RANCANGAN - Biro Hukum SULA... · Web viewApabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan keterangan

-1-

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULANOMOR01 TAHUN 2010

TENTANGBEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SULA,

Menimbang : a. bahwa beradasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak

Kabupaten;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a

dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan

Sula tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan

Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960

Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2104);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan

Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di

Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

-2-

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak

dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997,


3686) sebagaimana telah diubaha dengan Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 129, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3987);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak



6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4381);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah



12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009


5049);

-3-

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana



15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 2Tahun2008

tentang (Pembentukan Organisasi Dinas - Dinas Daerah) (Lembaran

Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Tahun 2008).

Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SULADan

BUPATI KEPULAUAN SULA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG BEA

PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

B A B IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah KabupatenKepulauan Sula;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Sulabeserta perangkat Daerah Otonom

sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Sula;

4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang – udangan Daerah yang dibentuk oleh

Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Dinas Pendapatan Daerahadalah Dinas Pendapatan DaerahKabupaten Kepulauan Sula;

6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak

atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;

7. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang

mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau

badan;

8. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan,

beserta bangunan diatasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang bidang

pertanahan dan bangunan;

-4-

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,

perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan

usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial

politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;

10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang

oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak,

objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

11. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran

atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah

dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh

Kepala Daerah.

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah

surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,

jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak

yang masih harus dibayar.

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat

SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang

telah ditetapkan.

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat

ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit

pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah

surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah

kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

16. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk

melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

17. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,

kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak

Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah

Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat

Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat

Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak

Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat

-5-

Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap

pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

19. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat

Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

20. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak

terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku.

21. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung

pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan

gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan,

dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan

retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

23. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian

tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi

yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2 Dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunandipungut pajak atas perolehan hak

atas tanah dan/atau bangunan.

Pasal 3(1) Objek pajak adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. pemindahan hak karena:

1) jual beli;

2) tukar menukar;

3) hibah;

4) hibah wasiat;

5) waris;

6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;

7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

8) penunjukan pembeli dalam lelang;

9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

10) penggabungan usaha;

-6-

11) peleburan usaha;

12) pemekaran usaha; atau

13) hadiah.

b. pemberian hak baru karena:

1) kelanjutan pelepasan hak; atau

2) di luar pelepasan hak.

(3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. hak milik;

b. hak guna usaha;

c. hak guna bangunan;

d. hak pakai;

e. hak milik atas satuan rumah susun; dan

f. hak pengelolaan.

(4) Objek pajak yang tidak dikenakan pajak adalah objek pajak yang diperoleh:

a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan

guna kepentingan umum;

c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri

Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar

fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;

d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan

tidak adanya perubahan nama;

e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan

f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Pasal 4(1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan.

(2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan.

BAB IIIDASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5(1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.

(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:

a. jual beli adalah harga transaksi;

b. tukar menukar adalah nilai pasar;

c. hibah adalah nilai pasar;

d. hibah wasiat adalah nilai pasar;

e. waris adalah nilai pasar;

-7-

f. pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;

g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;

h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum

tetap adalah nilai pasar;

i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;

j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;

k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;

l. peleburan usaha adalah nilai pasar;

m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;

n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau

o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah

lelang.

(3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai

dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam

pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan

yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

(4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum

ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat

didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

(5) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

adalah bersifat sementara.

(6) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak atau instansi yang berwenang di kabupaten/kota

yang bersangkutan

(7) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp

60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

(8) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk perolehan hak karena waris

atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah

dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi

hibah wasiat, termasuk suami/istri, ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta

rupiah).

Pasal 6Tarif pajak ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

Pasal 7Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (7)dan /atau ayat (8).

-8-

BAB IVWILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Tanah dan/atau Bangunan berada.

BAB V SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 9(1) Saat terutangnya pajak ditetapkan untuk:

a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor

bidang pertanahan;

f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan

ditandatanganinya akta;

g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan

ditandatanganinya akta;

h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pangadilan yang mempunyai kekuatan

hukum yang tetap;

i. pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak

tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat

keputusan pemberian hak;

k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

m.pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan

o. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.

(2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

BAB VIKETENTUAN BAGI PEJABAT

Pasal 10(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak

atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak

berupa SSPD.

-9-

(2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani

risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak

menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD.

(3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau

pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran

pajak berupa SSPD.

Pasal 11(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang

negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 12(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang

negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10ayat (1) dan ayat

(2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima

ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.

(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang

negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)

dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh

ribu rupiah) untuk setiap laporan.

(3) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB VIIPENETAPAN, TATA CARA PEMBAYARAN, DAN PENELITIAN

Pasal 13(1) Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya

SKPD.

(2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan

SSPD.

(3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga merupakan SPTPD.

(4) SSPD sebagaiamana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah atau

Pejabat yang ditunjuk sebagai bahanuntuk dilakukan penelitian.

Pasal 14(1) Pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(2) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk

oleh Kepala Daerah.

-10-

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, ukuran, tata cara pembayaran dan penyampaian

SSPD serta penelitian SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (4)

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 15(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat

menerbitkan:

a. SKPDKB apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang

terutang tidak atau kurang dibayar;

b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap

yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkannya

SKPDKB.

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau

pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan

dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (duapuluh

empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen)

dari jumlah kekurangan pajak tersebut, kecuali Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum

dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VIIIPENAGIHAN

Pasal 16(1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD apabila:

a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

b. dari hasil pemeriksaan SSPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah

tulis dan/atau salah hitung;

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua

persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara penyampaian STPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 17

-11-

(1) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,

dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah

merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1

(satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(2) Pajak yang terhutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang

dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang

berlaku.

BAB IXPENGURANGAN

Pasal 18(1) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan pajak yang

terutang kepada Wajib Pajak karena:

a. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak, atau

b. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab akibat tertentu, atau

c. tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang

semata-mata tidak mencari keuntungan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pengurangan pajak yang terutang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XKEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN

Bagian PertamaKeberatanPasal 19

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang

ditunjuk atas suatu:

a. SKPDKB;

b. SKPDKBT;

c. SKPDLB;

d. SKPDN.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah

pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa

jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

-12-

(4) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar

paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil

pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat

(3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang

ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti

penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak.

(7) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Kepala Daerah atau

Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan keterangan secara tertulis hal hal yang menjadi

dasar pengenaan pajak.

Pasal 20(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan sejak tanggal Surat

Keberatan diterima, harus memberi keuputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Sebelum surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, Wajib Pajak

dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.

(3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau

sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah

tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian KeduaBandingPasal 21

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak

terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam

Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak

tanggal diterima keputusan yang dibanding dan dilampiri salinan dari surat keputusan

tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban mebayar pajak sampai dengan

1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 22Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya,

kelebihan pembayaran pajak atas jumlah yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 ayat (4) dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)

sebulan untuk paling lama 24 (duapuluh empat) bulan.

Bagian Ketiga

-13-

GugatanPasal 23

(1) Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.

(2) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14

(empatbelas) hari sejak tanggal penagihan.

(3) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan lain selain gugatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal diterima

keputusan yang digugat.

(4) Jangka waktu dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikat apabila jangka waktu

dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat.

(5) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 14 (empatbelas)

hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat.

(6) Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) Surat

Gugatan.

Pasal 24Hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan banding dan gugatan, sepanjang tidak diatur

lain dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIPEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,

DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASIPasal 25

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat membetulkan

SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat

kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu

dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

(2) Kepala Daerah dapat:

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan

kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan

karena kesalahannya; dan

b. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau

SKPDLB yang tidak benar.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi

administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIIPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 26

-14-

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan

pengembalian kepada Kepala Daerah.

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan sejak diterimanya

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus memberikan keputusan.

(3) Kepala Daerah setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan:

a. SKPDLB, apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar daripada jumlah pajak

yang terutang atau dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang;

b. SKPDN, apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang

-15-

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah tidak

memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap

dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih

dahulu utang pajak dimaksud.

(6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua)

bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua)

bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan

bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 27(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan secara tertulis kepada

Kepala Daerah sekurang-kurangnya dengan menyebutkan:

a. nama dan alamat Wajib Pajak;

b. masa pajak;

c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;

d. alasan yang jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung atau

melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti

saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 28(1) Atas pengajuan keberatan dan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak,

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemeriksaan kantor dan/atau

pemeriksaan lapangan.

BAB XIII KEDALUWARSA

Pasal 29(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5

(lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan

tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

-16-

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan

belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat

diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan

permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 30(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah

kadaluarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluarsa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara pengahapusan piutang pajak yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan

Bupati.

BAB XIVKETENTUAN KHUSUS

Pasal 31(1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui

atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya

untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang

ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan Daerah.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang

pengadilan;

b. Pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang ditetapkan

oleh Kepala Daerah.

(4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada Pejabat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak

kepada pihak yang ditunjuknya.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas

permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala

Daerah dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada Pejabat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukti tertulis dan

keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus menyebutkan nama

tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara

perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.

-17-

BAB XVKETENTUAN PIDANA

Pasal 32(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SSPD atau mengisi dengan

tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga

merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)

tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau

kurang dibayar.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSPD atau mengisi dengan tidak

benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga

merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)

tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau

kurang dibayar.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan(2) adalah pelanggaran.

Pasal 33Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan

ayat (2) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya

pajak.

Pasal 34(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena kealpaannya tidak

memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan

ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling

banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak

memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan

pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya

dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiannya dilanggar.

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya

adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena

itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 35Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) merupakan

penerimaan Negara.

-18-

BAB XVIPENYIDIKAN

Pasal 36(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang

khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu

di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan

dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan

tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan

tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana

perpajakan Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan

tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan

tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan,

dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana

di bidang perpajakan Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat

pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau

dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau

saksi;

j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang

perpajakan Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan

menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi

Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

Hukum Acara Pidana.

BAB XVIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

-19-

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula

Ditetapkan di Sanana

Pada Tanggal 13 September 2010


AHMAD HIDAYAT MUS

Diundangkan di Sanana

Pada tanggal 13 September 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEULAUAN SULA

Ir. H. ARMAN SANGADJI

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2010NOMOR 01)

-20-

PENJELASANATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULANOMOR 01TAHUN 2010

TENTANGBEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

UMUMPajak Daerah adalah salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi Daerah dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah. Untuk itu, sejalan dengan

tujuan otonomi Daerah penerimaan Daerah yang berasal dari Pajak Daerah dari waktu ke waktu

harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan Daerah dalam memenuhi

kebutuhan Daerah khususnya dalam hal peyediaan pelayanan kepada masayarakat dapat

semakin meningkat.

Salah satu jenis pajak yang dapat dipungut oleh Daerah Kabupaten/Kota sesuai Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan. Sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1)Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 tersebut, pemungutan Pajak Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sejalan

dengan hal tersebut, penetapan Peraturan Daerah ini adalah dimaksudkan agar Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kotadapat memungut Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam Peraturan Daerah ini diatur secara jelas dan tegas mengenai objek, subjek,

dasar pengenaan dan tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Di samping itu, juga

diatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pemungutannya.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut dengan menggunakan sistem self

assessment dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri

pajak yang terutang sengan menggunakan SSPD dan melaporkannya tanpa mendasarkan

kepada SKPD.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah ini, di samping berpedoman pada peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan Daerah, juga diperhatikan, diacu dan dikaitkan dengan peraturan

perundang-undangan lainnya, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun

2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4740);

-21-

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubaha dengan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 129, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4189);

PASAL DEMI PASALPasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1)

Cukup jelas

Angka 2)

Cukup jelas

Angka 3)

Cukup jelas

Angka 4)

Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus

mengenai pemberian hak atas tanah dan atau bangunan kepada

orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah

pemberi hibah wasiat meninggal dunia.

Angka 5)

Cukup jelas

Angka 6)

Yang dimaksud dengan pemasukan dalam perseroan atau badan

hukum lainnya adalah pengalihan hak atas tanah dan atau

bangunan dari orang pribadi atau badan kepada Perseroan

Terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal

pada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya tersebut.

-22-

Angka 7)

Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah pemindahan

sebagian hak bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang

pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama.

Angka 8)

Penunjukan pembeli dalam lelang adalah penetapan pemenang

lelang oleh Pejabat Lelang sebagaimana yang tercantum dalam

Risalah Lelang.

Angka 9)

Sebagai pelaksanaan dari putusan hakim yang telah mempunyai

kekuatan hukum yang tetap, terjadi peralihan hak dari orang pribadi

atau badan hukum sebagai salah satu pihak kepada pihak yang

ditentukan dalam putusan hakim tersebut.

Angka 10)

Penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua badan usaha

atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah

satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang

menggabung.

Angka 11)

Peleburan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih badan

usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi

badan-badan usaha yang bergabung tersebut.

Angka 12)

Pemekaran usaha adalah pemisahan suatu badan usaha menjadi

dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha

baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan

usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha

yang lama.

Angka 13)

Hadiah adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak

atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi

atau badan hukum kepada penerima hadiah.

Huruf b

Angka 1)

Yang dimaksud dengan pemberian hak baru karena kelanjutan

pelepasan hak adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi

atau badan hukum dari Negara atas tanah yang berasal dari

pelepasan hak.

-23-

Angka 2)

Yang dimaksud dengan pemberian hak baru di luar pelepasan hak

adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau

badan hukum dari Negara atau dari pemegang hak milik menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Huruf a

Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat

dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan

oleh Pemerintah.

Huruf b

Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai

langsung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan

oleh perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai

bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan

jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Huruf d

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari

tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain,

yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan

pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannyaatau dalam

perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa

atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak

bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Huruf e

Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yang

bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun

meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah

bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

dengan satuan yang bersangkutan.

Huruf f

Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan

pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara

lain, berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan

tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian

-24-

dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan

pihak ketiga.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk

penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan

pembangunan guna kepentingan umum adalah tanah dan atau bangunan

yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan baik Pemerintah

Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah dan kegiatan yang semata-mata

tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, misalnya, tanah dan atau

bangunan yang digunakan untuk instansi pemerintah, rumah sakit

pemerintah, jalan umum.

Huruf c

Badan atau perwakilan organisasi internasional yang dimaksud dalam

pasal ini adalah badan atau perwakilan organisasi internasional, baik

pemerintah maupun non pemerintah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan konversi hak adalah perubahan hak dari hak lama

menjadi hak baru menurut Undang-undang Pokok Agraria, termasuk

pengakuan hak oleh Pemerintah.

Contoh:

1

.

Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik tanpa adanya perubahan

nama;

2

.

Bekas tanah hak milik adat (dengan bukti surat Girik atau sejenisnya)

menjadi hak baru.

-25-

Yang dimaksud dengan perbuatan hukum lain misalnya memperpanjang

hak atas tanah tanpa adanya perubahan nama.

Contoh :

Perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB), yang dilaksanakan baik

sebelum maupun setelah berakhirnya HGB.

Huruf e

Yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum orang pribadi atau badan

yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa hak milik

tanah dan atau bangunan dan melembagakannya untuk selama-lamanya

untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya tanpa

imbalan apapun.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan harga transaksi adalah harga yang terjadi dan

telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

-26-

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Ayat (3)

Contoh:

Wajib Pajak “A” membeli tanah dan bangunan dengan Nilai Perolehan Objek

Pajak (harga transaksi) Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Nilai Jual Objek

Pajak Pajak Bumi dan Bangunan tersebut yang digunakan dalam pengenaan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta

rupiah), maka yang dipakai sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan adalah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan

bukan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

-27-

Huruf a

Yang dimaksud dengan sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta

dalam pasal ini adalah tanggal dibuat dan ditandatanginya akta

pemindahan hak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan sejak tanggal penunjukan pemenang lelang

adalah tanggal ditandatanganinya Risalah Lelang oleh Kepala Kantor

Lelang Negara atau kantor lelang lainnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku yang memuat antara lain nama

pemenang lelang.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

-28-

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “risalah lelang” adalah kutipan risalah lelang yang

ditandatangani oleh kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Contoh :

Semua peralihan hak pada bulan Januari 1998 oleh Pejabat yang bersangkutan

harus dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Februari 1998 kepada

Direktorat Jenderal Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal ini, antara lain,

peraturan yang mengatur mengenai disiplin pegawai negeri sipil.

Pasal 13

Sistem pemungutan pajak ini adalah self assessment dimana Wajib Pajak diberi

kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang sengan

menggunakan SSPD dan melaporkannya tanpa mendasarkan kepada SKPD.

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk, antara lain,

memastikan bahwa pajak telah dibayar/disetor ke kas daerah, dasar pengenaan yang

digunakan sudah benar, PBB atas objek pajak sudah lunas atau tidak ada tunggakan.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Pasal ini mengatur tentang penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang dibayar

sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang

disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SSPD atau karena ditemukannya data

fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

-29-

Ayat (1)

Ketentuan ayat ini memberi kewenangan kepada Kepala Daerah untuk dapat

menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus

tertentu seperti tersebut pada ayat ini, dengan perkataan lain hanya terhadap

Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak

memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban material.

Contoh:

1. Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SSPD pada tahun pajak 2009.

Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan Surat

Pemberitahuan Pajak Daerah, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima)

tahun Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah

Kurang Bayar atas pajak yang terutang.

2. Seorang Wajib Pajak menyampaikan SSPD pada tahun pajak 2009. Dalam

jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan Surat

Pemberitahuan Pajak Daerah yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang

terutang yang kurang bayar tersebut, Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar ditambah dengan sanksi administrasi.

3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Contoh 2 yang telah diterbitkan

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, apabila dalam jangka waktu

paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru

dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan

jumlah pajak yang terutang, maka Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.

4. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Kepala Daerah ternyata jumlah

pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak

tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, maka Kepala Daerah dapat

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil.

Huruf a

Angka 1)

Cukup jelas

Angka 2)

Cukup jelas

Angka 3)

Yang dimaksud dengan penetapan pajak secara jabatan adalah

penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Kepala

Daerah atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau

keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah atau pejabat yang

ditunjuk.

Huruf b

Cukup jelas

-30-

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban

perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%

(dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka

waktu paling lama 24 (duapuluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat

dibayar. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak

sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Ayat (3)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan atau

data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga

pajak yang terutang bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi

administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan

pajak. Sanksi administrasi ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya

sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), yaitu Wajib Pajak tidak mengisi Surat

Pemberitahuan Pajak Daerah yang seharusnya dilakukannya, maka dikenakan

sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% (duapuluh lima persen)

dari pokok pajak yang terutang. Dalam kasus ini, maka Kepala Daerah

menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan Surat

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar. Selain sanksi administrasi berupa

kenaikan sebesar 25% (duapuluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang

juga dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)

sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka

waktu paling lama 24 (duapuluh empat) bulan. Sanksi administrasi berupa bunga

dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya Surat

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

-31-

Huruf b

Yang dimaksud dengan ”pemeriksaan” adalah pemeriksaan kantor.

Huruf c

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan kepada Wajib Pajak yang

tidak atau kurang membayar pajak yang terutang, sedangkan sanksi

administrasi berupa denda dikenakan karena tidak dipenuhinya ketentuan

formal, misalnya, tidak atau terlambat menyampaikan SSPD.

Ayat (2)

Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga atas STPD yang

diterbitkan karena:

a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

b. pemeriksaan SSPD yang menghasilkan pajak kurang dibayar karena terdapat

salah tulis dan atau salah hitung.

-32-

Contoh:

1

.

Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.

Dari perolehan tanah dan bangunan pada tanggal 21 September 2009, Wajib

Pajak “A” terutang pajak sebesar Rp5.000.000,00. Pada saat terjadinya

perolehan tersebut, pajak dibayar sebesar Rp4.000.000,00. Atas kekurangan

pajak tersebut diterbitkan STPD tanggal 23 Desember 2009 dengan

penghitungan sebagai berikut :

Kekurangan bayar

……………………..................................................

Rp

1.000.000,00

Bunga = 4 x 2% x Rp1.000.000,00 =

….........................................

Rp 80.000,00

(+)

Jumlah yang harus dibayar dalam

STPD ....................................

Rp

1.080.000,00

2

.

Hasil pemeriksaan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan.

Wajib Pajak “B” memperoleh tanah dan bangunan pada tanggal 18 Juni

2009. Berdasarkan pemeriksaan SSPD yang disampaikan Wajib Pajak “B”,

ternyata terdapat salah hitung yang menyebabkan pajak kurang dibayar

sebesar Rp1.500.000,00. Atas kekurangan pajak tersebut diterbitkan STPD

pada tanggal 23 September 2009 dengan penghitungan sebagai berikut:

Kekurangan bayar

…...................................................…………………

Rp

1.500.000,00

Bunga = 4 x 2% x Rp1.500.000,00

= .............................................

