaan; 4. Rencana Teknik Ruang Kawasan Perkotaan/Rencana Tata
Bangunan
dan Lingkungan. 1.4. Sistematika Pedoman Pedoman ini terdiri
dari 7 (tujuh) bab yaitu:
1. Bab I Pendahuluan; yang berisikan latar belakang, maksud dan
tujuan, ruang lingkup pedoman dan sistematika pedoman.
2. Bab II Ketentuan Umum; yang membahas pengertian-pengertian
umum mengenai penataan ruang kota.
3. Bab III Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Metropolitan; memuat pengertian umum, fungsi rencana, manfaat
rencana, muatan rencana, proses rencana, produk rencana dan
legalisasi Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Metropolitan.
I - 2
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
4. Bab IV Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Rencana Umum Tata
Ruang Kawasan Perkotaan; memuat pengertian umum, fungsi rencana,
manfaat rencana, muatan rencana, proses rencana, produk rencana dan
legalisasi Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan / Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota.
5. Bab V Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan; memuat
pengertian umum, fungsi rencana, manfaat rencana, muatan rencana,
proses rencana, produk rencana dan legalisasi Rencana Detail Tata
Ruang Kawasan Perkotaan.
6. Bab VI Rencana Teknik Ruang Kawasan Perkotaan/Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan, memuat pengertian umum, fungsi rencana,
manfaat rencana, muatan rencana, proses rencana, produk rencana dan
legalisasi Rencana Teknik Ruang Kawasan Perkotaan / Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan.
7. Bab VII Penutup
I - 3
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
BAB II KETENTUAN UMUM
2.1. Pengertian Umum
Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan,
dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan
mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara
kelangsungan hidupnya. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola
pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak. Penataan Ruang
adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana Tata Ruang adalah hasil
perencanaan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang. Yang
dimaksud dengan wujud struktural pemanfaatan ruang adalah susunan
unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial dan
lingkungan buatan yang secara hirarkis dan struktural berhubungan
satu dengan lainnya membentuk tata ruang; diantaranya meliputi
hirarki pusat pelayanan seperti pusat kota, lingkungan; prasarana
jalan seperti jalan arteri, kolektor, lokal dan sebagainya.
Sementara pola pemanfaatan ruang adalah bentuk pemanfaatan ruang
yang menggambarkan ukuran fungsi, serta karakter kegiatan manusia
dan atau kegiatan alam; diantaranya meliputi pola lokasi, sebaran
permukiman, tempat kerja, industri, dan pertanian, serta pola
penggunaan tanah perdesaan dan perkotaan. Kebutuhan atau tingkat
kepentingan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang secara
bersamaan akan berbeda untuk setiap tingkatan rencana tata ruang
kawasan perkotaan. Pada tingkat rencana struktur, kebutuhan akan
keserasian dan keterkaitan sistem pusat-pusat menjadi prioritas
utama dibandingkan dengan kebutuhan akan pola pemanfaatan ruang.
Sebaliknya, rencana teknis ruang akan lebih menitikberatkan
kebutuhan pengaturan tata letak dibandingkan keterkaitan sistem
pusat-pusat secara hirarkis (lihat gambar 2.1).
II - 1
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Gambar 2.1 Diagram Hubungan Struktur dan Pola Pemanfaatan
Ruang
Pada Setiap Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan RENCANA
STRUKTUR PENGATURAN STRUKTUR PEMANFAATAN RENCANA UMUM RUANG RENCANA
DETAIL PENGATURAN RENCANA TEKNIK POLA PEMANFAATAN RUANG
Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama
bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah, Kawasan Perkotaan dibedakan atas: a. Kawasan Perkotaan yang
berstatus administratif Daerah Kota; b. Kawasan Perkotaan yang
merupakan bagian dari Daerah Kabupaten; c. Kawasan Perkotaan Baru
yang merupakan hasil pembangunan yang
mengubah Kawasan Perdesaan menjadi Kawasan Perkotaan; d. Kawasan
Perkotaan yang mempunyai bagian dari dua atau lebih
daerah yang berbatasan sebagai satu kesatuan sosial, ekonomi dan
fisik perkotaan.
Perencanaan tata ruang Kawasan Perkotaan, secara sederhana dapat
diartikan sebagai kegiatan merencanakan pemanfaatan potensi dan
ruang perkotaan serta pengembangan infrastruktur pendukung yang
dibutuhkan untuk mengakomodasikan kegiatan sosial ekonomi yang
diinginkan.
Penanganan penataan ruang masing-masing Kawasan Perkotaan
tersebut perlu dibedakan antara satu dengan lainnya. Ada 3
klasifikasi Kawasan Perkotaan yang akan diuraikan dalam Pedoman
Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan ini:
a. Kawasan Perkotaan Metropolitan; b. Kawasan Perkotaan yang
berstatus Daerah Kota; c. Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian
dari Daerah Kabupaten.
II - 2
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Sesuai dengan klasifikasi tersebut di atas, maka: untuk Kawasan
Perkotaan Metropolitan, pengaturan
pemanfaatan ruang diarahkan bagi keserasian pusat-pusat wilayah
maupun kota, yang dipandang dalam rangka keserasian administratif
maupun fungsional, dan sifat rencananya menyangkut hal-hal yang
strategis;
untuk Kawasan Perkotaan yang merupakan Daerah Kota, kedalaman
rencananya bersifat umum;
untuk Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari Daerah
Kabupaten, diakomodasikan perencanaannya dalam RTRW Kabupaten yang
bersifat umum.
Selanjutnya kawasan perkotaan yang berstatus Daerah Kota disebut
Kota.
2.2. Kedudukan dan Jenis Rencana Tata Ruang Kawasan
Perkotaan
Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan meliputi
kawasan
lindung dan kawasan budi daya; Penataan ruang berdasarkan aspek
administratif meliputi ruang
wilayah Nasional, wilayah Propinsi, dan wilayah
Kabupaten/Kotamadya;
Penataan ruang berdasarkan fungsi kawasan dan aspek kegiatan
meliputi Kawasan Perdesaan, Kawasan Perkotaan, dan Kawasan
Tertentu;
Penataan ruang Kawasan Perkotaan diselenggarakan sebagai bagian
dari penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota;
Penataan ruang Kawasan Perkotaan meliputi proses perencanaan
tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
kawasan perkotaan.;
Perencanaan tata ruang Kawasan Perkotaan dilakukan melalui
proses dan prosedur penyusunan serta penetapan Rencana Tata Ruang
Kawasan Perkotaan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan perlu dibedakan dalam 3
jenis rencana dengan tingkat kedalaman yang berbeda:
1) Rencana Struktur, adalah kebijakan yang menggambarkan
arahan tata ruang untuk Kawasan Perkotaan Metropolitan dalam
jangka waktu sesuai dengan rencana tata ruang;
2) Rencana Umum, adalah kebijakan yang menetapkan lokasi dari
kawasan yang harus dilindungi dan dibudidayakan serta
II - 3
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
diprioritaskan pengembangannya dalam jangka waktu
perencanaan;
3) Rencana Rinci, terdiri dari: a. Rencana Detail, merupakan
pengaturan yang
memperlihatkan keterkaitan antara blok-blok penggunaan kawasan
untuk menjaga keserasian pemanfaatan ruang dengan manajemen
transportasi kota dan pelayanan utilitas kota.
b. Rencana Teknik, merupakan pengaturan geometris pemanfaatan
ruang yang menggambarkan keterkaitan antara satu bangunan dengan
bangunan lainnya, serta keterkaitannya dengan utilitas bangunan dan
utilitas kota/kawasan (saluran drainase, sanitasi dll).
Sesuai dengan tingkatan kedalaman perencanaan tata ruang
tersebut,
maka produk perencanaan tata ruang kawasan perkotaan
meliputi:
a. Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan;
b. Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan/Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota; c. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Perkotaan; d. Rencana Teknik Ruang Kawasan Perkotaan/Rencana
Tata
Bangunan dan Lingkungan.
Keterkaitan perencanaan masing-masing tingkatan Rencana Tata
Ruang Kawasan Perkotaan dapat digambarkan dalam proses perencanaan
sebagai diagram pada Gambar 2.2.
II - 4
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Gambar 2.2 Bagan Alir Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan
Perkotaan
R T R W N
R T R W P
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN KESERASIAN DAN
KETERPADUAN PENGEMBANGAN KOTA
INTI DAN KOTA-KOTA
FORMULASI TUJUAN PENGEMBANGAN METROPOLITAN
Perumusan kondisi yang akan datang: Estimasi kebutuhan
pengembangan
fungsional kota-kota Estimasi hub. fungsional kota-kota
RENCANA STRUKTUR TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN METROPOLITAN
Arahan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya Arahan pengembangan
sistem prasarana dan sarana primer Arahan kebijaksanaan TGA, TGU
DAN SDA lainnya
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN KOTA
FORMULASI VISI PEMBANGUNAN KOTA
Rumusan kondisi yang akan datang : Estimasi kebutuhan dan
peluang
pengembangan kota Estimasi hubungan fungsional
kawasan kota
RENCANA UMUM TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN DAN PERWUJUDAN RUANG
KAWASAN
FORMULASI TUJUAN PENGEMBANGAN
KAWASAN
Rumusan kondisi yang akan datang : Estimasi kebutuhan dan
pelaksanaan pembangunan
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
KAWASAN
TUJUAN PEMBANGUNAN
LINGKUNGAN & MASA BANGUNAN
Perkiraan pemanfaatan fisik dan daya dukung lingkungan
RENCANA TEKNIK RUANG KAWASAN PERKOTAAN
Rencana pemanfaatan ruang berupa rencana perpetakan dan tata
letak bangunan
Arahan letak dan penampang jalan serta utilitas Rencana tapak,
tata letak bangunan gedung dan bukan gedung
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
Rencana pemanfaatan ruang kawasan fungsional dalam blok-blok
peruntukan Rencana struktur pelayanan Rencana sistem jaringan
pergerakan primer dan sekunder Rencana sistem utilitas Arahan
kepadatan, ketinggian bangunan sempadan untuk setiap blok
peruntukan Rencana pengelolaan sarana dan prasarana
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
Pengelolaan kawasan lindung dan budidaya Pengelolaan kawasan
tertentu Sistem prasarana dan sarana sekunder TGT, TGU dan SDA
lainnya Pentahapan dan prioritas pengembangan untuk perwujudan
struktur pemanfaatan
ruang kota
II - 5
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
2.3. Klasifikasi dan Kriteria Kawasan Perkotaan
2.3.1 Kawasan Perkotaan berdasarkan status pemerintahan
dibedakan atas: a) Kawasan Perkotaan yang merupakan Daerah Kota; b)
Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari Daerah
Kabupaten, yang terdiri dari ibukota Kabupaten, Kawasan
Perkotaan yang sesuai kriteria, termasuk Kawasan Perkotaan Baru
(yaitu kawasan yang merupakan hasil pembangunan yang mengubah
kawasan perdesaan menjadi kawasan perkotaan);
c) Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih
Daerah Otonom yang berbatasan sebagai satu kesatuan sosial,
ekonomi, dan fisik perkotaan.
a) Kriteria Kawasan Perkotaan yang merupakan Daerah Kota
Kemampuan ekonomi; merupakan cerminan hasil kegiatan usaha
perekonomian yang berlangsung di suatu Daerah Kota, yang dapat
diukur dari: - PDRB (produk domestik regional bruto); - Penerimaan
daerah sendiri.
