PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK TIMUR, Menimbang : a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di dalam Kabupaten; b. bahwa pengakuan terhadap nilai budaya, adat istiadat serta asal-usul sebagai jati diri masyarakat Desa perlu mendapat wadah pemeliharaan dan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah; c. bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan dan tantangan global dipandang perlu menyelenggarakan otonomi desa dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang diwujudkan dengan peraturan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, otonomi desa asli, peran serta masyarakat; d. bahwa materi Peraturan-peraturan Daerah yang mengatur tentang Desa yang telah ada belum sepenuhnya mencerminkan semangat Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PEMERINTAH KABPERATURAN DAERA
NOMO
PEME
DENGAN RAHM
BUPA
Menimbang : a. bahwa D
memiliki
kepenting
usul dan
sistem Pe
Kabupaten
b. bahwa pe
serta asal-
mendapat
bentuk Pe
c. bahwa da
tantangan
otonomi d
luas, nyat
dengan
demokras
d. bahwa m
mengatur
sepenuhny
sebagaima
Tahun 1
memberik
UPATEN LOMBOK TIMUR H KABUPATEN LOMBOK TIMUR R 6 TAHUN 2004
TENTANG
RINTAHAN DESA
AT TUHAN YANG MAHA ESA
TI LOMBOK TIMUR,
esa sebagai kesatuan masyarakat hukum,
kewenangan untuk mengatur dan mengurus
an masyarakat setempat berdasarkan asal
adat istiadat setempat yang diakui dalam
merintahan Nasional dan berada di dalam
;
ngakuan terhadap nilai budaya, adat istiadat
usul sebagai jati diri masyarakat Desa perlu
wadah pemeliharaan dan pengaturan dalam
raturan Daerah;
lam menghadapi perkembangan keadaan dan
global dipandang perlu menyelenggarakan
esa dengan memberikan kewenangan yang
a dan bertanggung jawab yang diwujudkan
peraturan sesuai dengan prinsip-prinsip
i, otonomi desa asli, peran serta masyarakat;
ateri Peraturan-peraturan Daerah yang
tentang Desa yang telah ada belum
a mencerminkan semangat Otonomi Daerah
na diamanatkan Undang-undang Nomor 22
999 tentang Pemerintahan Daerah, yang
an kewenangan kepada Desa untuk mengatur
2
dan mengurus sendiri rumah tangganya, sehingga perlu
untuk disempurnakan;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, b, c dan d, dipandang perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Pemerintahan
Desa;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bebas dan Bersih dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
3
Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang
Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4155);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan
Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan
Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan
Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70)
10. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata
Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
Dengan persetujuan :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN
DESA
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom
yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4
2. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam
sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten.
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di
Desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagai badan eksekutif dan
Badan Perwakilan Desa sebagai Badan Legislatif.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala organisasi Pemerintah Desa yang
melaksanakan tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan.
9. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan
Perwakilan di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat
Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi serta melakukan
pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur
staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah yang dipilih dan/atau diangkat
oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.
11. Sekretaris Desa adalah unsur staf/pelayanan dibidang ketatausahaan dan
memimpin sekretariat Desa.
12. Kepala Urusan adalah unsur staf yang membantu Sekretaris Desa yang
menangani urusan tertentu.
13. Pelaksana teknis adalah petugas yang membantu Kepala Desa dalam
bidang teknis tertentu yang dibentuk oleh Kepala Desa berdasarkan
kebutuhan dan kemampuan Desa.
14. Panitia Pemilihan adalah Panitia yang bertugas untuk melaksanakan
pemilihan Kepala Desa, anggota BPD dan Perangkat Desa.
5
15. Panitia Teknis adalah panitia yang bertugas membantu Panitia Pemilihan
untuk menyelenggarakan pendaftaran pemilih, pemungutan suara dan
perhitungan suara pemilihan Kepala Desa, Anggota BPD dan Kepala
Dusun.
16. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai kebutuhan Desa yang merupakan mitra Pemerintahan
Desa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan pembangunan.
17. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDES adalah
badan usaha yang berbentuk badan hukum sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
18. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar atau
di dalam wilayah Desa-Desa yang telah ada.
19. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada akibat
tidak memenuhi syarat dan/atau digabung dengan Desa terdekat.
20. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa
baru.
21. Dusun adalah wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja
pelaksanaan Pemerintahan Desa.
