MODUL 1 PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN JENIS-JENIS PEKERJAAN AUDIT
FUNGSI MANAJEMEN, PENGENDALIAN INTERN DAN AUDIT
Pemeriksaan adalah tindakan membandingkan keadaan yang
sebenarnya/ kenyataan yang terjadi pada saat dilakukan
penelitian/pengujian di lapangan dengan keadaan yang seharusnya
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijaksanaan
umum. Pengawasan merupakan seluruh proses penilaian terhadap
kegiatan/program berupa langkahlangkah kerja untuk meyakinkan
apakah hasil pelaksanaan sudah sesuai dengan tujuan atau rencana
yang sudah ditetapkan. Pengendalian adalah tindakan pengawasan oleh
manajemen yang akan langsung diikuti dengan tindak lanjut berupa
usaha perbaikan jika ditemukan penyimpangan atau kesalahan. (to
audit) yang berarti memeriksa atau mengawasi. Dalam Pengauditan
terdapat beberapa pengertian pokok yang harus dipahami: Informasi
yang dapat diukur dan kriteria yang ditetapkan Entitas ekonomi
Pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti Orang yang kompeten dan
independen Pelaporan Audit laporan keuangan adalah proses
pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang kesesuaian
laporan keuangan suatu entitas ekonomi dengan kriteria yang telah
ditetapkan yang dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan
independen. Perbedaan antara Pengauditan dengan Akuntansi.
Pengauditan mempunyai sifat analitis, sedangkan Akuntansi bersifat
konstruktif Siapa yang melakukan? Tujuan kegiatan Standar yang
digunakan Audit atestasi atas laporan keuangan adalah audit
atestasi yang dilakukan untuk memberikan pendapat tentang kewajaran
laporan keuangan dengan suatu tingkat keyakinan tertentu. Jasa
atestasi lainnya adalah jasa atestasi lain yang memberikan tingkat
keyakinan (level of assurance) di bawah tingkat keyakinan dari
hasil audit atestasi atas laporan keuangan terhadap suatu asersi
dari manajemen perusahaan. Yang termasuk dalam jasa atestasi lain
adalah jasa kompilasi, pemeriksaan dan review atas laporan keuangan
prospektif, laporan
keuangan proforma, informasi keuangan interim serta atestasi
atas efektivitas struktur pengendalian intern. Jasa akuntansi dan
review adalah jasa atestasi (review) maupun nonatestasi (kompilasi)
yang dilakukan oleh akuntan publik terhadap suatu perusahaan
nonpublik. Audit atas Laporan Keuangan merupakan proses audit yang
dilakukan dalam rangka memberikan keyakinan apakah laporan keuangan
entitas yang diaudit telah menyajikan secara wajar tentang posisi
keuangan, hasil operasi, arus kas sesuai dengan prinsip akuntasi
yang berlaku umum. Audit Kinerja adalah pemeriksaan secara objektif
dan sistematik terhadap berbagai macam bukti untuk dapat melakukan
penilaian secara independen atas kinerja entitas atau
program/kegiatan Pemerintah yang diaudit. Audit dengan tujuan
tertentu mencakup audit untuk menentukan apakah informasi keuangan
telah disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan,
apakah entitas telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap
peraturan keuangan tertentu, apakah sistem pengendalian intern
telah dirancang secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian.
Audit dengan tujuan tertentu meliputi unsur-unsur sebagai berikut.
a. Audit atas segmen laporan keuangan, seperti audit atas
Pendapatan Daerah, audit atas belanja daerah, audit atas aktiva
tetap, audit atas persediaan, dan sebagainya. b. Audit atas
pengendalian intern mengenai ketaatan terhadap peraturan
perundangan yang berlaku, c. Pengendalian/pengawasan intern atas
penyusunan laporan keuangan dan atas pengamanan aktiva, diantaranya
tentang pengawasan atas penggunaan sistem berbasis komputer. d.
Audit atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan dugaan adanya kecurangan (fraud). Tujuan pengawasan
adalah untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan
kegiatan pemerintahan dan pembangunan Tujuan lebih rinci dari
pengawasan dijabarkan sebagai berikut: 1. Pengawasan dilaksanakan
agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dilakukan secara tertib
serta berdasarkan sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan
pemerintahan 2. Pengawasan dilaksanakan agar pelaksanaan
pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana dan program pemerintah
3. Pengawasan dilaksanakan agar hasil-hasil pembangunan dapat
dinilai seberapa jauh tercapai untuk umpan balik berupa pendapat,
kesimpulan, dan saran terhadap kebijaksanaan, perencanaan,
pembinaan, dan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan;
4. Pengawasan dilaksanakan agar sejauh mungkin mencegah terjadinya
pemborosan, kebocoran, dan penyimpangan dalam menggunakan wewenang,
tenaga, uang dan
perlengkapan milik negara, sehingga dapat terbina, aparatur yang
tertib, bersih, berwibawa, berhasil guna dan berdaya guna. Ruang
lingkup pengawasan menurut Inpres yang sama meliputi: 1. Kegiatan
umum pemerintahan 2. Pelaksanaan rencana pembangunan 3.
Penyelenggaraan pengurusan dan pengolahan keuangan dan kekayaan
negara 4. Kegiatan badan usaha milik negara dan badan usaha milik
daerah 5. Kegiatan aparatur pemerintahan di bidang yang mencakup
kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Kegiatan pemeriksaan
terdiri dari pemeriksaan kinerja penggunaan APBN/APBD, pemeriksaan
kinerja kegiatan pelayanan publik, pemeriksaan kinerja optimalisasi
penerimaan negara dan daerah, pemeriksaan keuangan atas pinjaman
dan hibah luar negeri (PHLN), pemeriksaan investigatif, pemeriksaan
masalah yang menjadi fokus pimpinan serta pemeriksaan yang bersifat
khas. Sistem pengendalian intern yang efektif banyak
dititik-beratkan pada mekanisme saling uji, yakni bahwa suatu
bagian organisasi dengan melaksanakan suatu prosedur tertentu akan
dapat mengawasi kegiatan bagian lainnya secara otomatis.
MODUL 2 GELAR AKUNTAN, AUDITOR EKSTERNAL DAN AUDITOR INTERNAL
KONDISI PROFESI AUDITOR
Untuk mengurangi risiko informasi, pemilik organisasi dapat
melakukan tiga alternatif: 1. memverifikasi sendiri informasi, 2.
membagi risiko dengan manajemen, 3. meminta dilakukan audit.
