-
PEMERINTAH KOTA MALANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR ............. TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA SUB PUSAT MALANG TIMUR
TAHUN 2012 - 2032
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,
Menimbang : a. Bahwa pembangunan di Sub Pusat Malang Timur perlu
diarahkan pada pemanfaatan ruang secara bijaksana, berdaya guna dan
berHasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga
kualitas ruang dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya
kesejahteraan umum, keadilan sosial dan kelestarian lingkungan;
b. Bahwa pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dapat
mengakibatkan penurunan kualitas pemanfaatan ruang dan
ketidakseimbangan struktur dan fungsi ruang sehingga perlu ditata
dengan baik;
c. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah
Kota Malang Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Malang Tahun 2010 2030;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, serta Memperhatikan Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor ..... Tentang ......,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang
kota (RDTRK) Sub Pusat Malang Timur.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi
Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
-
Nomor 551); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3034);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak
Tanah dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2324);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah
terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang PertaHanan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
-
4411); 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana diubah
terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5073);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2004);
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
18. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
19. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
20. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
21. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69,
Tambahan
-
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
22. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
23. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
24. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
25. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5015);
26. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
27. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
28. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);
29. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5068);
30. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
31. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5080);
32. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130,
Tambahan
-
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
33. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
34. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5188);
35. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
36. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Peraturan
Pemerintah Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3354);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan
Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3559) sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5053);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban
dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3745);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat
Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah; (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3934);
-
42. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4161);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4385);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4490);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4609) sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4855);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan
Hutan
-
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana
telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang TaHapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4828);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4858);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan
Industri; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
60. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
-
2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5004);
61. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5048);
62. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi
Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
63. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5086);
64. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban
dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5098);
65. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5103);
66. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5104);
67. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan
Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5160);
68. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan
dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
69. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen
dan Rekayasan, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu
Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
70. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
-
Republik Indonesia Nomor 5229); 71. Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 2011
tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5230);
72. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan
Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Presiden
Nomor 65 Tahun 2006;
73. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang PengesaHan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
74. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar Trasidisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko
Modern;
75. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
76. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan
Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
77. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan PertanaHan
Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
78. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang
Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri
serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin
Undang-Undang Gangguan (UUG) / HO bagi Perusahaan Yang Berlokasi di
dalam Kawasan Industri;
79. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
80. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06 / PRT / M / 2007
tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
81. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
82. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 / PRT / M / 2007
tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi
serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
83. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 / PRT / M / 2007
tentang Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;
84. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 / PRT / M / 2007
tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya;
85. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang
Kerjasama Pembangunan
-
Perkotaan; 86. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun
2007 tentang Pedoman Pemberian KemudaHan Perizinan dan Insentif
dalam Pembangunan Rumah Susun SederHana di Kawaan Perkotaan;
87. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
88. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 / PRT / M / 2008
tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di
Kawasan Perkotaan;
89. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11 / PERMEN
/ M / 2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan
Permukiman;
90. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata
Ruang Daerah;
91. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 / M-DAG / PER / 12 /
2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
92. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Pedoman PenyeraHan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan
Permukiman di Daerah;
93. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 / PRT / M / 2009
tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota beserta Rencana
Rincinya;
94. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 / PRT / M / 2009
tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau
(RTNH) di Wilayah Perkotaan / Kawasan Perkotaan;
95. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 / PRT / M / 2009
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang;
96. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 / PRT / M / 2009
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
97. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun
2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam
Penataan Ruang Wilayah;
98. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan
Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07 / PRT / M
/ 2009, Nomor 19 / PER / M.KOMINFO / 03 / 2009, Nomor 3 / P / 2009
tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara
Telekomunikasi;
-
99. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
100. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun
2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Strategis;
101. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 46 /
UM.001 / MKP / 2009 tentang Pedoman Penulisan Sejarah Lokal;
102. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 47 /
UM.001 / MKP / 2009 tentang Pedoman Pemetaan Sejarah;
103. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 49 /
UM.001 / MKP / 2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya
dan Situs;
104. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
105. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
106. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01 / PER
/ M.KOMINFO / 01 / 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan
Telekomunikasi;
107. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 / PRT / M / 2010
tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan;
108. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 / PRT / M /2010
tentang Standar Pelayanan Umum Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang;
109. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 / PRT / M / 2010
tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan;
110. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 / PRT / M / 2010
tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
111. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
TaHapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
112. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2011 tentang
Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan
Bangunan Lain;
113. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2011 tentang
Rencana Induk Perkeretaapian Nasional;
114. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan
Daerah Kabupaten / Kota;
115. Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman Nomor 09
/ KPTS / M / IX / 1999
-
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D);
116. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
117. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2007
tentang Perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Jawa
Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 6 Seri
E);
118. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di
Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008
Nomor 1 Seri E);
119. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008
tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan
Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
120. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2009 Nomor 1 Seri E);
121. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009
tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009
Nomor 2 Seri E);
122. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010
tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
123. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2006 tentang
Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional di
Provinsi Jawa Timur;
124. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota (Lembaran Daerah Kota
Malang Tahun 2003 Nomor 1 Seri E);
125. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2004 tentang
Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang (Lembaran Daerah
Kota Malang Tahun 2004 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Malang Nomor 10);
126. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2006
Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 32);
127. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2006
-
Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor
33);
128. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan dan Retribusi Ijin Lokasi (Lembaran Daerah Kota
Malang Tahun 2007 Nomor 3 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Malang Nomor 43);
129. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
130. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun
2008 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor
66);
131. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota Malang
Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang
Nomor 73);
132. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025
(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
133. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009 - 2013
(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
134. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Analisis Dampak Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010
Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
135. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran
Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Malang Nomor 5);
136. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 6
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 7);
137. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 - 2030 (Lembaran
Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Malang Nomor 4).
-
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG dan
WALIKOTA MALANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KOTA SUB PUSAT MALANG TIMUR TAHUN 2012 - 2032
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah
adalah Kota Malang. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan
perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Walikota adalah
Walikota Malang. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang. 5. Rencana
Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RDTRK,
adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ke
dalam rencana pemanfaatan ruang kawasan dengan menetapkan blok-blok
peruntukan pada kawasan fungsional yang dimuat dalam peta rencana
berskala 1:5000 atau lebih.
6. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah panduan
rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk
mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan
serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan
lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan rencana investasi,
ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian
pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan;
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan
ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan
wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan
dan memeliHara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 9.
Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung
kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki
hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu
wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan
peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan
struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan
penetapan rencana tata ruang.
-
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur
ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui
penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Penggunaan lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan
khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan,
dan/atau persil;
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan
tertib tata ruang.
16. Rencana Tata Ruang adalah Hasil perencanaan struktur dan
pola pemanfaatan ruang.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis
beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya
ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek
fungsional.
18. Wilayah perencanaan adalah bagian dari kota dan/atau kawasan
strategis kota yang akan/perlu disusun rencana rincinya dalam Hal
ini RDTR kota sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kota
yang bersangkutan.
19. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung
dan/atau budidaya.
20. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan
fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi
sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan;
21. Kawasan cagar budaya adalah kawasan yang merupakan lokasi
bangunan Hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan
geologi yang kHas;
22. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi
utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup
sumberdaya alam dan sumberdaya buatan;
23. Kawasan Strategis Daerah adalah wilayah yang penataan
ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting
dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau
lingkungan.
24. Kota adalah wilayah otonomi yang dikepalai oleh Walikota,
yang merupakan bagian langsung dari wilayah provinsi dan terdiri
atas beberapa kecamatan;
25. Lingkungan adalah bagian dari wilayah kota yang merupakan
kesatuan ruang untuk suatu kehidupan dan penghidupan tertentu dalam
suatu sistem pengembangan kota secara keseluruHan;
26. Unit lingkungan adalah satuan permukiman terkecil yang
secara fisik merupakan bagian unit wilayah terbangun, yang berperan
dalam perkembangan daerahnya;
27. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat
Daerah. 28. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat
Daerah
dibawah Kecamatan. 29. Jalan adalah prasarana transportasi darat
yang meliputi segala bagian
jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang
diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah,
di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air,
serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori,
dan jalan kabel;
30. Median jalan adalah bagian dari jalan yang tidak dapat
dilalui oleh kendaraan dengan bentuk memanjang sejajar jalan,
terletak di sumbu/tengah jalan, dimaksudkan untuk memisahkan arus
lalu lintas yang berlawanan. median dapat berbentuk median yang
-
ditinggikan (raised), median yang diturunkan (depressed), atau
median datar (flush);
31. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang
saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan
wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan
hierarki;
32. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa
seperti jual beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan
dengan tujuan pengaliHan Hak atas barang atau jasa dengan disertai
imbalan atau kompensasi;
33. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri
dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal
maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha
atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan
barang;
34. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik
Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan
swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang
dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat
atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan
proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar;
35. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri,
menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk
Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun
grosir yang berbentuk Perkulakan;
36. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri
atas lebih dari satu kesatuan Perumahan yang mempunyai prasarana,
sarana dan utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi
lain di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;
37. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari
permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan
prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai Hasil upaya pemenuHan
rumah yang layak huni;
38. Ruang Terbuka Hijau atau disingkat RTH adalah bagian dari
Kota yang tidak didirikan bangunan atau sedikit mungkin unsur
bangunan, terdiri dari unsur alam (antara lain vegetasi dan air)
dan unsur binaan antara lain taman kota, jalur hijau, pohon-pohon
pelindung tepi jalan, hutan kota, kebun bibit, pot-pot kota,
pemakaman, pertanian kota yang berfungsi meningkatkan kualitas
lingkungan.