22. Peraturan Desa adalah aturan hukum tertulis yang ditetapkan oleh
Kepala Desa dengan persetujuan BPD yang mengatur tertib kehidupan
masyarakat yang mempunyai kedudukan hukum tertinggi di Desa dan
mengikat seluruh warga Desa serta pihak-pihak lain yang berkepentingan
dengan Desa tersebut.
23. Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,
diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan
berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6
BAB II PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA
Bagian Kesatu Pembentukan Desa
Pasal 2
Tujuan pembentukan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah untuk
meningkatkan pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik,
serta pengembangan partisipasi masyarakat sesuai dengan tingkat
perkembangan dan kemajuan pembangunan.
Pasal 3
(1) Desa dapat dibentuk atas prakarsa atau usulan masyarakat dengan
memperhatikan asal-usul Desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai
dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
(2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terjadi
karena pembentukan Desa baru di luar Desa yang telah ada atau sebagai
akibat pemekaran Desa dan/atau penataan Desa.
(3) Syarat Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memperhatikan :
a. Jumlah penduduk paling sedikit 2.500 jiwa atau 500 KK ;
b. Faktor wilayah mudah dijangkau dalam memberikan pelayanan dan
pembinaan masyarakat;
c. Kondisi sosial budaya masyarakat mendukung kehidupan beragama
dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan tata nilai dan adat
istiadat serta kearifan lokal setempat ;
d. Memiliki potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam dan
prasarana infrastruktur untuk menunjang penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan Desa;
e. Tersedia atau dapat menyediakan sarana dan prasarana pemerintahan
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(4) Usulan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
menyebutkan nama, luas wilayah, jumlah penduduk, batas desa, jumlah
dusun, sarana dan prasarana yang dimilki, kondisi sosial budaya dan
7
potensi desa termasuk kekayaan Desa serta dilengkapi dengan peta
wilayah dan monografi Desa.
(5) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.
(6) Perubahan batas yag tidak mengakibatkan penghapusan suatu Desa,
perubahan nama Desa serta perubahan wilayah dan pusat Pemerintahan
Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati
(7) Pengaturan lebih lanjut mengenai usulan pembentukan Desa diatur
dalam Keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD.
Bagian Kedua
Penghapusan dan Penggabungan Desa
Pasal 4
(1) Desa yang kondisi sosial masyarakat dan wilayahnya tidak lagi
memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung dengan Desa lain.
(2) Penghapusan atau penggabungan Desa dilakukan atas usul dan prakarsa
masyarakat Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan dan
penggabungan Desa diatur dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan
DPRD.
Bagian Ketiga Dusun
Pasal 5
(1) Wilayah Desa dapat dibagi dalam wilayah Dusun atau sebutan lain yang
merupakan lingkungan kerja pemerintahan Desa berdasarkan adat
istiadat dan asal-usul Desa.
(2) Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terjadi karena
pembentukan Dusun baru di luar Dusun yang telah ada atau sebagai
akibat pemekaran dan atau penggabungan Dusun.
Pasal 6
Tujuan pembentukan Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah
untuk memperlancar dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
8
menyelenggarakan pemerintahan di tingkat Dusun dalam wilayah Desa, serta
mengembangkan partisipasi masyarakat sesuai dengan tingkat
perkembangan dan kemajuan pembangunan.
Pasal 7
Pembentukan Dusun didasarkan pada aspirasi dan prakarsa masyarakat
dengan memperhatikan hak asal-usul, adat istiadat, serta persyaratan lain
yang ditentukan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
Pasal 8
Syarat pembentukan Dusun harus memperhatikan :
a. Jumlah penduduk paling sedikit 750 jiwa atau 150 KK ;
b. Luas wilayah sekurang-kurangnya 50 ha ;
c. Letak Dusun dapat terjangkau kendaraan bermotor ;
d. Tersidia atau dapat menyediakan sarana dan prasarana pemerintahan
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
e. Desa mampu menyediakan tanah pecatu dan/atau tunjangan untuk
Kepala Dusun dan Biaya administrasi Dusun yang berasal dari Sumber
Pendapatan Desa.
Pasal 9
Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Dusun diatur
dengan Keputusan Bupati.
