RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN …repository.amikom.ac.id/files/Publikasi_07.12.2692.pdf · PROGRAM DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA BERENCANA BERBASIS WEB (Studi Kasus : Badan

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

KEPENDUDUKAN GUNA PEMETAAN DEMOGRAFI WILAYAH

PROGRAM DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA BERENCANA

BERBASIS WEB

(Studi Kasus : Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Naskah Publikasi

diajukan oleh

Dyan Raditya Sinukarta

07.12.2692

kepada

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER

AMIKOM

YOGYAKARTA

2011

ii

iii

CONSTRUCTION PLANNING OF POPULATION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM IN ORDER TO DEMOGRAPHIC MAPPING REGION PROGRAM AND

PROSPERITY FAMILY PLANNING USING WEB-BASED. (CASE STUDY: BOARD OF NATIONAL FAMILY PLANNING COORDINATOR

PROVINCE OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA)

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN GUNA PEMETAAN DEMOGRAFI WILAYAH PROGRAM DAN KESEJAHTERAAN

KELUARGA BERENCANA BERBASIS WEB. (STUDI KASUS : BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

Dyan Raditya Sinukarta Jurusan Sistem Informasi

STMIK AMIKOM Yogyakarta

ABSTRACT

Population Management Information System is an information system is built to support the administration that includes the registration of the population and civil registration. With the existence of a web-based Population Management Information System is expected to create a national population database gradually. Population Management Information System is a reliable tool to deal with population data, which in Population Management Information System data maintained in digital form so that the data is denser than in printed form, table or in other conventional forms which will eventually speed up and ease the cost of the work required. The purpose of the utilization of the Population Management Information System is to facilitate getting information that has been processed and stored can be either an attribute or a location or object. Population Management Information System will be designed one of them has a mapping visualization features and demographic distribution of the population can certainly facilitate the basic data that has not been specified.

BKKBN (Board of National Family Planning Coordinator) is a non-ministerial government institutions that laid the foundation of the development of small family happy and prosperous in every family which is one indicator of success in implementing national development and also become a capital base in realizing the vision "The whole family followed the Family Planning" and achieve the mission of "Creating Happy Little Family and Prosperous ". One of the most valuable support in the success of family planning programs is the provision of family planning program information data in a rapid, precise, accurate and current conducted through the implementation and management of a series of activities the program management information system in all levels of the national family planning program areas. Population Management Information System with the visualization mapping population demographics of the National Family Planning Program is part of the Management Information System National Family Planning Program, which seeks to provide family planning program of spatial data that can be used as reference data by the leaders, managers and implementers of the program and policy decisions. It is also expected to be used as reference data in determining the strategy of socialize, implementing, monitoring and evaluation of policies in managing the family planning program in order to foster awareness, participation and independence in conducting family planning program.

Keywords: Population, Management, Information System, Web.

1

1. Pendahuluan

Salah satu agenda reformasi yang akan terus menerus dilaksanakan oleh negara

dan bangsa Indonesia adalah mewujudkan pemerintahan yang baik atau yang dikenal

dengan sebutan good governance. Adapun salah satu ciri good governance tersebut

adalah pemerintahan yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan

yang dilakukan pemerintah meliputi semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk di

bidang kependudukan (Soleh, 2001 : 23).

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga

pemerintah non departemen yang meletakkan dasar pembangunan keluarga kecil

bahagia dan sejahtera pada setiap keluarga yang merupakan salah satu indikator

keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan nasional dan sekaligus menjadi modal

dasar dalam mewujudkan visi “Seluruh Keluarga Ikut KB” serta mencapai misi

“Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera”. Salah satu dukungan yang sangat

berharga dalam keberhasilan program KB adalah penyediaan data informasi Program KB

secara cepat, tepat, akurat dan terkini yang dilakukan melalui pelaksanaan dan

pengelolaan rangkaian kegiatan Sistem informasi manajemen program KB Nasional

disemua tingkatan wilayah program. Sekitar 21.000 Petugas Lapangan Keluarga

Berencana (PLKB) dari BKKBN telah tersebar di seluruh pelosok pedesaan di Indonesia

(sumber data BKKBN tahun : 2008), yang siap untuk memasukan data secara aktual.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai wilayah geografis yang terdiri

dari puluhan kecamatan, dengan jumlah penduduk 3.116.956 jiwa (menurut data tahun

2009), serta tidak merata kepadatannya. Kondisi yang demikian banyak menimbulkan

permasalahan di bidang administrasi kependudukan, terutama karena belum memiliki

database-database kependudukan yang memungkinkan tukar menukar data secara

lancar.

Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) merupakan sebuah

sistem informasi yang mengelola, mengkaji, menyimpan dan mengembangkan Sistem

Informasi Kependudukan untuk tercapai tertib administrasi di bidang kependudukan; atau

dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem informasi yang dibangun untuk mendukung

proses administrasi kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan

sipil. Dengan adanya sistem ini akan terwujud database kependudukan nasional secara

bertahap. Pengembangan sistem ini telah dimulai pada tahun 2003 dengan

diluncurkannya SIAK Online dari Kecamatan ke Data Center Kependudukan yang

kemudian disusul dengan SIAK Offline di Kabupaten/Kota pada tahun 2005. SIAK Online

memberikan layanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil di Tempat Perekaman

Pendaftaran Penduduk (TPDK) di kecamatan-kecamatan yang langsung terhubung

dengan Data Center Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan (Ditjen Adminduk)

2

melalui VPN Dial. Hingga saat ini telah terhubung sebanyak 70 kecamatan ke Data

Center. Namun demikian, ada beberapa kendala yang dialami dalam pengoperasian

aplikasi SIAK Online antara lain biaya koneksi VPN Dial dan lambatnya waktu transmisi.

Dari permasalahan diatas jika kita hubungkan dengan jumlah dan arah

penyebaran pertumbuhan penduduk dalam lima atau sepuluh tahun ke depan

merupakan salah satu hal penting yang perlu diketahui dalam proses perencanaan dan

pembangunan suatu wilayah. Untuk mengetahui data tersebut, dilakukan prediksi jumlah

penduduk dengan menggunakan regresi linier. Visualisasi arah pertumbuhan penduduk

dilakukan dengan menggunakan model mean spasial. Model regresi linier dan model

mean spasial diintegrasikan dengan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan yang

divisualisasikan secara demogratif dan grafik sehingga menghasilkan produk yang

mampu memvisualisasikan secara spasial; jumlah dan arah sebaran pertumbuhan

penduduk di suatu wilayah.

Oleh karena itu diperlukan sebuah Sistem Informasi Manajemen Kependudukan

(SIMDUK) Program KB Nasional yang merupakan bagian dari Sistem Informasi

Manajemen Program Keluarga Berencana Nasional, yang berupaya menyediakan data

spasial dan visualisasi keberhasilan Program KB yang dapat dimanfaatkan sebagai data

rujukan oleh para pimpinan, pengelola dan pelaksana program KB dalam mengambil

keputusan dan kebijakan. Selain itu juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai data

rujukan dalam menetapkan strategi dalam menyosialisasikan, mengimplementasikan,

monitoring dan evaluasi dari kebijakan dalam pengelolaan Program KB guna

menumbuhkan kepedulian, partisipasi dan kemandirian dalam menyelenggarakan

Program KB.

2. Landasan Teori

Dalam pelaksanaan penelitian skripsi ini diperlukan pemahaman terhadap

sejumlah teori-teori untuk mendukung terhadap berbagai dasar yang dijadikan patokan

dalam membangun penelitian ini, teori-teori tersebut merupakan konstribusi dari berbagai

sumber dan literatur.

2.1. Sistem Informasi

Istilah “Data” dan “Informasi” sering digunakan secara bergantian dan saling

tertukar, meskipun kedua istilah ini sebenarnya merujuk pada masing-masing konsep

yang berbeda. Data merupakan bahasa, mathematical, dan simbol-simbol pengganti lain

yang disepakati oleh umum dalam menggambarkan objek, manusia, peristiwa, aktifitas,

konsep, dan objek-objek penting lainnya. Singkatnya, data merupakan suatu kenyataan

apa adanya (raw facts). Sedangkan informasi adalah data yang ditempatkan pada

konteks yang penuh arti oleh penerimanya. Dapat disimpulkan bahwa sistem informasi

3

mencakup sejumlah komponen (manusia, komputer, teknologi informasi, dan prosedur

kerja), ada sesuatu yang diproses (data menjadi informasi), dan dimaksudkan untuk

mencapai suatu sasaran atau tujuan.