Modul 3 TUJUAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMDA TAHAPAN AUDIT
LAPORAN KEUANGAN PEMDA
Tujuan audit umum atas laporan keuangan oleh auditor independen
adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal
yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas, sesuai
dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ketidakberesan
lebih lanjut dibedakan pula dalam dua kategori. Kategori pertama
adalah ketidakberesan yang bersumber dari kecurangan pegawai,
seperti pencurian aktiva milik organisasi. Kategori kedua adalah
ketidakberesan yang bersumber dari kecurangan manajemen berupa
misalnya kesengajaan tidak melaporkan hutang atau pendapatan
tertentu. Asersi manajemen adalah pernyataan yang tersirat atau
yang dinyatakan dengan jelas oleh manajemen mengenai jenis
transaksi dan akun terkait dalam laporan keuangan. Asersi manajemen
diklasifikasikan berdasarkan penggolongan besar sebagai berikut: 1)
Keberadaan atau keterjadian (existence or occurrence). 2)
Kelengkapan (completeness). 3) Hak dan kewajiban (right and
obligation). 4) Penilaian (valuation) atau alokasi. 5) Penyajian
dan pengungkapan (presentation and disclosure) Kelima asersi ini
dijelaskan dalam SPAP SA Seksi 26 sebagai berikut: 1) Asersi
tentang keberadaan atau keterjadian berhubungan dengan apakah
aktiva atau utang satuan usaha ada pada tanggal tertentu dan apakah
transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu. 2)
Asersi tentang kelengkapan berhubungan dengan apakah semua
transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan
telah dicantumkan di dalamnya. 3) Asersi tentang hak dan kewajiban
berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak perusahaan dan utang
merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. 4) Asersi
tentang penilaian atau alokasi berhubungan dengan apakah
komponen-komponen aktiva, kewajiban, pendapatan dan biaya sudah
dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semesti-nya. 5)
Asersi tentang penyajian dan pengungkapan berhubungan dengan apakah
komponenkomponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan,
dijelaskan, dan diungkapkan semestinya. Terdapat enam tujuan
panduan audit berkait-transaksi, yaitu sebagai berikut. Eksistensi
transaksi yang tercatat memang eksis. Kelengkapan
transaksi-transaksi yang ada telah dicatat. Akurasi transaksi yang
tercatat disajikan pada nilai yang benar Klasifikasi transaksi yang
dicantumkan dalam jurnal diklasiflkasikan dengan tepat.
1). 2). 3). 4).
5). Saat pencatatan - transaksi dicatat pada tanggal yang benar.
6). Posting dan pengikhtisaran. . Tujuan audit berkait-saldo juga
dapat dibagi menjadi tujuan audit panduan berkaitsaldo dan tujuan
audit spesifik berkait-saldo. tujuan audit berkait-saldo diterapkan
kepada saldo suatu pos akun, sedangkan tujuan audit
berkait-transaksi diterapkan kepada jenis atau golongan transaksi
seperti transaksi penerimaan atau pengeluaran kas sembilan tujuan
audit panduan berkait-saldo. Eksistensi angka-angka yang
dicantumkan memang eksis. Kelengkapan angka-angka yang ada telah
dimasukkan seluruhnya Akurasi jumlah yang ada disajikan adalah
jumlah yang benar. Klasifikasi angka-angka yang dimasukkan dalam
daftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat. Pisah batas -
transaksi-transaksi yang dekat dengan tanggal neraca dicatat dalam
periode yang tepat Kecocokan rincian rincian dalam saldo akun
sesuai dengan angka-angka buku besar tambahan, dijumlah kebawah
benar dalam saldo akun, dan sesuai dengan jumlah dalam buku besar
Nilai realisasi Hak dan Keivajiban Penyajian dan pengungkapan -
saldo akun dan persyaratan pengungkapan yang berkaitan telah
disajikan dengan pantas dalam laporan keuangan
1). 2). 3). 4). 5). 6).
7). 8). 9).
Dalam pelaksanaan audit, auditor perlu membekali diri dengan
pemahaman atas empat aspek penting audit sebagai berikut: 1).
Pemahaman atas Kriteria yang Ditetapkan 2). Pemahaman atas Standar
Audit 3). Pemahaman atas Teknik, Bukti dan Kertas Kerja Audit 4).
Pemahaman atas Materialitas dan Risiko Audit Dalam proses pekerjaan
lapangan audit itu sendiri, auditor dapat melakukannya dalam lima
tahap sebagai berikut: 1. Persiapan Audit 2. Pengujian Pengendalian
Intern 3. Pengujian Substantif atas Transaksi 4. Pengujian
Substantif Terinci atas Saldo 5. Penyelesaian Audit dan Penerbitan
Laporan 3.1. PERSIAPAN AUDIT Tahap pertama proses audit ini terdiri
dari empat subtahap sebagai berikut: 1). Memperoleh Surat Tugas 2).
Pencarian Informasi Awal a. Memperoleh Informasi mengenai Klien
b. Melakukan Survey Pendahuluan c. Memperoleh Pemahaman atas
Pengendalian Intern 3). Menyusun dan Mengalokasikan Program Audit
a. Menyusun Program Audit b. Menyusun Pembagian Tugas Tim Audit c.
Menyusun Program Kerja Perorangan d. Menyusun Kalender atau Jadwal
Audit 4). Pertemuan Awal dengan Pimpinan Klien Audit
Modul 4 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH MENGUJI AKURASI
IMPLEMENTASI SAP "Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan
keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan
catatan atas laporan keuangan" Pos-pos pendapatan, belanja, dan
pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
pada dasarnya sama dengan pos-pos yang disajikan dalam Laporan Arus
Kas (LAK), karena Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan
basis kas. Perbedaan utama antara LRA dan LAK adalah disajikannya
transaksi nonanggaran di LAK tetapi tidak disajikan di LRA.
Disamping itu juga terdapat perbedaan klasifikasi anggaran karena
perbedaan tujuan pelaporannya.
Modul 5 STANDAR AUDIT LAPORAN KEUANGAN PADA SEKTOR KOMERSIAL
(SPAP) STANDAR AUDIT PADA SEKTOR PUBLIK (SPKN)
Standar Umum 1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih
yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi
dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 3. Dalam
pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib
menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
Standar Pekerjaan Lapangan 1. Pekerjaan harus direncanakan
sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan
semestinya. 2. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian
intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan
sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. 3. Bukti
audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi,
pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang
memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.
