rakorsil2014_11

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)

Deputi I Bidang Tata Lingkungan

Asdep Kajian Dampak Lingkungan

Informasi Geospasial

Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan

Erik Teguh Primiantoro, MESKabid Pengembangan Sistem KDL

World Summit on

Sustainable Development 2002

Promote the development and wider use of earth observation technologies,

including satellite remote sensing,

global mapping and geographic

information systems, to collect

quality data on environmental

impacts, land use and land use changes

No Target B09-2013 Target B12-2013 Target B03-2014 Target B06-2014

1. Tersusunnya draft

laporan digram teknis

produr izin

lingkungan (terdapat

daftar dokumen

pendukung dan

informasi geospatial

yang dihasilkan) di

KLH

Tersusunnya laporan

digram teknis produr

izin lingkungan

(terdapat daftar

dokumen pendukung

dan informasi

geospatial yang

dihasilkan) di KLH

Input data dan/atau

koneksi data izin

lingkungan:

Nama pemegangizin lingkungan;

Dokumenpendukung/ kelengkapan izin;

Informasigeospatial terkait

ke dalam SIP

Terselesaikannya input

data dan/atau koneksi

data izin lingkungan:

Nama pemegangizin lingkungan;

Dokumenpendukung/ kelengkapan izin;

Informasigeospatial terkait

ke dalam SIP

Target B09-2013 sampai dengan Target B06-2014 Rencana Aksi (Renaksi) MORA2P3A12

Rencana Aksi MORA2P3A12 Inpres 6/2013Rencana Aksi (Renaksi) MORA2P3A12 Inpres 6/2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut terkait dengan Pengembangan Sistem Pengelolaan Informasi Perizinan Terpadu (SIP).

Kriteria Keberhasilan dari Renaksi ini adalah: Terbangunannya sistem database informasi perizinan (Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan) yang lengkap dan mutakhir serta proses perizinan online yang dapat diakses melalui sistem informasi perizinan terpadu (SIP).

Target Rencana Aksi MORA2P3A7 Inpres 6/2013No Ukuran Keberhasilan Target Waktu

1. Hasil Kajian Informasi Perizinan lingkungan yang dapat diakses oleh publik dan

mekanisme diseminasinya sesuai dengan amanah UU No. 14 Tahun 2008;

a. Informasi perizinan lingkungan yang dapat diakses oleh publik:

Diumumkan secara berkala;

Diumumkan serta merta;

Tersedia setiap saat;

b. Mekanisme diseminasinya yang mampu menjangkau seluruh pemangku

kepentingan (sampai ke tingkat desa) sesuai dengan UU No. 14 Tahun

2008)

Mekanisme perizinan Lingkungan;

Daftar Izin dan Peta Konsesi;

Dokumen Perizinan;

Laporan berkala perusahaan (Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan);

Hasil Pengawasan Lingkungan Hidup;

Informasi Perizinan lainnya

Desember 2013

(B12-2013)

2. Terbitnya Daftar Informasi Publik (DIP) perizinan lingkungan yang dapat

diakses oleh publik salah satu daftar informasi publik adalah Informasi

Geospasial Izin Lingkungan yang sudah diterbitkan MENLH

Maret 2014

(B03-2014)

3. Terlaksanannya diseminasi informasi publik sesuai denngan DIP yang

diterbitkan

Juni 2014-Maret 2015

(B06-2014-B03-2015)

Renaksi MORA2P3A7 terkait dengan Penyempurnaan Keterbukaan Informasi Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut dengan kriteria keberhasilan berupa termantapkannya informasi lingkungan hidup yang lengkap, mudah diakses dan digunakan oleh publik sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2004.

Penanggung Jawab

Pihak Terkait Rencana Aksi Upaya yang sudah dilakukan

A. Harmonisasi Peraturan Perundangan-undangan

A.2. RENAKSI # 2. Mendorong Proses Perizinan yang Integratif

5. KementerianLingkungan Hidup

Kemendagri/Pemda,Kementan, BPN, Kementerian ESDM, Kemenhut,

Sosialisasi dan internasionalisasi aturan tentang Izin Lingkungan, melaksanakan penegakan hukum bagi pelanggaran terhadap izin lingkungan

Menerbitkan PP 27 tahun 2011 tentang Ijin Lingkungan

Diklat, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan

6. KementerianLingkungan Hidup

Kemendagri/Pemda,Kementan, BPN, Kementerian ESDM, Kemenhut,

Membangun basis data kegiatan usaha SDA yang menggunakan izin lingkungan

Pengembangan DADU

Tanggung Jawab KLH terhadap RENAKSI # 2.

Mendorong Proses Perizinan yang Integratif

Renaksi terkait Harmonisasi Kebijakan dan PUU dalam

Kerangka NKB KPK dan UKP4 dengan 12 K/L

Pemasalahan 3:

Lemahnya

Kewenangan fungsi

pengendali pusat

Dampak 3.

Memberikan celah bagi

penerbitan izin berjalan

secara sewenang-

wenang.

Rencana Aksi # 3.

Menguatkan alat-alat

pengendalian dalam

pengelolaan

sumberdaya ala

Kementerian Pertanian dan Kementerian ESDM:1. Hak akses data seluruh izin yang diterbitkan kepada Badan

Informasi Geospasial.

2. Data dan informasi geospasial yang disusun BIG sebagai dasar evaluasi dan proses perizinan.

3. Setiap daerah melaporkan izin yang diterbitkan kepada Kementan/ESDM dan Badan Informasi Geospasia

4. NSPK untuk mengendalikan perizinan yang diterbitkan oleh daerah.

Badan Informasi Geosapatial (BIG): Membangun basis data dan informasi geospasial terhadap

seluruh perizinan sektoral

Sumber: Renaksi Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan, NKB KPK, UKP4 dan 12 K/L

Izin Lingkungan menjadi basis bagi penerbitan Izin Usaha dan/atau Kegiatan di Sektor

Pekebunan dan Pertambangan

(Pasal 40 ayat 1 UU 32/2009,

UU 18/2004, PP 23/2010)

Basis Data PerizinanIGT terintegrasisecara nasional

Proyek Ramah Lingkungan &

Lingkungan Hidup yang baik -

Sehat

Pengembangan Sistem Informasi AMDAL-UKL-UPL dan Izin Lingkungan:

Meningkatan Efektivitas Izin Lingkungan dalam Pembangunan Ekonomi

Analisis Teknis

(e.g., physical,ecological,

socio-economic,other)

Keputusan:1. SKKLH;

2. Rekomendasi UKL-

UPL

3. Izin Lingkungan

Keterlibatan

Masyarakat

Facts

Informasi

Values

Dok.