2.2. Sistem Informasi Manajemen Kependudukan

Pemahaman mengenai apa itu sistem informasi manajemen kependudukan

(SUMDUK) tentu saja merupakan hal penting. Sehubungan dengan hal ini, maka penulis

pada bab ini akan memberikan pemahaman mengenai konsep dasar SIMDUK melalui

beberapa aspek pentingnya; konsep dasar, definisi, sub-sistem, komponen, cara kerja,

kemampuan contoh aplikasi, kedudukan dan prespektif.

2.2.1. Konsep Sistem Informasi Manajemen Kependudukan

Sistem Informasi Manajemen Kependudukan adalah Sistem Informasi sangat

mendukung proses dalam suatu organisasi khususnya dalam menjalankan fungsi

managerial yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Berdasarkan

UU No 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Sistem Informasi

Kependudukan adalah suatu sistem informasi yang pengelolaan, pengkajian, penyimpan

dan pengembangan Sistem Informasi Kependudukan untuk tercapai tertib administrasi di

bidang kependudukan. Pada Pasal 83 dalam Undang-Undang tersebut lebih dijelaskan

tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut:

1. Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan dan tersimpan di dalam database kependudukan

dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang

pemerintahan dan pembangunan.

2. Pemanfaatan data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

mendapatkan izin Penyelenggara.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

2.2.2. Tujuan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan

Tujuan adanya SIMDUK, yaitu :

1. Database Kependudukan terpusat.

2. Database Kependudukan dapat diintegrasikan untuk kepentingan lain

(Statistik, Pajak, Imigrasi, dan lain-lain)

3. Sistem SIAK terintegrasi (RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Pendaftaran

Penduduk, Catatan Sipil)

4. Standarisasi Nasional

a. No. Pengenal Tunggal (NIK)

b. Blangko Standar Nasional (KK, KTP, Buku, Register, Akta Capil)

c. Formulir-formulir Standar Nasional (termasuk kodefikasinya)

4

Implementasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) online, yang

telah diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) No 88/2004 tentang Pengelolaan

Administrasi Kependudukan dan Permendagri No 18/2005 tentang Administrasi

Kependudukan.

Pada hakekatnya bahwa upaya Tertib Dokumen Kependudukan atau Tertib

Administrasi Kependudukan, tidak sekedar pengawasan terhadap pengadaan blangko-

blangko yang dipersyaratkan dalam penerbitan dokumen, tapi hendaknya harus

tersistem, konkrit dan pragmatis. Artinya mudah dipahami oleh penduduk dan diyakini

bermakna secara hukum berfungsi melindungi, mengakui/mengesahkan status

kependudukan atau peristiwa vital (vital event) yang dialami penduduk, sehingga

dibutuhkan oleh penduduk karena dapat memudahkan atau melancarkan urusannya

dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain dokumen kependudukan memiliki

insentif/benefit bagi si pemegang dokumen atau penduduk.

2.3. Permodelan Sistem

Sistem terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan dan terkait satu

sama lain serta bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pemodelan sistem

terdapat sejumlah cara untuk menggambarkan sistem melalui diagram misalnya flow

chart, Data Flow Diagram (DFD), Entity Relational Diagram (ERD), data dictionary dan

lain-lain. Pada dasarnya kita dapat menggunakan model apa saja tergantung dari situasi.

Pemakai yang berbeda mungkin akan membutuhkan pemodelan yang berbeda pula

(Hoffer, Presscott, dkk, 2002). Pemodelan sistem yang dimaksud sebagai berikut :

2.3.1. Diagram Konteks

Diagram konteks menampilkan seluruh proses bisnis hanya dalam satu proses

(proses 0), serta menampilkan semua entitas eksternal yang menerima informasi dari

sistem atau mengkontribusikan informasi ke sistem. (Dennis & Haley Wixom, 2003).