Standar Pelaporan 1. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan
keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku
umum. 2. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang di dalamnya
prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam
penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam hubungannya
dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya.
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang
memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. 4. Laporan
audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan
keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan
demikian tidak dapat diberikan. Dalam perencanaan audit, auditor
sektor komersial harus mempertimbangkan, antara lain: a) Masalah
yang berkaitan dengan bisnis satuan usaha tersebut dan industri
yang satuan usaha tersebut beroperasi di dalamnya. b) Kebijakan dan
prosedur akuntansi satuan usaha tersebut. c) Metode yang digunakan
oleh satuan usaha tersebut dalam mengolah informasi akuntansi yang
signifikan, termasuk penggunaan organisasi jasa dari luar untuk
mengolah informasi akuntansi pokok perusahaan. d) Penetapan tingkat
risiko pengendalian yang direncanakan. e) Pertimbangan awal tentang
tingkat materialitas untuk tujuan audit. f) Pos laporan keuangan
yang mungkin memerlukan penyesuaian.
g) Kondisi yang mungkin memerlukan perluasan atau pengubahan
pengujian audit h) Sifat laporan audit yang diharapkan akan
diserahkan kepada pemberi tugas Tujuan SPKN adalah untuk membantu
Pemerintah, termasuk instansi dan para pejabatnya dalam
menyelenggarakan pengelolaan dan membuat pertanggungjawaban
keuangan negara, yang semakin baik Manajemen entitas yang diperiksa
bertanggung jawab untuk: Mengelola keuangan negara secara tcrtib,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, sesuai dengan
ketentuan pemndang-undangan yang berlaku. Menyusun dan
menyelenggarakan pengendalian intern yang efektif guna menjamin: a)
pencapaian tujuan sebagaimana mestinya; b) keselamatan/keamanan
kekayaan yang dikelola; c) ketaatan pada ketentuan dan peraturan
perundang-undangan; d) perolehan dan pemeliharaan data/informasi
yang handal, dan pengungkapan data tersebut secara wajar. Membuat
laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
Menindaklanjuti rekomendasi pemeriksa, serta menciptakan dan
memelihara suatu proses untuk memantau status tindak lanjut atas
rekomendasi pemeriksa dimaksud.
1.
2.
3. 4.
Organisasi pemeriksa mempunyai tanggung jawab untuk meyakinkan
bahwa : (1) independensi dan obyektivitas dipertahankan dalam
seluruh tahap penugasan, (2) pertimbangan profesional (professional
judgment) digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan dan
pelaporan hasil pekerjaan, (3) pekerjaan dilakukan oleh personil
yang mempunyai kompetensi profesional dan secara kolektif mempunyai
keahlian dan pengetahuan yang memadai, dan (4) peer-review yang
independen dilaksanakan secara periodik dan menghasilkan suatu
pernyataan, apakah sistem pengendalian mutu organisasi pemeriksa
tersebut dirancang dan memberikan keyakinan yang memadai sesuai
dengan Standar ini. Standar umum pertama berdasarkan SPKN berbunyi:
Staf yang ditugasi untuk melaksanakan pemeriksaan harus secara
kolektif memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk tugas
yang disyaratkan Setiap pemeriksa, setiap 2 tahun harus
menyelesaikan paling tidak 80 jam pendidikan yang secara langsung
meningkatkan kecakapan profesional pemeriksa untuk melaksanakan
pemeriksaan. Sedikitnya 24 jam dari 80 jam pendidikan tersebut
harus dalam hal yang berhubungan langsung dengan pemeriksaan atas
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di lingkungan
pemerintah atau lingkungan yang khusus dan unik dimana entitas yang
diperiksa beroperasi. Sedikitnya 20 jam dari 80 jam tersebut harus
diselesaikan dalam 1 tahun dari periode 2 tahun Pemeriksa perlu
mempertimbangkan tiga macam gangguan terhadap independensi,
yaitu
gangguan yang bersifat pribadi, gangguan yang bersifat ekstern,
dan atau gangguan yang bersifat organisatoris. Standar umum SPKN
ketiga berbunyi: Dalam pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan
laporannya, pemeriksa wajib menggunakan kemahiran profesionalnya
secara cermat dan seksama Standar umum keempat SPKN berbunyi:
Setiap organisasi pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan
berdasarkan Standar Pemeriksaan harus memiliki sistem pengendalian
mutu yang memadai, dan sistem pengendalian mutu tersebut harus
direview oleh pihak lain yang kompeten (pengendalian mutu ekstern).
Petugas pemeriksa atau organisasi pemeriksa yang mereview
pengendalian mutu pemeriksaan harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut: a) Pemeriksa tersebut harus seorang ahli dan mempunyai
pengetahuan yang mutakhir mengenai jenis pemeriksaan yang direview
b) Pemeriksa atau organisasi pemeriksa tersebut harus independen
dari organisasi pemeriksa yang direview, dari pegawainya, dan dari
entitas Pemerintah yang diperiksa, yang pelaksanaan pemeriksaannya
dipilih untuk direview. c) Pemeriksa tersebut harus memiliki
pengetahuan mengenai bagaimana melaksanakan review atas
pengendalian mutu pemeriksaan. Review atas pengendalian mutu harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) Pemeriksa tersebut harus
menggunakan pertimbangan sehat dan profesional dalam menilai dan
melaporkan hasilnya. b) Pemeriksa tersebut harus memilih salah satu
dari cara pendekatan di bawah ini untuk menentukan hasil
pemeriksaan yang dinilai, yaitu : (1) memilih pemeriksaan yang
secara memadai dapat mewakili penugasan berdasarkan SPKN ini; atau
(2) memilih pemeriksaan yang secara memadai dapat mewakili
penugasan oleh organisasi pemeriksa, termasuk satu atau lebih
penugasan yang dilaksanakan berdasarkan SPKN ini. c) Review atas
mutu pemeriksaan meliputi penilaian kebijakan dan prosedur
pengendalian mutu organisasi pemeriksa, termasuk pula prosedur
pengawasan terkait, pelaporan pemeriksaan, dokumentasi pemeriksaan
yang diperlukan, serta wawancara dengan staf profesional organisasi
pemeriksa yang direview untuk menentukan pemahaman dan ketaatan
terhadap kebijakan dan prosedur pengendalian mutu pemeriksaan. d)
Review harus cukup komprehensif untuk memberikan dasar yang memadai
untuk menyimpulkan bahwa sistem pengendalian mutu organisasi
pemeriksa yang direview telah dilaksanakan sesuai dengan standar
profesional. e) Pemeriksa yang mereview harus menyiapkan laporan
tertulis untuk mengkomunikasikan hasil reviewnya.
