Laporan Akuntabilitas Kinerja Pe BADAN P Telp.: (041 RIN aporan Akuntabilitas Provinsi Sulawesi Selatan T yang telah ditetapkan dalam dalam dokumen Penetapan K Hasil penilaian atas pelaks bahwa rata-rata capaian kine atau tergolong Sangat Baik. Hasil konkrit dari peran pe Selatan sebagai Internal Au asistensi/bimbingan teknis an a. Nilai penyelamatan uang dari temuan hasil audit a b. 11 pemda dan provinsi d SAP dengan Opini hasil c. 2 pemda yang diasistens d. 7 pemda dapat menyusu e. 15 Pemerintah Daerah te f. Sebanyak 3 pemda telah g. 5 BUMD kinerjanya mend h. Nilai koreksi penyes Rp79.600.314.194,25 m jika dibandingkan deng Rp16.388.719.800,00. erwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun N PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMB PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELA Jl. Tamalanrea Raya No. 3 BTP, Makassar 11) 590591, 590592 Fa NGKASAN EKSEKUTIF Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perw Tahun 2010 merupakan pertanggungjawaban m Rencana Stratejik Tahun 2010-2014 da Kinerja (Tapkin) tahun 2010. sana Rencana Kinerja BPKP tahun 2010 erja dari 3 program yang telah ditetapkan ada engawasan yang dilakukan Perwakilan BP uditor Presiden melalui kegiatan audit, so ntara lain: g negara sebesar Rp 3.321.714.391,26 dari atas proyek PHLN. dapat menyusun laporan keuangan yang se Audit dari BPK minimal Wajar Dengan Peng si memperoleh penilaian dengan kategori cuk un APBD tepat waktu. elah menerbitkan Peratuan Kepala Daerah te h membentuk Satgas penyelenggaraan SPIP dapatkan predikat baik. suaian harga dan klaim tahun 20 meningkat sebesar Rp63.211.594.394,25 at gan koreksi penyesuaian harga tahun 2 2010 i BANGUNAN ATAN ax.: (0411) 590595 wakilan BPKP n atas kinerja an dijabarkan menunjukkan alah 91,50 % PKP Sulawesi osialisasi dan 193 kejadian esuai dengan gecualian. kup. entang SPIP. P. 010 sebesar tau 385,70 % 2009 sebesar
60
Embed
RINGKASANEKSEKUTIFnasional (dari hasil pengawasan BPKP dan APIP lainnya) sebagaimana tertuang dalam Pasal 54 ayat 3. 2. Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 i
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
aaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja
yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik Tahun 2010-2014 dan dijabarkan
dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) tahun 2010.
Hasil penilaian atas pelaksana Rencana Kinerja BPKP tahun 2010 menunjukkan
bahwa rata-rata capaian kinerja dari 3 program yang telah ditetapkan adalah 91,50 %
atau tergolong Sangat Baik.Hasil konkrit dari peran pengawasan yang dilakukan Perwakilan BPKP Sulawesi
Selatan sebagai Internal Auditor Presiden melalui kegiatan audit, sosialisasi dan
asistensi/bimbingan teknis antara lain:
a. Nilai penyelamatan uang negara sebesar Rp 3.321.714.391,26 dari 193 kejadian
dari temuan hasil audit atas proyek PHLN.
b. 11 pemda dan provinsi dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan
SAP dengan Opini hasil Audit dari BPK minimal Wajar Dengan Pengecualian.
c. 2 pemda yang diasistensi memperoleh penilaian dengan kategori cukup.
d. 7 pemda dapat menyusun APBD tepat waktu.
e. 15 Pemerintah Daerah telah menerbitkan Peratuan Kepala Daerah tentang SPIP.
f. Sebanyak 3 pemda telah membentuk Satgas penyelenggaraan SPIP.
g. 5 BUMD kinerjanya mendapatkan predikat baik.
h. Nilai koreksi penyesuaian harga dan klaim tahun 2010 sebesar
Rp79.600.314.194,25 meningkat sebesar Rp63.211.594.394,25 atau 385,70 %
jika dibandingkan dengan koreksi penyesuaian harga tahun 2009 sebesar
Rp16.388.719.800,00.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 ii
i. Jumlah kerugian keuangan negara dari hasil Audit Investigatif dan Perhitungan
Kerugian Keuangan Negara yang diserahkan ke Instansi Penyidik sebesar
Rp17.356.095.547,17.
Selain itu, keberhasilan lain dalam tahun 2010 berupa penghargaan-penghargaan
yang diperoleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan pegawainya, yaitu :
a. Peringkat ke-tiga lomba Budaya Kerja BPKP tahun 2009.
b. Terbaik I Pegawai Teladan JFA 2010
c. Perwakilan yang menyampaikan Lakip tercepat.
Keberhasilan ini dicapai berkat dukungan seluruh personil organisasi dan kerjasama
dengan pihak-pihak lain (stakeholder) dalam memberikan layanan yang bersifat
capacity building berdasarkan permintaan pemerintah daerah, instansi penyidik dan
pemangku kepentingan lainnya. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma BPKP
sebagai auditor internal pemerintah yang dapat memberikan jasa konsultasi perbaikan
manajemen, khususnya sebagai auditor yang mendukung akuntabilitas Presiden.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merupakan
refleksi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2010 oleh segenap
jajaran pegawai, untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKP secara
keseluruhan.
Capaian kinerja yang diperoleh dan dapat dilaksanakan tak luput dengan berbagai
kendala yang dihadapi, oleh karena itu kami akan terus berupaya mengatasi
hambatan untuk lebih meningkatkan kinerja pada masa mendatang.
