https://jdih.bandung.go.id/ WALI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BANDUNG, Menimbang : a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia, sehingga harus dilestarikan dan dikelola secara tepat dalam rangka kesejahteraan masyarakat Kota Bandung; b. bahwa untuk meningkatkan, melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya membutuhkan peran serta masyarakat Kota Bandung; c. bahwa Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya sudah tidak sesuai dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Cagar Budaya. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 3. Undang-Undang ... SALINAN
44
Embed
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA/KABUPATEN…jdih.bandung.go.id/a/file_produk_hukum_perda/PERDA 7... · 2018-11-26 · pengerjaan untuk memperpanjang usianya. 28. Pemulihan adalah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
https://jdih.bandung.go.id/
WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BANDUNG,
Menimbang :
a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya sebagai
wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia, sehingga
harus dilestarikan dan dikelola secara tepat dalam rangka
kesejahteraan masyarakat Kota Bandung;
b. bahwa untuk meningkatkan, melindungi, mengembangkan,
dan memanfaatkan cagar budaya membutuhkan peran serta
masyarakat Kota Bandung;
c. bahwa Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun
2009 tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar
Budaya sudah tidak sesuai dengan perkembangan,
tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat
sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Cagar Budaya.
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan
Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran
17. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya
terhadap Benda, Bangunan, Struktur, Lokasi, atau
satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar
Budaya.
18. Penghapusan ...
5
https://jdih.bandung.go.id/
18. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar
Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
19. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi,
mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya
melalui kebijakan pengaturan perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan rakyat.
20. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk
mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan
nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan
memanfaatkannya.
21. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi
dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan
cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan,
dan Pemugaran Cagar Budaya.
22. Pendaftaran adalah upaya pencatatan bangunan,
struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk
diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah
Daerah dan selanjutnya dimasukkan dalam Register
Nasional Cagar Budaya.
23. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau
menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan,
kehancuran, atau kemusnahan.
24. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah
Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
25. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs
Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai
dengan kebutuhan.
26. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar
kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
27. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik
Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan
Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan
keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik
pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
28. Pemulihan adalah upaya pengembalian bentuk fisik
bangunan ke kondisi semula, agar bangunan dapat
dimanfatkan kembali, baik dengan meneruskan fungsi
semula maupun fungsi baru.
29. Pengembangan ...
6
https://jdih.bandung.go.id/
29. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai,
informasi, dan promosi Cagar Budaya serta
pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan
Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan
dengan tujuan Pelestarian.
30. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan
menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk
memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi
kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu
pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
31. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang
ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai
penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang
baru yang tidak bertentantangan dengan prinsip
pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
32. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya
untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan
masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang
tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya
atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai
penting.
33. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya
untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan
rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
34. Kompensasi adalah imbalan berupa uang atau bukan
uang atau penghargaan dari Pemerintah Daerah Kota.
35. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan,
atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong
pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah Kota.
36. Register Daerah Cagar Budaya adalah daftar resmi
kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang
berada di Daerah Kota.
BAB II
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH KOTA
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 2
(1) Pemerintah Daerah Kota mempunyai tugas melakukan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar
Budaya.
(2) Pemerintah ...
7
https://jdih.bandung.go.id/
(2) Pemerintah Daerah Kota mempunyai tugas:
a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab
akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya;
b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan
termanfaatkannya Cagar Budaya; c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan
Cagar Budaya;
d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya; f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan
pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya; g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam
keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur,
situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap
daerah yang mengalami bencana; h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi
terhadap pelestarian warisan budaya; dan i. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian
Cagar Budaya.
Bagian Kedua Wewenang
Pasal 3
Pemerintah Daerah Kota mempunyai wewenang: a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya; b. mengoordinasikan pelestarian Cagar Budaya;
c. menghimpun data Cagar Budaya; d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
e. mengusulkan peringkat Cagar Budaya tingkat Provinsi dan Nasional;
f. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya; g. membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya; h. menyelenggarakan kerja sama pelestarian Cagar Budaya;
i. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum; j. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
k. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
l. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
m. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang
telah melakukan pelestarian Cagar Budaya; n. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya
untuk kepentingan pengamanan; o. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan
kepentingannya menjadi peringkat Daerah Kota; p. menetapkan batas situs dan kawasan; q. menghentikan proses pemanfaatan ruang; dan
r. menerima pendaftaran Cagar Budaya.