39. Jalur hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen
lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (Rumija)
maupun di dalam ruang pengawasan jalan (Ruwasja). Sering disebut
jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang
pada umumnya berwarna hijau;
40. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) adalah ruang terbuka di
wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa
lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air;
41. Koefisian Dasar Hijau adalah angka prosentase berdasarkan
perbandingan antara luas lahan terbuka untuk penanaman tanaman dan
atau peresapan air terhadap luas persil yang dikuasai.
42. Garis sempadan adalah garis batas luar pengaman untuk
mendirikan bangunan dan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu
sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai,
tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata
air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik, pipa gas;
-
43. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan
saluran/sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer,
yang mempunyai manfaat penting untuk Mempertahankan kelestarian
fungsi sungai
44. Garis Sempadan Bangunan adalah garis yang tidak boleh
dilampaui oleh denah bangunan ke arah Garis Sempadan Jalan yang
ditetapkan dalam rencana ruang kota.
45. Garis Sempadan Jalan adalah garis rencana jalan yang
ditetapkan dalam rencana ruang kota.
46. Koefisien Dasar Bangunan atau disingkat KDB adalah angka
perbandingan jumlah luas lantai dasar terhadap luas tanah
perpetakan yang sesuai dengan rencana kota;
47. Koefisien Lantai Bangunan atau disingkat KLB adalah angka
perbandingan jumlah luas seluruh lantai terhadap luas tanah
perpetakan yang sesuai dengan rencana kota
48. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur
yang lain (network);
49. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari
satu jaringan irigasi;
50. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat
berupa panas, caHaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika;
51. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut
penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang
tenaga listrik;
52. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga
listrik yang menggunakan kawat pengHantar di udara yang digunakan
untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat
beban dengan tegangan di atas 35 Kv sampai dengan 245 Kv;
53. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau
penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat,
tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui system kawat, optik,
radio, atau system elektromagnetik lainnya;
54. Sampah domestik B3 adalah sampah yang berasal dari aktivitas
rumah tangga, menagandung bahan dan atau bekas kemasan suatu jenis
bahan berbahaya dan atau beracun karena sifat atau konsentrasinya
dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung
dapat merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup dan atau
membaHayakan kesehatan manusia;
55. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah
tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan
secara aman bagi manusia dan lingkungan;
56. Tempat Penampungan Sementara atau disingkat TPS adalah
tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang,
pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
57. Limbah bahan berbahaya dan beracun, disingkat limbah B3,
adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan
berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau
konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun
tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan
hidup, dan/atau dapat membaHayakan lingkungan hidup, kesehatan,
kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;
58. Rencana Blok adalah perencanaan pembagian lahan dalam
kawasan menjadi blok dan jalan, dimana blok terdiri atas unit
lingkungan dengan konfigurasi tertentu.
-
59. Rencana Sub Blok adalah perencanaan pembagian blok dalam
kawasan menjadi sub blok dan jalan dengan pemanfaatan ruang atau
karakter lingkungan yang homogen.
60. Blok Peruntukan adalah bagian dari unit lingkungan yang
mempunyai peruntukan pemanfaatan ruang tertentu yang dibatasi oleh
jaringan pergerakan dan atau jaringan utilitas.
61. Sub Blok Peruntukan adalah wilayah perencanaan terkecil
dengan batasan wilayah administrasi Kelurahan.
62. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang
persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan
disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya
dalam rencana rinci tata ruang.
63. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam
kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB II AZAS, SASARAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Azas
Pasal 2
Azas yang digunakan dalam penyusunan RDTRK Sub Pusat Malang
Timur meliputi azas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan
keseimbangan, keberlanjutan, keberdayaan dan keberHasilgunaan,
keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan
umum, kepastian hukum dan keadilan dan akuntabilitas.
Bagian Kedua
Sasaran
Pasal 3 Sasaran dari perencanaan ini antara lain : (1) Menyusun
rencana tata ruang yang dapat mewujudkan kawasan kota
yang Harmonis dan nyaman; (2) Menyusun rencana tata ruang yang
mampu menampung perkembangan
dan dinamika kegiatan ekonomi masyarakat kota yang relatif
berkembang secara pesat;
(3) Menyusun rencana tata ruang kota yang Memperhatikan aspek
kelestarian lingkungan;
(4) Menyusun rencana tata ruang kota yang memuat program-program
pembangunan secara optimal dengan jangka waktu 20 tahun;
(5) Menyusun rencana tata ruang kota yang memuat aspek-aspek
pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota secara
tepat.
-
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
Pasal 4
(1) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas
yang
ditentukan berdasarkan aspek administrasi mencakup wilayah
daratan. (2) Wilayah perencanaan yaitu sebagian Kecamatan
Kedungkandang dan
sebagian Kecamatan Blimbing, meliputi: a. Kelurahan Sawojajar b.
Kelurahan Madyopuro c. Kelurahan Lesanpuro d. Kelurahan
Kedungkandang e. Kelurahan Cemorokandang.
(3) Batas-batas administrasi Sub Pusat Malang Timur adalah
sebagai berikut: a. Sebelah Utara : Kecamatan Pakis, Kabupaten
Malang; b. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis, Tumpang, Kabupaten
Malang; c. Sebelah Selatan : Kelurahan Buring, Kecamatan
Kedungkandang; d. Sebelah Barat : Kecamatan Blimbing.
(4) Luas wilayah Sub Pusat Malang Timur 1.863,49 Ha (Seribu
Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Koma Empat Sembilan Hektar).
(5) Materi yang dibahas dalam RDTRK meliputi : a. Tujuan,
kebijakan dan strategi; b. Rencana struktur ruang yang meliputi
sistem pelayanan perkotaan
dan sistem prasarana wilayah kota; c. Rencana pola ruang yang
meliputi rencana kawasan lindung, rencana
kawasan budidaya dan rencana blok; d. Rencana penanganan
kawasan, lingkungan dan blok yang meliputi
rencana penyediaan ruang bagi sektor informal, rencana
penyediaan RTH dan RTNH dan rencana penanganan kawasan dan
bangunan;
e. Rencana pemanfaatan ruang yang meliputi indikasi program
perwujudan rencana struktur ruang, indikasi program perwujudan
rencana pola ruang dan indikasi program penanganan kawasan dan
bangunan; dan
f. Pengendalian pemanfaatan ruang meliputi peraturan zonasi,
perizinan, insentif dan disinsentif serta sanksi.
(6) Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1)
sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 5 Tujuan penataan ruang Sub Pusat Malang Timur sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) huruf a meliputi: (1) Arahan bagi
masyarakat dalam pengisian pembangunan fisik kawasan,
-
(2) Pedoman bagi instansi dalam menyusun zonasi, dan pemberian
perizinan serta kesesuaian pemanfaatan bangunan dengan peruntukan
lahan.
Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi
Pasal 6
(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Sub Pusat Malang
Timur
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, ditetapkan kebijakan dan
strategi rencana detail tata ruang.
(2) Kebijakan Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) meliputi : a. Pemerataan perkembangan struktur ruang
yang berkembang secara
linear menjadi struktur ruang terpusat; b. Penyediaan prasarana
dan sarana pendukung kegiatan pendidikan; c. Penyediaan RTH
produktif dan estetis; dan d. Penyediaan dan pengaturan
perkembangan kegiatan sektor informal.
Pasal 7 Strategi penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal
6 ayat (1) meliputi : (1) Strategi untuk memeratakan perkembangan
struktur ruang yang
berkembang secara linear menjadi struktur ruang terpusat
meliputi : a. Menumbuhkembangkan pergerakan baru dengan menyediakan
pusat
pelayanan baru; b. Penyediaan sarana penunjang dan sekitar pusat
pelayanan baru; dan c. Penyediaan akses yang dapat menunjang proses
pergerakan.
