-
Rancangan Undang Undang Keperawatan
http://masmamad.blogspot.com Page 1
Rancangan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20
TENTANG
PRAKTIK KEPERAWATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : a. bahwa pembangunan kesehatan ditujukan untuk
meningkatkankesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagisetiap
orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatanyang optimal sebagai
salah satu unsur kesejahteraansebagaimana dimaksud dalam Pembukaan
Undang -UndangDasar 1945;
b. bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwu judkan
dalam bentukpemberian berbagai upaya kesehatan kepada
seluruhmasyarakat melalui penyelenggaraan pembangunankesehatan yang
berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat;(?)
c. bahwa penyelenggaraan praktik keperawatan merupakanbagian
integral dari penyelenggaraan upaya kesehatan yangdilakukan oleh
perawat berdasarkan kaidah etik, nilai -nilaimoral serta standar
profesi.
d. bahwa penyelenggaraan praktik keperawatan didasarkan
padakewenangan yang diberikan karena keahlian yangdikembangkan
sesuai dengan kebutuhan kesehatanmasyarakat, perkembangan ilmu
pengetahuan dan tuntutanglobalisasi.
e. bahwa penyelenggaraan praktik keperawatan danpenyelesaian
masalah yang timbul dalam penyelenggaraanpraktik keperawatan, perlu
keterlibatan organisasi profesi ;
f. bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukumkepada
penerima pelayanan kesehatan dan perawatdiperlukan pengaturan
mengenai penyelenggaraan praktikkeperawatan;
g. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf
c, huruf d, huru f e danhuruf f, perlu ditetapkan Undang -Undang
tentang PraktikKeperawatan.
Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945; Pasal 20 dan pasal 21
ayat (1) (cek ulangdi UUD 45)
-
Rancangan Undang Undang Keperawatan
http://masmamad.blogspot.com Page 2
2. Undang-Undang No. 23, tahun 1992 tentang kesehatan.(di
konsulkan ulang)
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PRAKTIK KEPERAWATAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
(1) Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang
merupakan bagianintegral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada
ilmu dan kiat keperawatanditujukan kepada individu, keluarga,
kelompok, dan masyarakat baik sehat maupunsakit yang mencakup
seluruh proses kehidupan manusia.
(2) Praktik keperawatan adalah tindakan mandiri perawat melalui
kolaborasi dengansistem klien dan tenaga kesehatan lain dalam
memberikan asuhan keperawatansesuai lingkup wewenang dan tanggung
jawabnya pada berbagai tatananpelayanan, termasuk praktik
keperawatan individual dan berkelompok.
(3) Asuhan keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan
pada praktikkeperawatan baik langsung atau tidak langsung diberikan
kepada sistem klien disarana dan tatanan kesehatan lainnya, dengan
m enggunakan pendekatan ilmiahkeperawatan berdasarkan kode etik dan
standar praktik keperawatan.
(4) Perawat adalah seseorang yang telah menyelesaikan program
pendidikankeperawatan baik di dalam maupun di luar negeri yang
diakui oleh PemerintahRepublik Indonesia sesuai dengan peraturan
perundang -undangan.
(5) Perawat terdiri dari perawat vokasional dan perawat
profesional.
(6) Perawat vokasional adalah seseorang yang telah lulus
pendidikan Diploma IIIKeperawatan dan Sekolah Perawat Kesehatan
yang terakreditasi dan diakui olehpejabat yang berwenang.
(7) Perawat profesional adalah seseorang yang lulus dari
pendidikan tinggikeperawatan dan terakreditasi, terdiri dari ners
generalis, ners spesialis dan n erskonsultan.
-
Rancangan Undang Undang Keperawatan
http://masmamad.blogspot.com Page 3
(8) Ners generalis adalah seseorang yang telah menyelesaikan
program pendidikanNers.
(9) Ners Spesialis adalah seseorang yang telah menyelesaikan
program pendidikanspesialis keperawatan 1.
(10) Ners Konsultan adalah seseorang yang telah me nyelesaikan
program pendidikanspesialis keperawatan 2.
(11) Registered Nurse disingkat RN adalah perawat profesional
yang teregistrasi.
(12) Licensed Practical Nurse disingkat LPN adalah perawat
vokasional yangteregistrasi.
(13) Konsil Keperawatan Indone sia adalah suatu badan otonom
yang bersifatindependen.
(14) Sertifikasi adalah proses pengakuan terhadap program
pendidikan dan pelatihankeperawatan dalam menyelenggarakan program
pendidikan dan pelatihan diseluruh Indonesia yang dilaksanakan oleh
organisasi profesi.
(15) Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap
kemampuanseorang perawat untuk menjalankan praktik keperawatan di
seluruh Indonesiasetelah lulus uji kompetensi oleh konsil
keperawatan. (?)
