RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PET ANI
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAY AAN PET ANI
Drat Final, 30 Oesember 2010
RANCANGAN URD.ABG-UltDAliG RBPUBLIK IRDOKBSIA
B'OIIOR •••••••••• T ABUJI ••••••••
TBifT.ABG
PERLINDUNG.AB DAN PEMBERDAYAAN PE'I'Alll
DElfGAll RAIDIAT TUHAll YAliG MAliA BSA.
Menimbang
PRBSmBil RBPUBLIK JKDOIIESIA,
a. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengam.anatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. mencerdaskan kebidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakpt Indonesia;
b. bahwa untuk mewujud.kan masyarakat adi1 dan makm.ur serta untuk memenuhi hak dan kebutu~an dasar warga negara, negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat secara terencana, terarah. dan berkelanjutan;
c. bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan ildim, globalisasi dan gejolak ekonomi global serta kerentanan terhad.ap bencana alam dan risiko usaha, petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;
d. bahwa peraturan perundang-undangan yang saat ini masih berlaku belum mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani secara komprehensif, sistemik, dan holistik;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
-2-
Mengingat: Pasal 20. Pasal 20A ayat (1). Pasal 21. Pasal23 ayat (1), Pasal27 ayat (1) dan (2). Pasal28, Pasal28C ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28F, Pasal 28H, Pasal 281 ayat (4), Pasal 2&J ayat (1) dan (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PEMBERDAYAAN PETANI.
BABI K&TBNTUA111J'MUM
Pasall
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan dengan:
1. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan baik pengaruh internal, eksternal maupun bencana a1am dan perubahan iklim global sehingga petani dapat hidup mandiri, berdaulat dalam rangka kebutuhan hidupnya secara layak.
2. Pemberdayaan Petani adaJab segala upaya untuk mengubah pola pikir para petani, peningkatan usahatani, penumbuhan dan penguatan kelembagaantani dalam meningkatkan kesejahteraannya.
3. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian yang meliputi usaha bulu, usabatani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang.
-3-
4. Petani kecil adalah petani yang mengusahakan lahan pertanian dengan luas maksimal 2 (dua) hektar.
5. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan.
6. Petemak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha petemakan.
7. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usahatani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan telm.ologi, modal, ten.aga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
8. Usahatani adalah usaha dalam bidang pertanian mulai dari sarana produksi, produksi/budidaya, pascapanen., pengolahan, pem.asaran basil, dan jasa. penunjang.
9. Pelaku Usaha adalah petani, organisasi petani, orangperseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha pertanian, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
10. Setiap orang adalah orang perorangan warga. negara Indonesia, korporasi baik yang berba.dan hukum Indonesia maupun yang tidak berbadan hukum.
11. Kelompoktani adalah kelembagaan petani, pekebun, petemak yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani yang berkelanjutan.
12. Gabungan Kelompoktani adalah gabungan lebih dari satu kelompok tani yang bekeljasama untuk mendukung usaha pertanian berkedudukan di desa atau beberapa desa dalam kecamatan yang sama.
13. Badan Usaha Miiik Petani yang selanjutnya disebut BUMP adalah badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh petani.
-4-
14. Asosiasi adalah gabungan beberapa petani dan pelaku usaha yang memiliki kesamaan jenis komoditas yang diusahakan.
15. Dewan komoditas pertanian nasional adalah gabungan dari berbagai asosiasi dalam mempeljuangkan kepentingan anggotanya.
16. Kelembagaan Petani ditumbuhkembangkan dari, memperkuat ketjasama kepentingan petani.
adalah lembaga yang oleh, dan untuk petani guna
dalam mempetjuangkan
17. Kelembagaan Ekonomi Petani adalab organisasi yang melaksanakan kegiatan usahatani dari hulu sampai hilir yang ditumbuhkembangkan oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang 1:idak berbadan hukum.
18. Bank Pertanian ada)ah badan usaha berbentuk lembaga keuangan yang sabamnya dimiliki oleh Pemerintah, pemerintah daerah, petani, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, yang permodalannya digunakan untuk usahatani.
19. Asuransi Pertanian adalah salah satu upaya perlindungan petani atas risiko sosial ekonomi, kesehatan, dan keamanan yang menimpa petani danjatau anggota keluarganya, yang pengumpulan dananya berasal dari iuran bersifat wajib dan/ atau subsidi anggaran Pemerintah dan pemerintah daerah.
20. Bencana adalab peristiwa atau rang)arian peristiwa yang menimpa dan mengganggu kehidupan dan penghidupan petani yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non a1am maupun faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya kegagalan usahatani.
21. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara RepubJik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
-5-
23. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pertanian.
BABU ASAS, TUJU.AB, DAB RUAIIG LDIGKUP PBIIGATURAR
Pasal2
Penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani dilakukan berdasarkan asas:
a. keadilan;
b. kepastian hukum;
c. demokrasi;
d. keterpaduan;
e. keterbukaan;
f. kerjasama;
g. kemandirian;
h. kedaulatan; dan
i. keberlanjutan.
Pasal3
Penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan:
a. meningkatkan kemandirian. kedau1atan petani dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan. kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik;
b. meningkatkan kemampuan dan Jcapaaitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha pertanian yang produktif, maju, modern dan berkeJanjutan;
c. melindungi petani dari berbagai masalah usahatani yang diakibatkan oleh faktor internal, eksternat, dan bencana alam serta perubahan iklim global;
-6-
d. menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usahatani;
e. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usahatani; dan
f. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usahatani yang produktif, efektif, efisien, partisipatif, modem, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang dapat menjamin terlaksananya pembangunan pertanian.