BAB ...
8
https://jdih.bandung.go.id/
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat
Pasal 4
Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk: a. menikmati keberadaan:
1. Benda Cagar Budaya; 2. Bangunan Cagar Budaya; 3. Struktur Cagar Budaya; 4. Situs Cagar Budaya; dan/atau 5. Kawasan Cagar Budaya.
b. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan Cagar Budaya; dan
c. berperan serta dalam rangka pengelolaan Cagar Budaya. Pasal 5
Setiap orang berkewajiban: a. menjaga kelestarian:
1. Benda Cagar Budaya; 2. Bangunan Cagar Budaya; 3. Struktur Cagar Budaya; 4. Situs Cagar Budaya; dan/atau 5. Kawasan Cagar Budaya.
b. mencegah dan menanggulangi kerusakan kelestarian.
Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pemilik, Penghuni dan Pengelola
Pasal 6 (1) Setiap orang yang memiliki, menguasai dan/atau
memanfaatkan Cagar Budaya wajib memelihara kelestariannya.
(2) Pemilik, penghuni dan/atau pengelola Cagar Budaya yang melaksanakan pemugaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berhak mendapat kompensasi dan/atau insentif.
(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dan/atau pajak penghasilan.
(4) Insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sebagai berikut: a. untuk Bangunan Cagar Budaya golongan A diberikan
pengurangan paling sedikit 70% dari besarnya pajak bumi dan bangunan terutang;
b. untuk Bangunan Cagar Budaya golongan B diberikan pengurangan paling sedikit 60% dari besarnya pajak bumi dan bangunan terutang; dan
c. untuk Bangunan Cagar Budaya golongan C diberikan pengurangan paling sedikit 50% dari besarnya pajak bumi dan bangunan terutang.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
Pasal ...
9
https://jdih.bandung.go.id/
Pasal 7 (1) Setiap orang yang memiliki, menghuni Cagar Budaya
wajib mendaftarkan, melindungi, memelihara dan melestarikan Cagar Budaya.
(2) Pemilik, penghuni dan/atau pengelola Cagar Budaya harus melaksanakan pemeliharaan atau pemugaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Cagar Budaya.
(3) Terhadap pemilik penghuni dan/atau pengelola Cagar Budaya yang mendaftarkan, melindungi, memelihara dan melestarikan, melaksanakan pemugaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cagar Budaya, diberikan kompensasi dan/atau insentif.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
Pasal 8
(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menghuni dan/atau mengelola Cagar Budaya yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. pengumuman di media massa; dan/atau d. pencabutan izin usaha.
(2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan sanksi sosial berupa: a. pengumuman di media massa cetak dan elektronik;
dan b. penempelan tanda pelanggaran pada bangunan
dan/atau situs tempat terjadinya pelanggaran. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
BAB IV KELEMBAGAAN Bagian Kesatu
TACB
Pasal 9 (1) TACB terdiri dari Ahli Cagar Budaya dan Ahli
Pelestarian. (2) TACB mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam
memberikan rekomendasi untuk penetapan, pemeringkatan, penghapusan, pelindungan, pengembangan, dan/atau pemanfaatan Cagar Budaya.
(3) TACB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan non struktural.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan TACB ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian ...
10
https://jdih.bandung.go.id/
Bagian Kedua
Fungsi TACB
Pasal 10
TACB mempunyai fungsi:
a. memberikan pertimbangan, saran dan usul kepada
Wali Kota untuk meningkatkan pengelolaan Cagar
Budaya;
b. melaksanakan penelitian, pengkajian, pemantauan, dan
evaluasi program upaya peningkatan penyelenggaraan
Pasal 57 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara dan/atau
denda sesuai dengan ketentuan Undang-Undang di bidang
Cagar Budaya.
BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 68
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua
peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kawasan dan
Bangunan Cagar Budaya dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang belum diganti dan/atau tidak bertentangan
dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal 69
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus
ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan
Daerah ini diundangkan.
BAB ...
33
https://jdih.bandung.go.id/
BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 70
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009
tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya
(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 19),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 71
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.
Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Oktober 2018
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL
Diundangkan di Bandung
pada tanggal 16 Oktober 2018
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EVI S. SHALEHA
LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 7
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT: ( 7/180/2018)
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,
H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027
34
https://jdih.bandung.go.id/
https://jdih.bandung.go.id/
PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
I. Penjelasan Umum
Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia, sehingga harus dilestarikan dan dikelola secara tepat dalam rangka kesejahteraan masyarakat Kota
Bandung. Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya tersebut, dapat
meningkatkan melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar
budaya membutuhkan peran serta masyarakat Kota Bandung. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya sudah tidak sesuai dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam
masyarakat sehingga perlu diganti. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Bandung dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung menerbitkan Peraturan
Daerah Kota Bandung tentang Pengelolaan Cagar Budaya yang bertujuan untuk:
a. mempertahankan keaslian Cagar Budaya yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
b. melindungi dan memelihara Cagar Budaya dari kerusakan dan kemusnahan baik karena tindakan manusia maupun proses alam;
c. memulihkan keaslian yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan
dan kebudayaan; dan d. mewujudkan Cagar Budaya sebagai kekayaan budaya untuk dikelola,
dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kepentingan pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan citra
positif daerah dan tujuan wisata. Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pengelolaan Cagar Budaya
ini mengatur antara lain:
a. Cagar budaya yang meliputi: (1) bangunan cagar budaya; (2) struktur cagar budaya; (3) situs cagar budaya dan (4) kawasan cagar budaya; dan
b. Pelestarian yang meliputi: (1) pelindungan; (2) penentuan kriteria dan penggolongan cagar budaya; (3) pengembangan dan (4) pemanfaatan
cagar budaya. II. Penjelasan pasal demi pasal
Pasal 1 Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Huruf a Cukup jelas
2
https://jdih.bandung.go.id/
Huruf b
Yang dimaksud “kebijakan” adalah kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan rakyat. Huruf c
Cukup jelas Huruf d
Cukup jelas Huruf e Cukup jelas
Huruf f Cukup jelas
Huruf g Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah kondisi
yang mengancam kelestarian Cagar Budaya seperti terjadinya kebakaran, banjir, gempa bumi dan perang.
Huruf h
Cukup jelas Huruf i
Cukup jelas
Pasal 3 Cukup jelas
Pasal 4 Cukup jelas
Pasal 5
Huruf a Cukup jelas
Huruf b
Yang termasuk dalam konteks kerusakan adalah deteriorasi (deterioration), yaitu fenomena penurunan karakteristik dan
kualitas Cagar Budaya, baik akibat faktor fisik (misalnya air, api dan cahaya), mekanis (misalnya retak, dan patah), kimiawi
(misalnya asam keras, dan basa keras), maupun biologis (misalnya jamur, bakteri, dan serangga).
Pasal 6 Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9 Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
3
https://jdih.bandung.go.id/
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12 Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Yang dimaksud dengan “masyarakat hukum adat” adalah kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis
tertentu yang memiliki perasaan kelompok (in group felling), pranata pemerintahan adat, harta kekayaan/benda adat, dan
perangkat norma hukum adat.
Pasal 15 Ayat (1) Huruf a
Cukup jelas Huruf b
Yang dimaksud dengan “masa gaya” adalah ciri yang mewakili masa gaya tertentu yang berlangsung sekurang-kurangnya 50
(lima puluh) tahun, antara lain tulisan, karangan, pemakaian bahasa, dan bangunan rumah, misalnya gedung Bank Indonesia yang memiliki gaya arsitektur tropis modern
Indonesia pertama. Huruf c
Yang dimaksud dengan “arti khusus” adalah memiliki nilai penting bagi masyarakat dalam aspek sejarah, ilmu
pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang menjadi simbol daerah, kebanggaan jati diri daerah, atau yang merupakan peristiwa luar biasa berskala dunia,
nasional, atau daerah. Huruf d
Cukup jelas Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 16
Huruf a Cukup jelas
Huruf b Yang dimaksud dengan “bersifat bergerak” adalah Benda Cagar
Budaya yang karena sifatnya mudah dipindahkan, misalnya keramik, arca, keris dan kain batik.