Potensi daerah; merupakan cerminan tersedianya sumber
daya yang dapat dimanfaatkan dan memberikan sumbangan terhadap
penerimaan daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang dapat diukur
dari: - Lembaga keuangan; - Sarana ekonomi; - Sarana pendidikan; -
Sarana kesehatan; - Sarana transportasi dan komunikasi; - Sarana
pariwisata; - Ketenagakerjaan.
Sosial budaya; merupakan cerminan yang berkaitan dengan
struktur sosial dan pola budaya masyarakat, yang dapat diukur
dari: - Tempat peribadatan; - Tempat/kegiatan institusi sosial dan
budaya; - Sarana olahraga.
Sosial politik; merupakan cerminan kondisi sosial politik
masyarakat, yang dapat diukur dari: - Partisipasi masyarakat
dalam berpolitik; - Organisasi kemasyarakatan.
II - 6
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Jumlah penduduk; merupakan jumlah tertentu penduduk suatu
daerah. Luas daerah; merupakan luas tertentu suatu daerah.
Pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya
otonomi daerah; dapat diukur dari: - Keamanan dan ketertiban; -
Ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan; - Rentang kendali;
- Kota yang akan dibentuk minimal telah terdiri dari 3 (tiga)
Kecamatan;
Cara pengukuran kriteria tersebut di atas dilakukan berdasarkan
ketentuan yang tercantum dalam Lampiran PP No. 129 tahun 2000.
b) Kriteria Umum Kawasan Perkotaan
Memiliki fungsi kegiatan utama budidaya bukan pertanian atau
lebih dari 75% mata pencaharian penduduknya di sektor
perkotaan;
Memiliki jumlah penduduk sekurang-kurangnya 10.000 jiwa;
Memiliki kepadatan penduduk sekurang-kurangnya 50 jiwa per
hektar; Memiliki fungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi
pelayanan
barang dan jasa dalam bentuk sarana dan prasarana pergantian
moda transportasi.
c) Kriteria Kawasan Perkotaan Metropolitan
Kawasan-kawasan Perkotaan yang terdapat di dua atau lebih daerah
otonom yang saling berbatasan;
Kawasan Perkotaan yang terdiri atas satu kota inti berstatus
otonom dan Kawasan Perkotaan di sekitarnya yang membentuk suatu
sistem fungsional;
Kawasan Perkotaan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan
melebihi 1.000.000 jiwa.
d) Kriteria Kawasan Perkotaan Baru
Kawasan yang memiliki kemudahan untuk penyediaan prasarana dan
sarana perkotaan dengan membentuk satu kesatuan sistem kawasan
dengan kawasan perkotaan yang ada;
Kawasan yang memiliki daya dukung lingkungan yang memungkinkan
untuk pengembangan fungsi perkotaan;
II - 7
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Kawasan yang terletak di atas tanah yang bukan merupakan kawasan
pertanian beririgasi teknis dan bukan kawasan yang rawan bencana
alam;
Kawasan yang tidak mengakibatkan terjadinya konurbasi dengan
kawasan perkotaan di sekitarnya;
Kawasan yang sesuai dengan sistem perkotaan berdasarkan Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi, dan Kabupaten;
Kawasan yang dapat mendorong aktivitas ekonomi, sesuai dengan
fungsi dan perannya;
Kawasan yang mempunyai luas kawasan budi daya sekurang-kurangnya
400 hektar dan merupakan satu kesatuan kawasan yang bulat dan utuh,
atau satu kesatuan wilayah perencanaan perkotaan dalam satu daerah
kabupaten;
Kawasan yang direncanakan berpenduduk sekurang-kurangnya 20.000
jiwa.
2.3.2 Kawasan Perkotaan berdasarkan jumlah penduduk
diklasifikasikan menjadi : a) Kawasan Perkotaan Kecil, yaitu
Kawasan Perkotaan dengan
jumlah penduduk yang dilayani sebesar 10.000 hingga 100.000
jiwa;
b) Kawasan Perkotaan Sedang, yaitu Kawasan Perkotaan dengan
jumlah penduduk yang dilayani sebesar 100.001 hingga 500.000
jiwa;
c) Kawasan Perkotaan Besar, yaitu Kawasan Perkotaan dengan
jumlah penduduk yang dilayani lebih besar dari 500.000 jiwa;
d) Kawasan Perkotaan Metropolitan, yaitu Kawasan Perkotaan
dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih besar dari 1.000.000
jiwa.
II - 8
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
BAB III RENCANA STRUKTUR TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN METROPOLITAN 3.1. Umum
Besaran muatan Kawasan Perkotaan berbeda atas dasar tuntutan
fungsi dan peran kawasan perkotaan tersebut sebagai Pusat Kegiatan
Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah, dan Pusat Kegiatan Lokal. Bentuk
pengembangan Kawasan Perkotaan dibedakan dalam keterkaitannya
antara besaran muatan yang dituntut bagi pengembangan kawasan
dengan cakupan wilayah secara administratif, sehingga dikenal
bentuk-bentuk Kawasan Perkotaan yang berupa kota metropolitan atau
yang lebih besar berupa megapolitan, dan Kawasan Perkotaan yang
lebih kecil daripadanya seperti kota besar, sedang, dan kecil.
Besarnya muatan fungsi perkotaan dibutuhkan untuk pengembangan yang
berbeda sesuai dengan klasifikasi perkotaan, maupun bagi kebutuhan
pengembangannya (acuan umum pengembangan, acuan pelaksanaan
pembangunan melalui pemberian ijin lokasi, acuan pelaksanaan
pembangunan melalui pemberian ijin bangunan). Kawasan Perkotaan;
yang merupakan sistem perkotaan antar propinsi seperti pusat
kegiatan nasional, yang wilayah kawasan perkotaannya melebihi batas
administrasi kota maupun kabupaten, bahkan batas administrasi
propinsi; membutuhkan pengaturan sistem kota-kota melalui
pengembangan fungsi dan peran masing-masing kota dalam satuan
wilayah perkotaannya. Pengaturan struktur pemanfaatan ruang pada
bentuk kawasan perkotaan ini lebih diutamakan dari pengaturan pola
pemanfaatan ruangnya. Bentuk kawasan perkotaan yang membutuhkan
pengaturan sebagaimana tersebut di atas, dapat merupakan
metropolitan ( 1 juta jiwa) maupun megapolitan ( 10 juta jiwa).
Metropolitan atau metropolis; merupakan istilah yang berasal dari
bahasa Yunani Kuno yang berarti ibukota suatu negara; kota yang
menjadi pusat kegiatan tertentu baik pemerintahan maupun
perekonomian, suatu kota besar yang penting (Kamus Tata Ruang, IAP
& Cipta Karya, 1997). Istilah metropolis juga digunakan oleh
orang Yunani yang berarti mother city/kota induk to denote the
central city in a metropolitan area (Urban Sociology,
______________________________________________________________________
III - 1
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Egon Ernest Bergel, 1955, hal. 121-131). Secara statistik, Larry
S. Bourne (Internal Structure of The City, hal. 50) mengindikasikan
dalam suatu definisi bagi istilah metropolitan yang dikategorikan
dalam dua pertimbangan utama: First, a city or cities of specified
population to constitute the central city and to define the county
in which it is located as the central county; and second, economic
and social relationships with contiguous counties which are
metropolitan in character, so that the periphery of the specific
metropolitan area may be determined Pengertian umum tentang kota
metropolitan diindikasikan dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta
jiwa. Hal tersebut sesungguhnya merupakan simplifikasi dari
beberapa variabel yang merupakan faktor-faktor pembentuk kota
metropolitan. Istilah metropolitan berasal dari kata metro yang
mengambil dari sistem perkereta-apian ringan (light train system)
di wilayah perkotaan. Kebutuhan sistem transportasi perkotaan
tersebut adalah akibat dari pertumbuhan kota dimana sistem commuter
penduduk perkotaan sudah terjadi (dari kota-kota dormitory ke kota
induknya). The metropolitan area is created by combining those
counties which are integrated in terms of commuting with the
central city and the county in which it lies. (Larry S. Bourne,
1971, hal. 15). Kondisi tersebut terjadi pada kota yang telah
mencapai penduduk lebih dari 1 juta jiwa dimana sistem metro/kereta
api bawah tanah/subway mulai diperkenalkan untuk melancarkan
pergerakan penduduk dalam melakukan kegiatan sehari-hari (bekerja,
belanja, dll). Megalopolitan atau megalopolis; merupakan nama yang
diberikan kepada sistem kota yang bersifat kompleks, merupakan kota
besar dan berpenduduk berjuta-juta yang terdiri atas banyak
metropolis (Kamus Tata Ruang, IAP & Cipta Karya, 1997). Hal
tersebut ditekankan oleh Larry S. Bourne (Internal Structure of The
City, hal. 15) bahwa: the metropolitan areas may extend as much as
hundred miles in all directions beyond the outer limits of the
built up or developed urban area. Megacity; dicirikan dengan ukuran
dan kepadatan yang tinggi, tekanan pelayanan lingkungan yang besar,
tingginya aliran lalu lintas dan kemacetan, luasnya kawasan kumuh,
nilai tanah yang tinggi, beragamnya instansi yang terlibat dalam
proses pembangunan, dan kapasitas pengembangannya tinggi. Kota inti
mempunyai besaran lebih dari 10 juta jiwa (The World Bank, 1996).
Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan mengacu
pada arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional ke
dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang kawasan perkotaan
metropolitan.
______________________________________________________________________
III - 2
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Jangka waktu Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan
adalah 15 tahun. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan
dituangkan ke dalam peta dengan ketelitian skala 1: 100.000.
3.2. Fungsi Rencana
Fungsi Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Metropolitan adalah untuk: menciptakan keserasian pembangunan kota
inti dengan Kawasan
Perkotaan sekitar di dalam wilayah pengaruhnya sebagai satu
kesatuan pengembangan Kawasan Perkotaan;
menjaga konsistensi perkembangan pembangunan suatu kota dengan
strategi perkotaan nasional dalam jangka panjang;
menjaga keserasian perkembangan kota dengan wilayah
pengembangannya.
3.3 Manfaat Rencana Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan
Perkotaan Metropolitan adalah sebagai pedoman untuk: Perumusan
kebijaksanaan pokok pelaksanaan pemanfaatan ruang di
kota inti dan wilayah pengaruhnya; Mewujudkan keterpaduan,
keterkaitan dan keseimbangan
perkembangan kota inti dengan wilayah pengaruh pengembangannya;
Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan
atau
masyarakat, khususnya bagi kegiatan pembangunan skala besar
serta infrastruktur primer (prasarana wilayah);
Penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota (termasuk kawasan-kawasan
perkotaan yang terdapat di wilayah Kabupaten), yang merupakan dasar
dalam pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan;
Perumusan program-program pembangunan terpadu lintas sektor dan
lintas wilayah.
3.4 Muatan Rencana
Adapun muatan rencana struktur, sesuai dengan prinsip-prinsip
manfaat kegunaan rencana tersebut, meliputi :
______________________________________________________________________
1. Tujuan pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.
III - 3
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
2. Struktur dan pola pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan
Metropolitan
berisi: a. Arahan pengembangan dan distribusi penduduk; b.
Arahan pengembangan sistem pusat-pusat permukiman,
termasuk sistem pusat jasa koleksi dan distribusi; c. Arahan
pengembangan kawasan permukiman, perindustrian,
pariwisata, jasa perniagaan, dan kawasan lainnya; d. Arahan
pengembangan sistem prasarana dan sarana primer yang
meliputi prasarana transportasi, telekomunikasi, energi,
pengairan, dan prasarana pengelolaan lingkungan.
3. Arahan pengelolaan Kawasan Perkotaan Metropolitan berisi: a.
Arahan pengelolaan Kawasan Perkotaan (permukiman perkotaan,
perindustrian, pariwisata, jasa perniagaan dan kawasan perkotaan
lainnya); yang memuat norma-norma strategi penanganan kawasan untuk
mencapai rencana tata ruang yang dikehendaki, baik berupa jenis
penanganan maupun prioritas pengembangannya sesuai dengan
kapasitasnya (sesuai dengan potensinya maupun perannya dalam
pembentukan metropolitan);
b. Arahan pengelolaan Kawasan Perdesaan; sebagai kawasan
penunjang perkotaan dan atau sebagai kawasan penyangga perkotaan
yang memuat norma-norma strategi penanganan kawasan untuk mencapai
rencana tata ruang yang dikehendaki, baik berupa jenis penanganan
maupun prioritas pengembangannya sesuai dengan kapasitasnya (sesuai
dengan potensinya maupun perannya dalam pembentukan
metropolitan);
c. Arahan pengelolaan Kawasan Tertentu; yang memuat norma-norma
strategi penanganan kawasan untuk mencapai rencana tata ruang yang
dikehendaki, baik berupa jenis penanganan maupun prioritas
pengembangannya sesuai dengan kapasitasnya (sesuai dengan
potensinya maupun perannya dalam pembentukan metropolitan);
d. Arahan pengembangan Kawasan Yang Diprioritaskan; yang memuat
norma-norma strategi penanganan kawasan untuk mencapai rencana tata
ruang yang dikehendaki, baik berupa jenis penanganan maupun
prioritas pengembangannya sesuai dengan kapasitasnya (sesuai dengan
potensinya maupun perannya dalam pembentukan metropolitan);
e. Arahan kebijakan tata guna tanah, air, udara dan tata guna
sumber daya alam lainnya; dengan memperhatikan keterpaduan sumber
daya manusia dan sumber daya buatan, yang memuat norma-norma
penatagunaan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya guna
tercapainya rencana tata ruang sesuai dengan
______________________________________________________________________
III - 4
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
daya dukung lingkungannya dan teknologi serta daya dukung
masyarakatnya, misalnya: norma-norma penanganan kawasan untuk
mempertahankan eksistensi keseimbangan air tanah sehingga
diterapkan kebijaksanaan pengembangan recharge area; norma-norma
keadilan dalam penguasaan tanah; dan sebagainya.
4. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan
Metropolitan berisi: a. Mekanisme perijinan pengembangan Kawasan
Perkotaan
Metropolitan, khususnya bagi kegiatan pembangunan skala besar
dan infrastruktur primer (prasarana wilayah) yang merupakan unsur
pembentuk struktur Kawasan Metropolitan;
b. Prinsip-prinsip kompensasi, serta pemberian insentif dan
pengenaan dis-insentif;
c. Mekanisme pengawasan (pelaporan, pemantauan, dan evaluasi)
dan mekanisme penertiban (termasuk pengenaan sanksi).
3.5 Proses Perencanaan Dalam penyusunan dan penetapan rencana
tata ruang, ditempuh langkah-langkah penentuan arah pengembangan,
identifikasi potensi dan masalah pembangunan, perumusan Rencana
Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan, dan penetapan Rencana
Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan. 1. Penentuan arah
pengembangan
Dalam menentukan arah pengembangan wilayah kawasan perkotaan
metropolitan, diperlukan: - Tinjauan terhadap aspek ekonomi,
sosial, budaya, daya dukung dan
daya tampung lingkungan, serta fungsi pertahanan keamanan; -
Tinjauan faktor-faktor determinan (tinjauan RTRWN, RTRW
Propinsi,
Pola Dasar Pembangunan Daerah, Rencana Pengembangan Sektoral,
dll) yang memberikan gambaran tentang arah pengembangan, kedudukan
dan peran kawasan;
- Tinjauan lingkungan strategis, yang memberikan gambaran
kondisi eksternal yang sangat berpengaruh di dalam pengembangan
kawasan di masa mendatang, antara lain pengaruh global,
perkembangan ekonomi regional dan nasional, dll.
2. Identifikasi potensi dan masalah pembangunan
Dalam mengidentifikasikan potensi dan masalah pembangunan pada
suatu wilayah perencanaan; diarahkan untuk melihat keserasian
dan
______________________________________________________________________
III - 5
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
keterpaduan pengembangan kota inti dan wilayah pengaruhnya
maupun dengan kota-kota di dalam wilayah pengaruhnya. Dalam
melakukan kegiatan identifikasi permasalahan di kawasan perkotaan,
ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan: a. Perkembangan
sosial-kependudukan;
Kajian ini dimaksudkan untuk melihat gambaran kegiatan sosial
kependudukan, baik tingkat pertumbuhan penduduk, ukuran keluarga,
budaya atau aktivitas sosial penduduk termasuk tradisi, serta
pergerakan penduduk (migrasi) yang mencerminkan daya tarik
kawasan.
b. Prospek pertumbuhan ekonomi;
Kajian ini dimaksudkan untuk melihat gambaran sektor-sektor
pendorong perkembangan ekonomi dan tingkat perkembangannya yang
dapat dilihat dari faktor ketenagakerjaan, PDRB, kegiatan usaha,
dan perkembangan penggunaan tanah dan produktivitasnya.
c. Daya dukung fisik dan lingkungan;
Kajian ini dimaksudkan untuk melihat kemampuan fisik dan
lingkungan perkotaan dalam mendukung pengembangan yang akan terjadi
maupun yang ada pada saat ini. Termasuk diantaranya adalah untuk
mengidentifikasikan lahan-lahan potensial bagi pengembangan
selanjutnya. Informasi yang dibutuhkan bagi keperluan tersebut
antara lain: Kondisi tata guna tanah (penggunaan tanah); Kondisi
bentang alam kawasan; Lokasi geografis; Sumber daya air; Kondisi
lingkungan yang tergambarkan dari kondisi topografi
dan pola drainase; Sensitivitas kawasan terhadap lingkungan,
bencana alam
dan kegempaan; Status dan nilai tanah; Ijin lokasi, dll.
d. Daya dukung prasarana dan fasilitas perkotaan;
Kajian ini dimaksudkan untuk melihat kondisi tingkat pelayanan
prasarana dan sarana perkotaan bagi kebutuhan aktivitas penduduk
perkotaan dalam menunjang fungsi dan peran kawasan di wilayah
perkotaan. Informasi yang dibutuhkan bagi keperluan ini antara
lain:
______________________________________________________________________
III - 6
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Jenis infrastruktur perkotaan; Jangkauan pelayanan; Jumlah
penduduk yang terlayani; Kapasitas pelayanan.
Dengan informasi tersebut diharapkan dapat diformulasikan
kondisi
kawasan, terutama yang menyangkut keserasian dan keterpaduan
pengembangan kawasan perkotaan, antara pengembangan kota inti dan
pusat-pusat aktivitas maupun wilayah pengaruhnya. Formulasi kondisi
kawasan tersebut mencakup permasalahan, potensi, peluang, serta
tantangan yang ada maupun kecenderungan yang akan datang.
3. Perumusan Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Metropolitan, mencakup kegiatan: a. Perumusan tujuan
pengembangan kawasan dilakukan
berdasarkan tinjauan permasalahan, potensi, tantangan dan
peluang yang dihadapi kawasan. Setelah tujuan pengembangan
tersusun, maka tujuan pengembangan ini dapat dikategorikan sebagai
titik awal pengembangan kawasan perkotaan.
b. Perkiraan Kebutuhan Pengembangan
Tujuan pengembangan dijabarkan ke dalam perkiraan kebutuhan
pengembangan fungsional pusat-pusat dan kawasan serta kebutuhan
keterkaitan fungsional pusat-pusat dan wilayah pengaruhnya yang
meliputi: - Perkiraan kebutuhan pengembangan kependudukan; -
Perkiraan daya dukung ekonomi dan fasilitas lingkungan; - Perkiraan
kebutuhan pengembangan lahan perkotaan: 9 kebutuhan ekstensifikasi;
9 kebutuhan intensifikasi; 9 perkiraan ketersediaan lahan bagi
pengembangan.