Standar pekerjaan lapangan tambahan pertama. Pemeriksa harus
mengkomunikasikan informasi yang berkaitan dengan sifat, saat,
lingkup pengujian dan pelaporan yang direncanakan, dan tingkat
keyakinan yang diharapkan, kepada pejabat entitas yang diperiksa
serta pejabat yang meminta pemeriksaan. Standar pekerjaan lapangan
tambahan kedua Pemeriksa harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan
sebelumnya dan tindak lanjut temuan dan rekomendasi yang signifikan
yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan yang sedang dilaksanakan.
Standar pekerjaan lapangan tambahan ketiga a. Pemeriksa harus
merancang pemeriksaan untuk memberikan keyakinan yang memadai guna
mendeteksi salah saji material yang disebabkan oleh ketidakpatuhan
terhadap ketentuan kontrak/perjanjian yang berpengaruh langsung dan
material terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan b. Pemeriksa
harus waspada pada situasi atau kondisi yang mungkin merupakan
indikasi kecurangan dan/atau ketidakpatutan, dan jika timbul
indikasi hal tersebut serta berpengaruh signifikan terhadap
kewajaran penyajian laporan keuangan, pemeriksa harus menerapkan
prosedur audit khusus untuk memastikan bahwa kecurangan dan/atau
ketidakpatutan telah terjadi dan menentukan dampaknya terhadap
kewajaran penyajian laporan keuangan. Standar pekerjaan lapangan
tambahan keempat Pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara
dokumentasi pemeriksaan. Standar pelaporan Pemeriksaan Keuangan
tambahan pertama Laporan hasil pemeriksaan harus menyatakan bahwa
pemeriksaan terseut dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan
Keuangan Negara. Standar pelaporan Pemeriksaan Keuangan tambahan
kedua Laporan hasil Pemeriksaan Keuangan harus: (1) menjelaskan
lingkup pengujian pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan dan
peraturan perundang-undangan, ketidakpatuhan tehadap
kontrak/perjanjian dan atas pengendalian internyang berkaitan
dengan pelaporan keuangan serta menyajikan hasil pengujiannya, atau
(2) mengacu kepada laporan terpisah yang berisi informasi tersebut.
Standar pelaporan Pemeriksaan Keuangan tambahan ketiga Laporan
hasil Pemeriksaan Keuangan kepada manajemen harus mengungkapkan:
(1) kelemahan dalam pengendalian intern yang dianggap sebagai
kondisi yang layak untuk dilaporkan, seperti yang dirumuskan dalam
SPAP, (2) semua kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan dan
peraturan perundang-undangan, dan (3) ketidakpatuhan terhadap
kontrak/perjanjian, serta (4) ketidakpatutan yang signifikan.
Standar pelaporan Pemeriksaan Keuangan tambahan keempat Apabila
laporan hasil pemeriksaan menyebutkan adanya kelemahan dalam
pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan dari ketentuan dan
peraturan perundang-undangan, ketidakpatuhan terhadap
kontrak/perjanjian, serta ketidakpatutan, pemeriksa harus
mendapatkan dan melaporkan tanggapan dari pejabat yang bertanggung
jawab mengenai temuan, simpulan dan rekomendasi, begitu juga dengan
tindakan koreksi yang direncanakan. Standar pelaporan Pemeriksaan
Keuangan tambahan kelima Apabila informasi tertentu dilarang oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diungkapkan kepada
umum, laporan hasil pemeriksaan harus menyatakan sifat informasi
yang tidak dilaporkan tersebut dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang menyebabkan tidak dilaporkannya informasi
tersebut. Standar pelaporan Pemeriksaan Keuangan tambahan keenam
Laporan hasil pemeriksaan diserahkan oleh pemeriksa kepada entitas
yang diperiksa, organisasi yang meminta atau mengatur pelaksanaan
suatu pemeriksaan.
Modul 6 TEKNIK-TEKNIK AUDIT BUKTI AUDIT HUBUNGAN JENIS PENGUJIAN
DENGAN BAHAN BUKTI KERTAS KERJA AUDIT
Teknik audit adalah cara-cara yang ditempuh auditor untuk
memperoleh pembuktian dalam membandingkan keadaan yang sebenarnya
(asersi Laporan Keuangan) dengan keadaan yang seharusnya
(kriteria). Auditor dapat mempergunakan teknik-teknik audit yang di
antaranya terdiri dari: inspeksi, observasi, wawancara, konfirmasi,
analisis, perbandingan, audit bukti-bukti tertulis (vouching dan
verifikasi), rekonsiliasi, trasir, rekomputasi dan scanning.
Inspeksi atau pemeriksaan fisik merupakan cara memeriksa dengan
mempergunakan panca indera terutama mata, untuk memperoleh
pembuktian atas sesuatu keadaan atau sesuatu masalah pada suatu
saat tertentu. Observasi atau pengamatan adalah cara memeriksa
dengan menggunakan panca indera terutama mata, yang dilakukan
secara kontinyu selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan
sesuatu keadaan atau masalah. Observasi dalam arti luas bisa juga
dikatakan sebagai peninjauan suatu obyek yang diperiksa secara
hati-hati dan ilmiah. Kadang-kadang observasi dikaitkan dengan
melihat dari jarak jauh atau tanpa disadari oleh pihak yang
diamati. Wawancara ialah teknik audit dengan cara melakukan tanya
jawab secara lisan, untuk memperoleh pembuktian. Wawancara yang
baik adalah wawancara yang menghasilkan pembuktian yang diperlukan
dalam waktu yang relatif singkat. Oleh karena tujuan audit adalah
memperoleh pembuktian mengenai pokok-pokok yang sedang
dipertimbangkan dalam audit, maka wawancara harus dirancang
sedemikian rupa sehingga dapat mengungkapkan hal tersebut secara
lengkap. Apabila sebelumnya auditor tidak pernah kenal dengan orang
yang akan diwawancarai, maka auditor harus memperkenalkan diri
dengan cara yang selayaknya. Beberapa pertimbangan lain yang perlu
diingat dalam wawancara. 1. Semua informasi yang diperlukan
sebaiknya diperoleh dalam satu kali wawancara saja, jangan sampai
harus mengulang. 2. Pada akhir wawancara, harus diikhtisarkan
informasi penting yang telah diperoleh. Tujuan utama penegasan
ialah: 1) Untuk menjamin kelengkapan catatan auditor tentang
informasi lisan tersebut
2) Membangkitkan kesan kepada pihak yang diwawancarai, bahwa
auditor memandang penting keterangan-keterangannya, dan 3)
Melindungi diri auditor sendiri terhadap kemungkinan timbulnya
kontroversi di kemudian hari mengenai informasi yang telah
diberikan kepadanya. Kelemahan lain dari wawancara tertulis adalah
bahwa pada dasarnya daftar pertanyaan bersifat tidak fleksibel,
serta sulit diadakan tindak lanjut serta verifikasi. Prinsip yang
harus diperhatikan dalam merancang daftar pertanyaan adalah: 1.