(16) Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap perawat yang
telah memiliki sertifikatkompetensi.
(17) Registrasi ulang adalah pencatatan ulang terhadap perawat
yang telah diregistrasisetelah memenuhi persyaratan yang
berlaku.
(18) Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) adalah bukti tertulis
yang diberikan oleh DinasKesehatan Kabupaten/Kota kepada perawat
yang akan menjalankan praktikkeperawatan setelah memenuhi
persyaratan.
(19) SIPP I adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil
Keperawatan kepadaperawat vokasional yang telah memenuhi
persyaratan
(20) SIPP II adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil
Keperawatan kepadaperawat profesional yang telah memenuhi
persyaratan
(21) Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan
untukmenyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan.
(22) Klien dan atau pasien/klien dan atau pasien adalah setiap
orang yang melakukankonsultasi masalah kesehatannya untuk
memperoleh pelayanan kesehatan yangdiperlukan baik secara langsung
maupun tidak langsung kepada pera wat.
(23) Organisasi profesi adalah Persatuan Perawat Nasional
Indonesia.
(24) Kolegium keperawatan adalah kelompok perawat generalis dan
perawatspesialisasi sesuai bidang keilmuan keperawatan yang
dibentuk oleh organisasiprofesi keperawatan.
-
Rancangan Undang Undang Keperawatan
http://masmamad.blogspot.com Page 4
(25) Komite adalah badan kelengkapan konsil yang dibentuk untuk
melaksanakantugas-tugas konsil.
(26) Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di
bidang kesehatan.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Praktik keperawatan dilaksanakan berasaskan Pancasila dan
berlandaskan pada nilaiilmiah, etika dan etiket, manfaat, keadilan,
kemanusiaan, keseimbangan danperlindungan serta keselamatan
penerima dan pemberi pelayanan keperawatan.
Pasal 3
Pengaturan penyelenggaraan praktik keperawatan bertujuan
untuk:
a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima
dan pemberijasa pelayanan keperawatan. (?)
b. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan
yangdiberikan oleh perawat.
BAB III
LINGKUP PRAKTIK KEPERAWATAN
Pasal 4
Lingkup praktik keperawatan adalah :
a. Memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga,
kelompok danmasyarakat dalam menyelesaikan masalah kesehatan
sederhana dan kompleks.
b. Memberikan tindakan keperawatan langsung, pendidikan,
nasehat, konseling,dalam rangka penyelesaian masalah kesehatan
melalui pemenuhan kebutuhandasar manusia dalam upaya memandirikan
sistem klien.
c. Memberikan pelayanan keperawatan di sarana kesehatan dan
tatanan lainnya.
-
Rancangan Undang Undang Keperawatan
http://masmamad.blogspot.com Page 5
d. Memberikan pengobatan dan tindakan medik terbatas, pelayanan
KB, imunisasi,pertolongan persalinan normal dan menulis permintaan
obat/resep.
e. Melaksanakan program pengobatan secara tertulis dari dokter
.
BAB IV
KONSIL KEPERAWATAN INDONESI A
Bagian Kesatu
Nama dan Kedudukan
Pasal 6
(1) Dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud pada Bab II pasal
3, dibentuk konsilkeperawatan yang selanjutnya disebut Konsil
Keperawatan Indonesia.
(2) Konsil Keperawatan Indonesia sebagaimana dimaksud pada aya t
(1) bertanggungjawab kepada Presiden.
(3) Konsil Keperawatan Indonesia bersifat nasional dan dapat
membentuk kantorperwakilan bila diperlukan.
Pasal 7
Konsil Keperawatan Indonesia berkedudukan di Ibu Kota Negara
Republik Indonesia.
Bagian Kedua
Fungsi, Tugas dan Wewenang Konsil Keperawatan
Pasal 8
Konsil Keperawatan Indonesia mempunyai fungsi pengaturan,
pengesahan, sertapenetapan kompetensi perawat yang menjalankan
praktik keperawatan dalam rangkameningkatkan mutu pelayanan
keperawatan.
Pasal 9
Konsil Keperawatan Indonesia mempunyai tugas:
-
Rancangan Undang Undang Keperawatan
http://masmamad.blogspot.com Page 6
1. Melakukan uji kompetensi dan registrasi perawat;
2. Membuat peraturan-peraturan terkait dengan praktik perawat
untuk melindungimasyarakat..?(sebatas apa/aakah peraturan internal
.?)
Pasal 10
Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Konsil
KeperawatanIndonesia mempunyai wewenang :
a. Menyetujui dan menolak permohonan registrasi perawat;
b. Mengesahkan standar kompetensi perawat yang dibuat oleh
organisasi profesikeperawatan dan asosiasi institusi pendidikan
keperawatan;
c. Menetapkan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan perawat;
d. Menetapkan sanksi terhadap kesalahan praktik yang dilakukan
perawat; dan
e. Menetapkan penyelenggaraan program pendidikan
keperawatan.
Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi, tugas, dan
wewenang KonsilKeperawatan Indonesia serta pelaksanaannya diatur
dengan Peraturan KonsilKeperawatan Indonesia.
Bagian Ketiga
Susunan Organisasi dan Keanggotaan
Pasal 12
(1) Susunan organisasi dan keang gotaan Konsil Keperawatan
Indonesia terdiri dari :
a. Ketua
b. Sekretaris Eksekutif
c. Bendahara
d. Komite-komite
(2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Komite Uji Kompetensi dan registrasi
b. komite praktik keperawatan
c. komite disiplin keperawatan
-
Rancangan Undang Undang Keperawatan
http://masmamad.blogspot.com Page 7
(3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing -masing
dipimpin oleh 1 (satu)orang Ketua Komite merangkap anggota dan
dapat membentuk sub komite sesuaikebutuhan.
Pasal 13
(1) Ketua konsil keperawatan Indonesia dan ketua k omite adalah
perawat dan dipiliholeh dan dari anggota konsil keperawatan
Indonesia.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan ketua konsil dan
ketua Komite diatur dalamperaturan konsil keperawatan Indonesia
Pasal 14
(1) Komite Uji Kompetensi dan Regis trasi mempunyai tugas untuk
melakukan ujikompetensi dan proses registrasi keperawatan.
(2) Komite Praktik Keperawatan mempunyai tugas untuk melakukan
pemantauan mutupraktik Keperawatan.
(3) Komite Disiplin Keperawatan mempunyai tugas untuk menentukan
ada tidaknyakesalahan yang dilakukan perawat dalam penerapan
praktik keperawatan danmemberikan masukan kepada Ketua Konsil.
Pasal 15
(1) Keanggotaan Konsil Keperawatan Indonesia terdiri dari unsur
-unsur wakilPemerintah, organisasi profesi, institusi pendid ikan,
pelayanan, dan wakilmasyarakat.
(2) Jumlah anggota Konsil Keperawatan Indonesia 21 (dua puluh
satu) orang yangterdiri atas unsur-unsur yang berasal dari:
a. Anggota yang ditunjuk adalah 11 (sebelas) orang terdiri
dari:
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia 2 (dua) orang;
- Kolegium keperawatan 2 (dua) orang;
- Asosiasi institusi pendidikan keperawatan 1 (satu) orang;
- Asosiasi rumah sakit 1 (satu) orang;
- Asosiasi institusi pelayanan kesehatan masyarakat 1 (satu)
orang;
- Tokoh masyarakat 1 (satu) orang;
- Departemen Kesehatan 1 (satu) orang;
- Departemen Pendidikan Nasional 1 (satu) orang;
- Departemen Hukum 1 (satu) orang; dan
-
Rancangan Undang Undang Keperawatan
http://masmamad.blogspot.com Page 8
b. Anggota yang dipilih adalah 10 (sepuluh) perawat dari 3
(tiga) wilayah utama(barat, tengah, timur) Indonesia.
Pasal 16
1. Keanggotaan Konsil Keperawatan Indonesia ditetapkan oleh
Presiden atas usulMenteri dengan rekomendasi organisasi profesi
2. Menteri dalam mengusulkan keanggotaan Konsil keperawatan
Indonesia harusberdasarkan usulan dari organisasi profesi dan
asosiasi sebagaimana dimaksudpada pasal 14 ayat (2).
3. Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan keanggotaan Konsil
KeperawatanIndonesia diatur dengan Peraturan Presiden.
4. Masa bakti satu periode keanggotaan Konsil Keperawatan
Indonesia adalah 5(lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk
masa bakti 1 (satu) periodeberikutnya, dengan memperhatikan sistem
manajemen secaraberkesinambungan.
Pasal 17
1. Personalia Konsil Keperawatan sebelum memangku jabatan
terlebih dahulu harusmengangkat sumpah sesuai dengan agama dan
kepercayaannya masing -masing.
2. Sumpah /janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi
sebagai berikut :
Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya,
untukmelaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan
menggunakannama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau
menjanjikan sesuatu apapunkepada siapapun juga.
Saya bersumpah/berjanji bahwa sa ya, untuk melakukan atau tidak
melakukansesuatu dalam tugas ini, tidak sekali -kali akan menerima
langsung atau tidaklangsung dari siapapun juga suatu janji atau
pemberian.
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, dalam menjalankan tugas ini,
senantiasamenjunjung tinggi ilmu keperawatan dan mempertahankan
serta meningkatkanmutu pelayanan keperawatan dan tetap akan menjaga
rahasia kecuali jikadiperlukan untuk kepentingan hukum.