Rp 120.000,00

(+)

Jumlah yang harus dibayar dalam

STPD ....................................

Rp

1.620.000,00

-33-

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan

Keberatan maupun Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus

dibayar bertambah, merupakan sarana administrasi bagi Kepala Daerah untuk

melakukan penagihan pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak,

contoh:

1

.

Wajib Pajak tidak mampu secara ekonomis yang memperoleh hak baru

melalui program pemerintah di bidang pertanahan;

2

.

Wajib Pajak pribadi menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai

hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke

atas atau satu derajat ke bawah.

-34-

Huruf b

Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu,

contoh:

1

.

Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari

hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah Nilai Jual

Objek Pajak;

2

.

Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas

tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang

memerlukan persyaratan khusus;

3

.

Wajib Pajak yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang

berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga

Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang

usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.

-35-

Huruf c

Contoh:

Tanah dan/atau bangunan yang digunakan, antara lain, untuk panti

asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, pesantren, sekolah yang tidak

ditujukan mencari keuntungan,

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan

pajak dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka Wajib Pajak dapat

mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah yang menerbitkan surat

ketetapan pajak. Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari

ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar

menurut perhitungan Wajib Pajak. Satu keberatan harus diajukan terhadap satu

jenis pajak dan satu tahun pajak.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ”alasan-alasan yang jelas” adalah mengemukakan

dengan data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar

yang ditetapkan oleh fiskus tidak benar.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ”keadaan di luar kekuasaannya” adalah suatu keadaan

yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib Pajak, misalnya, karena Wajib

Pajak sakit atau terkena musibah bencana alam.

Ayat (4)

Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak

adalah harus melunasi terlebuh dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang

telah disetujui Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan.

Ketentuan diperlukan agar Wajib Pajak tidak menghindar dari kewajiban untuk

membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan,

sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan Daerah.

-36-

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Tanda bukti penerimaan Surat Keberatan sangat diperlukan untuk memenuhi

ketentuan formal.Diterima atau tidaknya hak mengajukan Surat Keberatan

dimaksud, tergantung dipenuhinya ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), yang dihitung mulai diterbitkannya surat ketetapan pajak sampai

saat diterimanya Surat Keberatan tersebut oleh Kepala Daerah.

Tanda bukti penerimaan tersebut oleh Wajib Pajak dapat juga digunakan sebagai

alat kontrol baginya untuk mengetahui sampai kapan batas waktu 12 (dua belas)

bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berakhir.

Tanda bukti penerimaan itu diperlukan untuk memastikan bahwa keberatannya

dikabulkan, apabila dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak tidak menerima

surat keputusan dari Kepala Daerah atas Surat Keberatan yang diajukan.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam keputusan keberatan tidak tertutup kemungkinan utang pajaknya

bertambah berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain karena ada data

baru yang tadinya belum terungkap atau belum dilaporkan.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada Wajib

Pajak maupun fiskus dan dalam rangka tertib administrasi, oleh karena itu

keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak harus diberi keputusan oleh Kepala

Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Surat

Keberatan diterima

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

-37-

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Dalam hal batas waktu tidak dapat dipenuhi oleh penggugat karena keadaan di

luar kekuasaannya (force majeur), maka jangka waktu dimaksud dapat

dipertimbangkan untuk diperpanjang.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan

kepada Wajib Pajak tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak yang

dapat membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami

peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi administrasi berupa

bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau

dikurangkan oleh Kepala Daerah.

Huruf b

Kepala Daerah karena jabatannya, dan berlandaskan unsur keadilan dapat

mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar,

misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak

memenuhi persyaratan formal (memasukkan Surat Keberatan tidak pada

waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kepala Daerah sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran

pajak harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

-38-

Ayat (4)

Ayat ini memberikan kepastian hukum baik kepada Wajib Pajak maupun fiskus

dan dalam rangka tertib administrasi perpajakan. Oleh karena itu, permohonan

kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak harus diberi

keputusan oleh Kepala Daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan

pembayaran pajak dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya

SKPDLB sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian

hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, kedaluwarsa

penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang pajak secara langsung adalah

Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang

pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah

Wajib Pajak tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia

mengakui mempunyai utang pajak kepada Pemerintah Daerah.

Contoh:

Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran/penundaan

pembayaran;

Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 30

Ayat (1)

-39-

Setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di

bidang perpajakan Daerah, dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak

yang menyangkut masalah perpajakan Daerah, antara lain:

a. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh

Wajib Pajak;

b. data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan;

c. dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;

d. dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berkenaan.

Ayat (2)

Para ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, pengacara, dan sebagainya yang ditunjuk

oleh Kepala Daerah untuk membantu pelaksanaan Undang-Undang perpajakan

Daerah, adalah sama dengan petugas pajak yang dilarang pula untuk

mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pihak lain, antara lain, adalah lembaga negara atau

instansi pemerintah Daerah yang berwenang melakukan pemeriksaan di bidang

keuangan Daerah. Dalam pengertian keterangan yang dapat diberitahukan,

antara lain, identitas Wajib Pajak dan informasi yang bersifat umum tentang

perpajakan Daerah.

Ayat (4)

Untuk kepentingan Daerah, misalnya dalam rangka penyidikan, penuntutan atau

dalam rangka mengadakan kerja sama dengan instansi lainnya, keterangan atau

bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan

kepada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Dalam surat izin yang diterbitkan Kepala Daerah harus dicantumkan nama Wajib

Pajak, nama pihak yang ditunjuk dan nama pejabat atau ahli atau tenaga ahli

yang diizinkan untuk memberikan keterangan atau memperlihatkan bukti tertulis

dari atau tentang Wajib Pajak. Pemberian izin tersebut dilakukan secara terbatas

dalam hal-hal yang dipandang perlu oleh Kepala Daerah.

Ayat (5)

Untuk melaksanakan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara pidana

atau perdata yang berhubungan dengan masalah perpajakan Daerah, demi

kepentingan peradilan Kepala Daerah memberikan izin pembebasan atas

kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak dan para ahli sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), atas permintaan tertulis Hakim ketua sidang.

Ayat (6)

-40-

Maksud dari ayat ini adalah pembatasan dan penegasan, bahwa keterangan

perpajakan Daerah yang diminta tersebut adalah hanya mengenai perkara pidana

atau perdata tentang perbuatan atau peristiwa yang menyangkut bidang

perpajakan Daerah dan hanya terbatas pada tersangka yang bersangkutan.

Pasal 31

Ayat (1)

Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Pajak

untuk memenuhi kewajibannya.

Yang dimaksud kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang

mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian

keuangan Daerah.

Ayat (2)

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang dilakukan

dengan sengaja, dikenakan sanksi yang lebih berat daripada alpa, mengingat

pentingnya penerimaan pajak bagi Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Penyidik di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah pejabat pegawai negeri

sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidikan

tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi dilaksanakan menurut

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

-41-

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA NOMOR 01)


T E N T A N GPERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SULATAHUN ANGGARAN 2010



Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan

kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara

unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang

menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan

untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan

perubahan APBD tahun anggaran 2010;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD

tahun anggaran 2010 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Nomor (3312) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor Tahun 1994 (Lembar Negara Republik

-42-

Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor

3569);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan


Nomo 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran

Negara Tahun 2000 Nomor 246., Tambahan Lembaran Negara Nomor

4048);

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1997 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nemor 3688);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Bea Hak Atas Tanah dan

Bangun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 44

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);



Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi

Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



7. Udang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan


8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4389);

9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara


10. Undang-undang Nomor 25 Tahun Tahun 2004, tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

-43-

Nomor 8 Tahun 2005 tentag Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang Nimir 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-

undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108,

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah



15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah



16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran


Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 136, Tambahan


20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

-44-


4576);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun Tahun 2005 tentang sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4576)

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan





4578);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran



25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia


Tahun 2006 Nomor 25 , Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia

Nomor 46140);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 02 Tahun 2009

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2010;




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2010

-45-

Pasal 1Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 427.905.250.000

bertambah/berkurang sejumlah (Rp. 411.002.651) Sehingga menjadi Rp. 427.494.247.349 dan

BelanjaDaerahsemula berjumlah Rp. 429.733.374.969, bertambah/berkurang sejumlah

Rp.36.692.283.622 sehingga menjadi Rp 466.425.658.591 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 427.905.250.000

b. Bertambah/(berkurang) (Rp. 411.002.651)

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 427.494.247.349

2. Belanja

a. Semula Rp. 429.733.374.969

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 36.692.283.622

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 466.425.658.591

Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan (Rp. 38.931.411.242)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1). Semula Rp. 3.5000.000.000

2). Bertambah Rp. 36.431.411.242

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 39.931.411.242

b. Pengeluaran

1). Semula Rp. 1.000.000.000

2). Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000

Jumlah Pembiayaan Netto Sebelum Perubahan Rp. 2.500.000.000

Jumlah Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 38.931.411.242

Pasal 2(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1). Semula Rp. 20.000.000.000

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 8.684.200.000

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp. 28.684.200.000

b. Dana Perimbangan

1). Semula Rp. 348.605.250.000

-46-

2). Bertambah/(berkurang) (Rp. 8.810.378.983)

Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp. 339.794.871.017

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

1). Semula Rp. 59.300.000.000

2). Bertambah/(berkurang) (Rp. 284.823.668)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Setelah Perubahan Rp. 59.015.176.332

2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pendapatan :

a. Pajak Daerah

1). Semula Rp. 1.705.000.000


Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 1.705.000.000

b. Retribusi Daerah

1). Semula Rp. 2.496.000.000

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 684.200.000

Jumlah Retribusi setelah perubahan Rp. 3.180.200.000

c. Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan

1). Semula Rp. 200.000.000..


Jumlah Hasil Pengelolaan Daerah Yang

Dipisahkan Setelah perubahan Rp. 200.000.000..

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan

1). Semula Rp. 15.599.000.000


Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

setelah perubahan Rp. 23.599.000.000

3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pendapatan:

-47-

a. Dana Bagi Hasil

1). Semula Rp. 20.000.000.000


Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 75.352.871.017

b. Dana Alokasi Umum

1). Semula Rp. 270.413.200.000


Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp. 236.360.000.000

c. Dana Alokasi Khusus

1). Semula Rp. 58.192.050.000


Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp. 28.082.000.000

4). Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1). Semula Rp. -


Jumlah Hibah setelah perubahan Rp. 1.000.000.000

b. Dana Darurat

1). Semula Rp. 22.500.000.000


Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp. -

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1). Semula Rp. 1.800.000.000


Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

Dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Rp. 2.200.000.000

d. Dana Penyesuaian Desentralisasi Fiskal dan

Percepatan Pembangunan Daerah

1). Semula Rp. 35.000.000.000

-48-

2). Bertambah/(berkurang) (Rp. 482.040.868)

Jumlah enyesuaian Desentralisasi Fiskal dan

Percepatan Pembangunan Daerah


e. Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana

Daerah

1). Semula Rp. -


Jumlah Dana Penguatan Infrastruktur Prasarana

Daerah Setelah Perubahan Rp. 11.169.500.000

f. Dana Penyesuaian Penguatan Infrastruktur dan

Prasarana Pendidikan

1). Semula Rp. -


Jumlah Dana Penyesuaian Penguatan Infrastruktur

dan Prasarana Pendidikan Daerah Setelah Perubahan Rp. 3.868.000.000

g. Dana Tambahan Penghasilan Guru

1). Semula Rp. -


Jumlah Dana Tambahan Penghasilan Guru


h. Dana Tunjangan Profesi Guru

1). Semula Rp. -


Jumlah Dana Tunjangan Profesi Guru


Pasal 3(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1). Semula Rp. 124.419.809.106


-49-

Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rp. 142.258.800.196

b. Belanja Langsung

1). Semula Rp. 305.313.565.863


Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp. 324.166.858.395

(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )huruf a terdiri dari jenis

belanja :

a. Belanja Pegawai

1). Semula Rp. 109.419.809.106


Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 119.432.305.196

b. Belanja Bunga

1). Semula Rp. -


Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan Rp. -

c. Belanja Subsidi

1). Semula Rp. -


Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan Rp. -

d. Belanja Hibah

1). Semula Rp. 2.000.000.000


Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp. 9.520.000.000

e. Belanja Bantuan Sosial

1). Semula Rp. 4.880.000.000


Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan Rp. 5.186.495.000

f. Belanja Bantuan Keuangan dari Provinsi

1). Semula Rp. -


-50-

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan Rp. -

g. Belanja Tidak Terduga

1). Semula Rp. 500.000.000


Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan Rp. 500.000.000

(3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1). Semula Rp. 22.361.640.500


Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 22.602.476.000

b. Belanja Barang dan Jasa

1). Semula Rp. 73.988.036.087


Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan Rp. 78.536.926.343

c. Belanja Modal

1). Semula Rp. 208.963.889.276


Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp. 223.027.456.052

Pasal 4(1). Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1). Semula Rp. 3.500.000.000


Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 39.931.411.242

a. Pengeluaran

1). Semula Rp. 1.000.000.000


Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000

2). Pembiayaan Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri

dari :

a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya

1). Semula Rp. 3.500.000.000


-51-

Jumlah SILPA Tahun Anggaran Setelah Perubahan Rp. 39.931.411.242

b. Pencairan Dana Cadangan

1). Semula Rp. -


Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah

Perubahan Rp. -

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1). Semula Rp. -


Jumlah Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Setelah Perubahan Rp. -

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1). Semula Rp. -


Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah

Perubahan Rp. -

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1). Semula Rp. -


Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Setelah Perubahan Rp. -

f. Penerimaan Pinjaman Daerah

1). Semula Rp. -


Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah

Perubahan Rp. -

3). Pembiayaan Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari

:

a. Pembentukan Dana Cadangan

-52-

1). Semula Rp. -


Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah

Perubahan Rp. -

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

1). Semula Rp. 1.000.000.000


Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah

Daerah Setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000

c. Pembayaran Pokok Utang yang jatuh tempo

1). Semula Rp. -


Jumlah Pembayaran Pokok Utang yang jatuh tempo

Daerah Setelah Perubahan Rp. -

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1). Semula Rp. -


Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan Rp. -

Pasal 5Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah sebagaimana

dimaksud pada pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD);

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah

dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

-53-

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam

kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.

Pasal 6Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagai Landasan Operasional.

Pasal 7Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

Penetapannya dalam Lembaran Daerah.




AHMAD HIDAYAT MUSDiundangkan di Sanana


SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN KEPULAUAN SULA



-54-


T E N T A N G PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2009



Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketetuan pasal 184 ayat (1) Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005

tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang, Kepala Daerah mengajukan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan

-55-

keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling

lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud

pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun

Anggaran 2009.

Mengigat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten



Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21


2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara



3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah


Lembaran Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik


4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara

Yang Bersih, yang Bebas dari Korupsi; Kolusi dan Nepotisme (Lembaran





7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara






-56-

9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik


10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencaan

Pembangunan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);




diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005

tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerinatah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia nomor 4548);


Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara




pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara






15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah






Nomor 4502);


Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);




-57-

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Dana Perimbangan (Lembaran



20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576;




22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,


23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Standar Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia


Nomor 4585);




Nomor 4614);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;


tantang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;


Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran

2009.

Dengan Persetujan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



MEMUTUSKAN :


PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

-58-

Pasal 1(1) Pertanggunjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

a. Laporan realisasi anggaran

b. Neraca

c. Laporan arus kas; dan

d. Catatan atas laporan keuangan

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja

dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a tahun anggaran 2008

sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah Rp. 416.005.690.130

b. Belanja Daerah Rp. 418.180.453.992

Surplus/defisit (Rp. 2.174.763.862)

c. Pembiayaan

- Penerimaan….. Rp. 41.398.876.520

- Pengeluaran… Rp. 500.000.000

Surplus/defisit Rp. 40.898.876.520

Pasal 3Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp. 12.365.759.160) dengan

rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 428.371.449.290

b. Realisasi Rp. 416.005.690.130

Sisa Lebih/(kurang) (Rp. 12.365.759.160)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 47.967.110.250 dengan rincian

sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 466.147.564.242

b. Realisasi Rp. 418.180.543.992

Sisa Lebih/(kurang) Rp. 47.967.110.250

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp. (35.601.351.090) dengan


a. Anggaran surplus/(defisit) setelah perubahan Rp. (37.776.114.952)

b. Realisasi Rp. (2.174.763.862)

-59-

Sisa Lebih/(kurang) Rp. (35.601.351.090)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 1.467.465.278

dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan

Rp. 39.931.411.242

b. Realisasi Rp. 41.398.876.520


(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.1.500.000.000

dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan

Rp. 2.000.000.000

b. Realisasi Rp. 500.000.000


(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. (2.967.465.278) dengan


a. Angaran Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 37.931.411.242

b. Realisasi Rp. 40.898.876.520

Sisa Lebih/(kurang) Rp. (2.967.465.278)

Pasal 4Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember tahun 2009 sebagai

berikut :

a. Jumlah asset Rp 756.007.503.749

b. Jumlah kewajiban Rp 4.466.528.335

c. Jumlah ekuitas dana Rp 751.540.975.414

Pasal 5Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir

sampai dengan 31 Desember tahun 2009 sebagai berikut :

a. Saldo kas per 1 Januari 2009 Rp 54.757.264.594,18

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp 221.915.954.118

c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan Rp (227.648.517.980)

d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp 967.465.378

e. Arus kas akhir per 31 Desember tahun 2009 Rp 40.422.387.619,18

Pasal 6

-60-

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d tahun anggaran 2009

memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam

lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;

Lampiran I.1 : Ringkasasi laporan realisasi anggaran menurut urusan

pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan

daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran 1.3 : Daftar penyertaan modal (investasi daerah);

Lampiran 1.4 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset daerah.

b. Lampiran II : Neraca

c. Lampiran III : Laporan Arus Kas

d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan

Pasal 8Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan

penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan diSanana

Pada tanggal14 September 2010


AHMAD HIDAYAT MUS


Pada Tanggal14 September 2010


-61-


(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULATAHUN 2010NOMOR 03)


T E N T A N G PEMBENTUKAN DESA WOLIO, DESA FAYAU, DESA HABUNUHA, DESA MALULI, DESA PELENG, DESA GALEBO DAN DESA NGGOLI DI KECAMATAN TALIABU SELATAN, DESA

ONE MAY DI KECAMATAN TALIABU BARAT LAUT, DESA WOYO,DESA LOHO BUBBA, DESA KILONG DAN DESA RATAHAYA DI KECAMATAN TALIABU BARAT, DESA KATAGA DI KECAMATAN TALIABU TIMUR SELATAN, DESA LONDON, WAHE DAN DESA NUNU DI

KECAMATAN TALIABU UTARA, DESA BALOHANG DI KECAMATAN LEDEDAN DESA JERE DIKECAMATAN MANGOLI TENGAH



Menimbang : a. bahwa perkembangan situasi dan kondisi masyarakat yang lebih dinamis

menuntut kebutuhan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan yang

lebih baik, sehingga perlu dibentuk desa baru;

-62-

b. bahwa pembentukan desa baru sebagaimana di maksud pada huruf a,

adalah untuk pemberian kesempatan wilayah berpotensi untuk berkembang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan

huruf b perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan

Desa Wolio, Desa Fayau, Desa Habunuha, Desa Maluli, Desa Peleng, Desa

Galebo dan Desa Nggoli di Kecamatan Taliabu Selatan, Desa One May di

Kecamatan Taliabu Barat Laut, Desa Woyo, Desa Loho Bubba, Desa Kilong

dan Desa Ratahaya di Kecamatan Taliabu Barat,Desa Kataga di Kecamatan

Taliabu Timur Selatan,Desa London, Desa Wahe dan Desa Nunu di

Kecamatan Taliabu Utara, Desa Balohang di Kecamatan Lede dan Desa

Jere di Kecamatan Mangoli Tengah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang -

undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara,

Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3895);

2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten


Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi

Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan


3. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53

Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4437);

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang

Desa;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 14 Tahun 2003,

Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4262);


tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa di

Kabupaten Kepulauan Sula.