2.3.2. Normalisasi

Normalisasi merupakan cara pendekatan lain dalam dalam membangun desain

lojik basis data relational yang tidak secara langsung berkaitan dengan model data, tetapi

dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standar untuk menghasilkan struktur

tabel yang normal. Perancangan basis data diperlukan agar kita bisa memiliki basis data

yang kompak dan efisien dalam ruang penyimpanan, cepat dalam mengakses dan

mudah dalam pemanipulasian (ubah, tambah, hapus) data.

3. Analisis

3.1. Analisis Sistem

3.1.1. Analisis Masalah

5

Analisis sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem

informasi yang utuh kedalam bagian-bagian komponen dengan maksud untuk

mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang

terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan.

Tahap analisis sistem dilakukan setelah tahap perancangan sistem. Tahap

analisis ini merupakan tahap yang kritis dan sangat penting, karena permasalahan

didalam tahap ini akan menyebabkan juga kesalahan pada tahap selanjutnya.

Dalam analisis sistem, mengidentifikasi masalah merupakan tahap awal yang

harus dilakukan. Masalah dapat diidentifikasikan sebagai suatu hal yang akan

menghambat proses pencapaian tujuan. Permasalahan yang ada harus ditindak lanjuti

untuk menemukan solusi pemecahan masalah sebagai suatu alternatif agar sistem

dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan tujuan sistem dapat tercapai.

3.1.2. Identifikasi Masalah

Mengidentifikasi masalah merupakan langkah pertama yang harus dilakukan

dalam tahapan analisis sistem. Masalah dapat didefinisikan sebagai suatu pertanyaan

yang ingin dipecahkan, karena masalah inilah yang sering menyebabkan sasaran dari

suatu sistem tidak dapat dicapai. Suatu masalah tidak akan timbul dengan sendirinya,

mengidentifikasi masalah dimulai dengan mengkaji subjek permasalahan yang

diutarakan.

1. Permasalahan yang timbul

Dari applikasi excel yang biasa/sebelumnya digunakan sebagai alat analisis

keberhasilan program Keluarga Berencana sekarang ini berpotensi menimbulkan

masalah-masalah sebagai berikut:

a. Kemampuan kerja sistem masih kurang baik karena belum terkomputerisasi,

tersusun dalam database yang dapat dimaanfaatkan dan diintegrasikan

dengan sistem yang lain, karena sistem pencatatan masih dilakukan secara

manual.

b. Proses pencarian data yang kurang tepat dan akurat.

2. Identifikasi penyebab masalah

Penyebab dari masalah yang timbul sebagaimana tersebut diatas adalah belum

adanya program aplikasi pengelolaan data kependudukan Keluarga Berencana

yang dapat divisualisasikan dengan bentuk demografi pada Badan Koordinasi

Keluarga Berencana Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.1.3. Spesifikasi Sistem Informasi (Output)

Aplikasi yang dibangun diharapkan mempunyai kemampuan sebagai berikut:

a. Menghasilkan peta dan grafik sebaran penduduk secara demografis sebagai

analisa sumber data.

6

b. Menghasilkan peta dan grafik analisa klasifikasi penerimaan bantuan

pemerintah di wilayah tertentu.

c. Menghasilkan peta dan grafik tinggi rendahnya tingkat pendidikan

berdasarkan Kepala Keluarga yang tidak tamat Sekolah Dasar yang akan

menentukan kesejahteraan keluarga pada wilayah tertentu.

d. Menghasilkan peta dan grafik tinggi rendahnya tingkat Sumber Daya

Manusia dan kelas ekonomi dalam keluarga dengan adanya data demografi

kepala keluarga yang tidak bekerja pada suatu daerah yang akan berujung

pada kesejahteraan keluarga.

e. Menghasilkan peta dan grafik tinggi rendahnya tingkat kesadaran kesehatan

bagi balita yang umurnya kurang dari 1 tahun dan juga 1 tahun sampai

dengan kurang dari 5 tahun yang tidak ikut dalam posyandu pada suatu

wilayah tertentu.

f. Menghasilkan peta dan grafik tinggi rendahnya tingkat kesadaran pendidikan

bagi anak umur 7 tahun sampai dengan 15 tahun yang tidak sekolah pada

suatu wilayah tertentu yang akan menentukan juga kelas ekonomi dan

kesejahteraan keluarga pada suatu daerah.

