RANGKUMAN ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI
BAB IHUKUM EKONOMI
1.PENGERTIAN HUKUM DAN NORMAAgar di masyarakat terdapat
ketertiban dalam korelasi maka berkembang mulai dari aturan yang
lazim disebut norma, dalam kehidupan masyarakat setiap subjek hukum
baik orang maupun badan hukum selalu berhadapan dengan berbagai
aturan maupun norma, baik yang bersifat forma maupun nonformal.
Norma sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat agar hubungan
antara manusia dalam masyarakat dapat berlangsung tertib dan
berjalan baik. Oleh karena itu , norma adalah suatu criteria bagi
orang lain untuk menerima atau menolak perilaku seseorang. Dimana
setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban di dalam
lingkungan masyarakat sehingga memungkinkan seseorang bisa
menentukkan terlebih dahulu bagaimana tindakan seseorang itu untuk
dinilai orang lain.Macam-macam Norma adalah :1.Norma Agama,
merupakan peraturan yang diterima sebagai perintah, larangan, dan
anjuran yang diperoleh dari Tuhan YME, bersifat umum dan universal,
apabila dilanggar maka mendapat sanksi hukum yang diberikan Tuhan
YME.2.Norma Kesusilaan, merupakan aturan hidup yang berasal dari
hati sanubari manusia itu sendiri, bersifat umum dan universal,
apabila dilanggar setiap manusia tersebut akan menyesalkan dirinya
sendiri3.Norma Kesopanan, merupakan peraturan hidup yang timbul
daripada pergaulan manusia, berupa suatu tatanan pergaulan
,masyarakat, apabila dilanggar oleh setiap anggota masyarakat akan
dicela oleh masyarakat setempat4.Norma Hukum, merupakan aturan yang
bersifat mengikat pada setiap orang yang pelaksanaannya dapat
dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat Negara untuk
melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan
masyarakat.2.HUKUMDefinisi dan tujuan tentang hukum antara lain
:1.Van Kan, Hukum merupakan keseluruhan peraturan hidup yang
bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam
masyarakat.Tujuan :untuk ketertiban dan perdamaian.2.Utrecht, hukum
merupakan himpunan peraturan (baik berupa perintah maupun larangan)
yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya
ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.3.Wiryono Kusumo,
Hukum merupakan keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun
tidak tertulis yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat dan
terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sanksi.Tujuan :untuk
mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan ketertiban dalam
masyarakat.
Hukum meliputi beberapa unsur-unsur yaitu :1.Peraturan mengenai
tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat2.Peraturan itu
bersifat mengikat dan memaksa3.Peraturan itu diadakan oleh
badan-badan resmi, dan4.Pelanggaran terhadap peraturan tersebut
dikenakan sanksi yang tegas
3.PENGERTIAN EKONOMI DAN HUKUM EKONOMIMenurut M. Manulang
ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam
usahanya untuk mencapai kemakmuran baik barang-barang atau pun
jasa).Menurut Rochmat Soemitro hukum ekonomi adalah keseluruhan
norma yang dibuat oleh pemerintah sebagai satu personifikasi dari
masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana saling
berkepentingan.Sunaryati Hartono, Hukum ekonomi Indinesia adalah
keseluruhan kaidah-kaidah dan keputusan hukum secara khusus
mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi Indonesia.
4.HUKUM DAN EKONOMIHukum ekonomi disebabkan karena semakin
pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, yang berfungsi
mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi dengan harapan
tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat.Dua aspek
dalam hukum ekonomi :1.Aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan
ekonomi dalam arti peningkatan kehidupan ekonomi keseluruhan2.Aspek
pengaturan usaha-usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi secara
merata di antara seluruh lapisan masyarakat.Hukum di Indonesia
dapat dibedakan menjadi :a.Hukum ekonomi pembangunan yang meliputi
pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan
pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara nasional.b.Hukum
ekonomi social menyangkut pengaturan pemikiran hukum mengenai
cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil
dan merata.
Dasar asas hukum ekonomibersumber pada pancasila dan UUD 1945
yaitu :1.Asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME2.Asas
manfaat3.Asas demokrasi Pancasila4.Asas adil dan merata5.Asas
keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam kehidupan6.Asas
hukum7.Asas kemandirian8.Asas keuangan9.Asas ilmu
pengetahuan10.Asas kebersamaan, kekeluargaan, keseimbangan dan
kesinambungan dalam kemakmuran rakyat11.Asas pembangunan ekonomi
yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan12.Asas kemandirian
yang berwawasan kenegaraan
BAB IISUBJEK DAN OBJEK HUKUM
1.Subjek HukumAdalah setiap makhluk yang berwenang untuk
memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak serta kewajiban dalam
lalu lintas hukum.Subjek hukum terdiri atas dua :
A.Manusia(natuurlijke person)Pasal 1 KUH perdata menyatakan
bahwa menikmati hak kewarganegaraan tidak bergantung pada hak-hak
kenegaraan.Pasal 2 KUH Perdata bahwa anak yang ada dalam kandungan
seorang perempuan, dianggap telah dilahirkan bila kepentingan si
anak menghendakinya dan apabila si anak itu mati sewaktu dilahirkan
dianggap ia tidak pernah ada.Sebagai Negara hukum, Negara Indonesia
mengakui setiap orang sebagai manusia terhadap undang-undang,
artinya bahwa setiap orang diakui sebagai subjek hukum oleh
undang-undang.Pasal 27 UUD 1945 menetapkan setiap warga Negara
mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum serta pemerintahan dan
wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya.
