RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMORxxxxTAHUN 2015 TENTANG MANAJEMEN PENEGAKAN HUKUM BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pos dan telekomunikasi; b. bahwa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 39 Tahun 2003 tentang Tata Cara Operasi Penertiban Bidang Pos dan Telekomunikasi dipandang tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Manajemen Penegakan Hukum Bidang Pos dan Telekomunikasi;
27
Embed
RANCANGAN MANAJEMEN PENEGAKAN HUKUM BIDANG … · REPUBLIK INDONESIA NOMORxxxxTAHUN 2015 TENTANG ... pelaksanaan penegakan hukum di bidang pos dan ... d. prosedural, yaitu proses
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMORxxxxTAHUN 2015
TENTANG
MANAJEMEN PENEGAKAN HUKUM BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika,
diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana
untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang
pos dan telekomunikasi;
b. bahwa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 39
Tahun 2003 tentang Tata Cara Operasi Penertiban
Bidang Pos dan Telekomunikasi dipandang tidak sesuai
dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang
Manajemen Penegakan Hukum Bidang Pos dan
Telekomunikasi;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit
Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3981);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan
Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk
Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
10. Peraturan Pemerintah tentang Nomor 15 Tahun 2013
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun
2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5403);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang
Kementerian Komunikasi dan Informatika;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman
Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan
Telekomunikasi;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
15. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
03/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Bidang Monitor
Spektrum Frekuensi Radio, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 10/PER/M.KOMINFO/03/2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 03/PER/M.KOMINFO/03/2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan
Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat
Telekomunikasi sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014
tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin
Penyelenggaraan Pos;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG MANAJEMEN PENEGAKAN HUKUM BIDANG POS
DAN TELEKOMUNIKASI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat
elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan
transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk
kepentingan umum;
2. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman,
dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam
bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara
dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau
sistem elektromagnetik lainnya.
3. Spektrum Frekuensi Radio adalah kumpulan pita
frekuensi radio.
4. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan
yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
5. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat
telekomunikasi yang memungkinkan
bertelekomunikasi.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu di lingkungan Kementerian Komunikasi dan
Informatika yang diberi wewenang khusus sebagai
penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang pos dan
telekomunikasi.
7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan PPNS dalam
hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-
undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tentang tindak
pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya.
8. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang
selanjutnya disingkat SPDP adalah pemberitahuan
mengenai dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh
PPNS kepada Penuntut Umum.
9. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat
TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana
dilakukan atau terjadi dan tempat-tempat lain dimana
tersangka dan/atau korban dan/atau Barang Bukti
yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut
dapat ditemukan.
10. Barang Bukti adalah barang-barang baik yang
berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat
dijadikan alat bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan
kepada terdakwa ataupun saksi dipersidangan guna
mempertebal keyakinan Hakim dalam menentukan
kesalahan terdakwa.
11. Pemanggilan adalah tindakan PPNS untuk memanggil
tersangka,saksi dan/atau ahli yang dianggap perlu
untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah
dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar
antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu
diharuskan memenuhi panggilan tersebut.
12. Penggeledahan adalah tindakan PPNS untuk memasuki
rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya
untuk melakukan tindakan pemeriksaan, penyitaan
dan/atau penyegelan dalam hal dan menurut cara yang
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.
13. Penyitaan adalah serangkaian tindakan PPNS untuk
mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah
penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak,
berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan
pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan
peradilan.
14. Penyegelan adalah tindakan PPNS apabila terdapat alat
dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai
dengan standar spesikasi yang telah ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan.
15. Gelar Perkara adalah kegiatan PPNS untuk
memaparkan perkara dan tindakan yang akan, sedang,
dan telah dilakukan penyidikan, guna memperoleh
kesimpulan.
16. Administrasi penyidikan adalah penatausahaan dan
segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang
dalam proses penyidikan meliputi pencatatan,
pelaporan, pendataan, dan pengarsipan atau
dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran,
dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan
peradilan, operasional maupun pengawasan
penyidikan.
17. Koordinator PPNS adalah PPNS yang diberi wewenang
khusus untuk mengkoordinasikan kegiatan PPNS
18. Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum
Frekuensi Radio yang selanjutnya disingkat UPT adalah
satuan kerja yang bersifat mandiri di lingkungan
Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos
dan Informatika yang berada di bawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Direktur Jenderal Sumber Daya
dan Perangkat Pos dan Informatika.
19. Instansi terkait adalah instansi di luar Kementerian
Komunikasi dan Informatika yang terlibat dalam
pelaksanaan penegakan hukum di bidang pos dan
telekomunikasi.
Pasal 2
Tujuan dari Peraturan Menteri ini adalah sebagai pedoman
dalam:
a. penyelenggaraan manajemen penegakan hukum bidang