AMDAL or

Formulir

UKL-UPL

Penilaian

AMDAL atau

Pemeriksaan

UKL-UPL

Remember! GIGO= Good In Good Out

Format Digital atau Format Elektronik

(DADU)

Decision Support

Systems (DSS)

AMDAL, UKL-UPL &

Izin Lingkungan

integrasi DADU & NEPA Assist

Data dan Informasi Spatial terkait Kriteria Kelayakan LIngkungan

Implementasi Izin

Lingkungan

PelaporanPenaatan

LingkunganPublik

Information dari PublikInformation

Izin

LingkunganSistem

Penataan

Ruang

Izin

PPLH

AMDAL &

UKL-UPL

Audit LH

Sistem Kajian

Dampak Lingkungan

KelembagaanPUU SDMPanduan Teknis

Sistem Informasi Pandanaan

Infrastruktur Kajian Dampak Lingkungan

Sistem Perizinan

Lingkungan

Pengawasan

Lingkungan

Penegakan

Hukum

Lingkungan

Sistem Penaatan

Lingkungan

Izin Usaha dan/atau

Kegiatan

Izin

Lokasi

Izin Pinjam

Pakai Kawasan

Hutan

Sistem Perizinan Sektor

Sistem Perbankan:

Green Banking

Keterkaitan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem

Perizinan Usaha dan/atau Kegiatan serta Sistem Pengawasan Lingkungan Hidup

Penguatan

infrastruktur

Amdal dan

UKL-UPL

menjadi salah

kunci penting

untuk

meningkatan

efektivitas izin

lingkungan di

Indonesia

Sustainable growth with equity: 1.Pro-Growth;2.Pro-Jobs,;3.Pro-Poor; 4.Pro-Environment

Keterkaitan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan dengan Instrumen PPPLH Lainnya

Pengembangan

KRPUsaha/ Kegiatan Tahap Perencanaan Usaha/ Kegiatan Tahap Pra-

Konstruksi, Konstruksi &OperasiUsaha/ Kegiatan Tahap

Pasca Operasi

RPPLH KLHS

RTRW/RDTR

Pelaksanaan

usaha

dan/atau

kegiatan

Izin

Pinjam

Pakai

Kawasan

Hutan

atau

Pelepasan

Kawasan

HPK

izin

Usaha

dan/atau

kegiatan

ARLH

Hasil ERA merupakan

bagian dari Amdal

Penutupan

Usaha

dan/atau

Kegiatan

Implementasi

Izin

Lingkungan &

Izin PPLH

serta

Continuous

Improvement

Audit

LH

ARLH

Pengawasan

Lingkungan Hidup

ARLH Tata Ruang Paska

Usaha/

Kegiatan

Pencana Penutupan

Usaha dan/atau

kegiatan serta

Persetujuannya

Pemanfaatan

Ruang Paska

Usaha/KegiatanPenegakan Hukum

Lingkungan Hidup

Daya Dukung &

Daya Tampung

Lingkungan

Hidup

ARLH

Izin PPLH

Instrumen

Ekonomi LH Instrumen Ekonomi LH Instrumen Ekonomi LH Instrumen Ekonomi LH

Tata Ruang

BML KBKLPenaatan

BML KBKL

Rencana

Usaha

dan/atau

kegiatan

Amdal

atau

UKL-UPL

Izin

Lingkungan

Esensi Dasar Amdal & UKL-UPL dalam PP 27/2012

Pengambil Keputusan

AMDAL atau UKL-UPL =

Amdal dan UKL:-UPL: Dokumen LH yang menyediakan informasi yang

diperlukan untuk proses pengambilan keputusan (i.e. Penerbitan IzinLingkungan, Kredit Perbankan, dokumen lelang untuk Proyek KPS dalam kaitannya dengan

Penjaminan Investasi, Due Diligence, pengawasan lingkungan)

Izin Lingkungan

Informasi yang disajikan dalam Amdal atau UKL-UPL: Dampak lingkungan yang terjadi akibat rencana usaha dan/atau

kegiatan, dan

Langkah-langkah pengendaliannya dari aspek teknologi,sosial daninstitusi, pemantauan lingkungannya serta komitmen pemrakarsa

Rencana Usaha

dan/atau Kegiatan

Menyediakan Informasi

AMDAL: Bagian dari Proses Pengambilan Keputusan

Technical

Analysis



Decision

Making

prioritizing

problems and

actions, ensuring

effective

implementation

Public

Involvement

Other Input(e.g., benefit-cost

analysis,political priorities)

Facts

Informasi

Values

Dokumen

AmdalPenilaian AMDAL

Sumber: modifikasi dari The United Nations University, RMIT University, and the United Nations Environment Programme (UNEP) under a Creative Commons License 2007

GIGO= Garbage In Garbage Out

Mutu Penyusun dan Mutu

Dokume Amdal

Mutu Penilai Amdal dan Mutu Dokume AmdalINPUT

OUPUT

Green Projects and Good and

Healthy Environment

Conceptual Framework of DSS for AMDAL-UKL-UPL and Environmental

Permit the DSS is a part of MoE Environmental Information Systems

Technical

Analysis



Decision:1. Environmental

Feasibility (Amdal);

2. UKL-UPL

Recommendation;

3. Environmental

Permit

Public

Involvement

Facts

Information

Values

AMDAL or

UKL-UPL

Document AMDAL or

UKL-UPL Review

Remember! GIGO= Good In Good Out

In the digital or Electronic Format

(DADU)

Decision Support

Systems (DSS) for

AMDAL, UKL-UPL &

Environmental

Permit

Integrate DADUand NEPA Assist

Digital/Spatial Data & Information related to environmental feasibility Criteria

Implementation of

Environmental

Permit

ReportingEnvironmental

CompliancePublic

Information from PublicInformation

Pengajuan

Penilaian

Kerangka

Acuan

Penilaian

KA oleh

Sekretariat

KPA

Penyusunan

Kerangka

Acuan (KA)

Penyusunan

ANDAL dan

RKL-RPL

Pengajuan Permohonan Izin

Lingkungan dan Penilaian ANDAL dan

RKL-RPL

Penerbitan:

1. Keputusan

Kelayakan

Lingkungan; dan

2. izin Lingkungan

Pengumuman

dan

Konsultasi

Publik

Keputusan

Ketidaklayakan LH

Layak

Lingkungan

Tidak Layak

Lingkungan

Pemrakarsa Sekretariat KPA, Tim Teknis dan Komisi

Penilai Amdal

Menteri, gubernur, atau

bupati/walikota

Proses Penyusunan dan Penilaian Amdal serta Penerbitan SKKL & Izin Lingkungan

Penilaian

KA oleh

Tim Teknis

Penerbitan

Persetujuan

KA oleh Ketua

KPA

Penilaian Kerangka Acuan

Penilaian ANDAL dan RKL-RPL

Penilaian

ANDAL &

RKL-RPL

Sekretariat

KPA

Penilaian

ANDAL &

RKL oleh

Tim Teknis

Pengumuman Permohonan

Izin Lingkungan

Penilaian

ANDAL &

RKL-RPL

oleh KPA

Rekomendasi

KPA

SPT dariPengumuman= 10 hari Kerja

30 hari kerja

75 hari kerja, termasuk 10 hari kerja SPT Pengumuman 10 harikerja

Pengumuman Izin

Lingkungan

Paling lambat 5 hari kerjasetelah diterbitkan

1

23 4 5 6

7

8

9

10

11 12

13

14a

14b

15

Satu suratpermohonan

Jasa Penilaian Amdal dibebankan

kepada Pemrakarsa sesuai SBU/PNBP

Biaya

Penyusunan

Amdal oleh

Pemrakarsa

Biaya Adm Penerbitan SKKL dan

Izin Lingkungan dibebankan

kepada Pemrakarsa sesuai PNBP

Integrasi Izin Lingkungan dalam Proses AMDAL

Dampak Lingkungan dalam AMDAL

Kualtas Lingkungan

(Q)

Waktu (T)

Dengan Proyek

Tanpa Proyek

a

b

Sumber: Soemarwatoto, 2009. Analis Mengenai Dampak Lingkungan. Yogyakarta: Gajah Mada Univerisity Press

t0 t1

Keterangan:a) Dampak pembangunan terhadap lingkungan : Perbedaan antara kondisi lingkungan sebelum ada

pembangunan dan yang diperkirakan akan ada setelah ada pembangunan; (Clarck, 1978);b) Dampak pembangunan terhadap lingkungan: perbedaan antara kondisi lingkungan yang

diperkirakan akan ada tanpa pembangunan (baseline) dan yang diperkirakan akan ada dengan adanya pembangunan tersebut (SCOPE Munn 1979)