Makassar, 19 Januari 2011
Kepala Perwakilan,
Wawan RidwanNIP. 19520426 197503 1 001
DAFTAR ISI
Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF ………………………………………… iDAFTAR ISI ………………………………………………… iii
BAB I Pendahuluan ………………………………………… 1A. Gambaran Singkat Organisasi………………… 1
1 Tugas Pokok dan Fungsi ………………….. 12 Struktur Organisasi ………………………… 3
B. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh …… 5C. Sumber Daya …………………………………… 8
1 Sumber Daya Manusia …………………… 82 Sarana Dan Prasarana ……………………. 93 Keuangan ……………………………………. 10
BAB II Perencanaan Kinerja ……………………………… 11A, Pernyataan Visi …………………………………. 11B. Pernyataan Misi ………………………………… 12C. Tujuan Strategis……………………................... 14D. Sasaran Stratejik …………………………………. 14E. Arah Kebijakan Dan Strategi BPKP 15F. Program dan Kegiatan............................ 16G. Target Kinerja Tahun 2010 16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………………………. 18A. Capaian Kinerja 2010 ………………………… 19B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2010 ………. 19C. Akuntabilitas Keuangan ……………………… 54
Bab IV PENUTUP …………………………………………….. 56
LampiranI Target Program dan Kegiatan Tahun 2010
II Penetapan Kinerja Tahun 2010III Capaian Kinerja Output Tahun 2010IV Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2010
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 1
A. Gambaran Singkat Organisasi
erwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Keppres
Nomor : 62 Tahun 2001 dan Keputusan Kepala BPKP Nomor : KEP-
06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 merupakan unit pelaksana BPKP
Pusat di daerah yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPKP.
Wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan mencakup 2
provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 25 pemerintah
daerah dan Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri atas 6 pemerintah daerah.
1. Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas pokok dan fungsi Perwakilan BPKP berdasarkan Surat
Keputusan Kepala BPKP Nomor : KEP-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30
Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP adalah
melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta
penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Perwakilan BPKP
mempunyai fungsi yaitu :
1) Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan.
2) Pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan pengurusan Barang Milik/Kekayaan Negara.
3) Pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan pengurusan Barang Milik/Kekayaan Daerah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 2
4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang
bersifat strategis dan/atau lintas Departemen/Lembaga/Wilayah.
5) Pemberian asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Sistem
Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
6) Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Pusat dan Daerah.
7) Audit terhadap Badan Usaha Milik Negara, Pertamina, Cabang
Usaha Pertamina, Kontraktor Bagi Hasil dan Kontraktor Kerjasama,
badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan
pemerintah, pinjaman bantuan luar negeri yang diterima Pemerintah
Pusat, dan Badan Usaha Milik Daerah atas permintaaan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8) Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara
pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan badan-
badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, audit
terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian
bantuan audit pada instansi penyidik dan instansi pemerintah
lainnya.
9) Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan
serta pengendalian mutu pengawasan.
10) Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.
Disamping itu sebagai auditor yang bertanggungjawab kepada Presiden
seperti dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP berperan
mendukung akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan
keuangan negara melalui fungsi :
1). Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas
kegiatan tertentu yang meliputi (Pasal 49) :
Kegiatan yang bersifat lintas sektoral, yaitu kegiatan yang dalam
pelaksanaannya melibatkan dua atau lebih kementerian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 3
negara/lembaga atau pemerintah daerah yang tidak dapat
dilakukan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah kementerian negara/lembaga, provinsi, atau
kabupaten/kota karena keterbatasan kewenangan,
Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penerapan
oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).
Khusus dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern atas
kegiatan kebendaharaan umum Negara, Menteri Keuangan
melakukan koordinasi kegiatan yang terkait dengan instansi
pemerintah lainnya,
Kegiatan lain berdasarkan penugasan Presiden.
2). Pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern
pemerintah (Pasal 59),
3). Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum
disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden (Pasal 57 ayat 4),
4). Penyampaian ikhtisar laporan hasil pengawasan yang bersifat
nasional (dari hasil pengawasan BPKP dan APIP lainnya)
sebagaimana tertuang dalam Pasal 54 ayat 3.
2. Struktur OrganisasiPerwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan memiliki struktur
berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-06.00.00-
286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perwakilan BPKP sebagaimana telah diubah terakhir dengan SK Kepala
BPKP Nomor KEP-713/K/SU/2002, dengan struktur yang terdiri dari
Kepala Perwakilan yang membawahi 1 (satu) Kepala Bagian Tata
Usaha, 4 (empat) Kepala Bidang dan 1 (satu) Kelompok Jabatan
Fungsional. Struktur Organisasi Perwakilan BPKP dapat dilihat pada
diagram berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 4
Masing-masing Bagian/bidang/kelompok mempunyai tugas sebagai
berikut :
1). Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
rencana dan program pengawasan, urusan kepegawaian, keuangan,
persuratan, urusan dalam, perlengkapan, rumah tangga,
pengelolaan perpustakaan, dan pelaporan hasil pengawasan.
2). Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, pelaksanaan
pengawasan instansi pemerintah pusat, dan pinjaman/bantuan luar
negeri yang diterima pemerintah pusat serta pengawasan
penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah pusat dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 5
3). Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pengawasan
instansi pemerintah daerah atas permintaan daerah serta
pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas, dan
evaluasi hasil pengawasan.
4). Bidang Akuntan Negara mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan pemeriksaan serta
evaluasi pelaksanaan good corporate governance dan laporan
akuntabilitas kinerja badan usaha milik negara, Pertamina, cabang
usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, dan kontrak kerjasama,
badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan
pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah,
serta evaluasi hasil pengawasan.
5). Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
rencana, program, dan pelaksanaan pemeriksaan terhadap indikasi
penyimpangan yang merugikan negara, badan usaha milik negara,
dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan
pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran
pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi
penyidik dan instansi pemerintah lainnya.
6). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan
kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
B. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh
Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
(tupoksi), Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tidak lepas dari
pengaruh lingkungan sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 6
1. Tuntutan untuk Membangun Kepemerintahan yang Baik.Reformasi yang digulirkan sejak tahun 1998 membawa amanah kepada
pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik yang
ditopang oleh tiga pilar yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.
Penerapan ketiga prinsip ini dipercaya dapat meningkatkan efisiensi dan
efektifitas penyelenggaraan negara dan dapat mengembalikan
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal tersebut merupakan
spirit bagi Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel sebagai Auditor Presiden
untuk turut aktif dalam rangka mendorong terwujudnya tata
pemerintahan yang baik dan bersih sesuai tuntutan reformasi, baik di
lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah maupun BUMN/D
melalui sosialisasi dan asistensi tentang good government dan good
corporate governance.
2. Tuntutan Masyarakat untuk Terbentuknya Aparatur Yang Bersihdan Bebas dari Praktik-Praktik KKNKesadaran masyarakat akan pentingnya pemberantasan praktik-praktik
korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) semakin meningkat. Hal ini terlihat
dari banyaknya tuntutan atas pengungkapan dan penyelesaian kasus
hukum tindak pidana korupsi. Tuntutan masyarakat tersebut
mempengaruhi tugas dan fungsi Perwakilan BPKP sebagai institusi
pengawasan dalam memerangi KKN. BPKP secara aktif dengan cara
preventif, represif dan edukatif turut berkontribusi dalam pencegahan
dan penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini direspons dengan
melakukan audit investigasif dan perhitungan kerugian keuangan
negara/daerah terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan
negara/daerah, audit terhadap hambatan kelancaran pembangunan,
perhitungan klaim/ eskalasi; dan pemberian keterangan ahli pada
instansi penyidik dan pengadilan. Selain itu juga dilakukan sosialisasi
anti korupsi sebagai langkah edukatif dalam mencegah korupsi.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 7
3. Tuntutan Pelaksanaan Otonomi Daerah.Diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan kewenangan yang lebih
besar pada pemerintah daerah untuk mengelola sumberdaya yang
dimilikinya.
Perubahan kewenangan dari sentralisasi ke desentralisasi membawa
konsekuensi pada pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan
publik yang maksimal guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat
dan daya saing daerah. Perubahan kewenangan ini turut membawa
pengaruh kepada peran BPKP di daerah berkaitan dengan tuntutan
akuntabilitas dan transparansi dalam perencanaan, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban keuangan dan sumber daya daerah. Peran
tersebut diwujudkan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan melalui kerjasama pengawasan dan
asistensi pengelolaan keuangan daerah serta pengembangan sumber
daya manusia di pemda.
4. Tuntutan Penerapan dan Pengembangan SPIP.Pemerintah dalam mengelola dan mempertanggunggugatan
(akuntabiltas) pengelolaan keuangan negara membutuhkan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem pengendalian intern ini
dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja, transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Menjadi kewajiban bagi
instansi Pemerintah sesuai amanat UU No Undang-undang Nomor 1
tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP No 60 tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) untuk
menyelenggarakan sistem pengendalian intern. Tuntutan tersebut
direspons dengan membangun sistem pengendalian intern di
lingkungan BPKP sendiri agar dapat menjadi model bagi
pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di instansi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 8
lain dan melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP untuk intansi
pemerintah.
C. Sumber Daya
1. Sumber Daya Manusia
Jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Selatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi per 31
Desember 2010 sebanyak 179 orang terdiri atas :
No Uraian Jumlah
1 Struktural 9
2 PFA 115
3 Fungsional Lainnya 7
4 Staf TU 48
Jumlah 179
Dalam tahun 2010 terdapat penambahan jumlah pegawai sebanyak 36
orang dan terjadi pengurangan pegawai sebanyak 24 orang karena
adanya SK Mutasi Kepala BPKP Kep-1000/K/2010 dan Kep-
1008/K/2010 tanggal 29 Oktober 2010, meninggal dan pensiun.
Jumlah SDM yang dimiliki belum cukup memadai dari segi kuantitas
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perwakilan BPKP yang
kegiatannya semakin meningkat dan beragam untuk memenuhi
kebutuhan pemangku kepentingan.
Salah seorang pejabat struktural (Kepala Bidang IPP) per 1 November
2010 telah memasuki masa pensiun dan sampai dengan tanggal 31
Desember 2010 belum ditetapkan pejabat penggantinya.
Jumlah pegawai tersebut menurut jenjang pendidikan dapat terlihat
pada grafik di bawah ini :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 9
2. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Perwakilan
BPKP Provinsi Sulawesi Selatan meliputi; tanah, bangunan, inventaris/
peralatan kantor, kendaraan dinas dan perlengkapan lainnya.
Luas tanah, bangunan dan kendaraan terlihat pada tabel di bawah ini :
No Uraian Jumlah Satuan
1 Tanah 41.292 m2
2 Bangunan 68 unit
3 Kendaraan Dinas 15 Buah
Tanah dan Bangunan yang dimiliki termasuk tanah dan bangunan
Kantor Penghubung Perwakilan BPKP Sulsel di Provinsi Sulawesi Barat.
Sarana dan prasarana tersebut di atas telah cukup memadai guna
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Tanah dan bangunan
diperuntukkan sebagai bangunan kantor Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Selatan dan kantor penghubung yang berada di Provinsi
Sulawesi Barat serta rumah dinas. Selain ruang untuk bekerja,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 9
2. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Perwakilan
BPKP Provinsi Sulawesi Selatan meliputi; tanah, bangunan, inventaris/
peralatan kantor, kendaraan dinas dan perlengkapan lainnya.