-63-


KABUPATEN KEPULAUAN SULAdan


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN DESA WOLIO, DESA FAYAU, DESA HABUNUHA,

DESA MALULI, DESA PELENG, DESA GALEBO DAN DESA NGGOLI DI

KECAMATAN TALIABU SELATAN, DESA ONE MAY DI KECAMATAN

TALIABU BARAT LAUT, DESA WOYO, DESA LOHO BUBBA, DESA

KILONG DAN DESA RATAHAYA DI KECAMATAN TALIABU BARAT,

DESA KATAGA DI KECAMATAN TALIABU TIMUR SELATAN, DESA

LONDON, DESA WAHE DAN DESA NUNU DI KECAMATANTALIABU

UTARA, DESA BALOHANG DI KECAMATAN LEDEDAN DESA JERE DI

KECAMATAN MANGOLI TENGAH.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

(1) Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sula;

(2) Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah

Dengan DPRD menurut asas otonomi dengan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

seluas - luasnya dalam sistem dan Prinsip Dalam Negara Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang - undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

(3) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintah Daerah;

(4) Bupati adalah Bupati Kepulauan Sula;

(5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan

Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;

(6) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia;

(7) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan Desa;

(8) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa

dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

-64-

setempat, berdasarkan asal -usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IIPEMBENTUKAN DESA

Pasal 2Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa - Desa baru, yaitu :

Kecamatan Taliabu Selatan :

1. Desa Wolio;

2. Desa Fayau;

3. Desa Habunuha;

4. Desa Maluli;

5. Desa Peleng;

6. Desa Galebo;

7. Desa Nggoli.

Kecamatan Taliabu Barat Laut :

1. Desa One May.

Kecamatan Taliabu Barat :

1. Desa Woyo;

2. Desa Loho Bubba;

3. Desa Kilong;

4. Desa Ratahaya.

Kecamatan Taliabu Utara ;

1. Desa London;

2. Desa Wahe;

3. Desa Nunu.

Kecamatan Taliabu Timur Selatan ;

1. Desa Kataga.

Kecamatan Lede;

1. Balohang.

Kecamatan Mangoli Tengah ;

1. Desa Jere.

BAB IIILUAS WILAYAH, BATAS WILAYAH

DAN JUMLAH PENDUDUKLUAS DAN BATAS WILAYAH

Pasal 3Dilihat dari karakteristik, semua desa yang dibentuk merupakan wilayah daratan, yang terletak di

sepanjang garis pantai Pulau Taliabu dan Pulau Mangoli dengan luas dan batas wilayah adalah :

-65-

1. Desa Wolio, luas wilayah 9 Km2 dengan batas - batas wilayah :

a. Sebelah Utara dengan Desa Fayau;

b. Sebelah Selatan dengan Laut Banda;

c. Sebelah Timur dengan Desa Habunuha;

d. Sebelah Barat dengan Desa Maluli.

2. Desa Fayau, luas wilayah 9 Km2 dengan batas - batas wilayah :

a. Sebelah Utara dengan Hutan Lindung;

b. Sebelah Selatan dengan Desa Wolio;

c. Sebelah Timur dengan Desa Tabona;

d. Sebelah Barat dengan Desa Minaluli.

3. Desa Habunuha, luas wilayah 9 Km2 dengan batas - batas wilayah :

a. Sebelah Utara dengan Desa Peleng;


c. Sebelah Timur dengan Desa Tabona;

d. Sebelah Barat dengan Desa Wolio.

4. Desa Maluli, luas wilayah 9 Km2 dengan batas - batas wilayah :



c. Sebelah Timur dengan Desa Wolio;

d. Sebelah Barat dengan Desa Pancado.

5. Desa Peleng, luas wilayah 9 Km2 dengan batas - batas wilayah :


b. Sebelah Selatan dengan Desa Habunuha;

c. Sebelah Timur dengan Desa Kabunu;

d. Sebelah Barat dengan Desa Fayau.

6. Desa Galebo, luas wilayah 9 Km2 dengan batas - batas wilayah :



c. Sebelah Timur dengan Desa Kilo;

d. Sebelah Barat dengan Desa Bapenu.

7. Desa Nggoli, luas wilayah 9 Km2 dengan batas - batas wilayah :



c. Sebelah Timur dengan Desa Bahu;

d. Sebelah Barat dengan Desa Kawalo.

8. Desa One May, luas wilayah 9 Km2dengan batas - batas wilayah :

a. Sebelah Utara dengan Desa Nggele;

b. Sebelah Selatan dengan Desa Salati;

c. Sebelah Timur dengan Hutan Lindung;

d. Sebelah Barat dengan Desa Limbo.

-66-

9. Desa Woyo, luas wilayah 6,57 Km2 dengan batas - batas wilayah :

a. Sebelah Utara dengan Desa Nunca;


c. Sebelah Timur dengan Desa Bahu;

d. Sebelah Barat dengan Desa Kawalo.

10. Desa Loho Bubba, luas wilayah 5 Km2dengan batas - batas wilayah :

a. Sebelah Utara dengan Selat Loho Bubba;

b. Sebelah Selatan dengan Desa Limbo;

c. Sebelah Timur dengan Pantai;

d. Sebelah Barat dengan Laut Sulawesi.

11. Desa Kilong, luas wilayah 5,5 Km2dengan batas - batas wilayah :

a. Sebelah Utara dengan Desa Meranti Jaya;

b. Sebelah Selatan dengan Desa Bobong;

c. Sebelah Timur dengan Desa Ratahaya;

d. Sebelah Barat dengan Laut Maluku.

12. Desa Ratahaya, luas wilayah 7 Km2dengan batas - batas wilayah :

a. Sebelah Utara dengan Desa Kasango;

b. Sebelah Selatan dengan Desa Holbota;

c. Sebelah Timur dengan Desa Kawalo;

d. Sebelah Barat dengan Desa Kilo.

13. Desa London, luas wilayah 9 Km2 dengan batas - batas wilayah :

a. Sebelah Utara dengan Laut Banda;

b. Sebelah Selatan dengan Desa Gela;

c. Sebelah Timur dengan Desa Dege;

d. Sebelah Barat dengan Hutan Lindung.

14. Desa Wahe, luas wilayah 8 Km2 dengan batas - batas wilayah :

a. Sebelah Utara dengan Desa Bua Mbono;

b. Sebelah Selatan dengan Desa Air Kalimat;

c. Sebelah Timur dengan Desa Tanjung Una;

d. Sebelah Barat dengan Hutan Lindung.

15. Desa Nunu, luas wilayah 9 Km2 dengan batas - batas wilayah :

a. Sebelah Utara dengan Laut Banda;

b. Sebelah Selatan dengan Desa Todoli;

c. Sebelah Timur dengan Desa Tikong;

d. Sebelah Barat dengan Desa Padang.

16. Desa Kataga, luas wilayah 33,5 Km2dengan batas - batas wilayah :

a. Sebelah Utara dengan Desa Kabunu;

b. Sebelah Selatan dengan Desa Tabona;

c. Sebelah Timur dengan Desa Kabunu;

d. Sebelah Barat dengan Taliabu Barat.

-67-

17. Desa Balohang, luas wilayah 10 Km2 dengan batas-batas wilayah :

a. Sebelah Utara dengan Desa Tolong;

b. Sebelah Selatan dengan Desa Nggele;

c. Sebelah Timur dengan Hutan Lindung;

d. Sebelah Barat dengan Desa Langganu.

18. Desa Jere, luas wilayah 25,126 Km2 dengan batas - batas wilayah :

a. Sebelah Utara dengan Desa Waitina;

b. Sebelah Selatan dengan Desa Mangoli;

c. Sebelah Timur dengan Laut Maluku;

d. Sebelah Barat dengan Desa Wailoba.

BAGIAN KEDUAJUMLAH PENDUDUK

Pasal 4 1. Jumlah Penduduk Desa Wolio adalah 463 jiwa, dengan komposisi sebagai berikut :

a. Laki - laki 215 jiwa;

b. Perempuan 248jiwa;

c. Keluarga 123 KK.

2. Jumlah Penduduk Desa Fayau adalah 226 jiwa, dengan komposisi sebagai berikut :



c. Keluarga 80 KK.

3. Jumlah Penduduk Desa Habunuha adalah 339 jiwa, dengan komposisi sebagai berikut :



c. Keluarga 83 KK.

4. Jumlah Penduduk Desa Maluli adalah 426 jiwa, dengan komposisi sebagai berikut :



c. Keluarga 112 KK.

5. Jumlah Penduduk Desa Peleng adalah 167 jiwa, dengan komposisi sebagai berikut :


b. Perempuan 87 jiwa;

c. Keluarga 76 KK.

6. Jumlah Penduduk Desa Galebo adalah 430 jiwa, dengan komposisi sebagai berikut :



c. Keluarga 96 KK.

7. Jumlah Penduduk Desa Nggoli adalah 183 jiwa, dengan komposisi sebagai berikut :

-68-



c. Keluarga 77 KK.

8. Jumlah Penduduk Desa One May adalah 1.324 jiwa, dengan komposisi sebagai berikut :



c. Keluarga 500 KK.

9. Jumlah Penduduk Desa Woyo adalah 950 jiwa, dengan komposisi sebagai berikut :



c. Keluarga 370 KK.

10. Jumlah Penduduk Desa Loho Bubba adalah 560 jiwa, dengan komposisi sebagai berikut :



c. Keluarga 165 KK.

11. Jumlah Penduduk Desa Kilong adalah 297 jiwa, dengan komposisi sebagai berikut :



c. Keluarga 125 KK.

12. Jumlah Penduduk Desa Ratahaya adalah 276 jiwa, dengan komposisi sebagai berikut :



c. Keluarga 97 KK.

13. Jumlah Penduduk Desa Kataga adalah 149 jiwa, dengan komposisi sebagai berikut :



c. Keluarga 75 KK.

14. Jumlah Penduduk Desa London adalah 870 jiwa, dengan komposisi sebagai berikut :



c. Keluarga 242 KK.

15. Jumlah Penduduk Desa Wahe adalah 300 jiwa, dengan komposisi sebagai berikut :



c. Keluarga 71 KK.

16. Jumlah Penduduk Desa Nunu adalah 1020 jiwa, dengan komposisi sebagai berikut :



c. Keluarga 257 KK.

17. Jumlah Penduduk Desa Balohang adalah 146 jiwa, dengan komposisi sebagai berikut :

-69-



a. Keluarga 75 KK.

18. Jumlah Penduduk Desa Jere adalah 300 jiwa, dengan komposisi sebagai berikut :



c. Keluarga 81 KK.

Pasal 5Luas dan Batas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini dituangkan

dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IVKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61. Untuk menghindari kekosongan pelaksanaan administrasi Desa yang baru dibentuk,

perangkat Desa induk melaksanakan tugas - tugas pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan pada Desa yang baru dibentuk sampai ada keputusan pengangkatan

perangkat Desa yang baru.

2. Pengangkatan perangkat Desa yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Daerah ini

diundangkan.

BAB VKETENTUAN PENUTUP


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.


PadaTanggal 20 September 2010

Ditetapkan di SananaPada Tanggal 20 September 2010


AHMAD HIDAYAT MUS


-70-



TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN TABONA DALAM WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA



Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan

publik serta percepatan jangkauan pembangunan di pedesaan, perlu

menambah dan membentuk Kecamatan baru dalam Daerah Kabupaten

Kepulauan Sula;

b. bahwa pembentukan kecamatan baru sebagaimana dimaksud pada huruf

a, adalah untuk pemberian kesempatan wilayah berpotensi untuk

berkembang;


-71-


dan huruf b di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang

Pembentukan Kecamatan Tabona Dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan

Sula.

Mengingat :1. Undang - undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi

Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat



2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten


Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi


21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);

3. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53

Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah



5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);


Desa;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Nomor 89 Tahun 2007, tambahan Lembaran

Negara Nomor 4741).




MEMUTUSKAN :

-72-

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN

TABONA DALAM WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA

BAB IKETENTUAN UMUM


1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sula;

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah

Daerah dengan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagaiman

dimaksud dalam Undang - undang Negara RI tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintah Daerah;

4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sula;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan


6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagai

Perangkat Pemerintah Daerah Otonomi juga menyelenggarakan tugas - tugas umum

Pemerintahan;

7. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintahan dan Perangkat Kecamatan di Wilayah

Kabupaten Kepulauan Sula;

8. Camat adalah Camat dalam Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;

9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat - istiadat

setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional;

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat lainnya di Wilayah Kabupaten

Kepulauan Sula.

BAB IIPEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Tabona dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan

Sula.

BAB IIIMAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

-73-

1. Maksud dari Pembentukan Kecamatan adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi

pelayanan publik serta percepatan jangkauan atau rentang kendali Desa - desa;

2. Tujuan Pembentukan kecamatan adalah pemberian kesempatan wilayah - wilayah

berpotensi dan layak untuk berkembang.

BAB IVWILAYAH KECAMATAN

BAGIAN PERTAMAPasal 4

Wilayah Kecamatan Tabona terdiri dari:

a. Desa Tabona;

b. Desa Fayau Nana;

c. Desa Wolio;

d. Desa Kataga;

e. Desa Kabunu;

f. Desa Habunuha;

g. Desa Peleng.

Pasal 5Wilayah Kecamatan Tabona sebagimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan Wilayah

Pemekaran Kecamatan Taliabu Selatan.

BAGIAN KEDUABATAS WILAYAH

Pasal 6Secara Geografis, batas - batas Wilayah Kecamatan Tabona adalah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Taliabu Utara ;

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Taliabu Timur Selatan;

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Banda;

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Taliabu Selatan.

BAGIAN KETIGAIBU KOTA KECAMATAN

Pasal 7(1) Ibu Kota Kecamatan Tabona di Tabona;

(2) Peta Kecamatan Tabona, tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan

satu kesatuan yang tak terpisahkan;

BAB V

-74-

KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8

(1) Untuk menghindari kekosongan pelaksana administrasi kecamatan yang baru dibentuk,

perangkat kecamatan induk melaksanakan tugas - tugas pemerintahan, pembangunan dan

kemasyaratan pada kecamatan yang baru dibentuk sampai ada keputusan pengangkatan

perangkat kecamatan yang baru;

(2) Pengangkatan perangkat kecamatan yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dilaksanakan paling lama 1(satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Daerah ini

diundangkan.

BAB VIKETENTUAN PENUTUP


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan



Pada Tanggal20 September 2010

Ditetapkan di SananaPada Tanggal 20 September 2010


AHMAD HIDAYAT MUS



-75-


PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULANOMOR 06TAHUN 2010

TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA



Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi beban kerja perangkat daerah, dan untuk

menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2007, tentang

Organisasi Perangkat Daerah serta kebutuhan tertib penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan dan pembangunan, perlu dilakukan penataan

kembali terhadap Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan

Sula;



-76-

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang

Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun

1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten


Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan





Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang


Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,



Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara


5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan

Peraturan PerUndang-Undang Republik Indonesiaan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara


6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, tambahan Lembaran Negara



Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran



-77-

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara


9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007


4741);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk

Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;

11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas

Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN

KEPULAUAN SULA.

Pasal 1Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 2 Tahun 2008

tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Lembaran Daerah

Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2008 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

I. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi :

1. Dinas Pendidikan Nasional;

2. Dinas Pemuda dan Olah Raga;

3. Dinas Perhubungan;

-78-

4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;

6. Dinas Kelautan dan Perikanan;

7. Dinas Pertambangan dan Energi;

8. Dinas Pekerjaan Umum;

9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

10. Dinas Sosial;

11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

12. Dinas Kesehatan;

13. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;

14. Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran;

15. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;

16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

II. Ketentuan Bab IV Bagian Keempat Pasal 9 diubah, sehingga Ketentuan Bab IV Bagian

Keempat Pasal 9 berbunyi :

Bagian KeempatDinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pasal 9(1).Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, terdiri dari :

1. Kepala Dinas ;

2. Sekretariat, membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

b. Sub Bagian Perencanaan ;

c. Sub Bagian Keuangan ;

3. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, membawahi :

a. Seksi Tanaman Pangan ;

b. Seksi Hortikultura;

4. Bidang Peternakan, membawahi :

a. Seksi Produksi dan Pemasaran Ternak;

b. Seksi Kesehatan Hewan;

5. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi :

a. Seksi Kelembagaan dan Distribusi Pangan Daerah;

b. Seksi Ketersediaan dam Konsumsi Pangan ;

6. Bidang Pengembangan Sumber Daya (SDP), membawahi :

a. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) dan Teknologi Pertanian;

b. Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan;

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

-79-

(2). Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

III. Ketentuan Bab IV, diantara Pasal 20 dan Pasal 21 ditambah satu Pasal, yakni Pasal 20A,

sehingga Pasal 20A berbunyi :

Bagian KeenambelasDinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 20A(1) Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :

1. Kepala Dinas ;


a. Sub Bagian mum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Perencanaan;

c. Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Kebudayaan, membawahi :

a. Seksi Pengembangan Kesenian;

b. Seksi Sejarah dan Kepurbakalan.

4. Bidang Pariwisata, membawahi :

a. Seksi Obyek Wisata, Rekreasi dan Hiburan Umum;

b. Seksi Usaha Jasa dan Usaha Sarana.

5. Bidang Pemasaran, membawahi :

a. Seksi Promosi dan Penyuluhan;

b. Seksi Pengembangan Sumber Daya.

6. Unit Pelaksana Teknis ;


(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sula

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

IV. Bagan Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan

Daerah ini.

Pasal IIPeraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Pada tanggal 10 November 2010


AHMAD HIDAYAT MUS

-80-


Pada Tanggal 10 November 2010


Lampiran Peraturan I Daerah Kabupaten Kepulauan SulaNomor : 6 Tahun 2010Tanggal : 10 November 2010.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASIDINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN KEPULAUAN SULA

SUB BAGIANUmum dan Kepegawaian

SUB BAGIANPerencanaan

SUB BAGIANKeuangan

Kelompok Jabatan Fungsional

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

BIDANGPengembangan Sumber

Daya (SDP)

BIDANGTanaman Pangan,

Hortikultura

BIDANGPeternakan

BIDANGKetahanan Pangan


AHMAD HIDAYAT MUS

Plt.SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN KEPULAUAN SULA

H. MUHAMMAD JOISANGADJI, SE

-81-

Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan SulaNomor : 6 Tahun 2010.Tanggal : 10 November 2010.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASIDINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA


UPTD


AHMAD HIDAYAT MUS

SEKSIPengelolaan Lahan dan Air

(PLA) dan Teknologi Pertanian

SEKSIPendidikan, Pelatihan

dan Penyuluhan

SUB BAGIANUmum dan Kepegawaian

SUB BAGIANPerencanaan

SUB BAGIANKeuangan

Kelompok Jabatan Fungsional

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SEKSITanaman Pangan

SEKSIProduksi dan

Pemasaran Ternak

SEKSIHortikultura

SEKSIKesehatan Hewan

SEKSIKelembagaan dan Distribusi Pangan

Daerah

SEKSIKetersediaan dam Konsumsi Pangan

-82-


TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAHKABUPATEN KEPULAUAN SULA



Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi beban kerja perangkat daerah, dan untuk

menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2007, tentang

SEKSIPengembangan

Kesenian

SEKSIObyek Wisata,

Rekreasi dan Hiburan Umum

SEKSIPromosi dan Penyuluhan

SEKSISejarah dan Kepurbakalaan

SEKSIUsaha Jasa dan Usaha

Sarana

SEKSIPengembangan Sumber

Daya

BIDANGKebudayaan

BIDANGPariwisata

BIDANGPemasaran

UPTD


AHMAD HIDAYAT MUS

-83-

Organisasi Perangkat Daerah serta kebutuhan tertib penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan dan pembangunan, perlu dilakukan penataan

kembali terhadap Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

Kepulauan Sula;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971, Nomor 32, Tambahan


2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian





Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan (Lembaran






diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara




Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik


6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53

Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4389);


Pengawasan Atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

-84-




Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan





Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);

10. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk

Tekhnis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga

Teknis Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.



Dan


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN

KEPULAUAN SULA.

Pasal 1

-85-

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan

Sula Tahun 2008 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Inspektorat;

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

3. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

4. Badan Lingkungan Hidup;

5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

7. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

8. Kantor Pengelolaan Pasar;

9. Rumah Sakit Umum Daerah;

10. Satuan Polisi Pamong Praja;

11. dihapus;

12. Badan Kearsipan dan Perpustakaan.

2. Ketentuan Bab VI Bagian Kedua diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian KeduaBadan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 9(1). Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :

1. Kepala Badan;

2. Sekretariat, membawahi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;



3. Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi, membawahi:

a. Sub bidang Pertanian, Pertambangan dan Energi;

b. Sub bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pengembangan Dunia

Usaha.

4. Bidang Perencanaan Pengembangan Sosial Budaya, membawahi :

a. Sub bidang Pendidikan, Agama dan Kesejahteraan Sosia;

b. Sub bidang Pemerintahan dan Kependudukan.

5. Bidang Perencanaan Pengembangan Fisik dan Prasarana Wilayah,membawahi :

a. Sub bidang Fisik;

b. Sub bidang Prasarana Wilayah.

6. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik ;

a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;

b. Sub Bidang Statistik.

-86-


(2). Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana

tersebut pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini, dan

merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

3. Ketentuan Bab VI Bagian Ketujuh dan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian KetujuhBadan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

dan Keluarga BerencanaPasal 14

(1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Keluarga Berencana, terdiri dari :

1. Kepala Badan ;



b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bidang Pengarusutamaan Gender, membawahi :

a. Sub Bidang Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Perempuan;

b. Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi.