Konsep Dampak Lingkungan yang digunakan dalam AMDAL

AMDALl diperuntukan bagi Rencana Pembangunan, bukan bagi proyek yang telah selesai dan telah operasional

Sumber: The United Nations University, RMIT University, and the United Nations Environment Programme (UNEP) under a Creative Commons License 2007

Dampak Lingkungan menurut UNEPDampak lingkungan dapat dideskrisikan sebagai perubahan parameter lingkungan yang disebabkan/diakibatkan oleh suatu aktivitas tertentu. Perubahan tersebut adalah perbedaan antara parameter lingkungan dengan proyek dibandingkan dengan tanpa proyek (sebagaimana diilustrasikan dalam gambar). Perubahan tersebut diprediksi atau diukur dalam periode waktu tertentu dalam suatu area atau ruang yang telah ditentukan

Proyek dimulaiDengan proyek

Tanpa proyek

Dampak Lingkungan

Waktu

Kualitas LH Key Words:

1. Perubahan Parameter LH

a. Dengan Proyek

b. Tanpa Proyek

2. Aktivitas3. Periode waktu

tertentu4. Area (Ruang)

yang telah ditentukan

Dampak Lingkungan: Interaksi antara Kegiatan

dan Lingkungan/Ekosistem

DampakKegiatan/

AktivitasLingkungan atau

Ekosistem

1. Deskripsi ringkas rencana kegiatan;2. Rencana lokasi kegiatan, termasuk estimasi luas lahan yang

dibutuhkan; 3. Deskripsi proses utama, termasuk perkiraan besarannya,

kapasitas, input, dan output.4. Sumber daya yang digunakan (bahan, air, energi, dan lain-

lain) dan perkiraan besarnya;5. Limbah yang akan dihasilkan, jenis, dan perkiraan besarnya;6. Rencana mitigasi dampak yang sudah direncanakan dari

awal (terintegrasi dalam 6. desain rencana kegiatan).

Komponen Lingkungan

1. Biogeofisik-kimia: i.e.

Air, udara, lahan,

flora, fauna dsb

2. Sosekbud: hubungan

sosial, pola hiduo

3. Kesehatan

masyarakat:

prevalensi penyakit,

perubahan kesmas

Jenis Kegiatan: Pertanian, Kehutanan, Perhubungan, PU, ESDM dll.

Tipologi Ekosistem: DAS, Pesisir, Lahan Basah dll

Dampak Lingkungan yang Diidentifikasi

1.Dampak rencana usaha dan/atau kegiatan (Proyek) terhadap lingkungan

2.Dampak lingkungan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan (Proyek)

Esensi Dasar Amdal & UKL-UPL dalam PP 27/2012

Pengambil Keputusan

AMDAL atau UKL-UPL =

Amdal dan UKL:-UPL: Dokumen LH yang menyediakan informasi yang

diperlukan untuk proses pengambilan keputusan (i.e. Penerbitan IzinLingkungan, Kredit Perbankan, dokumen lelang untuk Proyek KPS dalam kaitannya dengan

Penjaminan Investasi, Due Diligence, pengawasan lingkungan)

Izin Lingkungan

Informasi yang disajikan dalam Amdal atau UKL-UPL: Dampak lingkungan yang terjadi akibat rencana usaha dan/atau

kegiatan, dan

Langkah-langkah pengendaliannya dari aspek teknologi,sosial daninstitusi, pemantauan lingkungannya serta komitmen pemrakarsa

Rencana Usaha

dan/atau Kegiatan

Menyediakan Informasi

Data & Informasi Geospatial dari Dokumen AMDAL

Dokumen AMDAL

KA

Andal

RKL-RPL

Data & Informasi Geospatial dalam dokumen Amdal yang dapat diinput ke dalam istem Informasi Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan (DSS )dan dianalis dengan sistem informasi Geografis (GIS):

Batas wilayah studi: tapak proyek, batas ekologis, batas sosial dan administrasi

Hasil prakiraan dampak penting Hasil evaluasi holistikDi dalam wilayah studi Amdal

Lokasi RKL-RPL di dalam wilayah studi

Dokumen Kerangka Acuan (KA) yang sudah

disusun oleh Pemrakarsa

Pemrakarsa

Data & informasi Geospatial dalam Dokumen KA: a. Batas tapak proyek, b. Rona lingkungan hidup awal

(environmental setting) Komponen LH terkena

dampak(geo-fisik-kimia, biologi, sosekbud, kesmas;

Usaha dan/atau kegiatan disekitarc. Batas ekologis, d. Batas sosial ;e. Batas Administratiff. Batas wilayah studi,

Data & Informasi

Geospatial

Data & Informasi Kualitas

Lingkungan (Tabular/ Atribut)

Diagram Alir Prosedur Penilaian Kerangka Acuan (KA)

Penilaian

KA secara

Admnistratif

Penilaian

KA secara

teknis

Penerbitan

Persetujuan

KA

Sekretariat KPA

Tim Teknis KPA

Proses Penilaian KA

Pengajuan

Penilaian KA

Sistem Informasi

(Decision Support Systems)

Amdal, UKL-UPL dan Izin

Lingkungan di Sekretariat KPA/Instansi LH

Proses Pengambilan

Keputusan

Tim Teknis KPA

Dukungan informasi

dalam pengambilan

keputusan

Informasi Geospatial KA

yang telah disetujui

Data & Informasi Geospasial dalam KAPeta Batas Proyek

Peta Batas Ekologis

Peta Batas Sosial Peta Batas Administrasi Wilayah Studi = Ruang yang merupakan kesatuan dari batas proyek, batas ekologis, batas sosial, batas administrasi

Arahan Jaringan SUTET di Semarang dan Sekitarnya dalamPERPRES 28 TAHUN 2012 (RTR

PULAU JAWA)

Dalam Peta Struktur Ruang tercatat

Jalur:

Jepara-Kudus-Demak-Semarang-Ungaran

Arahan Jaringan Sutet dalam RTRWP Jawa Tengah (Perda No. 6 Tahun 2010)

Dalam Peta Struktur Ruang tercatat dengan Jalur:

Jepara-Wd Gunung Rowo-Demak-Semarang-

Ungaran

Contoh Rencana Pembangunan SUTET di Jateng dalam Rencana Tata

Ruang Pulau Jawa dan RTRW Provinsi Jawa Tengah

Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) Revisi 4

Warna Hijau menunjukkan areal moratorium Izin-Izin Baru

Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) Inpres 6/2013 (2013-2015)

Hutan Alam Primer di dalam dan di luar

kawasan HutanLahan Gambut

Lokasi PIPIB (Moratorium)

Tidak Boleh Ada

Izin Baru

Lokasi yang

masih boleh

ada izin baru

Data & Informasi geospasial dari dokumen KA dapat

dioverlay serta dianalisis

dengan data & Informasi

geospasial yang dimiliki dan

dikelola oleh Instansi LH

dalam DSS (Proses check

and balance terkait data &

Informasi)

Informasi Geospasial KA yang sedang dinilai atau telah disetuji

Data & Informasi Geospatial yang dibutuhkan untuk

membangun DSS Amdal, UKL-UPL & Izin Lingkungan:

a. Peta Rencana Tata Ruang;b. Peta PIPIB;c. Peta Geo-fisik-kimia i.e.

Geologi, tanah, DAS, CAT, kualitas air ambient, kualitas udara ambien

d. Peta biodiversitye. Peta Kondisi sosekbud i.e.

