RANCANGAN PERATURAN DAERAH · Web viewRawat Inap. Besaran tarif perawatan didasarkan perhitungan unit cost rawat inap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini; Unit

LEMBARAN DAERAHKABUPATEN PARIGI MOUTONG

TAHUN 2004 NOMOR 15 SERI C NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

NOMOR 12 TAHUN 2004

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATANPADA BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

ANUNTALOKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : a. bahwa Badan Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong di Parigi sebagai Rumah Sakit Umum Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah mempunyai peranan yang penting dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

P E N J E L A S A N

I. UMUM

Bahwa dengan meningkatkan tugas dan kegiatan Badan RSUD Anuntaloko serta dengan adanya perubahan harga, maka perlu meninjau kembali/penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2000 yang digunakan sebagai dasar penetapan tarif pelayanan pada Badan RSUD Anuntaloko.

Pengelolaan Rumah Sakit Pemerintah membutuhkan biaya yang terus meningkat karena disamping ongkos-ongkos umum yang meningkat juga adanya peningkatan kebutuhan pelayanan oleh masyarakat dan kemajuan teknologi kedokteran.

Kemampuan sumber dana Pemerintah semakin terbatas, sehingga peran serta masyarakat dalam pembiayaan Rumah Sakit perlu terus digali dan ditingkatkan, khususnya golongan masyarakat mampu dengan tetap memperhatikan

1

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Undang–undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

5. Undang–undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4185);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang – undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan ;

10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengembangan Peraturan Daerah Dan Atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;

11.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tanggal 27 Oktober 1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;

12.Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 10 tahun 1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;

golongan masyarakat kurang mampu agar subsidi Pemerintah secara bertahap dapat dikurangi dan dialihkan pada sektor-sektor yang lebih membutuhkan.

Dengan persetujuan Menteri Keuangan Nomor S – 60 / MK – 017 / 1997 tanggal 27 Januari 1997 dan Surat Keputusan Mentari Kesehatan Nomor 582 / MenKes / SK / VI /1997 tanggal 11 Juni 1997 tentang Pola tarif Rumah Sakit Pemerintah, serta Surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tanggal 21 Desember 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi, maka penetapan Retribusi Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Parigi Moutong berpedoman pada pola tarif dan komponen penetapan tarif Retribusi tersebut.

Tarif Rumah Sakit terdiri dari Komponen Biaya :

1. Bahan /AlatImbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian bahan habis pakai dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.

2. Jasa Sarana adalahImbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas,rumah sakit, bahan, obat – obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.

3. Jasa Pelayanan adalahImbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan yang terlibat dalam rangka pelayanan baik itu tenaga dokter, perawat maupun tenaga non medik atas jasa yang diberikan pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik atau pelayanan lainnya..

2

13.Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 8 Seri D Nomor 3);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong;b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Parigi Moutong; c. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong;d. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang disahkan

oleh Kepala Daerah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong;

f. Badan Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko yang selanjutnya disingkat Badan RSUD Anuntaloko adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Parigi Moutong;

g. Kepala Badan adalah Kepala Badan RSUD Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong;

h. Badan adalah Suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan;

i. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;

j. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya

Pasal 1 butir 1 s/d 35Cukup Jelas.

3

tanpa menempati tempat tidur;k. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada

pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;

l. Pelayanan Rawat Sehari adalah (One Day Care) adalah Pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari;

m. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat;

n. Pelayanan Rujukan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang berasal dari Puskesmas, Rumah Sakit lain, Dokter praktek swasta dan unit kesehatan lainnya;

o. Pelayanan Medik adalah Pelayanan yang terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik;

p. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan total, lokal atau tanpa pembiusan;

q. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi;

r. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya;

s. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit;

t. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan dirumah sakit secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;

u. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologis, gizi dan konsultasi lainnya;

v. Pelayanan Medico-legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum;

w. Pemulasaran / perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit unutk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan;

x. Tarif Retribusi adalah Sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya;

y. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah

4

untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

z. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah;

aa. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

bb. Pasien tidak mampu adalah Pasien yang merupakan keluarga prasejahtera atas alasan ekonomi, sejahtera I alasan ekonomi, keluarga yang terkena bencana alam dan keluarga miskin lainnya;

cc. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut perundang-undangan retribusi daerah;

dd. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

ee. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

ff. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

gg. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

hh. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;

ii. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

jj. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan

Pasal 2Kelompok pelayanan

kesehatan rumah sakit meliputi :

1. Pelayanan Rawat Jalan adalah :Pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan,

5

tersangkanya;

BAB IINAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama retribusi pelayanan kesehatan adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 4.