4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi:

a. Sub Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan ;

b. Sub Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak.

5. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :

a. Sub Bidang Jaminan Pelayanan KB dan KR;

b. Sub Bidang Kesehatan dan Reproduksi Remaja.

6. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahi :

a. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;

b. Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga.

7. Unit Pelaksana Teknis Badan;


(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Sula adalah sebagaimana tercantum dalam

lampiran VI Peraturan Daerah ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

4. Ketentuan Bab VI Bagian Keduabelas Pasal 18 ayat (1) dan (2) dihapus.

5. Ketentuan Bab VI, ditambah satu Pasal, yakni Pasal 18A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian KeduabelasBadan Kearsipan dan Perpustakaan

Pasal 18A(1) Susunan organisasi Badan Kearsipan dan Perpustakaan, terdiri dari :

-87-

1. Kepala Badan ;



b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Penyusunan Program.

3. Bidang Kearsipan, membawahi :

a. Sub Bidang Pengelolaan Arsip In Aktif;

b. Sub Bidang Pengelolaan Arsip Statis.

4. Bidang Perpustakaan, membawahi :

a. Sub Bidang Pelayanan Perpustakaan;

b. Sub Bidang Pelestarian Bahan Pustaka.

5. Bidang Pengembangan Kearsipan dan Pengolahan Bahan Pustaka, membawahi :

a. Sub Bidang Pengembangan Bahan Kearsipan dan Pustaka;

b. Sub Bidang Deposit Karya Cetak / Karya Rekam.


(2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kepulauan Sula adalah

sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini, dan merupakan satu

kesatuan yang tidak terpisahkan.

6. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20 ayat (2)Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor, Satuan dan Sekretaris pada Badan

dan Inspektorat serta Inspektur Pembantu pada Inspektorat adalah Jabatan Eselon IIIa.

7. Dengan Peraturan Daerah ini “Badan Perencanaan Pembangunan dan Statistik Daerah”,

“Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana” serta “Kantor Kebudayaan dan

Pariwisata” dicabut dari komposisi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;

8. Bagan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah setelah dirubah terdapat dalam lampiran

Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.

9. Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sepanjang tidak dicabut atau

diubah menurut Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal IIPeraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.






-88-

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL




Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan SulaNomor : 07 Tahun 2010Tanggal : 10 November 2010.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KEPALA BADAN




-89-

BIDANGPenelitian dan Pengembangan dan statistikBIDANG

Perencanaan Pengembangan Fisik dan Prasarana Wilayah

BIDANGPerencanaan Pengembangan Ekonomi BIDANG

Perencanaan Pengembangan Sosial Budaya

Sub BidangPertanian, Pertambangan dan Energi

Sub BidangPerindakop dan Pengembangan Dunia Usaha

Sub BidangPendidikan, Agama dan Kesejahteraan Sosial

Sub BidangPemerintahan dan Kependudukan

Sub BidangFisik

Sub BidangPrasarana Wilayah

Sub BidangPenelitian dan Pengembangan

Sub BidangStatistik

KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL

Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan SulaNomor : 07 Tahun 2010Tanggal : 10 November 2010.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASIBADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANAKABUPATEN KEPULAUAN SULA

Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN PERENCANAAN

SUB BAGIAN KEUANGAN


AHMAD HIDAYAT MUS

U P T B

-90-KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

Lampiran VII Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan SulaNomor : 07 Tahun 2010Tanggal : 10 November 2010.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASIBADAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH


Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian

Sub Bagian Keuangan

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT


AHMAD HIDAYAT MUS

Sub BidangPenguatan dan Pengembangan Kelembagaan Perempuan

UPTB

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Program, Evaluasi

dan Pelaporan

Sub BidangAdvokasi dan

Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Sub BidangPemberdayaan dan Perlindungan Anak

Sub BidangJaminan Pelayanan

KB dan KR

Sub BidangKesehatan Reproduksi

Remaja

Sub BidangPemberdayaan

Ekonomi Keluarga

Sub BidangPembinaan Ketahanan

Keluarga

BidangKeluarga Sejahtera

BidangKeluarga Berencana

BidangPerlindungan Perempuan

dan anak

BidangPengarusutamaan

Gender

Sub BidangPemberdayaan dan

Perindungan Perempuan

-91-

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULANOMOR 08 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAINDAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA




AHMAD HIDAYAT MUS

Sub BidangPengelolaan Arsip

In-Aktif

Sub BidangPelayanan

Perpustakaan

Sub Bagian Penyusunan Program

Sub BidangPngelolaan Arsip

Statis

Sub BidangPelestarian Bahan

Pustaka

Sub BidangPengembangan Bahan Kearsipan dan Pustaka

Sub BidangDeposit Karya Cetak /

Karya Rekam

BidangPengembangan Kearsipan dan

Pengolahan Bahan Pustaka

BidangPerpustakaanBidang

Kearsipan

-92-

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, tugas

pemerintahan lainnya sesuai ketentuan dalam pasal 45 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,

perlu dibentuk Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud huruf a diatas, perlu

menetapkan peraturan daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Lain Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi

Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat





Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan





Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang


Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmor 4723);


Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan





Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007


4741);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

-93-




Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk

Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

LEMBAGA LAIN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA.

BAB IKETENTUAN UMUM


1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah

Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Sula dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah;


5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan

rakyat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah;

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;

7. Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sula adalah lembaga yang menjadi bagian dari

Perangkat Daerah yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat

Dewan Pengurus KORPS Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Kepulauan

Sula;

-94-

8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disebut BPBD Kabupaten adalah

Perangkat Daerah Kabupaten dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi

penanggulangan bencana;

9. Sekretariat Dewan Pengurus KORPS Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten

selanjutnya disebut KORPRI Kabupaten adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPS

Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Kepulauan Sula;

10. Kepala adalah Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Sula;

11. Kepala Sekretariat BPBD Kabupaten adalah kepala pelaksana harian yang disebut unsur

pelaksana BPBD Kabupaten Kepulauan Sula;

12. Kepala Sekretariat KORPRI adalah Sekretaris KORPRI Kabupaten Kepulauan Sula;

BAB IIPEMBENTUKAN

Pasal 2Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Lain Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, terdiri

dari :

a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;

b. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kepulauan Sula.

BAB IIIBADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian KesatuKedudukan, Tugas danFungsi

Paragraf 1Kedudukan

Pasal 3BPBD Kabupaten adalah unsur penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang

penanggulanagn bencana daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara ex-

officio dijabat olehSekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati.

Paragraf 2Tugas Pokok

Pasal 4BPBD Kabupaten mempunyai tugas :

a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang

mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara

adil dan setara ;

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana

berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;

-95-

d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana ;

e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan

sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;

f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;

g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) ; dan

h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3FungsiPasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Penanggulangan

Bencana Daerah mempunyai fungsi :

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi

dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana,

terpadu dan menyeluruh.

Bagian KeduaOrganisasiParagraf 1

Susunan OrganisasiPasal 6

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :

1. Kepala ;

2. Unsur Pengarah ;

3. Unsur Pelaksana.

Paragraf 2Unsur Pengarah

Pasal 7(1) Unsur Pengarah BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten;

(2) Keanggotaan Unsur Pengarah BPBD berjumlah 11 Anggota terdiri dari 6 Pejabat Instansi

Pemerintah dan 5 Anggota dari Masyarakat Profesional di Daerah;

(3) Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD Kabupaten;

(4) Ketentuan mengenai keanggotaan serta mekanisme penetapan anggota unsur pengarah

berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

-96-

(1) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan

Penanggulangan Bencana Daerah;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah

melaksanakan fungsi :

a. Perumusan Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah;

b. Pemantauan;

c. Evaluasi dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Paragraf 3Unsur Pelaksana

Pasal 9(1) Unsur Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

Penanggulangan Bencana Daerah;

(2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi

sehari-hari.

Pasal 10Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas melaksanakan

penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

a. Prabencana;

b. Saat Tanggap Darurat; dan

c. Pascabencana.

Pasal 11Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Unsur Pelaksana BPBD

mempunyai fungsi:

a. Pengkoordinasian;

b. Pengkomandoan; dan

c. Pelaksana.

Pasal 12Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a, merupakan fungsi

koordinasian Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja

Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha

dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pasca bencana;

Pasal 13Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b, merupakan fungsi komando

Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan,

-97-

logisik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta

langkah-langkah lainnya yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;

Pasal 14Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c, merupakan fungsi

Pelaksanaan Unsur Pelaksana BPBD yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi

dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah

dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 15(1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:

1. Kepala Pelaksana

2. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri dari :




3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

a. Seksi Pencegahan ;

b. Seksi Kesiapsiagaan.

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik ;

a. Seksi Penyelamatan, Evaluasi dan Penanganan Pengungsi ;

b. Seksi Logistik.

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

a. Seksi Rehabilitasi;

b. Seksi Rekonstruksi.

6. Satuan tugas;


(2) Bagan Struktur Organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB IVSEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

Bagian KesatuKedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1Kedudukan

Pasal 16

(1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten merupakan bagian dari Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD), secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan

-98-

Pengurus KORPRI Kabupaten dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada

Bupati melalui Sekretariat Daerah.

(2) Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Paragraf 2Tugas Pokok

Pasal 17Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan dukungan

teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan

tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat

Pengurus KORPRI Kabupaten.

Paragraf 3Fungsi

Pasal 18Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Sekretariat Dewan

Pengurus KORPRI mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;

b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;

c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;

d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten;

dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten dan Ketua

Pengurus KORPRI Kabupaten.

Bagian KeduaOrganisasi

Pasal 19(1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten terdiri atas :

a. Subbagian Umum dan Kerjasama;

b. Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan

c. Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.

(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kepulauan

Sula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan ini.

BAB VESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

-99-

Bagian PertamaEsalon

Pasal 20(1) Kepala Pelaksana BPBD adalah Jabatan struktural eselon II.b ;

(2) Kepala Sekretariat, dan Kepala Bidang BPBD dan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI

adalah jabatan struktural eselon III.b ;

(3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi BPBD adalah jabatan struktural eselon IV.a ;

(4) Kepala Subbagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah jabatan struktural

eselon IV.b

Bagian KeduaPENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 21(1) Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI diangkat dan diberhentikan

oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku ;

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada BPBD diangkat dan

diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul

Kepala Pelaksana BPBD melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

(3) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI diangkat dan diberhentikan

oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Dewan

Pengurus KORPRI melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

BAB VIKELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang pejabat fungsional yang diangkat oleh Bupati.

(3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan

dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIITata KerjaPasal 23

-100-

(1) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya msing-masing dan bila

terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

(2) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi

bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan

tugas bawahannya.

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan

bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala

tepat waktu.

(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan

dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan

petunjuk kepada bawahannya.

(5) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib

disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai

hubungan kerja.

BAB VIIIKETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24Penjabaran lebih lanjut mengenai Tugas Pokok dan Fungsi lembaga lain sebagaimana pada

Pasal 15 dan Pasal 19 peraturan daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IXPENUTUPPasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.






AHMAD HIDAYAT MUS

-101-




LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULANomor : 08 TAHUN 2010Tanggal : 10 November 2010

BAGAN STRUKTUR ORGANISASIBADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SULAKEPALA

UNSUR PENGARAH

- INSTANSI- PROFESIONAL / AHLI


AHMAD HIDAYAT MUS



UNSUR PELAKSANA

-102-

SEKRETARIAT

SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUBBAG PERENCANAAN

SUBBAG KEUANGAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BIDANGPENCEGAHAN DAN

KESIAPSIAGAAN

BIDANGKEDARURATAN DAN LOGISTIK

BIDANGREHABILITASI DAN

REKONSTRUKSI

SEKSI PENCEGAHAN

SEKSI KESIAPSIAGAAN

SEKSI PENYELAMATAN, EVALUASI & PENANGANAN PENGUNGSI

SEKSILOGISTIK

SEKSIREKONSTRUKSI

SEKSIREHABILITASI

SATUAN TUGAS(Satgas)

SEKRETARIAT

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULANomor : 08 TAHUN 2010Tanggal : 10 November 2010

BAGAN STRUKTUR ORGANISASISEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI



AHMAD HIDAYAT MUS

KEPALA PELAKSANA BPBD

-103-


TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP



AHMAD HIDAYAT MUS

-104-


Menimbang : a. bahwa Lingkungan Hidup di Kabupaten Kepulauan Sula merupakan rahmat

dan karunia dari Tuhan yang Maha Kuasa kepada rakyat dan warga

Kabupaten Kepulauan Sula yang merupakan ruang bagi kehidupan dalam

segala aspek dan mantranya sesuai dengan wawasan nusantara;

b. bahwa pengelolaan dan pengendalian lingkungan perlu dilakukan secara

baik dan benar sehingga dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan

guna kepentingan generasi masa kini dan masa yang akan datang.

c. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengelolaan dan

pengendalian lingkungan hidup di kabupaten Kepulauan Sula lebih berdaya

guna dan berhasil guna, sebagai perwujudan menuju kearah otonomi yang

nyata dan bertanggung jawab, dipandang perlu untuk melestarikan dan

mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan

seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan

berwawasan lingkungan hidup;

d. bahwa penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup

dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan

hidup, harus didasarkan pada norma hukum, adat istiadat dengan

memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan

lingkungan global serta perangkat hukum nasional yang berkaitan dengan

lingkungan hidup;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas,

perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tentang

Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor


2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor


3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya

Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia


Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman


Nomor 3469);

-105-

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman



6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,



Halmahera Barat, kabupaten Halmahera Utara, kabupaten Halmahera

Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota

Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik



9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32; Tambahan Lembaran


10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah



11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran



12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran

Negara Repulik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran


13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran



14. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69,


15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia


Nomor 5059);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

-106-

1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3838);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia

Jasa Pelayanana, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar

Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indoneis Nomor 113, Tambahan


18. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian

Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan



19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Bahan Berbahaya dan

Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138,


20. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber

Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82;


21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000 tentang

Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Hidup;

22. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001

tentang Jenis Usaha Atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan;


tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya

pemantauan Lingkungan;


tentang Pedoman Pengelolaan, Pengaduan Kasus Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup;

25. Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 224/KPTS.11/KS/2006 tentang

Tugas Pokok dan fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah





MEMUTUSKAN :

-107-

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN

LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KEPULAUAN SULA

BAB IKETENTUAN UMUM



2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula beserta Perangkat

Daerah Otonom sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah;


4. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah

Kabupaten Kepulauan Sula;

5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan

makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,

kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain;

6. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang

dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum;

7. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan

lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin

keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup

generasi masa kini dan generasi masa depan;

8. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh

menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan

produktifitas lingkungan hidup;

9. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara

kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

10. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung

perikehidupan manusia dan mahluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya;

11. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat,

energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukan kedalamnya;

12. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan

non hayati, yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem;

13. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya;

14. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan

mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, mendayagunaan sumber daya

air dan pengendalian daya rusak air;

-108-

15. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar mahluk hidup, zat, energi atau

komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang

keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;

16. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkanya mahluk hidup, zat,

energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga

melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;

17. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia

dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat

tetap melestarikan fungsinya;

18. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung

atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga

melampaui kreteria baku kerusakan lingkungan hidup;

19. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat

fisik, kimia dan/atau lingkungan hidup yang melampaui kreteria baku kerusakan lingkungan

hidup;

20. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin

pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap

memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;

21. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung

oleh aktifitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global

dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati dalam kurun

waktu yang dapat dibandingkan;

22. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan;

23. Limbah Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah (B3) adalah sisa

suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3;

24. Sengketa Lingkungan hidup adalah perselisihan antara 2 (dua) pihak atau lebih yang timbul

dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup;

25. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang

diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;

26. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah

kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada

lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang

penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;

27. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang

selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha

dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, ruang

diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau

kegiatan;

28. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok yang terorganisasi dan terbentuk atas

kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup;

-109-

29. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan,

penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhdap persyaratan hukum dan kebijakan yang

ditetapkan pemerintah;

30. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan

fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang mengambarkan integritas sistem

alam dan lingkungan hidup;

31. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk

antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari;

32. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat secara turun temurun bermukim di

wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan

yang kuat dengan lingkungan hidup serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata

ekonomi, politik, sosial dan hukum;

33. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum

maupun tidak berbadan hukum;

34. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan

menimbulkan keresahan masyarakat;

35. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha

dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau

kegiatan;

36. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk

melakukan usaha dan/atau kegiatan;

37. Pencemar membayar adalah usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

BAB IIASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian KesatuAsas

Pasal 2Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan asas :

a. Tanggung jawab daerah;

b. Maximum sustainable yield (MSY)

c. Keserasian dan keseimbangan;

d. Keterbukaan;

e. Kehati-hatian;

f. Ekoregion;

g. Manfaat;

h. Pencemar membayar;

i. Pertisipasi;

-110-

j. Kearifan lokal;

k. Etika lilngkungan;

l. Tata kelola pemerintahan yang baik;

m. Otonomi daerah.

Bagian KeduaPasal 3

Pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup bertujuan :

a. Menjamin keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;

b. Untuk melindungi daerah dari semua jenis usaha pengelolaan dan/atau kegiatan yang

berdampak pada kerusakan lingkungan hidup.

c. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula;

d. Menjamin keseimbangan dan keberlanjutan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian

ekosistem;

e. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;

f. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan akuntabel;

g. Menjamin pemenuhan pengelolaan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai

bagian dari hak asasi manusia.

h. Mengoptimalkan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup di daerah secara

berkelanjutan;

i. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;

j. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup;

k. Terwujudnya keterpaduan dalam sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan

memperhatikan sumber daya manusia;

l. Mengantisipasi serta mengendalikan isu lingkungan global;

Bagian KetigaRuang Lingkup

Pasal 4Ruang lingkup dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup meliputi :

a. Perencanaan;

b. Pemanfaatan lingkungan hidup;

c. Pelestarian fungsi lingkungan hidup;

d. Pengawasan;

e. Kewajiban dan wewenang pemerintah daerah;

f. Hak dan kewajiban masyarakat;

g. Penegakan hukum.

BAB IIIPERENCANAAN

Pasal 5

-111-

Perencanaan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup di daerah Kabupaten Kepulauan

Sula dilakukan melalui tahapan :

a. Menginventarisasi jenis usaha dan/atau kegiatan pengelolaan dan pengendalian lingkungan

hidup.

b. Merumuskan program kerja pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.

c. Perencanaan pengelolaan lingkungan disusun untuk menghasilkan rencana yang berfungsi

sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan konservasi sumber daya alam.

d. Rencana pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu unsur dalam penyusunan,

peninjauan kembali dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah.

e. Perencanaan pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan asas keserasian

dan keseimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (c).

Bagian KesatuInventarisasi Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Pengelolaan dan Pengendalian

Lingkungan Hidup.Pasal 6

(1) Inventarisasi jenis usaha dan/atau kegiatan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (a), meliputi :

a. Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat Kecamatan dan Desa.

b. Mengidentifikasi data di wilayah ekoregion.

(2) Inventarisasi jenis usaha dan/atau kegiatan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup

dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat mengenai sumber daya

alam yang meliputi :

a. Bagian Ketersediaan potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula.

b. Jenis usaha dan/atau kegiatan yang dimanfaatkan.

c. Perkembangan ilmu pengetahuan.

d. Bentuk pengetahuan pengelolaan masyarakat adat sula.

e. Bentuk kerusakan lingkungan hidup.

f. Konflik yang timbul akibat pemanfaatan dan pengelolaan yang tidak seimbang.

(3) Perencanaan pengelolaan Lingkungan Hidup / sumberdaya alam disusun sesuai dengan

prosedur dan persyaratan melalui tahapan yang ditetapkan dalam standar perencanaan yang

berlaku secara Nasional yang mencakup inventarisasi sumberdaya alam.

(4) Penyusunan rencana pengelolaan sumberdaya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf (e) pada setiap wilayah dilaksanakan secara terkoordinasi oleh instansi yang

berwenang sesuai dengan bidang tugasnya dengan mengikutsertakan para pemilik

kepentingan dalam bidang sumberdaya alam.

KeduaPenetapan Wilayah Ekoregion

Pasal 7

-112-

(1) Menginventarisasi jenis usaha dan/atau kegiatan pengelolaan dan pengendalian lingkungan

hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, menjadi tolok ukur dalam

penetapan wilayah ekoregion.

