RAPAT KOORDINASI DAK INFRASTRUKTUR PUPR TA 2020 SE ...

RAPAT KOORDINASI DAK INFRASTRUKTUR PUPR TA 2020 SE PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAHBIDANG PENYELENGGARAN JALAN DAN JEMBATAN

Banjarmasin, 12 Februari 2020

RIONO SUPRAPTO, SE, ST, MMKEPALA PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH

ARAH KEBIJAKAN DAK INFRASTRUKTUR PUPR

POIN-POIN PENTING PERATURAN MENTERI PUPR TENTANG JUKOP DAK TAHUN 2020

KEBIJAKAN PENYALURAN

POIN PENTING

OUTLINE

Dialokasikan dalam APBN

Kepada Daerah tertentu

Membantu mendanai kegiatan khusus fisik kewenangan Daerah

Sesuai dengan Prioritas Nasional

Dasar Hukum

Perpres 88 / 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi KhususFisik Tahun Anggaran 2020

PMK 50 / 2017 jo PMK 112 / 2017 jo PMK 121 / 2018 tentang Pengelolaan Transfer Dana Daerah dan Dana Desa

Permen PUPR tentang Petunjuk Operasional DAK Infrastruktur PUPR

Definisi Dana Alokasi Khusus Fisik

Dana Alokasi Khusus

Air Minum

Jalan

Sanitasi

Perumahan

7 Bidang

DAK Fisik Reguler

Pendidikan

Kesehatan

Sosial

Air Minum

Pendidikan

Kesehatan

Sanitasi Transportasi

Laut

Pasar

Industri Kecil

dan Menengah

Pariwisata

Kehutanan &

Lingkungan Hidup

Kelautan &

Perikanan

Irigasi

Pertanian

14 Bidang

DAK Fisik Penugasan

Jalan

Perumahan

Air Minum

Transportasi

Perdesaan

Transportasi

Laut

7 Bidang

DAK Fisik Afirmasi

Sanitasi

Perumahan

Pendidikan

Kesehatan

JENIS DAK FISIK

Bidang Jenis

Jalan

Irigasi

Air Minum

Sanitasi

RegulerPenugasanAfirmasi

RegulerPenugasan

Penugasan

Perumahan

JENIS DAK INFRASTRUKTUR PUPR

Skema Penentuan Kebijakan DAK 2020

RPJP Nasional

Renstra KL 2020-2024

RPJM Nasional

2020-2024

Renja – KL 2020

RKP2020

Arah Kebijakan DAK 2020

•Target dan Sasaran•Menu Kegiatan•Kriteria Teknis•Kebutuhan

Pendanaan

Lokasi Prioritas Nasional

MultilateralMeeting

ARAH KEBIJAKAN

DAK INFRASTRUKTUR PUPR TA. 2020

ARAH KEBIJAKAN

MENU KEGIATAN

KRITERIA LOKASI

PRIORITAS

Membangun, meningkatkan, dan menjaga keterhandalan jaringan irigasi

serta mengurangi risiko banjir pada daerah irigasi

dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional.

• Pembangunan jaringan irigasi

• Peningkatan jaringan irigasi

• Rehabilitasi jaringan irigasi

KELEMBAGAAN

• 284 kab/kota prioritas

• 15 provinsi produsen padi nasional

• 153 kab/kota sentra padi

• DI suplesi waduk

• Lanjutan DI Baru

• Pembangunan infrastruktur pengendali

banjir

• Peningkatan infrastruktur pengendali banjir

• Dit. Bina Operasi dan Pemeliharaan

• Dit Sungai dan Pantai

• PFID, Setjen, Kementerian PUPR

PEMBINA DAK (PUSAT) Pelaksanan DAK (daerah)

Dinas PSDA atau SKPD sejenis

• WS Kewenangan

• DI Permukaan

• Banjir 2x (5 Tahun)

• Surat Bencana BPBD

Irigasi PENGENDALI BANJIR

Irigasi PENGENDALI BANJIR

I R I G A S I

• Pengembangan tambak

ikan &garam

• Daerah sentra produk

hortikultura

J A L A NARAH KEBIJAKAN

TARGET DAN SASARAN

KRITERIA LOKASI PRIORITAS

KELEMBAGAANPEMBINA DAK (PUSAT) Pelaksanan DAK (daerah)