Bagian Keempat
Wewenang, Kewajiban dan Hak
Pasal 10
(1) Kewenangan Desa mencakup :
a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa ;
b. Kewenangan yang oleh Peraturan perundang–undangan yang berlaku
dan belum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah ;
c. Kewenangan melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah,
Pemerintah Propinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa ;
b. Membentuk dan menetapkan susunan organisasi Pemerintahan Desa ;
c. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa ;
d. Menyusun dan menetapkan Peraturan Desa ;
e. Menyusun dan menetapkan APBDes ;
f. Memberdayakan dan melestarikan lembaga adat ;
g. Membentuk dan menetapkan lembaga kemasyarakatan
h. Mengadakan kerjasama antar Desa ;
i. Menggali dan menetapkan sumber-sumber pendapatan Desa ;
j. Membentuk dan menetapkan Badan Usaha Milik Desa;
k. Melakukan pinjaman Desa ;
l. Mengeluarkan izin skala Desa ;
m. Mengadakan dan menetapkan tanah kas Desa, harta dan kekayaan
Desa ;
n. Menyelenggarakan dan memelihara keamanan dan ketertiban Desa ;
o. mengadakan dan menata administrasi kependudukan;
p. Pengelolaan tugas pembantuan ;
q. Mengelola Bagian Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
yang diterima oleh Kabupaten yang diperuntukkan bagi Desa ;
r. Menyelenggarakan pembangunan Desa, menggerakkan serta
melestarikan nilai nilai gotong royong dan menumbuh kembangkan
partisipasi masyarakat.
Pasal 11
Bidang-bidang kewenangan Desa di masing-masing Desa disesuaikan dengan
kemampuan dan kondisi Desa dan diajukan kepada Bupati untuk mendapat
pengakuan.
Pasal 12 Kewajiban Desa meliputi :
a. Membina dan memberdayakan kehidupan masyarakat Desa ;
10
b. Mendorong dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan Desa sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan
evaluasi ;
c. Menumbuhkembangkan demokratisasi, membina keanekaragaman, dan
melindungi hak-hak masyarakat;
d. Membina sosial ekonomi masyarakat ;
e. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ;
f. Membina kerukunan hidup antar dan inter ummat beragama;
g. Membina dan menjaga kelestarian adat istiadat dan kearifan lokal yang
hidup dan berkembang di Desa.
Pasal 13
Hak Desa meliputi penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri dengan
memperhatikan hak asal usul, keanekaragaman, partsisipasi masyarakat,
demokratisasi kearifan lokal dan adat istiadat yang sesuai dengan tata nilai
yang berkembang di masyarakat.
BAB III PEMERINTAHAN DESA
Pasal 14
Di Desa dibentuk Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa
sebagai Badan Eksekutif Desa dan BPD sebagai Badan Legislatif Desa.
BAB IV
PEMERINTAH DESA
Bagian Kesatu Susunan Pemerintah Desa
Pasal 15
(1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
(2) Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada
Pasal 14 terdiri dari :
a. Kepala Desa.
b. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi
Kepala-kepala Urusan.
11
c. Pelaksana Teknis Lapangan.
d. Kepala Dusun.
(2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Kepala Desa
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 16 (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
(2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa :
a. bertanggung Jawab kepada rakyat melalui BPD ;
b. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada
Bupati dengan tembusan Camat.
(3) Pertangggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan sekurang-
kurangnya sekali dalam setahun.
(4) Tata cara pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.
(5) Pedoman penyusunan tata tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.
Paragraf 2 Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa
Pasal 17
(1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari Calon yang
memenuhi syarat.
(2) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 ;
12
c. Tidak Pernah terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam kegiatan
yang menghianati Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945,
G.30.S/PKI dan/atau kegiatan organisasi yang terlarang ;
d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
dan/atau berpengetahuan sederajat.
e. Berumur minimal 25 tahun dan maksimal 60 Tahun;
f. Sehat jasmani dan rohani ;
g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ;
j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat ;
l. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;
m. Terdaftar sebagai penduduk dan berdomisili di Desa setempat
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus,
terkecuali bagi putra Desa yang berada di luar Desa yang
bersangkutan;
n. Mendapatkan dukungan sekurang-kurangnya 2 ½ % (dua setengah)
persen dari jumlah pemilih yang dibuktikan dengan poto copy KTP
yang tersebar dilebih dari setengah jumlah Dusun di Desa tersebut;
dan
o. Memenuhi syarat – syarat lain yang sesuai dengan situasi dan kondisi
atau adat istiadat setempat, yang diatur dalam Peraturan Desa.