Demografi, masyarakat adat;f. Peta sebaran usaha dan/atau

kegiatan sekitar

Data & Informasi Geospasial dalam Proses Penilaian KA

DSS for Amdal, UKL-UPL dan Izin

Lingkungan

Memperkuat dan meningkatan kualitas proses penilaian KA &

pengambilan Keputusan

Data & informasi Geospatial dalam Dokumen KA:

a. Batas tapak proyek, b. Rona lingkungan hidup awal



Usaha dan/atau kegiatan disekitar

c. Batas ekologis, d. Batas sosial ;e. Batas Administratiff. Batas wilayah studi,

DSS







kegiatan sekitar

Contoh Konteks Pemanfaatan Data & Informasi

Geospasial dalam Penilaian KA

Pemrakarsa

Data & informasi Geospatial dalam Dokumen KA:

a. Batas tapak proyek, b. Rona lingkungan hidup awal




c. Batas ekologis, d. Batas sosial ;e. Batas Administratiff. Batas wilayah studi,

Konteks Pemanfaatan

Kesesuaian tata ruang

Kesesuaian dengan Peta PIPIB

Keakuratan/ ketepatan

proses pelingkupan/ scoping yang

telah dilakukan pemrakarsa

Legenda

Batas ProyekBatas EkologisBatas Sosial

Batas Wilayah StudiBatas Administrasi

Batas Wilayah Studi

31 ANDAL, RKL dan RPL Kegiatan Penambangan, Pembangunan Jalan dan Pembangunan Pabrik Preparasi Bijih di Blok Bahodopi

Peta Batas Wilayah Studi Peta Hutan Pemukiman Penduduk (overlay)

Kawasan Hutan

Hutan Lindung

Hutan Produksi Terbatas

Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi

Areal Konservasi

Areal Penggunaan Lain

Hutan Produksi

Batas Studi

LEGENDA

32 ANDAL, RKL dan RPL Kegiatan Penambangan, Pembangunan Jalan dan Pembangunan Pabrik Preparasi Bijih di Blok Bahodopi

Kawasan Hutan

Hutan Lindung



Areal Konservasi


Hutan Produksi

Batas Studi

LEGENDA

Ipi

Beau

Lele

Tofu

Nambo

Bente

Larona

Kolono

Koburu

Geresa

Laroue

Puungi

BUNGKU

Larona

Lambasu

Fasufia

Lalampu

Dampala

Unsongi

Lahuafu

Tofoiso

Lampesue

Ballawai

Ulu Lere

Babasalo

Bahodopi

Siumbasu

Bohontue

Bohoruru

Koromalai

Bantilang

Bahomoahi

Marsaoleh

Masanlala

Bahomoleo

Bahomante

Bahomotefe

Bahomohoni

One Pute Jaya

Kampung Tengah

Turungengmin Carae

Pemukiman

Kawasan Hutan

Hutan Lindung




LEGENDA

Pemukiman

Daerah Tangkapan Air

A, Balonti

B, Lampesue

C, Larongsangi

D, Bahomotefe

E, Baho Ematana

F, Baho Tametaya

G, Dampala

H, Bahontula

I, Bahongkolangi

J, Bahaodopi

Kolam Pengendapan

Quarry

Material Batuan Penutup

Bukaan Pit

Tanah Pucuk

Fasilitas Tambang

Peta Hutan Peta DAS Peta Tambang (Pit Mining)

Peta Citra Satelit Hutan Lindung

Proses Penilaian ANDAL & RKL-RPL

Proses Pengajuan

Permohonan Izin

Lingkungan & Penilaian

Andal & RKL-RPL

Proses Pengambilan

Keputusan

Penilaian

ANDAL &

RKL-RPL

Secara

Adm

Penilaian

ANDAL &

RKL

secara

Teknis


Izin Lingkungan

Penilaian

ANDAL &

RKL-RPL

(Kelayakan

LH)

Rekomendasi

KPA

Diagram Alir Prosedur Penilaian Andal & RKL-RPL

serta Penerbitan Izin Lingkungan

ANDAL & RKL-RPL ditambah dengan KA, Profil , Akta Pendirian Usaha

PemrakarsaSekretariat

KPATim Teknis

KPAMenteri, gubernur,

atau bupati/walikotaTim Teknis

KPA

Penerbitan:

1. Keputusan

Kelayakan

Lingkungan; dan

2. izin Lingkungan

Pengumuman Izin

Lingkungan

Keputusan

Ketidaklayakan LH

Data & Informasi

Geospatial

Data & Informasi Kualitas Lingkungan (Tabular/

Atribut)

Sistem Informasi

(Decision Support Systems) Amdal, UKL-

UPL dan Izin Lingkungan di Sekretariat KPA/Instansi LH

Informasi Geospatial Izin

Lingkungan

Data & Informasi Geospasial dok. ANDAL & RKL-RPL:a. Batas tapak project dan

batas wilayah studi;b. Rona Lingkungan hidup

rinci (environmental setting)

c. Hasil Prakiraan Dampak;d. Hasil evaluasi secara

holistik;e. Lokasi RKL-RPL

Contoh data & informasi geospatial dari Hasil Prakiraan Dampak: Dampak Rencana Kegiatan Tambang Timah

terhadap Turbiditas Air Laut (Integrated EIA of PT Timah 2009)

Sumber: Soeryo Adiwibowo, 2013

Contoh Data & Informasi of Geospatial dari Hasil Prakiraan Dampak Penting: Dampak Rencana

Kegiatan terhadap Kualitas Udara

Data & Informasi Geospatial terkait dengan Kriteria

Kelayakan LHDitransformasi

menjadi

data & Informasi

Geospasial

Data &

informasi

terkait dengan

Kriteria

kelayakan LH

dapat

dibangun

menjadi data

& informasi

geospasial

yang

diperoleh dari

berbagai

sumber dan

1. Conformity to the Spatial Plan2. Conformity to the Laws and Regulation

related to natural reseource and environmental management;

3. National Defence Concern;4. Result of Environmental Impact

Prediction;5. Result of Holistic evaluation of

environmental impacts;6. Capacity of the proponent in dealing

with the negative environmental impacts

7. A Prosed project does not distrupt social values (emic view);

8. A Prosed project does not distrupt ecological entities that are key species, ecologicallly, economically and scientifically importance;

9. A Prosed project does not interfere existing activities or projects located in the vicinity of the proposed project;

10. Carrying capacity:

Geospatial data &

information form AMDAL

Document

DSS for Amdal, UKL-UPL dan Izin

Lingkungan

Memperkuat dan meningkatan kualitas proses penilaian Andal &

RKL-RPL & pengambilan Keputusan

Data & Informasi Geospasial dok. ANDAL & RKL-RPL:a. Batas tapak proyek & batas

wilayah studi;b. Rona Lingkungan hidup rinci

(environmental setting)c. Hasil Prakiraan Dampak;d. Hasil evaluasi secara holistik;e. Lokasi RKL-RPL

Data & Informasi Geospasial dalam Proses Penilaian Andal & RKL-RPL serta Penerbitan Izin

Lingkungan







kegiatan sekitar;g. Peta daya dukung dan daya

tampung LH

Data & Informasi geospasial dari dokumen Andal & RKL-

RPL dapat dioverlay serta

dianalisis dengan data &

Informasi geospasial yang

dimiliki dan dikelola oleh

Instansi LH dalam DSS

(Proses check and balance

terkait data & Informasi)

Informasi Geospasial Izin Lingkungan

40Kerangka Acuan Proyek Pengembangan

Bahodopi

Pengelolaan air tambang

Sebagai perusahaan pertambangan, PT Inco menyadari bahwa kegiatan kami berpotensi menimbulkan dampak pada lingkungan air. Perlindungan badan air merupakan pusat perhatian kami, mulai dari perencanaan hingga penutupan tambang.