(2) Penetapan wilayah ekoregion ditingkat kecamatan dan desa dilaksanakan dengan

mempertimbangkan :

a. Karakteristik alam di daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

b. Daerah aliran sungai (DAS).

c. Iklim setempat.

d. Flora dan fauna.

e. Sosial budaya masyarakat adat setempat.

f. Kerifan lokal.

g. Tingkat pendapatan masyarakat.

h. Organisasi kemasyarakatan.

i. Hasil inventarisasi lingkungan hidup

Pasal 8Inventarisasi jenis usaha dan/atau kegiatan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup

ditingkat wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, dilakukan

untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.

Pasal 9Dalam hal penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud dalam pasal (7), akan

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10Inventarisasi jenis usaha dan/atau kegiatan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup di

wilayah ekoregion untuk menentukan program kerja di tingkat Kecamatan dan Desa

Pasal 11Perumusan program kerja pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup meliputi :

a. Program kerja tingkat kecamatan.

b. Program kerja tingkat desa.

Pasal 121. Program kerja ditingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf (a),

mencakup Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

2. Program kerja tingkat desa mencakup wilayah pedesaan di daerah Kabupaten Kepulauan

Sula.

Pasal 13

-113-

Program kerja pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup (PPLH) sebagaimana dimaksud

dalam pasal 11 ayat (1) huruf a, disusun oleh Camat dengan memperhatikan masukan dari

Kepala Desa.

Pasal 14Program kerja Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (PPLH) sebagaimana

dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf b, disusun oleh Kepala Desa dengan memperhatikan

masukan dari tokoh tokoh agama, masyarakat, dan tokoh pemuda.

Pasal 15Program kerja Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (PPLH) sebagaimana

dimaksud dalam pasal (13) dan (14), disusun dengan mempertimbangkan :

a. Tingkat ekonomi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula.

b. Karakter dan fungsi ekologi.

c. Sebaran penduduk.

d. Budaya masyarakat adat.

e. Sosial dan politik.

f. Kepentingan masyarakat.

BAB IVPEMANFAATAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 161. Pemanfaatan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan program kerja badan lingkungan hidup


2. Dalam hal perumusan program kerja pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, maka pemanfaatan lingkungan dilaksanakan

berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan :

a. Keberlanjutan fungsi lingkungan hidup pedesaan.

b. Pengendalian lingkungan yang tepat dan berdaya guna.

c. Tingkat pencemaran dan/atau kerusakan.

d. Hasil produktivitas lingkungan hidup yang memadai dan berkelanjutan.

e. Keselamatan kerja dan kesejahteraan masyarakat.

3. Pemanfaatan lingkungan hidup yang didasarkan pada daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sula.

4. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan memanfaatkan sumberdaya alam wajib mendapat

izin tertulis dari Bupati

5. Ketentuan mengenai syarat, tata cara perijinan ditetapkan oleh Bupati dengan

memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 17

-114-

Keberlanjutan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf a,

dengan memperhatikan prinsip-prinsip lingkungan hidup, keseimbangan lingkungan hidup, dan

pemahaman biosentrisme.

BAB VPELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 18Setiap orang wajib memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan

baku mutu lingkungan hidup dilakukan dengan kegiatan fisik dan/atau non fisik.

Pasal 19Dalam hal memelihara dan melestarikan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal

(18), dilakukan dengan cara :

a. Melakukan pemulihan kualitas lingkungan hidup.

b. Menjaga dan memelihara kualitas air laut dari pencemaran.

c. Menjaga dan memelihara kualitas tanah dan air dari pencemaran lingkungan.

d. Menjaga dan melestarian hutan mangrove.

e. Melindungi pengembangan wilayah perkebunan.

f. Menjaga dan melestarikan kawasan hutan.

g. Menjaga dan memelihara wilayah pertambangan.

h. Menjaga dan memelihara pohon-pohon dan bunga-bunga yang telah ditanam.

Pasal 20Dalam hal menjaga dan memelihara serta melestarikan lingkungan hidup sebagaimana

dimaksud dalam pasal 19 huruf (b), dilakukan pada wilayah perikanan.

Pasal 21Dalam melakukan pengelolaan di wilayah perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal (19),

meliputi : pantai, sungai, waduk, rawa, danau dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan

serta lahan budidaya ikan yang potensial di daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Pasal 22Ketentuan mengenai pengelolaan perikanan akan diatur dengan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku.

Pasal 23Melindungi dan mengembangkan wilayah perkebunan sebagaimana di maksud dalam pasal 19

huruf (e), ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24Menjaga dan melestarikan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f),

meliputi : kawasan hutan konservasi, kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi.

Pasal 25

-115-

Menjaga dan memelihara kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 di atas,

ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26Dalam menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup maka setiap usaha dan/atau kegiatan

dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 27Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan

pencemaran serta pemulihan daya tampungnya diatur dalam peraturan pemerintah.

BAB VIPENGAWASAN

Pasal 28Kepala daerah wajib melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan pengelolaan

dan pengendalian lingkungan hidup.

Pasal 29a. Bupati wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab kegiatan

usaha pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku.

b. Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada

instansi Badan Lingkungan Hidup yang bertanggungjawab dibidang pengelolaan dan

pengendalian lingkungan hidup.

c. Dalam melakukan pengawasan, Bupati dapat menetapkan pejabat pengawas sekurang-

kurangnya eselon III/a atau III/b

d. Bupati wajib melakukan pengawasan terhadap pejabat pengawas atas usaha dan/atau

kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 30a. Dalam penetapan pejabat pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf (c)

pejabat pengawasan dapat menunjuk tiga orang pembantunya atas usulan dari Kepala

Badan Lingkungan Hidup.

b. Pejabat pengawasan dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Bupati, apabila tidak dapat

melaksanakan tugasnya.

c. Dalam hal pemberhentian pejabat pengawasan karena lalai dalam tugas, maka Bupati

dapat melakukan pencopotan jabatan atau dibebastugaskan dari jabatannya.

Pasal 31Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal (29), berwenang:

a. Melakukan pemantauan.

b. Meminta keterangan.

-116-

c. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan.

d. Memasuki tempat tertentu.

e. Mengambil gambar.

f. Membuat rekaman audio visual.

g. Mengambil sampel.

h. Memeriksa peralatan.

i. Merincikan kebutuhan pengawasan.

j. Memeriksa alat transportasi.

k. Menghentikan pelanggaran tertentu.

Pasal 32Dalam melakukan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi

dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sula.

Pasal 33Pembiayaan kegiatan pengawasan dibebankan dari anggaran APBD Kepulauan Sula atau pos

lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 34Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup

sebagaimana dimaksud pada pasal (29), akan diatur dalam Keputasan Bupati.

BAB VIIKEWAJIBAN DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian 1KewajibanPasal 35

Pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup

berkewajiban :

a. Merealisasikan peraturan dan perundang-undangan maupun peraturan daerah yang

berkaitan dengan lingkungan hidup.

b. Mendukung semua kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan bidang lingkungan hidup.

c. Mengembangkan dan meningkatkan kerja sama antara masyarakat, dunia usaha dan

pemerintah dalam upaya melestarikan lingkungan hidup.

d. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan daerah tentang pengelolaan dan

pengendalian lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya kualitas lingkungan hidup.

e. Mewujudkan kesadaran akan hak dan tanggungjawab masyarakat dalam pengelolaan

dan pengendalian lingkungan hidup.

f. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan.

g. Melakukan penelitian dibidang lingkungan hidup.

h. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan dibidang lingkungan hidup.

-117-

i. Membuat perangkat hukum dan tata cara pengakuan keberadaan masyarakat adat

Kabupaten Kepulauan Sula, hak adat dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan

hidup.

Pasal 36Kewajiban pemerintah daerah dalam melakukan pegelolaan dan pengendalian lingkungan hidup

harus mempertimbangkan norma hukum dan adat istiadat masyarakat Kabupaten Kepulauan

Sula.

Pasal 37Kewajiban pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana

dimaksud dalam pasal 35 huruf (i), akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian 2Wewenang

Pasal 38Wewenang pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula, dilakukan untuk memastikan prinsip

pembangunan berkelanjutan yang menjadi fondasi dan terintegrasi dalam pembangunan suatu

wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan program di antaranya:

a. Menetapkan kebijakan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup Kabupaten

Kepulauan Sula.

b. Menetapkan kawasan rawan bencana sebagai kawasan berbahaya.

c. Melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam pengelolaan dan

pengendalian lingkungan hidup.

d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL, UKL dan UPL

e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan.

f. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan tentang pengelolaan dan pengendalian sumber

daya alam hayati dan non hayati.

g. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengelolaan dan pengendalian

dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon.

h. Menetapkan standar minimal kerusakan lingkungan.

i. Melakukan analisis resiko lingkungan.

j. Melakukan audit lingkungan.

k. Melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah,

Keputusan Bupati dan Keputusan Badan Lingkungan Hidup.

l. Menetapkan anggaran berbasis lingkungan hidup.

m. Melakukan penertiban, pembinaan dan pengawasan penanggungjawab usaha dan/atau

kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan hidup.

n. Memberikan sanksi bagi kelompok masyarakat dan/atau orang yang melakukan

pelanggaran dalam pengelolaan lingkungan hidup.

-118-

o. Mengeluarkan dan membatalkan izin usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada

kualitas lingkungan hidup.

p. Memfasilitasi sengketa lingkungan lingkungan.

q. Menindak lanjuti pengaduan masyarakat.

r. Mengelola isu lingkungan ditingkat kabupaten.

s. Memberikan informasi lingkungan yang benar kepada masyarakat.

t. Memberikan pembinaan pendidikan lingkungan hidup kepada masyarakat.

u. Mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup.

v. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

Pasal 39Wewenang pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf (a), ditetapkan

dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sula.

BAB VIIIHAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT.

Bagian kesatuHak

Pasal 40a. Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian

dari hak asasi manusia.

b. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses

partisipasi dan keadilan dalam memenuhi hak lingkungan hidup yang baik dan sehat.

c. Setiap orang berhak mendapatkan hak perlindungan hukum.

d. Setiap orang berhak mengajukan pendapat atau keberatan terhadap rencana usaha

kegiatan yang diprediksikan dapat menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup.

e. Setiap orang berhak aktif dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup sesuai


f. Setiap orang berhak mengajukan pengaduan akibat dugaan pencemaran atau perusakan

lingkungan hidup.

Pasal 41Ketentuan lebih lanjut mengenai hak masyarakat akan di atur dalam Peraturan Bupati Kepulauan

Sula.

Bagian keduaKewajibanPasal 42

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

-119-

Pasal 43Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban :

a. Memberikan informasi yang terkait dengan pengelolaan dan pengendalian lingkungan

hidup secara benar, akurat, transparan dan tepat waktu.

b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

c. Menaati ketentuan-ketentuan atau kriteria-kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

d. Menaati Peraturan Perundang-undangan, Perda, Keputusan Bupati, Peraturan Bupati

maupun Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sula.

e. Menjaga dan mengendalikan lingkungan dari pencemaran limbah Rumah Tangga.

f. Menjaga dan memelihara sumber daya alam.

g. Mengembangkan dan menjaga budaya serta kearifan lokal dalam rangka pelestarian

fungsi lingkungan hidup.

h. Meningkatkan pengawasan dibidang lingkungan hidup.

i. Meningkatkan kepedulian pengelolaan lingkungan hidup.

j. Wajib menjaga dan memelihara hutan kota dan taman kota

k. Menjaga dan memelihara setiap kegiatan penanaman pohon, bunga dan tanaman lainya.

l. Menjaga dan memelihara tempat-tempat sampah di sepanjang jalan, Sekolahan, tempat-

tempat Ibadah, Pelabuhan, Pertokoan, Taman Kota, RSUD, Puskesman, DPRD, Kantor

Bupati dan lain-lain.

m. Menjaga dan memelihara fasilitas Pemerintah Daerah.

Pasal 44Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf (e) wajib melakukan

pengelolaan limbah B3.

Pasal 45Pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal (44), wajib mendapatkan izin dari

Bupati melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Bagian ketigaLaranganPasal 46

Setiap orang dilarang :

a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup.

b. Memasukan limbah B3 ke Daerah Kabupaten Kepulauan Sula yang tidak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Membuang limbah B3 ke media lingkungan.

d. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

e. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.

-120-

f. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak

informasi atau memberikan keterangan palsu.

Pasal 47Larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 huruf (e), akan diberi sanksi yang tegas sesuai

dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IXAMDAL dan UKL-UPL

Pasal 481. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib

memiliki dokumen amdal.

2. Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria :

a. Besarnya jumlah penduduk yang terkena dampak dari rencana atau usaha suatu

kegiatan.

b. Luas wilayah penyebaran.

c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung.

d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak.

e. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak.

f. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 49Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) merupakan dasar dalam

penetapan kelayakan lingkungan hidup.

Pasal 501. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal dan wajib

memiliki UKL-UPL.

2. Bupati dapat menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-

UPL.

Pasal 511. Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL, wajib membuat surat

pernyataan kesanggupan dan pemantauan lingkungan hidup.

2. Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas,

dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XPerizinanPasal 52

1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin

lingkungan.

2. Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

-121-

3. Izin lingkungan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan

lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

4. Izin lingkungan diterbitkan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

5. Bupati wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi

dengan amdal atau UKL-UPL.

6. Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

7. Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan akan dibatalkan.

8. Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggungjawab usaha

dan/atau kegiatan wajib memperbaharui izin lingkungan.

Pasal 53Ketentuan Kriteria serta penyusunan dokumen amdal dan / atau UKL-UPL disesuaikan dengan

perundang-undang yang berlaku.

BAB XI Tata Ruang

Pasal 541. Untuk menjaga fungsi lingkungan hidup di Daerah Kabupaten Kepulauan Sula serta

keselamatan kerja masyarakat, maka perencanaan tata ruang wilayah didasarkan pada

Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS).

2. Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, ditetapkan

dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Bagian KesatuKajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pasal 551. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula wajib membuat KLHS sebagai prinsip

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan dimanifestasikan dalam

kebijakan, rencana, dan/atau program kerja masing-masing instansi terkait yang dimasukan

dalam penyusunan dan evaluasi :

a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Sula beserta rencana

pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah

(RPJM).

b. Kebijakan, rencana dan program yang berpotensi menimbulkan dampak resiko

lingkungan hidup.

2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) memuat beberapa kajian antara lain :

a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

b. Perkiraan mengenai dampak dari resiko lingkungan hidup;

c. Efesiensi pemanfaatan sumber daya alam;

d. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan

e. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

-122-

Pasal 56Hasil kajian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (2), menjadi dasar bagi

kebijakan, rencana dan program pembangunan Kabupaten Kepulauan Sula.

Pasal 57Kebijakan, rencana, dan program pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 di atas,

harus memperhatikan masukan dari tingkat Kecamatan dan Desa.

Pasal 58Apabila Hasil Kajian Lingkungan Strategis menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung

lingkungan sudah terlampaui, maka :

a. Kebijakan rencana dan program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan

rekomendasi kajian lingkungan.

b. Jenis usaha atau kegiatan yang tidak melampaui daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

c. Kajian lingkungan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, LSM bidang lingkungan,

akademisi dan pemangku kepentingan.

Pasal 59Ketentuan lebih lanjut mengenai KLHS, mangikuti undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku lainnya.

BAB XIIPENEGAKAN HUKUM

Bagian kesatuSanksi Administrasi

Pasal 601. Bupati menerapkan sanksi administrasi kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan

jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.

2. Sanksi administrasi terdiri atas :

a. Teguran tertulis.

b. Paksaan.

c. Pembekuan izin lingkungan.

d. Pencabutan izin lingkungan.

Pasal 61Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) tidak membebaskan

penanggungjawab dari tanggungjawab pemulihan dan pidana.

Pasal 62

-123-

Sanksi administrasi berupa pembekuan dan pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 60 ayat (2) huruf c dan d, dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau

kegiatan tidak melaksanakan sanksi administrasi dan paksaan oleh pemerintah daerah.

Pasal 631. Sanksi paksaan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (60) ayat (2) huruf b

berupa :

a. Penghentian kegiatan pengelolaan.

b. Pemindahan alat-alat pengelolaan (produksi).

c. Pembongkaran tempat kegiatan pengelolaan.

d. Penyitaan aset perusahan atau alat-alat yang menimbulkan pelanggaran dalam

pengelolaan lingkungan hidup.

e. Menghentikan sementara seluruh kegiatan pengelolaan.

f. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan

fungsi lingkungan hidup.

2. Pengenaan paksaan pemerintah daerah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila

pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :

a. Ancaman yang serius bagi makhluk hidup termasuk manusia dan lingkungannya.

b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran atau

kerusakan lingkungan.

c. Dampak pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kerugian besar bagi daerah.

Pasal 64Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mengindahkan atau tidak

melaksanakan paksaan pemerintah daerah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan

pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Pasal 65Bupati berwenang memaksa penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan

pemulihan lingkungan hidup akibat dari dampak pengelolaan, pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup.

Pasal 66Bupati berwenang menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat

pencemaran atau kerusakan lingkungan yang dilakukan atas biaya penanggungjawab usaha

dan/atau kegiatan.

Bagian KeduaPenyelesaian Sengketa Lingkungan

Pasal 67

-124-

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar

pengadilan.

Pasal 68Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar

pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak yang bersengketa.

Bagian KetigaPenyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan

Pasal 69Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dilakukan untuk mencapai

kesepakatan mengenai :

a. Bentuk dan besarnya ganti rugi.

b. Tindakan pemulihan akibat pencemaran atau kerusakan.

c. Kesepakatan tertulis untuk dijadikan jaminan tidak terulangnya pencemaran atau

kerusakan lingkungan hidup.

d. Tindakan mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan.

e. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan berlaku tindak pidana apabila salah satu pihak

dirugikan dari hasil kegiatan pengelolaan lingkunga hidup.

f. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dapat digunakan jasa

mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 70Masyarakat dapat membentuk LSM, lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan

hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

Pasal 71Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan LSM, Lembaga penyedia jasa

penyelesaiaan sengketa lingkungan hidup yang bebas dan tidak berpihak.

Bagian KeempatPenyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Pengadilan

Pasal 721. Setiap orang atau kelompok penanggungjawab kegiatan melakukan perbuatan melanggar

hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang merugikan orang lain

wajib membayar ganti rugi sesuai besarnya kerugian.

2. Setiap orang atau kelompok dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan yang berdampak

pada perubahan kualitas lingkungan hidup dan tidak bertanggungjawab atas apa yang

dilakukanya, maka akan dikenakan sanksi.

3. Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa setiap hari keterlambatan atas

pelaksanaan putusan pengadilan.

-125-

4. Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 73Setiap orang atau kelompok dalam mengajukan gugatan kepengadilan harus mengikuti tenggang

waktu yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata.

Bagian KelimaHak Gugat Pemerintah Daerah

Pasal 74Pemerintah daerah bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup dan berwenang mengajukan

gugatan ganti rugi terhadap kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan

hidup.

Bagian KeenamHak Gugat Masyarakat

Pasal 75a. Masyarakat berhak mengajukan gugatan apabila mengalami kerugian akibat pencemaran

dan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau

kegiatan.

b. Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta peristiwa, dasar hukum, serta

jenis tuntutan diantara wakil kelompok maupun anggota kelompoknya.

Bagian KetujuhHak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 76Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi

lingkungan hidup.

1. Hak gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya

tuntutan ganti rugi;

2. Organisasi lingkungan hidup dapat melakukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

a. Legalitas organisasi;

b. Memiliki AD dan ART dalam organisasi;

c. Memiliki kantor sendiri;

d. Telah melaksanakan kegiatan selama dua tahun;

e. Telah bekerjasama dengan pemerintah daerah.

Bagian KedelapanGugatan Administrasi

Pasal 77Setiap orang berhak mengajukan gugatan pelanggaran administrasi kepada tata usaha negara.

-126-

Pasal 781. Setiap orang mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila :

a. Badan atau pejabat yang menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan

yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal.

b. Badan atau pejabat yang menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-

UPL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL.

2. Tata cara pengajuan gugatan administrasi terhadap keputusan tata usaha negara mengacu

pada hukum acara peradilan tata usah negara.

Bagian kesembilanPenyidik dan Pembuktian

Penyidik Pasal 79

1. Dalam penyelidikan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah

yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang lingkungan hidup diberi wewenang

sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana untuk melakukan

penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

2. Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang :

a. Melakukan pemeriksanaan atas kebenaran laporan dan keterangan yang berkenaan

dengan bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.

b. Melakukan pemeriksaan, meminta keterangan, pemeriksaan catatan, pembukuan dan

dokumen lain.

Pasal 80Wewenang penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (2), telah diatur dalam


Bagian KesepuluhPembuktian

Pasal 81Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas :

a. Keterangan saksi.

b. Keterangan ahli.

c. Surat.

d. Petunjuk.

e. Keterangan terdakwa; dan/atau

f. Alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XIIIKETENTUAN PIDANA

Pasal 82

-127-

Tindak pidana dalam peraturan daerah ini merupakan kejahatan terstruktur.