- Perkiraan kebutuhan infrastruktur perkotaan bagi pengembangan
fungsional kawasan dan aktivitas penduduk perkotaan.
c. Perumusan Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Metropolitan Tahap akhir dari proses perencanaan struktur tata
ruang kawasan perkotaan, adalah perumusan rencana yang merupakan
pengejawantahan dari tujuan pengembangan serta perkiraan kebutuhan
pengembangan. Dengan demikian rencana struktur ini akan merupakan
pedoman bagi hasil pencapaian tujuan pengembangan yang telah
berhasil diformulasikan.
______________________________________________________________________
III - 7
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Rencana struktur ini merupakan acuan pengembangan kawasan
perkotaan, yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi
perencanaan tata ruang kota, khususnya bagi perumusan visi
pengembangan kota secara individu. (lihat Gambar 3.1)
4. Penetapan rencana tata ruang
Untuk mengoperasionalisasikan Rencana Struktur Tata Ruang
Kawasan Perkotaan Metropolitan, perlu adanya upaya penetapan
rencana struktur tata ruang dalam bentuk Peraturan Perundangan.
Dalam rangka mengakomodasikan kepentingan dan kebutuhan
masyarakat dalam pengembangan perkotaan, terutama untuk menjamin
terwujudnya kesejahteraan masyarakat perkotaan, hak dan kewajiban
masyarakat kota harus tercermin dalam proses perencanaan.
Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyusunan rencana
tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
Kawasan Perkotaan Metropolitan. Masyarakat berkewajiban berperan
serta dalam memelihara kualitas ruang dan berkewajiban mentaati
rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, produk
rencana tata ruang kawasan perkotaan merupakan hasil kesepakatan
seluruh pelaku pembangunan (stakeholders), termasuk masyarakat.
Peranserta masyarakat dalam penyusunan Rencana Struktur Tata Ruang
Kawasan Perkotaan Metropolitan menganut asas-asas demokratis,
kesetaraan gender, dan keterbukaan. Pendekatan ini merupakan dasar
bagi pendekatan community driven planning yang menjadikan
masyarakat sebagai penentu dan pemerintah sebagai fasilitatornya.
Sejalan dengan proses penyusunan Rencana Struktur Tata Ruang
Kawasan Perkotaan Metropolitan yang iteratif, maka keterlibatan
masyarakat ada pada setiap proses tersebut dan selalu tanggap dan
mengikuti setiap dinamika dan perkembangan di dalam masyarakat.
Peranserta masyarakat dalam penyusunan Rencana Struktur Tata
Ruang Kawasan Metropolitan dapat diwujudkan dalam bentuk pengajuan
usul, memberi saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah.
Dalam mengajukan usul, memberikan saran, atau mengajukan keberatan
kepada pemerintah dalam rangka penataan ruang Kawasan Perkotaan
Metropolitan dapat dilakukan melalui pembentukan forum kota,
asosiasi profesi, media massa, LSM, lembaga formal kemasyarakatan
(sampai tingkat lembaga perwakilan rakyat).
______________________________________________________________________
III - 8
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Gambar 3.1
Bagan Alir Penyusunan Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan
Perkotaan Metropolitan
R T R W N
R T R W P
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN KESERASIAN DAN
KETERPADUAN PENGEMBANGAN KOTA
INTI DAN KOTA-KOTA
FORMULASI TUJUAN PENGEMBANGAN METROPOLITAN
Perumusan kondisi yang akan datang : Estimasi kebutuhan
pengembangan
fungsional kota-kota Estimasi hub. fungsional kota-kota
RENCANA STRUKTUR TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN METROPOLITAN
Arahan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya Arahan
pengembangan sistem prasarana dan sarana primer Arahan
kebijaksanaan TGA, TGU dan SDA lainnya
_________________________________________________________________________________________________________________
III - 9
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
3.6. Produk Rencana
Produk Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Metropolitan, adalah sebagai berikut: 3.6.1 Tujuan Pemanfaatan
Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan 3.6.2 Rencana Struktur dan
Pola Pemanfaatan Ruang Kawasan
Perkotaan Metropolitan
Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan A.
Metropolitan
1. Arahan Pengembangan dan Distribusi Penduduk Arahan distribusi
penduduk merupakan perkiraan jumlah penduduk Kawasan Perkotaan
Metropolitan hingga akhir tahun perencanaan yang selanjutnya
dirinci dalam distribusi pada setiap kawasan, sesuai dengan daya
dukungnya. 1) Materi yang diatur Distribusi penduduk sampai dengan
akhir tahun perencanaan. 2) Kedalaman materi yang diatur
Jumlah penduduk kota pada akhir tahun perencanaan yang dirinci
dalam unit-unit perkotaan yang mempunyai wilayah setingkat
kecamatan atau beberapa kecamatan.
3) Pengelompokan materi yang diatur Distribusi penduduk tiap
unit perkotaan dan kepadatan penduduk pada setiap kawasan
fungsional.
2. Arahan Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan Perkotaan Arahan
ini merupakan susunan yang diharapkan dari unsur-unsur
pembentuk rona lingkungan alam perkotaan, lingkungan sosial
perkotaan, dan lingkungan buatan perkotaan yang secara hirarkis dan
struktural berhubungan satu sama lain membentuk tata ruang Kawasan
Perkotaan Metropolitan; yang meliputi distribusi penduduk per unit
perkotaan, dan sebaran pusat-pusat pelayanan perkotaan (fungsi
primer dan sekunder).
1) Materi yang diatur Distribusi pusat-pusat pelayanan perkotaan
(fungsi primer dan
sekunder termasuk pusat-pusat permukiman perkotaan); distribusi
penduduk per unit-unit pelayanan sampai dengan akhir tahun
perencanaan.
______________________________________________________________________
III - 10
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
2) Kedalaman materi yang diatur
Distribusi pusat-pusat pelayanan perkotaan dirinci sampai pusat
dan sub pusat pelayanan perkotaan;
3) Pengelompokan materi yang diatur
Perdagangan yang terdiri dari: - perdagangan skala regional; -
perdagangan skala kota; - perdagangan skala sebagian kota.
Pendidikan yang terdiri dari: - perguruan tinggi.
Pelayanan kesehatan yang terdiri dari: - rumah sakit umum kelas
A; - rumah sakit umum kelas B; - rumah sakit umum kelas C; - rumah
sakit umum kelas D.
Pelayanan rekreasi dan atau olah raga yang terdiri dari: -
pelayanan skala kota; - pelayanan skala sebagian kota.
3. Arahan Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi
1) Materi yang diatur Sistem jaringan pergerakan dan prasarana
penunjang bagi
angkutan jalan raya, angkutan kereta api, angkutan laut,
angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta angkutan udara.
2) Kedalaman materi yang diatur jalan raya meliputi seluruh
sistem primer, dan jaringan arteri
sekunder; angkutan sungai sampai dengan jaringan sekunder;
pergerakan lainnya meliputi seluruh sistem pergerakan.
3) Pengelompokan materi yang diatur
a. Angkutan jalan raya, terdiri dari: Jaringan arteri sekunder,
dan sistem primer; Terminal angkutan barang skala
nasional/regional/kota,
terminal angkutan penumpang skala regional, dan terminal
angkutan penumpang kota;
Trayek utama angkutan umum penumpang dan lintasan angkutan
barang.
b. Angkutan kereta api, terdiri dari: Jaringan jalan kereta
api;
______________________________________________________________________
III - 11
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Stasiun kereta api. c. Angkutan laut, terdiri dari: Pelabuhan
laut; Jalur pelayaran.
d. Angkutan sungai, danau dan penyeberangan, terdiri dari:
Pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan; Jalur pelayaran
sungai.
e. Angkutan udara, terdiri dari: Bandar udara; Jalur aman
terbang (conicle surface).
4. Arahan pengembangan Sistem Jaringan Utilitas
(telekomunikasi, energi, pengairan, prasarana pengelolaan
lingkungan)
1) Materi yang diatur Sistem jaringan utilitas dalam Kawasan
Perkotaan Metropolitan
sampai dengan akhir tahun perencanaan.
2) Kedalaman materi yang diatur jaringan telepon, sampai dengan
jaringan sistem primer; jaringan listrik, sampai dengan jaringan
transmisi tegangan
tinggi dan menengah; jaringan gas, sampai dengan jaringan
distribusi utama; jaringan air bersih, sampai dengan saluran
distribusi utama; jaringan air hujan, sampai dengan drainase
primer; jaringan air limbah, sampai dengan saluran primer; jaringan
pembuangan sampah kota, sampai dengan TPA.
3) Pengelompokan materi yang diatur: a. Sistem saluran telepon,
terdiri dari: Stasiun telepon otomat; Saluran primer.
b. Sistem jaringan listrik, terdiri dari: Bangunan pembangkit;
Gardu induk ekstra tinggi; Gardu induk; Saluran udara tegangan
ekstra tinggi; Saluran udara tegangan tinggi; Jaringan transmisi
menengah.
c. Sistem jaringan gas, terdiri dari: Pabrik gas; Jaringan
distribusi utama.
______________________________________________________________________
III - 12
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
d. Sistem penyediaan air bersih terdiri dari: Bangunan pengambil
air baku; Saluran atau pipa transmisi air baku; Instalasi produksi;
Pipa transmisi air bersih utama; Pipa transmisi air bersih
sekunder; Pipa distribusi utama.
e. Sistem pembuangan air hujan, terdiri dari: Saluran primer;
Waduk penampungan dan situ.
f. Sistem pembuangan air limbah, terdiri dari: Saluran primer;
Bangunan pengolahan; Waduk penampungan.
g. Sistem persampahan, terdiri dari: Tempat pembuangan akhir;
Bangunan pengolahan sampah.
B. Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan
MetropolitanRencana pola pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan
Metropolitan merupakan bentuk pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan
Metropolitan yang menggambarkan ukuran, fungsi serta karakter
kegiatan manusia dan atau kegiatan alam. 1) Materi yang diatur
Lokasi dan luas lahan untuk kegiatan primer (mempunyai
jangkauan
regional) maupun sekunder (mempunyai jangkauan pelayanan lokal /
kota) sampai dengan akhir tahun perencanaan.