g. Menghasilkan peta dan grafik tinggi rendahnya tingkat pasangan usia subur

yang usianya kurang dari 20 tahun pada suatu wilayah tertentu yang akan

menentukan pertumbuhan penduduk dan tingkat kesehatan pada suatu

daerah.

h. Menghasilkan peta dan grafik tinggi rendahnya tingkat kesadaran kesertaan

Program Keluarga Berencana untuk Swasta dan Pemerintah pada suatu

wilayah tertentu yang akan menentukan keberhasilan program Keluarga

Berencana pada suatu daerah.

i. Menghasilkan peta dan grafik tinggi rendahnya tingkat kesadaran kesertaan

Program Keluarga Berencana untuk Swasta dan Pemerintah pada suatu

wilayah tertentu yang akan menentukan keberhasilan program Keluarga

Berencana pada suatu daerah.

j. Menghasilkan peta dan grafik tinggi rendahnya tingkat “Un Meet Need”

(kondisi pasangan usia subur non KB) pada suatu wilayah tertentu yang

akan menentukan tingkat keberhasilan program Keluarga Berencana pada

suatu daerah.

k. Menghasilkan peta dan grafik sasaran Program Keluarga Berencana pada

suatu wilayah tertentu yang akan menentukan sasaran keberhasilan program

Keluarga Berencana pada suatu daerah.

7

l. Menghasilkan peta dan grafik hasil Pentahapan Keluarga Sejahtera Program

Keluarga Berencana pada suatu wilayah tertentu yang akan menentukan

keberhasilan program Keluarga Berencana dan kesejahteraan keluarga pada

suatu daerah.

3.2. Analisis Kebutuhan Sistem

Sejalan dengan tujuan perancangan sistem yang akan dibuat, diperlukan

perangkat teknologi pendukungnya. Perangkat teknologi itu meliputi personil, peralatan

dan perlengkapannya. Analisis kebutuhan sistem bertujuan untuk mengetahui sistem

seperti apa yang cocok diterapkan, perangkat keras dan perangkat lunak apa saja yang

dibutuhkan serta siapa saja pengguna yang akan menggunakan sistem ini.

3.2.1. Analisis Perangkat Keras

Analisis perangkat keras bertujuan untuk mengetahui secara tepat perangkat

keras yang dibutuhkan. Adapun hardware yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem

pengolahan data kependudukan pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:

a. Minimum requirement: processor 450MHz, Hardisk 3 GB, Memory 64MB,

VGA 16MB.

b. Recommended: processor 900MHz, Hardisk 10GB, Memory 128MB,VGA

16MB.

3.2.2. Analisis Perangkat Lunak

Analisis perangkat lunak bertujuan untuk mengetahui secara tepat perangkat

lunak apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem informasi manajemen

kependudukan adalah:

1. Perangkat lunak saat perancangan sistem:

a. Macromedia Dreamweaver 8.(*opsional)

b. Notepad++ v 5.5.

2. Kebutuhan perangkat lunak saat sistem berjalan:

a. Apache Server Minimum Requirement: Version 2.2.11

b. MySQL Database Server Minimum Requirement: Version 5.1.36

c. PHP Server Minimum Requirement: Version 5.3.0

3.3. Perancangan Sistem

Perancangan sistem merupakan bagian awal dari pembuatan sistem informasi

dimana tahapan ini bertujuan untuk memberikan ketentuan bentuk dan proses pada

perangkat lunak yang dibuat agar pembuata program tidak menyimpang dari aturan dan

hasil analisis yang yang telah diterapkan pada perancangan program. Rencana sistem

secara umum juga merupakan gambaran secara umum yang ditunjukkan kepada user

tentang sistem yang diusulkan.

8

3.3.1. Flowchart System

Flowchart system adalah gambaran secara umum bagaimana sistem berjalanan.

Adapun gambaran flowchart sistem informasi manajemen kependudukan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Flowchart Sistem yang diusulkan

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Tampilan Website

4.1.1. Halaman Website Frontend User Interface

4.1.1.1. Halaman Beranda (Home)

Berikut ini adalah gambaran halaman depan user interface.

9

Gambar 4.1 Halaman beranda frontend user interface

4.1.1.2. Halaman Menu Tentang

Berikut ini adalah gambaran halaman menu tentang program Sistem Informasi

Manajemen Kependudukan BKKBN.

