RAPAT REGIONAL Aceh Aceh Tamiang Alue Punti Pidie Jaya Meureudu /Ulee Glee Aceh Singkil Gosong Telaga - Singkil Pidie Geumpang Mane Nagan Raya Seunagan Timur Aceh Timur Peunaron

RAPAT REGIONAL PENJARINGAN USULAN PROGRAM PKP2TRANS TAHUN 2020

WILAYAH SULAWESI, MALUKU, PAPUA, NUSA TENGGARA, KALIMANTAN DAN SUMATERA

Oleh: Danton Ginting

Direktur Bina Potensi Kawasan Transmigrasi

Mengapa Perlu

Diukur?

Agar Dapat Diketahui

Apakah Pembangunan

yang Dilaksanakan

Sudah Sesuai Sasaran

atau Belum

UU 15/1997

UU 29/2009

TRANSMIGRASI BERBASIS KAWASAN

UU No. 15/1997 jo No. 29/2009 dan PP No.

3 Tahun 2014 adalah Roadmap PERUBAHAN

2009

ILUSTRASI BENTUK KAWASAN TRANSMIGRASI SEBAGAI SATU

KESATUAN SISTEM PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH DENGAN

SATU PRODUK UNGGULAN

Industri

Pengolahan

Zona Kawasan sebagai Pusat Pelayanan, Industri Pengolahan

atas produk unggulan di kawasan yang bersangkutan, Perdagangan

dan Jasa, serta permukiman perkotaan

Kota Kecil/Menengah atau Pasar Produk dari

Klaster kawasan perdesaan Batas Kawasan

Desa

Zona kawasan perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan Pengelolaan Sumberdaya Alam produk unggulan

tertentu sesuai potensi kawasan

Desa Pengungkit

sbg Pusat

Pelayanan

Lingkungan

yang melayani

Desa-desa

sekitarnya

Permukiman

Perkotaan

Permukiman

Perkotaan

Permukiman

Perkotaan

Perdag

&Jasa

Yan

Umum

KETERANGAN

SP-Baru

SP-Pugar

SP-Tempatan

Investasi

SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KAWASAN

TRANSMIGRASI

Mendes, PDT&Trans, Bappenas, Menkeu

Gubernur/Bappeda

Bupati/Bappeda

PUSAT (APBN)

PROVINSI (APBD)

KAB/KOTA (APBD)

SWASTA MASYARAKAT

Dekonsentrasi Pembantuan DAK Transver Daerah Penyesuaian Dana Desa dll

Kawasan Perkotaan Baru

KAWASAN TRANSMIGRASI

(perdesaan)

Daiatur dengan

PERPRES

KEMENTERIAN/LEMBAGA

SP-2

(SP-Baru)

SP-4

(SP-Tempatan)

(KIM EKSISTING REHAB

PRASARANA)

KIM

BARU

KIM

EKSISTING

PS-BANG TDK PUNYA RUMAH,

PUNYA LAHAN USAHA

di SKP YBS

PS-PIN

TDK PUNYA RUMAH, TDK

PUNYA LAHANUSAHA

SP-1 (SP-Pugar)

KIM

BARU

KIM

EKSISTING

Deliniasi SKP

Pemugaran

rumah

Pembangunan

rumah

PS-GARKIM PUNYA RUMAH TDK

LAYAK, PUNYA LAHAN

USAHA DI SKP YBS

PS-BANG TDK PUNYA RUMAH,

PUNYA LAHAN USAHA

di SKP YBS

PS-PIN

TDK PUNYA RUMAH, TDK

PUNYA LAHANUSAHA

TRANSMIGRAN

Pembangunan

rumah

Pemugaran

rumah

PS

ILUSTRASI PENATAAN

PERSEBARAN PENDUDUK

DI KAWASAN TRANSMIGRASI

PS-GARKIM PUNYA RUMAH TDK

LAYAK, PUNYA LAHAN

USAHA DI SKP YBS SP-1 (SP Pugar)