Pasal4
Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani meliputi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
1.
j.
perencanaan;
kebijakan dan strategi;
perlindungan petani;
pemberdayaan petani;
kelembagaan petani;
lembaga pembiaya~;
prasarana dan sarana;
jaminan risiko usahatani;
sistem informasi; dan
pengawasan.
BABm PBRBIICA!IAA!f
PasalS
( 1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani dilakukan untuk menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan petani secara terpadu, terencana, terarah, dan berkelanjutan.
-7-
(2) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mernperhatikan dan mengintegrasikan:
a. rencana pernbangunan nasional dan daerah;
b. rencana pembangunan pertanian;
c. rencana anggaran belanja nasional dan daerah;
d. kebutuhan petimi dan usahatani;
e. daya dukung sumber daya a1am dan lingkungan;
f. rencana tata ruang wilayah;
g. pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani;
h. kebutuhan sarana dan prasarana;
· i. kebutuhan telmis, ekonomis, dan kelembagaan; dan
j. perkembangan ilmu pengetahuan dan telmologi.
Pasal6
(1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sekurangkurangnya memuat tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang utuh serta memiliki keterkaitan antar sektor dan antar wilayah.
Pasal7
(1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional, pembangunan pertanian, dan pembangunan wilayah.
(2) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani disusun oleh Pemerintah dan/ atau pemerintah daerah bersama masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan.
(3) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani ditetapkan oleh Pemerintah danfatau pemerintah daerah menjadi rencana perlindungan dan pernberdayaan petani.
-8-
Pasal8
Rencana perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) terctiri atas rencana perlindungan dan pemberdayaan petani nasional, rencana perlindungan dan pemberdayaan petani provinsi» dan rencana perlindungan dan pemberdayaan petani kabupaten/kota.
Pasal9
(1) Rencana perlindungan dan pemberdayaan petani nasional menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani provinsi.
(2) Rencana perlindungan dan pemberdayaan. petani provinsi menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani kabupaten/kota.
(3) Rencana perlindungan dan pemberdayaan petani kabupaten/kota menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani setempat.
(4) Rencana perlindungan dan pemberd&yaan petani provinsi, dan rencana perlindungan dan pemberdayaan petani kabupaten/kota menjadi pedoman bagi pelaku usaha untuk menyusun perencanaan perHndungan dan pemberdayaan petani setempat.
PasallO
Rencana anggaran dari pembiayaan perlindungan dan pemberdayaan petani tingkat nasional dan daerab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai Pasal 9 ditetapkan dalam rencana anggaran belanja nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
-9-
BABIV KBBIJAKAN, STRATEGI, DAR SASARAK
Pasalll
(1) Kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani.
(2) Dalam menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
a. perlindungan dan pemberdayaan petani dilaksanakan selaras dengan program pemberdayaan masyarakat yang d.ilakukan oleh kementerian/lembaga non kementerian terkait lainnya;
b. perlindungan dan pemberdayaan petani dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan/ atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah dan pemerintah daerah.
Pasall2
(1) Strategi perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dengan melibatkan pemangku kepentingan di bidang pertanian.
(2) Strategi perlindungan petani dilakukan melalui jaminan:
a. harga komoditas yang menguntungkan petani;
b. memperoleh sarana produksi;
c. prasarana pertanian;
- 10-
d. pemasaran hasil pertanian;
e. pengutamaan basil pertanian daJgm negen untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional;
f. kepastian usaha;
g. penghasilan karena program pemerintah;
h. penghapusan praktik-praktik ekonomi biaya tinggi;
i. ganti rugi akibat gagal panen;
j. asuransi pertanian; dan
k. jaminan sosial nasionaL
(3) Strategi pemberdayaan petani dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, penguatan kelembagaan petani, pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan, pemberian bantuan k:redit kepemilikan laban, pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, telmologi dan inform.asi, dan pembentukan bank pertanianflembaga keuangan pertanian bukan bank.
(4) Pembentukan bank pertanian/lembaga keuangan pertanian bukan bank, dan asuransi merupakan strategi untuk perlindungan dan pemberdayaan petani.
Pasall3
( 1) Sasaran perlindungan petani yaitu:
a. petani kecil;
b. peternak yang tidak memerlukan izin usaha;
c. pekebun yang tidak memerlukan iDn usaha.
(2) Sasaran pemberdayaan petani yaitu semua petani, petemak, pekebun dan pelaku usaha pertanian.
- 11-
BABV PERLINDUNGAR PETAKI
Bagiaa Kesatu Umum
Pasall4
( 1) Penyelenggaraan perlindungan petani menjadi tanggung jawab:
a. Pemerintah dan pemerintah daerah;
b. Masyarakat dan pelaku usaha.
(2) Dalam pelaksanaannya penyelenggaraan perlindungan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota.
(3) Masyarakat dan pelaku usaha dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan petani .
.._.aaKedaa Pemedatah daa Pemeriatah Daenh
Pasall5
(1) Tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan perlindungan petani meliputi :
a. menyediakan dan mengelola sarana produksi yang memadai;
b. membangun, mengelola, dan mengembangkan prasarana pertanian;
c. membangun, mengelola, dan mengembangkan sarana pemasaran basil pertanian;
d. memprioritaskan untuk mengkonaumsi basil pertanian dalam negeri;
· e. memberikan kepastian usaha pertanian;
f. memberikan jaminan penghasilan petani yang dirugikan akibat melaksanakan usahatani sebagai program pemerintah;
- 12-
g. menghapuskan praktik-praktik ekonomi biaya tinggi;
h. memberikan jaminan ganti rugi akibat gagal pan en; dan
1. membangun dan mengembangkan asuransi pertanian.
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan perlindungan bagi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasall3 ayat (1), sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem jaminan sosial nasional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(3) Pemerintah menetapkan harga komoditas yang menguntungkan petani.