(3) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui tahapan penjaringan, penyaringan bakal calon,
penetapan calon dan pemilihan.
Pasal 18
(1) Bakal calon Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri, selain memenuhi
persyaratan sebagimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2), diharuskan pula
memperoleh izin tertulis dari Instansi induknya.
13
(2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Desa dibebas tugaskan
untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjabat sebagai
Kepala Desa dengan tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Bakal calon Kepala Desa dari TNI/Polri selain memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2), diharuskan pula memenuhi
ketentuan dan persyaratan interen kesatuan masing-masing.
Pasal 19
(1) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya pada periode pertama dapat
mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa untuk periode kedua
dengan ketentuan :
a. Pertanggungjawaban akhir masa jabatan pada periode pertama
diterima oleh BPD;
b. Harus dinonaktifkan dari sisa masa jabatannya.
(2) Selama kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinonaktifkan,
BPD menunjuk Sekretaris Desa atau Kepala urusan untuk melaksanakan
tugas dan kewajiban Kepala Desa.
Pasal 20
(1) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa,
harus mengajukan permohonan non aktif sebagai anggota BPD selama
mengikuti proses pemilihan Kepala Desa Kepada Bupati melalui
Pimpinan BPD dengan tembusan Camat.
(2) Anggota BPD yang tidak terpilih menjadi Kepala Desa, diusulkan oleh
Pimpinan BPD kepada Bupati untuk diaktifkan kembali sebagai anggota
BPD.
Pasal 21 (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa,
harus mengajukan permohonan nonaktif dari jabatannya kepada Kepala
Desa.
(2) Apabila permohonan nonaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disetujui, maka Kepala Desa dapat menunjuk salah seorang staf
14
Sekretariat Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat
Desa yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa
(3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.
(4) Perangkat Desa yang tidak terpilih menjadi calon Kepala Desa diaktifkan
kembali menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
Pasal 22
Permohonan untuk menjadi calon Kepala Desa diajukan secara tertulis oleh
bakal calon Kepada BPD melalui panitia pemilihan dengan dilengkapi
persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan.
Pasal 23
Yang dapat memilih calon Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara
Republik Indonesia yang :
a. Terdaftar sebagai penduduk Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan
dengan terus menerus yang dibuktikan dengan KTP dan/atau surat
keterangan domisili dari Kepala Desa setempat;
b. Sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin ;
c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
d. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
e. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu
kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 seperti G 30 S/PKI dan atau
organisasi terlarang lainnya kecuali ditentukan lain oleh Peraturan
Perundang-undangan yang beralaku.
Pasal 24
(1) Penjaringan bakal calon Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan
setelah berkonsultasi dengan BPD.
(2) Penyaringan bakal calon dilakukan setelah melalui tahap penjaringan.
15
(3) Penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meyangkut
persyaratan administrasi dan seleksi akademis.
Pasal 25
(1) Jumlah bakal calon Kepala Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
(2) Apabila dalam pelaksanaan penjaringan hanya terdapat 1 (satu) orang
Bakal Calon, proses penjaringan diperpanjang dalam waktu 15 (lima belas)
hari.
(3) Apabila sampai berakhirnya jangka waktu perpanjangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) masih terdapat 1 (satu) orang, Bakal Calon
tersebut dapat diproses lebih lanjut.
Paragraf 3
Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas dan Panitia Teknis
Pasal 26
(1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia
Pemilihan dan Panitia Pengawas.
(2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan
pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang
ditentukan, melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
(3) Panitia Pemilihan atas persetujuan BPD membentuk Panitia Teknis yang
bertugas untuk membantu Panitia Pemilihan dalam penyelenggaraan
pemilihan Kepala Desa di tingkat TPS.
(4) Keanggotaan Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas dan Panitia Teknis
terdiri dari Perangkat Desa, anggota BPD, pengurus lembaga
kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat.
(5) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas dan Panitia
Teknis sekurang-kurangnya terdiri dari :
a. Ketua;
b. Wakil ketua;
c. Sekretaris; dan
d. Beberapa anggota sesuai dengan kebutuhan.
16
(6) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Panitia Pemilihan,
Panitia Pengawas dan Panitia Teknis diatur dengan keputusan Bupati.