Oleh karena itu dalam hukum dapat dibedakan dari segi perbuatan
hukum :1.Cakapmelakukan perbuatan hukum. Orang dewasa menurut hukum
(telah berusia 21 tahun) dan berakal sehat2.Tidak cakapmelakukan
perbuatan hukum. Berdasarkan pasal 1330 KUH perdata tentang orang
yang tidak cakap untuk membuat perjanjian :A.orang-orang yang belum
dewasaB.orang yang ditaruh dibawah pengampunan, yang terjadi karena
gangguan jiwa, pemabuk dfan pemborosC.wanita yang dalam
perkawinan/berstatus sebagai istri.
BBadan Hukum (rechts Persoon)Adalah subjek hukum yang dapat
bertindak hukum seperti manusia dan sebagai pembawa hak dan tidak
berjiwa dapat melakukan sebagai hak manusia.Suatu perkumpulan dapat
dimintakan pengesahan sebagai badan hukum dengan cara :a.Didirikan
dengan AKTA notariesb.Didaftarkan di kantor panitera pengadilan
negeri setempatc.Dimintakan pengesahan anggaran dasar kepada Mentri
Kehakiman dan HAMd.Diumumkan dalam berita NegaraBadan hukum(rechts
persoon)dibedakan dalam dua bentuk :1.Badan hukum public(public
rechts persoon)Adalah badan hukum yang didirakan berdasarkan hukum
public, yang menyangkut kepentingan public, orang banyak dan Negara
umumnya.Contoh : eksekutif, pemerintahan.2.Badan hukum
privat(privat rechts persoon)Adalah badan hukum yang didirikan
berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan
pribadi orang di dalam badan hukum itu.Contoh : PT, Koperasi,
yayasan, dan badan amal.
3.Objek HukumMenurut system KUH perdata benda dpat dibedakan
sebagai berikut :1.Barang yang wujud(lichamelijik)dan barang yang
tidak berwujud(onlichamelijk)2.Barang yang bergerak dan barang yang
tidak bergerak (yang paling penting)Benda tidak bergerak Dapat
dibedakan menjadi :a.Benda tidak bergerak karena sifatnya, misalnya
pohon, arca, dan patung.b.Benda tidak bergerak karena tujuannya,
yaitu alat-alat yang dipakai dalam pabrik.c.Benda tidak bergerak
karena ketentuan undang-undang, berwujud atas benda-benda yang
tidak tidak bergerak. Misak hipotik.Benda bergerak dapat dibedakan
menjadi :a.Benda bergerak karena sifatnya, yaitu benda yang dapat
dipindahkanb.Benda bergerak karena ketentuan undang-undang, yaitu
hak atas benda bergerak misalnya saham PT.3.Barang yang dapat
dipakai habis dan barang-barang yang dipakai tidak
habis4.Barang-barang yang sudah ada dan yang masih aka
nada.5.Barang-barang uang dalam perdagangan dan yang diluar
perdagangan6.Brang-barang yang dapat dibagi dan yang tidak dapat
dibagi.Pembedaan antara benda bergerak dan tidak bergerak
berhubungan 4 hal yaitu:1.Bezit(pemilikan), berlaku asa yang
tercantum dalam Pasal 1977 KUHP sedangkan benda tidak bergerak
tidak.2.Levering(penyerahan), dapat dilakukan penyerahan secara
nyata.3.Verjaring(kadarluarwarsa), ada kadarluawarsanya sedang
tidak bergerak tidak.4.Bezwaring(pembebanan), dilakuykan dengan
pand (gadai), sedangkan tidak bergerak tidak.
Secara garis besar benda terbagi dalam dua :1.Benda yang
bersifat kebendaan, yaitu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba
dan dirasakan2.Benda yang bersifat tidak kebendaan yaitu suatu
benda yang hanya dirasakan oleh pancaindra saja.Hak kebendaan
adalah hak mutlak sedangkan lawannya adalah hak yang nisbi/hak
relative yang kedua merupakan bagian dalam hak perdata.
Hak Mutlak1.Hak kepribadian, misalnya hak atas namanya, hidup,
kemerdekaan2.Hak yang terletak dalam hukum keluarga yaitu hak yang
timbul karena adanya hubungan suami istri3.Hak mutlak atas suatu
benda inilah disebut hak kebendaan.
Hak NisbiYaitu semua hak yang timbul karena adanya hubungan
perutangan, sedangkan perutangan timbul dari perjanjian,
undang-undang.Hak kebendaan didalam KUHP dibedakan menjadi dua
:1.Hak kebendaan yang sifatnya memberikan kenikmatan atas suatu
benda.2.Hak kebendaan yang sifatnya memberikan jaminan atas
pelunasan hutang.Cara memperoleh hak milik suatu benda
:1.Pelekatan2.Kadarluwarsa3.Pewarisan4.Penyerahan(levering)berdasarkan
suatu tittle pemindahan hak yang berasal dari seseorang yang berhak
memindahkan hak milik. Macfam-macm levering :1.Levering atas benda
bergerak, diatu dalam pasal 612 BW2.Levering atas benda tak
bergerak3.Levering atas benda tak berwujud, diatur dalam pasal
613BW4.HAK KEBENDAAN YANG BERSIFAT SEBAGAI PELUNASAN HUTANG (HAK
JAMINAN)Merupakan hak yang melekat pada kreditor yang memberikan
kewenangan kepadanya untuk melakukan eksekusi kepada benda yang
dijadikan jaminan, apabila debitor melakukan wanprestasi.