Pasall6
(1) Pemerintah dalam menyelenggarakan perlindungan petani sebagaimana dimaksud daJam Pasal 13 ayat (1), berwenang untuk menetapkan kebijakan perlindungan petani yang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional.
(2) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenubi unsur-unsur perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam PasallS ayat (1).
Pasall7
Wewenang Pemerintah dalam memberikan perlindungan harga komoditas yang menguntungkan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) meliputi:
a. penetapan harga dasar dan harga referensi;
b. penetapan tarif bea masuk;
c. penetapan ketentuan keselamatan dan keamanan manusia, hewan, dan lingkungan (Sanitary and Phyto Sanitary Measures);
d. penetapan Standar Nasionallndonesia bagi produk pertanian; dan
e. penetapan pintu masuk barang im.por.
- 13-
Pasal18
(1) untuk melindungi. petani melalui penetapan harga dasar dan harga referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasa117 huruf a, Pemerintah menetapkan jenis komoditas basil pertanian.
(2) Harga dasar dan harga referensi serta jenis komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan biaya produksi, inflasi, dan keuntungan yang seharusnya diterima oleh petani.
(3) Setiap orang wajib mematuhi ketentuan harga dasar dan harga referensi untuk komoditas pertanian yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
(4) Apabila harga pasar komoditas basil pertanian lebih tinggi dari harga dasar dan harga referensi yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka setiap orang bebas menjual dan/atau membeli komoditas basil pertanian.
(5) Apabila harga dasar dan harga referensi komoditas basil pertanian belum ditetapkan oleh Pemerintah, maka harga dasar dan harga referensi dibitung berdasarkan formula dan kesepakatan pemangku kepentingan.
(6) Apabila harga komoditas pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah harga dasar dan harga referensi, Pemerintah berkewajiban untuk membeli komoditas tersebut dengan harga yang ditetapkan pada ayat (2).
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jenis komoditas, serta penetapan harga dasar dan harga referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.
Pasall9
(1) Untuk melindungi petani melalui penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, Pemerintah menetapkan besaran tarif bea masuk dan jenis komoditas basil pertanian.
- 14-
(2) Penetapan besaran tarif dan jenis komoditas didasarkan pada harga pasar intemasional, harga pasar domestik, posisi komoditas dalam kebutuhan masyarakat, dan penguasaan teknologi.
(3) Penetapan tarif bea masuk dan jenis komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Menteri, setelah mendapat saran dan pertim.bangan Menteri K.oordinator yang membidangi urusan perekonomian.
(4) Setiap orang wajib mematuhi ketentuan besaran tarif bea rna:Juk dan jenis komoditas pertanian yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
Pasal20
(1) Dalam rangka melindungi petani melalui ketentuan keselamatan dan keamanan manusia, hewan, dan lingkungan (Sanitary and Phyto Sanitary Measures) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, Pemerintah menetapkan standar mutu, gizi, dan keamanan Jl&ng&n dengan mempertimbangkan kepentingan petani dan kaidah intemasional.
(2) Setiap orang yang memasukkan produk pertanian wajib mematuhi ketentuan keselamatan dan keamanan manusia.. hewan, dan lingkungan (Sanitary and Phyto Sanitary Measures) yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(3) Penetapan ketentuan keselamatan dan keamanan manusia, hewan, dan lingkungan (Sanitary and Phyto Sanitary Measures) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal21
(1) Untuk melindungi petani melalui penetapan Standar Nasional Indonesia bagi produk pertanian sebaga;mana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, Pemerintah menetapkan Standar Nasional Indonesia untuk setiap jenis komoditas hasil pertanian.
- 15-
(2) Pemerintah menerapkan Standar Nasional Indonesia secara wajib atau sukarela terhadap jenis komoditas produk pertanian sesuai dengan kesiapan pelaku usaha.
(3) Pemerintah wajib melakukan pembinaan kepada petani untuk dapat memenuhi Standar Nasional Indonesia melalui penetapan Standar Kompetensi Ketja Nasional Indonesia, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
(4) Produk pertanian dari luar negeri hanya dapat dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila telah memenuhi Standar Nasional Indonesia atau telah dilakukan Perjanjian Pengakuan Timbal Balik antara Negara Indonesia dengan Negara Pemasok Hasil Pertanian.
Pasal22
{1) Untuk melindungi petani melalui penetapan pintu masuk barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, Pemerintah menetapkan pintu masuk jenis komoditas basil pertanian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Penetapan pintu masuk barang impor dilakukan untuk melindungi sumberdaya dan budidaya pertanian yang merupakan daerah produsen komoditas pertanian yang diusahakan petani dari masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tanaman dan penyakit hewan menular.
Pasal23
(1) Untuk melindungi petani, Pemerintah berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan sarana produksi sebagaimana djmaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi:
a. penyediaan benih, pupuk, dan pestisida sesuai dengan standar mutu; dan
b. penyediaan alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- 16-
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaaan benih, pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian, yang memenuhi standar mutu diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.
Pasal24
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat mem.berikan subsidi benih/bibit tanaman, benih/bibit ternak .danfatau pupuk, baik langsung maupun tidak langsung dengan memperhatikan kemampuan anggaran Pemerintah dan pemerintah daerah serta kebutuhan petani.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal25
(1) Untuk meJindungi petani, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan jaminan ketersediaan prasarana pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 15 ayat (1) huruf b meliputi:
a. penyediaan laban, jalan usahatani, dan jalan desa;
b. jaminan prasarana pertanian, seperti: bendungan, dam, jaringan irigasi, embung dan prasarana lainnya; dan
c. jaminan prasarana pendukung, seperti: jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, pasar, dan fasilitas umum lainnya.