Paragraf 4
Sosialisasi dan Kampanye
Pasal 27
Sebelum penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan
mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai rencana pemilihan,
proses pemilihan dan tata cara pemilihan.
Pasal 28
(1) Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, dapat diadakan
kampanye oleh Calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye yang
ditunjuknya.
(2) Dalam kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat Desa
mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.
(3) Kegiatan kampanye dilakukan oleh Calon selama 7 (tujuh) hari dan
berakhir 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara.
(4) Penyampaian materi kampanye dilakukan secara sopan, tertib dan
bersifat edukatif.
(5) Dalam kampanye dilarang menggunakan :
a. Tempat Ibadah;
b. Kantor Pemerintah dan Sekolah-sekolah Pemerintah.
Pasal 29
Kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 dapat dilakukan melalui :
a. pertemuan terbatas;
b. tatap muka;
c. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
d. pemasangan tanda gambar calon;
e. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan
Pasal 30
Biaya kampanye dibebankan kepada masing-masing calon.
17
Pasal 31
Pengaturan mengenai tempat pelaksanaan, waktu, mekanisme dan sistem
kampanye serta biaya pelaksanaan kampanye diatur oleh Panitia Pemilihan.
Paragraf 5
Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara
Pasal 32
Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat di
tempat-tempat yang terbuka atau sesuai dengan kondisi sosial budaya
masyarakat setempat.
Pasal 33
(1) Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa diselenggarakan secara
serentak di tingkat TPS dan dihadiri calon atau saksi yang ditunjuk.
(2) Pemungutan suara sebagaima dimaksud pada ayat (1) diadakan secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
(3) Hari, tanggal dan waktu pemungutan suara pemilihan Kepala Desa
ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
(4) Waktu dan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai pada pukul
08.00 sampai dengan pukul 14.00 Waktu Indoensia Tengah.
Pasal 34
Pemungutan suara terhadap calon Kepala Desa tunggal dilakukan dengan
mencoblos tanda gambar calon yang disejajarkan dengan kolom kotak
kosong.
Pasal 35
(1) Apabila terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon Kepala Desa yang
memperoleh suara terbanyak berjumlah sama, diadakan pemilihan ulang.
(2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penandatangan Berita Acara yang
diikuti oleh calon yang memperoleh suara terbanyak sama.
(3) Apabila dalam pemilihan ulang hasilnya masih sama diadakan pemilihan
ulang paling lambat 6 (enam bulan) sejak penandatangan Berita Acara.
18
(4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
terdapat calon mengundurkan diri dan sisanya terdapat hanya 1 (satu)
orang, calon tersebut ditetapkan sebagai kepala Desa Terpilih tanpa
melaksanakan pemilihan ulang.
Pasal 36
(1) Pemilihan kepala Desa dinyatakan quorum apabila dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang
disahkan.
(2) Apabila sampai berakhirnya pemungutan suara, quorum belum tercapai,
perhitungan suara diundur paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan
telah mencapai ½ (setengah) dari jumlah Pemilih yang telah disahkan.
(3) Apabila setelah pengunduran waktu pemungatan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) quorum masih belum tercapai, maka
pemungutan suara dinyatakan batal dan pemungutan suara diulang pada
hari lain.
(4) Pelaksanaan ulang pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari sejak pemungutan suara
dinyatakan batal.
Pasal 37
(1) Pemberian suara untuk pemilihan Calon Kepala Desa dilakukan dengan
mencoblos salah satu tanda gambar Calon yang berhak dipilih pada Bilik
yang sudah dipersiapkan oleh Panitia.
(2) Pemilih hanya memberikan suara kepada 1 (satu) orang Calon.
(3) Pemilih yang berhalangan hadir, tidak dapat mewakilkan hak suaranya
kepada orang lain.
(4) Pengaturan mengenai bentuk surat suara dan tanda gambat calon Kepala
Desa diatur dengan Keputusan BPD atas usul Panitia Pemilihan.
(5) Pengaturan mengenai pemberian sura bagi pemilih yang cacat akan
ditaur dengan Keputusan Bupati.
19
Pasal 38
Surat suara dinyatakan batal apabila :
a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
b. Tidak terdapat tanda tangan Panitia Pemilihan;
c. Memuat tanda/kode yang menunjukkan identitas pemilih;
d. Mencoblos lebih dari satu calon;
e. Mencoblos di luar kolom tanda gambar yang disediakan.