Untuk melindungi ekosistem perairan di sekitar tambang, kami membangun sistem penyaluran dan pengelolaan air tambang yang:

Meminimalkan luas bukaan tambang.

Mencegah air larian masuk ke lingkungan tambang.

Menyulurkan semua air larian dari areal tambang ke fasilitas pengelolaan.

Memantau kualitas air sebelum dilepas ke luar.

Segera melakukan rehabilitasi areal bekas tambang.

Pemrakarsa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota

Proses Penyusunan dan Pemeriksaan UKL-UPL serta Penerbitan SKKL & Izin Lingkungan

Penyusunan

UKL-UPL

Pemrakarsa

Pemeriksaan Administrasi

Permohonan Izin Lingkungan

dan Pemeriksaan UKL/UPL

Pemeriksaan Substansi UKL/UPL

Penerbitan Rekomendasi

Persetujuan UKL-UPL &

Izin Lingkungan

Pengumuman Permohonan Izin

Lingkungan

Pengumuman Izin Lingkungan

Catatan: Jangka waktu Pemeriksaan Teknis UKL-

UPL: 14 Hari Kerja, termasuk pengumuman

permohonan izin lingkungan

DAN

tidak termasuk perbaikan/

penyempurnaan

Pemeriksaan UKL-UPL danPenerbitan RekomendasiUKL-UPL dapat dilakukanoleh:a. Pejabat yang ditunjuk

oleh Menteri;b. Kepala Instansi LH

Provinsi; atauc. Kepala Instansi LH

Kab/Kota.Pasal 40 PP 27/2012

Jasa Pemeriksaan

UKL-UPL dibebankan

kepada Pemrakarsa

sesuai SBU/PNBP

Biaya

Penyusunan

UKL-UPL oleh

Pemrakarsa

Biaya Adm Penerbitan

Rekomendasi UKL-UPL dan

Izin Lingkungan dibebankan

kepada Pemrakarsa (PNBP)

Integrasi Izin Lingkungan dalam Proses UKL-UPL

Pemrakarsa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota

Diagram Alir Proses Penyusunan dan Pemeriksaan UKL-UPL serta Penerbitan SKKL & Izin Lingkungan

UKL-UPL

Pemeriksaan Administrasi

Permohonan Izin Lingkungan

dan Pemeriksaan UKL/UPL

Pemeriksaan Substansi

UKL/UPL

Penerbitan Rekomendasi

Persetujuan UKL-UPL &

Izin Lingkungan


Izin Lingkungan

Pengumuman Izin Lingkungan

Data & informasi Geospatial dalam UKL-UPLa. Batas tapak proyek;b. Peta lokasi

pengelolaan dan c. Peta lokasi

pemantauan lingkungan

Data & Informasi

Geospatial


Lingkungan (Tabular/ Atribut)

Sistem Informasi

(Decision Support

Systems) Amdal, UKL-

UPL dan Izin

Lingkungan di Instansi

Lingkungan Hidup

Proses Pengajuan

Permohonan Izin

Lingkungan &

Pemeriksaan UKL-UPL

Proses Pemeriksaan UKL-UPL dan Penerbitan

Izin Lingkungan

Informasi Geospatial Izin Lingkungan

DSS atau SIG Amdal, UKL-UPL & Izin Lingkungan KLH

Peta Status Kawasan Hutan

Peta Tutupan LahanPeta Sebaran Terumbu

karang

Peta Batas Project dari Pemrakarsa

Data & Informasi Geospatial dalam DSS Amdal, UKL-UPL dan Izin LIngkungan

Contoh Visualisasi Analisis Spasial antara data batas proyek dengan

data dan informasi geospasial dalam DSS

Analisis spasial untuk

mendukung proses

pengambilan keputusan

Contoh Visualisasi Konsep Informasi GeoSpasial Izin Lingkungan

Poligon warna hijau muda adalah Sebaran Peta Geospasial Batas

Project usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki Izin Lingkungan

Data atribute yang berisi nama-nama usaha dan/atau kegiatan yang

telah memiliki Izin Lingkungan beserta informasi lainnya

ID Usaha dan/atau Kegiatan

Daftar Nama Usaha dan/atau Kegiatan yang telah

mendapat Izin Lingkungan

Informasi lainnya yang dapat ditambahkan i.e. Keputusan KA, SKKL, Izin Lingkungan dll

Untuk analisis, Data &

Informasi geospatial dalam DSS

dapat ditambahk

an disini

Nama Usaha dan/atau Kegiatan Keputusan Izin LingkunganID _IL

Decision Support Systems (DSS) for

AMDAL, UKL-UPL & Environmental

Permit

Form Isian Elektronik untuk Dokumen LH (KA, Andal dan RKL-RPL serta UKL-UPL)

Database Dokumen LH

Database Peran Serta Masyarakat & SPT Masyarakat

Database Hasil Penilaian Tim Teknis & Komisi serta Keputusan Kelayakan LH &

Izin Lingkiungan

Database Proses Pelayanan Publik terkait dengan Penilaian Amdal, UKL-UPL dan Penerbitan Izin Lingkungan: Status &

Tracking

Database Kualitas LH (Tabular)

Database GeospatialForm Isian Elektronik

untuk penyampaian SPT Masyarakat

Form Isian Elektronik Pelaporan

Pelaksanaan Izin Lingkungan

Form Isian Elektronik Pelaporan Hasil Pengawasan LH

Database Pelaporan Pelaksanaan Izin Lingkungan & Pengawasan Izin

Lingkungan

Pemrakarsa

Tiga Kelompok Masyaraka

t

Pejabat Pengawas

Lingkungan Hidup (PPLH)

Sistem Informasi Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan

Form Isian Elektronik

Data & Informasi Geospatial

Tata ruang; Komunitas

masyarakat; Biodiversity; Kualitas LH dll


Lingkungan (Tabular/Atribut)

Hasil pemantauan kualitas air Kualitas udara Kerusakan LH dll

Decision Support Systems (DSS) for

AMDAL, UKL-UPL & Environmental

Permit

Database Dokumen LH

Database Peran Serta Masyarakat & SPT Masyarakat

Database Hasil Penilaian Tim Teknis & Komisi serta Keputusan Kelayakan LH &

Izin Lingkiungan

Database Proses Pelayanan Publik terkait dengan Penilaian Amdal, UKL-UPL dan Penerbitan Izin Lingkungan: Status &

Tracking

Database Kualitas LH (Tabular)

Database Geospatial

Database Pelaporan Pelaksanaan Izin Lingkungan & Pengawasan Izin

Lingkungan WEB-GIS Izin

Lingkungan (NEPA

Assist)

Sistem Pengelolaan Informasi Terpadu Perizinan LH sesuai

dengan RENAKSI NKB-KPK dan UKP4

Keterkaitan DSS dengan NEPA-Assist, & Renakasi KPK-UKP4

Masyarakat

/Publik

DSS atau SIG Amdal, UKL-UPL & Izin Lingkungan KLH

Upaya yang Harus Dilakukan untuk Membangun DSS Amdal,

UKL-UPL dan Izin Lingkungan

Data dan Informasi dalam Dokumen LH

yang telah dinilai dan disetujui

Data dan Informasi daalam Dokumen LH

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Baru

Entry Data

Surat Deputi yang mewajibakan pemrakarsa untuk memasukan data

geospatial (shp)

SDM Rp Pedoman

Data Hardware Software

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)Deputi I Bidang Tata Lingkungan Asdep Kajian Dampak Lingkungan

Jl. D.I. Panjaitan Kab. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur 13410Gedung A lanta 6, Telp/Fax: 021-85904925

http://www.menlh.go.id/

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:Terima kasih

1. Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2011 tentangPenundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola pada Hutan AlamPrimer dan Lahan Gambut kepada beberapa menteri terkait termasuk MenteriNegara Lingkungan Hidup (sekarang Inpres No. 06 Tahun 2013).