Macam-macam hak jaminan :
a.Jaminan UmumDiatur pasal 1131 KUHP : segala kebendaan debitor,
baik yang ada maupun yang aka nada, baik bergerak maupun yang tidak
bergerak merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang
dibuatnya.Pasal 1132 KHUP : harta kekayaan debitor menjadi jaminan
secara bersama-sama bagi semua kreditor yang memberikan utang
kepadanya.Benda yang dapat dijadikan jaminan :1.Berda tersebut
bersifat ekonomis (dapat dinilai dengan uang)2.Benda tersebut dapat
dipindahtangankan haknya kepada pihak lain.
b.Jaminan Khususmerupakan jaminan yang diberikan hak khusus,
misalnya :
1.GadaiPasal 1150 : gadai adalah hak yang diperoleh kreditor
atas suatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitor
untuk menjamin suatu hutang.
Sifat-sifat gadai :1.Gadai adalah benda bergerak baik yang
berwujud maupun yang tidak berwujud.2.Gadai bersifat accsoir,
artinya merupakan tambahan dari perjanjian pokok yang dimaksudkan
untuk menjaga jangan sampai debitor itu lalai membayar hutangnya
kembali.3.Adanya sifat kebendaan4.Syarat inbezitztelling, artinya
benda gadai harus ke luar dari kekuasaan pemberi gadai atau benda
gadai diserahkan dari pemberi gadai kepada pemegang gadai.5.Hak
untuk menjual atas kekuasaan sendiri6.Hak preferensi (hak untuk
didahulukan), sesuai dengan pasal 1130 jo pasal 1150 KUHP7.Hak
gadai tidak dapat dibagi-bagi, artinya sebagian hak gadai tidak
akan menjadi hapus dengan membayarnya sebgaian dari hutang.
Hak pemegang gadai :1.Pemegang gadai berhak untuk menjual benda
yang digadaikan atas kekuasaan sendiri.2.Pemegang gadai berhak
untuk mendapatkan ganti rugi yang berupa biaya-biaya yang telah
dikeluarkan utnuk menyelamatkan benda gadai.3.Pemegang gadai
mempunyai hak untuk menahan benda gadai (hak retensi) sampai ada
pelunasan hutang dari debitur4.Pemegang gadai mempunyai hak
preferensi (hak untuk didahulukan) dari kreditur-kreditur yang
lain.5.Hak untuk menjual benda gadai dengan perantara hakim6.Atas
izin hakim tetap menguasai benda gadai.Kewajiban-kewajiban pemegang
gadai :1.Pasal 1157 ayat 1 KUHP, pemegang gadai bertanggung jawab
atas hilangnya atau merosotnya harga barang yang digadaikan2.Pasal
1156 KUHP ayat 2, kewajiban untuk memberitahukan pemberi gadai jika
barang gadai dijual3.Pasal 1159 ayat 1 KUHP, bertanggung jawab
terhadap hasil penjualan barang gadai4.Kewajiban untuk
mengembalikan benda gadai jika debitor melunasi
hutangnya5.Kewajiban untuk memelihara benda gadai.Hapusnya gadai
:1.Hapusnya perjanjian pokok2.Karena musnahnya benda gadai3.Karena
pelaksana eksekusi4.Karena pemegang gadai telah melepaskan hak
gadai secara sukarela5.Karena pemegang gadai telah kehilangan
kekuasanaan atas benda gadai6.Karena penyalahgunaan benda
gadai2.HipotikPasal 1162 KUHP adalah suatu hak kebendaan atas benda
tidak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi
pelunasan suatu perutangan.Sifat-sifat hipotik :1.Bersifat
accesoir, seperti halnya dengan gadai2.Mempunyai sifat zaaksgevolg
(droit de suite) yaitu hak hipotik senantiasa mengikuti bendanya
dalam tagihan tangan siapapun benda tersebut berada (pasal 1163
ayat KUHP)3.Lebih didahulukan pemenuhannya dari piutang yang lain
pasal (1133-1134 ayat2 KUHP)4.Objeknya benda-benda tetap.Hipotik
hanya digunakan untuk hipotik kapal laut dan pesawat udara yang
mempunyai berat diatas 20 m3.Perbedaan gadai dan hipotik :1.Gadai
harus disertai dengan penyerahan kekuasaan atas barang yang
digadaikan, sedangkan hipotik tidak2.Gadai hapus jika barang yang
digadaikan berpindah ke tangan orang lain, sedangkan hipotik
tidak.3.Suatu barang tidak pernah dibebani lebih dari satu gadai,
walaupun tidak dilarang, tetapi beberapa hipotik yang bersama-sama
dibebankan di atas satu beda adalah sudah merupakan keadaan
biasa.4.Adanya gadai dibuktikan dengan segala macam pembuktian yang
dapat dipakai untuk membuktikan perjanjian pokok, sedangkan adanya
perjanjian hipotik dibuktikan dengan akta otentik.Hak
tanggunanBerdasakan pasal 1 (1) UUHT, hak tanggunan merupakan hak
jaminan atas tanah yang dibebankan pada hak atas tanah berikut atau
tidak berikut benda-benda yang merupakan 1 kesatuan.Benda-benda
yang dapat dijadikan jaminan utang yang bersifat khusus dengan