2) Kedalaman materi yang diatur Pemanfaatan ruang yang dirinci
dalam kawasan-kawasan.
3) Pengelompokan materi yang diatur
a. Kawasan Budidaya Perkotaan, meliputi: Permukiman; Perdagangan
regional atau grosir, kota atau eceran, jasa
penginapan atau perhotelan; Industri tanpa pencemaran, dan yang
potensial mencemari
udara dan atau air dan atau suara; Pendidikan, kesehatan,
peribadatan, rekreasi dan atau
olahraga, dan fasilitas sosial lainnya; Perkantoran pemerintah
dan niaga;
______________________________________________________________________
III - 13
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Terminal angkutan jalan raya baik untuk penumpang atau barang,
stasiun kereta api, pelabuhan sungai, pelabuhan danau, pelabuhan
penyeberangan, pelabuhan laut, bandar udara, dan sarana
transportasi lainnya;
Pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan;
Taman pemakaman umum, taman pemakaman pahlawan; Tempat
pembuangan sampah akhir dan air limbah.
b. Kawasan Lindung, meliputi: Kawasan resapan air dan kawasan
yang memberikan
perlindungan bagi kawasan bawahan lainnya; Sempadan pantai,
sungai, sekitar danau dan waduk, sekitar
mata air, dan kawasan terbuka hijau kota termasuk jalur hijau;
Cagar alam/pelestarian alam, dan suaka margasatwa; Taman hutan
raya, dan taman wisata alam lainnya; Kawasan cagar budaya; Kawasan
rawan letusan gunung berapi, rawan gempa, rawan
tanah longsor, rawan gelombang pasang dan rawan banjir.
3.6.3 Arahan Pengelolaan Kawasan Perkotaan, Perdesaan dan
Kawasan Tertentu Arahan pengelolaan Kawasan Perkotaan ini mencakup
rencana penanganan kawasan, prasarana dan arahan tutupan lahan.
1. Arahan Penanganan Kawasan
1) Materi yang diatur Jenis dan prioritas penanganan
kawasan.
2) Kedalaman materi yang diatur Ketentuan umum intensitas
penanganan (tinggi, sedang,
rendah/ringan). 3) Pengelompokan materi yang diatur
Rencana pengembangan kawasan baru/kota baru, kawasan yang
dikonversi, kawasan yang didorong pertumbuhannya, kawasan yang
dikendalikan perkembangannya, dsb;
Rencana kawasan yang diprioritaskan pengembangannya dengan
metoda/pendekatan konsolidasi tanah perkotaan, guided land
development, dll.
______________________________________________________________________
III - 14
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
2. Arahan Penanganan Prasarana 1) Materi yang diatur
Jenis penanganan prasarana tiap bagian sistem prasarana. 2)
Kedalaman materi yang diatur Ketentuan umum intensitas penanganan
(tinggi, sedang,
rendah/ringan). 3) Pengelompokan materi yang diatur
Arahan jaringan pergerakan, yang terdiri dari pemeliharaan,
peningkatan dan pembangunan baru;
Arahan jaringan utilitas yang terdiri dari pemeliharaan,
perluasan dan pembangunan baru.
3. Arahan Tutupan Lahan
Arahan tutupan lahan yang akan dikembangkan terkait dengan
kemampuan daya dukung lahan dan kesesuaian lahan perkotaan. 1)
Materi yang diatur Perbandingan luas lahan yang tertutup (bangunan
dan
prasarana serta lainnya seperti : jalan, perparkiran, dll) dalam
tiap unit pemanfaatan kawasan perkotaan terhadap luas kawasan (land
coverage).
2) Kedalaman materi yang diatur Ketentuan umum intensitas
tutupan lahan (tinggi, sedang,
rendah, sangat rendah). 3) Pengelompokan materi yang diatur
Kawasan dengan tutupan lahan tinggi (60% - 75%); Kawasan dengan
tutupan lahan menengah (30 % - 60%); Kawasan dengan tutupan lahan
rendah (5% - 30 %); Kawasan dengan tutupan lahan sangat rendah
(< 5%).
4. Arahan Penatagunaan Tanah, Air, Udara dan Sumber Daya
lainnya dengan memperhatikan keterpaduan sumber daya alam dengan
sumber daya buatan. Rencana penatagunaan tanah, air, udara, dan
sumber daya alam lainnya yang memperhatikan keterpaduan sumber daya
manusia dan sumber daya buatan; mencakup penguasaan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya yang
berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya
alam lainnya (termasuk arahan baku mutu udara, air;
______________________________________________________________________
III - 15
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
pemanfaatan udara bagi jalur penebangan dan komunikasi;
pemanfaatan air dan penggunaannya) a. Pengelolaan Tata Guna
Tanah
1) Materi yang diatur Pengelolaan tata guna tanah mencakup
penguasaan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah perkotaan yang berwujud
konsolidasi pemanfaatan tanah.
2) Kedalaman materi yang diatur Pengaturan penguasaan,
penggunaan, dan pemanfaatan
tanah perkotaan untuk kawasan-kawasan fungsional yang ditetapkan
bentuk penanganannya (kawasan yang dipercepat perkembangannya, dan
kawasan yang dibatasi perkembangannya).
3) Pengelompokan materi yang diatur Dikelompokkan menurut metoda
pengelolaannya (misalnya
konsolidasi tanah perkotaan, guided land development, reklamasi
pantai, dll).
b. Pengelolaan Tata Guna Air 1) Materi yang diatur Pengelolaan
tata guna air mencakup penguasaan,
penggunaan, dan pemanfaatan air di Kawasan Perkotaan
Metropolitan yang berwujud konsolidasi pemanfaatan air.
2) Kedalaman materi yang diatur Pengaturan penguasaan,
penggunaan, dan pemanfaatan air
bagi pemenuhan kebutuhan kegiatan kawasan-kawasan fungsional di
Kawasan Perkotaan Metropolitan, sampai dengan penetapan zonasi
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air perkotaan (air
permukaan; yang terdiri dari air sungai, air danau, mata air, air
laut; dan air tanah).
3) Pengelompokan materi yang diatur Pengaturan penguasaan,
pemanfaatan dan penggunaan
sumber daya air, termasuk penentuan baku mutu air bersih,
dikelompokkan berdasarkan kondisi sumber daya air perkotaan
(sungai, danau, situ, waduk, air tanah dangkal, air tanah dalam,
mata air).
______________________________________________________________________
III - 16
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
c. Pengelolaan Tata Guna Udara 1) Materi yang diatur Pengelolaan
tata guna udara mencakup penguasaan,
penggunaan, dan pemanfaatan ruang udara di Kawasan Perkotaan
Metropolitan yang berwujud konsolidasi pemanfaatan ruang udara,
berupa pengaturan ruang udara.
2) Kedalaman materi yang diatur Pengaturan penguasaan,
penggunaan, dan pemanfaatan
ruang udara bagi pemenuhan kebutuhan kegiatan kawasan-kawasan
fungsional di Kawasan Perkotaan Metropolitan, sampai dengan
penetapan zonasi pengelolaan dan pemanfaatan ruang udara.
3) Pengelompokan materi yang diatur Pengaturan penguasaan,
pemanfaatan dan penggunaan
ruang udara, berupa pengaturan ruang udara yang dikelompokkan
atas pengaturan jalur terbang dan jalur bebas terbang, pengaturan
frekwensi komunikasi dan media elektronik, pengaturan ruang udara
yang terkait dengan ketinggian bangunan (termasuk keberadaan
menara), dan pengaturan baku mutu udara (kebisingan dan
polutan).
d. Pengelolaan Tata Guna Sumber Daya Alam lainnya Pengelolaan
sumber daya alam lainnya yang meliputi sumber daya hayati dan non
hayati dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
3.6.4 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan
diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap
pemanfaatan ruang berdasarkan mekanisme perijinan, pemberian
insentif dan disinsentif, pemberian kompensasi, mekanisme
pelaporan, mekanisme pemantauan, mekanisme evaluasi dan mekanisme
pengenaan sanksi.
1) Materi yang diatur Ketentuan-ketentuan yang mencakup
perijinan, pengawasan, dan
penertiban di Kawasan Perkotaan Metropolitan. 2) Kedalaman
materi yang diatur Kedalaman materi yang diatur meliputi pengaturan
tentang
mekanisme perijinan, pengawasan, dan penertiban.
______________________________________________________________________
III - 17
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
3) Pengelompokan materi yang diatur Mekanisme perijinan sampai
dengan pemberian ijin lokasi bagi
kegiatan perkotaan; Mekanisme pemberian insentif dan disinsentif
bagi kawasan yang
didorong pengembangannya, serta kawasan yang dibatasi
pengembangannya;
Mekanisme pemberian kompensasi berupa mekanisme penggantian yang
diberikan kepada masyarakat pemegang hak atas tanah, hak
pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, tambang, bahan galian,
kawasan lindung yang mengalami kerugian akibat perubahan nilai
ruang dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana tata
ruang;
Mekanisme pelaporan mencakup mekanisme pemberian informasi
secara obyektif mengenai pemanfaatan ruang yang dapat dilakukan
oleh masyarakat dan instansi yang berwenang;
Mekanisme pemantauan yang mencakup pengamatan, pemeriksaan
dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang
tidak sesuai dan dilakukan oleh instansi yang berwenang;
Mekanisme evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan kegiatan
pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang yang
dilakukan oleh masyarakat dan instansi yang berwenang;
Mekanisme pengenaan sanksi mencakup sanksi administratif, pidana
dan perdata.
3.7 Legalisasi Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Metropolitan ditetapkan oleh Gubernur/Badan Metropolitan setelah
melalui kesepakatan antar daerah. Selanjutnya bagi keperluan
operasionalisasi Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Metropolitan, dilakukan melalui penetapan Peraturan Daerah
masing-masing wilayah Kabupaten/Kota (Perda tentang RTRW
Kabupaten/Kota). Dalam hal Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan
Perkotaan Metropolitan mencakup lebih dari satu daerah propinsi,
maka penetapannya dilakukan oleh Presiden/Badan Metropolitan
setelah melalui kesepakatan antar daerah. Selanjutnya bagi
keperluan operasionalisasi rencana struktur tata ruang kawasan
perkotaan metropolitan, dilakukan melalui penetapan Peraturan
Daerah masing-masing wilayah Propinsi/Kabupaten/Kota (Perda tentang
RTRW Propinsi/Kabupaten/Kota).