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia, taat kepada
Negara RepublikIndonesia, mempertahankan, mengamalkan Pancasila dan
Undang -Undang Dasartahun 1945, serta peraturan perundang -undangan
yang berlaku di NegaraRepublik Indonesia.
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjalankan
tugas danwewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, saksama,
obyektif, jujur, berani,adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku,
agama, ras, jender, dan golongantertentu dan akan melaksanakan
kewajiban saya dengan sebaik -baiknya sertabertanggung jawab
sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa , masyarakat,bangsa dan
negara.
-
Rancangan Undang Undang Keperawatan
http://masmamad.blogspot.com Page 9
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menolak atau
tidakmenerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan
siapapun juga dan sayaakan tetap teguh melaksanakan tugas dan
wewenang saya yang diamanatkanUndang-Undang kepada saya.
Pasal 18
Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota Konsil
Keperawatan Indonesia:
a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
b. Warga Negara Republik Indonesia;
c. Sehat rohani dan jasmani;
d. Memiliki kredibilitas baik di masyarakat;
e. Berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan
setinggi -tingginya 65(enam puluh lima) tahun pada waktu menjadi
anggota Konsil KeperawatanIndonesia;
f. Mempunyai pengalaman dalam praktik keperawatan mini mal 5
tahun dan memilikiRegistrasi Tenaga Perawat, kecuali untuk non
perawat;
g. Cakap, jujur, memiliki moral, etika dan integritas yang
tinggi serta memiliki reputasiyang baik; dan
h. Melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya pada
saat dia ngkat danselama menjadi anggota Konsil Keperawatan
Indonesia.
Pasal 19
(1) Keanggotaan Konsil Keperawatan Indonesia berakhir apabila
:
a. Berakhir masa jabatan sebagai anggota;
b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri dan disetujui
konsil;
c. Meninggal dunia;
d. Bertempat tinggal tetap di luar wilayah Republik
Indonesia;
e. Ketidakmampuan melakukan tugas secara terus -menerus selama 3
(tiga) bulan;
f. Dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan
putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
atau
g. Melakukan tindakan tercela yang dibuktikan dari hasil
investigasi BadanKehormatan Konsil Keperawatan. (hapus...?)
(2) Dalam hal anggota Konsil Keperawatan Indonesia menjadi
tersangka tindak pidanakejahatan, diberhentikan sementara dari
jabatannya.
-
Rancangan Undang Undang Keperawatan
http://masmamad.blogspot.com Page 10
(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan olehKetua Konsil Keperawatan Indonesia.
(4) Pengusulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan olehKonsil kepada Menteri kesehatan dan dit eruskan kepada
Presiden.
Pasal 20
(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Konsil Keperawatan
Indonesiadibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang
sekretaris.
(2) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Konsil
(3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
pegawai KonsilKeperawatan Indonesia
(4) Dalam menjalankan tugasnya sekretaris bertanggung jawab
kepada pimpinan KonsilKeperawatan Indonesia
(5) Ketentuan fungsi dan tugas sekretaris ditetapkan oleh Ketua
Konsil KeperawatanIndonesia.
Bagian Keempat
Tata Kerja
Pasal 21
(1) Setiap keputusan Konsil Keperawatan yang bersifat mengatur
dilputuskan oleh rapatpleno anggota.
(2) Rapat pleno Konsil Keperawatan Indonesia dianggap sah jika
dihadiri oleh palingsedikit setengah dari jumlah anggota ditambah
satu.
(3) Keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.
(4) Dalam hal tidak terdapat kesepakatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), makadapat dilakukan pemungutan suara.
Pasal 22
Pimpinan Konsil Keperawatan Indonesia melakukan pembinaan
terhadap pelaksanaantugas anggota dan pegawai konsil agar
pelaksanaan tugas dilakukan sesuai denganketentuan
perundang-undangan.
Bagian Kelima
Pembiayaan
Pasal 23
(1) Biaya untuk pelaksanaan tugas -tugas Konsil Keperawatan
Indonesia dibebankankepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan sumber pendapatan lainyang sah.
-
Rancangan Undang Undang Keperawatan
http://masmamad.blogspot.com Page 11
(2) Sumber pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
meliputi biaya yangdiperoleh dari registrasi perawat dan sumbangan
lain yang tidak mengikat.
(3) Pembiayaan Konsil Keperawatan Indonesia ditetapkan oleh
Ketua KonsilKeperawatan Indonesia.