MENU KEGIATAN

1.Meningkatkan pelayanan transportasi melalui peningkatan kondisi mantap jalan Prov. & Kab/Kota

2.Meningkatkan konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas terhadap Kawasan Prioritas Nasional

3.Percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat

DAK Reguler DAK Penugasan

• Peningkatan kemantapan jalan (Provinsi 75%, Kab/Kota

65%)

• Pembangunan jalan baru (Prov/Kab/Kota 451 km)

Meningkatkan konektivitas, aksesibilitas, dan

kemantapan jalan pada 12 KI, 11 KEK, 6 Wilayah

Debotlenecking, 122 Daerah Tertinggal, 43 Daerah

Perbatasan, dan 42 Daerah Papua/Papua Barat

• Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR

• PFID, Setjen, Kementerian PUPRBalai/Satker P2JN, Bappeda, Dinas PU

DAK Reguler DAK penugasan

• Prov dan Kab/Kota yang belum mantap

• Daerah Afirmasi (3T)

• Simpul transportasi 65 Kab/Kota

• Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan/jembatan

• Peningkatan kapasitas jalan/jembatan

• Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan/jembatan

• Peningkatan kapasitas jalan/jembatan

• Pembangunan jalan/jembatan baru

ARAH KEBIJAKAN

TARGET DAN SASARAN


KELEMBAGAAN


MENU KEGIATAN

AIR

MINUM

Mewujudkan pemenuhan 100% akses layanan air minum layak, aman, dan berkelanjutan

sesuai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan untuk mewujudkan

pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

• Pembangunan Baru SPAM JP dan SPAM BJP Terlindungi

• Peningkatan SPAM

• Perluasan SPAM

• Desa berkinerja hijau ex-Pamsimas

• Desa baru Pamsimas 2019 IMAS tahap II

• SPAM Regional

• 10 Kawasan Metropolitan & Metropolitan Baru

DAK reguler DAK penugasanDAK AFIRMASI

260.571 SR 260.571 SR130.286 SR

DAK reguler DAK penugasanDak AFIRMASI

Daerah Afirmasi

(3T)

Akses Kab/Kota <

Rata-rata Nasional (61%)

Bappeda, Balai Prasarana Permukiman

Wilayah, Dinas PU, dan Dinas PKP

• PFID Kementerian PUPR

• Dit. KIP dan Dit. PSPAM Kementerian PUPR

SANITASIARAH KEBIJAKAN

TARGET DAN SASARAN


KELEMBAGAAN


MENU KEGIATAN• Pembangunan SPALD terpusat skala permukiman/perkotaan

• Pembangunan SPALD setempat di daerah perkotaan/perdesaan

• Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah

• Prioritas RPJMN

• DAS Citarum

• Stunting

• ex-Pamsimas

• Idle capacity IPLT

DAK Reguler DAK PenugasanDAK AFIRMASI

435.450 KK 921.250 KK215.325 KK

DAK reguler DAK penugasanDak AFIRMASI

Daerah Afirmasi

(3T)

Desa ODF

Bappeda, Balai Prasarana Permukiman

Wilayah, Dinas PU, dan Dinas PKP


• Dit. PPLP Kementerian PUPR

Mewujudkan layanan sanitasi yang berkelanjutan melalui dukungan

dalam peningkatan cakupan layanan sanitasi 100%

PERUMAHANARAH KEBIJAKAN

TARGET DAN SASARAN


KELEMBAGAAN


MENU KEGIATAN• Bantuan pembangunan baru rumah layak huni (PB)

• Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni (PK)

• Penyediaan perumahan beserta PSU (PB)

• Bantuan stimulan pembangunan jalan lingkungan

• Pembangunan rumah khusus

• Kawasan kumuh

• Daerah terdampak bencana

• Daerah afirmasi (2T)

Dak Reguler Dak penugasan

55.200 RT 27.235 RT

Bappeda, SNVT Penyediaan Perumahan,

Dinas PKP


• Dit. Rumah Swadaya dan Rumah Khusus

Kementerian PUPR

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah melalui

penyediaan perumahan dan permukiman beserta prasarana dan sarana

utilitas layak di permukiman kumuh dan daerah afirmasi

TIMELINE PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN DAK TA. 2021

UsulanDAK

melaluiAplikasiKRISNA

VerifikasiOnline melaluiAplikasiKRISNA

Sinkroni-sasi dan Harmoni-sasi DAK

KonsultasiProgram

(RK)

