RENCANA JANGKA PANJANG RENCANA JANGKA PANJANG SIK BIDANG PP & PL SIK BIDANG PP & PL RENCANA JANGKA PANJANG RENCANA JANGKA PANJANG SIK BIDANG PP & PL SIK BIDANG PP & PL Rapat Koordinasi Teknis SIK Regional Rapat Koordinasi Teknis SIK Regional Rapat Koordinasi Teknis SIK Regional Rapat Koordinasi Teknis SIK Regional
22
Embed
Rapat Koordinasi Teknis SIK Regional - dewapurnama · PDF file– Review/revitalisasi peraturan/perundang-undangan/pedoman/ ... Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi ... yang optimal
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RENCANA JANGKA PANJANG RENCANA JANGKA PANJANG SIK BIDANG PP & PL SIK BIDANG PP & PL
RENCANA JANGKA PANJANG RENCANA JANGKA PANJANG SIK BIDANG PP & PL SIK BIDANG PP & PL
Rapat Koordinasi Teknis SIK RegionalRapat Koordinasi Teknis SIK RegionalRapat Koordinasi Teknis SIK RegionalRapat Koordinasi Teknis SIK Regional
PENDAHULUAN• Penyakit menular dan tidak menular (tertentu) masih merupakan masalah kesehatan
– Multiple burden• Penyakit infeksi masih tetap ada (TB, antrax)• Penyakit kronis/degenaratif meningkat (DM, Jantung, Kanker)• Muncul re-emerging (Polio) dan new emerging (AI, SARS)
– Angka kesakitan dan kematian – Economic loss– Martabat bangsa sesuai dengan komitmen global
• Upaya pencegahan dan penanggulangan melalui:– Reformasi kebijakan dan kegiatan strategis (Renstra Pembangunan Kesehatan)– Restrukturisasi dan fungsi organisasi– Review/revitalisasi peraturan/perundang-undangan/pedoman/ juklak/juknis– Review manajemen dan tatalaksana kasus
PROGRAM DAN KEGIATAN POKOK DITJEN PP & PL(Perpres No. 7/2005 Tentang RPJMN 2004-2009)
PROGRAM LINGKUNGAN SEHATPROGRAM LINGKUNGAN SEHAT1. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar2. Pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan3. Pengendalian dampak risiko pencemaran lingkungan4. Pengembangan wilayah sehat
PROGRAM PENCEGAHAN &PROGRAM PENCEGAHAN &PEMBERANTASAN PENYAKITPEMBERANTASAN PENYAKIT
1. Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko2. Peningkatan imunisasi3. Penemuan dan tatalaksana penderita4. Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan
wabah5. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)
II. Penyakit Menular Langsung6. TB7. HIV/AIDS & PMS8. ISPA9. Diare & peny. saluran pencernaan10. Kusta & Framboesia
III. Surveilans Epidemiologi & Kesma11. Imunisasi12. Surveilans Epidemiologi13. Karantina Kesehatan & PHEIC14. Kesehatan Matra 15. Kesehatan Haji
IV. Penyakit Tidak Menular16. Peny. Jantung & pembuluh darah17. Kanker18. Diabetes Mellitus & peny. metabolis19. Peny. Kronis & Degeneratif Lainnya20. Gangguan Akibat Kecelakaan & Cidera
• Penyehatan Lingkungan21. Pengawasan Kualitas Air22. Pengawasan lingkungan23. Kawasan sehat24. Pengawasan pengelolaan limbah25. Sanitasi makanan & bahan pangan
• UPT Ditjen PP & PL26. RSPI-SS sebagai pusat rujukan nasional penatalaksanaan kasus penyakit infeksi27. 48 KKP dan 267 wilayah kerja untuk cegah tangkal public health emergency of international concern28. 10 BB/BTKL-PPM sebagai regional center kesehatan lingkungan
• Daerah29. Dana dekonsentrasi ke 33 Dinkes Provinsi30. Dana tugas pembantuan ke 33 Propinsi, 173 Kab/Kota dan 5.738 Desa
Pokok PikiranPokok Pikiran Rencana Jangka Panjang Rencana Jangka Panjang SIK PP&PLSIK PP&PL
• Diperlukan sebuah transformasi SIK kearah integrasi untuk mendorong terselenggaranya tupoksi yang optimal dari organisasi Ditjen P2PL sebagai unit utama Depkes
→SIK unit yang masih terfragmentasi dikembangkan menjadi SIK PP&PL terintegrasi yang bersifat lintas program (subdit), lintas unit (dit), lintas unit utama (ditjen), lintas sektor;
→Selama masa transisi, SIK program (the existing) mungkin akan dikembangkan, tetap digunakan namun dibekukan pengembangannya, atau tidak digunakan lagi
→Pengembangan SIK unit (dit/subdit) dilakukan terpusat berdasarkan target arsitektur SIKterintegrasi;
Diperlukan sebuah analisis yang komprehensif mengenai kapabilitas pengelolaan SIK di lingkungan Ditjen PP&PL (innocence, awareness, understanding, competence dan excellence) sebagai dasar perencanaan dan penganggaran sebuah SIKPP&PL yang terintegrasi:
→Strategy→Organization and governance→People→Implementation→Infrastructure→Applications→Operations
Kapabilitas TI Ditjen PKapabilitas TI Ditjen PP&P&PLPL
• Implementasi
→Project Management, tidak ada pendekatan manajemen proyek yang baku dalam upaya pengembangan SIK PP&PL Terintegrasi. Secara umum tidak ada project assessment yang formal.