(2) Untuk meJindungi petani, Pem.erintah dan pem.erintah daerah berkewajiban melakukan reforma agraria yang meliputi pengembangan lahan; pengendalian a1ih fungsi lahan; pembatasan pengusahaan laban maksimal oleh pelaku usaha skala besar kecuali koperasi, Badan Usaha Mi1ik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah; pencegahan fragmentasi laban menjadi skala usaha yang tidak menguntungkan; dan pemanfaatan laban terlantar.
(3) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 17-
Pasal26
Untuk melindungi petani, Pemerintah dan pemerintah daerah membangun, mengelola, dan mengembangkan sarana pemasaran basil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat ( 1) huruf c, dengan:
a. mewujudkan pasar tradisional basil pertanian yang lebih baik;
b. mewujudkan fasilitas sarana pendukung pasar tradisional;
c. memfasilitasi pengembangan pasar swalayan yang dimmki oleh petani, koperasi, dan/ atau BUMP;
d. membatasi pasar swalayan yang dimi1iki selain yang disebut pada huruf c.
e. mengembangkan pola kemitraan usahatani;
f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi basil pertanian;
g. mengembangkan pasar lelang;
h. menyediakan informasi pasar; dan
i. memanfaatkan lindung nilai.
Pasa127
(1) Pembatasan pasar swalayan sebagaimana dimaksud da)am Pasal 26 huruf d, untuk menghindari persaingan tidak sehat antara pasar tradisional dengan pasar modem.
(2) Pasar swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berke~iban untuk memasarkan hasil pertanian dari para petani dengan pola pembayaran yang menguntungkan kedua belah pihak.
- 18-
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan pasar swatayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan pasar tradisional.
Pasal28
(1) Selain pasai- tradisional dan pasar swalayan, sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 26, Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban membangun pasar induk, terminal agribisnis, dan sub terminal agribisnis.
(2) Transaksi jual beli komoditas pertanian di pasar induk, terminal agribisnis, dan sub terminal agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dilakukan melalui mekanisme pelelangan.
(3) Dalam mekanisme pelelangan sebagaimana dimaksud pada ·ayat (2), penyelenggara pelelangan wajib menetapkan harga patokan yang menguntungkan petani.
(4) Penyelenggara pasar induk, terminal agribisnis, dan sub terminal agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban membangun gudang dan bangsal untuk melakukan kegiatan sortasi, pemilahan, dan pengemasan.
Pasal29
(1) Untuk melindungi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, Pemerintah wajib:
a. mengatur pemasukan komoditas basil pertanian dari luar negeri sesuai dengan musim panen di dalam negeri; ·
b. mengatur bea masuk komoditas basil pertanian dari luar negeri sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan produksi dalam negeri.
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan sosialisasi pentingnya mengonsumsi komoditas hasil pertanian dalam negeri.
- 19-
Pasal30
Untuk melindungi petani dalam memberikan kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib:
a. menetapkan kawasan usahatani berdasarkan kondisi dan poteri.si sumber daya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan;
b. mengawasi dan menoegah a1ih fungsi kawasan usahatani yang telah ditetapkan.
Pasal31
(1) Untuk melindungi petani atas biJangnya kebebasan dalam memilih komoditas, sehagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan jam.inan penghasilan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian jaminan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan presiden.
Pasal32
(1) Untuk memberikan jam.inan ganti rugi akibat gagal panen karena bencana, baik bencana a1am maupun eksplosi Organisme Pengganggu Tumbuhan atau. wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) hurufh, Pemerintah dan pemerintah daerah:
a. menghitung luas dan jenis tanaman yang rusak;
b~ menghitungjenis dan jnmlab ternak yang musnah;
c. menetapkan prakiraan ni1ai ganti rugi lahan dan tanaman yang rusak serta ternak yang musnah; dan
d. membayar ganti rugi sesuai dengan nilai kerugian gagal pan en.
(2) Untuk mengantisipasi teJjadinya gagal panen karena bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah:
-20-
a. melakukan prakiraan iklim;
b. melakukan peramalan eksplosi Organisme Penggangu Tumbuhan dan/ atau wabah penyakit hewan menular;
c. menyiapkan anggaran ganti rugi akibat gagal panen.
Pasal33
Untuk melindungi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf i, Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mendorong petani untuk melindungi usahataninya daJam bentuk asuransi pertanian.
Pasal34
Tanggung jawab pemerintah provinsi daJam rangka perlindungan petani meliputi:
a. menyusun program perlindungan petani di tingkat provinsi;
b. mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan perlindungan petani dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal35
Wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan perlindungan petani meliputi:
a. penetapan kebijakan penyelenggaraan perlindungan petani yang bersifat lintas kabupaten/kota selaras dengan kebijakan pembangunan nasional di bidang pertanian;
b. penetapan kebijakan kerja sama daJam penyelenggaraan perlindungan petani;
c. koordinasi pelaksanaan program perlindungan petani; dan
d. penghapusan pembebanan petani melalui pengaturan pajak daerah dan retribusi daerab.
-21-
Pasal36
Tanggung jawab pemerintah kabupatenfkota dalam penyelenggaraan perlindungan petani meliputi:
a. penyusunan program perlindungan petani di tingkat kabupatenfkota;
b. pengalokasian anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan perlindungan petani dslam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c. pelaksanaan perlindungan petani di wilayah kerjanya; dan
d. penghapusan pembebanan petani melalui pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah.
Pasal37
Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelakssmaan, dan pengendalian penyelenggaraan perlindungan petani.
Baglan Ketlga Masyarakat
Pasa138
(1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam perlindungan petani.
(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
a. perseorangan;
b. keluarga;
c. kelembagaan petani;
d. organisasi sosial kemasyarakatan; dan
e. lembaga swadaya masyarakat;
(3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, dilakukan melalui koordinasi mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, dan pengawasan.