BAB V
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI KEPERAWATAN
Pasal 24
(1) Standar pendidikan profesi keperawatan disusun oleh
organisasi profesikeperawatan dan disahkan oleh Konsil Keperawatan
Indonesia
(2) Dalam rangka memperlancar penyusunan standar pendidikan
profesi keperawatan,organisasi profesi dapat membentuk Kolegium
Keperawatan
(3) Standar pendidikan profesi keperawatan dimaksud pada ayat
(1):
a. untuk pendidikan profesi Ners disusun oleh Kolegium Ners
generalis denganmelibatkan asosiasi institusi pendidikan
keperawatan.
b. untuk pendidikan profesi Ners Spesialis I dan II disusun oleh
Kolegium NersSpesialis dengan melibatkan asosiasi institusi p
endidikan keperawatan.
BAB VI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPERAWATAN BERKELANJUTAN
Pasal 25
Pendidikan dan pelatihan keperawatan berkelanjutan, untuk
memberikan kompetensikepada perawat, dilaksanakan sesuai dengan
standar pendidikan keperawatanberkelanjutan.
Pasal 26
(1) Setiap perawat yang berpraktik wajib meningkatkan
kompetensinya melaluipendidikan dan pelatihan keperawatan
berkelanjutan yang diselenggarakan olehorganisasi profesi dan
lembaga lain yang diakreditasi oleh organisa si profesi.
(2) Pendidikan dan pelatihan keperawatan berkelanjutan
sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
standar pendidikan berkelanjutan perawatyang ditetapkan oleh
organisasi profesi.
BAB VII
REGISTRASI KEPERAWATAN
Pasal 27
(1) Setiap perawat yang akan melakukan praktik keperawatan di
Indonesia harusmemiliki Surat Tanda Registrasi Perawat (STRP).
-
Rancangan Undang Undang Keperawatan
http://masmamad.blogspot.com Page 12
(2) Registrasi perawat dilakukan dalam 2 (dua) kategori:
a. LPN untuk perawat vokasional
b. RN untuk perawat profesional
(3) Untuk melakukan registrasi awal, perawat harus memenuhi
persyaratan :
a. memiliki ijazah perawat Diploma III dan SPK untuk LPN
(diakomodasi pada pasalperalihan)
b. memiliki ijazah Ners, atau Ners Spesialis I, atau Ners
Spesialis II untuk RN
c. mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji
perawat
d. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental
e. lulus uji kompetensi
f. membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan kode etik
profesikeperawatan
g. rekomendasi dari organisasi profesi
Pasal 28
(1) Dalam menjalankan praktik keperawatan di Indonesia, ijin
tempat praktik diberikanoleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang
disebut dengan Surat Ijin PraktikPerawat (SIPP).
(2) Perawat vokasional yang telah memenuhi persyaratan LPN
berhak memperolehSIPP I dan dapat melakukan praktik keperawatan di
sarana pelayanan kesehatan.
(3) Perawat profesional yang telah memenuhi persyaratan RN
berhak memperolehSIPP II dan dapat melakukan praktik keperawatan di
sarana pelayanan kesehatandan praktik mandiri.
(4) PN dengan latar belakang Diploma III Keperawatan dan
pengalaman kerjasekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di sarana
pelayanan kesehatan dapat mengikutiuji kompetensi RN dan berhak
memperoleh SIPP II.
Pasal 29
Syarat untuk memperoleh SIPP:
a. Memiliki STRP
b. Mempunyai tempat praktek
c. Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi keperawatan
SIPP masih tetap berlaku sepanjang:
-
Rancangan Undang Undang Keperawatan
http://masmamad.blogspot.com Page 13
d. STRP masih berlaku
e. Tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam
SIPP
Ketentuan lebih lanjut mengenai SIPP diatur dal am peraturan
tersendiri.
Pasal 30
(1) Perawat yang teregistrasi berhak menggunakan sebutan RN
(Register Nurse) dibelakang nama, khusus untuk perawat profesional,
atau PN (Practical Nurse) untukperawat vokasional.
(2) Sebutan RN dan PN ditetapkan oleh Kon sil Keperawatan
Indonesia.
Pasal 31
(1) Surat Izin Praktik Perawat berlaku selama 5 (lima) tahun dan
diregistrasi ulangsetiap 5 (lima) tahun sekali.
(2) Registrasi ulang dilakukan dengan persyaratan sebagaimana
dimaksud pada pasal27 ayat (3) huruf d dan huruf g, ditambah
dengan:
a. rekomendasi dari Komite Etik dan Disiplin
b. angka kredit pendidikan berlanjut
(3) SIPP hanya diberikan paling banyak di 2 (dua) tempat
pelayanan kesehatan.
Pasal 32
(1) Perawat Asing yang akan melaksanakan praktik keperawatan di
Indonesia harusdilakukan adaptasi dan evaluasi.
(2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada
sarana pendidikanmilik pemerintah sesuai dengan jenjang
pendidikan.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. keabsahan ijazah;
b. kemampuan untuk melakukan praktik keperawatan yang dinyatakan
dengan suratketerangan telah mengikuti program adaptasi dan
STRP;
c. mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji
perawat;
d. memiliki surat keterangan sehat f isik dan mental; dan
e. membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan
kode etikkeperawatan Indonesia.