(2) Strategi untuk penyediaan prasarana dan sarana pendukung
kegiatan pendidikan dengan cara mendukung kegiatan pendidikan
dengan pemenuHan kebutuhan Perumahan serta sarana perdagangan dan
jasa disekitar kawasan pendidikan
(3) Strategi untuk menyediakan RTH meliputi : a. Mengembangkan
taman maupun lapangan olahraga; b. Menetapkan sempadan sungai dan
sempadan SUTT; c. Mewajibkan kepada pengembang (developer) untuk
menyediakan RTH
berupa taman publik pada lokasi-lokasi Perumahan baru; dan d.
Menyediakan tanaman pada pot sesuai dengan ketersediaan
lahannya sebagai Ruang Terbuka Hijau. (4) Strategi penyediaan
dan pengaturan perkembangan kegiatan sektor
informal meliputi : a. Penyediaan lahan baru bagi pelaku sektor
informal; b. Pengaturan persebaran pada wilayah wilayah tertentu
sesuai
dengan jenisnya; dan c. Memberi kemudaHan dalam proses
penyediaan modal dan bantuan
teknis.
-
BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8 (1) Rencana struktur ruang, sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4 ayat (3),
huruf b meliputi : a. Sistem pelayanan perkotaan meliputi :
1. Sistem pusat pelayanan; dan 2. Skala pelayanan kegiatan.
b. Rencana sistem jaringan prasarana dan sarana wilayah kota
meliputi: 1. Sistem prasarana utama; dan 2. Sistem prasarana
lainnya.
(2) Peta sistem pelayanan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Sistem Pelayanan Perkotaan
Paragraf 1
Sistem Pusat Pelayanan
Pasal 9 (1) Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 8, ayat (1)
huruf a butir 1 meliputi: a. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK);
dan b. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
(2) SPPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan
pusat pelayanan Malang Timur meliputi: a. SPPK 1 terdapat di
kawasan GOR Velodrom dan sekitarnya, di
Kelurahan Madyopuro. b. SPPK 2 terdapat di Jalan Danau Toba,
Kelurahan Sawojajar.
(3) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas
12 (dua belas) PPL, meliputi: a. PPL 1 memiliki skala pelayanan
pada Unit Lingkungan III terdapat di
koridor Jalan Ki Ageng Gribig, Kelurahan Lesanpuro. b. PPL 2
memiliki skala pelayanan pada Unit Lingkungan IV terdapat di
Jalan Mayjen Sungkono-Jalan Muharto, Kelurahan Kedungkandang. c.
PPL 3 memiliki skala pelayanan pada Unit Lingkungan III terdapat
di
Jalan Madyopuro-Jalan Untung Sudiro, Kelurahan
Cemorokandang.
Paragraf 2 Skala Pelayanan Kegiatan
Pasal 10
(1) Skala pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, ayat (1)
huruf a
butir 1 terdiri: a. Skala pelayanan SPPK; dan
-
b. Skala pelayanan PPL. (2) Skala Pelayanan SPPK sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a
meliputi seluruh Sub Pusat Malang Timur. (3) Skala pelayanan PPL
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b
meliputi : a. PPL A.1 memiliki skala pelayanan pada Unit
Lingkungan I terdapat di
Kelurahan Sawojajar; b. PPL A.2 memiliki skala pelayanan pada
Unit Lingkungan II terdapat di
Kelurahan Madyopuro; c. PPL B.1 memiliki skala pelayanan pada
Unit Lingkungan III terdapat
di Kelurahan Lesanpuro; d. PPL B.2 memiliki skala pelayanan pada
Unit Lingkungan IV terdapat
di Kelurahan Kedungkandang; e. PPL C.1 memiliki skala pelayanan
pada Unit Lingkungan V terdapat
di Kelurahan Cemorokandang.
Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana
Paragraf 1 Umum
Pasal 11
(1) Rencana sistem jaringan prasarana dan sarana wilayah
kota
sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi: a.
Sistem Prasarana Utama; dan b. Sistem Prasarana Lainnya.
(2) Sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a di wilayah perencanaan Malang Timur, meliputi: a. Sistem
jaringan transportasi darat meliputi:
1. Jalan; 2. APK; 3. Halte; 4. Parkir; dan 5. Angkutan umum 6.
APILL.
b. Sistem jaringan transportasi udara (3) Sistem prasarana
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi : a. Sistem jaringan energi/kelistrikan; b. Sistem
jaringan telekomunikasi; c. Sistem penyediaan air minum kota; d.
Sistem jaringan daerah irigasi; e. Sistem pengelolaan air limbah
kota; f. Sistem persampahan; g. Sistem Drainase; h. Jalur
pedestrian; i. Jalur sepeda; j. Jalur evakuasi bencana; dan k.
Sistem jaringan penerangan jalan umum.
-
Paragraf 2
Sistem Prasarana Utama
Pasal 12 Jalan
(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 11
ayat (2)
huruf a butir 1 meliputi : a. Jalan lokal meliputi Jalan
Ranugrati, Jalan Raya Sawojajar, Jalan
Danau Toba, Jalan Ki Ageng Gribig, Jalan Wisnu Whardana, Jalan
Madyopuro, Jalan Muharto, Jalan Mayjen Sungkono, Jalan Mayjen
Sungkono IV, Jalan Terusan Sulfat, Jalan Danau Limboto.
b. Jalan lingkungan meliputi seluruh ruas yang tidak termasuk
dalam jalan lokal yang merupakan akes dari kawasan permukiman
menuju pusat kegiatan di sekitarnya. 1. Kelurahan Sawojajar,
meliputi: Jalan Simpang Ranugrati, Jalan
Danau Tondano Barat, Jalan Simpang Danau Tondano Barat III,
Jalan Danau Tondano Dalam, Jalan Simpang Danau Tondano Dalam, Jalan
Sawunggaling, Jalan Danau Mendana Barat, Jalan Danau Maninjau
Tengah, Jalan Danau Maninjau Barat, Jalan Danau Maninjau Dalam,
Jalan Danau Maninjau Barat dalam, Jalan Danau Diatas, Jalan Danau
Dibaruh, Jalan Danau Bratan, Jalan Danau Maninjau Selatan, Jalan
Danau Bratan, Jalan Danau Towuti, Jalan Danau laut Tawar, Jalan
Danau Towuti Raya, Jalan Danau Poso, Jalan Danau Ranau, Jalan
Narotama Barat, Jalan Danau Segara Anak, Jalan Danau Buyan, Jalan
Ruko Sawojajar, Jalan Danau Maninjau, Jalan Danau Batur, Jalan
Selat Karimata, Jalan Selat Bali, Jalan Selat Sunda, Jalan Selat
Sunda Raya, Jalan Selat Bengkalis, Jalan Terusan Wisnu Whardana,
Jalan Danau Limboto Barat, Jalan Danau Limboto, Jalan Danau Limboto
Utara, Jalan Simpang Danau Limboto Barat Dalam, Jalan Danau Tondano
Barat, Jalan Danau Simpang Tondano, Jalan Danau Tondano Dalam,
Jalan Danau Tondano, Jalan Simpang Danau Tondano Barat Dalam, Jalan
Danau Limboto Timur dalam, Jalan Danau Ngebel, Jalan Danau Surueec,
Jalan Danau Tondano Barat Dalam, Jalan Danau Metana, Jalan Danau
Tempe, Jalan Danau Melintang, Jalan Danau Sarangan, Jalan Danau
Paniai, Jalan Danau Kenambui, Jalan Danau Sembuluh, Jalan Danau
Tigi, Jalan Danau Serang, Jalan Danau Genali, Jalan Danau Lindu,
Jalan Danau Semayang, Jalan Danau Towuti, Jalan Danau Ranau, Jalan
Danau Kerinci, Jalan Danau Tambingan, Jalan Danau Buyam, Jalan
Danau Seriang, Jalan Danau Matur, Jalan Danau Sindereng, Jalan
Danau Belayan, Jalan Danau Kelimutu, Jalan Danau Jempang, Jalan
Danau Singkarak, Jalan Danau Toba, Jalan Danau Yamur.
