1 1 transparansi
1. pengertian, landasan hukum, ruang lingkup 2. persyaratan & prosedur izin prinsip penggabungan penanaman modal
3. penilaian permohonan & penerbitan izin prinsip penggabungan penanaman modal
2
izin prinsip yang wajib dimiliki oleh perusahaan hasil penggabungan, untuk
melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan
pengertian
3
izin prinsip penggabungan penanaman modal
4
landasan hukum
uu no. 25/2007 tentang penanaman modal
uu no. 40/2007 tentang perseroan terbatas
perpres no. 76/2007 jo. no. 36/2010 tentang bidang usaha tertutup & terbuka dengan persyaratan di
bidang penanaman modal
perpres no. 27 /2009 tentang ptsp
perka bkpm no. 5 /2013 tentang pedoman & tata cara permohonan penanaman modal
5
penggabungan antara 2 atau lebih perusahaan ke dalam
1 perusahaan yang akan meneruskan semua kegiatan
perusahaan yang akan bergabung
izin prinsip penggabungan
5
ruang lingkup
izin pelaksanaan pusat & daerah
izin usaha penggabungan
6
penanam modal
izin usaha, izin prinsip &
izin prinsip perluasan
izin prinsip penggabungan
perubahan & pengesahan akta penggabungan
perusahaan
ekonomis
efisiensi bahan baku efisiensi produksi peningkatan standarisasi kualitas
teknis
menguasai pemasaran efisiensi penggunaan dana
7
alasan penggabungan antara lain :
administrasi memudahkan pengawasan manajemen lebih sederhana
hal-hal yg perlu Diperhatikan (1)
11
Perusahaan-perusahaan yg akan melakukan penggabungan harus telah memiliki Izin Usaha (atas sebagian atau seluruh IP/Surat Persetujuannya)
Dalam hal perusahaan yang akan melakukan penggabungan masih memiliki IP/IP Perluasan yang belum memiliki Izin Usaha, maka perusahaan yg meneruskan kegiatan dapat mengajukan permohonan IP/IP Perluasan atas proyek tsb.
Dalam perusahaan yg meneruskan kegiatan masih memiliki IP/IP Perluasan yg belum memiliki IU, dapat langsung ditampung dlm IP Penggabungan Perusahaan
Perusahaan yg akan melakukan penggabungan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perseroan terbatas, larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
hal-hal yg perlu Diperhatikan (2)
12
IP Penggabungan Perusahaan harus ditindak lanjuti dengan pembuatan Akta Penggabungan beserta Pengesahan dari
Kementerian Kum HAM paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya IP Penggabungan.
Dengan adanya penggabungan perusahaan, maka semua perizinan, hak dan kewajiban yg telah diperoleh perusahaan yg akan menggabung akan diteruskan oleh perusahaan penerus
Perusahaan penerus, wajib mengajukan permohonan Izin Usaha dalam rangka penggabungan perusahaan kepada PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai dengan kewenangannya.
13
PT. CAHAYA
MENTARI
PT.
BOTAK
SENG
PT.
REZEKI
LANCAR
IU
IP W
IP PERLUASAN 1
IU
IP X
IP PERLUASAN 2
IP Y
IP Z
PERUSAHAAN PENERUS
(SURVIVING COMPANY)
MERGING
COMPANY
IP PENGGABUNGAN IU + IP W + IP PERLUASAN 1
SELANJUTNYA DIAJUKAN IP PERLUASAN IP X + IP PERLUASAN 2
TIDAK MEMENUHI
SYARAT MERGER
penilaian permohonan
15
penilaian 1. aspek hukum bidang usaha 2. aspek teknis produksi 3. aspek ekonomi permodalan perusahaan 4. aspek administrasi kelengkapan
dokumen yang wajib dilampirkan pada waktu menyampaikan dokumen permohonan
meneliti : 1. kebenaran pengisian formulir permohonan 2. kelengkapan persyaratannya
bidang usaha
16
ketentuan
permohonan izin prinsip penggunaan disesuaikan berdasarkan Perpres nomor 36/2010 & ketentuan sektoral
bidang usaha penanaman
modal
tertutup
bidang usaha tertutup & terbuka dengan persyaratan
(perpres nomor 36/2010)
terbuka dengan
persyaratan
1. dicadangkan untuk umkmk 2. kemitraan 3. kepemilikan modal asing 4. lokasi tertentu 5. perizinan khusus 6. modal dalam negeri 100 % 7. kepemilikan modal asing serta lokasi 8. perizinan khusus & kepemilikan modal asing 9. modal dalam negeri 100% & perizinan khusus 10. persyaratan kepemilikan modal asing
dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara asean 17
20 bu
274 bu
sumber pembiayaan
berasal dari modal sendiri atau pinjaman dalam negeri dan/atau pinjaman luar negeri
perbandingan modal sendiri & pinjaman harus diperhatikan
(Lihat di RUPS penggabungan)
19
untuk perusahaan penanaman modal dalam negeri diberikan
kebebasan mengadakan perubahan kepemilikan saham
penyertaan dalam modal
perseroan
20
21
Jika tidak dilaksanakan IP Penggabungan batal demi hukum
jadwal waktu penyelesaian
proyek penggabungan (1 tahun
sejak IP Penggabungan terbit)
22
data pendukung
izin prinsip penggabungan NO. DARI KELENGKAPAN DATA
1. Masing-masing perusahaan
1. IP, IU & perubahannya 2. Akta Pendirian & perubahannya 3. Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham
/RUPS Diketahui Notaris 4. Tanda Terima LKPM Periode Terakhir 5. Rekapitulasi Data Proyek
2. Perusahaan-perusahaan yang Bergabung
1. Kesepakatan Penggabungan 2. Rekapitulasi Data Proyek Sesudah Menggabung
3. Perusahaan Penerus Direksi/Pimpinan perusahaan menandatangani permohonan di atas materai & stempel atau Surat Kuasa asli bermaterai
hasil penilaian permohonan :
1. aspek administrasi 2. aspek hukum
memberikan rekomendasi kepada pimpinan ptsp bahwa terhadap proyek penanaman
modal tersebut layak diberikan izin prinsip penggabungan penanaman modal
menyampaikan naskah
penetapan/surat keputusan izin prinsip penggabungan penanaman
modal (sesuai format pada lampiran V B perka bkpm nomor 5/2013 )
untuk ditandatangani
membuat nota dinas
kepada pimpinan
ptsp
23
dibuat sesuai dengan pedoman yaitu : no. urut surat / kode wilayah ptsp penerbit/
izin prinsip penggabungan/ status/ tahun
( 3324 =Kabupaten Kendal)
23/3324/IP-PP/PMDN/2013
contoh
24
Contoh penomoran izin prinsip penggabungan