PEMBANGUNAN FISIK KAWASAN Pemerintah

Pemda Tujuan

BANG KAWASAN

TRANSMIGRASI Pemda Asal

BANG KAWASAN

Masyarakat Transmigran

PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK

MEMBANGUN KAWASAN

TRANSMIGRASI DENGAN

KERJASAMA PELAKSANAAN

TRANSMIGRASI

PERPRES 50/2018 SALAH SATU ALAT UNTUK MEMBANGUN KAWASAN TRANSMIGRASI

RKT merupakan

alat koordinasi

K/L, Pemda,

Masyarakat

(termasuk badan

Usaha)

18

Tahun

Penetapan Kawasan Jumlah

Kawasan Keterangan Sesuai

144 kawasan

Diluar

144 kawasan

2015 23 0 23 Kep. Menteri Desa, PDTT Nomor 9 Th 2016

2016 25 1 26 Kep. Menteri Desa, PDTT Nomor 91 Th 2016

2017 (Tahap 1) 26 4 30 Kep. Menteri Desa, PDTT Nomor 104 Th 2017





Total 120 20 140

REALISASI PENETAPAN KAWASAN TAHUN 2015 - 2018

Kawasan Transmigrasi Sesuai Daftar 144 Kawasan yang BELUM DITETAPKAN (24 Kawasan)

• Belum Dilengkapi Rekomendasi Gubernur 8 Kawasan

• Perlu Perbaikan/Review Dokumen RKT 7 Kawasan

• Sudah Ada RKT Namun Belum Diusulkan Penetapannya 5 Kawasan

• Belum Ada RKT 4 Kawasan

No. Provinsi Kabupaten Kawasan

1 Aceh Aceh Tamiang Alue Punti

Pidie Jaya Meureudu/Ulee Glee

Aceh Singkil Gosong Telaga - Singkil

Pidie Geumpang Mane

Nagan Raya Seunagan Timur

Aceh Timur Peunaron/ Seumanah Jaya

Aceh Selatan Trumon

2 Kepulauan Riau Natuna Selat Lampa

3 Sumatera Barat Dharmasraya Padang Hilalang

4 Sumatera Selatan Musi Banyuasin Babat Toman

Ogan Komering Ilir Tulung Selapan

5 Kalimantan Utara Tana Tidung Sesayap - Tana Lia

6 Kalimantan Tengah Barito Timur Paju Epat

No. Provinsi Kabupaten

7 Sulawesi Utara Bolaang Mongondow Timur Nuangan

Minahasa Selatan Tompaso Baru

Minahasa Tenggara Ratahan Timur

8 Sulawesi Selatan Takalar Punaga Laikang

Pinrang Marennu

9 Maluku Maluku Tengah Sapalewa

Seram Bagian Timur Banggoi/ Bula

Kepulauan Aru Benjina

10 Papua Barat Manokwari Prafi

Maybrat Aifat

11 Nusa Tenggara Timur Manggarai Barat Samonggoa/ Komodo

Penilaian

Perkembangan

Kawasan Transmigrasi

Diketahuinya Status/Indeks Perkembangan Tahapan Pengembangan SP, Pusat

SKP, SKP dan Kawasan Transmigrasi

Diketahuinya Insentif Masyarakat Yang Dapat

Dikembangkan

Tersusunnya Strategi Pembangunan dan

Pengembangan SP, Pusat SKP, SKP dan Kawasan

Transmigrasi

Terumuskannya Pilihan Intervensi yang Tepat

Melalui Simulasi Pembangunan Kawasan

Transmigrasi

Tersedianya Acuan Dalam Penyusunan APBN K/L dan APBD Prov/Kab/Kota dan

Stakehplder Lainnya

Manfaat

Arsitektur Penentuan Indeks Pembangunan

Kawasan Transmigasi, SKP, dan SP

Ilustrasi Pelaksanaan WCM

Dalam pelaksanaan WCM di dalam ruangan,

peserta duduk dalam round table atau meja persegi,

sebanyak 5-7 di setiap meja,

dengan total meja sebanyak 5

sesuai dengan bidang, yaitu: Ekonomi, Sosial Budaya,

Lingkungan, Jejaring Prasarana Sarana, dan Kelembagaan

Peserta WCM adalah K/L/D/M dan stakeholder lainnya yang

terpilih, misalnya antara lain:

1) Ketua/Anggota Komisi DPRD yang menjadi mitra Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

2) Asisten Daerah

3) BAPPEDA kabupaten/kota

4) Bagian Ekonomi, Setda

5) Bagian Hukum, Setda

6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

(DPMPD) atau sebutan lainnya

7) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

8) Dinas Sosial

9) Dinas Kesehatan

10) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

11) Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) atau sebutan

lainnya

12) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

13) Dinas Perhubungan

14) Dinas Pertanian (apabila komoditas unggulan berkaitan

dengan sektor pertanian)

15) Dinas Kelautan dan Perikanan (apabila komoditas unggulan

berkaitan dengan sektor perikanan)

16) Dinas Pariwisata (apabila komoditas unggulan berkaitan dengan sektor pariwisata)

17) Dinas Perindustrian perdagangan koperasi dan UKM

18) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

19) BPN kabupateb/kota

20) Camat

21) Ketua Pokja Kawasan Terpadu Mandiri di Kabupaten;

22) Asosiasi bisnis misalnya Kamar Dagang Indonesia Daerah (KADINDA), Perhimpunan Hotel dan Restoran

Indonesia (PHRI) dan Perhimpunan Pengusaha Perjalanan Wisata (ASITA) (apabila komoditas unggulan

berkaitan dengan sektor pariwisata) dll

23) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan atau Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI)

24) Organisasi Masyarakat Madani (LSM, Ormas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dlsb)

25) Perwakilan Perguruan Tinggi dan SMK setempat yang prodinya sesuai dengan komoditas unggulan

26) Ketua kelompok perwakilan dari kawasan seperti kelompok tani/gabungan kelompok tani

(POKTAN/GAPOKTAN), kelompok usaha perikanan (POKDAKAN), kelompok pengolahan dan pemasaran

ikan (POKLAHSAR), kelompok sadar wisata (POKDARWIS), dlsb

27) Pelaku seni dan budaya

28) Stakeholders lainnya sesuai kebutuhan.

BERKEMBANG

• IP KTrans < 50

MANDIRI

• 50 ≤ IP KTrans < 75

BERDAYA SAING

• IP KTrans ≥ 75

STATUS KAWASAN TRANSMIGRASI

KURANG BERKEMBANG

• IP SKP < 50

CUKUP BERKEMBANG

• 50 ≤ IP SKP < 75

BERKEMBANG

• IP SKP ≥ 75

STATUS SKP

PENYESUAIAN

• IP SP < 50

PEMANTAPAN

• 50 ≤ IP SP < 75

KEMANDIRIAN

SP UTAMA (Tambahan Prasarana)

• IP SP ≥ 75

STATUS SP

45,93

40,54

36,00

50,67

42,85

0

20

40

60

80

100

Ekonomi

Sosial Budaya

LingkunganJejaring Prasar

Kelembagaan

Diagram Layang-layang Indeks Dimensi di

Kawasan Transmigrasi Dadahup

45,93

40,54

36,00 50,67

42,85

52,72

50,79

60,17 54,16

50,60

0

20

40

60

80

100

Ekonomi

Sosial Budaya

LingkunganJejaring Prasar

Kelembagaan

Sebelum

Sesudah

Diagram Layang-layang Sebelum dan Sesudah Intervensi

Terima Kasih

RAPAT REGIONAL Aceh Aceh Tamiang Alue Punti Pidie Jaya Meureudu /Ulee Glee Aceh Singkil Gosong Telaga - Singkil Pidie Geumpang Mane Nagan Raya Seunagan Timur Aceh Timur Peunaron

Documents