Pasal 83a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya

baku mutu air dan tanah, baku mutu air laut atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan

hidup, dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 7

(tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling

banyak Rp 200.000.000. (dua ratus juta rupiah);

b. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) mengakibatkan orang luka

dan/atau mengancam kesehatan manusia, serta tidak tentram hidupnya, dipidana dengan

pidana penjara sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh tahun) dan

denda paling sedikit Rp 150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp

300.000.000. (tiga ratus juta rupiah);

c. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) mengakibatkan orang luka berat

atau mati dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dan

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000. (dua ratus juta

rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000. (lima ratus juta rupiah);

Pasal 84Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan membakar, merusak dan/atau menebang

hutan, pohon-pohon, taman kota , hutan kota, bandara, sekolah, perkantoran, DPRD, Kantor

Bupati, RSUD, puskesman, pertokoan, terminal, pasar maupun dan lain-lain, dipidana dengan

pidana penjara sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 30 (tiga puluh) tahun

dan denda paling sedikit Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

Pasal 85Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan merusak dan/atau menebang hutan

mangrove dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2

(dua) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak

Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah)

Pasal 86Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan merusak dan/atau menghilangkan tempat

sampah, TPS dan fasilitas umum lainnya dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 6

(enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp. 20.000.000. (dua puluh

juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Pasal 87Setiap orang dengan sengaja melakukan pengambilan dan/atau menambang batu, pasir di

gunung, di sungai dan di laut tanpa memiliki izin lingkungan dipidana dengan pidana penjara

-128-

sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit

Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 88Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan membuang dan/atau membakar sampah,

membuang limbah B3, limbah rumah tangga ditempat-tempat umum seperti, sungai, pantai, laut,

selokan, taman, terminal, pasar dan lain-lain dipidana dengan pidana penjara sekurang-

kurangnya 1 (satu) dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000. (lima

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);

Pasal 89Setiap orang dengan sengaja melakukan pengelolaan dan pengendalian limbah B3 tanpa

memiliki izin dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama

7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

Pasal 90Setiap orang menghasilkan limbah B3 dan / atau limba rumah tangga dan tidak melakukan

pengelolaan dipidana dengan pindana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling

lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan

paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 91Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan penipuan dan/atau menciblak sertifikat

AMDAL, UKL-UPL atau sejenisnya untuk kepentingan pribadi maupun umum, dipidana dengan

pidana penjara sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 30 (tiga puluh) tahun

dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah);

BAB XIVKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92Semua Peraturan Daerah (PERDA), Peraturan Bupati, Keputusan Bupati maupun Keputusan

Badan Lingkungn Hidup yang telah ada, tetap berlaku sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 93Segala ketentuan dibidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (PPLH) yang telah

dikeluarkan wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 6 (enam) bulan sejak

peraturan daerah ini ditetapkan.

-129-

BAB XVKETENTUAN PENUTUP

Pasal 94Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati

Kepulauan Sula.

Pasal 95Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.









AHMAD HIDAYAT MUS



-130-

PENJELASANATAS

PERATURAN DAERAHKABUPATEN KEPULAUAN SULA

NOMOR 09 TAHUN 2010TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

1. UMUM

Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup pada saat ini menunjukkan terjadinya

penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan yang sangat fundamental, sehingga perlu ada

perhatian serius terhadap pencemaran air sungai, pencemaran perikanan, pengelolaan dan

pengendalian perkebunan yang tidak terarah, pencemaran tanah dan air, limbah B3, Limbah

rumah tangga, pengelolaan dan pengendalian hutan, taman kota, serta pengelolaan hutan

mangrove yang tidak merata.

Tujuan umum pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Sula adalah

mencipatakan kehidupan masyarakat yang cinta akan lingkungan serta senantiasa

memperdulikan prinsip-prinsip ramah lingkungan dan tidak merusak, berwawasan, serta hidup

bersih, teduh, sehat, ramah lingkungan dan sejahtera serta mewujudkan kota sanana sebagai

kota berteman.

Realitas menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengendalian sumber daya alam secara

kualitas maupun kuantitas di Kabupaten Kepulauan Sula sangat tidak merata, sedangkan

kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang secara tidak langsung

menimbulkan resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan. Situasi ini dapat membuat daya

dukung dan daya tampung lingkungan serta produktivitas dari hasil pengelolaan lingkungan

mengalami stagnansi dan pada akhir menjadi beban sosial yang berkepanjangan. Maka,

pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup di daerah Kabupaten Kepulauan Sula harus

dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan berdasarkan asas tanggungjawab daerah, hasil

maksimum yang lestari, keseimbangan, keterbukaan, ekoregion, manfaat, kepentingan umum,

partisipasi/gotong royong, kearifan lokal, kehati-hatian, etika lingkungan, pencemar membayar,

tata kelola pemerintahan yang baik serta otonomi daerah.

Pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup mengharuskan dikembangkannya suatu

sistem lingkungan yang berbasis kearifan lokal yang terencana yang di implementasikan dalam

program pembangunan berwawasan lingkungan dan direalisasikan oleh masing-masing SKPD

-131-

yang mempunyai kepentingan untuk menjaga, melestarikan lingkungan hidup demi tercapainya

sula yang bersih, teduh, sehat, ramah lingkungan dan sejahtera.

Penggunaan sumber daya alam Kabupaten Kepulauan Sula harus selaras, serasi dan

seimbang sesuai dengan daya dukung lingkungan. Maka, tujuan pembentukan peraturan daerah

ini adalah menjaga keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan, mengendalikan

pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan akuntabel dengan membuat Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan prinsip pembangunan berwawasan

lingkungan telah menjadi fondasi dalam pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sula megalami perkembangan yang sangat

cepat, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak negatif dengan berubahnya kualitas

lingkungan dan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, maka diperlukan

upaya pengendalian secara tepat. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan

upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan adalah salah satu langkah pencegahan

dan akan di implementasikan sebagai salah satu persyaratan utama untuk memperoleh izin

lingkungan yang legal sebelum memperoleh izin usaha.

Peraturan daerah ini akan dijadikan acuan dan pegangan dalam setiap kegiatan

pembangunan. Maka, prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan yang

terintegrasikan dalam kebijakan, rencana dan program terpadu, harus dijadikan dasar dalam

membangun suatu daerah. Peraturan derah ini diwujudkan untuk mewujudkan tanggungjawab

pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis

yang terencana dan tersistematis.

Mengingat semakin berkembangnya pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sula yang

dikhawatirkan akan menimbulkan dan menurunkan kemampuan daya dukung dan daya tampung

lingkungan, maka diperlukan pencegahan dan pengendalian secara cepat dan tepat. Analisis

mengenai dampak lingkungan dan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah salah

satu langkah pencegahan dan prasarat utama dalam memperoleh izin lingkungan.

Langkah lain yang perlu dilakukan adalah memanfaatkan lingkungan yang seoptimal

mungkin, serta melestarikannya sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan hidup. Sehubungan

dengan hal tersebut, perlu dibuat kebijakan tentang pengelolaan dan pengendalian lingkungan

hidup yang jelas, tepat dan tegas sebagai landasan bagi pengelolaan sumber daya alam serta

kegiatan pembangunannya.

Peraturan daerah ini dibuat untuk memberi kepastian hukum administrasi, hukum

perdata, maupun hukum pidana, bagi pelaku kegiatan maupun pemegang izin usaha dan/atau

kegiatan pembangunan. Melalui cara ini diharapkan selain menimbulkan efek jera, juga akan

meningkatkan kesadaran masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya. Disamping itu

juga, memuat sanksi-sanksi bagi orang atau kelompok orang yang melakukan pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Selain itu, peraturan derah ini juga mengatur :

a. Kewajiban dan wewenang pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

b. Amdal, UKL-UPL, KLHS, perizinan,dan larangan.

-132-

c. Perencanaan, pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup.

d. Hak dan kewajiban masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula.

e. Aspek pengawasan.

f. Penegakan hukum administrasi, perdata, pidana serta sanksi-sanksi dan penguatan

institusi lingkungan yang lebih efektif, terpadu dan akuntabel.

Peraturan daerah ini memberi kewenangan Bupati Kepulauan Sula untuk menyeimbangkan

aktivitas pembangunan di masing-masing SKPD, sehingga tidak terjadi pergeseran program

pembangunan yang sudah direncanakan. Oleh karena itu, lembaga yang mempunyai beban

kerja sesuai dengan peraturan daerah ini dapat berkoordinasi dengan Bupati guna kepentingan

pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang cepat, tepat dan berdaya guna. Namun

semua program maupun tugas pokok dan fungsi bisa dijalankan dan terlaksana, apabila

mendapat dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten

Kepulauan Sula.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas tanggung jawab daerah adalah :

a. Daerah menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat

yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat, serta

generasi masa kini maupun generasi masa depan.

b. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula menjamin setiap warganya atas

lingkungan hidup yang baik dan sehat.

c. Pemerintah daerah mencegah dilakukannya kegiatan pengelolaan dan

pengendalian sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas maximum sustainable yield adalah bahwa hasil

maksimum yang lestari dari suatu pengelolaan dan pengendalian sumber daya alam.

Konsep ini, menjaga keseimbangan biologis sumber daya alam agar dapat

dimanfaatkan secara maksimum dalam waktu yang lama. Konsep ini berangkat dari

empat faktor utama yaitu : recruitment, pertumbuhan, moralitas dan hasil pengelolaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa

pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti

kepentingan ekonomi, sosial budaya, perlindungan dan pelestarian ekosistem.

Huruf d

-133-

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa penyelenggaraan

pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup dilakukan dengan memperhatikan

masukan dan aspirasi masyarakat dan di dukung dengan pelayanan informasi yang

dapat di akes oleh masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai

dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu

pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda-nunda langka

meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas ekoregion adalah pengelolaan dan pengendalian

lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosisitem,

kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan

pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan

lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia

selaras dengan lingkungannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggung

jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf i

Yang dimaksud denga asas partisipasi/gotong royong adalah bahwa setiap anggota

masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan

pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, baik secara langsung

maupun tidak langasung.

Huruf j

Yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah bahwa dalam pengelolaan dan

pengendalian lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku

dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan etika lingkungan adalah :

a. Mengembangkan perilaku baik secara individu maupun kelompok dalam kaitan

dengan lingkungan hidup.

b. Mengembangkan sistem sosial dan politik yang ramah terhadap lingkungan serta

mengambil keputusan dan kebijakan yang berdampak terhadap lingkungan.

Huruf l

-134-

Yang di maksud dengan tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwa

pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip

partisipasi/gotong royong, transparan, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah bahwa pemerintah dan pemerintah

daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dibidang pengelolaan

dan pengendalian lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan

keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Kearifan lokal dalam pasal ini termasuk hak ulayat yang diakui oleh DPRD


Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 8

-135-

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Huruf a

Ekonomi masyarakat dalam pasal ini adalah tingkat pendapatan masyarakat

dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan karakter dan fungsi ekologi dalam pasal ini adalah

sifat dan fungsi dari air, tanah dan udara, cahaya serta lingkungan alam

lainnya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a

-136-

Yang dimaksud prinsip-prinsip lingkungan dalam pasal ini adalah 27 prinsip

lingkungan dan pembangunan yang di deklarasikan di Rio de Jeneiro, yang intinya

adalah merupakan satu pola pembangunan berwawasan lingkungan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan biosentrisme dalam pasal ini adalah bahwa setiap

kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri.

Artinya bahwa alam dan manusia sama-sama memiliki nilai.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan menjaga dan memelihara pohon dan bunga-bunga dalam

pasal ini adalah yang ditanam oleh pemerintah dan masyarakat sepanjang jalan,

taman, hutan kota, dan perkantoran yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

-137-

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Haruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

-138-

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup adalah

bahwa lingkungan hidup harus tetap terjaga keasliannya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

-139-

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Rekomendasi UKL-UPL dinilai oleh tim teknis instansi lingkungan hidup.

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Ayat 7

Cukup jelas

Ayat 8

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

-140-

Dampak lingkungan hidup yang dimaksud meliputi :

a. Perubahan iklim;

b. Kerusakan, kemerosotan dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;

c. Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor,

kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan;

d. Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;

e. Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;

f. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan

penghidupan sekelompok masyarakat dan/atau

g. Peningkatan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pelibatan masyarakat dalam pasal ini adalah bahwa pelibatan masyarakat

dilakukan melalui dialog, diskusi, dan konsultasi publik.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

-141-

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

-142-

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas


-143-


TENTANG

PEMBERIAN NAMA JALAN, TEMPAT REKREASI,TAMAN DAN TEMPAT – TEMPAT LAIN UNTUK UMUM

DIKOTA SANANA DAN KOTA – KOTA LAINNYA DALAM WILAYAHKABUPATEN KEPULAUAN SULA



Menimbang : a. bahwa pemberian nama untuk jalan, tempat rekreasi, taman dan tempat –

tempat lain untuk umum dalam Kota Sanana dan Kota – kota lainnya dalam

Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula, merupakan wewenang Pemerintah

Daerah dalam rangka pengembangan Kota Sanana dan Kota lainnya dalam

Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sesuai dengan dinamika pembangunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf

a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor


2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,


-144-

4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten


Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi



5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang tentang Pembentukan

Peraturan Perundang – Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah



7. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan

Bentuk Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur

Penyusunan Produk Hukum Daerah.




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN NAMA JALAN, TEMPAT REKREASI, TAMAN DAN TEMPAT –

TEMPAT LAIN UNTUK UMUM DIKOTA SANANA DAN KOTA – KOTA

LAINNYA DALAM WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Daerah ini, dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sula;

-145-

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula;

c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Sula;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Kepulauan Sula;

e. Dinas adalah Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan

Sula;

f. Lokasi adalah tempat dalam Kota Sanana dan Kota – kota lainnya dalam Wilayah Kabupaten

Kepulauan Sula yang luasnya dibatasi oleh jalan – jalan dan atau tanda – tanda lain yang

menunjukan batas – batas lokasi tersebut;

g. Jalan adalah setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas;

h. Tempat Rekrasi adalah tempat yang terbuka untuk umum dan digunakan utuk berekreasi

yang dimiliki dan diolah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula maupun

Swasta;

i. Taman adalah tempat yang ditanami dengan tanaman hias yang berfungsi untuk keindahan

kota;

j. Tempat lain adalah tempat berupa lapangan kecil, jalur hijau dan lain – lain serupa untuk

umum.

BAB IITATA CARA PEMBERIAN NAMA

Pasal 2Pemberian atau perubahan nama jalan, tempat rekreasi, taman dan tempat – tempat lain untuk

umum dalam Kota Sanana dan Kota – kota lainnya dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 3Dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 2, Kepala Daerah dapat menetapkan atau

mengubah nama untuk jalan, tempat rekreasi, taman dan tempat – tempat lain untuk umum

dengan memperhatikan segi sejarah perjuangan bangsa, kepahlawanan, ciri khas daerah, adat

istiadat dan usulan dari masyarakat.

Pasal 4(1) Bentuk, ukuran, warna tulisan, tanda – tanda nama untuk jalan, tempat rekreasi, taman dan

tempat – tempat lain untuk umum dalam Kota Sanana dan Kota – kota lainnya dalam wilayah

Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepulauan Sula;

(2) Pemasangan tanda – tanda nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

Aparat Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

-146-

BAB IIIKETENTUAN PENUTUP


Agar setiap orang mengetahuinya, memperintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten kepulauan Sula.




pada tanggal 10 November 2010

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULATAHUN2010NOMOR10)


AHMAD HIDAYAT MUS

Plt. SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN KEPULAUAN SULA


-147-


TENTANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dibentuk untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya

saing daerah;

b. bahwa tugas pokok pemerintah daerah selanjutnya adalah menjalankan

pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat melalui pembangunan

yang berkeadilan, damai dan demokratis secara bertahap dan

berkesinambungan;

c. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan di daerah dapat

berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan

pembangunan daerah, diperlukan perencanaan pembangunan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten


Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di ropinsi






-148-

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);



Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang


undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,



Penyusunan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran

Daerah dan Berita Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

BAB IKETENTUAN UMUM



-149-

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah otonom lainnya sebagai unsur

penyelenggaraan pemerintah daerah;


4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;

6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa

depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang

tersedia dan dilaksanakan oleh semua komponen di daerah untuk mencapai tujuan

pembangunan daerah;

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah

dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun;

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD,

adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;

9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA

SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)

tahun;

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen

perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

11. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENJA SKPD

adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode

1 (satu) tahun;

12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut MUSRENBANG adalah

forum antara pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah,

baik RPJPD, RPJMD maupun RKPD;

13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat RKA

SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan

SKPD yang merupakan penjabaran dari RENJA SKPD dan RENSTRA SKPD;

14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode

perencanaan;

15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan visi;

16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi

dan misi;

17. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai

tujuan;

18. Program adalah instrument kebijakan yang yang berisi satu atau lebih kegiatan yang

dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu;

-150-

19. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin

agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan;

20. Evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja

pelaksanaan program dan kegiatan pada periode sebelumnya;

21. Pemantauan adalah serangkaian kegiatan yang yang bertujuan untuk mengetahui realisasi

pencapaian target program dan kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi

BAB IIASAS DAN TUJUAN

Pasal 2(1) Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip

kebersamaan, berkeadilan, berkalanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian

dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan daerah.

(2) Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu,

menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

(3) Perencanaan Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan Asas Umum

Pemerintahan Negara.

(4) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk :

a. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;

b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar ruang, antar waktu

dan antar fungsi pemerintah;

c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

dan pengawasan;

d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan

e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan

berkelanjutan.

BAB IIIRUANG LINGKUP

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHPasal 3

(1) Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan semua

fungsi Pemerintahan Daerah yang meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

(2) Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun

secara terpadu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan perencanaan pembangunan oleh

Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.

(3) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan

dokumen :

a. Rencana pembangunan jangka panjang;

-151-

b. Rencana pembangunan jangka menengah; dan

c. Rencana pembangunan tahunan.

Pasal 4Dokumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (3) disusun melalui tahapan-tahapan

sebagai berikut :

a. Penyusunan Rencana

b. Penetapan Rencana

c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana, dan

d. Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pasal 5Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahapan-tahapan pelaksanaan pembangunan

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 diatas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6(1) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat

Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

(2) Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada

RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan

langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat.

(3) Penyusunan Renstra-SKPD dan Renja-SKPD dikoordinasikan dengan Bappeda dan

ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 7(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja SKPD sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada Rancangan Awal RKPD dan berpedoman

pada Renstra-SKPD.

(2) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan Rancangan RKPD dengan menggunakan

Renja-SKPD.

BAB IVMUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 8(1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan terdiri atas :

a. Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

-152-

b. Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

c. Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

(2) Musrenbang wajib dihadiri oleh Anggota DPRD, Pelaku Pembangunan, termasuk

keterwakilan perempuan;

(3) Kepala Bappeda menyiapkan Draft Rancangan Awal RPJPD, RPJMD dan RKPD untuk

dibahas dalam forum konsultasi yang diikuti oleh masyarakat dan pelaku pembangunan;

Pasal 9(1) Setelah dibahas dalam forum konsultsi publik, Draft Rancangan Awal RPJPD, RPJMD, dan

RKPD dirumuskan menjadi Rancangan Awal RPJPD, RPJMD, RKPD oleh Bappeda

bersama SKPD;

(2) Musrenbang RPJPD menghasilkan Rumusan Rancangan Akhir RPJPD;

(3) Hasil Musrenbang RPJPD disampaikan ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan

Daerah paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

Pasal 10(1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk membahas Rancangan Awal RPJMD yang telah

disempurnakan oleh Bappeda dengan menggunakan Rancangan Renstra SKPD sebagai

masukan;

(2) Berdasarkan hasil Musrenbang RPJMD, Bappeda merumuskan Rancangan Akhir RPJMD;

(3) Pembahasan rumusan Rancangan Akhir RPJMD dipimpin oleh Kepala Daerah atau oleh

pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 11(1) Hasil Musrenbang dinformasikan kepada masyarakat di kecamatan dan desa melalui camat

dan kepala desa.

(2) Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk membahas Rancangan Awal RKPD.

(3) Kepala SKPD menyusun Rancangan Akhir Renja SKPD berdasarkan hasil Musrenbang dan

memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan tahun sebelumnya.

(4) Kepala Bappeda memiliki kewenangan untuk melakukan penyesuaian program dan kegiatan

SKPD agar dapat sesuai dengan hasil musrenbang.

Pasal 12(1) Kepala Bappeda menyusun Rancangan Akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang.

(2) RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.

(3) RAPBD harus dapat mengakomodir 3/4 (tiga perempat) dari hasil Musrenbang.

(4) Bappeda melakukan finalisasi penyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD bersama

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

-153-

Pasal 13Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Musrenbang Daerah ditetapkan dengan

Peraturan Bupati;

BAB VPENGENDALIAN DAN EVALUASI

PELAKSANAAN RENCANAPasal 14

(1) Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah kabupaten

yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan

pembangunan daerah.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:

a.Kebijakan pembangunan daerah; dan

b.Pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

(3) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan

terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan

pembangunan daerah.

(4) Kepala SKPD melalui koordinasi dengan Kepala Bappeda melakukan pengendalian untuk

program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15(1) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD meliputi realisasi kegiatan,

pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

(2) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disusun dalam bentuk laporan triwulan dan disampaikan kepada Bappeda.

(3) Kepala Bappeda melakukan rapat koordinasi untuk membahas laporan triwulan yang

disampaikan oleh Kepala SKPD.

(4) Kepala Bappeda melaporkan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

kepada Kepala Daerah disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Pasal 16(1) Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten

yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan pembangunan

daerah.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap :

a.Kebijakan pembangunan daerah;

b.Pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

c.Hasil rencana pembangunan daerah.

-154-

(3) Evaluasi oleh Bappeda meliputi :

a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan

daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan

b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka

pencapaian rencana pembangunan daerah.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan bagi

penyusunan rencana pembangunan daerah pada periode berikutnya.

(5) Kepala SKPD melakukan evaluasi untuk capaian kinerja, pelaksanaan program dan

kegiatan SKPD periode sebelumnya.

Pasal 17Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan

pembangunan daerah kepada masyarakat.

BAB VIDATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN

Pasal 18Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi lainnya yang akurat

dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 19(1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana

yang ditetapkan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi

yang akurat.

(3) Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala SKPD.

Pasal 20(1) Untuk memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dan

untuk menyediakan informasi yang akurat tentang perencanaan pembangunan daerah,

pada Bappeda dibentuk lembaga Pusat Informasi Perencanaan Pembangunan (PIPP).

(2) PIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang

dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati dibawah koordinasi langsung oleh Kepala

Bappeda.

(3) PIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

a. Menerima laporan, keluhan dan pengaduan dari masyarakat;

b. Mengkoordinasikan informasi dari masyarakat kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

c. Mempublikasikan data dan informasi perencanaan daerah yang dibutuhkan oleh

masyarakat dan pelaku pembangunan;

-155-

(4) PIPP dipimpin oleh seorang ketua dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.

BAB VIIKETENTUAN PENUTUP



penempatannyadalamLembaranDaerahKabupatenKepulauan Sula.






Plt. SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN KEPULAUAN SULA


(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULATAHUN2010NOMOR11)

-156-

PERATURAN DAERAHKABUPATEN KEPULAUAN SULANOMOR12 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISMEPENYUSUNAN PERATURAN DESA



Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor

72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur Pedoman Pembentukan dan

Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,

Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Propinsi Maluku

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21,







Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik



-157-

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara



5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara




Bentuk Produk Hukum Daerah;


Penyusunan Produk Hukum Daerah;


Daerah dan Berita Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN

MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA.

BAB IKETENTUAN UMUM


1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sula.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah otonaom lainnya sebagai unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Kepala adalah Bupati Kepulauan Sula.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

-158-

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan

Badan Pemusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam

sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan desa.

9. Badan Pemusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan

perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan desa.

10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan

Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.

11. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala

Desa yang bersifat mengatur dalam kerangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan

Perundang-undangan yang lebih tinggi.

12. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dalam

melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

13. Berita Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk

mengumumkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

BAB IIASAS PEMBENTUKAN

Pasal 2Dalam membentuk Peraturan Desa, harus didasarkan pada asas pembentukan peraturan

perundang-undangan yang meliputi :

f. Kejelasan tujuan

g. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat

h. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan

i. Dapat dilaksanakan

j. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

k. Kejelasan rumusan

l. Keterbukaan

Pasal 3(1) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan bersama Badan

Permusyawaratan Desa;

(2) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut

dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial

budaya masyarakat desa setempat;

-159-

(4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan

kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB IIIPENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA

Pasal 4Penyusunan Rancangan Peraturan Desa dapat diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat

berasal dari usul inisiatif Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 5(1) Masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara tertulis maupun lisan terhadap

rancangan Peraturan Desa kepada BPD atau Kepala Desa;

(2) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelumnya telah

dimusyawarahkan dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat desa setempat;

(3) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas BPD dan Kepala

Desa dalam rapat penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Pasal 6Penyusunan rancangan Peraturan Desa bidang Pembangunan Desa agar melibatkan Lembaga

Desa yang berkaitan dengan Pembangunan Desa.

Pasal 7Rancangan Peraturan Desa wajib disebarluaskan kepada masyarakat sebelum dilaksanakan

rapat pembahasan antara Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa.

BAB IVJENIS DAN MATERI MUATAN

Pasal 8Jenis peraturan perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi :

a. Peraturan Desa

b. Peraturan Kepala Desa

c. Keputusan Kepala Desa

Pasal 9(1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah

seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan

Desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan

Perundang-undangan yang lebih tinggi;

(2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b

adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan;

(3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c

adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat

penetapan.

-160-

Pasal 10Materi muatan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa tidak boleh

bertentangan dengan kepentingan umum dan / atau peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi.

BAB VPEMBAHASAN, PENGESAHAN DAN PENETAPAN

Pasal 11(1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa atau Badan Pemusyawaratan Desa;

(2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum diadakan rapat, pembahasan rancangan Peraturan

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh Pemerintah Desa

dan/ atau Badan Pemusyawaratan Desa;

(3) Apabila rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disetujui,

maka dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum rapat pembahasan kedua sudah harus

disempurnakan;

(4) Apabila rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diajukan

oleh Kepala Desa juga belum disetujui, maka dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum

rapat pembahasan ketiga sudah harus disempurnakan.

Pasal 12(5) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa dapat ditarik kembali

sebelum dibahas bersama Badan Pemusyawaratan Desa;

(6) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Badan Pemusyawaratan Desa dapat ditarik

kembali sebelum dibahas bersama Pemerintah Desa.

Pasal 13(1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa disampaikan oleh Pimpinan Badan Pemusyawaratan Desa kepada

Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan

bersama.

Pasal 14Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib ditetapkan oleh

Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga

puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.

Pasal 15Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaannya.

Pasal 16

-161-

(1) Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan

hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa tersebut;

(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut.

BAB VIMEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 17(1) Dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa

mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh :

a. Sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan

Desa;

b. Pemerintah Desa.

(2) Dalam hal jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir kurang dari jumlah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, rapat Badan Permusyawaratan Desa

dinyatakan ditunda pelaksanaannya;

(3) Apabila rapat Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan tidak sah atau dibatalkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan

Desa menentukan waktu untuk rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak

pembatalan rapat pertama;

(4) Apabila rapat Badan Permusyawaratan Desa berikutnya sebagaimana dimaksud ayat (3)

tidak memenuhi quorum, maka rapat ditunda dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak

pembatalan rapat kedua;

(5) Apabila rapat Badan Pemusyawaratan Desa berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) tidak memenuhi quorum, maka rapat dapat dilanjutkan atas persetujuan yang hadir.

BAB VIITEHNIK PENYUSUNAN

Pasal 18(1) Tehnik penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa

adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

(2) Penyusunan kerangka struktur Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan

Kepala Desa terdiri dari:

a. Penamaan Judul;

b. Pembukaan;

c. Batang Tubuh

d. Penutup dan

e. Lampiran (bila diperlukan)

BAB VIIIEVALUASIPasal 19

-162-

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa),

Pungutan dan Penataan Ruang yang telah disetujui bersama dengan Badan

Permusyawaratan Desa, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa, paling lama 7 (tujuh) hari

disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi;

(2) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak

rancangan Peraturan Desa tersebut diterima;

(3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APB Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat

menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APB Desa) menjadi Peraturan Desa.

Pasal 20Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB

Desa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat didelegasikan kepada Camat.

Pasal 21(1) Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat

7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk dilakukanklarifikasi;

(2) Peraturan Desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa, berdasarkan hasil klarifikasi

dapat dibatalkan oleh Bupati apabila bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

(3) Keputusan Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

dengan Keputusan Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Peraturan

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), Kepala Desa harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Desa tersebut dan

selanjutnya BPD bersama Kepala Desa merubah atau mencabut Peraturan Desa dimaksud;

(5) Jika disetujui oleh Bupati, Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama

20 (dua puluh) hari dikembalikan kepada Kepala Desa.

BAB IXPENYEBARLUASAN PERATURAN DESA

Pasal 22(1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Daerah;

(2) Pengundangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

(3) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

-163-

(4) Penyebarluasan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

dilaksanakan dengan sosialisasi oleh Pemerintah Desa.

(5) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang telah diundangkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat diumumkan oleh Sekretaris Desa.

BAB XPEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23(1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan

Pemerintahan Desa;

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam arti memfasilitasi

yaitu memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (2) termasuk dalam hal pengawasan

Peraturan Desa.

(4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat.

(5) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkewajiban melaporkan pelaksanaan

tugasnya kepada Bupati.

BAB XIKETENTUAN PENUTUP









AHMAD HIDAYAT MUS



-164-

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULATAHUN 2010 NOMOR12)

-165-

PENJELASANATAS


TENTANGPEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME

PENYUSUNAN PERATURAN DESA

1. UMUM

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, khususnya untuk mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik berdasarkan tata aturan perundang-

undangan, di desa dibentuk Peraturan Desa yang bibuat oleh Badan Pemusyawaratan Desa.

Dalam pembuatan Peraturan Desa harus mencerminkan kepada kepentingan

masyarakat desa dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, dan Peraturan

Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Desa bersifat mengikat kepada semua

warga masyarakat dan mempunyai kekuatan hukum sebagaimana Peraturan yang lainnya.

Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan ketentraman dan lancarnya penyelenggaraan

Pemerintahan Desa.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai

dengan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pasal 6 : - Yang dimaksud Lembaga Desa yang berkaitan dengan

pembangunan desa adalah LPMD dan Lembaga Lainnya.

- Dalam hal Peraturan Desa yang menyangkut Pembangunan

Desa, apabila belum memperoleh kesepakatan dengan

Lembaga yang menangani bidang Pembangunan, maka

Pemerintah Desa dan / atau Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) seharusnya menyusun rancangan ulang untuk

dimusyawarahkan kembali guna memperoleh kata sepakat.

Pasa 6 s/d Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 ayat (1)

huruf (a) : Cukup jelas

huruf (b) : Yang dimaksud dihadiri oleh Pemerintah Desa adalah

sekurang-kurangnya Kepala Desa dan Perangkat Desa yang

membidangi.

ayat (2) s/d (4) : Cukup jelas

-166-

Pasal 17 ayat (5) : Apabila pelaksanaan rapat berikutnya tetap tidak memenuhi

quorum, maka rapat dilaksanakan dengan meminta

persetujuan yang hadir.

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 ayat (1) : Yang dimaksud dengan evaluasi dalam ketentuan ini adalah

bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan Desa

dan kebijakan daerah, keserasian antara kepentingan publik

dan kepentingan aparatur Desa.

Pasal 20 s/d Pasal 26 : Cukup jelas.


-167-

SUBAG PENYUSUNAN

PROGRAM

KEPALA

SEKRETARIATKelompokJabatan Fungsional

SUBAG UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

STRUKTUR ORGANISASI BPMD B P M P D


1. Terjadi Kekosongan Kegiatan yang terdapat pada Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat

sehingga dipandang Perlu untuk dilakukan Penggabungan.

2. Alasan sehingga Bidang Usaha Ketahanan dan Sosbud Masyarakat di Pisahakan

menjadi : 1. Bidang Sosial Budaya dan Masyarakat

2. Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat.

Jadi Alasannya Bidang tersebut dipisahkan mengingat dalam 1 bidang yaitu Usaha

Ketahanan dan Sosbud Masyarakat mengalami Penumpukan Kegiatan diantaranya : -

SUBAG KEUANGAN

BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI

MASYARAKAT DAN PENDAYAGUNAAN TTG

BIDANG SOSIALDAN BUDAYA

MASYARAKAT

BIDANG PEMERINTAHAN

DESA DAN KELURAHAN

BIDANG KELEMBAGAAN DAN PELATIHAN

MASYARAKAT

SUBID PENGEMBANGAN

DESA DAN PELATIHAN

MASYARAKAT

SUBID ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN DESA

SUBID PENGEMBANGAN

KELEMBAGAAN DAN PEMBANGUNAN

PARTISIPATIF

SUBID PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI

MASYARAKAT PERDESAAN

SUBID PEMANFAATAN SDA DAN

PENDAYAGUNAAN TTG PERDESAAAN

SUBIDPEMBINAAN MASY

&PEMBERDAYAANKESEJAHTER

AAN KELUARGA (PKK)

SUBID PENGEMBANGAN

SOSIAL DAN PENGEMBANGAN

MASYARAKAT

SUBID PENGEMBANGAN

KAPASITAS PEMERINTAHAN

DESA

-168-

Profil Desa

- Lomba Desa

- Lomba PKK

- Pelatihan – Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat :

a. Pelatihan P3MD

b. Pelatihakn KPM

c. Pelatihan Administrasi Desa dll.


-169-


TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK



Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 141 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Trayek

merupakan Jenis Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;

b. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan

dengan Peraturan Daerah;


dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin

Trayek.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan



2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981


3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Lalulintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia


Nomor 5025);

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten

Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


3895);


-170-

Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera

Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan

Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara




Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara



7. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang


Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437);

8. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang

perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran



Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


5049);

10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1990 tentang

Penyerahan sebagai urusan Pemrintahan dalam bidang Lalulintas dan

Angkutan jalan Raya kepada daerah Tingkat I dan daerah Tingkat II

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26 Tambahan



Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia


Nomor 4578);


Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah




Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Ketentuan

-171-

Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang

Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak daerah dan

Retribusi Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman

tata cara Pemungutan Retribusi Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 1998 tentang Ruang

Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 tahun 1998 tentang

Komponen Penetapan Tarif Retribusi;


Penyusunan Produk - produk Hukum Daerah;




MEMUTUSKAN :


RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :







Pemerintah Daerah;




6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula;

-172-

7. Badan Hukum adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas

Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan

nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Kopersi, Yayasan atau Oraganisasi

yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

8. Angkutan Umum adalah Kendaraan Bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh

umum dengan dipungut bayaran;

9. Trayek adalah Lintasan kendaraan umum untuk pelayaan jasa angkutan orang dengan Mobil

Bus, Mobil Penumpang umum dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan

perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah

Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;

10. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8

(delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun

tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;

11. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (Delapan) tempat

duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan

pengangkutan bagasi;

12. Angkutan Khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh

umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang

khusus;

13. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian

izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau Badan.

14. Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk

menyediakan pelayanan beberapa trayek tertentu;

15. Retribusi Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka

pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan

pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan

sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi

kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau orang yang menurut Peraturan Perundang-

undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi Daerah;

17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib

retribusi untuk memanfaatkan jasa izin trayek;

18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran

atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah


Kepala Daerah;

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan

retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah

-173-

surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena

jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak

terutang.

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk

melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan atau

keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

23. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang

dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana

dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB IINAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2Dengan Nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin

trayek kepada orang pribadi atau badan dalam menyediakan pelayanan angkutan umum pada

suatu atau beberapa trayek dalam wilayah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Pasal 3 (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk

meyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek

tertentu dalam wilayah daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :

a. Angkutan Umum dalam trayek, meliputi :

1) Angkutan Perkotaan dalam wilayah Kabupaten.

2) Angkutan Pedesaan dalam wilayah Kabupaten.

b. Angkutan Umum tidak dalam trayek, meliputi :

1) Angkutan Taksi yang beroperasi dalam wilayah Kabupaten.

2) Angkutan Kawasan yang beroperasi dalam wilayah Kabupaten.

(3) Izin Trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri

dari :

a. Surat Keputusan Izin Trayek;

b. Surat Keputusan Pelaksanaan Izin Trayek;

c. Lampiran Surat Keputusan berupa Daftar Kendraan;

d. Kartu Pengawasan Kendraan;

e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang Izin Trayek.

Pasal 4Subyek Retribusi adalah orang atau badan hukum yang mendapat izin trayek.

-174-

BAB IIIGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5Retribusi izin trayek di golongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu.

BAB IVKETENTUAN PERIZINAN

Pasal 6Setiap orang atau badan yang akan menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau

beberapa trayek tertentu harus mendapat izin trayek dari Kepada Daerah atau pejabat lain yang

ditunjuk.

Pasal 7Utuk memperoleh Izin Trayek, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah

atau pejabat lain yang ditunjuk dengan melampirkan :

a. Surat Tanda Nomor Kenderaan (STNK);

b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);

c. Izin Usaha Angkutan dan;

d. Bukti setoran Pajak;

e. Surat Keterangan Fiskal Daerah.

Pasal 8Surat Izin Trayek tidak berlaku karena :

a. Jangka waktu izin telah habis;

b. Dikembalikan oleh pemegang izin;

c. Diperoleh secara tidak sah;

d. Rusak sehingga tidak dapat dibaca.

BAB VCARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan izin yang diberikan dan jenis kendaraan angkutan

umum penumpang.

BAB VIPRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIFPasal 10

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada

tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan izin trayek;

(2) Biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya survei lapangan

dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

-175-

BAB VIISTRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan umum dan daya angkut;

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:

Jenis Angkutan Kapasitas Tempat duduk Tarif Trayek

Mobil Penumpang 8 orang Rp. 300.000

Mobil Bus Kecil 9 s/d 19 orang Rp. 400.000

Mobil Bus Sedang 20 s/d 30 orang Rp. 500.000

Mobil Bus Besar Lebih dari 30 Orang Rp. 600.000

Pasal 12(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3

(tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada (1) ditetapkan dengan

Peraturan Bupati.

BAB VIIIWILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13Retribusi dipungut di wilayah daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

BAB IXMASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14(1) Masa berlakunya retribusi atas izin trayek adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun

dan wajib diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku

izin trayek;

(2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap setiap izin trayek maka wajib retribusi

diharuskan melapor ke Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula untuk registrasi

setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 15Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

BAB XTATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan

-176-

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XISANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17Dalam hal retribusi tidak dibayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi

administrasi berupa bunga 2% (Dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang

bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIITATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) hari sejak

diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;

(3) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan

dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda

pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, pembayaran secara angsuran dan

penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati;

BAB XIIIPENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk

mengangsur, karena ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan;

(3) Tata Cara Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditentukan oleh Kepala

Daerah.

BAB XIVTATACARA PENAGIHAN

Pasal 20(1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi

tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat

Teguran

(3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap

-177-

bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVKEDALUARSA

Pasal 21(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3

(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan

tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak

langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi

dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran

dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 22(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan

sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa


(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan

Bupati.

BAB XVIKETENTUAN PIDANA

Pasal 23(1) Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga

merugikan keuangan Daerah diberi sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku;

(2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah

diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali

jumlah retribusi terutang;

(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

-178-

(4) Denda sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIIPENYIDIKAN

Pasal 24(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang

khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan

dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut

menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan

tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana

dibidang Retribusi Daerah tersebut;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan

Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;

d. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain dan sehubungan dengan

Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;

e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan

dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik Tindak Pidana

dibidang Retribusi Daerah;

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat

pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau

dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;

i. Memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau

saksi;

j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana dibidang

Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.


menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang

diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana.

BAB XVIIIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25Bagi Pengusaha Angkutan yang beroperasi dalam Daerah Kabupaten Kepulauan Sula yang

-179-

sudah memiliki Izin Trayek sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini secara yuridis masih

tetap berlaku sampai habis masa berlakunya Izin Trayek tersebut.

BAB XIXKETENTUAN PENUTUP

Pasal 26Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula ini, maka untuk pengujian

kendaraan bermotor selanjutnya mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.



penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten kepulauan Sula.







AHMAD HIDAYAT MUS



-180-


TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR



Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 127 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Tempat

Khusus Parkir merupakan jenis Retibusi Daerah yang dapat dipungut

oleh Pemerintahan Kabupaten sesuai dengan kewenangannya;

b. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi

Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;


dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat

Khusus Parkir.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang



Nomor 5025);



Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan





Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara



-181-


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


Nomor 4437);


Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;


Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik


Republik Indonesia Nomor 5049) ;


Penyerahan Sebagai Urusan pemerintah dalam Bidang lalu Lintas dan

Angkutan Jalan Raya kepada Daerah tingkat I dan Daerah Tingkat II



8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan

Peraturan Perundang-Undangan dan Bantuan Undang-Undang,

Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis

dan Bentuk Produk - produk Hukum Daerah;


Prosedur Penyusunan Produk - produk Hukum Daerah;


Lembaran Daerah Dan Berita Daerah.




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS

PARKIR.