PaguAlokasi

DAK

Usulan Penilaian I Penilaian II Penilaian III

2 3 4 5

Amanat PerpresNo 88/2019

Pasal 5

Amanat PerpresNo 88/2019

Pasal 5

Perpres No 88/2019 Permen PUPR No

2/PRT/M/2019

Perpres No 88/2019 PasalPermen PUPR No 02

Tahun 2020

Persiapan Pemda

Penyiapan data teknis

dan Readness Criteria

(FS, DED, Kesiapan

Lahan)

1

Januari s/d Maret

April April s/d Mei

Juli s/d Agustus

September s/d

Oktober

November s/d

Desember

1

Rp738.97

Rp4,787.42

Rp1,140.49 Rp939.14

Rp373.04

Rp-

Rp1,000.00

Rp2,000.00

Rp3,000.00

Rp4,000.00

Rp5,000.00

Rp6,000.00

Rp7,000.00

Irigasi Jalan Air Minum Sanitasi Perumahan

Alo

kasi (

Mili

ar)

Wilayah Barat Wilayah Tengah Wilayah Timur

Sumber : DJPK, Kementerian Keuangan (2019)

Potret Alokasi DAK 2020

Total : Rp. 25,29 T

POIN-POIN PENTING DALAM PERATURAN MENTERI PUPR

TENTANG JUKOP DAK

Poin Perubahan Penjelasan

Penyusunan RK • Penyelarasan usulan aspirasi DPR (diberi tanda/flag)

• Hasil penyelarasan aspirasi DPR yang tidak dapat

ditindaklanjuti dalam penyusunan RK oleh pemerintah

daerah, maka nilai kegiatan tersebut tidak dapat

digunakan/digantikan untuk kegiatan lain

Penetapan RK • Minggu pertama bulan Januari (3 Januari 2019)

Perubahan RK Reguler Sekali sebelum bulan Maret, dalam hal :

• Optimalisasi sisa kontrak selain usulan aspirasi DPR

• Pemenuhan readiness criteria usulan aspirasi DPR

Perubahan RK NonReguler • Karena bencana alam, kerusuhan, kejadian luar biasa,

dan/atau wabah penyakit menular

• Dapat melibatkan BPKP dalam memberikan persetujuan/

penolakan

POIN-POIN PERUBAHAN


Penyampaian Rekap RK • Melalui Aplikasi KRISNA (M2 Januari)

Penggunaan Dana Penunjang • Tidak dapat digunakan untuk honorarium dalam rangka

reviu APIP

Konvergensi Stunting • Kegiatan bidang air minum, sanitasi, dan kesehatan dalam

rangka mengurangi angka prevalensi stunting

Penggunaan Sisa DAK Fisik • Dihapus, diatur dalam PMK

Pelaksanaan Evaluasi • K/L melakukan evaluasi terhadap output serta dampak dan

manfaat pelaksanaan kegiatan bidang DAK Fisik

POIN-POIN PERUBAHAN


Bab I. Ketentuan Umum • Mencantumkan Peran PFID sesuai Permen PUPR No. 3 PRT/M/2019

Bab II. Perencanaan • Perubahan menu-menu

Bab III. Pemrograman Dana kegiatan penunjang:

• Biaya tender, namun tidak termasuk honorarium pengelola keuangan; dan

• Pelaksanaan reviu oleh Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, tidak

termasuk honorarium

Penyusunan RK mengacu pada:

• Dokumen usulan

• Hasil penilaian usulan

• Hasil sinkronisasi dan harmonisasi usulan

• Hasil penilaian atas usulan aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat pada sistem

informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi

• Alokasi DAK Fisik yang disampaikan melalui portal (website) Kementerian

Keuangan atau yang tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian

APBN

POIN-POIN PERUBAHAN


Bab III. Pemrograman Penyampaian RK

Batas waktu minggu pertama bulan Januari (tanggal 3 Januari 2019)

Perubahan RK Reguler

• Disampaikan ke Dirjen dan/atau PFID

• Disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Februari

• Dirjen dan/atau PFID memberikan persetujuan perubahan paling lambat bulan Februari

• Kriteria dan mekanisme perubahan RK yang telah disetujui terbatas untuk: Optimalisasi sisa

kontrak berupa penambahan output pekerjaan dan/atau penambahan kegiatan baru,

selain usulan aspirasi DPR; dan Pemenuhan readiness criteria usulan aspirasi DPR.