Luas tanah, bangunan dan kendaraan terlihat pada tabel di bawah ini :
No Uraian Jumlah Satuan
1 Tanah 41.292 m2
2 Bangunan 68 unit
3 Kendaraan Dinas 15 Buah
Tanah dan Bangunan yang dimiliki termasuk tanah dan bangunan
Kantor Penghubung Perwakilan BPKP Sulsel di Provinsi Sulawesi Barat.
Sarana dan prasarana tersebut di atas telah cukup memadai guna
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Tanah dan bangunan
diperuntukkan sebagai bangunan kantor Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Selatan dan kantor penghubung yang berada di Provinsi
Sulawesi Barat serta rumah dinas. Selain ruang untuk bekerja,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 9
2. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Perwakilan
BPKP Provinsi Sulawesi Selatan meliputi; tanah, bangunan, inventaris/
peralatan kantor, kendaraan dinas dan perlengkapan lainnya.
Luas tanah, bangunan dan kendaraan terlihat pada tabel di bawah ini :
No Uraian Jumlah Satuan
1 Tanah 41.292 m2
2 Bangunan 68 unit
3 Kendaraan Dinas 15 Buah
Tanah dan Bangunan yang dimiliki termasuk tanah dan bangunan
Kantor Penghubung Perwakilan BPKP Sulsel di Provinsi Sulawesi Barat.
Sarana dan prasarana tersebut di atas telah cukup memadai guna
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Tanah dan bangunan
diperuntukkan sebagai bangunan kantor Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Selatan dan kantor penghubung yang berada di Provinsi
Sulawesi Barat serta rumah dinas. Selain ruang untuk bekerja,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 10
bangunan kantor yang ada telah dilengkapi dengan sarana olah raga,
ruang untuk poliklinik, perpustakaan, arsip, aula, koperasi, sarana
ibadah dan kantin.
3. Keuangan
Dana yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebesar
Rp19.986.098.000,00 bersumber dari DIPA tahun 2010, droping dana
dari pusat dan pemerintah daerah/BUMD/BUMN. Rincian jumlah
anggaran tahun 2010 sebagai berikut:
No Sumber Dana Anggaran (Rp,00)
1. DIPA Perwakilan 17.130.611.000
2. Dropping Pusat 1.884.322.000
3. Pemerintah Daerah/BUMD/BUMN 971.165.000
Jumlah 19.986.098.000
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 11
A. PERNYATAAN VISI
Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, termasuk terbitnya mandat
baru sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008, BPKP menegaskan jati dirinya
sebagai Auditor Presiden. Konsekuensinya, BPKP dituntut untuk dapat
memberikan informasi yang berharga bagi Presiden dari hasil pengawasan
yang dilakukan dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang
dihadapi pemerintahan. Kontribusi BPKP tersebut dimaksudkan untuk
membantu pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas merupakan tujuan akhir
yang ingin dicapai BPKP yang merepresentasikan manfaat yang dapat
diberikan BPKP kepada shareholder.
Perubahan lingkungan strategis tersebut, berpengaruh terhadap harapan
dan arahan organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh
karena itu, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk
mengakomodasi dan mengantisipasi hal-hal yang terjadi dan akan terjadi
akibat dari perubahan tersebut. Komitmen tersebut selanjutnya dituangkan
dalam pernyataan visi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan,
sebagai berikut:
AUDITOR PRESIDEN YANG RESPONSIF, INTERAKTIF DAN
TERPERCAYA UNTUK MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS
KEUANGAN NEGARA YANG BERKUALITAS DI PROVINSI
SULAWESI SELATAN DAN PROVINSI SULAWESI BARAT
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 12
B. PERNYATAAN MISIMisi yang ditetapkan untuk mencapai visi Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Selatan tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:
1.
Misi Pertama berkaitan dengan aktualisasi peran Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Auditor Presiden dalam melaksanakan
pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara di Provinsi
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Selain itu, misi ini menegaskan
peran BPKP untuk membantu Presiden selaku shareholder BPKP dalam
mendorong terwujudnya tata kepemerintahan yang baik dan upaya
pencegahan KKN. Misi ini terkait dengan kegiatan pengawasan intern
pemerintah yang pada hakekatnya bertujuan memberikan nilai tambah
(value added) melalui dua peran utama yaitu aktivitas assurance dan
consulting.
Dengan peran tersebut, fungsi utama Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Selatan adalah memberikan masukan kepada Presiden/ Pemerintah untuk
memastikan tercapainya efektifitas kinerja pemerintah dan pengelolaan
keuangan negara di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Fungsi
lain yang sejalan dengan peran BPKP adalah memberikan rekomendasi
perbaikan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) dan membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya.
1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitaskeuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yangbaik dan bebas KKN.
2. Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalianintern pemerintah.
3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintahyang profesional dan kompeten.
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusanyang andal bagi presiden/pemerintah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 13
Misi Kedua terkait dengan tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP
terhadap seluruh instansi pemerintah yang diamanatkan kepada BPKP
sesuai dengan pasal 50 PP Nomor 60 Tahun 2008. Peran BPKP dalam
pembinaan SPIP tidak terlepas dari posisi strategis BPKP yang langsung
berada di bawah Presiden dan membantu Presiden untuk memastikan
tercapainya akuntabilitas kinerja Presiden yang merupakan suatu kesatuan
akumulatif-integratif dari kinerja berbagai Kementerian/Lembaga dan juga
Pemerintah Daerah. Untuk itu perlu dipastikan efektifitas penyelenggaraan
SPIP pada seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah.
Misi Ketiga ditetapkan dalam rangka perwujudan pengawasan yang
terpadu, terarah, dan memberi nilai tambah yang dapat mendukung
perwujudan kepemerintahan yang baik, bersih dan kredibel, dan
berorientasikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kinerja APIP
yang maksimal dapat diperoleh jika pemberdayaan APIP dijalankan dalam
semangat profesionalitas dan kesetaraan antar APIP. Namun, efektifitas
sinergi akan menjadi lebih besar jika pihak-pihak yang bersinergi memiliki
kemampuan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-
masing. Oleh karena itu, misi ketiga diperlukan sebagai dasar dalam
menetapkan strategi pemberdayaan, pembelajaran, dan pertumbuhan
kapasitas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sendiri maupun
kapasitas APIP secara umum di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi
Barat.