2. Kelurahan Madyopuro, meliputi: Jalan Melati, Jalan Simpang
Kesatrian (ujung), Jalan Madyopuro Gg. 8, Jalan Simpang Kesatrian
(pangkal), Jalan Eltari Tengah II (ujung), Jalan Eltari Tengah III
(ujung), Jalan Eltari Tengah IV (ujung), Jalan Danau Sentarum,
Jalan Danau Singkarak V, Jalan Danau Bedali, Jalan Danau Sentani,
Jalan Selat Malaka, Jalan Tumbal Negara, Jalan Terusan Danau
Sentani, Jalan Danau paniai Utara, Jalan Danau Paniai Utara, Danau
Paniai Dalam, Danau Singkarak II, Danau Belayan, Jalan Danau Paniai
Utara I, Jalan Danau Paniai Utara II, Jalan Danau Paniai Dalam III,
Jalan Danau Paniai Utara IV, Jalan
-
Danau amora, Jalan Danau Tursiah, Jalan Danau Gui, Jalan Danau
MaHalona, Jalan Danau Genali, Jalan Danau Semayang X, Jalan Danau
Jongge, Jalan Danau Sentani Utara II, Jalan Danau kelimutu I, Jalan
Danau Lindu, Jalan Danau Sentani Utara, Jalan Danau Sentani Tengah,
Jalan Danau Sentani Tengah I, Jalan Danau Sentani Tengah II, Jalan
Danau Brata Timur, Jalan Danau Rawa pening Dalam I, Jalan Danau
Rawa Pening I, Jalan Danau Rawa Pening II, Jalan Danau Rawa Pening
III, Jalan Danau Rawa Pening IV, Jalan Danau Rawa Pening V, Jalan
Danau Rawa Pening VI, Jalan Danau jempang, Jalan Simpang Hamid
Rusdi, Jalan Danau Sentani Timur, Jalan Ki Ageng Gribig Gg. II,
Jalan Terusan Danau Sentani, Jalan Melati.
3. Kelurahan Lesanpuro, meliputi: Jalan Dirgantara IV, Jalan
Dirgantara, Jalan Simpang Dirgantara I, Jalan Simpang Dirgantara
II, Jalan Simpang Dirgantara III, Jalan Simpang Dirgantara IV,
Jalan Simpang Dirgantara V, Jalan Simpang Dirgantara VI, Jalan
Simpang Simpang Dirgantara VII, Jalan Simpang Dirgantara VIII
Dirgantara IX, Jalan Dirgantara I, Jalan Dirgantara II, Jalan
Dirgantara III, Jalan Selat Bengkalis, Jalan Lesanpuro VI, Jalan
Lesanpuro II, Jalan Lesanpuro III, Jalan Lesanpuro IV, Jalan
Lesanpuro V, Jalan Lesanpuro VI, Jalan Ki Ageng Gribig Gg. XII,
Jalan Lesanpuro VI, Jalan Baran Tegaron,
4. Kelurahan Kedungkandang, meliputi: Jalan H.Ali. Nasrudin,
Jalan Kyai Sofian Yusuf, Jalan Kedungkandang Gg. II, Jalan K.Abid
FA, Jalan Mayjen Sungkono IV, Jalan Kedungkandang VII, Jalan KH.
Malik Gg. VIII.
5. Kelurahan Cemorokandang, meliputi: Jalan Untung Sudiro, Jalan
Sampurna Tengah, Jalan Kemayoran I, Jalan Polonia, Jalan Kemayoran
II, Jalan Kemayoran III, Jalan Kemayoran IV, Jalan Kemayoran V,
Jalan Kemayoran VI, Jalan Kemayoran Tengah, Jalan Iswahyudi, Jalan
Simpang Polonia, Jalan Kemayoran Atas I, Jalan Kemayoran Atas II,
Jalan Kemayoran Atas III, Jalan Raya Desa Baran, Jalan Sampurna
Barat, Jalan Danau Santoso, Jalan Juanda, Jalan Juanda I, Jalan
Juanda II, Jalan Bandara Halim Perdana Kusumah, Jalan Bandara
Palmerah, Jalan Bandara Eltari, Jalan Bandara Timika.
(2) Rencana sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) meliputi : a. Peningkatan jaringan jalan, yaitu pelebaran
di Jalan Mayjen
Sungkono Gg. IV, Jalan Baran Gribig, Jalan Baran Tempuran, Jalan
Ki Ageng Gribig Gg. XII, dan Jalan Untung Sudiro.
b. Rencana Jalan TOL Surabaya Pasuruan Malang. c. Peningkatan
fungsi jaringan jalan lokal menjadi jalan arteri primer
meliputi Jalan Lingkar Timur berada di ruas Jalan Ki Ageng
Gribig, Jalan Wisnu Whardana, Jalan Mayjen Sungkono.
d. Peningkatan fungsi jaringan jalan lokal menjadi jalan arteri
sekunder meliputi jalan Jalan Ranu Grati Jalan Danau Toba
e. Peningkatan fungsi jaringan jalan lokal menjadi jalan
kolektor sekunder di Ruas Jalan Muharto
f. Rencana Jalan Tembus, yaitu menghubungkan ruas jalan antara
Perumahan Puncak Buring Permai di Kelurahan Cemorokandang dengan
permukiman di Kelurahan Kedungkandang.
-
(3) Peta Rencana Jaringan Jalan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Pasal 13
APK
(1) APK sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) huruf a
butir 2 terdapat di Kelurahan Cemorokandang.
(2) Rencana APK sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1)
meliputi pengembangan APK yang terdapat di Kelurahan
Cemorokandang.
Pasal 14
Halte (1) Rencana Halte sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
meliputi :
a. Pengembangan Halte di kawasan pusat komersial pada Jalan Raya
Sawojajar, Jalan Danau Toba, Jalan Ki Ageng Gribig, Jalan Raya
Madyopuro;
b. Pengembangan Halte di depan Sub Terminal Madyopuro, Jalan
Danau Jongge;
c. Pengembangan Halte di Jalan Terusan Danau Sentani, sekitar
Kampus STIBA, Kampus UNIDHA dan Kantor PDAM Kota Malang.
d. Pengembangan Halte di sekitar lokasi-lokasi industri, Jalan
Ki Ageng Gribig.
(2) Peta rencana Halte sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 15 Parkir
(1) Parkir sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) huruf a
butir 4
meliputi : a. Parkir on street sebagian besar terdapat pada
kawasan pertokoan
modern di Jalan Danau Toba. b. Parkir off street meliputi
sepanjang Jalan Raya Sawojajar dan Jalan
Ki Ageng Gribig. (2) Rencana parkir sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) meliputi
penataan parkir on street pada Jalan Raya Sawojajar dan Jalan Ki
Ageng Gribig.
Pasal 16 Angkutan Umum
(1) Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 2
huruf a
butir 5 meliputi: a. Angkutan umum yang melewati Jalan Ranugati,
Jalan Danau Toba,
Jalan Danau Sentani, Jalan Danau Jongge antara lain CKL
(Cemorokandang-Kedungkandang-Landungsari)
b. Angkutan umum yang melewati Jalan Muharto, Jalan Ki Ageng
Gribig, Jalan Danau Jongge antara lain MM (Mulyorejo-Madyopuro)
-
(2) Rencana angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
meliputi: a. Peningkatan armada angkutan umum b. Pengembangan rute
angkutan umum di Kelurahan Cemorokandang
Tembus ke Kelurahan Kedungkandang melewati jalan Bandara Halim
Perdana Kusuma.
c. Pengembangan sistem angkutan umum massal (3) Peta rencana
angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 17
APILL
(1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas atau APILL sebagaimana
dimaksud pada pasal 11 ayat (2) huruf a butir 6 meliputi: APILL
Perempatan jalan Ranugati, Jalan Raya Sawojajar, Jalan Danau Toba,
Jalan Dirgantara.
(2) Rencana APILL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
a. Persimpangan Jalan Ki Ageng Gribig Jalan Jongge b. Persimpangan
jalan Ki Ageng Gribig Jalan Cemorokandang. c. Persimpangan Jalan
Raya Sawojajar Jalan Terusan Sulfat. d. Persimpangan Jalan Danau
Toba Jalan Ki Ageng Gribig. e. Persimpangan Jalan Muharto Jalan Ki
Ageng Gribig.
(3) Rencana APILL sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tercantum
dalam
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Pasal 18 Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan
(1) KKOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf b
meliputi
Zona Penyangga Rawan Kecelakaan I dengan ketinggian bangunan
maksimum 45 (empat puluh) meter adalah seluruh wilayah Sub Pusat
Malang Timur yaitu Kelurahan Sawojajar, Kelurahan Madyopuro,
Kelurahan Cemorokandang, Kelurahan Lesanpuro dan Kelurahan
Kedungkandang.
(2) Rencana KKOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi
penetapan ketinggian bangunan maksimal 45 (empat puluh) meter.