Rekapitulasi RK

Disampaikan kepada Menteri paling lambat bulan Maret melalui sistem informasi

perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

Peruntukan Perubahan RK NonReguler

• Bencana alam, kerusuhan, kejadian luar biasa, dan/atau wabah penyakit menular

• Dapat berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Bab IV. Pembinaan dan

Pengawasan

Perkuatan peran balai/satker dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan DAK di

daerah

POIN-POIN PERUBAHAN


Penyaluran per jenis Per bidang untuk bidang yang tidak memiliki subbidang dan per subbidang untuk bidang yang memiliki subbidang

Percepatan

penyaluran

Percepatan penyaluran bidang/subbidang DAK Fisik dapat dilakukan atas rekomendasi K/L, yang semula bulan

Agustus menjadi bulan April

Penyaluran tahap II Penyaluran tahap II telah memperhitungkan besaran kontrak yang di input pemda

Persyaratan

penyaluran

• Foto dengan titik koordinat (geotagging) sebagai salah satu syarat penyaluran bidang/subbidang DAK Fisik

• Satu kontrak kegiatan fisik sebagai pemenuhan salah satu syarat penyaluran tahap I dan daerah dapat mengupdate

data kontrak sampai dengan batas akhir waktu penyaluran tahap I atau sebelum penyaluran tahap II

Sisa DAK Jika output kegiatan sudah tercapai:

- Mendanai kegiatan pada bidang bidang/ subbidang yang sama di TA berjalan dan TA berikutnya, dengan

menggunakan petunjuk teknis TA berjalan.

- Mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/ subbidang tertentu sesuai kebutuhan daerah di TA berjalan dan TA

berikutnya dengan menggunakan petunjuk teknis TA berjalan.

Jika output kegiatan belum tercapai:

- Sisa DAK 1 (satu) TA sebelumnya, digunakan dalam rangka pencapaian output dengan menggunakan petunjuk

teknis saat output kegiatan belum tercapai.

- Sisa DAK sampai TA 2014 dan/atau lebih dari 1 (satu) TA sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK

Fisik pada bidang/ subbidang tertentu sesuai kebutuhan Daerah dengan menggunakan petunjuk teknis TA berjalan

Tahapan Penyaluran Penyaluran dapat dilakukan secara bertahap, sekaligus, atau campuran (sebagian bertahap, sebagian sekaligus)

POIN-POIN PERUBAHAN

OUTLINE PETUNJUK OPERASIONAL

BAB I

Ketentuan Umum

BAB II

Perencanaan

BAB III

Pemrograman

BAB IV

Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan DAK

3 Pasal

2 Pasal

6 Pasal

9 Pasal

Pasal 1: Penjelasan istilah

Pasal 2: Maksud dan tujuan peraturan menteri

Pasal 3: Tahapan Pengelolaan DAK

Pasal 4: Acuan kebijakan DAK

Pasal 5: Dokumen Renstra DAK BAGIAN KESATU

Bidang, Menu Kegiatan, dan Kriteria Teknis DAK

Pasal 6: Bidang dan menu kegiatan DAK

Pasal 7: Kriteria teknis DAK

Pasal 8: Dana penunjang DAKBAGIAN KEDUA

Tahapan Pemrograman

Pasal 9: Penyusunan RK

3 Pasal

1 Pasal

BAGIAN KETIGA

Perubahan Penggunaan DAK

Pasal 10: Perubahan penggunaan DAK

1 Pasal

BAGIAN KESATU

Peran dan Fungsi

Pasal 11: Jenjang pembinaan

Pasal 12: Peran menteri

Pasal 13: Penjabaran Pasal 13

Pasal 14: Jenjang pengawasan

Pasal 15: Peran gubernur

5 Pasal

BAGIAN KEDUA

Tata Kelola Koordinasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 16: Tata kelola koordinasi

Pasal 17: Tim Koordinasi Pusat

Pasal 18: Tim Koordinasi Daerah

Pasal 19: Operasi & Pemeliharaan

Pasal 20: Pembentukan dan biaya operasional tim koordinasi

Pasal 21: Struktur organisasi dan alur koordinasi tim koordinasi

6 Pasal

OUTLINE PETUNJUK OPERASIONAL

BAB V

Pemantauan, Evaluasi, dan

Pelaporan

BAB VI

Ketentuan Penutup

8 Pasal

2 Pasal

BAGIAN KESATU

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 22: Pembagian peran serta aspek evaluasi