-22-
Baglan Keempat Pelalm Usaha
Pasal39
(1) Kewajiban pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dalam perlindungan petani meliputi:
a. melaksanakan harga dasar komoditas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
b. menyediakan sarana produksi dan prasarana pertanian yang dibutuhkan petani;
c. memberikan jaminan pendapatan melalui kemitraan; dan
d. memprioritaskan pembelian dan penjualan produk pertanian dalam. negeri.
(2) Pelaku usaha berbentuk badan hukum dilarang:
a. melakukan kemitraan yang merugikan petani;
b. menguasai usahatani dari hulu sampai hilir;
c. menelantarkan lahan usaha produktif yang dikuasai selama 3 (tiga) tahun atau lebih;
d. memasarkan produk pertanian yang tidak memenuhi standar dan/atau tidak memenuhi persyaratan mutu, gizi, dan keamanan pangan; dan
e. membangun pasar swalayan di kecamatan dan/ atau desa.
(3) Selain petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), pelaku usaha lain dilarang menerimajaminan ganti rugi akibat gagal panen.
(4) Selain pelaku usahatani skala kecil dilarang menerima jaminan pengbasilan karena menerapkan program pemerintah.
(5) Pelalru usahatani yang ~ib memperoleh izin atau petani yang memiliki usaha dengan luas laban lebih dari 2 (dua) hektar dilarang memanfaatkan kredit bersubsidi.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaku usahatani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan oleh peraturan menteri.
-23-
BAD VI PBMBBRDAYAAlf PBTAKI
BagiaD Kesatu Umum
Pasal40
(1) Penyelenggaraan pemberdayaan petani menjadi tanggung jawab:
a. Pemerintah; dan
b. Pemerintah daerah.
(2) Penyelenggaraan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Menteri.
(3) Tanggung jawab penyelenggaraan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan:
a. untuk tingkat provinsi oleh gubem.ur;
b. untuk tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota.
(4) Masyarakat dapat berperan aktif daJam penyelenggaraan pemberdayaan petani.
(5) Pelaku usaba wajib menyelenggarakan pemberdayaan petani.
(6) Penyelenggaraan pemberdayaan petani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BaglaaKedua Pemeriatah daD PemedDtah Daerah
Pasal41
Tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemberdayaan petani meliputi : a. merumuskan kebijakan dan program penyelenggaraan
pemberdayaan petani;
b. menyelenggarakan pendidikan. pelatihan. dan penyuluhan;
-24-
c. memfasilitasi tumbuhkembangnya kelembagaan ekonom.i petani;
d. menyediakan fasilitas bantuan modal dan pembiayaan usahatani; dan
e. menyediakan fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi.
Pasal42
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemberdayaan petani mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan pemberdayaan petani yang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional.
(2) Pemerintah dan pemerintah ·daerah mempunyai kewenangan mengintegrasikan unsur-unsur pemberdayaan petani dalam perencanaan pembangunan.
Pasal43
Penyelenggaraan pendidikan. pelatiban. dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada Pasal41 huntf b meliputi:
a. pemberian beasiswa bagi. anak petani untuk melanjutkan pendidikan kejuruan dan vokasi di bidang pertanian;
b. pengembangan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan agribisnis;
c. pengembangan program pelatihan dan permagangan;
d. penetapan Standar Kompetensi Ketja Nasionallndonesia;
e: pengembangan kapasitas penyuluh sebagai fasilitator pembiayaan pertanian;
f. fasilitasi penyuluhan pertanian dari petani untuk petani; dan
g. fasilitasi penyuluhan pertanian oleh swasta untuk petani.
-25-
Pasal44
( 1) Penetapan Standar Kompetensi KeJja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, dilakukan dengan memperhatikan kemampuan petani, Standar Nasional Indonesia, dan kemajuan teknologi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Standar Kompetensi KeJja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Pasal45
Penguatan kelembagaan ekonomi petani sebagaimana dimaksud pada Pasa1 41 huruf c meliputi:
a. fasilitasi penumbuhan kelembagaan petani sebagai unit usaha agribisnis; dan
b. fasilitasi penumbuhan dan pengembangan lembaga keuangan m.ikro agri'bisnis.
Pasal46
Penyediaan fasilitas sumber pembiayaan/ permodalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 huruf d meliputi:
a. fasilitasi subsidi kredit program pertanian;
b. fasilitasi pemanfaatan Corporate Social Responsibility, serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;
c. fasilitasi kredit kepemilikan lahan; dan
d. fasilitasi bantuan penguatan modal bagi petani kecil.
Pasal47
Dalam rangka pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud Pasal 41 huruf e, Pemerintab berkewajiban:
-26-
a. mengembangkan ilmu pengetahuan dan telmologi yang dibutuhkan petani;
b. menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan telmologi kepada petani melalui berbagai metoda, media, dan saluran informasi; dan
c. menyediakan fasilitas bagi petani untuk mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pasal48
Tanggung jawab pemerintah provinsi dalam menyelenggarakan pemberdayaan petani meliputi:
a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pemberdayaan petani dalam anggaran pendap~tan dan belanja daerah;
b. melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan petani lintas kabupatenfkota, termasuk dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Pasal49
Wewenang pemerintah provmst dalam penyelenggaraan pemberdayaan petani meliputi:
a. penetapan kebijakan penyelenggaraan pemberdayaan petani yang bersifat lintas kabupatenfkota selaras dengan kebijakan pembangunan nasional di bidang pertanian;
b. penetapan kebijakan keJja sama dalam penyelenggaraan pemberdayaan petani; dan
c. koordinasi penyelenggaraan program pemberdayaan petani.
PasalSO
Tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemberdayaan petani meliputi:
-27-
a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pemberdayaan petani dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan ·
b. melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan petani di wilayahnya, termasuk tugas pembantuan.