Tingkat pengalaman dan pengetahuan dari orang-orang yang akan
menjadi responden 2. Panjangnya daftar pertanyaan harus layak,
sehingga tidak merupakan beban yang terlalu berat bagi responden
yang akibatnya akan menghasilkan jawaban yang tidak begitu
memuaskan 3. Sedapat mungkin pertanyaan harus relatif mudah dan
bisa segera dijawab oleh responden 4. Pertanyaan harus
dikelompokkan secara logis. 5. Sedapat mungkin sebagian pertanyaan
diajukan dalam bentuk pilihan ganda (multiple choice) 6. Hendaknya
disediakan tempat yang cukup untuk menuliskan jawaban 7. Pertanyaan
harus dirumuskan sedemikian rupa, agar tidak timbul reaksi defensif
dari responden. Konfirmasi merupakan upaya untuk memperoleh
informasi/penegasan dari sumber lain yang independen, baik secara
lisan maupun tertulis dalam rangka pembuktian audit. Konfirmasi
dapat dilakukan secara lisan atau secara tertulis. Konfirmasi
secara tertulis dapat dibagi dua macam, yaitu konfirmasi positif
dan konfirmasi negatif. Konfirmasi positif adalah konfirmasi dimana
pihak yang dikonfirmasi diminta untuk memberikan jawaban dalam
batas waktu yang ditetapkan, baik jawaban menolak maupun jawaban
menyetujui. Sedangkan dalam konfirmasi negatif, pihak yang
dikonfirmasi hanya diminta memberikan jawaban dalam batas waktu
yang ditetapkan apabila tidak setuju dengan isi surat yang
dimintakan konfirmasi. Analisis artinya memecah atau menguraikan
suatu keadaan atau masalah ke dalam beberapa bagian atau elemen dan
memisahkan bagian tersebut untuk digabungkan dengan keseluruhan
atau dibandingkan dengan yang lain. Perbandingan adalah usaha untuk
mencari kesamaan dan perbedaan antara dua atau lebih gejala atau
keadaan. Vouching adalah memeriksa otentik tidaknya serta lengkap
tidaknya bukti pendukung suatu transaksi. Sedangkan verifikasi
adalah istilah yang digunakan dalam arti umum untuk memeriksa
ketelitian perkalian, penjumlahan, pembukuan, pemilikan, dan
eksistensinya.
Tujuan vouching dan verifikasi adalah untuk memastikan bahwa :
1. Bukti telah disetujui oleh pejabat yang berwenang. 2. Bukti
sesuai dengan tujuannya. 3. Jumlah yang tertera dalam bukti sudah
benar. 4. Pencatatan dilakukan secara benar. 5. Pemilikan dan
eksistensinya sah. Rekonsiliasi adalah penyesuaian antara dua
kelompok data yang berhubungan tetapi dibuat oleh pihak-pihak yang
terpisah untuk mendapatkan data yang benar. Trasir adalah cara
memeriksa dengan jalan menelusuri proses suatu keadaan, kegiatan
ataupun masalah sampai pada sumber atau bahan pembuktiannya.
Rekomputasi adalah menghitung kembali kalkulasi yang telah ada
untuk menetapkan kecermatannya Scanning berarti melakukan
penelaahan secara umum dan cepat untuk menemukan hal-hal yang
memerlukan audit lebih lanjut Bukti audit adalah setiap informasi
yang dipakai auditor untuk menentukan apakah informasi dari suatu
obyek yang diaudit telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan
atau tidak. Kecukupan bukti audit berhubungan dengan jumlah dan
jenis bukti audit yang dibutuhkan oleh auditor untuk mendukung
pendapatnya. Bukti dianggap cukup jika bersifat faktual, memadai
dan meyakinkan sehingga bisa menuntun orang yang memiliki sifat
hati-hati untuk mengambil kesimpulan yang sama dengan auditor. .
Pada umumnya, auditor lebih mengandalkan bukti yang bersifat
menyimpulkan (persuasive evidence) daripada bukti yang bersifat
meyakinkan (convincing evidence). Yang dimaksud dengan bukti yang
kompeten adalah bukti yang kuat dan dapat diandalkan. Bukti
tersebut merupakan bukti yang terbaik yang dapat diperoleh dengan
menggunakan teknik pemeriksaan yang layak. bukti yang sah adalah
bukti yang memenuhi ketentuan perundang-undangan. 1) Bukti yang
berasal dari sumber yang independen, lebih dapat dipercaya dari
pada bukti yang dibuat oleh objek pemeriksaan atau bukti ekstem
yang diperoleh melalui objek pemeriksaan. 2) Bukti yang diperoleh
dari objek pemeriksaan lebih dapat dipercaya apabila sistem
pengendalian manajemennya baik. 3) Bukti yang diperoleh secara
langsung melalui inspeksi, observasi, tanya jawab dan konfirmasi,
lebih dapat dipercaya dari pada bukti yang diperoleh secara tidak
langsung. 4) Bukti asli lebih dapat dipercaya dari pada salinannya.
5) Bukti yang dibuat dan diedarkan kepada pihak ketiga, lebih kuat
dari pada bukti intern yang dipakai sendiri.
6) Bukti yang memenuhi persyaratan sah menurut peraturan
perundang-undangan lebih kuat dari pada bukti yang tidak memenuhi
syarat sah tersebut. 7) Pernyataan lisan yang menguatkan lebih kuat
dibanding pernyataan biasa. 8) Bukti langsung lebih kuat daripada
bukti kabar angin. bukti yang relevan adalah bukti yang berkaitan
erat atau yang tepat mengenai masalah yang dipersoalkan dan
diperlukan untuk menguatkan kebenaran masalah yang dihadapi.