2. Dalam Inpres N0. 10 Tahun 2012 tersebut, Presiden menginstruksikan MenteriLingkungan Hidup untuk melakukan upaya pengurangan emisi dari hutan dan lahangambut melalui perbaikan tata kelola pada kegiatan usaha yang diusulkan padahutan dan lahan gambut yang ditetapkan dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Barumelalui Izin Lingkungan.

3. Upaya yang telah dilakukan oleh MENLH untuk menindalkanjuti Instruksi Presidentersebut adalah:

a. Penetapan PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;b. Itegrasi Peta Indikatif Penundaan Izin Baru dalam proses Amdal dan UKL-UPL

serta Izin Lingkungan seperti tercantum dalam: SE MENLH No. SE-02/MENLH/HK/07/2012 tentang Persyaratan Tambahan

Uji Administrasi bagi Dokumen Amdal dan UKL-UPL; Lampiran II Peraturan MENLH No. 5 Tahun 2012 Jenis Rencana Usaha

dan/atau Kegiatan yang wajib Memiliki Amdal dan Lampiran I dan Lampiran IV Peraturan MENLH No. 16 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan

Tindak Lanjut PIPIB oleh MENLH terkait dengan Izin

Lingkungan

Ditolak

Rencana Usaha

dan/atau Kegiatan

Tidak Sesuai

Apakah Lokasinya

Sesuai dengan Rencana Tata

Ruang, dan/atau

Sesuai dengan Ketentuan PUU

PPLH & SDA

Apakah lokasinya berada

di dalam

Kawasan Hutan Primer &

Lahan Gambut dalam Peta

Indikatif Penundaan Izin

Baru (PIPIB) ?

SesuaiApakah termasuk usaha

dan/atau Kegiatan yang

DIKECUALIKAN?

Usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan dalam Inpres 10/2011 (Inpres 06/2013) Permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan;

Pelaksanaan pembangunan nasional yang bersifat vital, yaitu: geothermal, migas,

ketenagalistrikan, lahan untuk padi dan tebu Pemanfaatan izin pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang telah ada sepanjang izin

di bidang usahanya masih berlaku

ya

Tidak

Tidak

Ditolak

ya

Proses Amdal dan Izin Lingkungan, atau

Proses UKL-UPL dan Izin Lingkungan

Keterkaitan Tata Ruang, dan PIPIB dengan Proses Amdal,

UKL-UPL dan Izin Lingkungan

Inpress 06/2013 penganti Inpres 10/211

PIPIB dalam KA: Pelingkupan

Deskripsi Komponen Rencana Usaha

dan/atau Kegiatan Penyebab Dampak

Lingkungan

Deskripsi Rona LH Awal

(Environmental Setting): Komponen Lingkungan Hidup

yang terkena dampak;


Hasil Pelibatan Masyarakat

Dampal Penting

Hipotetik (DPH)Wilayah

Studi

Batas

waktu

Kajian

Status studi Amdal: terintegrasi, bersamaan,setelah FS;

Kesesuaian dengan RTRW & PIPIB; Komponen kegiatan yang berpotensi

penyebabkan dampak & PengelolaanLH yang sudah disiapkan/direncanakan+ ALTERNATIF

peta-peta yang relevan yang memenuhi kaidah-kaidah kartografi dan/atau layout dengan skalayang memadai

informasi apa yang dibutuhkan olehpengambil keputusanterkait dengan hasil pelibatan masyarakat ini

1.Batas project;

2.Batas ekologis,

3.Batas Sosial,

4.Batas Adm

Setiap DPH yang dikaji memilikibatas waktukajian tersendiri

Identifikasidampak potensial,

evaluasi dampakpotensial

Daftar DPH

Menggunakan metode-metodeilmiah yang berlaku secaranasional dan/atau internasionaldi berbagai literatur yang sesuaidengan kaidah ilmiah metodepenentuan dampak pentinghipotetik dalam Amdal.

Esensi dasar pelingkupan: membatasi kajian ANDAL pada hal yang penting untuk pengambilan keputusan

Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) Inpres 10/2011 (2011-2013) & Inpres 06/2013 (20013-2005)

Hutan Alam Primer di dalam dan di luar

kawasan HutanLahan Gambut

Lokasi PIPIB (Moratorium)

Tidak Boleh Ada

Izin Baru

Lokasi yang

masih boleh

ada izin baru

Decision Support

Systems (DSS) for

AMDAL, UKL-UPL &

Environmental Permit

Form Isian Elektronik untuk

Dokumen LH (Amdal dan UKL-

UPL) Improvement

dari DADU

Pemrakarsa

Data & Informasi dekriptif

Data & informasi

Tabular i.e. Hasil

pemantauan kualitas LH Rona Awal

Data & informasi Geospatial i.e. Batas tapak proyek, ekologis, sosial & wilayah

studi, hasil prakiraan & evaluasi dampak, lokasi RKL-RPL

Data & Informasi Geospatial


Lingkungan (Tabular/Atribut)

Tata ruang; Komunitas

masyarakat; Biodiversity; Kualitas LH dll

Hasil pemantauan kualitas air Kualitas udara Kerusakan LH dll

Dimiliki dan dikelola oleh Instansi LH

Data & Informasi berasal/ bersumber dari: Dokumen

Amdal & UKL-UPL lainnya;

Data hasil pemantauan kualitas LH dari berbagai pihak;

Data hasil pengawasan LH,

Data hasil penelitian

dll

Peningkatan kualitas hasil

penilaian dokumen LH &

pengambilan Keputusan

Proses penilaian dokumen LH dan pengambilan keputusan tidak hanya berdasarkan data dan informasi dari pihak pemrakarsa tetapi juga berdasarkan data dan informasi terkini yang dimiliki oleh instansi lingkungan hidup.

DSS untuk Meningkatan Kualitas Penilaian Dokumen LH dan

Pengambilan Keputusan

Penilaian AMDAL

atau

Pemeriksaan

UKL-UPL Decision Support Systems (DSS) Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan

Hasil Evaluasi

secara Holistik

terhadap Seluruh

Dampak LH secara

spatial

Besaran dan Sifat

Penting dampak

masing-masing DPH

secara spatial

Kemampuan

pemrakarsa dan pihak

lain (Peta Pengelolaan

dan Pemantauan

secara spasial)

Dokumen Amdal

dalam DADU

Peta

RTRW/

RDTR

Social or

Community

Mapping

Peta

Biodiversity

Peta Usaha

dan/atau Kegiatan

disekitar (LULC

Change)

Peta Daya

Dukung/

Daya

Tampung LH

Data dan Informasi Spatial terkait dengan Kriteria Kelayakan Lingkungan Hidup

Keputusan:1. SKKLH;

2. Rekomendasi UKL-

UPL

3. Izin Lingkungan

Sistem

Informasi

LH & SDA

Keterkaitan antara Sistem Infomasi Amdal, UKL-UPL dan Izin

Lingkungan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup

Contoh Data Prakiraan Dampak Penting: Dampak Penambangan Timah di Laut terhadap Kekeruhan di Laut (AMDAL Terpadu PT