Pasal51
Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penyelenggaraan pemberdayaan petani.
Bagtan Ketiga Maayarakat
Pasal52
(1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pemberdayaan petani.
(2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
· a. perseorangan;
b. keluarga;
c. kelembagaan petani;
d. organisasi sosial kemasyarakatan; dan
e. lembaga swadaya masyarakat.
(3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
a. perencanaan;
b. pengembangan; dan
c. pengawasan.
Pasal53
Peran masyarakat dalam pemberdayaan petani dilakukan melalui:
-28-
a. pendidikan non formal;
b. pelatihan dan permagangan;
c. penyuluhan dari, oleh, dan untuk petani;
d. partisipasi dalam penguatan kelembagaan ekonomi; dan
e. partisipasi dalam perencanaan, pengembangan, dan pengawasan terhadap pemberian fasilitas sumber pembiayaan atau permodalan.
Bagtaa Keempat Pelaku Usaba
Pasal54
(1) Pelaku usaha mempunyai peran dalam pemberdayaan petani melalui:
a. pendidikan formal dan non formal
b. pelatihan dan permagangan;
c. penyuluhan oleh swasta untuk petani; dan
d. partisipasi dalam penguatan kelembagaan ekonomi dengan pola kemitraan.
(2) Pelaksanaan penyuluhan oleh swasta untuk petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
BABVD LBMBAGA PBMBIAYAA:R
Baataa Kesatu Balik PertaDlaa
Pasal55
(1) Dalam rangka mendukung program perlindungan dan pemberdayaan petani pemerintah berkewajiban membentuk bank pertani&n.
-29-
(2) Bank pertanian · sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk secara penuh melayani kebutuhan modal bagi petani.
(3) Kepemilikan saham bank pertanian berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
(4) Bank pertanian dapat memobilisasi dana Corporate Social Responsibility, serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai modal ketja.
(5) Bank pertanian dapat memobilisasi dana masyarakat melalui lembaga keuangan pertanian bukan bank dan/ atau jejaring lembaga keuangan mikro agribisnis sebagai sumber modal keija.
(6) Bank pertanian menyalurkan kredit dan/ atau pembiayaan melalui lembaga keuangan pertanian bukan bank dan/ atau jejaring lembaga keuangan mikro agribisnis.
(7) Pengurus bank pertanian c:tilarang menyalurkan kredit dan/ atau pembiayaan portofolio kredit bersubsidi kepada usahatani besar dan menengah.
Pasal56
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memfasilitasi pembentukan bank pertanian.
(2) Bank pertanian melaksanakan kegiatan penyaluran kredit bagi petani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.
(3) Dalam membentuk bank pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan menteri terkait, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan bank pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
-30-
BaglanKedua Lembaga Keuaagan Pertaaian Bulam Baak
Pasal57
(1) Lembaga keuangan pertanian bukan bank dikelola oleh, untuk, dan dari petani.
(2) Lembaga keuangan pertanian bukan bank melakukan pelayanan pembiayaan, penguatan modal, asuransi, dan pelayanan pembiayaan lainnya, serta mendorong pengembangan lembaga keuangan mikro agribisnis.
(3) Sumber pembiayaan lembaga keuangan pertanian bukan bank berasal dari:
a. dana Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai stimulan;
b. dana masyarakat; dan
c. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(4) Penyaluran kredit danfatau pembiayaan usahatani dilaku.kan oleh lembaga keuangan pertanian bukan bank dengan menggunakan prosedur sede:rhana, cepat, dan mudah diakses oleh petani.
{5) Lembaga keuangan pertanian bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal58
(1) Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani, Pemerintah dan/ atau pemerintah daerah berkewajiban membentuk asuransi pertanian sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
-31-
(2) Asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk melindungi usahatani dari kegagalan panen, keselamatan dan keamanan petani.
(3) Kepemilikan saham asuransi pertanian berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta.
Pasal59
(1) Peserta asuransi pertanian yaitu petani yang te1ah membayar iuran dan memenuhi semua ketentuan yang dipersyaratkan.
(2) Peserta asuransi pertanian yang mengalami ga.gal panen berhak mendapatkan manfaat berupa ganti rugi sesuai dengan yang diperjanjikan.
(~) Pada tahap awa.l pengembangan, premi asuransi dapat dibayarkan oleh Pemerintah dan/ atau pemerintah daera.h.
Pasal60
Ketentuan lebih lanjut mengenai asuransi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BABVID JAMDIAJI PBRLIRDUJfGAR RISIKO USAHATARI
Pasal61
( 1) Penyelenggaraan jaminan perlindungan risiko usahatani menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah, meliputi penetapan jenis program, pemberian bantuan sosial, jaminan ganti rugi gaga1 panen, dan jaminan penghasilan.
(2) Jaminan perlindungan risiko usahatani diselenggarakan untuk melindungi petani dari kerugian yang diderita akibat bencana alam dan perubahan iklim global.
-32-
Pasal62
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan bantuan sosial bagi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) yang tertimpa bencana.
(2) Penyediaan bantuan sosial bagi petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan tujuan untuk menumbuhkan kembali usahatani yang mengalami kegagalan akibat bencana.
(3) Sumber dana bantuan sosial berasa1 dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, pelaku usaba, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
Pasal63
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan jaminan ganti rugi. gagal panen bagi petani.
(2) Penyediaan jaminan ganti rugi gagal panen bagi petani diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar petani memperoleh manfaat ganti rugi apabila petani mengalami gaga} panen akibat bencana.
(3) Penyediaan jaminan ganti rugi gagal panen yang dilakukan oleh Pemerintah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
(4) Penyediaan jaminan ganti rugi gagal panen yang di1akukan oleh pemerintah daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(5) Jaminan ganti rugi gagal panen yang dilakukan oleh pelaku usaha bersumber dari dana pelaku usaha, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lainnya yang sah.
