-
1
RANCANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESI
---- CATATAN RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN
MENTERI HUKUM DAN HAM RI
---------------------------------------------------
(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN) Tahun
Sidang : 2017-2018 Masa Persidangan : IV Rapat ke : Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Kerja Hari/tanggal : Rabu, 11 April 2018. Waktu
: Pukul 11.05 – 14.01 WIB Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR
RI.
KESIMPULAN/KEPUTUSAN
I. PENDAHULUAN
Rapat Kerja Komisi III DPR RI dibuka pukul 11.05 WIB oleh Wakil
Ketua Komisi III DPR RI, Mulfachri Harahap, SH dengan agenda rapat
membahas mengenai :
• Evaluasi terhadap permasalahan dan solusi terhadap berbagai
permasalahan di bidang pemasyarakatan yang kerap terjadi
• Respon terkait perbaikan di sistem legislasi dan kajian
terhadap dampak dari dinamika pembentukan perundang-undangan
• Sistem Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM yang
telah dilakukan
• Kinerja Tim Pengawasan Orang Asing dan segala upaya preventif
lainnya
• Upaya peningkatan kecepatan dan transparansi pelayanan publik
dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi
II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN
1. Beberapa hal yang disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM,
diantaranya adalah sebagai berikut : ➢ Meminta penjelasan mengenai
laporan evaluasi pelaksanaan tugas
dan fungsi di bidang Pemasyarakatan dan solusi yang diambil,
terutama yang terkait dengan fenomena permasalahan yang kerap
terjadi seperti peredaran Narkoba dalam LAPAS, keterlibatan
oknum
-
2
LAPAS dalam pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi,
kerusuhan dalam LAPAS, kaburnya tahanan atau Napi, dan permasalahan
terkait lainnya.
➢ Meminta penjelasan terkait dengan tindak lanjut kesepakatan
Menkumham dengan Komisi III DPR RI terkait upaya reevaluasi
terhadap Peraturan tentang Bebas Visa Kunjungan dan PP No. 99 Tahun
2012. Demikian juga mengenai langkah-langkah yang diambil dalam
merespon segala dinamika dan dampak dari peraturan
perundang-undangan serta percepatan pembentukannya.
➢ Meminta penjelasan terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan
Sistem Reward and Punishment yang diterapkan dalam Manajemen Sumber
Daya Manusia, terutama dalam sistem pengisian jabatan, sistem
mutasi, promosi, dan demosi, serta sistem rekrutmen terhadap
pegawai Kementerian Hukum dan HAM.
➢ Meminta penjelasan terkait dengan Pengawasan Orang Asing dan
segala langkah yang diambil, baik terhadap pelanggaran
keimigrasian, pencari suaka, maupun pengawasan terhadap pihak-pihak
terkait lainnya, dalam rangka meningkatkan pengawasan orang asing
secara ketat dan tegas.
➢ Meminta penjelasan terkait dengan upaya implementasi teknologi
informasi yang terintegrasi untuk meningkatkan kecepatan pelayanan,
transparansi, dan akuntabilitas di berbagai bidang seperti Imigrasi
(pelayanan Paspor dan surat lainnya), Hak Kekayaan Intelektual,
Administrasi Hukum Umum, Bantuan Hukum, dan akses masyarakat
terhadap informasi maupun laporan kinerja Kementerian Hukum dan
HAM.
➢ Meminta penjelasan terkait evaluasi terhadap permasalahan dan
solusi terhadap berbagai permasalahan di bidang pemasyarakatan yang
kerap terjadi
➢ Meminta penjelasan terkait perbaikan di sistem legislasi dan
kajian terhadap dampak dari dinamika pembentukan
perundang-undangan
➢ Meminta penjelasan terkait Sistem Reformasi Birokrasi
Kementerian Hukum dan HAM yang telah dilakukan
➢ Meminta penjelasan terkait Kinerja Tim Pengawasan Orang Asing
dan segala upaya preventif lainnya
➢ Meminta penjelasan terkait upaya peningkatan kecepatan dan
transparansi pelayanan publik dengan sistem teknologi informasi dan
komunikasi
➢ Meminta penjelasan terkait pengaduan calon notaris yang
keberatan tentang peraturan Menkumham No. 25 tahun 2017 tentang
ujian calon notaris yang berlaku surut. Bahwa UU Notaris tidak
mengatur untuk mengikuti berbagai aturan yang ada dalam peraturan
Menteri Hukum dan HAM yang biayanya tidak murah sehingga mereka
berharap aturan Menkumham di evaluasi kembali. Bahwa saat ini
notaris yang sudah diangkat namun tidak aktif jumlahnya mencapai
7000 orang, meminta jawaban tertulis soal Peraturan Menkumham No.
25 Tahun 2017
➢ Meminta penjelasan terkait dengan persoalan keimigrasian,
persoalan sipir lapas, peredaran narkoba di lapas, soal komunitas
orang arab di puncak yang statusnya tidak jelas karena
dikhawatirkan akan menimbulkan gesekan dengan masyarakat.
➢ Meminta penjelasan terkait pekerja asing di sejumlah pabrik
seperti di PT. Indah Kiat yang jumlahnya ratusan menurut
masyarakat, namun menurut Kakanwil setempat hal itu tidak benar,
meminta hal ini dicermati dengan baik oleh Menkumham.
-
3
➢ Meminta penjelasan terkait RUU yang masuk prolegnas prioritas
tahunan di perketat agar target yang diharapkan bisa lebih baik.
Bahwa target prolegnas nasional harus disesuaikan dengan
kemampuan.
➢ Meminta penjelasan terkait persoalan hambatan yang dialami
advokat misalnya dalam gugatan merk.
➢ Meminta penjelasan terkait persoalan orang asing di Bantaeng
yang dihukum 10 tahun dan dikumpulkan dengan para napi
kriminal.
➢ Meminta penjelasan terkait persoalan revisi UU MD3 terkait hak
imunitas, bahwa soal imunitas sudah disetujui pemerintah dan DPR
namun saat ini presiden tidak mau menandatangani, apa
alasannya.
➢ Meminta penjelasan terkait 80% penghuni lapas adalah terkait
narkoba, BNN Kalimantan Barat telah mengungkap adanya bandar
narkoba yang berada di lapas.
➢ Meminta penjelasan terkait persoalan adanya diskotik yang jadi
pusat penjualan narkoba di Bali, bahwa ada oknum lapas yang
terlibat penjualan narkoba. Bahwa sudah baik rencana Menkumham yang
akan memisahkan penjara untuk bandar dan pengguna narkoba.
➢ Meminta penjelasan terkait persoalan keributan yang
ditimbulkan oleh orang asing dan ternyata mereka tidak punya
paspor, bahwa ada oknum imigrasi yang melindungi orang asing ilegal
yang menghuni apartemen di Pluit.
➢ Meminta penjelasan terkait persoalan penjualan aset yayasan
yang dilakukan oleh oknum dan kecewa dengan sikap Dirjen AHU yang
tidak mau bersaksi dalam kasus ini.
➢ Meminta penjelasan terkait terkait peninjauan kembali soal
kebijakan bebas visa.
➢ Meminta penjelasan terkait perilaku sipir yang sangat
ditentukan oleh kesejahteraan, semua instansi harus terlibat dalam
pemberantasan narkoba.
➢ Bahwa dengan tidak adanya hukuman mati bagi bandar narkoba
baik asing maupun lokal membuat tidak adanya efek jera.
➢ Meminta penjelasan terkait persoalan uji materi yang dilakukan
oleh Mahkamah Agung dimana Mahkamah Agung meminta kenaikan biaya
dari Rp1 juta menjadi Rp5 juta yang usulannya masih dibahas
Menkumham.
➢ Bahwa pengelola program notaris menyayangkan pernyataan
pejabat Kementreian Kumham yang akan melakukan moratorium program
notaris, bahwa peraturan Menkumham No. 25 tahun 2017 dijadikan
ajang bisnis oleh INI dengan biaya 2 sampai 3 juta untuk seminar
dengan materi yang sama. Bahwa masalah agraria selama ini akibat
adanya rangkap jabatan dimana camat menjadi PPAT, bahwa PNBP 1 juta
untuk calon notaris merupakan pungutan ilegal, harus dibuatkan
regulasi agar pidana ringan tidak perlu dipenjara, cukup dengan
denda sehingga negara bisa mendapat pemasukan.
➢ Meminta penjelasan terkait adanya tahanan titipan di
Pengadilan di Bone yang anaknya meninggal tetapi tidak di ijinkan
melihat jenazah anaknya oleh Kepala LP sehingga terpaksa jenazahnya
di bawa ke LP.
-
4
➢ Terkait dengan kondisi beberapa lapas yang sangat
memprihatinkan, agar Menkumham meminta tambahan anggaran dalam
rangka perbaikan lapas.
➢ Meminta penjelasan terkait dengan badan legislasi yang ada di
Kemenkumham di bakukan agar memudahkan koordinasi dengan Badan
Legislasi DPR RI.
➢ Meminta penjelasan terkait remisi yang didapatkan
Sdr.Nazaruddin
2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM,
diantaranya adalah sebagai berikut : ➢ Bahwa di tahun 2015, dari 40
RUU yang dibahas, 4 diantaranya
menjadi tanggung jawab Kemenkumham yaitu RUU KUHP, RUU Merk, RUU
Paten, RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
➢ Bahwa di tahun 2016, dari 51 RUU yang di bahas, 7 RUU
diantaranya menjadi tanggung jawab Kemenkumham yaitu RUU
Kepalangmerahan, RUU Narkotika & Psikotropika, RUU MK, RUU
Pemberantasan, RUU KUHP, RUU Paten, RUU Merek
➢ Bahwa di tahun 2017, dari 52 RUU yang di bahas, 8 RUU
diantaranya menjadi tanggung jawab Kemenkumham yaitu RUU KUHP, RUU
Pemberantasan Terorisme, RUU Kepalangmerahan, RUU BPK, RUU
Narkotika & Psikotropika, RUU MK, RUU Pemasyarakatan, RUU Uang
Kartal
➢ Bahwa di tahun 2018, dari 50 RUU yang di bahas, 9 RUU
diantaranya menjadi tanggung jawab Kemenkumham yaitu RUU KUHP,RUU
Pemberantasan Terorisme, RUU MK, RUU Kepalangmerahan, RUU BPK, RUU
Narkotika & Psikotropika, RUU Pemasyarakatan, RUU Uang Kartal,
RUU Desain Industri
➢ Kendala di Bidang Legislasi disebabkan oleh :
• Luasnya materi atau substansi yang dibahas sehingga
menyebabkan panjangnya proses pembahasan
• Kuatnya ego sektoral Kementerian atau lembaga terkait
kewenangan dalam tahapan pembentukan hukum
• Program Penyusunan RPUU di tetapkan di pertengahan tahun
sehingga menghambat penyusunan
➢ 4 Capaian Inovasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun
2017
• Layanan Remisi & PB Berbasis Online
• Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Versi 3.6
• Kantin Jempol WBP membeli barang-barang kebutuhan di kantin
tanpa menggunakan uang tunai. Melainkan dengan proses pemindaian
jempol
• Aplikasi E-Commerce, aplikasi penjualan barang – barang hasil
karya narapidana secara online
➢ Dalam menghadapi permasalahan peredaran narkotika di lapas dan
rutan, Ditjenpas telah melakukan langkah-langkah penyelesaian,
antara lain : 1.Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pegawai
2.Menambah Sarana dan Prasarana 3.Rehabilitasi bagi WBP pengguna
Narkotika 4.Pemisahan antara Bandar dan Pengguna 5.Melakukan Razia
Rutin
-
5
6.Pengawasan dan Pengendalian alat komunikasi/handphone 7.Bebas
dari Peredaran Uang (BPU) dalam mencegah kegiatan
transaksional/jual beli Narkoba
➢ Rencana Aksi Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2018 dalam
rangka pengawasan orang asing yaitu :
• Rencana Implementasi Penerapan Sistem Pre-Registration
terhadap orang asing yang akan masuk ke Indonesia
• Membangun sistem Quick Response Code untuk Pengawasan Orang
asing di lima TPI besar
• Integrasi SIMKIM ( Sistem Informasi Keimigrasian) dengan APIS
(Advance Passanger Information System) , PAU (Passanger Analysis
Unit) dan PNR (Passanger Name Record)
➢ Langkah Strategis Dirjen Imigrasi Tahun 2018
• Penguatan Tim PORA dan kemampuan penyidikan kasus keimigrasian
dalam rangka penegakan hukum
• Mendeteksi keberadaan orang asing melalui izin tinggal dengan
sistem QR Code
• Memperbanyak jumlah kantor imigrasi atau UKK untuk memperkuat
pelayanan keimigrasian di seluruh Indonesia
• Penguatan peran supervisi oleh Kepala Divisi Keimigrasian
dalam pelaksanaan penerbitan passpor, peeriksaan keimigrasian di
TPI dan penegakan hukum keimigrasian
• Penambahan APBNP untuk penguatan anggaran dalam melakukan
Restrukturisasi SIMKIM khususnya peremajaan hardware di seluruh
Kanim dan TPI
➢ Penanganan pengungsi dan pencari suaka berdasarkan Perpres 125
tahun 2016
• Penanganan pengungsi di koordinasi oleh Menko Polhukam berupa
perumusan kebijakan dalam hal penemuan, penampungan, pengamanan dan
pengawasan keimigrasian
• Dalam hal pengungsi tidak tersedia tempat penampungan, maka
akan di tempatkan di tempat akomodasi sementara
• Cara penyelesaian pencari suaka dan pengungsi : Resettlement
(penempatan ke negara tujuan), AVR (pulang secara sukarela),
Deportasi (final rejected person) dan mengupayakan Resettlement
mandiri
➢ Permasalahan terkait pengungsi :
• Mudahnya mendapat status pengungsi dari pihak UNHCR
berdasarkan pengakuan.
• Tidak jelasnya batas waktu penempatan ke Negara ketiga oleh
pihak UNHCR.
• Terbatasnya kuota Resettlement ke Negara tujuan.
• Resistensi AVR (Pulang secara sukarela) dari pengungsi.
• Tidak difasilitasinya final rejected (proses deportasi) oleh
perwakilan negara maupun IOM.
• Keterbatasan anggaran untuk pendeportasian final rejected
• Kurangnya respon dari Pemda (Pemkot/Pemkab) dalam penyediaan
tempat penampungan.
-
6
• Rudenim masih menjadi alternatif tempat penampungan bagi
pengungsi.
• Australia menghentikan bantuan untuk pengungsi mandiri.
➢ Perlindungan Kekayaan Intelektual :
• Pada tahun 2017 RUU Permusikan di jadwalkan dalam Prolegnas
2018, namun setelah ditelaah terdapat kesamaan materi (hingga 80%)
dengan UU Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014)
• Saat ini sedang dipersiapkan kajian ulang atas materi RUU
Permusikan (terutama pada bagian naskah akademis) yang dilakukan di
BPHN
➢ Reformasi Birokrasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia :
-
7
-
8
-
9
➢ Peningkatan Pelayanan, Transparansi Dan Akuntabilitas :
• Layanan AHU Online, Melalui AHU Online, berbagai pengurusan
jasa hukum di bidang kenotariatan, badan hukum, fidusia, wasiat,
legalisasi, hingga kewarganegaraan kini dapat dilakukan secara
elektronik, dengan waktu proses yang jauh lebih cepat dan biaya
pengurusan yang lebih rendah dibanding pengurusan secara
manual.
• Peningkatan Layanan DJKI
-
10
-
11
➢ Kerjasama Layanan Imigrasi Online : Bidang Layanan Paspor
1.Kementerian Keuangan
• Penerbitan Kode Billing;
• Pembayaran NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) melalui
Aplikasi SIMPONI.
2.Kementerian Dalam Negeri
• Pengecekan validitas data kependudukan berbasis NIK. 3.
Kementerian Luar Negeri
• Operasionalisasi SIMKIM pada Perwakilan RI;
• Pemberian informasi validitas dan data pemegang Paspor untuk
keperluan Portal Kemlu.
Bidang Visa dan Ijin Tinggal 1.Kementerian Keuangan
• Penerbitan Kode Billing;
• Pembayaran NTPN melalui SIMPONI. 2. Kementerian
Ketenagakerjaan
• Validasi data TKA yang akan atau telah diberikan izin
kerja;
• Validasi data ID Penjamin yang akan menggunakan TKA. 3.
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
• Pengiriman/ validasi data Mahasiswa Asing yang telah diberikan
izin belajar untuk penerbitan Student Visa.
Bidang Layanan Keluar/Masuk Wilayah Republik Indonesia 1.
Interpol
• Pengecekan data paspor asing yang telah dilaporkan hilang/
dicuri dari negara-negara anggota interpol;
• Pengecekan data teroris internasional. 2. Angkasa Pura I dan
Angkasa Pura II
• Pengadaan perangkat Autogate
-
12
➢ Layanan Pemasyarakatan :
• Perubahan Mekanisme Tata Cara Pemberian Remisi Secara
Online
• Catatan penting dalam perubahan : 1. Usul dari UPT ke
ditjenpas secara online 2. Jangka waktu Penyelesaian 3 hari untuk
pidana umum dan
15 hari untuk pidana khusus 3. Remisi kedua secara otomatis 4. 7
hari sebelum pelaksanaan SK remisi dapat dicetak
➢ Perubahan Mekanisme Tata Cara Pemberian Asimilasi Pembebasan
Bersyarat, CMB Dan CB Secara Online :
• Catatan penting dalam perubahan : 1. 7 hari setelah incrach Ka
Lapas/Rutan Wajib memproses
kelengkapan dokumen, ½ masa pidana dokumen untuk kebutuhan
asimilasi, PB dan CB harus sudah lengkap
2. Usul dari UPT ke Ditjenpas secara online 3. Jangka waktu
Penyelesaian 3 hari untuk pidana umum dan 15
hari untuk pidana khusus 4. SK PB dicetak di UPT dengan
tandatangan elektronik 3 hari
sebelum tanggal pelaksanaan
➢ Layanan Bantuan Hukum Online ➢ Bahwa izin pendirian PT,
Yayasan, Notaris semua sudah online, bahwa
banyak notaris yang tidak bertanggungjawab. Bahwa saat ini sudah
ada 19.526 notaris yang sudah ada sertifikatnya, bahwa aturan untuk
uji kompetensi karena semua lulusan universitas tidak sama
standarnya, dibuat dengan sistem CAT. Bahwa untuk menghasilkan
notaris yang berkualitas, berintegritas maka dibuatkan uji
kompetensi. Bahwa dalam 1 tahun di luluskan 8.000 orang notaris,
sehingga seharusnya ada kompetisi yang sehat diantara para notaris.
Bahwa jika tidak setuju dengan peraturan menteri maka di
persilahkan gugat ke PTUN. Terkait pungutan terhadap notaris, hal
itu berasal dari Ikatan Notaris Indonesia bukan dari Kemenkumham,
bahwa sertifikat kompetensi merupakan kesepakatan Kemenkumham dan
Ikatan Notaris Indonesia agar dihasilkan notaris yang punya standar
mutu yang sama.
➢ Bahwa setengah pegawai baru di Kemenkumham untuk posisi sipir.
Bahwa pegawai asing yang bekerja di Indonesia memiliki KITAS yang
sah. Terkait evaluasi bebas visa, sudah beberapa kali dirapatkan.
Akan ditelusuri terkait orang asing di puncak yang jumlahnya kurang
lebih 2.600 orang.
➢ Terkait merk, disamapaikan bahwa jika ada kesalahan maka akan
dikembalikan kepada yang bersangkutan
➢ Bahwa di lapas Batu akan di buat lapas khusus bandar yang
dilengkapi CCTV untuk mengisolir para bandar. Bahwa 68% penghuni
lapas terkait narkoba. Bahwa Revisi UU Narkotika mutlak dilakukan
untuk mencegah permainan penyidik yang akan menetapkan mereka
sebagai pemakai atau kurir , bahwa overcapacity lapas karena lapas
tidak bisa menolak napi. Bahwa sepanjang demand narkoba tidak
menurun maka
-
13
para bandar akan memasukan narkoba ke Indoensia dengan berbagai
cara.
➢ Bahwa target prolegnas ideal itu 25 sampai 30 buah RUU
pertahun. Terkait MD3, bahwa presiden tidak mengeluarkan perpu tapi
tidak menandatangani sehingga diserahkan kepada konstitusi yang
sudah ada
➢ Terkait kenaikan biaya dari Rp1 juta menjadi Rp5 juta untuk
uji materi di Mahkamah Agung disampaikan bahwa hal ini masih di
koordinasikan dengan Kemenkeu RI.
➢ Bahwa Kemenkumham sudah mendapatkan Tunkin 80% dan sebenarnya
sudah cukup layak, bahwa yang menjadi masalah utama para sipir
adalah mentalitas. Lapas yang sedang di upgrade lapas Kasongan,
lapas Batu, lapas Sumut.
➢ Terkait soal hukuman mati, hal itu menjadi ranah Kejaksaan
Agung. ➢ Bahwa magang dan uji kompetensi untuk menghasilkan notaris
yang
kompeten. Dilakukan dengan sistem CAT sehingga tidak ada
kecurangan dan tidak ada pemasukan bagi Kumham.
➢ Bahwa dalam RKUHP baru ada restorative justice dimana adanya
hukuman denda. Bahwa di Bone hakim tidak mengijinkan napi
titipannya keluar tahanan melihat anaknya yang meninggal sehingga
Kalapas tidak berani memberikan ijin.
➢ Bahwa di Kumham sudah ada BPHN sebagai wadah koordinasi
terkait perundang undangan sehingga UU yang dibuat dipastikan untuk
kepentingan seluruh rakyat Indonesia bukan kepentingan sektoral
kementerian.
➢ Bahwa terkait dengan pemberian remisi 38 bulan untuk kasus
Hambalang dan wisma Atlit sudah diberikan kepada Sdr.Nazarudin
sebagai Justice Collaborator atas surat dari KPK.
VASI 3. Komisi III DPR RI menyampaikan kepada Menteri Hukum dan
HAM
beberapa surat masuk dari masyarakat yang disampaikan kepada
Komisi III DPR RI menyangkut permasalahan yang terkait dengan tugas
dan wewenang Menteri Hukum dan HAM, untuk dapat ditindaklanjuti dan
selanjutnya dapat disampaikan perkembangannya kepada Komisi III DPR
RI pada Masa Sidang berikutnya.
III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN
1. KOMISI III DPR RI meminta Menteri Hukum dan HAM RI untuk
terus meningkatkan kinerja dalam rangka percepatan penyelesaian
target Legislasi serta melakukan upaya-upaya yang lebih terukur
guna menetapkan Prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
yang akan dibahas bersama DPR RI.
2. KOMISI III DPR RI meminta Menteri Hukum dan HAM RI untuk
meningkatkan efektifitas, akuntabilitas, dan profesionalisme
kerja di bidang Pemasyarakatan, terutama dalam melakukan pengawasan
terhadap jaringan Pengendalian dan Peredaran Narkoba di LP/Rutan,
mencegah Potensi Permasalahan Keamanan, serta implementasi
-
14
berbagai program yang merupakan upaya untuk mengurangi kelebihan
penghuni di berbagai LP/Rutan dan mencapai tujuan
Pemasyarakatan.
3. KOMISI III DPR RI meminta Menteri Hukum dan HAM RI untuk
melakukan pengawasan secara lebih ketat terhadap keberadaan Orang
Asing termasuk Tenaga Kerja Asing di Indonesia untuk mencegah
pelanggaran Hukum dan Keimigrasian sehingga tidak merugikan
kepentingan masyarakat.
IV. PENUTUP
Rapat ditutup pukul 14.01 WIB