______________________________________________________________________
III - 18
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Gambar 3.2
CONTOH Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan
Metropolitan
______________________________________________________________________
III - 19
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Gambar 3.3
CONTOH Arahan Kebijaksanaan Tata Guna Tanah, Air, Udara, dan
Sumberdaya Alam Lainnya.
______________________________________________________________________
III - 20
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
______________________________________________________________________
III - 20
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
BAB IV RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA /
RENCANA UMUM TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
4.1. Umum
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Rencana Umum Tata Ruang Kawasan
Perkotaan, berdasarkan pasal 22 ayat (1) UU No. 24/1992 tentang
Penataan Ruang, merupakan rencana umum tata ruang sebagai
penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi atau Rencana
Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan ke dalam strategi
pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kota/Kawasan Perkotaan.
Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan adalah
kebijaksanaan yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus
dilindungi dan dibudidayakan serta wilayah yang akan diprioritaskan
pengembangannya dalam jangka waktu perencanaan. Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan merupakan rencana pemanfaatan ruang
Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan yang disusun untuk menjaga
keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka penyusunan dan
pengendalian program-program pembangunan perkotaan dalam jangka
panjang. Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan merupakan bagian
dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Jangka waktu Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota/Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan
adalah 10 tahun. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Rencana Umum Tata
Ruang Kawasan Perkotaan dituangkan ke dalam peta dengan ketelitian
skala 1: 50.000 hingga 1: 20.000.
4.2 Fungsi Rencana Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota/Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan adalah untuk:
menjaga konsistensi perkembangan Kota/Kawasan Perkotaan dengan
strategi perkotaan nasional dan arahan Rencana Tata Ruang
Wilayah Propinsi dalam jangka panjang;
______________________________________________________________________
IV - 1
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
menciptakan keserasian perkembangan kota dengan wilayah
sekitarnya; menciptakan keterpaduan pembangunan sektoral dan
daerah.
4.3 Manfaat Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Rencana Umum
Tata Ruang Kawasan Perkotaan adalah sebagai pedoman untuk:
Perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang di Wilayah
Kota/Kawasan Perkotaan; Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan
keseimbangan perkembangan
dan keserasian antar sektor; Penetapan lokasi investasi yang
dilaksanakan pemerintah dan atau
masyarakat di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan (rujukan bagi
penerbitan ijin lokasi bagi pembangunan);
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan di
wilayah Kota dan Wilayah Kabupaten;
Pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan.
4.4 Muatan Rencana Adapun muatan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota/Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan, meliputi: 1. Tujuan
pemanfaatan ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan; 2.
Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang Wilayah
Kota/Kawasan
Perkotaan, meliputi: a. Struktur pemanfaatan ruang yang meliputi
distribusi penduduk,
sistem kegiatan pembangunan dan sistem pusat-pusat pelayanan
permukiman perkotaan termasuk pusat pelayanan koleksi dan
distribusi; sistem prasarana transportasi; sistem telekomunikasi,
sistem energi, sistem prasarana pengelolaan lingkungan termasuk
sistem pengairan;
b. Pola pemanfaatan ruang yang meliputi kawasan lindung, kawasan
permukiman, kawasan jasa (perniagaan, pemerintahan, transportasi,
pariwisata,dll), kawasan perindustrian.
3. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan
mencakup upaya: a. pengelolaan kawasan lindung dan budidaya; b.
pengelolaan kawasan fungsional perkotaan, dan kawasan tertentu; c.
pengembangan kawasan yang diprioritaskan dalam jangka waktu
perencanaan, termasuk kawasan tertentu;
______________________________________________________________________
IV - 2
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
d. penatagunaan tanah, air, udara dan sumber daya lainnya dengan
memperhatikan keterpaduan sumber daya alam dengan sumber daya
buatan;
e. pengembangan sistem kegiatan pembangunan dan sistem
pusat-pusat pelayanan permukiman perkotaan; sistem prasarana
transportasi; sistem telekomunikasi, sistem energi, sistem
prasarana pengelolaan lingkungan termasuk sistem pengairan
(penanganan, pentahapan dan prioritas pengembangan yang ditujukan
untuk perwujudan struktur pemanfatan ruang Wilayah Kota/Kawasan
Perkotaan).
4. Pedoman pengendalian pembangunan wilayah kota/kawasan
perkotaan, meliputi: a. Pedoman perijinan pemanfaatan
ruang/pengembangan Wilayah
Kota/Kawasan Perkotaan bagi kegiatan pembangunan di Wilayah
Kota/Kawasan Perkotaan (pedoman pemberian ijin lokasi);
b. Pedoman pemberian kompensasi, serta pemberian insentif dan
pengenaan dis-insentif di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan;
c. Pedoman pengawasan (pelaporan, pemantauan, dan evaluasi) dan
penertiban (termasuk pengenaan sanksi) pemanfaatan ruang di Wilayah
Kota/Kawasan Perkotaan.
4.5. Proses Perencanaan
Dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, ditempuh
langkah-langkah penentuan arah pengembangan, identifikasi potensi
dan masalah pembangunan, perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota/Kawasan Perkotaan, dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota/Kawasan Perkotaan (lihat Gambar 4.1). 1. Penentuan arah
pengembangan
Dalam menentukan arah pengembangan Wilayah Kota/Kawasan
Perkotaan dilakukan pula penentuan batas wilayah perencanaan. Dalam
hal Daerah Kota, wilayah perencanaan adalah dalam batas
administrasi Daerah Kota tersebut; sedangkan bagi Daerah Kabupaten,
batas Kawasan Perkotaan ditentukan berdasarkan kriteria yang
berlaku. Selain itu diperlukan peninjauan terhadap aspek ekonomi,
sosial, budaya, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta
fungsi pertahanan keamanan.
2. Identifikasi potensi dan masalah pembangunan
Mengidentifikasikan berbagai potensi dan masalah pembangunan
dalam suatu wilayah perencanaan (Wilayah Kota/Kawasan
Perkotaan)
______________________________________________________________________
IV - 3
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
untuk mewujudkan keterpaduan, keseimbangan, dan keserasian
pembangunan antar sektor dalam rangka penyusunan dan pengendalian
program-program pembangunan kota/kawasan perkotaan jangka panjang.
Dalam melakukan kegiatan identifikasi permasalahan di kawasan
perkotaan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan; a.
Perkembangan sosial-kependudukan; Dimaksudkan untuk melihat
gambaran kegiatan sosial
kependudukan, baik tingkat pertumbuhan penduduk, ukuran
keluarga, budaya atau aktivitas sosial penduduk termasuk tradisi,
serta pergerakan penduduk (migrasi) yang mencerminkan daya tarik
kawasan.
b. Prospek pertumbuhan ekonomi; Dimaksudkan untuk melihat
gambaran sektor-sektor pendorong
perkembangan ekonomi dan tingkat perkembangannya yang dapat
dilihat dari faktor ketenagakerjaan, PDRB, kegiatan usaha dan
perkembangan penggunaan tanah dan produktivitasnya.
c. Daya dukung fisik dan lingkungan; Dimaksudkan untuk melihat
kemampuan fisik dan lingkungan
perkotaan dalam mendukung pengembangan yang akan terjadi maupun
yang ada pada saat ini. Termasuk diantaranya adalah untuk
mengidentifikasikan lahan-lahan potensial bagi pengembangan
selanjutnya. Informasi yang dibutuhkan bagi keperluan tersebut
antara lain: Kondisi tata guna tanah (penggunaan tanah); Kondisi
bentang alam kawasan; Lokasi geografis; Sumber daya air; Kondisi
lingkungan yang tergambarkan dari kondisi topografi dan
pola drainase; Sensitivitas kawasan terhadap lingkungan, bencana
alam dan
kegempaan; Status dan nilai tanah; Ijin lokasi, dll.
d. Daya dukung prasarana dan fasilitas perkotaan; Dimaksudkan
untuk melihat kondisi tingkat pelayanan prasarana
dan sarana perkotaan bagi kebutuhan aktivitas penduduk perkotaan
dalam menunjang fungsi dan peran kawasan di wilayah perkotaan.
Informasi yang dibutuhkan bagi keperluan ini antara lain: Jenis
infrastruktur perkotaan;
______________________________________________________________________
IV - 4
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Jangkauan pelayanan; Jumlah penduduk yang terlayani; Kapasitas
pelayanan.
Dengan informasi tersebut, diharapkan dapat diformulasikan
kondisi kawasan terutama yang menyangkut keserasian dan keterpaduan
pengembangan kawasan perkotaan, antara pengembangan kota inti dan
pusat-pusat aktivitas maupun wilayah pengaruhnya. Formulasi kondisi
kawasan tersebut mencakup permasalahan, potensi, peluang, serta
tantangan yang ada maupun kecenderungan yang akan datang.
3. Perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kawasan
Perkotaan, mencakup kegiatan: a. Perumusan visi, misi, dan
tujuan pembangunan wilayah
kota/kawasan perkotaan; yang dilakukan berdasarkan hasil
analisis di atas.
b. Perkiraan Kebutuhan Pengembangan Tujuan pengembangan
dijabarkan ke dalam perkiraan kebutuhan
pengembangan fungsional pusat-pusat dan kawasan serta kebutuhan
keterkaitan fungsional pusat-pusat dan wilayah pengaruhnya yang
meliputi: - Perkiraan kebutuhan pengembangan kependudukan; -
Perkiraan kebutuhan pengembangan ekonomi perkotaan; - Perkiraan
kebutuhan fasilitas sosial dan ekonomi perkotaan; - Perkiraan
kebutuhan pengembangan lahan perkotaan; 9 kebutuhan ekstensifikasi;
9 kebutuhan intensifikasi; 9 perkiraan ketersediaan lahan bagi
pengembangan.
- Perkiraan kebutuhan prasarana dan sarana perkotaan. c.
Perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan Tahap
akhir dari proses perencanaan tata ruang wilayah
kota/kawasan perkotaan, adalah perumusan rencana yang merupakan
pengejawantahan dari tujuan pengembangan serta perkiraan kebutuhan
pengembangan. Dengan demikian rencana umum ini akan merupakan
pedoman bagi hasil pencapaian tujuan pengembangan yang telah
berhasil diformulasikan.