Misi Keempat merupakan aktualisasi peran Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Selatan sebagai Auditor Presiden di Provinsi Sulawesi Selatan
dan Sulawesi Barat dalam rangka membangun sistem dukungan
pengambilan keputusan Presiden/Pemerintah yang efektif melalui suatu
Sistem Akuntabilitas Presiden (President Accountability Systems) atau
yang dikenal sebagai PASs. PASs adalah alat kendali (control) bagi
Presiden terhadap implementasi akuntabilitas Presiden dalam pengelolaan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 14
keuangan negara di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, yang
berbasis web, on-line, dengan data yang sedapat mungkin real-time, yang
menampilkan informasi secara utuh (integrated) tentang implementasi
akuntabilitas Presiden. Dengan sistem seperti ini Presiden akan
memperoleh informasi mengenai capaian kinerjanya yang mendekati real-
time sehingga dapat melakukan tindakan korektif yang cepat jika terdapat
perbedaan antara realisasi dengan rencana pada saat tertentu.
C. TUJUAN STRATEGIS
Tujuan strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merupakan
perwujudan visi dan misi yang telah ditetapkan yang berorientasi pada
operasionalisasi visi dan misi tersebut yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam kurun waktu sampai lima tahun mendatang . Tujuan strategis
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Renstra
Perwakilan BPKP Sulsel 2010-2014 adalah sebagai berikut:
D. SASARAN STRATEGISSasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan
mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program yang telah
ditetapkan. Sasaran Strategis yang telah dtetapkan dalam Renstra 2010-
2014 sebagai berikut:
TT UU JJ UU AA NN1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara2. Meningkatnya tata pemerintahan yang baik3. Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan
pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara4. Tercapainya efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern
pemerintah5. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang
profesional dan kompeten6. Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang
andal bagi Presiden/pemerintah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 15
Sasaran Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
TUJUAN SASARAN STRATEGISTARGET
2010 2014
1. Meningkatnya kualitas akunta-bilitas keuangan negara
Persentase IPP/IPD yang laporan keuangannyamemperoleh opini minimal WDP dari BPK RI 65% 95%
2. Meningkatnya tata pemerinta-han yang baik
Persentase instansi pemerintah dan BUMN/BUMD yang menerapkan good governance 50% 80%
3. Terciptanya iklim yang men-cegah kecurangan dan memu-dahkan pengungkapan kasusyang merugikan keuanganNegara
Indeks persepsi korupsi 2,8 5
4. Tercapainya efekfivitas penye-lenggaraan SPIP
Persentase K/L dan Pemda yang menye-lenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun2008
Negara dan Pembinaan PenyelenggaraanSistem Pengendalian Intern Pemerintah
89,37 80% 71,50
2 Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya-BPKP
100 10% 10,00
3 Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur Negara BPKP
100 10% 10,00
Rata -Rata 91,50
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2010Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dari 3 (tiga) program yang
ditetapkan didalam rencana kinerja tahun 2010, 3 program tercapai dengan
kategori capaian sangat baik.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 20
Secara rinci capaian kinerja untuk masing-masing program tersebut dapat
dijelaskan pada bagian berikut ini.
1. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara danPembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian InternPemerintahProgram Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Capaian Indikator keluaran ini dicapai melalui kegiatan :
a. Evaluasi GCG pada PT Pelindo IV (Persero).
b. Evaluasi KPI pada PT Pelindo IV (Persero) dengan bentuk
kegiatan Survey Kepuasan Pelanggan, Pegawai, dan Vendor
dalam rangka Evaluasi Capaian KPI pada PT Pelindo IV
(Persero) Tahun 2009 sebanyak 3 laporan.
c. Sosialisasi BLUD pada RSUD Andi Makassau Parepare, RSUD
Lamadukelleng Kabupaten Wajo, dan RSUD Kabupaten Luwu
Timur sebanyak 3 laporan.
d. Sosialisasi / Manajemen Aset BUMD berupa:
Sosialisasi dan workshop manajemen aset pada PDAM
Kota Palopo sejumlah 2 laporan.
Sosialiasi manajemen aset dalam rangka persiapan RSUD
menjadi Badan Layanan Umum Daerah masing-masing 1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 44
laporan pada RSUD di lingkungan Kota Makasar, RSUD
Daya Kota Makasar, RSUD Kabupaten Bulukumba, RSUD
Kabupaten Bantaeng sebanyak 4 laporan.
Manajemen aset dalam rangka audit clearance aset pada
PT Angkasa Pura II (Persero) di Cabang Makasar, MATSC,
dan Warehousing, sebanyak 3 laporan.
Manajemen aset dalam rangka audit clearance aset pada
PT Pelindo IV (Persero) di Kantor Pusat, Cabang Makasar,
Cabang Unit Terminal Peti Kemas kota Makasar, dan
Cabang Parepare, sebanyak 4 laporan.
Sosialisasi SKAI/SPI pada BUMD berupa sosialisasi sistem
pengendalian intern RSUD dalam rangka persiapan
menjadi Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD
Kabupaten Sinjai sebanyak 1 laporan.
e. Bimbingan Teknis Corporate Plan/Business Plan pada RSUD
Pertiwi Makasar dalam rangka persiapan menjadi Badan
Layanan Umum Daerah sebanyak 1 laporan.
f. Bimbingan Teknis Penetapan Kinerja yaitu Bimbingan Teknis
Penyusunan Persyaratan Administratif PPK-BLUD RS pada
RSUD Daya Kota Makasar dan RSUD Lamadukelleng
Kabupaten Wajo sebanyak 2 laporan.
g. Bimbingan Teknis Sistem Informasi Akuntansi yaitu pada
PDAM Kabupaten Gowa dan Divisi Regional X PT Pos
Indonesia (Persero) sebanyak 2 laporan.