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB IIIGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IVCARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwuensi pelayanan kesehatan.

BAB VPRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

RETRIBUSIPasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VISTRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan biaya kesehatan

rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap.

2. Pelayanan Rawat Darurat adalah :Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat.

3. Pelayanan Rawat Inap adalah :Pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, doagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnyadengan menempati tempat tidur.

Pasal 3Jenis Kegiatan Pelayanan :1. Pelayanan Rawat Jalan.2. Pelayanan Rawat Darurat.3. Pelayanan Rawat Inap.4. Pelayanan medik

a. Tindakan Medik Operasi.

b. Tindakan Medik Non Operasi

5. Pelayanan Kebidanan6. Pelayanan Penunjang

Medis :a. Pemeriksaan Patologi

Klinik/Laboratoriumb. Pemeriksaan

Radiodiagnotik.c. Pemeriksaan

Diagnostik Elektromedik.

7. Pelayanan Medis Gigi ;a. Pemeriksaan /

tindakan medis gigib. Rehabilitasi gigi

8. Pelayanan penunjang non medis

9. Pelayanan konsultasi khusus dan medical legal

10. Pemulasaran jenazah.11. Pelayanan Farmasi

Pasal 4Cukup jelas

Pasal 5Cukup jelas

Pasal 6Cukup jelasPasal 7Biaya penyediaan jasa adalah besarnya investasi yang

6

(2) Dasar Perhitungan tarif ditetapkan berdasarkan kelompok pelayanan dengan memperhatikan kemampuan ekonomoi masyarakat dan kebijakan subsidi silang :

a. Rawat Jalan1. Tarif rawat jalan dinyatakan dalam bentuk

karcis harian;2. Besaran karcis harian ditetapkan berdasarkan

perhitungan 1/10 x unit cost Kls II rawat inap;

3. Uraian jenis pelayanan dan besaran tarif rawat jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;

4. Penyesuaian besaran tarif akan diatur lebih lanjut oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD;

b. Rawat Darurat.1. Besaran tarif rawat darurat ditetapkan

sebesar 2 x besaran tarif pada karcis harian pasien rawat jalan, sedangkan pasien tanpa rujukan ditetapkan maksimal 4 x pasien rawat jalan;

2. Uraian jenis pelayanan dan besaran tarif rawat darurat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;


c. Rawat Inap.1. Besaran tarif perawatan didasarkan

perhitungan unit cost rawat inap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;

2. Unit cost rata-rata rawat inap dihitung melalui analisa biaya tanpa memperhatikan gaji pegawai;

3. Tarif rawat inap kelas II dijadikan dasar perhitungan dengan pengaturan sebagai berikut :- Kls III a = 1/3 sampai dengan ½

unit cost kls II.- Kls II = 1 x unit cost kls II- Kls I = 2 sampai dengan 4 x unit cost Kls II- VIP = 5 sampai dengan 9 x unit cost kls II- One Day Care = Tarif kelas II

harus dipikul secara bersama-sama sehubungan dengan pengadaan peralatan atau sarana medis dan non medis yang digunakan dalam pemberian pelayanan.ayat 1Cukup jelasayat 2 butir 1Biaya investasi adalah biaya yang harus dipikul oleh pasien secara bersama-sama sehubungan dengan pengadaan peralatan atau sarana medis dan non medis yang digunakan dalam pemberian pelayanan, dengan memperhatikan aspek keadilan dan subsidi silang.ayat 2 butir 2 s/d 6Cukup jelasayat 3 butir a1Unit cost pelayanan adalah satuan biaya yang perhitungannya didasarkan pada jenis dan jumlah pemakaian bahan-bahan medis dan non medis yang digunakan dalam setiap jenis pelayanan.butir a2Cukup jelasbutir b 1 s/d 2Cukup jelasbutir c 1 s/d 4Cukup jelas

Pasal 8 ayat 1Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam pasal 3.ayat 2 butir a s/d dCukup jelasayat 3Cukup jelas