syarat :1.Benda tersebut dapat bersifat ekonomis2.Benda tersebut
dapat dipndahtangankan haknya kepada pihak lain3.Tanah yang
dijadikan jaminan ditunjuk oleh undang-undang4.Tanah-tanah tersebut
sudah terdaftar dalam daftar umum berdasarkan PP no.29 tahun
1997Fungsi pendaftaran tanah adalah :1.Sebagai syarat konstitutif
lahirnya hak tanggungan2.Sebagai pembuktian telah terjadi hak
tanggungan.3.Sebagai alat bukti bagi para debitor, kreditor maupun
pihak ketiga, setiap pembebanan hak tanggungan diberikan sertifikat
hak tanggungan yang terdiri dari :1.Salinan buku tanah hak
tanggungan2.Salinan akta pemberian hak tanggungan3.FidusiaDikenal
dengan nama FEO yang dasarnya merupakan suatu perjanjian accosor
antara debitor dan kreditor yang isisnya penyerahan hak milik
secara kepercayaan atas benda bergerak milik debitor kepada
kreditur.Bentuk perjanjian Fidusia :Pasal 5 ayat 1 UUJF, akta
jaminan fidusia memuat :1.Identitas pihak pemberi dan penerimaan
fidusia2.Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia3.Uraian benda
yang menjadi objek jaminan fidusia4.Nilai penjaminPendaftaran
fidusiaSebagai bukti kreditor sebagai pemegang jaminan fidusia
diperoleh sertifikat jaminan fidusia diperoleh 965060 sertifikat
jaminan fidusia yang ditertibkan oleh kantor pendaftaran fidusia
pada tanggal yang sama.Tujuan daripada pendaftaran adalah sebagai
berikut :1.Untuk melahirkan jaminan fidusia bagi penerimaan fidusia
dan menjamin pihak yang mempunyai kepentingan atas benda yang
dijaminkan2.Untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum
kepada penerima dan pemberi fidusia serta pihak ketiga yang
berkepentingan.3.Memberikan hak yang didahulukan4.Memenuhi asas
spesialitas dan publisitas5.Member rasa aman kepada kreditur
penerima jaminan fidusia dan pihak ketiga yang
berkepentingan.Ekesekusi jaminan fidusia :Diatur dalam pasal 29 s/d
34 UUJF, di mana pasal 39 UUJF dikatakan apabila debitor cidera
janji. Eksekusi dapat dilakukan dalam beberapa cara :1.Pelaksanaan
title eksekultoral sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2)
oleh kreditor2.Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia
atas kekuasaan debitor sendiri melalui pelelangan umum serta
mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.3.Penjualan di
bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan debitor dan
kreditor, jika dengan cara demikian dapat diperoleh hasil tertinggi
yang menguntungkan para pihak.Hapusnya jaminan fidusia :Pasal 25
UUJF, jaminan fidusia hapus karena :1.Hapusnya utang yang dijamin
dengan fidusia2.Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh
debitor3.Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia
BAB 3HUKUM PERIKATAN3.1PengertianPerikatan adalah hubungan hukum
yang terjadi di antara dua orang (pihak) atau lebih, yakni pihak
yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi
prestasi, begitu juga sebaliknya. Perikatan disebut juga
verbintenissenrecht.Menurut beberapa ahlihukum:Verbintenissenrecht
menurut Wirjono Prodjodikoro adalah hukum perjanjian, bukan hokum
perikatan.R. Subekti tidak menggunakan istilah hukum perikatan,
tetapi menggunakan istilah perikatan sesuai Buku III KUH Perdata
tentang perikatan. Di dalam buku III KUH Perdata memuat tentang
persetujuan atau perjanjian, perbuatan yang melanggar hukum dan
pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan
persetujuan.Perjanjian adalah peristiwa dimana pihak yang satu
berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan suatu hal.
Hubungan hukum yang terjadi akibat perjanjian adalah perikatan.
Dengan kata lain, hubungan perikatan dengan perjanjian adalah
perjanjian yang menimbulkan perikatan.3.2. Dasar Hukum
PerikatanDasar hukum perikatan terdapat tiga sumber adalah sebagai
berikut :1.Perikatan yang timbul dari persetujuan.2.Perikatan yang
timbul dari undang-undang.A.Perikatan terjadi karena undang-undang
semata.B.Perikatan terjadi karena undang-undang akibat perbuatan
manusia menurut hokum terjadi karena perbuatan yang diperbolehkan
dan yang bertentangan dengan hokum.3.Perikatan terjadi bukan
perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hokum dan
perwakilan sukarela.