Target Bimtek Management Risiko tidak terealisasi karena adanya
permintaan penundaan penugasan dari PT Semen Tonasa sesuai
surat Nomor : 690/ST/HK.00.1/12.31/03-2010 tanggal 9 Maret
2010.
Berdasar hasil evaluasi BUMN/D/BUL/BLU/BLUD/ BHMN yang
GCG dan KPI mendapat skor baik yang mendorong pencapaian
target dan prioritas pembangunan nasional dalam tahun 2009
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 45
yaitu Pelindo IV (Persero) dengan 2 jenis kegiatan utama asistensi
penyusunan laporan GCG dan survey kepuasan pelanggan,
pegawai, dan vendor dalam rangka evaluasi capaian KPI .
17). Laporan Hasil Pengawasan Atas Kinerja BUMDDalam tahun 2010, pencapaian realisasi laporan hasil pengawasan
atas kinerja BUMD sebanyak 41 laporan atau mencapai hasil
sebesar 164,00% dari target sebesar 25 laporan sebagai berikut:
No Indikator Hasil Target Real. (%)
1 Audit Kinerja BUMD 18 20 111,11
2 Audit Keuangan BUMD 7 21 300,00
Jumlah 25 41 164,00
Jumlah OH yang terserap dalam kegiatan ini sebanyak 1.637 OH
atau melebihi target sebesar 1.446 OH atau mencapai 113%.
Capaian Indikator keluaran program ini dicapai melalui kegiatan :
Audit Kinerja BUMD yang dilakukan pada 16 PDAM di
Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat, PT Bank Sulsel
dan PT BPR Handayani Cipta Sejahtera Kabupaten Wajo
sebanyak 20 laporan.
Audit Keuangan BUMD, dilakukan pada 16 PDAM di Sulawesi
Selatan dan Sulawesi Barat dan pada PT Bank Sulsel
sebanyak 21 laporan.
Kinerja BUMD berdasarkan hasil audit kinerja dapat dikategorikan
sebagai berikut:
No Predikat Jumlah
1 Baik 4
2 Cukup 11
3 Kurang 5
Jumah 20
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 46
BUMD yang mendapatkan predikat baik yaitu PDAM Kabupaten
Majene, PDAM Kota Palopo, PDAM Kabupaten Bantaeng dan PT
Bank Sulsel.
Opini atas laporan keuangan berdasarkan hasil audit keuangan
adalah sebagai berikut:
No Opini Jumlah
1 Wajar Tanpa Pengecualian 10
2 Wajar Dengan Pengecualian 10
3 Tidak Memberikan Pendapat 1
Jumlah 21
BUMD yang mendapatkan opini minimal Wajar Tanpa Pengecualian
yaitu pada 8 PDAM di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dan
PT Bank Sulsel untuk laporan keuangan tahun buku 2009 dan 1
(satu) PDAM untuk tahun buku 2008.
Sementara BUMD yang mendapatkan opini minimal Wajar Dengan
Pengecualian yaitu pada 7 PDAM di Sulawesi Selatan dan Sulawesi
Barat untuk laporan keuangan tahun buku 2009 serta 3 PDAM
untuk laporan keuangan tahun buku 2008. Sedangkan Opini Tidak
Memberikan Pendapat pada PDAM Kabupaten Bulukumba tahun
buku 2008.
18). Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Presiden BidangAkuntan NegaraDalam tahun 2010, pencapaian target laporan hasil pengawasan
atas permintaan Presiden Bidang Akuntan Negara sebanyak 1
laporan atau 100% dari target dengan bentuk kegiatan updating
profil RSU/D, BUMN/D dan Badan Usaha Daerah lainnya Provinsi
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat tahun 2008 dan 2009.
Hasil pemetaan diketahui bahwa jumlah PDAM di Provinsi Sulawesi
Selatan sebanyak 23 PDAM dan di Provinsi Sulawesi Barat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 47
Sebanyak 5 PDAM, cakupan layanan air bersih rata-rata baru
mencapai 43,12 % di wilayah perkotaan. Pada umumnya PDAM
masih merugi karena harga jual air rata-rata masih lebih rendah
dibandingkan dengan harga pokoknya, serta tingkat kehilangan air
masih di atas batas normal kewajaran utamanya karena jaringan
pipa yang sudah tua atau rusak. Sebanyak 30 RSUD di Provinsi
Sulawesi Selatan bari satu RSUD yaitu RSUD Kota Parepare yang
telah menerapkan pola pengelolaan BLUD. Selain itu beberapa
RSUD dan perusahaan daerah lainnya berupaya menjadi PPK
BLUD pada tahun 2011.
19). Laporan Hasil Sosialisasi Program Anti Korupsi.Sosialisasi Program Anti Korupsi bertujuan untuk memberikan
pemahaman kepada masyarakat tentang korupsi, penanganan
korupsi, penyebab dan dampaknya bagi masyarakat. Sosialisasi
program anti korupsi dalam tahun 2010 dilaksanakan di Kota
Parepare ditujukan pada 3 (tiga) fokus grup yaitu tokoh agama,
pendidik (guru) dan pengelola imbal swadaya bidang pendidikan.
Jumlah peserta yang hadir sebanyak 156 orang dari target
sebanyak 150 orang.
Pada setiap akhir sesi sosialisasi telah disampaikan lembar
kuesioner kepada setiap peserta sosialisasi untuk mengetahui
tingkat pemahaman dan kepedulian terhadap program anti korupsi.