Relevansi menunjukkan hubungan antara informasi dengan
penggunaannya. Bukti fisik diperoleh dengan jalan inspeksi atau
observasi terhadap kegiatan, harta milik, atau kejadian yang
berhubungan dengan pokok persoalan yang diperiksa. Bukti kesaksian
adalah informasi yang diperoleh dari pihak lain dalam bentuk surat
atau pemyataan yang diterima sebagai jawaban yang diajukan atau
wawancara. Bentuk yang paling lazim dipakai dalam pekerjaan
pemeriksaan adalah dokumen, yang digolongkan menjadi dokumen
ekstern dan dokumen intern. Bukti analisis diperoleh dengan jalan
menganalisis atau mengadakan verifikasi informasi. Bukti analisis
dapat berupa hasil dari proses-proses sebagai berikut: 1.
Perhitungan 2. Perbandingan dengan : a) Norma yang ditentukan b)
Kegiatan di masa lalu c) Kegiatan, transaksi atau pelaksanaan lain
d) Peraturan perundang-undangan e) Keputusan pengadilan 3.
Penalaran 4. Analisis informasi ke dalam kornponen-komponennya.
Jika dihubungkan dengan teknik auditnya, jenis-jenis bukti audit
terdiri dari: 1) Hasil Prosedur Analitis 2) Dokumentasi 3) Laporan
Hasil Pelaksanaan Ulang 4) Laporan Hasil Pengamatan 5) Hasil
Konfirmasi 6) Transkrip Wawancara 7) Berita Acara Pemeriksaan Fisik
a) Prosedur untuk memperoleh pemahaman atas struktur pengendalian
intern, pengujian atas pengendalian, dan pengujian substantif atas
transaksi menghasilkan jenis-jenis bukti yang hanya mencakup
dokumentasi, laporan pengamatan, transkrip wawancara dan laporan
pelaksanaan ulang. b) Lebih banyak jenis bahan bukti yang diperoleh
dengan menggunakan pengujian substantif
terinci atas saldo daripada dengan menggunakan pengujian jenis
yang lain. Hanya pengujian substantif terinci atas saldo yang dapat
memberikan bukti berupa hasil konfirmasi dan berita acara
pemeriksaan fisik. c) Bukti berupa transkrip wawancara dapat
diberikan oleh semua jenis pengujian; bukti berupa dokumentasi
dapat diberikan oleh setiap pengujian kecuali prosedur analitis.
Urutan jenis pengujian berikut berdasarkan biaya pengujian yang
diperlukan adalah sebagai berikut: a) Prosedur analitis b) Prosedur
untuk memperoleh pemahaman atas struktur pengendalian intern dan
pengujian atas pengendalian c) Pengujian substantif atas transaksi
d) Pengujian substantif terinci atas saldo Berdasarkan urutan
tersebut terlihat bahwa prosedur analitis menjadi jenis pengujian
yang paling murah untuk dilaksanakan. Alasan prosedur analitis
merupakan prosedur paling murah adalah karena prosedur analitis
relatif mudah dilakukan. Kertas kerja audit adalah dokumentasi dari
hasil pekerjaan audit yang memuat segala aspek dalam pelaksanaan
audit seperti dokumentasi hasil pengenalan obyek audit, perencanaan
yang dibuat, pelaksanaan dari perencanaan tersebut (pekerjaan
lapangan), serta bukti-bukti audit yang dikumpulkan. Ada beberapa
jenis kertas kerja yang semuanya penting, yaitu mencakup: Kutipan
dari sumber berwenang tentang kritera dan standar. Ringkasan
wawancara, pertemuan, percakapan. Rincian pengamatan, termasuk
diagram, foto, bagan, dan lain-lain. Substansi verifikasi dan
pemeriksaan dokumen seperti perbandingan bahan-bahan substantif
dengan kriteria atau dokumentasi terotorisasi. Analisis temuan dari
kertas kerja atau pengamatan lainnya. Perhitungan analitis terkait
dengan audit. Tujuan menyeluruh kertas kerja adalah untuk membantu
auditor memberikan keyakinan memadai bahwa audit yang layak telah
dilakukan sesuai dengan standar auditing. Fungsi dari suatu kertas
kerja secara lebih spesifik adalah untuk menyediakan dasar untuk
perencanaan audit, pencatatan bahan bukti yang dikumpulkan dan
hasil pengujian, data pendukung untuk menentukan jenis laporan
audit yang pantas, dan dasar untuk penelaahan oleh penyelia. kertas
kerja juga berfungsi sebagai (1) sumber informasi bagi komunikasi
dengan legislatif dan eksekutif berkenaan dengan berbagai masalah,
baik karena diminta oleh auditor untuk membantu klien memperbaiki
operasinya, (2) kerangka acuan untuk pelatihan staf, dan (3)
sebagai alat bantu dalam perencanaan dan koordinasi audit
selanjutnya.
Berkas permanen (permanent file) dimaksudkan untuk berisi data
historis atau yang bersifat berkelanjutan berkenaan dengan
pemeriksaan tahun berjalan. Berkas permanen biasanya mencakup
hal-hal sebagai berikut: - Dokumen Penugasan Pemeriksaan, - Kutipan
atau fotokopi dari dokumen entitas yang diaudit yang kepentingannya
berkelanjutan, - Analisis dari tahun sebelumnya, atau rincian
pos-pos yang mempunyai kepentingan berkelanjutan bagi auditor
Informasi berkenaan dengan pemahaman struktur pengendalian intern
dan penetapan risiko pengendalian Hasil prosedur analitis dari
audit tahun sebelumnya Diantaranya adalah rasio dan persentase yang
dihitung oleh auditor, dan total saldo atau saldo perbulan untuk
akun tertentu Jenis informasi yang dimasukkan dalam berkas tahun
berjalan adalah sebagai berikut. - Program audit - Informasi umum -
Neraca saldo - Ayat jurnal penyesuaian dan reklasifikasi - Daftar
pendukung (supporting schedule): Analisis., Neraca saldo atau List
daftar, Rekonsiliasi suatu jumlah, Ikhtisar prosedur-prosedur,
Pemeriksaan dokumen pendukung, Informasional, Dokumentasi dari
luar. Kertas kerja seharusnya mencakup karateristik tertentu
berikut: a). Setiap kertas kerja harus diidentifikasi secara pantas
dengan informasi seperti nama klien, periode yang dicakup,
deskripsi isi, inisial pembuat, tanggal penyiapan, dan kode indeks.
b). Kertas kerja seharusnya diindeks dan diacu silang untuk
memudahkan dalam pengorganisasian dan pengarsipan. c). Kertas kerja
yang sudah selesai harus dengan jelas menunjukkan pelaksanaan
pekerjaan audit. d). Setiap kertas kerja harus berisi informasi
yang cukup untuk memenuhi tujuan perancangan. e). Kesimpulan yang
ditarik mengenai satu segmen audit yang dinyatakan dengan
sederhana.