(4) Perawat asing selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2)juga harus melengkapi surat izin kerja sesuai dengan
ketentu an peraturanperundang-undangan dan kemampuan berbahasa
Indonesia.
-
Rancangan Undang Undang Keperawatan
http://masmamad.blogspot.com Page 14
(5) Perawat asing yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat(2) dan (3) diberikan SIPP oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.
Pasal 33
(1) SIPP sementara dapat diberikan kepada perawat warga negara
asing yangmelakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan,
penelitian, pelayanankeperawatan yang bersifat sementara di
Indonesia.
(2) SIPP sementara berlaku selama 1 ( satu) tahun dan dapat
diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
(3) SIPP sementara dapat diberikan apabila telah memenuhi
ketentuan sebagaimanadimaksud pada pasal 32 ayat (2) dan (3).
Pasal 34
(1) SIPP bersyarat diberikan kepada peserta program pendidikan
keperawatan war ganegara asing yang mengikuti pendidikan dan
pelatihan di Indonesia.
(2) Perawat warga negara asing yang akan memberikan pendidikan
dan pelatihan dalamrangka alih ilmu pengetahuan dan teknologi
keperawatan untuk waktu tertentu, tidakmemerlukan SIPP
bersyarat.
(3) Perawat warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) harus mendapatpersetujuan dari Konsil Keperawatan
Indonesia.
(4) SIPP dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (3) diberikanmelalui program adaptasi.
Pasal 35
SIPP tidak berlaku karena:
a. dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang
-undangan;
b. habis masa berlakunya dan yang bersangkutan tidak mendaftar
ulang;
c. atas permintaan yang bersangkutan;
d. yang bersangkutan meninggal dunia; atau
e. dicabut oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Pasal 36
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi, registrasi
ulang, registrasisementara, dan registrasi bersyarat diatur dengan
Peraturan Konsil KeperawatanIndonesia.
BAB VIII
PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEPERAWATAN
-
Rancangan Undang Undang Keperawatan
http://masmamad.blogspot.com Page 15
Pasal 37
Praktik keperawatan dilakukankan berdasarkan pada kesepakatan
antara perawatdengan klien dan atau pasien dalam upaya untuk
peningkatan kesehatan, pencegahanpenyakit, pemeliharaan kesehatan,
kuratif, dan pemulihan kesehatan.
Pasal 38
Dalam melaksanakan praktik keperawatan, perawat yang telah
memililki SIPPberwenang untuk:
a. melaksanakan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian,
penetapan diagnosiskeperawatan, perencanaan, melaksanakan tindakan
keperawatan dan evaluasikeperawatan;
b. tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada huruf a
meliputi:intervensi/tritmen keperawatan, observasi keperawatan,
pendidikan dan konselingkesehatan;
c. dalam melaksanakan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud
huruf a dan hurufb harus sesuai dengan standar asuhan keperawatan
yang ditetapkan olehorganisasi profesi;
d. melaksanakan intervensi keperawatan seperti yang tercantum
dalam pasal 4.
Pasal 39
Dalam melaksanakan praktik keperawatan, perawat yang telah
memiliki SIPP Iberwenang untuk :
a. melakukan tindakan keperawatan dibawah pengawasan perawat
yang memiliki SIPPII;
b. melaksanakan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 38 huruf aharus sesuai dengan standar asuhan keperawatan yang
ditetapkan oleh organisasiprofesi;
Pasal 40
(1) Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan atau nyawa
klien dan ataupasien, perawat dapat melakukan tindakan diluar
kewenangan.
(2) Dalam keadaan luar biasa/bencana, perawat dapat melakukan
tindakan diluarkewenangan untuk membantu mengata si keadaan luar
biasa atau bencanatersebut.
(3) Perawat yang bertugas di daerah yang sulit terjangkau dapat
melakukan tindakandiluar kewenangannya sebagai perawat.
Pasal 41
(1) Praktik keperawatan dilakukan oleh perawat profesional (RN)
dan perawatvokasional (PN).
-
Rancangan Undang Undang Keperawatan
http://masmamad.blogspot.com Page 16
(2) PN dalam melaksanakan tindakan keperawatan dibawah
pengawasan RN.
(3) Perawat dapat mendelegasikan dan atau menyerahkan tugas
kepada perawat lainyang setara kompetensi dan pengalamannya.
Pasal 42
Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mempekerjakan
perawat yang tidakmemiliki SIPP untuk melakukan praktik keperawatan
di sarana pelayanan kesehatantersebut.