7

4. Bagi peserta PT. (Persero) Askes Indonesia pelayanannya sesuai ketentuan yang berlaku;


d. Pelayanan Medik dan Penunjang Medik

1. Besaran tarif pelayanan medik dan penunjang medik didasarkkan pada perhitungan unit cost tindakan pelayanan medik dan penunjang medik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;

2. Penyesuaian besaran tarif akan diatur selanjutnya oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD;

e. Rawat Penderita Kehakiman

1. Narapidana dan Tahanan Kepolisian/ Kejaksaan yang memerlukan biaya pelayanan dan atau rawat inap ditempatkan dikelas IIIa dibebankan kepada yang mengirim pasien kecuali apabila yang bersangkutan atau keluarganya menghendaki kelas lain dan bersedia menanggung pembiayaannya;

2. Tanggung jawab penjagaan pasien sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 huruf d butir 1 menjadi tanggung jawab pihak berwajib;


(3) Pembagian Besaran Tarif tiap jenis pelayanan menurut biaya alat/bahan, jasa pelayanan dan jasa rumah sakit akan ditetapkan kemudian oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.

BAB VIIWILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB VIIIMASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Pasal 9Cukup jelas

Pasal 10Cukup jelas

Pasal 11 ayat 1 s/d 3Cukup jelas

8

Masa retribusi dan saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IXSURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.

(2) SPdORD sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi

(3) Bentuk isi serta tatacara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XPENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3) Bentuk isi dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XITATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XIISANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada



Pasal 14Cukup jelas


9

waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB XIIITATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

BAB XIVTATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

(1) Pengeluaran surat Teguran/peringatan/surat lain sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVKEBERATAN

Pasal 17(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya

kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.




10

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, keculai apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVIPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama satu bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi



11

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama dua bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran

retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;b. Masa retribusi;c. Besarnya kelebihan pembayaran;d. Alasan yang singkat dan jelas;

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui post tercatat.

(3) Buku penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman post tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan

menerbitkan surat perintah pembayaran kelebihan retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIIPENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

RETRIBUSIPasal 22

(1) Kepala Badan RSUD dapat memberikan pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

(3) Pembebasan retribusi diberikan pada pasien yang tidak mampu.

(4) Tata cara pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Badan RSUD.

BAB XVIII





12

KADALUWARSA PENAGIHANPasal 23

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :a. Diterbitkan surat teguran, atau b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi

baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIXKETENTUAN PIDANA

Pasal 24(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya

sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 4 (empat) x jumlah retribusi terutang.

(2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak melebihi dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) .

(3) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XXPENYIDIKAN

Pasal 25(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan

pemerintah daerah diberi wewenag khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pidana retribusi daerah.

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap

Pasal 25 ayat 1Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Pejabat pegawai yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah.ayat 2 butir a s/d kCukup jelasayat 3Cukup jelas

13

barang bukti tersebut.e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka

pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

f. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaiman dimaksud pada huruf c.

g. Memotret sesorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.

h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

i. Menghentikan penyidikan.j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Pasal 26Cukup jelas

Diundangkan di ParigiPada Tanggal 12 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Disahkan di ParigiPada tanggal 12 Juni 2004


Ttd+cap

LONGKI DJANGGOLA

14

Ttd+cap

Drs. TASWIN BORMAN, M.SiPembina Utama Muda

NIP. 010 081 665

LEMBARAN DAERAH TAHUN 2004 NOMOR 15 SERI C NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONGNOMOR : 12 TAHUN 2004TANGGAL : 12 JUNI 2004TENTANG : TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN RUMAH SAKIT

UMUM DAERAH ANUNTALOKO KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Struktur dan besarnya tarif :

I. Tarif Pelayanan Rawat Jalan.II. Tarif Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD)III. Tarif Pelayanan Medik GigiIV. Tarif Pelayanan Rawat InapV. Tarif Tindakan Medik OperatifVI. Tarif Pemeriksaan Laboratorium.VII. Tarif Pelayanan RadiologiVIII. Tarif Pemeriksaan Diagnostik ElektromedikIX. Tarif Pelayanan Kebidanan.X. Tarif Pelayanan Penunjang Non Medik.XI. Tarif Pelayanan Farmasi.XII. Tarif Unit Transfusi darah

I. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

No. Jenis Pelayanan Tarif 1.

2.3.4.

5.