Pasal 39 (1) Penghitungan suara dilakukan di masing-masing TPS oleh Panitia
Teknis.
(2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh :
a. Panitia Pemilihan;
b. Panitia Pengawas;
c. Para calon Kepala Desa atau saksi yang ditunjuk oleh calon
(3) Penunjukan saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
disampaikan oleh calon kepada Panitia pemilihan dengan dilampiri surat
kuasa.
(4) Apabila calon dan/atau saksi calon yang ditunjuk tidak hadir, Panitia
Teknis dapat menunjuk salah seorang atau beberapa orang yang hadir
untuk menjadi saksi.
Pasal 40
(1) Penghitungan surat suara dapat dialihkan ke tempat lain oleh Panitia
Pemilihan apabila situasi dan kondisi keamanan tidak memungkinkan.
(2) Pengalihan tempat penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Panitia Pengawas
dan BPD.
Pasal 41
(1) Apabila terjadi perbedaan antara jumlah pemilih yang menggunakan hak
pilihnya dengan jumlah surat suara, Panitia Pemilihan dapat mengusulkan
pembatalan pemungutan suara di TPS yang terjadi perbedaan setelah
bermusyawarah dengan Panitia Pengawas dan para calon Kepala Desa.
20
(2) Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam
Berita Acara dan disampaikan kepada BPD.
(3) Selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, Ketua BPD
menyelenggarakan Rapat Paripurna Khusus untuk membahas usul
pembatalan pemungutan suara.
(4) Apabila usul pembatalan pemungutan suara disetujui, BPD segera
menetapkan jadwal pemungutan suara ulang selambat-lambatnya 15 (lima
belas) hari.
Pasal 42
(1) Untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam mengesahkan
Keputusan BPD tentang Penetapan Calon terpilih, Bupati membentuk
Panitia Penelitian Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
(2) Susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab Panitia Penelitian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.
Paragraf 6
Penetapan Calon Terpilih
Pasal 43
(1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon terpilih, setelah menyelenggarakan
rapat perhitungan suara yang dihadiri oleh Panitia Pengawas, Panitia
Teknis dan para calon atau saksi calon.
(2) Calon yang dinyatakan sebagai calon terpilih adalah yang memperoleh
suara terbanyak.
(3) Hasil rapat perhitungan suara dan penetapan calon Kepala Desa terpilih
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan
ditandatangani oleh seluruh anggota panitia Pemilihan, Panitia Pengawas
dan para calon atau saksi calon dengan diketahui pimpinan BPD.
(4) Apabila ada calon atau saksi calon yang tidak menandatangani Berita
Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Berita Acara perhitungan
suara tetap dinyatakan sah.
21
Pasal 44
Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penandatanganan Berita Acara
perhitungan suara dan penetapan Calon terpilih, Panitia pemilihan
menyampaikan kepada pimpinan BPD dengan tembusan Camat.
Pasal 45
(1) Calon Kepala Desa diberikan kesempatan untuk menyampaikan
keberatan terhadap proses pelaksanaan pemilihan kepada BPD selambat-
lambatnya 3 x 24 jam sejak panitia pemilihan menetapkan calon Kepala
Desa terpilih dengan disertai bukti-bukti.
(2) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak menerima keberatan Calon
Kepala Desa, BPD menyelenggarakan rapat khusus membahas
permasalahan tersebut untuk diambil keputusan.
(3) Apabila selama batas waktu yang telah diberikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) calon Kepala Desa tidak mengajukan keberatan, BPD
menyatakan pemilihan Kepala Desa sah.
Pasal 46
Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Berita Acara
Penetapan Calon terpilih, BPD menyelenggarakan Rapat Paripurna untuk
menetapkan Calon kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Terpilih
dengan Keputusan BPD.
Paragraf 7
Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa
Pasal 47 (1) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah BPD menetapkan calon
Kepala Desa terpilih, Ketua BPD mengusulkan kepada Bupati untuk
mendapat pengesahan.
(2) Usulan Ketua BPD sebagimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan
Keputusan BPD tentang Calon Kepala Desa Terpilih, Berita Acara
Pemilihan dan Berita Acara Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan
Kepala Desa.