Pasal 23: Evaluasi oleh Menteri

Pasal 24: Penilaian kinerja

3 Pasal

BAGIAN KEDUA

Pelaporan

Pasal 25: Peran SKPD

Pasal 26: Peran Kepala Dinas

Pasal 27: Peran Kepala Bappeda Kab/Kota

Pasal 28: Peran Kepala Bappeda Provinsi

Pasal 29: Mekanisme P&E serta format pelaporan

5 Pasal

Pasal 30: Pencabutan peraturan sebelumnya

Pasal 31: Pemberlakuan peraturan menteri

LAMPIRAN

Lampiran I: Arahan Penyusunan Renstra DAK

Lampiran II: Mekanisme Teknis Pelaksanaan

Lampiran III: Tim Koordinasi DAK

Lampiran IV: Mekanisme Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

4 Lampiran

SIKLUS PENGATURAN RK

RK Awal

• Menu Kegiatan

• Lokasi Kegiatan

• Target Output Kegiatan

Minggu 1 Bulan Januari

Kepala daerah

mengajukan perubahan RK

Optimalisasi Kontrak

Perubahan Atas

Usulan Aspirasi DPR

Disetujui

K/L?Verifikasi PFID dan Unor

RK Tidak Diubah

Ya

Tidak

Hasil Rekapitulasi RK

Pelaksanaan Pemantauan,

Evaluasi, dan Pelaporan

RK Diubah

Kepala daerah tidak

mengajukan perubahan RK

Maret

Dimulai bulan Februari –

minggu 1 bulan Maret

Dimulai bulan November –

minggu 1 bulan Januari

KEBIJAKAN PENYALURAN

25%

Tahap IPenyaluran : paling cepat

Februari – paling lambat Juli

Dokumen Persyaratan (Paling Lambat 21 Juli):

1. Perda APBD TA berjalan;2. laporan realisasi penyerapan

dana dan capaian outputkegiatan DAK Fisik TAsebelumnya yang telahdireview APIP.

3. Foto dengan titik koordinatyang menunjukkan realisasipelaksanaan kegiatan

4. Rencana Kegiatan yang telahdisetujui oleh K/L Teknisterkait

5. Daftar Kontrak Kegiatan.

Tahap IIIPenyaluran : paling cepat

September – paling lambat Desember

Dokumen Persyaratan (Paling lambat 15 Desember):

1. laporan realisasi penyerapandana yang menunjukkan palingsedikit 90% dari dana yangtelah diterima di RKUD dancapaian output kegiatan DAKFisik sampai dengan tahap IIyang menunjukkan palingsedikit 70% yang telahdireview APIP.

2. Laporan yang memuat nilairencana penyelesaian kegiatandalam rangka penyelesaiancapaian output 100%.

3. Foto dengan titik koordinatyang menunjukkan realisasipelaksanaan kegiatan

45% Nilai kontrak >70%

Selisih nilaikontrak dengan

salur tahap I

Nilai kontrak > 25 dan <70%

SALUR

Tidak salur Nilai kontrak < 25

selisih jumlah dana yg telah disalurkan s.d. TW II dengan

nilai rencana penyelesaian

kegiatan

Tahap IIPenyaluran : paling cepat April – paling lambat Oktober

Dokumen Persyaratan (Paling Lambat 21 Oktober):1. laporan realisasi penyerapan dana yang

menunjukkan paling sedikit 75% dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output kegiatan DAK Fisik tahap I yang telah direviewAPIP;

2. Foto dengan titik koordinat yang menunjukkanrealisasi pelaksanaan kegiatan

Dalam hal tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur atauhari yang diliburkan maka batas waktunya adalah hari kerja

berikutnya

1. Alokasi Bidang ≤ 1 Miliar2. Dapat dilaksanakan sekaligus sebesar kebutuhan dana dalam rangka penyelesaian output kegiatan

DAK Fisik3. Rentang waktu penyaluran : April– Juli4. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan paling lambat 21 Juli5. Dokumen Persyaratan :

a) Perda APBD tahun anggaran berjalan;b) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik TA sebelumnya yang

telah direview APIP; danc) Rencana Kegiatan yang telah disetujui oleh K/L teknisd) Daftar kontrak Kegiatan.