Rencana umum ini merupakan acuan pengembangan kawasan
perkotaan, yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi
perencanaan tata ruang kota, khususnya bagi perumusan visi
pengembangan kota secara individu.
______________________________________________________________________
IV - 5
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
4. Penetapan rencana tata ruang Untuk mengoperasionalisasikan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan, perlu adanya
suatu upaya penetapan rencana tata ruang dalam bentuk Peraturan
Daerah Kota/Kabupaten.
Dalam rangka mengakomodasikan kepentingan dan kebutuhan
masyarakat dalam pengembangan perkotaan, terutama untuk menjamin
terwujudnya kesejahteraan masyarakat perkotaan; hak dan kewajiban
masyarakat kota harus tercermin dalam proses perencanaan.
Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyusunan rencana
tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan. Masyarakat berkewajiban berperan
serta dalam memelihara kualitas ruang dan berkewajiban menaati
rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, produk
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan merupakan hasil
kesepakatan seluruh pelaku pembangunan (stakeholders), termasuk
masyarakat. Peranserta masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota/Kawasan perkotaan menganut asas-asas demokratis,
kesetaraan gender, dan keterbukaan. Pendekatan ini merupakan dasar
bagi pendekatan community driven planning yang menjadikan
masyarakat sebagai penentu dan pemerintah sebagai fasilitatornya.
Sejalan dengan proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota/Kawasan Perkotaan yang iteratif, maka keterlibatan masyarakat
ada pada setiap proses tersebut dan selalu tanggap dan mengikuti
setiap dinamika dan perkembangan di dalam masyarakat. Peranserta
masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kawasan
Perkotaan dapat diwujudkan dalam bentuk pengajuan usul, memberi
saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah. Dalam
mengajukan usul, memberikan saran, atau mengajukan keberatan kepada
pemerintah dalam rangka penataan ruang Wilayah Kota/Kawasan
Perkotaan dapat dilakukan melalui pembentukan forum kota, asosiasi
profesi, media massa, LSM, lembaga formal kemasyarakatan (sampai
tingkat lembaga perwakilan rakyat).
______________________________________________________________________
IV - 6
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
_________________________________________________________________________________________________________________
IV - 7
Gambar 4.1 Bagan Alir Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan
Perkotaan R T R W N R T R W P
RENCANA STRUKTUR TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN METROPOLITAN
Arahan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya Arahan pengembangan
sistem prasarana dan sarana primer Arahan kebijaksanaan TGA, TGU
DAN SDA lainnya
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN KOTA
FORMULASI VISI PEMBANGUNAN KOTA
RENCANA UMUM TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
Rumusan kondisi yang akan datang: Estimasi kebutuhan dan
peluang
pengembangan kota Estimasi hubungan fungsional
kawasan kota
RENCANA TEKNIK RUANG KAWASAN PERKOTAAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA Pengelolaan kawasan lindung dan
budidaya Pengelolaan kawasan tertentu Sistem prasarana dan sarana
sekunder TGT, TGU dan SDA lainnya Pentahapan dan prioritas
pengembangan utk perwujudan struktur
pemanfaatan ruang kota
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
4.6. Produk Rencana
Produk Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Rencana Umum Tata Ruang
Kawasan Perkotaan, adalah sebagai berikut: 4.6.1 Tujuan Pemanfaatan
Ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan 4.6.2 Rencana Struktur dan
Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah
Kota/Kawasan Perkotaan
Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah A. Kota/Kawasan
Perkotaan
1. Arahan Pengembangan dan Distribusi Penduduk Arahan distribusi
penduduk merupakan perkiraan jumlah penduduk Wilayah Kota/Kawasan
Perkotaan hingga akhir tahun perencanaan yang selanjutnya dirinci
dalam distribusi pada setiap kawasan, sesuai dengan daya dukungnya.
1) Materi yang diatur Distribusi penduduk sampai dengan akhir tahun
perencanaan. 2) Kedalaman materi yang diatur
Jumlah penduduk kota pada akhir tahun perencanaan yang dirinci
dalam unit-unit lingkungan atau yang mempunyai wilayah setingkat
kelurahan.
3) Pengelompokan materi yang diatur Distribusi penduduk tiap
unit lingkungan dan kepadatan penduduk pada setiap kawasan
permukiman.
2. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Perkotaan Rencana ini
merupakan susunan yang diharapkan dari unsur-
unsur pembentuk rona lingkungan alam perkotaan, lingkungan
sosial perkotaan, dan lingkungan buatan perkotaan yang secara
hirarkis dan struktural berhubungan satu sama lain membentuk tata
ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan (lihat Gambar 4.2 dan 4.3);
yang meliputi distribusi penduduk per unit permukiman perkotaan,
dan sebaran pusat-pusat pelayanan perkotaan (fungsi primer dan
sekunder).
1) Materi yang diatur Distribusi pusat-pusat pelayanan perkotaan
(fungsi primer dan
sekunder termasuk pusat-pusat permukiman perkotaan);
IV - 8
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
distribusi penduduk per unit-unit pelayanan sampai dengan akhir
tahun perencanaan.
2) Kedalaman materi yang diatur Distribusi pusat-pusat pelayanan
perkotaan dirinci sampai
pusat pelayanan lingkungan permukiman perkotaan; Distribusi
jumlah penduduk wilayah kota/kawasan
perkotaan pada akhir tahun perencanaan dirinci dalam unit-unit
lingkungan atau setingkat kelurahan.
3) Pengelompokan materi yang diatur
Perdagangan yang terdiri dari: - perdagangan skala regional; -
perdagangan skala kota; - perdagangan skala sebagian kota atau
lokal.
Pendidikan yang terdiri dari: - perguruan tinggi; - sekolah
lanjutan tingkat atas; - sekolah lanjutan tingkat pertama; -
sekolah dasar.
Pelayanan kesehatan yang terdiri dari: - rumah sakit umum kelas
A; - rumah sakit umum kelas B; - rumah sakit umum kelas C; - rumah
sakit umum kelas D; - pusat kesehatan masyarakat pembantu.
Pelayanan rekreasi dan atau olah raga yang terdiri dari: -
pelayanan skala kota; - pelayanan skala lokal atau sebagian
kota.
IV - 9
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Gambar 4.2 CONTOH Rencana Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota
IV - 10
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Gambar 4.3
CONTOH Rencana Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan
IV - 11
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Gambar 4.4
CONTOH Rencana Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten
IV - 12
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
3. Rencana Sistem Jaringan Transportasi 1) Materi yang diatur
Sistem jaringan pergerakan dan prasarana penunjang bagi
angkutan jalan raya, angkutan kereta api, angkutan laut,
angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta angkutan udara.
2) Kedalaman materi yang diatur Jalan raya meliputi seluruh
sistem primer, jaringan arteri
sekunder dan kolektor sekunder; Angkutan sungai sampai dengan
jaringan sekunder; Pergerakan lainnya meliputi seluruh sistem
pergerakan.
3) Pengelompokan materi yang diatur
a. Angkutan jalan raya, terdiri dari: Jaringan arteri sekunder,
jaringan kolektor sekunder,
sistem primer; Terminal angkutan barang, terminal angkutan
penumpang skala regional, terminal angkutan penumpang kota
sampai dengan terminal madya;
Trayek angkutan umum penumpang dan mikro bus penumpang, lintasan
angkutan barang dan ternak.
b. Angkutan kereta api, terdiri dari: Jaringan jalan kereta api;
Stasiun kereta api; Depo atau balai yasa.
c. Angkutan laut, terdiri dari: Pelabuhan laut; Jalur
pelayaran.
d. Angkutan sungai, danau dan penyeberangan, terdiri dari:
Pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan; Jalur pelayaran
sungai.
e. Angkutan udara, terdiri dari: Bandar udara; Jalur aman
terbang (conicle surface).
4. Rencana Sistem Jaringan Utilitas (telekomunikasi, energi,
pengairan, prasarana pengelolaan lingkungan) 1) Materi yang
diatur Sistem jaringan utilitas dalam Wilayah Kota/Kawasan
Perkotaan sampai dengan akhir tahun perencanaan.
IV - 13
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
2) Kedalaman materi yang diatur jaringan telepon, sampai dengan
jaringan sistem sekunder; jaringan listrik, sampai dengan jaringan
transmisi tegangan
menengah; jaringan gas, sampai dengan jaringan distribusi utama;
jaringan air bersih, sampai dengan saluran distribusi
sekunder; jaringan air hujan, sampai dengan saluran sekunder;
jaringan air limbah, sampai dengan saluran sekunder; jaringan
pembuangan sampah kota, sampai tempat
pembuangan sekunder. 3) Pengelompokan materi yang diatur:
a. Sistem saluran telepon, terdiri dari: Stasiun telepon otomat;
Saluran primer; Rumah kabel; Saluran sekunder.
b. Sistem jaringan listrik, terdiri dari: Bangunan pembangkit;
Gardu induk ekstra tinggi; Gardu induk; Saluran udara tegangan
ekstra tinggi; Saluran udara tegangan tinggi; Jaringan transmisi
menengah.
c. Sistem jaringan gas, terdiri dari: Pabrik gas; Seluruh
jaringan gas.
d. Sistem penyediaan air bersih terdiri dari: Bangunan pengambil
air baku; Saluran atau pipa transmisi air baku; Instalasi produksi;
Pipa transmisi air bersih utama; Pipa transmisi air bersih
sekunder; Bak penampung; Pipa distribusi utama; Pipa distribusi
sekunder.
e. Sistem pembuangan air hujan, terdiri dari: Saluran primer;
Saluran sekunder; Waduk penampungan.
IV - 14
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
f. Sistem pembuangan air limbah, terdiri dari: Saluran primer;
Saluran sekunder; Bangunan pengolahan; Waduk penampungan.
g. Sistem persampahan, terdiri dari: Tempat pembuangan akhir;
Bangunan pengolahan sampah; Penampungan sementara.
B. Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota/Kawasan
Perkotaan Rencana pola pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan
merupakan bentuk pemanfaatan ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan
yang menggambarkan ukuran, fungsi serta karakter kegiatan manusia
dan atau kegiatan alam. 1) Materi yang diatur Lokasi dan luas lahan
untuk kegiatan primer (mempunyai jangkauan
regional) maupun sekunder (mempunyai jangkauan pelayanan
lokal/kota) sampai dengan akhir tahun perencanaan.