Hasil kuesioner tersebut langsung dikirim ke Deputi Investigasi
untuk diolah dan ditabulasi secara nasional.
20). Laporan Hasil Bimbingan Teknis / Asistensi Implementasi FCP.Target laporan kegiatan Bimbingan teknisi/ asistensi implementasi
FCP sebanyak 3 laporan melalui kegiatan diagnostic, implementasi
dan sosialisasi Fraud Controll Plan (FCP). Realisasi dari kegiatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 48
ini adalah sebanyak 1 laporan atau tercapai sebesar 33,33% dari
target sebanyak 3 laporan.
Kegatan yang tereliasasi adalah sosialisasi FCP sebagai langkah
awal sebelum pelaksanaan implementasinya yang dihadiri 43 orang
staf Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Sulawesi Selatan dan
Sulawesi Barat.
Kegiatan yang tidak terealisasi yaitu diagnostik dan implementasi
FCP disebabkan rendahnya komitmen dari pimpinan instansi.
21). Laporan Hasil Kajian PengawasanKegiatan yang mendukung capaian output kinerja adalah melalui
kegiatan penyamaan persepsi sebanyak 12 laporan dan kajian
pengawasan sebanyak 1 laporan.
Kegiatan penyamaan persepsi dilakukan melalui kegiatan
komunikasi dan koordinasi bidang Investigasi yang dilaksanakan
setiap bulan dan jumlah laporan yang terbit sebanyak 4 laporan
berupa laporan triwulanan atas pelaksanaan forum komunikasi
kerjasama dalam penanganan kasus penyimpangan yang
berindikasi korupsi. Dalam tahun 2010 telah dilaksanakan
penyamaan persepsi atas 38 kasus berindindikasi TPK yang terdiri
dari 23 kasus yang ditangani Kejaksaan dan 15 kasus yang
ditangani Kepolisian.
Kajian Pengawasan yang dilakukan dalam tahun 2010 adalah
penelaahan atas peraturan yang berindikasi KKN pada Program
Gerhan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat tahun
anggaran 2009.
Jumlah laporan terbit 5 laporan dari target sebanyak 13 laporan
atau mencapai sebesar 38,46%.
Target tidak tercapai karena kegiatan penyamaan persepsi pada
masing-masing unit Rendalwas di Deputi Investigasi dibatalkan
berdasarkan penyesuaian PKPT Juni 2010. Selanjutnya kegiatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 49
koordinasi pengawasan digabungkan hanya pada 1 unit Rendalwas
di Deputi Investigasi.
22). Laporan Hasil Audit HKP, Klaim dan EskalasiJumlah kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP), Klaim
dan eskalasi yang ditangani dalam tahun 2010 dengan realisasi
penyelesaian 22 kasus. Jika dibandingkan dengan target sebesar 7
laporan, maka capaian kinerja indikator ini mencapai 314%. Jumlah
OH yang terserap dalam kegiatan ini sebanyak 739 OH atau
melebihi target sebesar 364 OH atau mencapai 203%.
Dalam tahun tahun 2010 terdapat peningkatan nilai koreksi
penyesuaian harga dan klaim yang signifikan jika dibandingkan
dengan koreksi atas penyesuaian harga dan klaim tahun 2009.
Nilai koreksi penyesuaian harga dan klaim pada tahun 2010
sebesar Rp79.600.314.194,25 atau meningkat sebesar
Rp63.211.594.394,25 atau 385,70 % jika dibandingkan dengan
nilai koreksi penyesuaian harga pada tahun 2009 sebesar
Rp16.388.719.800,00.
Sedangkan jumlah laporan yang diterbitkan tahun 2010 adalah 22
laporan meningkat 16 laporan bila dibandingkan dengan tahun 2009
sebanyak 6 laporan atau meningkat 266,67%.
23). Laporan Hasil Audit Investigatif, Perhitungan KerugianKeuangan Negara (PPKN) dan Pemberian Keterangan Ahli(PKA) atas Permintaan Instansi PenyidikJumlah laporan terbit pada kegiatan ini sebanyak 107 laporan.
Jumlah tersebut bila dibandingkan target sebanyak 54 laporan
mencapai sebesar 198,15%. Jumlah OH yang terserap dalam
kegiatan ini sebanyak 1.897 OH atau kurang dari target sebesar
2.354 OH atau mencapai 80%
Rincian realisasi dan target kegiatan sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 50
No Kegiatan Target Realisasi % Capaian1 AI 13 12 92,3
2 PKKN 21 21 100,0
3 PKA 20 74 370,0
Jumlah 54 107 198,15
Berdasarkan instansi peminta bantuan laporan kegiatan dan audit
investigasi dan perhitungan kerugian keuangan negara yang terbit
dapat dirinci sebagai berikut :
No Keterangan Kepolisian Kejaksaan InstansiPenyidik Lain Jumlah
1 AI 7 5 - 12
2 PPKN 6 15 - 21
Jumlah 13 20 - 33
Jumlah kerugian keuangan negara dari hasil Audit Investigatif dan
Perhitungan Kerugian Keuangan Negara masing-masing adalah
sebesar Rp7.130.243.584,73 dan Rp10.225.851.962,44 atau
seluruhnya sebesar Rp17.356.095.547,17.
Berdasarkan instansi peminta bantuan, nilai kerugian keuangan
negara dapat dirinci sebagai berikut :
No Keterangan Kepolisian Kejaksaan InstansiLain Jumlah
1 AI 5.953.115.784,15 1.177.127.800,58 - 7.130.243.584,73
Total 8.911 483.079.397.742,12 7.600 440.762.858.069,07 1.311 42.316.539.673,05
Rincian saldo temuan per tahun pelaporan adalah sebagai berikut:
Persentase tindaklanjut hasil pengawasan dalam tahun 2010 adalah
sebesar 30,99% untuk tindak lanjut jumlah kejadian dan sebesar
39,25% untuk tindak lanjut nilai rupiah.