Timah 2009)


Contoh Data Prakiraan Dampak Penting: Dampak Operasi Penambangan Timah di Laut terhadap

Perubahan Kedalaman Dasar Laut(AMDAL Terpadu PT Timah 2009)

Deposisi Material Hasil Galian Tambang di Laut Permis Bangka Selatan yang Berbentuk

TSS

Perubahan Kedalaman Laut Hasil Endapan Galian Tambang di Laut Permis

Bangka Selatan yang Berbentuk TSS


Conflict between east of the PT. Dwi Marunda Makmurdevelopment and Tarumanegara Port due to significant sedimentation risk

Significant incremental sedimentation is predicted immediately east of Tanjung Priok Port, but no direct consequence

Significant incremental sedimentation between TanjungPriok Port and eastern PT. Manggala Krida Yudhareclamation: some maintenance requirements, not critical for drainage

Significant incremental for developments immediately west of Pantai Mutiara. Critical for drainage impact

Maintenance regime for all rivers and channels essential

Morphology Impact

Significant increase in mean SSC over east and west aquaculture areas (~20mg/l) Mitigation in eastern sector can be achieved

via streamlining PT. Dwi Marunda Makmurdevelopment to eliminate current amplification around the north eastern end

Strong amplification of suspended solids concentration offshore of Tangerang International City in proximity aquaculture areas Mitigation through optimisation of TIC

Note: Preliminary assessment: thorough assessment of morphological impact is required!

Dampak

Dampak Lingkungan Reklamasi: Interaksi antara Kegiatan

Reklamasi dan Lingkungan/Ekosistem Pesisir-Laut

Lokasi Reklamasi

lokasi sumber

material

reklamasi

Rencana Kegiatan Reklamasi & Rencana Usaha

dan/atau Kegiatan Lainnyy di Lahan Reklamasi

Lingkungan:

Ekosistem

Pesisir Laut

Komponen Lingkungan

1. Biogeofisik-kimia: i.e. hidro-oceanografi, hidrologi, batimetri, topografi, geomorfologi, dan/ataugeoteknik, kualitas air;

2. Sosekbud: i.e. demografi, akses publik, dan potensirelokasi

3. Kesehatan masyarakat:

prevalensi penyakit,

perubahan kesmas.

1. Dampak rencana usaha dan/atau kegiatan (Proyek) terhadap lingkungan

2. Dampak lingkungan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan (Proyek) i.e. Perubahan iklim

1. Deskripsi rencana kegiatan ;2. Rencana lokasi kegiatan i.e. luas perarian yang akan direklamasi;3. Deskripsi proses utama, termasuk perkiraan besarannya4. Sumber daya yang digunakan dan perkiraan besarnya;5. Limbah yang akan dihasilkan, jenis, dan perkiraan besarnya;6. Rencana mitigasi dampak yang sudah direncanakan dari awal

(terintegrasi dalam desain rencana kegiatan).

1. PLTU/PLTGU Muara Karang dan Muara Tawar.

2. PLTU Tanjung Priok.

3. Permukiman Pantai Mutiara,

4. Permukiman Pantai Indah Kapuk

5. Pelabuhan Tanjung Priok

6. Pengembangan Pelabuhan Perikanan SamudraSunda Kelapa

7. Kawasan Berikat Nusantara Marunda

8. Kawasan Rekreasi Taman Impian Jaya Ancol

9. Permukiman nelayan di Muara Angke danKamal Muara.

10. Suaka Marga Satwa Muara Angke

11. Hutan Lindung Angke Kapuk

12. Hutan Wisata Kamal.

13. Beberapa bangunan dan obyek peninggalansejarah (Museum Fatahillah, rumah si Pitungdll).

1

2

345

6

7

8

910

11

12

KEGIATAN VITAL YANG AKAN TERPENGARUH

59

TUMPANG TINDIH DENGAN

JARINGAN BAWAH LAUT

60

MODELLING BANJIR JAKARTA

Asumsi bentuk reklamasi seperti pulau pulau

Tidak sesuai dengan asumsi bentuk reklamasi menyatu dengan daratan lama

61

2050

Dampak Pemanasan Global

Jakarta

Monas

Tanjung Priok

Bandara

Soekarno-Hatta

(Susandi, 2007)

SLR dan Reklamasi Pantai

63

Proyek Reklamasi yang direncanakan

Dampak Rencana Reklamasi Tangerang International City

DAMPAK PERMASALAHAN LINGKUNGAN UTAMA

Konflik pemanfaatan antara jaringan kabelbawah laut dengan rencana pulau reklamasidi kawasan barat Teluk Jakarta.

Limpasan sedimen akan membahayakanekosistem terumbu karang di sekitar pulau-pulau alami yang ada.Limpasan sedimen akan mempengaruhiwilayah penangkapan ikan nelayan.Dampak langsung sedimentasi secara luasakan terjadi di wilayah penangkapan ikan.Dampak backwater akan mempengaruhiparas muka air sungai (banjir) yang bermuaradi wilayah reklamasi.Sedimentasi juga mempengaruhi sentrakegiatan perikanan (bagan dan budidaya) dikawasan barat Teluk Jakarta.Sedimentasi berdampak terhadap kestabilanmuara sungai dan mempengaruhiperendaman air tawar di kawasan reklamasitersebut.Penurunan kualitas air secara umum akanterjadi di sepanjang garis pantai dan perairankawasan reklamasi.

tujuh (7) pulau reklamasi yang terletak di bagian barat Teluk Jakarta. Luas wilayah yang dikelola oleh PT. TIC untuk ketiga pulau tersebut adalah: 1.290 ha. untuk pengembangan kawasan bisnis, budaya, wisata, olahraga dan hiburan/rekreasi

Dampak Rencana Reklamasi PT. Kapuk Naga Indah


Limpasan sedimen akan membahayakan

ekosistem terumbu karang di sekitarpulau-pulau alami yang ada.

Limpasan sedimen akan mempengaruhidaerah penangkapan ikan nelayan.Dampak backwater akan mempengaruhiparas muka air sungai (banjir) yang bermuaradi wilayah reklamasi.Sedimentasi juga mempengaruhi sentrakegiatan perikanan di barat Teluk Jakarta.Sedimentasi berdampak terhadap kestabilanmuara sungai serta mempengaruhiperendaman air tawar dan sungai-sungaiyang bermuara secara langsung di kawasanpembangunan tersebut.Penurunan kualitas air secara umum akanterjadi di sepanjang garis pantai dan perairankawasan reklamasi.Konflik antara upaya pengawetan danperlindungan hutan dan kehidupan liar di Suaka Margasatwa Muara Angke danpembangunan di kawasan timur.

tiga (3) pulau reklamasi yang mencakup luas sebagai berikut: 242 ha; 279 ha; dan 277 ha. Ketiga pulau tersebut diperuntukan sebagai kawasan hunian dan infrastruktur publik


Limpasan sedimen akan mempengaruhi pipaintake pembangkit listrik.

Limpasan sedimen akan mempengaruhiwilayah penangkapan ikan nelayan.Limpasan sedimen akan mempengaruhiestetika lingkungan perairan di sekitar wilayahpemukiman.Dampak resirkulasi thermal terhadap pipaintake pembangkit listrikSedimentasi berdampak terhadappembangkit listrik dan sentra kegiatanperikananDampak backwater akan mempengaruhiparas muka air sungai yang bermuara (banjir)di wilayah reklamasi.Sedimentasi berdampak terhadap kestabilanmuara sungai serta mempengaruhiperendaman air tawar dan sungai-sungai yangbermuara secara langsung di kawasanreklamasi tersebut.Penurunan kualitas air secara umum antaraperairan pesisir yang ada dengan kawasanreklamasi.Konflik antara upaya pengawetan danperlindungan hutan dan kehidupan liar diSuaka Margasatwa Muara Angke denganreklamasi.