22
(3) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima usul Ketua
BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan
Keputusan tentang Pengesahan Kepala Desa terpilih.
Pasal 48
Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya Keputusan
Bupati tentang Pengesahan Kepala Desa terpilih, Kepala Desa yang
bersangkutan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
Pasal 49
(1) Sebelum memangku jabatannya, kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
(2) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa adalah sebagai berikut :
“Demi Allah (tuhan) saya bersumpah/janji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia’’.
Pasal 50 (1) Kepala Desa diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih
kembali untuk periode 5 (lima) tahun berikutnya
(2) Apabila Kepala Desa telah menjabat 2 (dua) kali periode, yang
bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan ketiga
kalinya di Desa bersangkutan.
Paragraf 8
Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa
Pasal 51
(1) Kepala Desa yang berstatus sebagai tersangka suatu tindak pidana, dapat
diusulkan oleh BPD untuk diberhentikan sementara dari jabatannya
kepada Bupati.
(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
23
(3) Untuk menjalankan tugas sehari-hari Kepala Desa yang diberhentikan
sementara, Bupati menetapkan Pelaksana Tugas Kepala Desa atas usul
BPD.
(4) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, pelaksanaan
tugas sehari-hari dilaksanakan Pelaksana Tugas Kepala Desa
(5) Apabila berdasarkan hasil penyidikan atau putusan Pengadilan, Kepala
Desa yang diberhentikan sementara tidak terbukti melakukan perbuatan
yang dituduhkan, maka BPD mengusulkan untuk mencabut Keputusan
Bupati tentang Pemberhentian Sementara.
(6) BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa yang diberhentikan
sementara apabila terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan
putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Pasal 52 (1) Pertanggungjawaban Kepala Desa dilaksanakan setiap tahun, akhir masa
jabatan dan pertanggungjawaban hal-hal tertentu atas perhintaan BPD.
(2) Pertanggungjawaban tahunan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga)
bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
(3) Apabila laporan pertanggungjawaban tahunan Kepada Desa ditolak,
maka Kepala Desa dalam tenggang waktu 30 hari setelah penolakan
harus mengajukan kembali LPJ tahunannya.
(4) Apabila untuk yang kedua kalinya ditolak maka BPD meminta kepada
Bupati untuk melakukan penyidikan.
Pasal 53
(1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya
masa jabatan Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum berakhir
masa jabatan.
(2) 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan, Kepala Desa menyam
paikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD.
(3) Pertanggungjawaban Kepala Desa yang ditolak oleh BPD termasuk
pertanggungjawaban keuangan, harus dilengkapi atau disempurnakan
24
dan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari disampaikan
kembali kepada BPD.
(4) Apabila pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah disempurnakan
ditolak untuk kedua kalinya, Kepala Desa yang bersangkutan tidak boleh
dicalonkan untuk periode berikutnya.
Pasal 54
Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD karena :
a. Meninggal dunia ;
b. Mengajukan permintaan sendiri ;
c. Tidak lagi memenuhi syarat atau melanggar sumpah ;
d. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru ;
e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan
berkembang dalam masyarakat Desa, baik yang tertuang maupun tidak
dalam Peraturan Desa.
Pasal 55 (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan
kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam
menjalankan tugasnya, maka sekretaris Desa ditunjuk oleh pejabat yang
berwenang untuk menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai
Kepala Desa atas usul BPD;
(2) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan dotker penguji,
bahwa Kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas,
wewenang dan kewajibannya, maka pejabat yang berwenang
memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan menetapkan
Pejabat Sementara Kepala Desa atas usul BPD.
Pasal 56
Pengaturan lebih lanjut mengenai Tata cara Pemberhentian Kepala Desa
diatur dalam Keputusan Bupati.
25
Paragraf 9 Pejabat Sementara Kepala Desa
Pasal 57
(1) Pejabat Sementara Kepala Desa diangkat oleh Bupati atas usul BPD.
(2) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah
Perangkat Desa pada Sekretariat Desa.
(3) Masa jabatan Kepala Desa Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling lama 1 (satu) tahun.