3.3Asas Hukum PerjanjianAsas-asas dalam hukum perjanjian diatur
dalam Buku III KUH Perdata, yakni menganut asas kebebasan
berkontrak dan asas konsensualisme.3.4 WansprestasiWansprestasi
timbul akibat adanya salah satu pihak yang tidak melakukan sesuai
apa yang dijanjikan misalnya lalai atau ingkar janji.Bentuk
wansprestasi ada 4 kategori yaitu:a.Tidak melakukan apa yanag
disanggupinya akan dilakukannyab.Melaksanakan apa yang
dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikanc.Melakukan
apa yang dijanjikan tetapi terlambatd.Melakukan sesuatu yang
menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.3.4.1 Asas Kebebasan
berkontrakPasal 1338 KUH Perdata menyebutkn bahwa segala sesuatu
perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya
dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Dalam perjanjian ini para pihak diperkenankan untuk menentukan isi
dari perjanjiannya dan sebagai undang-undang bagi mereka
sendiri.3.4.2 Asas KonsensualismeBahwa Perjanjian itu lahir pada
saat tercapainya kata sepakat antara pihak mengenai hal-hal pokok
dan tidak memerlukan sesuatu formalitas. Asas konsensualisme sering
disimpulkan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat
yaitu kata sepakat antara ppara pihak yang mengaitkan diri, cakap
untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu, dan
suatu sebab yang halal.Perjanjian dapat dibedakan menjadi dua
bagian yaitua.Bagian Inti. Adalah bagian yang sifatnya harus ada di
dalam perjanjian.b.Bagian bukan inti. Terdiri dari sifat yang
dibawa dalam perjanjian dan sifat yang melekat secara tegas oleh
para pihak.3.5 Akibat-akibat WansprestasiAkibat-akibat wansprestasi
berupa hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang melakukan
wansprestasi dapat digolongkan mejadi tiga kategori.a.Membayar
kerugian yang diderita oleh kreditur.b.Pembatalan perjanjian atau
pemecahan perjanjianc.Peraliah resiko3.5.1 Jenis-jenis resiko1.
Risiko dalam perjanjian sepihakRisiko dalam perjanjian sepihak
diatur dalam pasal 1237 KUH Perdata yakni ditanggung
kreditur.2.Risiko dalam perjanjian timbale balikRisiko dalam
perjanjian timbale balik terbagi menjadi tiga yaitu risiko dalam
jual beli, risiko tukar menukar dan risiko dalam sewa menyewa.3.5.2
Membayar Biaya PerkaraYang dimaksud dengan membayar biaya perkara
adalah para pihak yang dikalahkan dalam berperkara diwajibkan untuk
membayar biaya perkara, jika dalam berperkara sampai diajukan ke
pengadilan.Sementara itu seorang debitor yang dituduh lalai, ia
dapat membela diri dengan mengajukan beberapa alas an untuk
membebaskan dirinya dari hukuman. Dalam hal ini terdapat tiga
kategori yakni mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa,
mengajukan bahwa si berpiutang sendiri telah lalai, dan pelepasan
hak.3.6 Hapusnya PerikatanAda 10 cara penghapusan suatu perikatan
:a.Pembayaran meruapakan setiap pemenuhan perjanjian secara
sukarelab.Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan
atau penitipanc.Pembaharuan utangd.Perjumpaan utang atau
kompensasie.Percampuran utangf.Pembebasan utangg.Musnahnya barang
yang terutangh.Batal / pembatalani.Berlakunya suatu syarat
batalj.Lewat waktu3.7 Memorandum of Understandi ng (MoU)MoU
merupakan suatu perjanjian pendahuluan yang nantinya akan diikui
dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara lebih
detail.Asas kebebasan berkontrak adalah bsuatu asas yang memberikan
kebebasan kepada para pihak untuka.Membuat atau tidak membuat
perjanjianb.Mengadakan perjanjian dengan siapapunc.Menentukan isi
perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannyad.Menentukan bentuk
perjanjian, tertulis atau lisan.Asas kebebasan berkontrak dibatasi
oleh rambu-rambu hokum sebagai berikut :a.Harus memenuhi syarat
sebagai kontrakb.Tidak dilarang oleh undang-undangc.Tidak
bertentangan dengan kebiasaan yang berlakud.Harus dilaksanakan
dengan itikad baikKedudukan yuridis suatu MoU terdapat
perbedaana.Pendapat yang mengatakan bahwa MoU hanya merupakan
pengikat.b.Pendapat yang mengatakan bahwa sekali perjanjian dibuat
hanya diatur pokok-pokoknya saja.3.7.1 Ciri-ciri Memorandum of
Understandinga. isinya ringkas, seringkali hanya satu halamanb.
berisikan hal-hal pokok sajac. hanya bersifat pendahuluan sajad.
mempunyai jangka waktu berlakunya apabila dalam jangka waktu
tersebut tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan suatu
perjanjian yang lebih rinci maka perjanjian tersebut akan batal.e.
dibuat dalam bentuk perjanjian bawah tanganf. tidak ada kewajiban
yang bersifat memaksa kepada para pihak untuk melakukan suatu
perjanjian yang lebih detail.3.7.2 Alasan-alasana. karena prospek
bisnisnya belum jelas sehingga belum bisa dipastikanb.karena
dianggap penandatanganan kontrak masih lama dengan negosiasi yang a
lot.c. karena tiap-tiap pihak dalam perjanjian masih ragu dan perlu
waktu dalam menandatangani suatu kontrak.d. MoU dibuat dan
ditandatangani oleh para eksekutif dari suatu perusahaan maka perlu
suatu perjanjian yang lebih rinci yang dirancang dan dinegosiasi
khusus oleh staf-staf yang berkaitan.3.7.3 Tujuan Memorandum of
UnderstandingTujuan MoU adalah supaya memberikankesempatan kepada
pihak yang bersepakat untuk memperhitungkan apakah saling
menguntungkan atau tidak jika diadakan kerjasama.