Huruf c
Cukup jelas
4
https://jdih.bandung.go.id/
Pasal 17
Huruf a Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah bangunan
yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.
Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan
dari kesatuannya. Huruf b
Yang dimaksud dengan “berdiri bebas” adalah bangunan yang
tidak terikat dengan formasi alam, kecuali yang menjadi tempat kedudukannya.
Yang dimaksud dengan “menyatu dengan formasi alam” adalah struktur yang dibuat di atas tanah atau pada formasi alam lain,
baik seluruh maupun bagian-bagian strukturnya.
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19 Cukup jelas
Pasal 20
Huruf a
Cukup jelas Huruf b
Yang dimaksud dengan “lanskap budaya” adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan pemanfaatan situs
atau kawasan pada masa lalu. Huruf c Cukup jelas
Huruf d Cukup jelas
Huruf f Cukup jelas
Pasal 21 Cukup jelas
Pasal 22 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “fungsi sosial” adalah tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk
kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah dan kebudayaan.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “telah memenuhi kebutuhan daerah”
adalah apabila daerah sudah memiliki Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau struktur Cagar Budaya yang
jumlah dan jenisnya telah tersimpan di museum Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta di situs tempat ditemukannya.
Ayat (3)
Cukup jelas Ayat (4)
Cukup jelas
5
https://jdih.bandung.go.id/
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24 Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “koleksi” adalah benda-benda bukti
material hasil budaya, termasuk naskah kuno, serta material alam dan lingkunganya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi,
dan/atau pariwisata. Ayat (3)
Cukup jelas Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “Kurator” adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.
Ayat (5) Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “musnah” adalah tidak dapat ditemukan lagi.
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 28
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “aparat penegak hukum”, antara lain adalah polisi, jaksa, dan hakim.
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 29 Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32 Cukup jelas
6
https://jdih.bandung.go.id/
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34 Cukup jelas
Pasal 35
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2)
Cukup jelas Ayat (3)
Cukup jelas Ayat (4)
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2)
Cukup jelas Ayat (3)
Cukup jelas Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya” adalah benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang dianggap telah memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.
Pasal 36 Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Huruf a
Cukup jelas Huruf b
Contoh “bukti yang sah”, antara lain adalah sertifikat hak milik
atas tanah, kuitansi pembelian, dan surat wasiat yang disahkan oleh notaris.
Pasal 39 Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42 Cukup jelas
Pasal 43 Cukup jelas
7
https://jdih.bandung.go.id/
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45 Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48 Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Ayat (10 Huruf a
Yang dimaksud dengan “zona inti” adalah area pelindungan utama untuk menjaga bagian terpenting Cagar Budaya.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “zona penyangga” adalah area yang melindungi zona inti.
Huruf c Yang dimaksud dengan “zona pengembangan” adalah area
yang diperuntukan bagi pengembangan potensi cagar budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional,
keagamaan dan, kepariwisataan. Huruf d
Yang dimaksud dengan “zona penunjang” adalah area yang diperuntukan bagi sarana dan prasarana penunjang serta
untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum.
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52 Cukup jelas
Pasal 53
Ayat (1)
Huruf a Cukup jelas
Huruf b Cukup jelas
8
https://jdih.bandung.go.id/
Huruf c
Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah upaya mengembalikan Bangunan Cagar Budaya dan struktur Cagar
Budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan
dan tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli.
Yang dimaksud dengan “konsolidasi” adalah perbaikan terhadap Bangunan Cagar Budaya dan struktur Cagar
Budaya yang bertujuan memperkuat konstruksi dan menghambat proses kerusakan lebih lanjut.
Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya perbaikan
dan pemulihan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang kegiatannya dititikberatkan pada penanganan yang sifatnya parsial.
Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah serangkaian
kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk, Bangunan Cagar Budaya, dan struktur Cagar Budaya yang
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Pasal 54
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “kegiatan pendokumentasian” adalah pendataan, antara lain uraian teks, grafis, audio, video, foto, film,
dan gambar. Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56 Cukup jelas
9
https://jdih.bandung.go.id/
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58 Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61 Ayat (1)
Contoh dari kepentingan tertentu adalah untuk upacara kenegaraan, keagamaan, dan tradisi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 62 Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65 Cukup jelas
Pasal 66 Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69 Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 7