Pasal 43
Hak Klien dan atau Pasien
Klien dan atau pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik k
eperawatan,mempunyai hak:
a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan
keperawatansebagaimana dimaksud dalam pasal 38;
b. meminta pendapat perawat lain;
c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan
keperawatan;
d. menolak tindakan keperawatan; dan
e. mendapatkan resume keperawatan.
Pasal 44
Kewajiban Klien dan atau Pasien
Klien dan atau pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik
keperawatan,mempunyai kewajiban:
a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah
kesehatanny a;
b. mematuhi nasihat dan petunjuk perawat;
c. mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan
kesehatan; dan
d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.
Pasal 45
Pengungkapan Rahasia Klien dan atau Pasien
-
Rancangan Undang Undang Keperawatan
http://masmamad.blogspot.com Page 17
Pengungkapan rahasia klien dan atau pasien/klien dan atau pasien
hanya dapatdilakukan atas dasar:
a. Persetujuan klien dan atau pasien
b. Perintah hakim pada sidang pengadilan
c. Ketentuan perundangan yang berlaku
d. Kepentingan umum
Pasal 46
Hak Perawat
Dalam melaksanakan praktik keperawatan, perawat mempunyai hak
:
1) Memperoleh perlindungan hukum dan profesi sepanjang
melaksanakan tugassesuai standar profesi dan Standar Operasional
Prosedur (SOP);
2) Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari kli en dan
atau pasien ataukeluarganya;
3) Melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan otonomi
profesi;
4) Memperoleh penghargaan sesuai dengan prestasi, dedikasi yang
luar biasa danatau bertugas di daerah terpencil dan rawan;
5) Memperoleh jaminan perlindungan terhadap resiko kerja yang
berkaitan dengantugasnya;
6) Menerima imbalan jasa profesi yang proporsional sesuai
denganketentuan/peraturan yang berlaku.
Pasal 47
Kewajiban Perawat
Dalam melaksanakan praktik keperawatan, pera wat mempunyai
kewajiban :
1) Memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan standar
profesi, standarpraktek keperawatan, kode etik, dan SOP serta
kebutuhan klien dan ataupasien;
2) Standar profesi, standar praktek, kode etik ditetapkan oleh
organisasi pr ofesi danmerupakan pedoman yang harus diikuti oleh
setiap tenaga keperawatan.
3) Merujuk klien dan atau pasien ke fasilitas pelayanan
kesehatan yang mempunyaikeahlian atau kemampuan yang lebih baik,
apabila tidak mampu melakukansuatu pemeriksaan atau t indakan;
4) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang klien
dan atau pasien,kecuali untuk kepentingan hukum;
-
Rancangan Undang Undang Keperawatan
http://masmamad.blogspot.com Page 18
5) Menghormati hak-hak klien dan atau pasien dan profesi lain
sesuai denganketentuan/peraturan yang berlaku;
6) Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan,
kecuali bila ia yakinada orang lain yang bertugas dan mampu
melakukannya;
7) Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu
keperawatandalam meningkatkan profesionalisme.
Pasal 48
Praktik Mandiri
(1) Praktik mandiri dapat dilakukan secara perorangan dan atau
berkelompok.
(2) Perawat dalam melakukan praktik mandiri sekurang -kurangnya
memenuhipersyaratan:
a. Memiliki tempat praktik yang memenuhi persyaratan
kesehatan;
b. Memiliki perlengkapan untuk tind akan asuhan keperawatan di
luar institusipelayanan kesehatan termasuk kunjungan rumah;
c. Memiliki perlengkapan administrasi yang meliputi buku catatan
kunjungan,formulir catatan tindakan asuhan keperawatan serta
formulir rujukan.
(3) Persyaratan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
sesuai denganstandar perlengkapan asuhan keperawatan yang
ditetapkan oleh organisasi profesi.
(4) Perawat yang telah mempunyai SIPP dan menyelenggarakan
praktik mandiri wajibmemasang papan nama praktik keperawata n.
BAB IX
PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN
Pasal 49
Pemerintah, Konsil Keperawatan, dan Organisasi Profesi Perawat
membina,mengembangkan dan mengawasi praktik keperawatan sesuai
dengan fungsi sertatugas masing-masing.
Pasal 50
(1) Pembinaan dan pengembangan perawat meliputi pembinaan
profesi dan karir
(2) Pembinaan dan pengembangan profesi perawat sebagaimana
dimaksud dalam ayat(1) meliputi kompetensi profesional dan
kepribadian
(3) Pembinaan dan pengembangan profesi perawat dilakukan melalui
jaba tanfungsional perawat.
(4) Pembinaan dan pengembangan karir perawat sebagaimana
dimaksud ayat (1)meliputi penugasan, kenaikan pangkat dan
promosi.