(3) Peta rencana KKOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 3 Sistem Prasarana Lainnya
Pasal 19
Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan (1) Sistem jaringan
energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada pasal
11 ayat (3) huruf a meliputi : a. Jaringan Saluran Udara
Tegangan Tinggi (SUTT) melintasi Kelurahan
Kedungkandang-Kelurahan Cemorokandang, Sepanjang 6700 m (lebih
kurang enam ribu tujuh ratus) meter;
-
b. Jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) terdapat di
sepanjang Jalan Danau Toba, Jalan Raya Sawojajar, Jalan Ki Ageng
Gribig, Jalan Danau Kerinci, Jalan Danau Sentani, Jalan Danau
Jongge, Jalan Muharto, Jalan Mayjen Sungkono, Jalan Wisnuwardana,
Jalan Madyopuro, Jalan Cemorokandang dan Jalan Bandara Halim
Perdana Kusuma;
c. Jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) terdapat di
sepanjang jalan lingkungan yang mengalirkan listrik ke rumah
penduduk.
(2) Rencana sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengembangan jaringan
energi/kelistrikan di Kelurahan Lesanpuro.
(3) Peta rencana sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 20 Sistem Jaringan Telekomunikasi
(1) Sistem jaringan telekomunikasi di wilayah perencanaan
terdiri dari:
a. Jaringan Telepon; dan b. Menara Telekomunikasi.
(2) Sistem jaringan telepon sebagaimana dimaksud pada pasal 20
ayat (1) huruf a meliputi : a. Kelurahan Sawojajar: Jalan
Sawojajar, Jalan Ranugrati, Jalan
Simpang Ranugrati, Jalan Danau Tondano Barat, Jalan Simpang
Danau Tondano Barat III,Jalan Danau Tondano Dalam, Jalan Simpang
Danau Tondano Dalam, Jalan Sawunggaling, Jalan Danau Mendana Barat,
Jalan Danau Maninjau Tengah, Jalan Danau Maninjau Barat, Jalan
Danau Maninjau Dalam, Jalan Danau Maninjau Barat dalam, Jalan Danau
Diatas, Jalan Danau Dibaruh, Jalan Danau Bratan, Jalan Danau
Maninjau Selatan, Jalan Danau Bratan, Jalan Danau Towuti, Jalan
Danau laut Tawar, Jalan Danau Towuti Raya, Jalan Danau Poso, Jalan
Danau Ranau, Jalan Narotama Barat, Jalan Danau Segara Anak, Jalan
Danau Buyan, Jalan Ruko Sawojajar, Jalan Danau Maninjau, Jalan
Danau Batur, Jalan Selat Karimata, Jalan Selat Bali, Jalan Selat
Sunda, Jalan Selat Sunda Raya, Jalan Selat Bengkalis, Jalan Terusan
Wisnu Whardana, Jalan Danau Limboto Barat, Jalan Danau Limboto,
Jalan Danau Limboto Utara, Jalan Simpang Danau Limboto Barat Dalam,
Jalan Danau Tondano Barat, Jalan Danau Simpang Tondano, Jalan Danau
Tondano Dalam, Jalan Danau Tondano, Jalan Simpang Danau Tondano
Barat Dalam, Jalan Danau Limboto Timur dalam, Jalan Danau Ngebel,
Jalan Danau Surueec, Jalan Danau Tondano Barat Dalam, Jalan Danau
Metana, Jalan Danau Tempe, Jalan Danau Melintang, Jalan Danau
Sarangan, Jalan Danau Paniai, Jalan Danau Kenambui, Jalan Danau
Sembuluh, Jalan Danau Tigi, Jalan Danau Serang, Jalan Danau Genali,
Jalan Danau Lindu, Jalan Danau Semayang, Jalan Danau Towuti, Jalan
Danau Ranau, Jalan Danau Kerinci, Jalan Danau Tambingan, Jalan
Danau Buyam, Jalan Danau Seriang, Jalan Danau Matur, Jalan Danau
Sindereng, Jalan Danau Belayan, Jalan Danau Kelimutu, Jalan Danau
Jempang, Jalan Danau Singkarak, Jalan Danau Toba, Jalan Danau
Yamur
b. Kelurahan Madyopuro: Jalan Madyopuro, Jalan Melati, Jalan
Simpang Kesatrian (ujung), Jalan Madyopuro Gg. VIII, Jalan
Simpang
-
Kesatrian (pangkal), Jalan Bandara Eltari Tengah II (ujung),
Jalan Bandara Eltari Tengah III (ujung), Jalan Bandara Eltari
Tengah IV (ujung), Jalan Danau Sentarum, Jalan Danau Singkarak V,
Jalan Danau Bedali, Jalan Danau Sentani, Jalan Selat Malaka, Jalan
Tumbal Negara, Jalan Terusan Danau Sentani, Jalan Danau paniai
Utara, Jalan Danau Paniai Utara, Jalan Danau Paniai Dalam, Jalan
Danau Singkarak II, Jalan Danau Belayan, Jalan Danau Paniai Utara
I, Jalan Danau Paniai Utara II, Jalan Danau Paniai Dalam III, Jalan
Danau Paniai Utara IV, Jalan Danau amora, Jalan Danau Tursiah,
Jalan Danau Gui, Jalan Danau MaHalona, Jalan Danau Genali, Jalan
Danau Semayang X, Jalan Danau Jongge, Jalan Danau Sentani Utara II,
Jalan Danau kelimutu I, Jalan Danau Lindu, Jalan Danau Sentani
Utara, Jalan Danau Sentani Tengah, Jalan Danau Sentani Tengah I,
Jalan Danau Sentani Tengah II, Jalan Danau Brata Timur, Jalan Danau
Rawa pening Dalam I, Jalan Danau Rawa Pening I, Jalan Danau Rawa
Pening II, Jalan Danau Rawa Pening III, Jalan Danau Rawa Pening IV,
Jalan Danau Rawa Pening V, Jalan Danau Rawa Pening VI, Jalan Danau
jempang, Jalan Simpang Hamid Rusdi, Jalan Danau Sentani Timur ,Ki
Ageng Gribig Gg. II, Jalan Terusan Danau Sentani, Jalan Melati,
Jalan Madyopuro;
c. Kelurahan Lesanpuro: Jalan Dirgantara IV, Jalan Dirgantara,
Jalan Simpang Dirgantara I, Jalan Simpang Dirgantara II, Jalan
Simpang Dirgantara III, Jalan Simpang Dirgantara IV, Jalan Simpang
Dirgantara V, Jalan Simpang Dirgantara VI, Jalan Simpang Dirgantara
X, Jalan Dirgantara I, Jalan Dirgantara II, Jalan Dirgantara III,
Jalan Selat Bengkalis, Jalan Lesanpuro VI, Jalan Lesanpuro II,
Jalan Ki Ageng Gribig Gg.XII, Jalan Lesanpuro VI , Jalan Baran
Tegaron;
d. Kelurahan Kedungkandang: Jalan H.Ali.Nasrudin, Jalan Kyai
Sofian Yusuf, Kedungkandang GG. II, Jalan K.Abid FA, Mayjen
Sungkono IV, Kedungkandang VII, KH.Malik Gg. VIII;
e. Kelurahan Cemorokandang: Jalan Untung Sudiro, Jalan Sampurna
Tengah, Jalan Kemayoran I, Jalan Polonia, Jalan Kemayoran II, Jalan
Kemayoran III, Jalan Kemayoran IV, Jalan Kemayoran V, Jalan
Kemayoran VI, Jalan Kemayoran Tengah, Jalan Iswahyudi, Jalan
Simpang Polonia, Jalan Kemayoran Atas I, Jalan Kemayoran Atas II,
Jalan Kemayoran Atas III, Jalan Raya Desa Baran, Jalan Sampurna
Barat, Jalan Danau Santoso, Jalan Bandara Juanda, Jalan Bandara
Juanda I, Jalan Bandara Juanda II, Jalan bandara Halim Perdana
Kusumah, Jalan Bandara Palmerah, Jalan Bandara Eltari, Jalan
Bandara Timika.
(3) Sistem jaringan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud
pada
pasal 20 ayat (1) huruf b meliputi : a. Kelurahan Sawojajar : 3
(tiga) unit; b. Kelurahan Madyopuro : 5 (lima) unit; c. Kelurahan
Lesanpuro : 4 (empat) unit; d. Kelurahan Kedungkandang : 3 (tiga)
unit; e. Kelurahan Cemorokandang : 4 (empat) unit.
(4) Rencana sistem jaringan menara telekomunikasi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) meliputi pengembangan jaringan menara
telekomunikasi bersama.
(5) Peta Rencana Sistem Jaringan Menara Telekomunikasi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
-
Pasal 21 Sistem Penyediaan Air Minum Kota
(1) Sistem penyediaan air minum kota sebagaimana dimaksudkan
pada
pasal 11 ayat (3) huruf c meliputi jaringan distribusi pipa PDAM
dan HIPAM.