Karcis a. Lamab. Baru

Pemeriksaan Dokter Umum/Dokter GigiPemeriksaan Dokter AhliPemeriksaan General Check Upa. Sederhanab. Sedangc. Canggih

Pemeriksaan Pengujian Kesehatan

Rp. 2.000,-Rp. 3.000,-Rp. 4.000,-Rp. 8.000,-

Rp. 50.000,-Rp. 155.000,-Rp. 355.000,-Rp. 10.000,-

CATATAN :15

1. Tarif pelayanan rawat jalan untuk penunjang diagnostik dan penunjang pelayanan lainnya ditetapkan sebagai berikut :Untuk pasien rujukan intern ditetapkan sama dengan tarif pelayanan sejenis untuk Kelas IIIA.Untuk pasien rujukan luar / swasta ditetapkan sama dengan tarif pelayanan sejenis untuk kelas II.

2. Tarif pelayanan pengujian kesehatan belum termasuk tarif pelayanan penunjang diagnostik.

II. TARIF PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)

No. Jenis Pelayanan Jumlah1.

2.

3.

Karcis a. Dengan

Rujukanb. Tanpa

Rujukan

Pemeriksaan Dokter

Tindakan Darurat Medik Non Operatifa. Sederha

nab. Kecilc. Sedang

Rp. 2.000,-Rp. 5.000,-

Rp. 15.000,-

Rp. 20.000,-Rp. 50.000,-Rp. 200.000,-

CATATAN :1. Tindakan medik operatif dan penunjang medik sesuai tarif sejenis kelas II2. Biaya Tindakan Medik Non Operatif tidak termasuk biaya Bahan Habis Pakai Medik.Penjelasan :a. Jenis Tindakan Sederhana :

-------

telinga-

hidung, telinga) tanpa penyulit.--

--------

b. Jenis Tindakan Kecil :- Luka robek dengan > 15 jahitan- Luka bakar dengan luas > 30%- Sirkumsisi tanpa penyulit

16

- Supra pubic punctie- Ekstirpasi Clavus- Ekstirpasi lipoma, atheroma, traumatic cyst

tanpa G.A- Incisi hordeolum- Incisi abces sub partial- Pasang gips- Pencabutan KB IUD- Pencabutan KB Inflant- Reparasi tendon tanpa penyulit- Ekstirpasi ganglion tanpa penyulit- Amputasi tanpa G.A.- Vena sectie- Punctie vesica urinaria- Spoelim lambung

c. Jenis Tindakan Sedang- Reparasi tendon dengan penyulit- Reparasi (fraktur atau dislokasi) tanpa

penyulit- WSD

III. TARIF PELAYANAN MEDIK GIGI

No. Jenis Pelayanan Jumlah Keterangan1. Tindakan Medik Gigi

a. Kecil b. Sederhanac. Sedang-------

sederhana---

1. Manual2. Ultra Scaler

d. Khusus1. Full Dentureprotesa2. Perawatan orhodentik

----

Rp. 7.500,-Rp. 15.000,-

Rp. 25.000,-Rp. 50.000,-Rp. 25.000,-Rp. 75.000,-Rp. 50.000,-Rp. 50.000,-Rp. 75.000,-Rp. 50.000,-Rp. 75.000,-

Rp. 50.000,-Rp. 100.000,-

Rp. 600.000,-

Rp. 200.000,-Rp. 300.000,-Rp. 400.000,-Rp. 1.200.000,-

Per gigiPer gigi

Per kaliPer kaliPer kaliPer gigiPer gigiPer gigiPer gigiPer kaliPer kali

Per kaliPer kali

Per kali

Per gigiPer gigiPer gigi

Per rahang

CATATAN :Tindakan kecil :

Tindakan sederhana :----17

- Ekstraksi gigi tetap tanpa komplikasi- Ekstraksi gigi susu tanpa injeksi- Tambal sementara- Incisi abces

IV. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

No. Jenis Pelayanan Jumlah Keterangan1

2

3

4

5

Kelas IIIA

Kelas II

Kelas I

Kelas UTAMA / VIP

Konsultasi dokter ahli----

-

Rp. 10.000,-

Rp. 22.000,-

Rp. 65.000,-

Rp. 100.000,-

Rp. 5.000,-Rp. 10.000,-Rp. 15.000,-Rp. 20.000,-

Per hari

Per hari

Per hari

Per hari

Per kaliPer kaliPer kaliPer kali

CATATAN :Tarif perawatan diruang ICU, ICCU ditetapkan sebagai berikut :I. Pasien masuk kemudian pulang atau meninggal tarifnya ditetapkan sama

dengan tarif kelas II rawat inap.II. Pasien masuk kemudian dirawat, tarifnya ditetapkan 1½ x tarif kelas asalnya.III. Tarif rawat sehari (One day care) ditetapkan sama dengan tarif perawatan

kelas II rawat Inap.IV. Tarif Rawat Inap seperti tersebut diatas tidak termasuk biaya obat-obatan,

visite, tindakan medik dan terapi maupun penunjang diagnostik.

V. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF

No. Jenis Tindakan Jumlah Keterangan1 OPERASI KECIL

----

Rp. 75.000,-Rp. 105.000,-Rp. 135.000,-Rp. 165.000,-


18

2

3

4

OPERASI SEDANG----

OPERASI BESAR----

OPERASI KHUSUS----

Rp. 250.000,-Rp. 375.000,- Rp. 450.000,-Rp. 550.000,-

Rp. 500.000,-Rp. 600.000,- Rp. 750.000,-Rp. 950.000,-

Rp.750.000,-Rp.

1.000.000,- Rp.

1.250.000,-Rp.

1.500.000,-




CATATAN : 1. Jasa pelayanan terdiri dari : Jasa medis dan jasa anasthesi. 2. Jasa medis anasthesi ditetapkan 1/3 x jasa medis operatif (pelayanan).3. Tarif pasien rawat jalan sama dengan tarif sejenis untuk pasien kelas IIIA.4. Tarif pasien rawat jalan rujukan swasta disamakan tarif sejenis pasien kelas II rawat

inap.5. Biaya Bahan Habis Pakai yang ditanggung seperti tersebut diatas hanya ; Betadin,

Haas, Alkohol, Kapas, Infus Set 1 buah, Abocat 1 buah, Plester dan Verban.

TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No. Jenis Pemeriksaan Jumlah/test1

2

3

SEDERHANA----

SEDANG----

SEMI CANGGIH----

Rp. 4.000,-Rp. 5.500,-Rp. 6.750,-Rp. 8.500,-

Rp. 17.500,-Rp. 21.500,- Rp. 25.250,-Rp. 30.000,-

Rp. 28.000,-Rp. 34.500,- Rp. 40.000,-Rp. 47.500,-

19

4 CANGGIH----

Rp. 32.500,-Rp. 40.000,- Rp. 47.000,-Rp. 56.000,-

CATATAN :Untuk point, 1, 2, 3, dan 4 pemeriksaan cyto ditambah 25% dari tarif yang tercantum.1. Tarif pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis

pasien rawat inap kelas IIIA.2. Tarif pasien rawat jalan dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan tarif

pemeriksaan sejenis pasien rawat inap kelas II.

VII. RADIOLOGI

No. Jenis Pemeriksaan Jumlah Keterangan1

2

3

4

SEDERHANA----

SEDANG----

BESAR----

DENTAL X RAY

Rp. 39.500,-Rp. 46.000,-Rp. 56.000,-Rp. 75.000,-

Rp. 74.000,-Rp. 82.000,- Rp. 97.000,-

Rp. 125.000,-

Rp. 177.500,-

Rp. 190.000,-

Rp. 220.000,-

Rp. 275.000,-

Rp. 17.500,-

Per lembarPer lembarPer lembarPer lembar



Per lembar

CATATAN :Untuk point, 1, 2, 3 dan 4 pemeriksaan cyto ditambah 25% dari tarif yang tercantum.1. Tarif pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien

rawat inap kelas IIIA.2. Tarif pasien rawat jalan dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan tarif


VIII. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

No. Jenis Pemeriksaan Jumlah/kali1 SEDERHANA

- Rp. 12.500,-20

2

3

4

5

---

SEDANG--- Kelas I- Kelas Utama/VIP

BESAR--- Kelas I- Kelas Utama/VIP

CANGGIH----

KHUSUS----

Rp. 20.000,-Rp. 27.000,-Rp. 42.500,-

Rp. 75.000,-Rp. 84.000,- Rp. 95.000,-Rp. 125.000,-

Rp. 100.000,-Rp. 120.000,- Rp. 135.000,-Rp. 175.000,-

Rp. 135.000,-Rp. 160.000,- Rp.175.000,-Rp. 225.000,-

Rp. 180.000,-Rp. 250.000,-Rp. 300.000,-Rp. 410.000,-

CATATAN :1. Untuk point, 1, 2, 3, 4 dan 5 pemeriksaan cyto ditambah 25% dari tarif yang

tercantum.2. Tarif pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis

pasien rawat inap kelas IIIA.3. Tarif pasien rawat jalan dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan tarif