BAB 4HUKUM DAGANG
4.1 Hubungan Hukum Perdata Dengan Hukum DagangBerdasarkan Pasal
1 dan Pasal 15 KUHD dapat diketahui kedudukan KUH Dagang terhadap
KUH Perdata. Pengertiannya, KUH dagang merupakan hukum yang khusus
(lex specialis), sedangkan KUH Perdata merupakan hukum yang
bersifat umum (lex generalis), sehingga berlaku suatu asas lex
specialis derogat legi genelari, artinya hukum yang khusus dapat
mengesampingkan hukum yang umum.4.2 Berlakunya Hukum DagangSebelum
tahun 1938 Hukum Dagang hanya mengikat kepada para pedagang saja
yang melakukan usaha dagang. Kemudian, sejak tahun 1938
pengertianperbuatan dagangmenajdi lebih luas dan dirubah
menjadiperbuatan perusahaanyang mengandung arti menjadi lebih luas,
sehingga berlaku bagi setiap pengusaha (perusahaan).Ada beberapa
pendapat yang dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang baru dapat
dikatakan menjalankan perusahaan jika telah memenuhi unsur-unsur,
seperti berikut:a.Terang-terangan.b.Teratur.c.Bertujuan untuk
memperoleh keuntungan materi.Suatu perusahaan yang dijalankan dapat
berbentuk sebagai berikut:a.Ia seorang diri saja.b.Ia sendiri dan
dibantu oleh para pembantu.c.Orang lain yang mengelola dengan
pembantu-pembantu.4.3 Hubungan Pengusaha dan Pembantu-PembantunyaDi
dalam menjalankan kegiatan suatu perusahaan tidak mungkin melakukan
usahanya seorang diri. Oleh karena itu, diperlukan bantuan
orang/pihak lain untuk membantu melakukan kegiatan-kegiatan
tersebut.Pembantu-pembantu dalam perusahaan dapat dibagi menjadi
dua fungsi:1.Pembantu di dalam perusahaan.Bersifatsub ordinasi,
yaitu hubungan atas dan bawah sehingga berlaku suatu perjanjian
perburuhan.2.Pembantu di luar perusahaan.bersifatkoordinasi, yaitu
hubungan yang sejajar, sehingga berlaku suatu perjanjan pemberian
kuasa yang akan memperoleh upah.4.4 Pengusaha dan
KewajibannyaMenurut undang-undang, ada dua macam kewajiban
pengusaha:a.Membuat pembukuan.Mewajibkan setiap orang yang
menjalankan perusahaan supaya membuat catatan atau pembukuan
mengenai kekayaan dan semua hal yang berkaitan dengan perusahaan
agar dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak.b.Mendaftarkan
perusahaannya.Setiap orang atau badan yang menjalankan perusahaan
menurut hukum wajib melakukan pendaftaran tentang segala sesuatu
yang berkaitan dengan usahanya.4.5 Bentuk-Bentuk Badan
Usaha1.Dilihat dari jumlah pemiliknya.a.Perusahaan perseorangan,
yaitu suatu perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan atau seorang
pengusaha.b.Perusahaan persekutuan, yaitu suatu perusahaan yang
dimiliki oleh beberapa orang pengusaha yang bekerja sama dalam satu
persekutuan.2.Dilihat dari status hukumnya.a.Perusahaan berbadan
hukum, yaitu sebuah subjek hukum yang mempunyai kepentingan sendiri
terpisah dari kepentingan pribadi anggotanya.b.Perusahaan bukan
badan hukum, yaitu harta pribadi para sekutu juga akan terpakai
untuk memenuhi kewajiban perusahaan tersebut.Sementara itu, di
dalam masyarakat dikenal juga dua macam perusahaan:1.Perusahaan
swasta, yaitu perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta
atau tidak ada campur tangan pemerintah.2.Perusahaan negara, yaitu
perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara.4.6
Perseroan TerbatasPerseroan terbatas merupakan kumpulan orang yang
diberi hak dan diakui oleh hukum untuk mencapai tujuan
tertentuDasar hukum perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya
disebut UUPT.4.7 Penyatuan PerusahaanDalam membentuk suatu
perusahaaan dapat dilakukan berbagai cara:1.Penggabungan (merger),
yaitu penggabungan dua atau lebih perusahaan ke dalam satu
perusahaan.2.Peleburan (konsolidasi), yaitu peleburan dua atau
lebih perusahaan menjadi satu perusahaan yang
baru.3.Pengambilalihan (akuisisi), yaitu pembelian seluruh atau
sebagian saham dalam satu atau lebih oleh perusahaan atau pemilik
perusahaan lainnya.4.8 Pembubaran dan Likuidasi Perseroan
TerbatasPembubaran dan likuidasi perseroan terbatas berpedoman pada
Pasal 114 UUPT, dapat terjadi karena:a.Keputusan RUPS.b.Jangka
waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah
berakhir.c.Penetapan pengadilan.Dengan demikian, jika perseroan
telah bubar maka perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum,
kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
Kewajiban likuidator dari perseroan terbatas adalah sebagai
berikut:1.Likuidator dari perseroan yang telah bubar wajib
memberitahukan kepada semua kreditornya dengan surat tercatat
mengenai bubarnya perseroan.2.Pemberitahuan sebagaimana dimaksud
memuat:a.Nama dan alamat kantor.b.Tata cara pengajuan
tagihan.c.Jangka waktu pengajuan tagihan yang tidak boleh lebih
dari 120 hari terhitung sejak surat pemberitahuan
diterima.3.Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan ketentuan
yang belaku ditolak, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri,