10

Gambar 4.2 Halaman menu tentang kami

4.1.1.3. Halaman Menu Kontak

Berikut ini adalah gambaran halaman form kontak melalui email.

Gambar 4.3 Halaman menu kontak email

4.1.1.4. Halaman Interaktif Kontak dengan Yahoo Messenger

Berikut ini adalah gambaran Form kontak melalui yahoo messenger.

11

Gambar 4.4 Halaman menu kontak online

4.1.1.5. Halaman Menu Bantuan

Berikut ini adalah gambaran halaman bantuan dari BKKBN tentang sistem

informasi manajemen kependudukan.

Gambar 4.5 Halaman menu bantuan

4.1.1.6. Halaman Pilihan Visualisasi Data Kependudukan

Berikut ini adalah gambaran halaman pencarian data kependudukan.

12

Gambar 4.6 Halaman menu pencarian data

4.1.1.7. Halaman Tampilan Peta

Berikut ini adalah gambaran halaman yang menampilkan peta.

Gambar 4.7 Halaman peta

4.1.1.8. Halaman Legenda Peta

Berikut ini adalah gambaran halaman ini menjelaskan isi peta.

13

Gambar 4.8 Halaman legenda

4.1.1.9. Halaman Tampilan Grafik

Berikut ini adalah gambaran halaman yang menampilkan grafik dari data

kependudukan.

Gambar 4.9 Halaman grafik

4.1.2. Halaman Website Backend Administrator Interface

4.1.2.1. Halaman Login Administrator

Berikut ini adalah gambaran halaman login masuk administrator.

14

Gambar 4.10 Halaman login

4.1.2.2. Halaman Pilihan Input Data

Berikut ini adalah gambaran halaman pilihan daerah dan tahun isian data.

Gambar 4.11 Halaman pilihan input data

4.1.2.3. Halaman Input Data

Berikut ini adalah gambaran halaman pengisian data kependudukan.

Gambar 4.12 Halaman pengisian data kependudukan

4.1.2.4. Halaman Input Prosentase dan Warna

15

Berikut ini adalah gambaran halaman untuk pengisian data prosentase dan

warna.

Gambar 4.13 Halaman input prosentase

5. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan perancangan yang dikerjakan dan mengacu pada

rumusan masalah yang ada yaitu bagaimana suatu perusahaan dapat mengolah data

dengan mudah, cepat dan akurat dan membuat suatu sistem informasi secara

komputerisasi untuk menampilkan informasi yang berkualitas, maka dapat diambil

beberapa kesimpulan yaitu:

5.1. Kelebihan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta.

Kelebihan yang diperoleh dari sistem informasi ini antara lain :

1. Sistem informasi manajemen kependudukan ini dapat meningkatkan pelayanan

dan kemudahan pada saat pembuatan laporan dan analisa data kependudukan

untuk sasaran keberhasilan program keluarga berencana.

2. Pembuatan sistem informasi ini sebagai fasilitas pengolahan data dan analisis

yang bermanfaat meminimalkan waktu yang semula pembuatan satu laporan

membutuhkan waktu 2 menit dengan sistem yang baru bisa dilakukan kurang

dari 1 menit untuk setiap pembuatan laporannya dan memudahkan pengolahan

data bagi pengguna. Hal tersebut merupakan salah satu keuntungan yang dapat

16

dirasakan dengan adanya perubahan dari proses manual menjadi

terkomputerisasi.

3. Sistem informasi menghasilkan jumlah informasi yang lebih banyak dan menarik

dengan adanya bentuk visualisasi data kependudukan dan lebih akurat, sehingga

produktifitas meningkat.

5.2. Kekurangan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan pada Badan

Koordinasi Keluarga Berencana Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kekurangan yang diperoleh dari sistem aplikasi ini antara lain :

1. Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ini belum terintegrasi dengan

database nasional yang pastinya akan mempermudah pendataan penduduk

secara nasional.

2. Sistem Informasi ini belum diintegrasikan dengan sistem informasi geografis

sehingga dapat memvisualisasikan data spasial GPS detail per-penduduk.

3. Sistem informasi ini juga belum dipublikasikan secara umum dikarenakan masih

adanya perdebatan prosentase antar daerah.