(2) Rencana sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksudkan
dalam ayat (1) meliputi pengembangan sumber air PDAM siap minum
dari keran di Kelurahan Cemorokandang, Kelurahan Lesanpuro, dan
Kelurahan Kedungkandang dan HIPAM di Kelurahan Cemorokandang dan
Kelurahan Kedungkandang
(3) Peta rencana sistem jaringan sumber air minum sebagaimana
tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Pasal 22
Sistem Jaringan Daerah Irigasi
(1) Sistem jaringan daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada
pasal 11 ayat (3) huruf d meliputi: jaringan irigasi di Kelurahan
Cemorokandang bagian utara memanfaatkan saluran irigasi dari anak
sungai Amprong sepanjang 7.200 (lebih kurang tujuh ribu dua ratus)
meter.
(2) Rencana daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
meliputi peningkatan kualitas debit air dengan menjaga penggunaan
lahan di sekitar daerah irigasi Kedungkandang di Kelurahan
Cemorokandang untuk mengairi sawah teknis seluas 84,95 Ha.
(3) Peta rencana daerah irigasi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Pasal 23 Sistem Pengelolaan Air Limbah Kota
(1) Sistem pengelolaan air limbah kota sebagaimana dimaksud pada
pasal
11 ayat (3) huruf e meliputi: Instalasi Pembuangan Air Limbah
(IPAL) Komunal di jalan Ranugati Kelurahan Sawojajar.
(2) Rencana sistem pengelolaan air limbah kota sebagaimana
dimaksud dalam pasal (1) meliputi pengelolaan limbah secara
terpadu.
(3) Peta rencana sistem pengolahan air limbah kota sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XII merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini
Pasal 24
Sistem Persampahan
(1) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat
(3) huruf f meliputi : Kelurahan Madyopuro terdapat 1 TPS, di
sekitar Gor Vellodroom.
(2) Rencana sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) meliputi: a. Pengembangan TPS di Kelurahan Sawojajar sebanyak 2
(dua) unit; b. Pengembangan TPS di Kelurahan Madyopuro sebanyak 1
(satu) unit; c. Pengembangan TPS di Kelurahan Lesanpuro sebanyak 1
(satu) unit; d. Pengembangan TPS di Kelurahan Kedungkandang
sebanyak 2 (dua)
unit; e. Pengembangan TPS di Kelurahan Cemorokandang sebanyak 2
(dua)
unit;
-
(3) Peta Rencana Sistem Persampahan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan daru
Peraturan Daerah ini.
Pasal 25
Sistem Drainase
(1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (3)
huruf g meliputi : a. Jaringan drainase primer meliputi Sungai
Amprong dengan panjang
6900 (lebih kurang enam ribu sembilan ratus) meter dan Sungai
Bango dengan panjang 4200 (lebih kurang empat ribu dua ratus)
meter;
b. Jaringan drainase sekunder meliputi jalan-jalan utama wilayah
perencanaan seperti Jalan Danau Toba, saluran pembuangan Sawojajar,
sekunder Gribig Kanan sepanjang 1700 (lebih kurang seribu tujuh
ratus) meter;
c. Jaringan drainase tersier meliputi saluran drainase yang
berada pada jalan-jalan lingkungan dan lokal, yaitu Jalan Danau
Maninjau Kiri, Jalan Danau Maninjau Kanan, Jalan Danau Kerinci
Kanan, Jalan Danau Kerinci Kiri, Jalan Danau Ranau Kanan, Jalan
Danau Ranau Kiri, Jalan Danau Sentani Kiri, Jalan Danau Sentani
Kanan, Jalan Dirgantara Kanan dan Jalan Dirgantara Kiri dengan
panjang 12700 (lebih kurang dua belas ribu tujuh ratus) meter.
(2) Rencana sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
meliputi: a. Perbaikan dan pelebaran inlet pada saluran drainase
tertutup di
Pertigaan Jalan Ki Ageng Gribig (depan Masjid Madyopuro); b.
Membuat inlet di sekitar daerah genangan dan membersihkan
saluran yang tertutup sampah di Jalan Ki Ageng Gribig (Kelurahan
Lesanpuro);
c. Memperdalam saluran drainase dan pembersiHan saluran di Jalan
Ki Ageng Gribig (Madyopuro Gang V);
d. Normalisasi saluran di Jalan Danau Sentani (depan Kantor
Telkom). (3) Peta Rencana Sistem Drainase sebagaimana tercantum
dalam Lampiran
XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Pasal 26 Jalur Pedestrian
(1) Jalur pedestrian sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (3)
huruf h
meliputi Jalan Ranugrati. (2) Rencana jalur pedestrian
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
meliputi: Pengembangan trotoar di sepanjang jalan utama yaitu
Jalan Danau Toba, Jalan Ki Ageng Gribig, Jalan Raya Sawojajar,
Jalan Danau Kerinci, Jalan Danau Sentani, Jalan Danau Jongge, Jalan
Terusan Sulfat.
(3) Peta Rencana jalur pedestrian sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
-
Pasal 27 Jalur Sepeda
(1) Rencana jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat
(3)
huruf i meliputi: a. Ruas Jalan Ranu Grati Jalan Danau Toba
Jalan Ki Ageng Gribig
Jalan Wisnuwardana; b. Ruas jalan Terusan Sulfat Jalan Raya
Sawojajar Jalan Baru
Jalan Danau Jongge Jalan Terusan Danau Sentani; c. Ruas Jalan
Bandara Halim Perdana Kusuma - Jalan Cemorokandang
Jalan Madyopuro Jalan Ki Ageng Gribig. (2) Peta Rencana Jalur
Sepeda sebagaimana tercantum dalam Lampiran
XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Pasal 28
Jalur Evakuasi Bencana
(1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (3) huruf j meliputi: a. Jalur evakuasi bencana banjir dan
longsor di kawasan sepanjang
sempadan Sungai Bango dan Amprong. Untuk Sungai Bango jalur
evakuasi dipusatkan di ruas Jalan Raya Sawojajar, sedangkan jalur
evakuasi Sungai Amprong dipusatkan di Jalan Ki Ageng Gribig dan
Jalan Baran Gribig;
b. Jalur evakuasi kebakaran ditetapkan di kawasan industri
rokok, jalur evakuasi dipusatkan di ruas Jalan Ki Ageng Gribig;
c. Melting Point berada di ruas Jalan Ki Ageng Gribig (Kantor
Kelurahan Lesanpuro, Puskesmas Gribig dan Lapangan Gribig.
(2) Peta Jalur Evakuasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.
Pasal 29 Sistem Jaringan Penerangan Jalan Umum
(1) Sistem jaringan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud
pada
pasal 11 ayat (3) huruf k meliputi: a. Kelurahan Sawojajar:
Jalan KH. Abdul Qodir Jailani, Jalan Simpang
Ranu Grati; Jalan Ranu Grati, Jalan Danau Toba, Jalan Perumnas
Sawojajar, Jalan Ruko Danau Toba, Jalan Danau Maninjau, Jalan Danau
Segara Anak, Jalan Danau Maninjau IV, Jalan Danau Bratan, Jalan
Danau Towuti, Jalan Danau Laut Tawar, Jalan Danau Kerinci, Jalan
Danau Limbodo, Jalan Danau Tondano, Jalan Danau Tempe, Jalan
Mentana Barat, Jalan Mentana, Jalan Wisma WardHana, Jalan Hanoman,
Jalan Anggada, Jalan Sugriwa, Jalan Danau Sentarum, Jalan Danau
Bedali, Jalan Bratan Timur, Jalan Danau Paniai, Jalan Danau Jongge,
Jalan Tumbalnegara, Jalan Raya Sawojajar, Jalan Sawojajar Gg. IX,
Jalan Sawojajar Gg. XI, Jalan Sawojajar Gg. XIII, Jalan Sawojajar
Gg. VII, Jalan Sawojajar Gg. V, Jalan Sawojajar Gg. XV, Jalan
Sawojajar Gg. XVII, Jalan Sawojajar Gg. XIX;
b. Kelurahan Madyopuro: Jalan Ki Ageng Gibrig, Jalan Danau
Sentani Timur, Jalan Ki Ageng Gribig Gg. III Lesanpuro, Jalan Ki
Ageng Gribig Gg. Masjid dan Jalan Cemorokandang Gg. II
Madyapuro;
-
c. Kelurahan Lesanpuro: Jalan Ki Ageng Gribig, Jalan Selat
Karimata, Jalan Selat Bali, Jalan Lesanpuro I/3, Jalan Lesanpuro I,
Jalan Lesanpuro VI, Jalan Perum Dirgantara Selat Sunda dan Jalan
Simpang Dirgantara;
d. Kelurahan Kedungkandang: Jalan Ki Ageng Gribig, Jalan SMP
MuHammadiyah;
e. Kelurahan Cemorokandang: Jalan Madyopuro Gg. II, Jalan Cemoro
Kandang, Jalan Untung, Jalan Sampurno, Jalan Perdana Kusuma, Jalan
Sampurno I, Jalan Sampurno II, Jalan Bandara Abdurrahman Saleh,
Jalan Bandara Narita, Jalan Baran Tempuran, Jalan Desa Baran, Jalan
Blok IX, Jalan Blok VII, Jalan Blok VIII, Jalan Blok X, Jalan Perum
Palm Merah, Jalan Perum Palm Merah Blok I, Jalan Perum Palm Merah
Blok II, Jalan Perum Palm Merah Blok III, Jalan Perum Palm Merah
Blok IV, Jalan Kemayoran, Jalan Kemayoran Blok I, Jalan Kemayoran
Blok II, Jalan Kemayoran Blok III, Jalan Kemayoran Blok IV, Jalan
Kemayoran Blok VI, Jalan Kemayoran Blok VII, Jalan Kemayoran Blok
VIII.
(2) Rencana jaringan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) meliputi : a. Kelurahan Sawojajar: Jalan Simpang
Ragunawati Dalam, Jalan
Simpang Danau Tondano Barat, Jalan Simpang Danau Tondano Dalam,
Jalan Sawunggaling, Jalan Danau Mendana Barat, Jalan Danau Maninjau
Dalam, Jalan Danau Diatas, Jalan Danau Dibaruh, Jalan Danau
Maninjau Selatan, Jalan Simpang Danau Maninjau Selatan Dalam, Jalan
Danau Poso, Jalan Danau Ranau, Jalan Narotama Barat, Jalan Danau
Batur, Jalan Danau Buyan, Jalan Selat Bengkalis; Jalan Danau
Limboto Utara, Jalan Simpang Danau Limboto Barat Dalam, Jalan
Limboto Timur, Jalan Simpang Danau Tondano, Jalan Danau Ngebel,
Jalan Danau Matana; Jalan Danau Sarangan, Jalan Danau Melintang,
Jalan Danau Kenambui, Jalan Danau Tigi, Jalan Danau Serang, Jalan
Danau Sembuluh, Jalan Danau Genali, Jalan Danu Buyam, Jalan Danau
Seriang, Jalan Danau Tambingan, Jalan Danau Matur, Jalan Danau
Sidereng, Jalan Danau Jempang, Jalan Danau Yamur, Jalan Danau
Tes;
b. Kelurahan Madyopuro: Jalan Madyopuro Gg. X, Jalan Simpang
Kesatrian, Jalan Madyopuro VIII, Jalan Bandara Eltari Tengah, Jalan
Danau Singkarak, Jalan Danau Bedali, Jalan Selat Malaka, Jalan
Terusan Danau Sentani, Jalan Danau Paniai Utara; Jalan Danau Paniai
Dalam, Jalan Danau Belayan, Jalan Danau Amora, Jalan Danau Tursiah,
Jalan Danau Gui, Jalan Danau MaHalona, Jalan Danau Genali, Jalan
Danau Semayang X, Jalan Danau Sentani Utara, Jalan Danau Kalimutu,
Jalan Danau Lindu, Jalan Danau Sentani Tengah, Jalan Danau Bratan
Timur, Jalan Danau Rawa Pening Dalam, Jalan Danau Rawa Pening,
Jalan Terusan Danau Bratan, Jalan Danau Jempang, Jalan Danau
Sentani Dalam, Jalan Simpang Hamid Rusdi, Jalan Melati, Jalan
Simpang Terusan Danau Sentani, Jalan Danau Paniai Terusan;
c. Kelurahan Lesanpuro: Jalan Selat Bengkalis, Jalan Baran
Tegaron, Jalan Kaserin, Jalan Simpang Dirgantara;
d. Kelurahan Kedungkandang: Jalan H. Ali Nasrudin, Jalan Kyai
Sofian Yusuf, Jalan Kedungkandang Gg. II, Jalan Kyai Abid FA, Jalan
Mayjen Sungkono IV, Jalan Kedungkandang VII, Jalan KH. Malik Gg.
VIII;
e. Kelurahan Cemorokandang: Jalan Polonia, Jalan Iswahyudi III,
Jalan Iswahyudi, Jalan Iswahyudi II, Jalan Simpang Polonia, Gg.
Sukonadi
-
V, Jalan Danau Santoso, Jalan Bandara Juanda, Jalan Bandara
Eltari Tengah, Jalan Bandara Eltari, Jalan Bandara Timika.
(3) Peta Rencana Penerangan Jalan Umum sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 30 (1) Rencana pola ruang, sebagaimana dimaksud pada pasal
4 ayat (3),
huruf c meliputi : a. Kawasan lindung meliputi :
1. Sempadan sungai; 2. Sempadan SUTT; 3. Kawasan cagar budaya;
dan 4. Kawasan rawan bencana kebakaran.
b. Kawasan budidaya meliputi : 1. Kawasan peruntukan Perumahan;
2. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa; 3. Kawasan peruntukan
perkantoran; 4. Kawasan peruntukan industri; 5. Kawasan peruntukan
pertanian; 6. Kawasan peruntukan pendidikan; 7. Kawasan peruntukan
kesehatan; 8. Kawasan peruntukan peribadatan; dan 9. Kawasan
peruntukan pariwisata.
c. Rencana blok. (2) Peta Rencana Pola Ruang sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XIX
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.
Bagian Kedua Kawasan Lindung
Paragraf 1
Sempadan Sungai
Pasal 31 120
(1) Kawasan sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, ayat (1)
huruf a butir 1 meliputi: a. Sungai Amprong dengan panjang 6900
(lebih kurang enam ribu
sembilan ratus) meter; b. Sungai Bango dengan panjang 4200
(lebih kurang empat ribu dua
ratus) meter. (2) Rencana kawasan sempadan sungai sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) dengan luas sempadan yang berada di Malang Timur adalah 120
(seratus dua puluh) Ha meliputi: a. Sempadan Sungai Amprong dengan
luas 40 (lebih kurang empat
puluh) Ha;
-
b. Sempadan Sungai Bango dengan luas 27 (lebih kurang dua puluh
lima) Ha;
c. Sempadan anak sungai Amprong dan Bango 53 (lebih kurang lima
puluh tiga) Ha.
(3) Peta kawasan sempadan sungai sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Paragraf 2
Sempadan SUTT
Pasal 32 (1) Kawasan sempadan SUTT sebagaimana dimaksud dalam
pasal 29, ayat
(1) huruf a butir 2 sempadan jalur SUTT yang terdapat di Malang
Timur yaitu seluas 31 (lebih kurang tiga puluh satu) Ha, yang
melewati Kelurahan Kedungkandang-Kelurahan Cemorokandang.
(2) Peta Sempadan SUTT sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.
Paragraf 3 Kawasan Cagar Budaya
Pasal 33
(1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 30,
ayat (1)
huruf a butir 3, di wilayah perencanaan Malang Timur meliputi
lingkungan cagar budaya dan bangunan cagar budaya.
(2) Lingkungan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
meliputi: a. Makam Ki Ageng Gribig di Kelurahan Madyopuro; b. Makam
Bupati-Bupati Malang beserta gapura dan cungkup, berada di
Kelurahan Madyopuro. (3) Bangunan cagar budaya sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), yaitu
Punden Mbah Gareng berupa sisa struktur bangunan dari batubata.
Lokasi di Kelurahan Sawojajar, lokasi tidak jauh dari aliran Sungai
Bango.
(4) Rencana kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada 30
ayat (1) meliputi perlindungan terhadap cagar budaya yang ada.
(5) Peta kawasan cagar budaya sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Paragraf 4
Kawasan Rawan Bencana Kebakaran
Pasal 34
(1) Kawasan rawan bencana kebakaran sebagaimana dimaksud pada
pasal 30 ayat (1) huruf a butir 4 meliputi kawasan permukiman padat
terdapat di Kelurahan Sawojajar dan Kelurahan Madyopuro dan kawasan
pengembangan industri rokok di Kelurahan Kedungkandang dan
Kelurahan Lesanpuro.
(2) Rencana kawasan rawan bencana kebakaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi :
-
a. Penataan intensitas bangunan pada Kelurahan Sawojajar dan
Kelurahan Madyopuro;
b. Penempatan hidran pada Kelurahan Sawojajar, Kelurahan
Madyopuro dan Kelurahan Kedungkandang;
c. Penyediaan ruang evakuasi berupa kantor Kelurahan dan
lapangan pada masing-masing Kelurahan.
(3) Peta kawasan rawan bencana kebakaran sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketiga
Rencana Kawasan Budidaya
Paragraf 1 Kawasan Peruntukan Perumahan
Pasal 35
(1) Kawasan peruntukan Perumahan sebagaimana dimaksud pada pasal
30
ayat (1) huruf b butir 1 meliputi: a. Kelurahan Sawojajar yaitu
Perumahan Sawojajar, di Jalan Raya
Sawojajar Sisi Timur, Jalan Danau Toba dan jalan Ki Ageng Gribig
sisi barat;
b. Kelurahan Madyopuro yaitu Perumahan Griya Santika, di Jalan
Simpang Terusan Danau Sentani;
c. Kelurahan Lesanpuro yaitu Perumahan Dirgantara Permai, di
Jalan Dirgantara;
d. Kelurahan Cemorokandang yaitu Perumahan Cassablanca,
Perumahan Oma View Malang, Perumahan Buring Permai di Jalan Bandara
Halim Perdana Kusuma.
(2) Rencana kawasan peruntukan Perumahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi: a. Rencana pengembangan Perumahan baru di
Kelurahan Lesanpuro; b. Perbaikan kampung padat melalui penataan
intensitas bangunan
(GSB, KDB, KLB dan KDH) dan kondisi wilayah sekitar.
Paragraf 2 Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa
Pasal 36
(1) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud
pada pasal 30 ayat (1) huruf b butir 2 meliputi: a. Kelurahan
Sawojajar memiliki Toko Modern berupa 1 unit Mall Giant,
Kompleks Ruko di Jalan Raya Sawojajar dan Jalan Danau Toba dan
Pasar Sawojajar dan pasar tradisional 1 unit;
b. Kelurahan Madyopuro memiliki 1 unit pasar tradisional; c.
Kelurahan Lesanpuro memiliki 1 unit pasar tradisional; d. Kelurahan
Kedungkandang memiliki 1 unit pasar tradisional; e. Kelurahan
Cemorokandang memiliki 1 unit pasar tradisional.
-
(2) Rencana kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Rencana pemenuHan kebutuhan
fasilitas perdagangan dan jasa,
yaitu mengarahkan pendistribusian secara merata fasilitas
perdagangan dan jasa pada pendistribusian di daerah pinggiran dan
mendorong pengembangan fasilitas perdagangan berupa warung oleh
masyarakat secara swadaya;
b. Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa berupa
Pusat Perbelanjaan di Jalan Ki Ageng Gribig;
c. Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa berupa toko
modern, dengan pembatasan toko modern di ruas Jalan Ki Ageng
Gribig, kompleks pertokoan di Jalan Raya Sawojajar, Jalan Danau
Toba, Jalan Danau Kerinci dan Jalan Danau Sentani;
d. Pengembangan kawasan perdagangan baru dengan berbagai skala
pelayanan, mulai dari toko atau warung, pertokoan, pasar, grosir,
supermarket yaitu di unit-unit lingkungan kawasan perencanaan;
e. Rencana pengembangan perdagangan dan jasa berupa tempat
penginapan diarahkan di ruas jalan utama Jalan Danau Toba, Jalan Ki
Ageng Gribig dan Jalan Mayjen Sungkono.
Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Perkantoran
Pasal 37 (1) Kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud
pada pasal
30 ayat (1) huruf b butir 3 meliputi: a. Perkantoran Pemerintah
meliputi:
1. Kantor Kelurahan Sawojajar di Jalan Raya Sawojajar; 2. Kantor
Kelurahan Madyopuro di Jalan Raya Madyopuro; 3. Kantor Kelurahan
Lesanpuro di Jalan Ki Ageng Gribig; 4. Kantor Kelurahan
Kedungkandang di Jalan Ki Ageng Gribig; 5. Kantor Kelurahan
Cemorokandang di Jalan Raya
Cemorokandang; 6. Kantor PertanaHan (BPN) Kota Malang di Jalan
Simpang Terusan
Danau Sentani; 7. Kantor UPT. Pendidikan Dasar di Jalan Simpang
Terusan Danau
Sentani; 8. Kantor Balai Pengembangan Sumber Daya Air di Jalan
Simpang
Wisnuwardana; 9. Kantor PDAM Kota Malang di Jalan Terusan Danau
Sentani; 10. Kantor BKKBN di Jalan Ki Ageng Gribig; 11. Kantor
Koramil di Jalan Ki Ageng Gribig; 12. Kantor Polsek Kedungkandang
di Jalan Ki Ageng Gribig.
b. Kantor Swasta meliputi : 1. PJTKI Tritama Bina Karya; 2.
Koperasi Serba Usaha Unggul Makmur di Jalan Danau Toba; 3. Koperasi
Adil Makmur Sejahtera di Jalan Danau Toba; 4. Koperasi Surya Raya
di Jalan Danau Toba; 5. Koperasi Tirta Raya di Jalan Danau Toba; 6.
KP-RI Dana Raya di Jalan Danau Toba; 7. Kantor Kas Aryana di Jalan
Danau Toba;
-
8. Bank Central Asia (BCA) di Jalan Danau Toba; 9. Bank Danamon
di Jalan Danau Toba.
(2) Rencana kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1) meliputi: a. Pengembangan kondisi eksisting
fasilitas perkantoran yang telah ada; b. Kawasan perkantoran dapat
dilakukan dengan menggabungkan
fungsi lain seperti perdagangan dan tempat tinggal
didalamnya.
Paragraf 4 Kawasan Peruntukan Industri dan Pergudangan
Pasal 38
(1) Kawasan peruntukan industri dan pergudangan sebagaimana
dimaksud
pada pasal 30 ayat (1) huruf b butir 4 meliputi industri besar
dan sedang, industri kecil dan industri rumah tangga. Kawasan
industri dan pergudangan di Sub Pusat Malang Timur terdapat di
Jalan Ki Ageng Gribig antara lain : a. Pabrik Rokok Adi Bungsu; b.
Pabrik Rokok Sejahtera; c. Pabrik Rokok Putra Jagung; d. Pabrik
Rokok Karya Tirta.
(2) Rencana pengembangan kawasan peruntukan industri dan
pergudangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi
pengembangan kegiatan usaha industri menengah dan kecil.
Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pertanian
Pasal 39
(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada pasal
30 ayat (1) huruf b butir 5 meliputi: a. Pertanian Lahan
tegalan/lahan kering di Sub Pusat Malang Timur
terdapat di Kelurahan Sawojajar dengan luas 16 (lebih kurang
enam belas) Ha, Kelurahan Madyopuro dengan luas 234 (lebih kurang
dua ratus tiga puluh empat) Ha, Kelurahan Lesanpuro dengan luas 178
(lebih kurang seratus tujuh puluh delapan) Ha. Kelurahan
Kedungkandang dengan luas 184 (lebih kurang seratus delapan puluh
empat) Ha. Kelurahan Cemorokandang dengan luas 245 (lebih kurang
dua ratus empat puluh lima) Ha.
b. Pertanian lahan basah terdapat di Kelurahan Cemorokandang
dengan luas 84,95 Ha.
(2) Rencana kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 meliputi a. Pengembangan sawah irigasi teknis dengan
minimal luasan sebagai
berikut: Kelurahan Cemorokandang dengan luas 84,95 Ha; b.
Mempertahankan kawasan pertanian irigasi teknis dari
pengkonversian lahan menjadi permukiman, perdagangan, industri
dan fasilitas lainnya sebagai prioritas terakhir.
c. Pengembangan kawasan terbangun diarahkan pada lahan-lahan
tegalan atau lahan pertanian non-teknis, lahan yang kurang subur
dengan topografi yang relatif datar
-
d. Pengoptimalan lahan yang ada untuk meningkatkan produktivitas
Hasil pertanian
e. Mempertahankan dan perbaikan jaringan irigasi yang ada dari
ancaman kerusakan-kerusakan akibat pengembangan fisik kota.
Paragraf 6 Kawasan Peruntukan Pendidikan
Pasal 40
(1) Kawasan peruntukan pendidikan sebagaimana dimaksud pada
pasal 30
ayat (1) huruf b butir 6 meliputi: a. Taman Kanak-Kanak sebanyak
15 unit, yang tersebar di Kelurahan
Sawojajar 4 unit, Kelurahan Madyopuro 3 unit, Kelurahan
Lesanpuro 3 unit, Kelurahan Kedungkandang 3 unit dan Kelurahan
Cemorokandang 2 unit;
b. Sekolah Dasar/sederajat tersebar merata di seluruh wilayah
Sub Pusat Malang Timur sebanyak 23 unit yang menyebar di Kelurahan
Sawojajar 2 unit, Kelurahan Madyopuro 9 unit, Kelurahan Lesanpuro 4
unit, Kelurahan Kedungkandang 5 unit dan Kelurahan Cemorokandang 3
unit;
c. Sekolah Menengah Pertama/sederajat terdapat di Kelurahan
Madyopu