paling lambat 90 hari terhitung sejak tanggal
penolakan.4.Likuidator wajib mendaftarkan dan mengumumkan ahsik
akhir proses likuidasi sesuai ketentuan yang berlaku.5.Dalam hal
perseroan bubar, likuidator dalam waktu paling lambat 30 hari
berkewajiban melakukan hal-hal berikut:a.Mendaftarkan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 21.b.Mengajukan permohonan untuk diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia.c.Mengumumkan dalam dua
surat kabar harian.4.9 KoperasiKoperasi adalah perserikatan yang
memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang
keperluan sehari-hari para anggotanya dengan harga murah (tidak
bermaksud mencari untung). Pembentukan koperasi diatur dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pasal 1
butir 1 koperasi adalah badan hukum yang beranggotakan
orang-seorang atau daban hukum koperasi yang melandaskan usahanya
berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan
ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.Jadi, koperasi
bertujuan untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan
perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju,
adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.4.10
YayasanYayasan adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota yang
dikelola oleh pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial. Dalam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yayasan merupakan suatu badan
hukum dan untuk dapat menjadi badan hukum wajib memenuhi kriteria
dan tersyaratan tertentu, yakni:1.Yayasan terdiri atas kekayaan
yang terpisahkan.2.Kekayaan yayasan diperuntukkan untuk mencapai
tujuan yayasan.3.Yayasan mempunyai tujuan tertentu di bidang
sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.4.Yayasan tidak mempunyai
anggota.Yang termasuk sebagai organ yayasan adalah:a.Pembina, yaitu
organ yayasan yang mempunyai kewenangan dan memegang kekuasaan
tertinggi.b.Pengurus, yaitu organ yayasan yang melaksanakan
kepengurusan yayasan. Seorang pengurus harus mampu melakukan
perbuatan hukum dan diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan
rapat pembina.c.Pengawas, yaitu organ yayasan yang bertugas
melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam
menjalankan kegiatan yayasan.4.11 Badan Usaha Milik NegaraBadan
usaha milik negara adalah persekutuan yang berbadan hukum yang
didirikan dan dimiliki negara. Perusahaan negara adalah daban hukum
dengan kekayaan dan modalnya merupakan kekayaan sendiri dan tidak
terbagi dalam saha-saham. Jadi, badan usaha milik negara dapat
berupa:1.Perusahaan jawatan (perjan), yaitu BUMN yang seluruh
modalnya termasuk dalam anggaran belanja negara yang menjadi hak
dari departemen yang bersangkutan.2.Perusahaan umum (perum), yaitu
BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas
saham.3.Perusahaan perseroan (persero), yaitu BUMN yang berbentuk
perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam sahan yang seluruh
atau sebagian paling sedikit 51% sahamnya dimiliki negara dan
bertujuan mengejar keuntungan.
Bab 7Hak Kekayaan Intelektual
Hak kekayaanadalah kekayaan berupa hak yang mendapat
perlindungan hukum, sedangkan intelektual adalah kegiatan
intelektual bedasarkan kegiatan daya cipta dan daya pikir dalam
bentuk ekspresi, ciptaan, dan penemuan di bidang teknologi dan
jasa.Jadi, hak kekayaan intelektualadalah hak yang timbul dari
kemampuan berpikir atau oalh piker yang menghasilkan suatu produk
atau proses yang berguna untuk manusia.Dalam ilmu ekonomi, hak
kekayaan intelektual merupakan harta kekayaan khusunya hukum benda
(zakenrecht) yang mempunyai objek benda intelektual, yaitu benda
yang tidak berwujud yang bersifat immaterial.Intellectual property
right (IPR)adalah perlindungan terhadap hasil karya manusia baik
hasil karya yang berupa aktivitas dalam ilmu pengetahuan, industri,
kesusastraan, dan seni.Dalam pasal 7 TRIPS(tread related aspect of
intellectual property right)diajabrkan tujuan dari perlindungan dan
penegakan HKI adalah untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan
dan penyebaran teknologi dan diperolehnya manfaat bersama antara
penghasil dan penggunaan pengetahuan teknologi, menciptakan
kesejahteraan social dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan
kewajiban.Prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual : prinsip
ekonomi : bentuk yang akan memberi keuntungan kepada pemilik
prinsip keadilan : mendapat perlindungan dalam kepemilikan prinsip
kebudayaan : daapt meningkatkan taraf kehidupan, peradaban, dan
martabat manusia prinsip social : mengatur kepentingan manusia
sebagai warga NegaraBerdasarkan WIPO, hak atas kekayaan intelektual
dibagi menjadi dua, yaitu hak cipta (copyrights), dan hak kekayaan
industri (industrial property rights).