Pasal64
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan jaminan pengbasilan petani.
-33-
(2) Penyediaan jaminan penghasilan petani diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar petani memperoleh manfaat pendapatan apabila petani mengalami kerugian akibat bencana.
(3) Penyediaan jaminan penghasilan petani yang dilakukan oleh Pemerintah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
(4) Penyediaan jaminan penghasilan petani yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(5) Jaminan penghasilan petani yang dilakukan oleh pelaku usaha bersumber dari dana pelaku usaha, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lainnya yang sah.
Pasal65
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelakaanaan jaminan risiko usahatani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 64 diatur dengan peraturan pemerintah.
BABIX KBLBMBAGAAII PBTAJII D.All KBUQIBA.GAAJI BKOBOMI
PBTA!fl
Baglaa Keaatu Umum
Pasal66
(1) Kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani memerlukan modal sosial masyarakat petani sebagai modal dasar terbentulmya kelembagaan dan organisasi petani yang kuat.
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menumbuhkembangkan modal sosial masyarakat petani secara berkelanjutan untuk membangun ketahanan, kemampuan, keberdayaan, kemandirian, dan kedaulatan petani.
-34-
(3) Penumbuhkembangan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani dilaksanakan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sampai dengan huruf i.
Pasal67
(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi tumbuh dan . berkembangnya kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.
(2) Kelembagaan petani terdiri atas:
a. Kelompoktani;
b. Gabungan kelompoktani;
c. Asosiasi; dan
d. Dewan komoditas pertanian nasional.
(3) Kelembagaan ekonomi petani dapat berbentuk:
a. BUMP; dan
b. K.operasi.
Ba&faa Kedua Kelemhapan Petaal
Pasa168
(1) Kelompoktani dibentuk oleh, dari, dan untuk petani.
(2) Kelompoktani dibentuk atas dasar kesamaan · kepentingan, kondisi lingkungan, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
(3) Kelompoktani berfungsi sebagai wahana pembelajaran dalam aplikasi usahatani dan keljasama dalam penyelesaian masalah.
Pasal69
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (3), kelompoktani bertugas:
-35-
a. meningkatkan kemampuan anggota dalam mengembangkan usahatani yang berkelanjutan dan kelembagaan petani yang mandiri;
b. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota; dan
c. membantu menyelesaikan permasalahan yang tim.bul dian tara anggota
Pasal70
{1) Gabungan Kelompoktani merupakan gabungan dari beberapa kelom.poktani sebagaimana di maksud pada Pasa1 67 ayat (2) huruf b yang berkedudukan di desa atau beberapa desa dalam kecamatan yang sama.
{2) Gabungan Kelom.poktani berfungsi memberikan pelayanan usaha bagi anggotanya.
Pasal71
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (2), gabungan kelom.poktani bertugas:
a. memperjuangkan kepentingan anggota dalam mengembangkan kemitraan usaha;
b. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota; dan
c. membantu menyelesajkan permasalahan yang timbul diantara anggota
Pasal72
{1) Asosiasi sebagaimana di maksud pada Pasal 67 ayat (2) huruf c merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani dan pelaku usaha.
(2) Petani dan pelaku usaha da)am mengembangkan asosiasinya dapat mengikutsertakan pakar dan/ atau tokoh masyarakat yang peduli pada kesejahteraan petani.
-36-.
(3) Asosiasi berfungsi mempeijuangkan kepentingan usaha anggotanya.
Pasal73
(1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasa172 ayat (3), Asosiasi bertugas:
a. mengadvokasi dan menga.wasi pelaksanaan kemitraaan usaha;
b. memberikan masukan kepada Pemerintah dalam perumusan kebijakan perlindungan, pemberdayaan, dan promosi usaha petani;
c. mempromosikan usaha anggota baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
d. mendorong persaingan usaha yang adil;
e. memfasilitasi anggota daJam mengakses sarana produksi; dan
f. membantu menyelesaikan permasa1ahan yang timbul diantara anggota.
(2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dan didorong untuk membentuk dewan komoditas pertanian nasional untuk melakukan promosi dan perlindungan terhadap usaha anggotanya baik ska1a nasional maupun intemasional.
Pasal74
(1) Dewan komoditas pertanian nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (2) bersifat nirlaba yang merupakan gabungan dari berbagai asosiasi komoditas pertanian.
(2) Dewan komoditas pertanian nasional berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan anggota dan menyelesaikan permasalahan yang timbul antar anggota dan antara anggota dengan pihak lain.
-37-
(3) Dewan komoditas pertanian nasional merupakan mitra pemerintah dalam perumusan kebijakan dan strategi perlindungan dan pemberdayaan petani.
Baglan.Ketlga Kelembapan Bkoaomi Petanl
Pasal75
Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong dan memfasilitasi gabungan kelompoktani untuk memiliki BUMP guna meningkatkan skala ekonomi yang memiliki daya saing tinggi.
Pasal76
(1) BUMP dibentuk oleh, dari, dan untuk petani melalui penetapan anggaran dasar dan anggaran rumab tangga yang disahkan dengan akta notaris.
(2) BUMP mempunyai fungai melakukan kegiatan usaba di bidang sarana produksi, budidaya, pasca panen dan pengolahan, pemasaran basil, dan j$88. penunjang lainnya.
Pasal77
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), BUMP bertugas:
a. menyusun rencana usaba yang 1ayak secara ekonomi dan perbankan;
b. mengembangkan usaha baik vertikal maupun horizontal yang menguntungkan bagi anggotanya; dan
c. mengembangkan kemitraan usaha.
Pasal78
Ketentuan lebih lanjut mengenai BUMP diatur dengan peraturan menteri.