-182-

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :







Pemerintah Daerah;





7. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian



8. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan

pemakaian tempat parkir dan kawasan taman parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau

dikelola oleh Pemerintah Daerah;

9. Tempat parkir adalah sebagian dari tanah milik mutlak atau tanah yang dalam penguasaan

pengololaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula atau tanah negara yang

diperuntukan khusus sebagai tempat parkir;

10. Taman parkir adalah pelantaran/taman yang disediakan khusus untuk parkir;

11. Memarkir adalah menempatkan/memberhentikan kenderaan bermotor atau kenderaan tidak

bermotor di tempat parkir;

12. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan

Komanditer, Perseroan lainnya. Badan usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama

bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau

Organisasi yang sejenisnya, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk

usaha lainnya;

13. Retibusi jasa Usaha yaitu, Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah

Dengan menganut prinsip Komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh

sektor swasta;




-183-

Kepala Daerah.






terutang.

17. Surat tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk

melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga atau denda;

18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola

data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan

kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan;

19. Penyelidikan Tingkat Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang

dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana

dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;


Pasal 2Dengan nama retribusi tempat khusus parkir, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas

pelayanan fasilitas tempat parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3(1) Objek Retribusi adalah Pemberian pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki

dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan

tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD,

dan pihak swasta.

Pasal 4Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati

pelayanan tempat parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IIIGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IVCARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

-184-

Pasal 6Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pemanfaatan fasilitas parkir yang

disediakan.

BAB VPRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 7(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk

memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang

diperoleh dengan memperhitungkan biaya penyelenggaraan pelayanan secara efisien dan

berorientasi pada harga pasar.

BAB VISTRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8(1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan, dan jangka waktu

pemakaian;

(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan jenis angkutan;

(3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk setiap

kenderaan ditetapkan sebagai berikut :

a. Tarif harian dikawasan parkir :

1) Bis dan Truk Rp. 3.000,-

2) Pic Up, Jeep, Taxi / Oplet Sedan dan sejenisnya Rp. 2.000,-

3) Kenderaaan Bermotor Roda Tiga Rp. 1.000,-

4) Sepeda Motor Rp. 1.000,-

5) Bendi / dokar Rp. 1.000,-

6) Becak Rp. 1.000,-

b. Tarif bulanan di kawasan parkir :

1) Bis dan Truk Rp. 90.000,-

2) Pic Up, Jeep, Taxi / Oplet Sedan dan sejenisnya Rp. 60.000,-

3) Kenderaaan Bermotor Roda Tiga Rp. 30.000,-

4) Sepeda Motor Rp. 30.000,-

5) Bendi / dokar Rp. 30.000,-

6) Becak Rp. 30.000,-

Pasal 9(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) ditinjau kembali paling lama 3


(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan


-185-

(3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.

BAB VIIWILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayaan fasilitas parkir.

BAB VIIIMASA RETRIBUSI

Pasal 11Masa Retribusi Pelayanan Fasilitas parkir adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari

pemakaian.

BAB IXTATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12(1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa

karcis dan kartu langganan.


dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XTATACARA PEMBAYARAN

Pasal 13(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus;

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sejak

diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh

tempo pembayaran Retribusi.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar,

dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari

Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan

STRD.




(5) Tatacara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran

Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

-186-

Pasal 14(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang

ditetapkan oleh Bupati.

(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

menggunakan SSRD.

(3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XITATACARA PENAGIHAN


tertentu tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.


Teguran.




(4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIIKEDALUARSA







langsung.









Pasal 17

-187-

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan





Bupati.



merugikan keuangan daerah, diberi sanksi sesuai Peraturan Perundang - undangan yang

berlaku;






BAB XPENYIDIKAN


khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan

daerah atau Retribusi Daerah;


a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang

berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan

tersebut menjadi lengkap dan jelas;


tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dangan tindak pidana

Retribusi Daerah;


tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan


e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan


f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana

di bidang Retribusi Daerah;

-188-


pada saat pemeriksaan yang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau

dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;


saksi;

j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang

Retribusi Daerah menurut hukum yang dipertanggung jawabkan;

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan

dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang

diatur dalam Undang – Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIKETENTUAN PENUTUP










AHMAD HIDAYAT MUS



-189-


TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR



Menimbang : a. bahwa PelaksanaanKewenangan Otonomi Daerah dibidang

Perhubungan termasuk Sub Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

untuk Pengaturan Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu

obyek yang dapat dikelola dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli

Daerah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi

Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis Retribusi

Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi

Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;


huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten

Kepulauan Sula tentang Retribusi Pengujian Kenderaan Bermotor.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


Nomor 3209);

-190-


Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten

Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


Nomor 3895);

3. Undang - Undang Republik Indonesai Nomor 1 Tahun 2003 Tentang


Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahaera Timur, dan


Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara



Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara





Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437);


Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;


Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,





Nomor 5025);


Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik


Republik Indonesia Nomor 5049) ;


Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II



-191-

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993

tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


Nomor 3527);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1993

tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara




Prasarana dan LaluLintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia


Nomor 3529);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan

Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor



Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah




Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik



17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KM 85 Tahun 2002 tentang

Pemberlakuan Kewajiban Melengkapi dan Menggunakan Sabuk

Keselamatan;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis

Dan Bentuk Produk Hukum Daerah;


Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;


Lembaran Daerah Dan Berita Daerah.




-192-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN

BERMOTOR.

BAB IKETENTUAN UMUM








Pemerintah Daerah;





7. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan terbatas;

8. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang ada

pada kendaraan tersebut;

9. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian

kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor,

kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;

10. Retribusi Daerah selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran

atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;

11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau

Badan.

12. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang menurut Peraturan

Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi

Daerah;

13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib

Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;

-193-




Kepala Daerah.






terutang.

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk

melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan atau

keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

19. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang

dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana

dibidang Retribusi Daerah.


Pasal 2Dengan Nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran

atas pelayanan pengujian Kendaraan kepada orang pribadi atau badan yang diselenggarakan

oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3Obyek Retribusi adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah

Daerah.

Pasal 4Subyek Retribusi adalah orang atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan pengujian

kendaraan bermotor.

Pasal 5Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang menurut Peraturan

Perundang-undangan diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau

pemotongan retribusi tertentu.

-194-

BAB IIIPENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 6(1) Setiap kendaraan bermotor di daerah sebelum dioperasikan dijalan harus terlebih dahulu diuji

berkala sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(2) Setiap kendaraan bermotor yang telah dinyatakan lulus uji diberikan bukti tanda lulus uji

berupa buku uji, plat uji dan tanda samping;

(3) Masa berlaku uji ditetapkan selama 6 (enam) bulan sekali.

BAB IVGOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR

TINGKAT PENGGUNAAN JASAPasal 7

Retribusi pengujian kendaraan bermotor termasuk golongan retribusi jasa umum.

Pasal 8Tingkat penggunaan jasa retribusi pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan frekuensi

pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan jenis kendaraan bermotor.

BAB VPRINSIP PENETAPAN DAN STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan

biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor, kemampuan masyarakat, aspek

keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, biaya pemeriksaan,

biaya pengadaan buku uji, plat uji, kawat, baut segel dan biaya pembuatan tanda samping

serta biaya pembinaan.

Pasal 10(1) Tarif digolongkan berdasarkan jenis-jenis kendaraan bermotor;

(2) Struktur besarnya tarif retribusi pengujian kendaran bermotor yang dilengkapi dengan fasilitas

dan peralatan uji mekanis/non mekanis sebagai berikut :

a. Mobil Penumpang Umum ……………………………………… Rp. 100.000,-

b. Mobil Bus ………………………………………………………… Rp. 150.000,-

c. Mobil Barang …………………………………………………….. Rp. 150.000,-

d. Kendaraan Truk……..…………………………………………… Rp. 250.000,-

e. Kereta Gandengan / Kereta Tempelan ……………………….. Rp. 200.000,-

Pasal 11

-195-

(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditinjau kembali paling lama

3 (tiga) tahun sekali.





BAB VIMASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 12(1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (Enam) bulan;

(2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap kendaraan yang beroperasi dalam

Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, maka wajib retribusi diharuskan melapor ke Dinas

Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor

setiap 6 (Enam) bulan sekali dan membayar tarif retribusi sebagaimana yang diatur dalam

pasal 10.

Pasal 13Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang

dipersamakan.

BAB VIIWILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Pasal 15(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.


dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIIISANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16Dalam hal Retribusi tidak dibayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi

administrasi berupa bunga 2% (Dua Persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau

kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

-196-

BAB IXTATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) hari sejak

diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;





penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XPENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;

(2) Pemberian Pengurangan, Keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk

mengangsur, karena ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan;

(3) Tata Cara Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditentukan oleh Kepala

Daerah.

BAB XITATACARA PENAGIHAN




Teguran




(4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIIKEDALUARSA



-197-





langsung.













(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan

Bupati.



merugikan keuangan Daerah diberi sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku;






BAB XIVPENYIDIKAN


khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi

Daerah;

-198-


a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang

berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan

tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau pribadi atau

badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dangan tindak pidana

dibidang Retribusi Daerah;



d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan


e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukun, pencatatan dan


f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana

di bidang Retribusi Daerah;


pada saat pemeriksaan yang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau

dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;


saksi;

j. Menghentikan peyidikan;


Retribusi Daerah menurut hukum yang dipertanggung jawabkan;


dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang

diatur dalam Undang – Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24Bagi Pengusaha Angkutan yang beroperasi dalam Daerah Kabupaten Kepulauan Sula yang

sudah melaksanakan dan membayar retribusi pengujian kendaraan bermotor sebelum

diberlakukannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XVIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

-199-

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula ini, maka untuk pengujian

kendaraan bermotor selanjutnya mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.










AHMAD HIDAYAT MUS



-200-

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULANOMOR16 TAHUN2010

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN



Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah serta dengan dikeluarkannya Undan-Undang Nomor

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah

menetapkan jenis-jenis retribusi daerah sebagai salah satu sumber

pendapatan daerah ;

b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah

yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan

Pembangunan Daerah ;

c. bahwa Retribusi Rumah Potong Hewan adalah jenis retribusi baru yang

belum pernah diatur sebelumnya;


huruf b dan huruf c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah


-201-

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana


Nomor 3209);



Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan Di Propinsi

Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan





4. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan


5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


5049);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan

Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28 Tambahan


7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Mengenai

Dampak Lingkungan (AMDAL);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Ketentuan

Umum mengenai Penyidik Pegawai Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;


Bentuk Produk - produk Hukum Daerah.


Penyusunan Produk - produk Hukum Daerah;


Daerah Dan Berita Daerah.




-202-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

BAB IKETENTUAN UMUM


a. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sula.

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula.

c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Sula.

d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

e. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian



f. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan

barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau

Badan.

g. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-

prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

h. Retribusi Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran

atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan, termasuk pemeriksaan

kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang dimiliki dan atau dikelola oleh

Pemerintah Daerah;

i. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-

undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.

j. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib

retribusi untuk memanfaatkan fasilitas rumah pemotongan hewan ;

k. Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan

yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

l. Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar yang untuk selanjutnya disingkat SKRDLB

adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena

kredit retribusi yang lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

m. Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat melakukan

tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

n. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.

-203-

o. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah

data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan

kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

p. Rumah Pemotongan Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan

desain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan selain unggas bagi

konsumsi masyarakat ;

q. Pemeriksaan sesudah pemotongan adalah pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya

setelah penyelesian pemotongan ;

r. Usaha Pemotongan Hewan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau

badan yang melaksanakan pemotongan hewan di rumah pemotongan hewan milik sendiri

atau milik pemerintah atau menjual jasa pemotongan hewan ;

s. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang

dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk

mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana

dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB IINAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2Dengan nama Retribusi Rumah Pemotongan Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas

pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan;

Pasal 3(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak

yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

a. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan sesudah dipotong;

b. Penyewaan kandang (karantina)

c. Pemakaian tempat pemotongan

d. Pemakaian tempat pelayuan daging

e. Jasa Penyimpanan Daging

f. Jasa Pemotongan Hewan

(2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemeriksaan daging dari daerah lain, daging impor

dan pelayanan rumah pemotongan hewan yang dikelola oleh Perusahaan Daerah dan Pihak

Swasta;

Pasal 4(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan dan/atau

menikmati/memakai fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki,

dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

-204-

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang telah memperoleh pelayanan

dan/atau menikmati/memakai fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan,

dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IVCARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis ternak serta jumlah

hewan yang akan dipotong.

BAB VPRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIFPasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk

memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang

diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi

pada harga pasar.

(3) Tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang

merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :

a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa;

b. Unsur keuntugan yang dikehendaki per satuan jasa.

(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :

a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai tidak tetap, belanja

barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya

rutin/periodik lainnya yang berkaitan langasung dengan penyediaan jasa.

b. Biaya langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan baiya lainnya yang

mendukung penyediaan jasa.

c. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang

berjangka menegah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa

tanah bangunan, dan penyusutan aset.

d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas

pinjaman jangka pendenk.

-205-

BAB VISTRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan pemotongan hewan;

(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut

Jenis Pelayanan Jenis Ternak Tarif

a. Pemeriksaan Kesehatan TernakSebelum dipotong

Sapi/Kerbau Kambing/Domba

Rp. 20.000,-/ekorRp. 10.000,-/ekor

b. Pemakaian Kandang Sapi/Kerbau Kambing/Domba

Rp. 10.000,-/ekorRp. 5.000,-/ekor

c. Pemakaian tempat pemotongan Sapi/Kerbau Kambing/Domba

Rp. 10.000,-/ekorRp. 5.000,-/ekor

d. Pemakaian Tempat pelayuan daging Sapi/Kerbau Kambing/Domba

Rp. 5.000,-/ekorRp. 3.000,-/ekor

e. Penyimpanan Sapi/Kerbau Kambing/Domba

Rp. 1.000,-/Kg/hariRp. 500,-/Kg/hari

f. Jasa Pemotongan Sapi/Kerbau Kambing/Domba

Rp. 50.000,-/ekorRp. 20.000,-/ekor

Pasal 9(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3






BAB VIIWILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas

rumah pemotongan hewan diberikan;

BAB VIIIMASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 11Masa retribusi untuk pemakaian fasilitas rumah pemotongan hewan adalah jangka waktu yang

lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

-206-

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

BAB IXTATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 13(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa

karcis, kupon dan kartu langganan.

(4) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKDR atau dokumen lain yang

dipersamakan, dan tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi di tetapkan lebih lanjut


Pasal 14(1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus ;

(2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak

diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD ;





penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati atau pejabat yang

ditunjuk.

BAB XTATA CARA PENAGIHAN






(3) Surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan

retribusi dikeluarkan segera 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo pembayaran.

(4) Dalam tempo 1 (satu) bulan setelah dikeluarkan surat tagihan teguran, penagihan atau surat

lain sejenis wajib retribusi wajib melunasi retribusi yang terhutang.

(5) Surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat

yang ditunjuk.

BAB XIKEBERATAN

-207-

Pasal 16(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat

yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas

(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi

harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut ;

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal

SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila

wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi

karena keadaan diliar kekuasaannya;

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan

penagihan retribusi.

Pasal 17(1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan

sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang

diajukan;

(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau

sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala

Daerah tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap

dikabulkan.

BAB XIIPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan

pengembalian kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;

(2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan

sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), harus memberikan keputusan;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala

Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan

pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan KRDLB harus diterbitkan dalam

jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih

dahulu hutang retribusi tersebut;

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;

-208-

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi setelah jangka waktu 2 (dua) bulan

Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas

keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 19(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada

Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sekurang - kurangnya menyebutkan :

a. Nama dan alamat wajib retribusi;

b. Nama retribusi;

c. Besarnya kelebihan pembayaran;

d. Alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung

atau melalui pos tercatat;

(3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti

saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 20(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar

Kelebihan Retribusi;

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya,

sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara

pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran

BAB XIIIPENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 21

(1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan

pembebasan retribusi ;

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat diberikan antara lain kepada wajib retribusi dalam rangka hajatan atau

pemotongan hewan secara darurat ;

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala

Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIVKADALUARSA

Pasal 22(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampauiwaktu 3

(tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi

melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

(2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :

-209-

a. Diterbitkan surat teguran, atau

b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak

langsung.


kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi

yang belum dilunasinya kepada Pemerintah Daerah.





sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.




Bupati.

BAB XVSANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan denda

sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dari retribusi yang terhutang atau

kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVIKETENTUAN PIDANA

Pasal 25(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah





BAB XVIIKETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26(1) Penyidik melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana dibidang Retribusi

Daerah;

-210-

(2) Wewenang penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan

dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut

menjadi lengkap dan jelas ;


sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan

dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkesan dengan

tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan

dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak

pidana dibidang retribusi daerah ;


pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau

dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;

i. Memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi ;

j. menghentikan penyidikan ;


Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.


menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang

diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 27Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.






AHMAD HIDAYAT MUS

-211-



(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN2010NOMOR16)


TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA

TAHUN ANGGARAN 2011



Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah serta Prioritas Plafon Anggaran yang telah disepakati

bersama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 03 Desember 2010 maka perlu



-212-

menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2011;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan

Sula Tahun Anggaran 2011 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Nomor (3312) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor Tahun 1994 (Lembar Negara Republik

Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor

3569);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan


Nomo 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran

Negara Tahun 2000 Nomor 246., Tambahan Lembaran Negara Nomor

4048);

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1997 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nemor 3688);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Bea Hak Atas Tanah dan

Bangun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 44


5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan

Nasional yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 75 Tambahan






21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);




8. Udang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)



-213-

Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4389);

10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara


11. Undang-undang Nomor 25 Tahun Tahun 2004, tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik




(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 8 Tahun 2005 tentag Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi

Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4548);


Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)


Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran


Negara Nomor 4090);




16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah



17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran


Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-214-






Nomor 4502);


Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor



(Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 136, Tambahan


21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi



4576);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun Tahun 2005 tentang sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik








4578);


Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran






Tahun 2006 Nomor 25 , Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia

Nomor 46140);


Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Perubahan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

-215-

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 Tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2011;

29. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula

Nomor 162.3/02/DPRD-KS/2004 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

1 Pendapatan Daerah Rp. 405.245.903.900,-

2. Belanja Daerah Rp. 406.084.525.900

Surplus/(Defisit) Rp. (838.622.000),-

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Rp. 3.500.000.000,-

b. Pengeluaran Rp. 2.000.000.000,-

Pembiayaan Netto Rp. 1.500.000.000,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Rp. 661.378.000,-

Pasal 2(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 13.543.617.900,-

b. Dana Perimbangan Sejumlah Rp. 311.467.058.000,-

c. Lain-lain Pendapatan Dearah Yang Sah Sejumlah

Rp. 80.235.228.000,-

(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 1.995.000.000,-

-216-

b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 2.742.600.000,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan

sejumlah Rp. 50.000.000,-

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah

Rp. 8.756.017.900,-

(3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenispendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sejumlah Rp. 22.034.058.000,-

b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 234.012.000.000,-

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 55.421.000.000,-

(4). Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc terdiri

dari jenis pendapatan :

a. Hibah sejumlah Rp. 20.083.000.000,-

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya sejumlah Rp. 1.000.000.000,-

c. Dana Penyesuaian sejumlah Rp. 59.152.228.000,-

Pasal 3(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung Sejumlah Rp. 106.950.563.600,-

b. Belanja Langsung Sejumlah Rp. 299.133.962.300,-

(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

belanja :

a. Belanja Pegawai Sejumlah Rp. 93.860.563.600,-

b. Belanja Hibah Sejumlah Rp. 2.100.000.000,-

c. Belanja Bantuan Sosial Sejumlah Rp. 8.490.000.000,-

d. Belanja Tidak Terduga Sejulmah Rp. 2.500.000.000,-

(3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai Sejumlah Rp. 18.898.607.360,-

b. Belanja Barang dan Jasa Sejumlah Rp. 65.003.187.512,-

c. Belanja Modal Sejumlah Rp. 215.232.167.428,-

Pasal 4(1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penerimaan sejumlah Rp. -

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 2.000.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun anggaran

sejumlah sebelumnya (SiLPA) Rp. 661.378.000,-

-217-

(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan

a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

sejumlah Rp. 2.000.000.000,-

Pasal 5Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah sebagaimana

dimaksud pada pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan

Organisasi;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi

SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan

Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka

Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan

Pasal 6Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagai Landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah, ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Pada Tanggal 06 Desember 2010



Pada Tanggal 06 Desember 2010


-218-


(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUANSULA TAHUN 2010NOMOR 17)

RANCANGAN - Biro Hukum SULA... · Web viewApabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan keterangan

Documents