Dampak Rencana Reklamasi PT Jakarta Propertindo

satu pulau reklamasi yang mencakup area seluas 245 ha dan diperuntukan bagi pengembangan real estate, taman rekreasi, dan area komersial

Dampak Rencana Reklamasi PT. Muara Wisesa Samudera & PT. Bhakti Bangun Eramulia


Limpasan sedimen akan mempengaruhi pipaintake pembangkit listrik.

Limpasan sedimen akan mempengaruhi estetikalingkungan perairan di sekitar wilayahpemukiman.Dampak resirkulasi thermal terhadap pipa intakepembangkit listrikSedimentasi berdampak terhadap pembangkitlistrikKonflik lahan antara jaringan kabel bawah lautdengan rencana tapak reklamasiKetidakselarasan pemanfaatan lahan antaraindustri yang ada dengan rencana pengembanganreklamasiDampak backwater akan mempengaruhi parasmuka air sungai (banjir) yang bermuara di wilayahreklamasi.Sedimentasi berdampak terhadap sentrakegiatan perikananSedimentasi berdampak terhadap kestabilanmuara sungai serta mempengaruhi perendamanair tawar dan sungai-sungai yang bermuara secaralangsung (banjir) di sekitar reklamasiPenurunan kualitas air secara umum antaraperairan pesisir dengan kawasan reklamasi.

satu pulau reklamasi yang mencakup luas 206 ha dan diperuntukan sebagai real estate dan apartemen.


Limpasan sedimen akanmempengaruhi pipa intake pembangkitlistrik.

Limpasan sedimen akanmempengaruhi estetika lingkunganperairan di sekitar wilayah pemukimandan kawasan wisata.Konflik lahan antara jaringan kabelbawah laut dengan rencana tapakreklamasiSedimentasi berdampak terhadapsentra kegiatan perikananPenurunan kualitas air secara umumantara perairan pesisir dengan kawasanreklamasi.

Dampak Rencana Reklamasi PT. Jaladri EkaPaksi

satu pulau reklamasi yang menurut BAPPEDA DKI Jakarta mencakup area seluas 154 ha dan diperuntukan sebagai bangunan publik


Limpasan sedimen akan mempengaruhiestetika lingkungan perairan di sekitar wilayahpemukiman dan kawasan wisata.

Konflik lahan antara jaringan pipa/kabelbawah laut dengan rencana tapak reklamasiKetidakselarasan pemanfaatan lahan antaraindustri yang ada dengan rencanapengembangan reklamasiDampak backwater akan mempengaruhiparas muka air sungai (banjir) yang bermuaradi wilayah reklamasi.Sedimentasi berdampak terhadap sentrakegiatan perikanan dan pelabuhan marinaSedimentasi berdampak terhadap kestabilanmuara sungai serta mempengaruhiperendaman air tawar dan sungai-sungai yangbermuara secara langsung di kawasanreklamasi tersebut.Penurunan kualitas air secara umum antaraperairan pesisir dengan kawasan reklamasi.

Dampak Rencana Reklamasi PT. Pembangunan Jaya Ancol

tiga (3) pulau reklamasi yang menurut mencakup kawasan seluas 726 ha yang diperuntukkan sebagai bangunan publik dan ruang terbuka hijau.


Limpasan sedimen akan mempengaruhipipa intake pembangkit listrik.

Limpasan sedimen akan mempengaruhiwilayah penangkapan ikan nelayan.di timurTanjungPriokLimpasan sedimen akan mempengaruhiestetika lingkungan perairan di sekitarkawasan wisata.Konflik lahan antara jaringan kabel bawahlaut dengan rencana tapak reklamasiDampak backwater akan mempengaruhiparas muka air sungai (banjir) yang bermuaradi wilayah reklamasi.Sedimentasi berdampak terhadap fasilitaspelabuhanSedimentasi berdampak terhadapkestabilan muara sungai sertamempengaruhi perendaman air tawar dansungai-sungai yang bermuara secaralangsung di kawasan reklamasi tersebut.Penurunan kualitas air secara umum antaraperairan pesisir dengan kawasan reklamasi.

Dampak Rencana Reklamasi PT. Manggala KridaYudha

dua pulau reklamasi dengan area seluas 351 ha dan 481 ha yang diperuntukkan sebagai bangunan publik


Limpasan sedimen akan mempengaruhipipa intake pembangkit listrik.

Limpasan sedimen akan mempengaruhiwilayah penangkapan ikan nelayanKontaminasi sedimen di wilayahpenangkapan akibat pengerukan pasiruntuk pembukaan jalur pelayaran.Limpasan sedimen akan mempengaruhiwilayah penangkapan ikan nelayan.Sedimentasi berdampak terhadapsentra kegiatan perikanan dan fasilitaspelabuhanSedimentasi berdampak terhadapkestabilan muara sungai sertamempengaruhi perendaman air tawardan sungai-sungai yang bermuara secaralangsung di kawasan reklamasi tersebut.

Dampak Rencana Reklamasi Pelabuhan Tanjung Priok oleh PT. Pelindo II

Menurut BAPPEDA DKI Jakarta kawasan yang diberikan pada PT. Pelindo II mencakup luas 368 ha


Limpasan sedimen akanmempengaruhi pipa intakepembangkit listrik.

Dampak resirkulasi thermal terhadappipa intake pembangkit listrikDampak backwater akanmempengaruhi paras muka air sungai(banjir) yang bermuara di wilayahreklamasi.Limpasan sedimen akan mempengaruhiwilayah penangkapan ikan nelayan.Sedimentasi berdampak terhadapsentra kegiatan perikanan dan fasilitaspelabuhanSedimentasi berdampak terhadapkestabilan muara sungai sertamempengaruhi perendaman air tawardan sungai-sungai yang bermuara secaralangsung di kawasan reklamasi tersebut.

Dampak Rencana Reklamasi PT. Kawasan Berikat Nusantara

Menurut BAPPEDA DKI Jakarta area yang diberikan pada PT. KBN mencakup luas 513 ha yang diperuntukkan sebagai kawasan industri dan kompleks pergudangan

Dampak Rencana Reklamasi PT. Dwi Marunda Makmur


Konflik pengembangan terkait rencana bataslahan reklamasi antara Dwi Marunda Makmurdan Pelabuhan Tarumanagara

Dampak resirkulasi thermal terhadap pipaintake pembangkit listrik.Dampak backwater akan mempengaruhi parasmuka air sungai (banjir) yang bermuara diwilayah reklamasi.Limpasan sedimen akan mempengaruhiwilayah penangkapan ikan nelayan.Sedimentasi berdampak terhadap sentrakegiatan perikanan dan fasilitas pelabuhanLimpasan sedimen akan mempengaruhi pipaintake pembangkit listrik.Sedimentasi berdampak terhadap kestabilanmuara sungai serta mempengaruhi perendamanair tawar dan sungai-sungai yang bermuarasecara langsung di kawasan pembangunantersebut.

satu (1) pulau reklamasi di kawasan timur Teluk Jakarta. seluas 524 ha diperuntukan sebagai kawasan industry dan kompleks pergudangan

rakorsil2014_11

Documents

penundaan pemberian

informasi perizinan

proses perizinan online

2015renaksi mora2p3a7

lahan gambut terkait

diterbitkan menlhmaret

tingkat desa sesuai