5.3. Saran

Kesempurnaan dari suatu sistem selalu bersifat relative berdasarkan pada cara

pandang dan konsep dari setiap pemikiran yang berbeda serta memiliki alur yang

bervariasi. Karena sistem ini dibangun berdasarkan alur pemikiran penulis, maka untuk

hasil yang lebih baik dan maksimal diperlukan saran dari pihak manapun untuk

melengkapi kekurangan yang ada.

Beberapa saran dari penulis untuk BKKBN:

1. Penulis menyarankan agar administrator membuat back up secara soft-copy dan

hard-copy (laporan) yang diperlukan sesering mungkin sesuai dengan

kebutuhan.

2. Untuk pengembangan penulis sudah menambah beberapa fitur setelah selesai

skripsi ini yaitu penambahan kategori data dan penambahan administrator

supaya tiap daerah langsung bisa akses data ke BKKBN, dan akan lebih

produktif dalam pengolahan data.

DAFTAR PUSTAKA

--------------------1994, Pembangunan Keluarga Sejahtera di Indonesia, Berdasarkan UU.

No. 10 Tahun 1992 dan GBHN 1993, Kantor Menteri Negara

Kependudukan/BKKBN, Jakarta.

Al Fatta, Hanif, 2007. Analisis & Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan

Bersaing Perusahaan dan Organisasi Modern, C.V Andi Offset, Yogyakarta.

17

Arief, M. Rudyanto, 2006. Pemrograman Basis Data Menggunakan Transact-SQL

dengan Microsoft SQL Server 2000, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Bogue, Joseph, Donald. 1969. Principles of demography, Wiley, Michigan.

BKKBN, 1981. Sejarah Perkembangan Keluarga Berencana dan Program

Kependudukan, BKKBN, Jakarta.

BKKBN. 2009. Buku Panduan: Identitas Lembaga BKKBN dan Identitas Program KB.

Budiharjo, E. 1995-1996. Sistem Informasi Manajemen. Bandung. Bidang Pendididkan

Ban Pelatihan Pusat Komputer PIKSI Institut Teknologi Bandung.

Denny Charter dan Irma Agtrisari, 2003, Desain dan Applikasi Geographic Information

System. Bandung: PT Elex Media Komputindo.

Eko Indrajit, Richardus. 2006. Electronic Government. Percetakan Andi. Yogyakarta.

Foresthi. 2001. Kependudukan Global: Problem Dan Kualitasnya. Jakarta: Suara Karya.

Jogiyanto, H.1990. Analisis dan Desain Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi Offset.

Jogiyanto. 2003. Sistem Teknologi Informasi. Andi Offset. Yogyakarta.

Karagiannis, Dimitris, 1994. Database and expert systems applications: 5th international

conference, DEXA '94, Athens, Greece, September 7-9, 1994 : proceedings,

Volume 856 of Lecture notes in computer science. Springer, Greece.

Kepres No.88, Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Kusrini, M.Kom, 2007. Strategi Perancangan dan Pengelolaan Basis Data, Penerbit Andi,

Yogyakarta.

Mcleod, Jr, R. 1996, Sistem Informasi Manajemen, (Edisi Bahasa Indonesia),

Prenhallindo, Jakarta.

Morris Hauser, Philip, 1959. The study of population: an inventory and appraisal,

University of Chicago Press.

Niccolas Chrisman, 2002, Exploring Geographic Information Systems : Second Edition,

John Wiley & Sons, New York.

Nizam, Yasin, 2000, Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: CV Mandar Maju.

Peter F, Drucker, 1982. Pengantar Manajemen (terjemahan), PT. Binaman Pressindo,

Jakarta.

Prahasta, Eddy, Ir, MT, 2005, Konsep-konsep Dasar Sistem Informasi Geografis,

Penerbit Informatika, Bandung

Rusli, Said. 1994, Pengantar Ilmu Kependudukan. Jakarta: LP3ES.

Setiadi, Herald. 2007. Perubahan Arsitektur Database dan Aplikasi Administrasi

Kependudukan yang Sejalan dengan Otonomi Daerah. Jurnal Sistem Informasi

MTI UI Vol. 3 — No. 1 — April 2007.

Triton, PB. 2006. Terapan Riset Statistik Paramentrik. Andi Offset. Yogyakarta.