2) Kedalaman materi yang diatur Pemanfaatan ruang yang dirinci
dalam kawasan-kawasan. 3) Pengelompokan materi yang diatur
a. Kawasan Budidaya Perkotaan, meliputi: Perumahan dan
permukiman; Perdagangan regional atau grosir, kota atau eceran,
jasa
penginapan atau perhotelan; Industri tanpa pencemaran, dan yang
potensial mencemari
udara dan atau air dan atau suara; Pendidikan, kesehatan,
peribadatan, rekreasi dan atau
olahraga, dan fasilitas sosial lainnya; Perkantoran pemerintah
dan niaga; Terminal angkutan jalan raya baik untuk penumpang
atau
barang, stasiun kereta api, pelabuhan sungai, pelabuhan danau,
pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, bandar udara, dan sarana
transportasi lainnya;
Pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan;
Taman pemakaman umum, taman pemakaman pahlawan; Tempat
pembuangan sampah akhir;
IV - 15
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
b. Kawasan Lindung, meliputi: Kawasan resapan air dan kawasan
yang memberikan
perlindungan bagi kawasan bawahan lainnya; Sempadan pantai,
sungai, sekitar danau dan waduk, sekitar
mata air, dan kawasan terbuka hijau kota termasuk jalur hijau;
Cagar alam/pelestarian alam, dan suaka margasatwa; Taman hutan
raya, dan taman wisata alam lainnya; Kawasan cagar budaya; Kawasan
rawan letusan gunung berapi, rawan gempa, rawan
tanah longsor, rawan gelombang pasang dan rawan banjir.
4.6.3 Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung, Budidaya Perkotaan,
dan Kawasan Tertentu
Rencana Pengelolaan Kawasan Perkotaan A. Rencana ini mencakup
rencana penanganan lingkungan perkotaan, arahan kepadatan bangunan,
dan arahan ketinggian bangunan.
1. Rencana Penanganan Lingkungan Kota
1) Materi yang diatur Jenis penanganan lingkungan dan jaringan
pergerakan serta
utilitas untuk tiap unit lingkungan dan atau kawasan yang akan
dilaksanakan dalam kota.
2) Kedalaman materi yang diatur Ketentuan umum intensitas
penanganan (tinggi, sedang,
rendah/ringan) 3) Pengelompokan materi yang diatur Rencana
pengembangan lingkungan/kawasan baru,
kawasan yang dikonversi, kawasan yang diremajakan, kawasan
resettlement, dsb;
Rencana kawasan yang dikembangkan dengan metoda konsolidasi
tanah perkotaan, guided land development, dll;
Rencana jaringan pergerakan dan atau utilitas kawasan yang akan
diperbaiki;
Rencana jaringan pergerakan dan atau utilitas kawasan yang akan
diperbaharui, dll.
IV - 16
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
2. Arahan Kepadatan Bangunan Arahan kepadatan yang akan
dikembangkan terkait dengan aktifitas Wilayah Kota/Kawasan
Perkotaan terutama ketentuan tutupan lahan.
1) Materi yang diatur Perbandingan luas lahan yang tertutup
(bangunan dan
prasarana serta lainnya seperti : jalan, perparkiran, dll) dalam
tiap unit lingkungan dan atau kawasan dengan luas kawasan (land
coverage).
2) Kedalaman materi yang diatur
Kepadatan bangunan yang dirinci berdasarkan tiap kawasan-kawasan
peruntukan.
3) Pengelompokan materi yang diatur Unit lingkungan dan atau
kawasan dengan kepadatan
sangat tinggi (lebih besar dari 75%); Unit lingkungan dan atau
kawasan dengan kepadatan tinggi
(60% - 75%); Unit lingkungan dan atau kawasan dengan
kepadatan
menengah (45 % - 60%); Unit lingkungan dan atau kawasan dengan
kepadatan
rendah (30% - 45 %); Unit lingkungan dan atau kawasan dengan
kepadatan
sangat rendah (30%).
3. Arahan Ketinggian Bangunan 1) Materi yang diatur Arahan
ketinggian bangunan untuk setiap kawasan kota,
sesuai dengan daya dukung kawasan. 2) Kedalaman materi yang
diatur Arahan ketinggian bangunan yang dirinci untuk setiap
unit
lingkungan dan atau kawasan.
4. Rencana Penatagunaan Tanah, Air, Udara dan Sumber Daya
lainnya dengan memperhatikan keterpaduan sumber daya alam dengan
sumber daya buatan. Rencana penatagunaan tanah, air, udara, dan
sumber daya alam lainnya yang memperhatikan keterpaduan sumber daya
manusia dan sumber daya buatan; mencakup penguasaan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya yang
berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara,
IV - 17
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
dan sumber daya alam lainnya (termasuk arahan baku mutu udara,
air; pemanfaatan udara bagi jalur penebangan dan komunikasi;
pemanfaatan air dan penggunaannya) a. Pengelolaan Tata Guna
Tanah
1) Materi yang diatur Pengelolaan tata guna tanah mencakup
penguasaan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah perkotaan yang berwujud
konsolidasi pemanfaatan tanah.
2) Kedalaman materi yang diatur Pengaturan penguasaan,
penggunaan, dan pemanfaatan
tanah perkotaan untuk kawasan-kawasan fungsional yang ditetapkan
bentuk penanganannya (kawasan yang dipercepat perkembangannya, dan
kawasan yang dibatasi perkembangannya).
3) Pengelompokan materi yang diatur Dikelompokkan menurut metoda
pengelolaannya (misalnya
konsolidasi tanah perkotaan, guided land development, reklamasi
pantai, dll).
b. Pengelolaan Tata Guna Air
1) Materi yang diatur Pengelolaan tata guna air mencakup
penguasaan,
penggunaan, dan pemanfaatan air di Wilayah Kota/Kawasan
Perkotaan yang berwujud konsolidasi pemanfaatan air.
2) Kedalaman materi yang diatur Pengaturan penguasaan,
penggunaan, dan pemanfaatan
air bagi pemenuhan kebutuhan kegiatan kawasan-kawasan fungsional
di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan, sampai dengan penetapan zonasi
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air perkotaan (air
permukaan dan air tanah).
3) Pengelompokan materi yang diatur Pengaturan penguasaan,
pemanfaatan dan penggunaan
sumber daya air, termasuk penentuan baku mutu air, dikelompokkan
berdasarkan kondisi sumber daya air perkotaan (sungai, danau, situ,
waduk, air tanah dangkal, air tanah dalam, mata air).
IV - 18
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
c. Pengelolaan Tata Guna Udara 1) Materi yang diatur Pengelolaan
tata guna udara mencakup penguasaan,
penggunaan, dan pemanfaatan ruang udara di Wilayah Kota/Kawasan
Perkotaan yang berwujud konsolidasi pemanfaatan ruang udara, berupa
pengaturan ruang udara.
2) Kedalaman materi yang diatur Pengaturan penguasaan,
penggunaan, dan pemanfaatan
ruang udara bagi pemenuhan kebutuhan kegiatan kawasan-kawasan
fungsional di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan, sampai dengan
penetapan zonasi pengelolaan dan pemanfaatan ruang udara.
3) Pengelompokan materi yang diatur Pengaturan penguasaan,
pemanfaatan dan penggunaan
ruang udara, berupa pengaturan ruang udara yang dikelompokkan
atas pengaturan jalur terbang dan jalur bebas terbang, pengaturan
frekuensi komunikasi dan media elektronik, pengaturan ruang udara
yang terkait dengan ketinggian bangunan (termasuk keberadaan
menara), dan pengaturan baku mutu udara (kebisingan dan
polutan).
d. Pengelolaan Tata Guna Sumber Daya Alam lainnya
Pengelolaan sumber daya alam lainnya yang meliputi sumber daya
hayati dan non hayati dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Rencana pengelolaan kawasan tertentu di perkotaanB. Penanganan
lingkungan dan pengaturan bangunan disesuaikan dengan kebutuhan
pengelolaan kawasan tertentu dengan tetap menjamin keserasiannya
dengan pengelolaan kawasan perkotaan lainnya.
4.6.4 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pengendalian pemanfaatan ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan
diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap
pemanfaatan ruang berdasarkan mekanisme perijinan, pemberian
insentif dan disinsentif, pemberian kompensasi, mekanisme
pelaporan, mekanisme pemantauan, mekanisme evaluasi dan mekanisme
pengenaan sanksi.
IV - 19
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
1) Materi yang diatur Ketentuan-ketentuan yang mencakup
perijinan, pengawasan, dan
penertiban di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan. 2) Kedalaman
materi yang diatur
Kedalaman materi yang diatur meliputi pengaturan tentang
mekanisme perijinan, pengawasan, dan penertiban.
3) Pengelompokan materi yang diatur
Mekanisme perijinan sampai dengan pemberian ijin lokasi bagi
kegiatan perkotaan;
Mekanisme pemberian insentif dan disinsentif bagi kawasan yang
didorong pengembangannya, serta kawasan yang dibatasi
pengembangannya;
Mekanisme pemberian kompensasi berupa mekanisme penggantian yang
diberikan kepada masyarakat pemegang hak atas tanah, hak
pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, tambang, bahan galian,
kawasan lindung yang mengalami kerugian akibat perubahan nilai
ruang dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana tata
ruang;
Mekanisme pelaporan mencakup mekanisme pemberian informasi
secara obyektif mengenai pemanfaatan ruang yang dapat dilakukan
oleh masyarakat dan instansi yang berwenang;
Mekanisme pemantauan yang mencakup pengamatan, pemeriksaan
dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang
tidak sesuai dan dilakukan oleh instansi yang berwenang.
Mekanisme evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan kegiatan
pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang yang
dilakukan oleh masyarakat dan instansi yang berwenang.
Mekanisme pengenaan sanksi mencakup sanksi administratif, pidana
dan perdata.
4.7. Legalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota. Rencana Tata Ruang yang telah diperdalam merupakan dokumen
peraturan perundangan yang mengikat secara hukum bagi masyarakat.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota ini merupakan acuan bagi
pembangunan kota. Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten sebagai bagian dari
Peraturan Daerah