Lembar Tugas Mandiri 4PENGELOLAAN BENCANA (QBD 3)Oleh Arini Idza
Safarina, 1306375600, PB 13
1. Jelaskan pengelolaan bencana pada skala lokal, nasional, dan
internasional
Pengelolaan bencana skala lokalPengelolaan bencana skala lokal
di Indonesia merupakan tanggung jawab provinsi dan kabupaten kota.
Tanggung jawab ini diwujudkan dengan adanya Badan Penanggulangan
Bencana Daerah atau BPPD. Pembentukan BPPD dilakukan melalui
koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
sesuai ketetapan yang tertuang pada Peraturan Daerah (Perda) yang
berlaku. Struktur organisasi pengelolaan bencana di tingkat
provinsi dan kabupaten/kota dapat dilihat pada bagan dibawah ini
:Pada pembagian bidang unsur pelaksana, terdapat 3 badan yang
menangani salah satu dari komponen siklus bencana, antara lain
prevention (pencegahan dan kesiapsiagaan), response (kedaruratan
dan logistic), serta recovery (rehabilitasi dan rekonstruksi).
Menurut UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam
penyelenggaraan bencana (dalam pasal 5). Dalam pasal 6 dijelaskan
bahwa tanggung jawab pemerintah diantaranya:
a) pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko
bencana dengan program pembangunan
b) pelindungan masyarakat dari dampak bencana;
c) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang
terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan
minimum;
d) pemulihan kondisi dari dampak bencana;
e) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran
pendapatan dan belanja negara yang memadai;
f) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk
dana siap pakai; dan
g) pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman
dan dampak bencana.
Dari tanggung jawab yang telah disebutkan pada pasal 6 tersebut,
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan bencana skala lokal
meliputi:
a. Prabencana
Kegiatan pra bencana yang mencakup kegiatan pencegahan,
mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini
b. Saat tanggap darurat
Kegiatan saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap
darurat untuk meringankan penderitaan sementara, seperti kegiatan
search and rescue (SAR), bantuan darurat dan pengungsian
c. Pascabencana
Kegiatan pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan,
rehabilitasi, dan rekonstruksi.Pengelolaan bencana skala
nasional
Pengelolaan bencana pada skala nasional di berbagai Negara
biasanya ditangani oleh kementerian kesehatan, kementerian
pertahanan, kementerian dalam negeri, atau kementerian dan
institusi lain yang setara. Badan nasional non pemerintah (NGO, Non
Governmental Organization) juga dapa terlibat dalam penanggulangan
bencana. Di Indonesia, pengelolaan bencana skala nasional dilakukan
oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yaitu suatu
lembaga pemerintah nondepartemen yang menjalankan fungsi
penanggulangan bencana. Struktur organisasi pengelolaan bencana
skala nasional dapat dilihat melalui bagan berikut.
Dalam melakukan pengelolaan bencana skala nasional, diperlukan
adanya kerjasama dengan lokal dan tiap pihak saling koordinasi.
Adapun tugas dari pengelola bencana nasional yaitu:
Penyediaan prioritas manajemen darurat dan arahan kepada
pengelola bencana lokal
Penyediaan pelatihan keahlian di lapangan
Penyediaan dana untuk mendukung mitigasi, kesiapsiagaan, respon,
dan pemulihan
Menyediakan peralatan teknis
Mengatur dan memfasilitasi program asuransi yang tidak
ditawarkan oleh penyedia asuransi.
Pengelolaan bencana dimana semua pemerintah pusat dan pemerintah
daerah bekerja sama untuk menanggulangi bencana yang akan menjadi
ancaman masyarakat. Langkah- langkah kebijakan manajemen bencana
yang biasanya dilakukan oleh beberapa negara yaitu:
1. Mendefinisikan ancaman dari bencana tersebut secara jelas
2. Mengidentifikasi efek atau dampak apa saja yang dapat
ditimbulkan oleh bencana tersebut
3. Sumber daya yang tersedia saat bencana terjadi
4. Tahapan dari persiapan sebelum terjadi bencana, bagaimana
respon terhadap bencana, dan bagaimana mengatasi setelah terjadinya
bencana tersebut
5. Menjelaskan bagaimana manajemen bencana nasional menaruh
perhatian pada perkembangan nasional dan lingkungan setelah
terjadinya bencana
6. Faktor lain tingkat nasional yang mungkin akan
berpengaruh
Tahapan pengelolaan bencana skala Nasional:
1. Preventif- melakukan tindakan atau upaya yang dapat mencegah
atau mengurangi bencana yang akan terjadi. Contohnya: membuat
tanggul pada daerah yang sering terjadi banjir agar jika terjadi
luapan sungai karena hujan deras mampu menahan air yang banyak.
2. Mitigasi- tindakan atau program mana yang kan kita terapkan
saat terjadinya bencana. Contohnya: dengan membuat kode gedung, hal
tersebut dapat menghindarkan dari gempa bumi dan angin topan. Dapat
juga melakukan modifikasi beberapa program untuk melakukan tindakan
pencegahan dari bencana yang akan terjadi.
3. Persiapan- tahap dimana pemerintah, komunitas dan individu
siap atas bencana yang terjadi secara cepat dan efektif. Tahap
persiapan termasuk mencakup rencana menghadapi bencana, mengatur
penyediaan sumberdaya, dan pelatihan tiap personil.
4. Respon- tindakan respon untuk menyelamatkan hidup, melindungi
property, siap dengan dampak yang ditimbulkan oleh bencana
tersebut.
5. Pemulihan- tahap untuk mengembalikan keadaan seperti sebelum
terjadi bencana dengan cara rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal ini
membutuhkan waktu yang lama untuk menghilangkan trauma pada
masyarakat yang mengalami, menata kembali kehidupan mereka seperti
sedia kala.
6. Perkembangan- kemajuan progresif dan modernisasi dari
masyarakat setelah mengalami dampak dari bencana yang terjadi.
Pengelolaan bencana skala internasional
Pengelolaan bencana skala Internasional mengatur bagaimana
beberapa negara melakukan kerjasama untuk menggulangi bencana yang
terjadi pada skala nasional. Standar respon dilihat dari dari
beberapa sumber dan identifikasi dari beberapa partisipan.
Suatu bencana tidak dapat dikatakan begitu saja menjadi bencana
skala Internasional karena banyaknya kapasitas sebuah negara dalam
merespon, tetapi melalui pertimbangan beberapa hal, diantaranya
harus diakui oleh Internasional terlebih dahulu, melalui pemerintah
Nasional negara tersebut.
Pengelolaan bencana skala Internasional:
1. Mitigasi, untuk mengurangi dampak dari bencana yang akan
terjadi program apa yang tepat untuk dilaksanakan.
2. Persiapan, dimana masyarakat melakukan persiapan akan
datangnya bencana untuk mengurangi kerugian yang akan terjadi dan
untuk mempertahankan hidup.
3. Respon, tindakan jika bencana sedang terjadi untuk
menyelamatkan property, keluarga serta hidupnya sendiri.
4. Pemulihan, tahap dimana dilakukan rehabilitasi dan
rekonstruksi untuk memulihkan semuanya seperti sebelum terjadinya
bencana.
Dalam skala internasional, pengelolaan bencana juga berperan
lebih dalam pemberian bantuan secara teknis (makanan, obat-obatan,
minuman, pakaian, dan lain-lain), memberikan pinjaman uang untuk
merehabilitasi dan merekonstruksi akibat yang ditimbulkan bencana.
Selain itu, negara-negara internasional juga mau bekerjasama dalam
membantu baik daya dan dana untuk menjalankan proyek manajemen
pengelolaan bencana seperti pengembangan sistem peringatan dini,
memperkuat bangunan dan infrastruktur, mendidik masyarakat mengenai
tindakan untuk mengurangi risiko bencana.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 tahun 2008
tentang peran serta lembaga internasional dan lembaga asing
non-pemerintah dalam penanggulangan bencana mengatakan bahwa peran
serta lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah adalah
mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan
ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana
dan mempercepat pemulihan kehidupan2. Jelaskan masalah yang dapat
terjadi dalam pengelolaan organisasi lokal, nasional, dan
internasionalKemungkinan terdapat begitu banyak masalah yang dapat
terjadi dalam pengelolaan bencana baik pada skala lokal, nasional
hingga internasional. Masalah tersebut dapat berkaitan dengan
sumber daya yang tersedia, dana, sumber daya manusia, dan lain
sebagainya. Regulasi dan birokrasi juga seringkali menjadi faktor
penghambat dalam pengelolaan bencana. Berikut ini merupakan
ilustrasi tahapan pengelolaan bencana, dimana pada setiap
tahapannya memiliki kemungkinan adanya masalah.
Pada tahapan ketiga dari pengelolaan bencana, yaitu preparation
of requests (Persiapan permintaan bantuan), pengelola bencana
biasanya bermasalah dengan pemerintah setempat terutama perihal
birokrasi. Masalah lainnya juga dapat terjadi pada langkah
kesembilan, yaitu transportasi. Pada saat bencana, jalur
transportasi lokal banyak yang mengalami kerusakan sehingga
menghambat distribusi bantuan.Sedangkan menurut Badan
Penanggulangan Bencana Daerah di kabupaten Bangli menyatakan bahwa
permasalahan yang dapat terjadi dalam pengelolaan bencana baik
secara lokal, nasional maupun internasional dapat terjadi
berdasarkan siklus bencana yaitu pra-bencana, saat terjadi bencana
dan pasca-bencana.
a. Permasalahan bidang penanganan pra bencana
Beberapa masalah terkait dengan pencegahan dan kesiapsiagaan,
yang terdiri dari:
Kondisi geografis yang rawan akan bencana alam baik gunung
berapi, gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, kebakaran, dan
lain-lain.
Kondisi bangunan rumah penduduk dan sarana pemerintahan banyak
yang rusak dan tidak memadai yang dapat membahayakan bila terjadi
bencana
Pertambahan penduduk yang tinggi akan menyulitkan penanganan
penanggulangan bencana
Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana dilaksanakan
sesuai dengan UU No. 24 tahun 2007 terutama kewenangan yang
sebelumnya di SKPD selain BPBD ( Lokal dan Nasional )
Terbatasnya anggaran yang tersedia di masing-masing SKPD bagi
kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana
Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan
intensitas bencana alam di dunia
Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga
menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah
lain
Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan
dengan jenis potensi bencana yang beragam
Masih rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat Pemerintahan
dalam menyikapi kondisi alam yang rawan bencana
b. Permasalahan bidang penanganan pada saat terjadi bencana
Beberapa masalah yang terjadi berkaitan dengan tanggap darurat
dan logistik yakni:
Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman
penyelenggaraan penanganan bencana di Indonesia termasuk belum
terpenuhinya seluruh amanah aturan dan regulasi yang dikehendaki
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (
Lokal dan Nasional ) Masih tersebar dan belum terbangun Sistem
informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan
terintegrasi dari tingkat bawah sampai kabupaten Kurang tersedianya
anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana Kurang
terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana dan masih berjalan
secara sektoral Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan
penanggulangan bencana Masih terbatasnya sarana dan prasarana
dalampenyelenggaraan penanggulangan Belum memiliki SOP (Standar
Operational Prosedur) Penanggulangan Bencana yang optimalc.
Permasalahan bidang penanganan pasca bencana
Beberapa masalah di siklus ini terkait rehabilitasi dan
rekonstruksi yaitu:
Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara
reguler
Penilaian kerusakan dan kerugian setelah terjadi bencana yang
tidak akurat
Keterbatasan peta wilayah yang meyebabkan terhambatnya
pelaksanaan analisa kerusakan spasial
Koordinasi pinalainkerusakan dan kerugian serta perencanaan
rehabilitasi dan rekontruksi yang terpusat
Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekontruksi
yang berasal dari anggaran daerah.
3. Jelaskan kesiapan (mitigasi dan kesiapsiagaan) menghadapi
bencana pada skala lokal, nasional, dan internasional
Didalam UU RI No 24 Tahun 2007, kesiapsiagaan adalah serangkaian
kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui
pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat dan berdaya guna.
Sedangkan mitigasi adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana.
Demi tidak banyaknya korban serta memperburuk keadaan, tentunya
kesiasiagaan dan mitigasi sangat diperlukan baik dalam sekala
lokal, nasional dan internsional.
Dalam UU RI No 24 Tahun 2007 Pasal 45 ayat (2), tentang
penanggulangan bencana, pada tingkat lokal dan nasional
kesiapsiagaan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Penyusunan dan uji coba rencana penanghulangan kedaruratan
bencana
b. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan
dini
c. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan
dasar
d. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang
mekanisme tanggap darurat
e. Penyiapan lokasi evakuasi
f. Penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur
tetap tanggap darurat bencana
g. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk
pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana
Sedangkan mitigasi pada skala lokal dan nasional yang dapat
dilakukan adalah:
a. Pelaksanaan penataan ruang
b. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata
bangunan
c. Penyelenggaraan pendidikan, penyuluihan dan pelatihan baik
secara konvensional maupaun modern.
Pada tingkat internasional, lokal dan nasional ada beberapa hal
yang harus dipersiapkan dalam kesiapan menghadapi bencana, yaitu.
Dalam hal manajemen dan koordinasi, karena hal ini berkaitan dengan
yang namanya informasi-informasi situasi dan kondisi pada wilayah
bencana dan rekasi cepat tanggap yang akan dilakukan pada wilayah
tersebut.
Dalam hal perlindungan, penerimaan dan pendataan yang akan
dilakukan dalam hal evakuasi, pertolongan serta tempat penampungan
darurat dan pendataan kebutuhan di pelayanan di wilayah bencana.
Dalam hal pangan, air bersih, sanitasi lingkungan, logistik serta
transportasi di wilayah bencana. Dalam hal pelayanan kesehatan dan
pelayanan masyarakat di wilayah bencana tersebut.REFERENSI
Anon, (2015). [online] Avalaible at:
http://www.litbang.depkes.go.id/sites/download/regulasi/uu/UU_No._24_Th_2007_ttg_Penanggulangan_Bencana.pdf
(Accessed 14 Mar 2015)Anon, (2015). [online] Available at:
http://www.gitews.org/tsunami-kit/en/E6/further_resources/national_level/peraturan_pe2008_Peran%20serta%20Lembaga%20international%20d...
(Accessed 14 Mar. 2015)Bpbd.banglikab.go.id, (2015). Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli. [online]
Available at: http://bpbd.banglikab.go.id/index.php?sik=tupoksi
(Accessed 14 Mar 2015)Coppola D P. Introduction to International
Disaster Managemet. UK:Elsevier, 2007
Coppola P. Damon. Introduction to International Disaster
Management.USA: Butterworth-Heinemann; 2007Novriandi, Z. (2009).
BAB 2 KAJIAN LITERATUR. [online] Available at:
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/128332T%2026604Usulan%20pengembanganTinjauan%20literatur.pdf
(Accessed 14 Mar 2015)Pan American Health Organization. Natural
Disasters:Protecting the Publics Health. USA: WHO,
2000Penanggulangan Bencana. Pusat Teritorial Angkatan Darat Pusat
Pendidikan Teritorial. Jakarta: Penerbit TNI AD; 2004Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran
Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam
Penanggulangan Bencana