-
SEJARAH KAWASAN HUTAN1980 - 19921992 - 19991999 - 2005<
1980UU No.41/1999UU No.24/1992UU No.5/1967Hutan registerPenunjukan
partial
TGHKPaduserasi RTRWP - TGHKUsulan Perubahan Kawasan Hutan dalam
Review RTRWP/K dan PemekaranPenunjukan Kawasan HutanUU No.5/1990UU
No. 32/2004 UU No. 26/20072004 - 2007
-
LUAS KAWASAN DAN KONDISI PENUTUPAN HUTAN INDONESIA
FungsiLuas (Jt Ha)HK26,8HL28,8 HP32,6HPT24,4
HPK17,9Total130,68
Tutupan LahanLuas (Jt Ha)Primer41,3Sekunder45,5Tanaman2,8Non
Hutan41,0Total130,68
-
POLA RUANG DALAM KAWASAN HUTANUU 41 tahun 1999 tentang
KehutananUU 26 tahun 2007 Tentang Penataan RuangKawasan Hutan:Hutan
Konservasi (KSA/KPA dan Taman Buru)Hutan Lindung (HL), Hutan
Produksi (HP)Wilayah Pertambangan (WP) ; Wilayah Pertanian,
Perikanan; Wilayah Industri, Pariwisata; Permukiman dllPola
Ruang/WilayahPemanfaatan (Overlap)Hutan Lindung (HL)Hutan Produksi
(HPT/HP)Hutan Konservasi (HK)
-
Amanat UU 26/2007Progres persetujuan substansi
kehutananKeterangan :*) Dalam proses penetapan perubahan KH-**)
Proses persetujuan di DPR RI
2008( 0 Provinsi)2009(5 Provinsi)2010(5 Provinsi)2011(8
Provinsi)---KalselSulselNTBBaliLampungGorontaloBantenJabarJatimDIY
DKIJatengNTTSumbarKalteng**Sultra**BengkuluPapua*
-
Keterangan :*) Proses Timdu sudah selesai dan dalam proses
penetapan perubahan KH-**) Proses persetujuan di DPR RI
Selesai Tahun 2011Diharapkan selesai Tahun 2012(24 Provinsi)(9
Provinsi)Ada Perubahan: Kalsel 5. Kalteng** Gorontalo 6. Sumbar
Bengkulu 7. Sultra** Papua*Tdk Ada Perubahan:8. Lampung 14. Sulsel
9. Jateng 15. Jabar10. DIY 16. Banten11. Bali 17. Jatim 12. NTB 18.
DKI13. NTTYang akan selesai tahun 2011:19. Kaltim 21. Jambi 23.
Riau20. Kalbar 22. Babel 24. SulbarMaluku
UtaraSulutMalukuKepriSumselAceh SumutSultengPapua Barat
-
Proses Percepatan Mekanisme Penyelesaian Persetujuan Substansi
Kehutanan
NoKegiatan TimduSolusi Percepatan1Kunjungan LapanganEkspose
Hasil LapanganPenentuan Kriteria Perubahan Kawasan10 Hari
kerja2Rapat Pleno Pembahasan15 Hari kerja3Pembuatan Laporan
Sementara15 Hari kerja4Uji Konsistensi3 Hari kerja5Pembahasan Hasil
Uji KonsistensiFinalisasi Laporan6 Hari kerja6Ekspose ke Menteri1
Hari kerjaJumlah50 Hari kerja
-
KEBIJAKAN PERCEPATAN PROSES TIM TERPADUMEREPOSISI PERAN TIMDUTim
Terpadu diposisikan sebagai instrumen Pemda. Percepatan proses Tim
Terpadu ditentukan oleh kesiapan dan kelengkapan data dan informasi
serta ketersediaan danaSTANDARDISASI METODOLOGI ANALISIS
TIMDUPerubahan peruntukan dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan
hutan untuk mengakomodir permukiman, lahan garapan masyarakat,
fasum/fasos, fasilitas pemerintahan serta pengembangan
wilayah.Perubahan fungsi antar kawasan hutan disesuaikan dengan
kondisi biofisik (reskoring kawasan hutan)
-
USULAN GUBERNURTIM TERPADUKAJIANNon DPCLSPerubahan
PeruntukanPerubahan FungsiDPCLSKewenangan Menteri KehutananPerlu
Rekom DPRPERCEPATAN PENETAPAN PERUBAHAN KWS HUTAN YANG MENJADI
KEWENANGAN MENTERI KEHUTANAN
-
Berapa luas kawasan hutan tetap di Indonesia yang harus
dipertahankan?
Faktor-Faktor Yang Berpengaruh :
Tingkat pertumbuhan pendudukPemekaran wilayah administrasi dan
pemerataan pembangunanPertumbuhan investasi (ekonomi) yang berbasis
pada kebutuhan lahanKondisi kawasan hutan yang secara eksisting
telah berubah peruntukannyaRencana pengembangan wilayah dalam
usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan pada revisi
RTRWP
-
Berapa luas Kws Hutan (HPK) yang diperlukan untuk pembangunan di
luar sektor kehutanan seperti pertanian, permukiman,
infrastruktur?
SCENARIO AREAL HPK SELURUH INDONESIALUAS (Ha)Tidak ada perubahan
133,842Telah direkomendasi Timdu7,576,500Usulan Pemda dalam RTRWP
dan masih dalam Proses Kajian Tim Terpadu6,859,241Total Alokasi
HPK14.569.583
-
PENUTUPSesuai peraturan perundangan, luas Kws Hutan minimal 30%
dari DAS dan atau pulau dengan penyebaran yang
proporsional;Pengurangan kawasan hutan tetap memper-tahankan daya
dukung dan daya tampung ling-kungan dan dukungan terhadap
pemba-ngunan sektor lain. Pengurangan tidak dilakukan sekaligus,
disesuaikan dengan kondisi eksisting kawasan hutan dan kondisi
lingkungan setempat
-
*******