→Development dan Implementation, tidak ada pendekatan yang konsisten dan baku untuk analisis kebutuhan sistem, desain sistem, pengembangan, implementasi, ujicoba sistem serta acceptance.
→Spesifikasi SIK Program beberapa telah didokumentasikan tapi tidak diupdate ketika ada perubahan.
• Dalam 5 tahun mendatang akan selesai dibangun SIK PP&PL Terintegrasi
→SIK yang ada sekarang tidak dirancang dari awal untuk diintegrasikan
→ Integrasi dan fungsi SIK yang dibutuhkan oleh Ditjen PP&PL akan lebih cepat terwujud melalui reimplementasi SIK
→Hasil reimplementasi sistem adalah suatu SIKPP&PL yang terintegrasi yang terpadu secara lintas program (subdit), lintas unit (dit), lintas unit utama Depkes (ditjen) dan lintas sektor.
• Dukungan teknologi informasi untuk SIK PP&PL Terintegrasi yang digunakan secara lintas program, lintas unit, lintas unit utama dan lintas sektor sebagaimana dimaksud akan dikelola secara terpusat
• Outsourcing untuk pengembangan SIK PP&PL Terintegrasi maupun subsistem dukungan teknologi informasinya akan dilaksanakan secara selektif berdasarkan manfaat jangka panjang dalam berbagai aspek berikut ini:→biaya→Waktu→kualitas layanan → fleksibilitas dalam pengembangannya kelak
• Desain dan implementasi SIK PP&PL Terintegrasi secara lintas program (subdit), lintas unit (dit), lintas unit utama (ditjen di lingkungan Depkes), serta lintas sektor adalah suatu paradigma baru untuk Ditjen PP&PL;
• SIK PP&PL Terintegrasi terdiri dari berbagai sub sistem informasi di level program dengan interface antar sub sistem yang akan dikembangkan sesuai kebutuhan;
• SIK PP&PL Terintegrasi memerlukan konsep pengembangan dan dukungan teknologi informasi yang terintegrasi pula;
• Selama fase pengembangan SIK PP&PL Terintegrasi akan ada strategi transisi dalam bentuk dukungan teknologi informasi;
• Pengembangan konsep, strategi dan penganggaran SIK PP&PL Terintegrasi dikendalikan secara terpusat oleh sebuah pokja yang berfungsi sebagai steering committee sedangkan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh sebuah program management office (PMO):→Pengembangan SIK PP&PL Terintegrasi harus
mengikuti paradigma lintas program, lintas unit, lintas unit utama serta lintas sektor, sehingga pemusatan pengembangan dan penganggaran merupakan faktor penentu keberhasilan
→Pemusatan pengelolaan pengembangan SIK PP&PL Terintegrasi memastikan bahwa konsep dan penerapannya akuntabel
→Pokja SIK PP&PL Terintegrasi adalah struktur organisasi dengan tupoksi sebagai penentu strategi dan prioritas investasi
• SIK Program (subdit) yang sekarang ada akan terus digunakan jika sesuai dengan target arsitektur infrastruktur dan target arsitektur aplikasi SIKPP&PL Terintegrasi→selama belum siap maka SIM Program (subunit)
tetap dioperasikan→Beberapa SIK Program (subunit) sudah sesuai
dengan arsitektur SIK PP&PL Terintegrasi ~ tinggal dikembangkan lebih lanjut
→Beberapa SIM Program (subunit) tidak sesuai dengan arsitektur SIK PP&PL Terintegrasi ~ perlu desain arsitektur baru yang sesuai dengan target arsitektur SIK PP&PL Terintegrasi
→Selama pengembangan / transisi menuju SIK PP&PL Terintegrasi, harus dihindarkan perubahan atas SIKProgram (subdit) yang ada sekarang
• Dukungan teknologi informasi untuk SIK Program (subdit) yang digunakan secara lintas unit / lintas unit utama / lintas sektor akan dikelola secara terpusat→SIK Program (subdit) yang digunakan lintas unit /
lintas unit utama / lintas sektor memerlukan dukungan teknologi informasi yang bersifat lintas unit / lintas unit utama / lintas sektor pula
→Dukungan teknologi informasi untuk SIK Program (subdit) yang digunakan lintas unit / lintas unit utama / lintas sektor akan diberikan secara terpusat agar efisien
→Dukungan teknologi informasi terpusat harus didasarkan pada suatu Service Level Agreement (SLA)
→Walaupun dukungan teknologi informasi diberikan secara terpusat, penggunaan SIK Program (subdit)
• Pengadaan / outsourcing untuk pengembangan SIKPP&PL Terpadu maupun untuk dukungan teknologi informasi akan dilaksanakan secara selektif berdasarkan manfaat jangka panjang dalam biaya, waktu, kualitas layanan dan fleksiilitas.→Tujuan outsourcing adalah menghemat biaya, waktu,
kualitas layanan dan fleksibilitas→Outsourcing sebuah sistem tidak mengubah
kewenangan dan ownership proses dan informasi yang didukung oleh sistem tersebut
→Tanggung jawab operasional tetap berada pada program (subdit) yang bersangkutan sesuai dengan tupoksinya
→Fleksibilitas adalah kemudahan bagi Ditjen PP&PL untuk mengubah sistem serta dukungannya secara cepat untuk menyesuaikan dengan kebutuhan
KESIMPULAN• Perlunya pemahaman yang sama tentang SIKNAS• Perlunya komitmen yang kuat dalam mendukung SIKNAS baik dari stake holder maupun share holder di semua tingkatan (Pusat, Propinsi, Kabupaten, Puskesmas)