6. Daftar kontrak berisi seluruh kontrak kegiatan yang dilaksanakan dan berifat final7. Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik bidang tertentu,

disampaikan paling lambat bulan November tahun anggaran berjalan

1. Alokasi Bidang > 1 Miliar2. Berdasarkan rekomendasi dari K/L yang diterima DJPK paling lambat Januari3. DJPK menyampaikan ketetapan penyaluran yang tidak dapat dilaksanankan secara bertahap

kepada KPPN melalui Koordinator KPA4. Rentang waktu penyaluran sekaligus : April- Desember5. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan paling lambat 15 Desember6. Dokumen Persyaratan :

a) Perda APBD tahun anggaran berjalan;b) laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik tahun anggaran

sebelumnya (seluruh kegiatan sekaligus) yang telah direview APIP;c) Rencana Kegiatan yang telah disetujui oleh K/L teknisd) Daftar kontrak Kegiatan dane) Sebagian dan/atau seluruh Daftar BAST

6.Daftar kontrak berisi seluruh kontrak kegiatan yang dilaksanakan dan berifat final

SekaligusBertahap

PENYALURAN DAK FISIK TAHUN 2020

Sebagian atau seluruhnya sekaligus

PMK 130/PMK.07/2019

KEBIJAKAN PENYALURAN DAK FISIK TA 2019

Tahap I Tahap II Tahap III

Besaran Penyaluran 25% 45% *

Batas Akhir Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran 21 Juli 21 Okt 15 Des

Item Dokumen Persyaratan Penyaluran

Peraturan Daerah tentang APBD √ - -

Laporan Realisasi Output TA / TW sebelumya √ √ √

Minimal Penyerapan - 75% 90%

Minimal Output - - 70%

Kontrak Kegiatan √ - -

Rencana Kegiatan yang disetujui K/L √ - -

Laporan Nilai Rencana Penyelesaian Kegiatan - - √

Foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi - √ √

Reviu Penyerapan & Output Oleh APIP √ √ √

Periode Penyaluran dari KPPN ke RKUD

Paling Cepat Feb April Sept

• Paling Lambat Juli Okt Des

Pemda harus tertib dan berkomitmen tinggi dalam pemanfaatan anggaran.

Penyaluran berbasis kinerja

penyerapan dan capaian

output.

Penyaluran dilakukan per-

Jenis per-Bidang DAK

Tidak ada SILPA di RKUD

Punishment bagi Pemda

yang terlambat

POIN-POIN PENTING

Poin Penting1. SKPD Pelaksana segera melakukan Kontrak dan melaksanakan kegiatan DAK 2020, sisa kontrak dapat dioptimalisasi

penggunaannya dengan mengajukan perubahan RK paling lambat minggu 1 bulan Maret.

2. Memahami dan mengenali peraturan perundangan yang terkait dengan penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur, seperti:

a. Perpres No. 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020

b. PMK No. 121 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PMK No. 50/PMK 07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer KeDaerah dan Dana Desa

c. Petunjuk Teknis pelaksanaan setiap bidang

3. Seluruh usulan kegiatan DAK 2021 disusun dan diusulkan melalui aplikasi KRISNA mulai bulan Maret 2020 dan akandiproses apabila harus memenuhi kriteria :

a. Sesuai dengan kewenangan

b. Readiness Criteria (DED, Kesiapan Lahan, dan lain-lain);

c. Kesesuaian Lokasi yang spesifik untuk setiap jenis DAK

d. Data Teknis per Bidang yang sudah di-update (bulan Januari-Februari 2020)

4. Perkuat koordinasi Internal Pemda (OPD PUPR, Bappeda, BPKAD, Inspektorat) dalam perencanaan, pelaksanaan, danevaluasi DAK

K EM EN TER I A N P EK E R J AA N U M U M D A N P ER U M A H A N R A K Y A TBIRO PERENCANAAN ANGGARAN DAN KLN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAHSEKRETARIAT JENDERAL

TERIMA KASIH

PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH

(021) 7229463

B I DA N G P EN Y EL EN G G A R A A N JA L A N DA N J EM BATA N

RAPAT KOORDINASI DAK INFRASTRUKTUR PUPR TA 2020 SE ...

Documents