IX. TARIF PELAYANAN KEBIDANAN

No. Jenis Pemeriksaan Jumlah/kali1

2

PERSALINAN NORMAL----

PARTUS PENYULITa. RINGAN

- Kelas IIIA- Kelas II- Kelas I- Kelas Utama/VIP

b. SEDANG- Kelas IIIA- Kelas II- Kelas I- Kelas Utama/VIP

c. BERAT- Kelas IIIA- Kelas II

Rp. 125.000,-Rp. 200.000,-Rp. 350.000,-Rp. 400.000,-

Rp. 150.000,-Rp. 225.000,-Rp. 375.000,-Rp. 425.000,-

Rp. 175.000,-Rp. 250.000,-Rp. 400.000,-Rp. 425.000,-

Rp. 225.000,-Rp. 300.000,-

21

3- Kelas I- Kelas Utama/VIP

RESUSITASI NEONATUS- Kelas IIIA- Kelas II- Kelas I- Kelas Utama/VIP

Rp. 405.000,-Rp. 570.000,-

Rp. 30.000,-Rp. 45.000,-Rp. 70.000,-Rp. 80.000,-

CATATAN :1. Tarif persalinan diatas sudah termasuk biaya rawat inap paket 3 hari perawatan.2. Tarif rawat inap pelayanan bayi baru lahir ditetapkan sebesar 50% dari

pelayanan rawat inap ibu.3. Tarif persalinan dengan medis operatif sama tarif pelayanan medis operatif

sesuai dengan kelas perawatannya.

X. TARIF PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

No. Jenis Pelayanan Jumlah Keterangan 1

2

3

4

5

6

AMBULANCE/MCCU/MOBIL JENAZAH- P

enggunaan mobil jenazah dalam kota, menjemput/mengantar (max. 5 km)

- Mengantar jenazah dari rumah duka kepekuburan (max. 5 km)

- Penggunaan mobil ambulance/mobil jenazah / MCCU keluar kota (diluar ketentuan 1 & 2)

- MCCU (Mobil coroner care unit)

PEMULASARAN JENAZAH- P

erawatan jenazah diluar obat- P

engawetan jenazah diluar obat- K

amar jenazah (max. 3 hr)

VISUM ET REPERTUM - Pemeriksaan bedah luar

jenazah - Pemeriksaan bedah

dalam jenazah- Pemeriksaan luar

(termasuk pemeriksaan kebidanan dan gynekologi)

KONSULTASI PSIKOLOGI

KONSULTASI GIZI

PELAYANAN ADMINISTRASIBiaya administrasi surat keterangan

Rp. 50.000,-

Rp. 70.000,-

Rp. 5.000,-

Rp. 100.000,-

Rp. 50.000,-Rp.200.000,-Rp. 10.000,-

Rp. 100.000,-Rp. 200.000,-Rp. 25.000,-

Rp. 10.000,-

Rp. 10.000,-

Rp. 3.500,-

Per kali

Per kali

Per km

Per kali

Per kaliPer kaliPerhari

Per kaliPer kaliPer kali

Per kali

Per kali diluar lab.

Per kali(peserta askes bebas biaya)

22

dokter untuk:- Berobat lanjut- Cacat tetap- Cuti hamil- Santunan jasa raharja- Selesai

berobat/keterangan sakit- Keterangan umum

XI. TARIF PELAYANAN FARMASI

Jenis Pelayanan Jumlah

Harga Jual Obat (HJA) = Harga Netto apotik + 30%

HNA + 30 %

XII. UNIT TRANSFUSI DARAH

NO Jenis Pelayanan Jumlah

1 Transfusi Darah Rp. 140.000,-

2 Pemeriksaan Golongan Darah Rp. 12.000,-


Ttd+cap

LONGKI DJANGGOLA

23

RANCANGAN PERATURAN DAERAH · Web viewRawat Inap. Besaran tarif perawatan didasarkan perhitungan unit cost rawat inap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini; Unit

Documents