Terdapat faktor internal dan eksternal BPKP yang masih merupakan
hambatan untuk mencapai kinerja yang lebih baik dalam penyelesaian
tindaklanjut hasil pengawasan, yaitu :
Faktor Internal
Perubahan peran dan fungsi BPKP, yaitu kewenangan dalam
melakukan kegiatan audit, semakin berkurang yang berpengaruh
terhadap upaya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan.
TAHUNSaldo
Kej Nilai (Rp)
s.d 2005 10 727.751.818,38
2006 27 275.718.871,26
2007 132 5.158.261.737,71
2008 117 1.521.391.081,09
2009 441 17.143.709.284,69
2010 584 17.489.706.879,82
T o t a l 1.311 42.316.539.673,05
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 54
Faktor Eksternal, antara lain :
Adanya perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal/auditan
baik kelembagaan, penanggungjawab maupun personilnya.
Kegiatan pemutakhiran temuan pemeriksaan belum terjadwal.
Upaya yang ditempuh untuk mengurangi hambatan tersebut dilakukan
dengan mendorong auditan untuk melakukan tindaklanjut yaitu melalui:
Gelar pengawasan,
Pemutakhiran data tindaklanjut dengan auditan,
Pengiriman Surat Peringatan ke-2 dan ke-3 (SP2/SP3) kepada
auditan,
Mendorong koordinator tindaklanjut untuk melakukan fasilitasi
pertemuan bilateral antara unit-unit pemeriksa BPKP dan auditan.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur NegaraBPKPKegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian program
adalah melalui pengadaan alat komunikasi dan studio berupa
handycam dan rehabilitasi kantor.
Target kegiatan sebanyak 2 unit dan telah terealisasi sebanyak 2 unit
atau tercapai 100%. Hasil kegitan telah dipergunakan dalam
mendukung pelaksanaan tugas pokok dan memberikan dukungan
dalam kenyamana bekerja.
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Dana yang tersedia untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebesar
Rp19.986.098.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 19.333.161.000,00 atau
sebesar 96,73 %.
Rincian dari anggaran dan realisasi dana sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 55
(Rp 000)
No Sumber Dana Anggaran Realisasi %1. DIPA Perwakilan 17.130.611 16.564.775 96,702. Dropping Pusat 1.884.322 1.797.221 95,383. Pemda/BUMD 971.165 971.165 100,00
Jumlah 19.986.098 19.333.161 96,73
Rincian dari anggaran dan realisasi dana masing-masing sebesar
Rp17.130.611.000,00 dan Rp16.564.775.000,00 untuk membiayai kegiatan
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yang berasal dari DIPA
Perwakilan BPKP dapat dilihat pada lampiran IV.
Dana yang berasal dari Droping BPKP Pusat sebesar Rp1.884.322.000,00
dengan realisasi sebesar Rp1.797.221.000,00 atau sebesar 95,38%
antara lain untuk pembiayaan kegiatan audit PNPM Mandiri, PNPM
Perkotaaan, Program BosS Kita, Sertifikasi Guru dan Program Jamkesmas.
Sementara dana yang berasal dari Pemerintah Daerah/BUMN/D sebesar
Rp971.165.000,00 merupakan dana yang terealisasi untuk pembiayaan
bimbingan teknis dan pendampingan dalam pengelolaan keuangan daerah
atas dasar permintaan pemerinatah daerah sebesar Rp 551.662.000,00
dan sebesar Rp 419.503.000,00 berasal dari BUMN/D untuk pembiayaan
bimbingan teknis dan audit pada BUMN/D.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 56
Evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan bermanfaat untuk mengetahui
keberhasilan dan kegagalan dalam mendukung tujuan organisasi serta
memberikan masukan dalam perbaikan perencanaan serta pelaksanaan
program dan kegitaan di masa mendatang. Berdasarkan hasil evaluasi
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dapat mencapai program yang
telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2010 Sulawesi Selatan dengan
baik.
Capaian rata-rata pelaksanaan 3 program dan mencakup 28 kegiatan yang
ditetapkan adalah sebesar 91,50 % tergolong dalam kriteria sangat baik.
Capaian di atas menunjukkan bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Selatan turut berkontribusi dalam melaksanakan pengawasan yang akuntabel,
transparan dan independen sebagaimana visi BPKP.
Namun demikian, dalam tahun 2010 masih terdapat kegiatan yang capaiannya
masih perlu ditingkatkan, sehingga perlu mendapat perhatian lebih lanjut untuk
diperbaiki dalam tahun 2011 yaitu sebagai berikut:
Audit Dana Dekonsentrasi
Audit Penerimaan Bidang Polsoskam
Evaluasi LAKIP
Evaluasi Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah
Bimtek dan Penerapan FCP
Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Keuangan
Daerah.
Target program-program di atas belum dapat dicapai diantaranya disebabkan
oleh hambatan diluar kendali organisasi yaitu ketergantungan atas permintaan
dari pihak lain.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 57
Beberapa langkah penting untuk memecahan permasalahan di atas yang
sekaligus akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk
merumuskan Rencana Kinerja Tahun 2011 adalah sebagai berikut :
Lebih interaktif menjalin kerjasama dengan stakeholder, terutama instansi
pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pegawai.
Melakukan evaluasi secara periodik pencapaian outcome dan melakukan
koreksi kegiatan apabila hasil kegiatan kurang optimal.
Meningkatkan kualitas SDM secara berkelanjutan.
Sebagai penutup, kami pimpinan beserta segenap aparat Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi Selatan berharap LAKIP Tahun 2010 dapat memenuhi
kewajiban ber-akuntabilitas dan dapat digunakan sebagai sumber informasi