-
Rancangan Undang Undang Keperawatan
http://masmamad.blogspot.com Page 19
Pasal 51
(1) Pemerintah dan profesi membina serta mengembangkan
kualifikasi akademik dankompetensi profesional perawat pada
institusi baik pemerintah maupun swasta;
(2) Pemerintah memberikan anggaran untuk meningkatkan
profesionalisme perawatpada institusi pelayanan pemerintah;
(3) Pemerintah menetapkan kebijakan anggaran untuk meningkatkan
profesionalismeperawat pada institusi pelayanan swasta
Pasal 52
Pembinaan, pengembangan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 50,diarahkan untuk:
a. Melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan
perawat.
b. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan perawat
c. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan
yang dilakukanoleh perawat;
d. Melindungi perawat terhadap keselamatan dan risiko kerja.
Pasal 53
(1) Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar
atau bentuk lain yangmenimbulkan kesan bagi masyarakat seolah -olah
yang bersangkutan adalahperawat yang telah memiliki SIPP.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku
bagi tenagakesehatan yang diberi kewenangan oleh peraturan
perundang -undangan.
Pasal 54
Dalam rangka pembinaan dan pengawasan perawat yang
menyelenggarakan praktikkeperawatan dapat dilakukan supervisi dan
audit sekurang -kurangnya 1 (satu) kalidalam 5 (lima) tahun.
Pasal 55
Sanksi Administratif
(1) Perawat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 38
dikenakan sanksiadministrasi berupa pencabutan sementara SIPP
paling lama 1 (satu) tahun
(2) Perawat yang dinyatakan melanggar Etik dan disiplin Profesi
dikenakan sa nksiadministrasi sebagai berikut:
a. Pelanggaran ringan dikenakan sanksi pencabutan sementara SIPP
paling lama 6(enam) bulan
-
Rancangan Undang Undang Keperawatan
http://masmamad.blogspot.com Page 20
b. Pelanggaran sedang dikenakan sanksi pencabutan sementara SIPP
paling lama1 (satu) tahun
c. Pelanggaran berat dikenakan sanksi pencabutan sementara SIPP
paling lama 3(tiga) tahun
Pasal 56
Sanksi Pidana
Setiap perawat yang dengan sengaja melakukan praktik keperawatan
tanpamemiliki SIPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1)
dipidana denganpidana penjara paling lama 2 (dua ) tahun atau denda
paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Setiap perawat asing yang dengan sengaja melakukan praktek
keperawatan tanpaSIPP sementara sebagaimana yang dimaksud dalam
pasal 30 ayat (4) dipidanadengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).
Setiap perawat asing yang dengan sengaja melakukan praktek
keperawatan tanpaSIPP bersyarat sebagaimana yang dimaksud dalam
pasal 32 ayat (1) dipidanadengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).
Pasal 57
Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa
gelar atau bentuklain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah
-olah yang bersangkutan adalahperawat yang telah memiliki SIPP yang
dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) dipidanadengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak
Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
Pasal 58
Institusi pelayanan kesehatan, organisasi, perorangan yang
dengan sengajamempekerjakan perawat yang tidak memiliki SIPP
sebagaimana dimaksud dalam pasal41 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun atau denda palingbanyak Rp.
150.000.000,00 (seratu s lima puluh juta rupiah).
Pasal 59
Perawat yang dengan sengaja:
tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud pada pasal 45
ayat(4);
tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 37
huruf asampai dengan huruf f
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau
denda palingbanyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta
rupiah).
Pasal 60
-
Rancangan Undang Undang Keperawatan
http://masmamad.blogspot.com Page 21
Penetapan sanksi administrasi maupun pidana harus didasarkan
pada motifpelanggaran dan berat ringannya risiko yang ditimbulkan
sebagai akibat pe langgaran.
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 61
Pada saat diundangkannya Undang -Undang ini semua peraturan
perundang -undangan yang merupakan pelaksanaan Undang -undang Nomor
23 Tahun1992 tentang Kesehatan yang berkaitan dengan pelaksanaan
praktikkeperawatan, masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dan/atau belumdiganti berdasarkan Undang-undang
ini.
Pada saat diundangkannya Undang -Undang ini, ijin praktik yang
diberikan sesuaiKepMenKes Nomor 1239 Tahun 2001 tentang Registrasi
dan Prakti kKeperawatan, masih tetap berlaku sampai berakhirnya
izin praktik tersebutsesuai ketentuan.
Pasal 62
Dengan telah diberlakukannya Undang Undang Praktik Keperawatan,
sebelumterbentuknya Konsil Keperawatan Indonesia maka dalam
kegiatan perijinandilaksanakan sesuai ketentuan yang ada.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 63
Konsil Keperawatan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
ayat (1) harusdibentuk paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang
-undang ini diundangkan.
Pasal 64
Undang-Undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang -undang inidengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.