Modul 7 MATERIALITAS RISIKO AUDIT Materialitas adalah jumlah
atau besarnya kekeliruan atau salah saji dalam informasi postansi
yang, dalam kaitannya dengan kondisi yang bersangkutan, mungkin
membuat pertimbangan pengambilan keputusan pihak yang
berkepentingan berubah atau terpengaruh oleh salah saji tersebut.
Kekeliruan (error) dan ketidakberesan (irregularities) pada laporan
keuangan dapat dianggap material atau signifikan, ketika pemakai
laporan keuangan akan terpengaruh oleh kesalahan tersebut. auditor
harus memutuskan jumlah maksimum salah saji yang dapat ditoleransi.
Jumlah ini disebut batas materialitas (materiality threshold).
Dalam hal kondisi lain tidak berubah, makin tinggi batas
kekeliruan, makin rendah jumlah pengujian pemeriksaan (bukti yang
dikumpulkan, pen.) Kelima langkah penetapan materialitas ini adalah
sebagai berikut: a). Tentukan pertimbangan awal mengenai
materialitas b). Alokasikan pertimbangan awal mengenai materialitas
ke dalam segmen c). Estimasikan total salah saji dalam segmen d).
Estimasikan salah saji gabungan e). Bandingkan estimasi gabungan
dengan pertimbangan awal mengenai materialitas, Tujuan penetapan
materialitas adalah untuk membantu auditor merencanakan pengumpulan
bahan bukti yang cukup. Beberapa faktor yang dapat mengubah
pertimbangan awal mengenai jumlah materialitas adalah sebagai
berikut: a). Materialitas sebagai konsep yang relatif bukan absolut
tentang salah saji dalam laporan keuangan. b). Dasar penetapan
materialitas untuk berbagai bagian dalam laporan keuangan
berbedabeda. c). Faktor-faktor kualitatif yang mempengaruhi
materialitas yang merupakan sumber penetapan materialitas
berdasarkan sifat. Beberapa contoh faktor kualitatif yang
mempengaruhi materialitas (pertimbangan materialitas berdasarkan
sifatnya) adalah sebagai berikut: 1). Jumlah yang diakibatkan
ketidakberesan biasanya dipandang lebih penting dari kekeliruan
yang tidak disengaja. 2). Kekeliruan yang kecil sekalipun, dapat
dipandang material kalau berkaitan dengan kewajiban kontrak. 3).
Kekeliruan yang tidak material dapat menjadi material kalau
mempengaruhi kecenderungan (trend) nilai surplus/defisit.
Risiko dalam audit berarti bahwa auditor menerima suatu tingkat
ketidakpastian tertentu dalam pelaksanaan audit. Model risiko audit
adalah model yang digunakan auditor dalam menangani masalah risiko
baik dalam tahap perencanaan maupun dalam tahap pengumpulan bahan
bukti. Model risiko audit digunakan terutama pada tahap perencanaan
untuk menentukan berapa besar bahan bukti yang harus dikumpulkan
dalam tiap siklus. Rumusan model risiko adalah sebagai berikut: AAR
PDR IRxCR dimana: PDR AAR IR CR = = = = Risiko penemuan yang
direncanakan (Planned Detection Risk) Risiko audit yang dapat
diterima (Acceptable Audit Risk) Risiko bawaan (Inherent Risk)
Risiko pengendalian (Control Risk)
Risiko penemuan yang direncanakan adalah risiko bahwa bahan
bukti yang dikumpulkan dalam segmen gagal menemukan salah saji
sampai batas yang tidak dapat ditoleransi, kalau salah saji semacam
itu timbul. Ada dua hal penting yang harus diperhatikan berkaitan
dengan risiko penemuan yang direncanakan tersebut, yaitu: 1).
Risiko penemuan yang direncanakan tergantung pada tiga unsur risiko
lain pada model risiko. Risiko penemuan yang direncanakan hanya
akan berubah kalau auditor mengubah salah satu unsur lainnya. 2).
Risiko penemuan yang direncanakan menentukan besarnya rencana bahan
bukti yang akan dikumpulkan, dalam hubungan yang berlawanan. Risiko
bawaan adalah penetapan auditor akan kemungkinan adanya salah saji
dalam segmen audit yang melewati batas toleransi, sebelum
memprerhitungkan faktor efektifitas pengendalian intern. Risiko
bawaan adalah faktor kerentanan laporan keuangan terhadap salah
saji yang material, dengan asumsi tidak ada pengendalian intern.
Hubungan risiko bawaan dengan risiko penemuan adalah berbanding
terbalik, sedangkan dengan rencana pengumpulan bahan bukti
berbanding lurus. Risiko pengendalian adalah ukuran penetapan
auditor akan kemungkinan adanya kekeliruan (salah saji) dalam
segmen audit yang melewati batas toleransi, yang tak terdeteksi
atau tercegah oleh struktur pengendalian intern klien. Risiko
pengendalian mengandung unsur (1) penetapan apakah struktur
pengendalian intern klien cukup efektif untuk mendeteksi atau
mencegah kekeliruan dan (2) keinginan auditor untuk membuat
penetapan tersebut dibawah nilai maksimum (100%) dalam rencana
audit. Sebelum auditor dapat menetapkan tingkat risiko pengendalian
yang lebih kecil dari 100%, ia
harus melakukan tiga hal, yaitu: (1) auditor memperoleh
pemahaman mengenai struktur pengendalian intern klien, (2) auditor
mengevaluasi seberapa baik struktur tersebut seharusnya berfungsi
berdasarkan pemahaman yang drperoleh dan (3) auditor melakukan
pengujian atas efektifitas pengendalian. Risiko audit yang dapat
diterima adalah ukuran ketersediaan auditor untuk menerima bahwa
laporan keuangan salah saji secara material walaupun audit telah
selesai dan pendapat wajar tanpa pengecualian telah dberikan.
Modul 8 MEMPEROLEH SURAT TUGAS PENCARIAN INFORMASI AWAL MENYUSUN
DAN MENGALOKASIKAN POGRAM AUDIT PERTEMUAN AWAL DENGAN PIMPINAN
KLIEN AUDIT
Penentuan staf auditor untuk penugasan suatu audit akan
dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya sebagai berikut: a).
Besar obyek yang akan diaudit b). Kerumitan obyek yang akan diaudit
c). Jenis obyek yang akan diaudit d). Rangking risiko e). Batas
waktu penyelesaian f). Tenaga yang tersedia. Dalam penentuan tenaga
auditor dapat disimpulkan sebagai berikut: a). Jumlah dan tingkat
pengetahuan staf auditor yang diperlukan haruslah didasarkan pada
evaluasi sifat dan tingkat kesulitan dari tugas audit, batas waktu
penyelesaian dan tenaga yang tersedia. b). Harus dipertimbangkan
pengetahuan, kecakapan, pelatihan dan disiplin ilmu dari staf
auditor. Informasi yang perlu dikumpulkan adalah sebagai berikut:
1). Pernyataan visi, misi, tujuan dan dan kegiatan klien yang akan
diaudit. 2). Informasi organisasi seperti: a). Struktur organisasi,
b). Uraian tugas c). Jumlah pegawai, d). Pegawai kunci, e).
Kebijaksanaan dan prosedur, f). Hal hal yang baru mengenai
perubahan organisasi dan sistem. 3). Informasi anggaran, hasil
hasil kegiatan dan data-data keuangan lainnya. 4). Kertas kerja
audit sebelumnya. 5). Laporan hasil audit dari auditor lain
khususnya auditor internal. 6). Data pembanding untuk memperkaya
pengetahuan dan potensi lain yang belur tercakup. 7).
Literatur-literatur teknis dari berbagai sumber. 1. Memahami klien
yang akan diaudit. 2. Mengidentifikasikan berbagai area yang akan
diaudit secara lebih mendalam. 3. Memperoleh informasi yang akan
dipergunakan dalam pelaksanaan audit 4. Menentukan apakah audit
akan dilanjutkan
a) b) c) d) e) f)
Kondisi tersebut dipengaruhi oleh hal- hal sebagai berikut:
Sifat dan jenis audit Kemampuan dan pengalaman tenaga auditor
Pengetahuan atas kegiatan yang akan diaudit Survey ulangan atau
baru Ukuran dan tingkat kesulitan obyek audit Penyebaran kegiatan
secara geografis.
Survey pendahuluan dapat dilaksanakan dengan mempergunakan
prosedur-prosedur sebagai berikut: a). Tanya jawab dengan pihak
yang akan diaudit. b). Melakukan pengamatan dilapangan. c).
Melakukan review atas laporan dan penelitian manajemen. d).
Prosedur analitis. e). Membuat bagan arus kegiatan dan prosedur
pengendalian atau melakukan pengamatan atas kegiatan dari permulaan
sampai selesai Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan,
dibuatlah suatu ringkasan yang memuat: a). Hasil survey penting
yang diperoleh. b). Informasi yang tepat yang diperoleh selama
survey. c). Tujuan audit dan prosedur audit d). Titik pengendalian
kritis yang potensial, ketidakefisienan dan atau penyimpangan dari
pengendalian. e). Perkiraan pendahuluan waktu penyelesaian audit
dan sumber daya yang diperlukan. f). Perubahan tanggal penyelesaian
laporan dan penyelesaian audit. Alasan jika audit tidak perlu
dilanjutkan. Lima jenis prosedur audit yang berhubungan dengan
pemahaman auditor atas struktur pengendalian intern adalah: a)
Pengalaman auditor pada periode sebelumnya b) Tanya jawab dengan
pegawai c) Pemeriksaan pedoman kebijakan dan sistem d) Pemeriksaan
atas dokumen dan catatan e) Pengamatan aktivitas dan operasi pada
entitas Tujuan utama dari suatu program audit adalah: a) untuk
menetapkan hubungan yang jelas antara tujuan audit, metodologi
audit, dan kemungkinan-kemungkinan pengujian yang harus dilakukan,
b) untuk mengidentifikasikan dan mendokumentasikan
prosedur-prosedur audit yang harus dilaksanakan, dan
c) untuk memudahkan supervisi dan revisi. Sebagai contoh program
audit laporan keuangan oleh auditor BPK harus memuat
informasiinformasi sebagai berikut: a) Dasar pelaksanaan audit b)
Standar audit yang menjadi pedoman c) Nama dan tempat entitas audit
yang diaudit d) Tahun anggaran / tahun buku entitas yang diaudit e)
Identitas dan data umum entitas yang diaudit hasil pencarian
informasi awal, seperti: informasi umum, struktur organisasi,
visi/misi entitas, jumlah anggaran yang diaudit, dan lain-lain. f)
Tujuan umum audit, yaitu untuk memberi keyakinan apakah laporan
keuangan klien audit telah menyajikan secara wajar posisi keuangan,
realisasi anggaran serta arus kas sesuai prinsip akuntansi yang
berlaku umum. g) Metodologi audit yang mencakup metode sampling
yang digunakan, ukuran sampel, penetapan materialitas dan
lain-lain. h) Sasaran yang diaudit, yaitu laporan keuangan, lapoan
realisasi anggaran serta laporan arus kas. i) Pengarahan
pelaksanaan audit j) Jadwal audit k) Susunan tim audit l) Instansi
penerima laporan hasil audit m) Kerangka isi laporan hasil audit.
Pada pertemuan tersebut, ketua tim menyampaikan surat tugas kepada
pimpinan klien audit dan menjelaskan hal-hal seperti: 1. maksud dan
tujuan kedatangan tim audit, 2. rencana kegiatan audit yang
meliputi tujuan audit, periode laporan yang diaudit, serta lamanya
audit, 3. rencana untuk menghubungi para pejabat/staf klien audit
terkait untuk meminta penjelasan, dokumen dan informasi yang
diperlukan, serta gambaran umum tentang entitas (klien) audit
termasuk kendala-kendala yang dihadapi. 4. Para auditor yang akan
ditugaskan. 5. Kondisi yang berjalan termasuk perubahan-perubahan
yang terjadi. 6. Prosedur pelaporan dan proses tindak lanjut.