Paragraf 10
Tugas, Kewajiban dan Larangan Kepala Desa
Pasal 58
(1) Tugas dan Kewajiban Kepala Desa adalah :
a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
b. Membina Kehidupan Masyarakat Desa ;
c. Membina Perekonomian Desa ;
d. Memelihara Ketentraman dan Ketertiban masyarakat Desa ;
e. Mendamaikan Perselisihan Masyarakat Desa ;
f. Mewakili Desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat
menunjuk kuasa hukumnya;
g. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan bersama Badan
Perwakilan Desa menetapkan Peraturan Desa ;
h. Memelihara kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di
Desa yang bersangkutan.
(2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a termasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk untuk
kepentingan nasional dan melaporkannya kepada Pemerintah melalui
Bupati dengan tembusan camat .
(3) Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf e, Kepala Desa dapat dibantu oleh Badan Perwakilan Desa ;
(4) Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat
mengikat pihak-pihak yang berselisih.
26
Pasal 59
(1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud
pada Pasal 58 Kepala Desa wajib bersikap jujur dan bertindak adil,
transparan, dan tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat.
(2) Kepala Desa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dapat diusulkan untuk diberhentikan oleh BPD setelah
melalui teguran dan atau peringatan-peringatan secara lisan maupun
tertulis.
Pasal 60
Kepala Desa dilarang :
a. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi
dirinya, keluarganya dan kelompoknya;
b. Menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang patut dapat
diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan
dilakukannya ;
c. Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan
kecuali mewakili Desanya;
d. Dilarang merangkap jabatan sebagai :
− Anggota BPD;
− Pengurus BUMDes dan BUMD;
− Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan jabatan yang dilarangan
oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga
Perangkat Desa
Paragraf 1 U m u m
Pasal 61
(1) Perangkat Desa membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan
kewajibannya.
27
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat
Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Sekretariat Desa sebagai unsur pelayanan yang dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang membawahi paling sedikit tiga Urusan dan paling
banyak enam urusan yang membidangi urusan Pemerintahan,
Ekonomi dan Pembangunan, administrasi umum dan keuangan,
Ketentraman dan Ketertiban, serta Kesejahteraan Rakyat.
b. Pelaksana Teknis Lapangan;
a. Kepala Dusun sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
Pasal 62
(1) Perangkat Desa dapat dipilih dan atau diangkat tanpa pemilihan sesuai
kondisi sosial budaya masyarakat setempat dari penduduk Desa yang
memenuhi persyaratan.
(2) Sekretaris Desa dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentkan oleh
Kepala Desa atas persetujuan BPD.
(3) Kepala Dusun terpilih diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa atas
persetuuan BPD.
Pasal 63 Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan/atau
pengangkatan Perangkat Desa diatur dengan Keputusan Bupati.
Pasal 64
(1) Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang akan menjadi calon anggota
legislati wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati
dengan tembusan Camat dan BPD.
(2) Bupati menyampaikan persetujuan atau penolakan secara tertulis kepada
Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa pemohon, dengan tembusan Camat
dan BPD.
(3) Apabila permohonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mendapat persetujuan, Bupati memberhentikan Kepala Desa yang
28
bersangkutan dan menetapkan Pejabat Sementara Kepala Desa dengan
batas waktu sampai dengan penepatan anggota legislatif berdasarkan hasil
pemilihan umum.
(4) Apabila permohonan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mendapat persetujuan Bupati, Kepala Desa memberhentikan Perangkat
Desa yang bersangkutan dan menetapkan Pejabat Sementara Perangkat
Desa dengan persetujuan BPD.
Bagian Keempat Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
Pasal 65
(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap
bulannya dan/atau tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan Desa.
(2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran pendapatan dan
Belanja Desa.
BAB V BADAN PERWAKILAN DESA
Bagian Kesatu Pembentukan
Pasal 66
(1) Di Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD
atau yang disebut dengan nama lain yang merupakan unsur Pemerintahan
Desa.
(2) Tujuan pembentukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai mitra Pemerintah Desa untuk penyelengaraan pemerintahan yang
baik serta wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
Pasal 67
Pembentukan BPD dilakukan oleh masyarakat Desa yang keanggotaannya
dipilih dari dan oleh penduduk Desa yang memenuhi persyaratan.
29
Bagian kedua Syarat Anggota BPD
Pasal 68
(1) Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah penduduk Warga Negara
Indonesia yang memenuhi persyaratan.
(2) Persyaratan dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana persyaratan untuk
menjadi calon Kepala Desa dimaksud Pasal 16 ayat (2).
Pasal 69
Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai anggota BPD, selain