-38-
Pasal 79
Disamping BUMP, Gapoktan dapat membentuk koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang koperasi.
BABX SISTDI IKI'ORMASI
Pasal80
(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi perlindungan dan pemberdayaan petani yang terintegrasi.
(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, penyebaran, dan penyimpanan data dan informasi.
(3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk keperluan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
(4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pelaku usaha dan masyarakat.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi diatur dengan peraturan menteri.
BABXI PBRGA\VAS.All
Pasal81
(1) Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan, kebijakan dan strategi, perlindungan petani, pemberdayaan petani, kelembagaan petani, lembaga pembiayaan, dan jaminan risiko usahatani.
-39-
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara beJ:jenjang oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupatenfkota sesuai kewenangannya.
(3) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani.
Pasal82
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) meliputi:
a. pelaporan;
b. pemantauan; dan
c. evaluasi.
Pasal83
(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a dilakukan secara berjenjang oleh:
a. pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi; dan
b. pemerintah provinsi kepada Pemerintah.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan perencanaan, kebijakan dan strategi, perlindungan petani, pemberdayaan petani, kelembagaan petani, lembaga pembiayaan, jaminan risiko usahatani, dan sistem informasi.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasa184
(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan mengamati pelaksanaan di lapangan dan memeriksa laporan.
-40-
(2) Apabila basil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Menteri, gubemur, dan/atau bupati/walikota wajib mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal. bupati/ walikota tidak me1aksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubemur wajib mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal gubernur tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri wajib mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Dalam hal gubemur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan penyimpangan dan tidak melakukan penyelesaian, Pemerintah memotong alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk provinsi dan kabupatenfkota bersangku.tan sebesar biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan penyelesaian.
(6) Dalam hal bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penyimpangan dan tidak melakukan penyelesaian, gubemur memotong Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi yang dialokasi ke kabupaten/kota, serta Pemerintah memotong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang diperuntukkan bagi kabupaten/kota bersangkutan sebesar biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan penyelesaian.
BABXII SAIIKSI ADIIDIISTRATII'
Pasal85
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal18 ayat (3), Pasal19 ayat (4), Pasal27 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30 huruf b, Pasal 39 ayat (1) huruf b, atau huruf c, atau huruf d dikenai sanksi administratif.
-41-
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupanloka&;
e. pencabutan izin;
f. pembatalan izin;
g. pencabutan insen.tif; dan/ atau
h. denda administratif.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi, besarnya denda, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri.
BA.BXJD PBIYm.IKAll
Pasal86
(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pemberdayaan petani diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang perlindungan dan pemberdayaan petani;
b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang perlindungan dan pemberdayaan petani;
-42-
c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang perlindungan dan pemberdayaan petani;
d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang perlindungan dan pemberdayaan petani;
e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang perlindungan dan pemberdayaan petani; dan
f. meminta bantuan tenaga ahli dan/ atau saksi ah1i dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang perlindungan dan pemberdayaan petani.
(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyjdikan k.epada Pejabat Penyidik K.epolisian Negara Republik Indonesia.
(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-43-
BABXIV KBTBIITUA!I PIDA!IA
Pasal87
Setiap orang yang memasukkan produk pertanian yang dengan sengaja tidak mematuhi ketentuan keselamatan dan keamanan manusia, hewan, dan lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud daJam Pasal 20 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua mUiar rupiah).
Pasal88
Pelaku usaha yang dengan sengaja melakukan kemitraan yang merugikan bagi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 39 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal89
Setiap orang yang menguasai usahatani dari hulu sampai hi1ir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Pasal90
Setiap orang yang dengan sengaja menelantarkan laban usaha produktif yang dikuasai selama 3 (tiga) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
-44-
Pasal91
Setiap orang yang memasarkan produk pertanian yang tidak memenuhi standar danfatau tidak memenuhi persyaratan mutu, gizi, dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Pasal92
Setiap pelaku usaha berbentuk badan hukum yang membangun pasar swalayan di kecamatan danfata.u desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal93
Setiap orang yang tanpa hak menerimajaminan ganti rugi akibat gaga! panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Pasal94
Setiap orang yang tanpa hak menerima jaminan penghasilan karena menerapkan program pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Pasal95
Setiap orang yang memiliki izin atau memiliki usaha dengan luas laban lebih dari 2 (dua) hektar yang tanpa hak memanfaatkan kredit bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 39 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
-45-
Pasal96
Pengurus bank pertanian yang dengan sengaja menyalurkan kredit atau pembiayaan portofolio kredit bersubsidi kepada usahatani besar dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Pasa197
(1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud da]am Pasal 87 sampai dengan Pasal 97 dilakukan oleh korporasi, maka selain pengurusnya dipidana berdasarkan Pasal 87 sampai dengan Pasal 97, korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimal ditam.bah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda dari masing-masing tersebut.
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 97 dilakukan oleh pejabat sebagai orang yang diperintahkan atau orang karena jabatannya memiliki kewrenangan di bidang perlindungan dan pemberdayaan petani, dipidana dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditam.bah 1/3 (sepertiga).
BABXV KBTBIITUAR PBRALIIIAK
Pasal98
Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang Ull, semua peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pemberdayaan pertanian yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku selama belum ditetapkan penggantinya berdasarkan Undang-Undang ini.
-46-
BABXVI KBTENTUAN PENUTUP
Pasal99
Bank pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, dan asuransi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasa1 60 sudah harus dibentuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
PasallOO
Peraturan pelakSUlaan Undang-Undang Ul1 harus telah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
PasallOl
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tangga1 diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, mem.erintabkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Diundangkan di Jakarta, pada tanggal. .....•....•...•.........•........
Disahkan di Jakarta, pada tangga1 .................. .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PATRIALIS AKBAR
Related Documents