Hak kekayaan industri meliputi paten, merek, varietas tanaman,
rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit
terpadu.Pengertian hak cipta menurut pasal 1 ayat 1 UU nomor 19
tahun 2002 adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak
untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin
untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku.Hak cipta terdiri
dari:-hak ekonomi (economic rights) adalah hak untuk mendapatkan
manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait-hak moral
(moral rights) adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau
pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa
pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.Fungsi dan
Sifat Hak CiptaHak cipta berfungsiuntuk mengumumkan atau
memperbanyak ciptaanya yang timbul secara otomatis setelah suatu
ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut
perundang-undangan yang berlaku.Hak cipta dianggap sebagai benda
bergerak, sehingga hak cipta dapat dialihkan, baik seluruhnya
maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian
tertulis, atau lainnya.Cipta yang dilindungi : buku, program, dan
semua hasil karya tulis lain ceramah, kuliah, pidato alat peraga
yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan lagu
atau musik dengan atau tanpa teks drama atau drama musical, tari,
koreografi, pewayangan, dan pantomime seni rupa dalan segala bentuk
seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat,
seni patung, kolase, dan seni terapan arsitektur peta seni batik
fotografi sinematografi terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai,
database dan karya lain dari hasil pengalihwujudanMasa berlaku hak
cipta-hak cipta atas suatu ciptaan berlaku selama hidup pencipta
dan terus menerus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta
meninggal dunia-hak atas ciptaan dimiliki atau dipengang oleh suatu
badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali
diumumkan-untuk perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku
selama 50 tahun sejak penerbitan-untuk ciptaan yang tidak diketahui
siapa penciptanya, dan peninggalan sejarah dan prasejarah benda
budaya nasional dipegang oleh negara, tanpa batas waktu-untuk
ciptaan yang belum diterbitkan dipegang oleh Negara-untuk ciptaan
yang sudah diterbitkan penerbit sebagai pemegang hak cipta, jangka
waktu berlaku selama 50 tahun sejak penerbitanPenyelesaian
sengketaPemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi
kepada pengadilan niaga atau dapat diajukan permohonan kasasi ke
Mahkamah Agung.Pelanggaran Terhadap Hak CiptaDiatur dalam pasal 72
dan 73 UU nomor 19 tahun 2002 yang dapat dikenakan hukum pidana dan
perampasan oleh negara untuk dimusnahkan.Hak PatenPaten merupakan
hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada investor atas hasil
investasinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu
melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada
pihak lain untuk melaksanakan.Invensi adalah ide investor yang
dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik
di bidang teknologi,dapat berupa produk atau proses atau
penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.Lingkup
PatenPaten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah
inventif serta dapat diterapkan dalam industri.
Paten yang tidak diberikan untuk invensi, yaitu :-proses atau
produk, pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama,
ketetiban umum, atau kesusilaan-metode pemeriksaan, perawatan,
pengobatan dan atau pembedahan yang ditetapkan terhadap manusia dan
atau hewan-teori metode di bidang ilmu pengetahuan dan
matematikaJangka Waktu PatenBerdasarkan pasal 8 UU nomor 14 tahun
2001, paten diberikan jangka waktu selama 20 tahun terhitung sejak
tanggal penerimaan dan jangka waktu tidak dapat diperpanjang. Untuk
paten sederhana diberi jangka waktu 10 tahun.Permohonan PatenSetiap
permohonan hanya dapat diajukan untuk satu invensi atau beberapa
invensi yang merupakan satu kesatuan invensi. Permohonan paten
diajukan dengan membayar biaya kepada Direktorat Jendral Hak Paten
Departemen Kehakiman & HAMPengalihan PatenBerdasarkan pasal 66
UU nomor 14 tahun 2001, paten dapat dialihkan baik seluruh atau
sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau
sebab lain yang dibenarkan undang-undang.Paten SederhanaPaten
sederhana hanya diberikan untuk satu invensi, dicatat, dan
diumumkan di direktorat jendral sebagai bukti. Paten sederhana
tidak dapat dimintakan lisensi wajib.Penyelesaian SengketaPemegang
paten berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga
terhadap siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan
perbuatan sebagaimana dimaksudkan dengan perundang-undangan
ini.Pelanggaran terhadap hak paten akan dikenakan hukum pidana dan
perampasan oleh negara untuk dimusnahkan.Hak MerekMerek adalah
tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, warna,atau
kombinasi yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan
barang atau jasa.Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan
oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum
merek untuk jangka waktu tertentu.Jenis-jenis Merek : merek dagang
: merek pada barang yang diperdagangkan untuk membedakan dengan
barang sejenisnya merek jasa : merek yang digunakan pada jasa yang
diperdagangkan untuk membedakan dengan jasa sejenisnya merek
kolektif : merek yang digunakan pada barang atau jasa degan
karakteristik yang sama yang diperdagangkan untuk membedakan dengan
barang atau jasa sejenisnya.Merek yang tidak dapat didaftarTidak
dapat didaftar apabila mengandung unsure yang bertentangan dengan
peraturan undang-undang, tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi
milik umum, dan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang
atau jasa yang dimohon pendaftarannya.Pendaftaran merek diajukan
kepada DirJen Merek Departemen Kehakiman dan HAM.Jangka waktu merek
yaitu 10 tahun sejak penerimaan dan dapat diperpanjang dengan
jangka waktu yang sama.Merek yang ditolak, yaitu :-ada persamaan
dengan yang sudah terdaftar-ada persamaan dengan merek yang sudah
terkenal-ada persamaan dengan indikasi geografis yang
dikenal-merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau
nama badan hukum-merupakan tiruan atau menyerupai nama atau
singkatan nama, bendera, lambing atau simbol negara-merupakan
tiruan atau menyerupai cap atau tanda atau setempel resmi yang
digunakan oleh negara atau lembaga pemerintahPenghapusan dan
Pembatalan Pendaftaran Merek :-merek tidak digunakan selama 3 tahun
berturut-turut dalam perdagangan-merek digunakan untuk jenis barang
dan atau jasa yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan