1 QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA’ALA WALIKOTA BANDA ACEH, Menimbang : a. bahwa dengan telah berfungsinya Rumah Sakit Umum Meuraxa Kota Banda Aceh, yang dikelola oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, maka untuk operasianalnya diperlukan adanya suatu Qanun untuk memungut retribusi pelayanan kesehatan; b. bahwa agar pengoperasionalnya lebih efisien maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 3 Tahun.1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dipandang perlu dilakukan penyesuaian kembali ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun; Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247); 9. Peraturan ………
32
Embed
QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 10 TAHUN 2003 … ACEH_10_2003.pdfMenimbang : a. bahwa dengan telah berfungsinya Rumah Sakit Umum Meuraxa Kota Banda Aceh, yang dikelola oleh Pemerintah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 10 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA’ALA
WALIKOTA BANDA ACEH,
Menimbang : a. bahwa dengan telah berfungsinya Rumah Sakit Umum Meuraxa Kota Banda
Aceh, yang dikelola oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, maka untuk
operasianalnya diperlukan adanya suatu Qanun untuk memungut retribusi
pelayanan kesehatan;
b. bahwa agar pengoperasionalnya lebih efisien maka Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 3 Tahun.1999 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan dipandang perlu dilakukan penyesuaian
kembali ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun;
Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3247);
9. Peraturan ………
2
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1987, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3347);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Restribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4890);
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDA ACEH
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Qanun ini yang dimaksud adalah :
1. Daerah adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom
yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah
sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Umum Meuraxa Kota Banda
Aceh selanjutnya disebut RSUM.
7. Puskesmas adalah Puskesmas Induk dalam Kota Banda Aceh
8. Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas Pembantu dalam Kota Banda Aceh
9. Puskesmas Keliling adalah Puskesmas Keliling dalam Kota Banda Aceh .
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau
daerah.
11. Retribusi ………
3
11. Retribusi adalah pembayaran sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan
kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada
masyarakat atas jasa pelayanan yang diterima.
12. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan yang diberikan
kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau
pelayanan kesehatan lainnya.
13. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi,
diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya
tanpa tinggal dirawat inap.
14. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi,
perawatan, Diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan
kesehatan lainnya dengan menempati rawat inap.
15. Pengawasan Dokter adalah pengawasan terhadap penderita yang dirawat.
16. Visite dokter adalah kunjungan dokter terhadap penderita rawat inap.
17. Konsultasi penderita adalah permohonan pemeriksaan kepada spesialis dan
atau pengobatan yang dilakukan dokter dari satu unit kepada dokter di unit
lain demi untuk penyembuhan penderita yang berlangsung antara unit dalam
Rumah Sakit Umum dan atau luar Rumah Sakit Umum.
18. Rujukan penderita adalah permohonan pemeriksaan spesialis sekaligus
penyerahan pengobatan dan atau perawatan serta penanganan selanjutnya
oleh dokter dari satu unit kepada dokter unit lainya demi untuk kepentingan
penyembuhan penderita yang berlangsung antara unit dalam Rumah Sakit
Umum dan atau dari luar Rumah Sakit Umum.
19. Penunjang diagnosis adalah pelayanan penunjang penegakan diagnosa
penyakit.
20. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan
pengobatan dengan menggunakan alat medik dan tindakan diagnostik
lainnya.
21. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi
medik dalam bentuk pelayanan Fisioterapi, Terapi Akupational, Terapi
Wicara, Ortotik/Protestik, Bimbingan sosial medik dan psikologi.
22. Perawatan jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh
Rumah Sakit Umum untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau
pemakaman.
23. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas RSU, baik untuk kepentingan rawat
inap dan atau rawat jalan dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit Umum.
24. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi
dan bahan lainnya untuk digunakan dalam rangka observasi, diagnosa,
pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik yang dipakai dalam pelayanan
kesehatan.
25. Penjamin wajib retribusi adalah orang atau badan hukum sebagai
penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi
tanggungannya.
26. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang
harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian
atau cacat.
27. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
28. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah
pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan, RSUM,
Puskesmas, Puskesmas Keliling dan Puskesmas Pembantu.
29. Wajib ………
4
29. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi.
30. Surat pendaftaran objek retribusi daerah yang selanjutnya disingkat
SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk
melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar
perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi Daerah.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah
surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
32. Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan
atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada
retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa
bunga dan atau denda;
35. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB
yang dilakukan oleh Wajib Retribusi;
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,
dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan
perundang-undangan retribusi Daerah;
37. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang
selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang
retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai
pembayaran atas pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan, Rumah Sakit
Umum Meuraxa, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
Pasal 3
Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi :
a. Pelayanan Administrasi dan pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan;
b. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Meuraxa;
c. Pelayanan kesehatan di Puskesmas;
d. Pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu;
e. Pelayanan kesehatan di Puskesmas Keliling.
Pasal 4 ………
5
Pasal 4
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan sebagai penanggung biaya
pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan, Rumah Sakit
Umum Meuraxa, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum :
BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pelayanan kesehatan.
BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
dimaksudkan untuk menetapkan biaya penyelenggaraan pelayanan
kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek
keadilan.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi,
prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.
(3) Sistem Pelayanan Kesehatan berorientasi pada kerakyatan.
BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8
(1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang
diberikan di bidang kesehatan.
(2) Struktur ………
6
(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
NO JENIS PELAYANAN JUMLAH
1 2 3
I
DINAS KESEHATAN
I.1. Pengujian Kesehatan
a. Kesehatan Umum Rp. 5.000
b. TTU / TP2M
1). Perusahaan besar Rp. 40.000
2). Perusahaan sedang Rp. 20.000
3). Perusahaan kecil Rp. 10.000
4). Perusahaan kaki lima Rp.
2.500
c. Surat Izin Praktek :
1). Dr. Spesialis
2). Dr. Umum dan Dr. Gigi
3). Bidan
4). Keperawatan
d. Surat Rekomendasi
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
100.000
50.000
30.000
30.000
20.000
I.2. Pengawasan Kualitas Air
- Bakteriologi Rp. 25.000
- Kimia Rp. 90.000
II RUMAH SAKIT UMUM MEURAXA
II.1. RAWAT JALAN
a. Poli Klinik Umum
- Karcis Rp. 1.000
- Jasa Medik Rp. 1.000
- Farmasi Rp. 1.500
Rp. 3.500
b. Konsutasi Ke Poli Klinik Ahli dari Poliklinik umum
- Jasa Medik Rp. 2.000
- Farmasi Rp. 1.500
Rp. 3.500
c. Rujukan dari Puskesmas ke Poliklinik Umum
- Karcis Rp. 1.000
- Jasa Medik Rp. 2.000
- Farmasi Rp. 1.500
Rp. 4.500
d. Langsung ke Poliklinik Ahli tanpa rujukan atau
Dengan Rujukan dari praktek dokter swasta
- Karcis Rp. 1.000
- Jasa Medik Rp. 3.000
- Farmasi Rp. 1.500
Rp. 5.500
e. Instalasi Gawat Darurat (IGD)
1. Dokter umum / Dokter jaga
- Karcis Rp. 1.000
- Jasa Medik Rp. 2.000
- Farmasi Rp. 1.500
Rp. 4.500
2. Konsultasi Spesialis
- Jasa Medik Rp. 4.500
3. Tindakan.
7
1 2 3
3. Tindakan :
- Heacting luka 1 s/d 5 jahitan….. Rp. 5.000
- Heacting luka diatas 5 jahitan setiap jahitan
Ditambah….. Rp. 1.000
- Pembersihan luka kecil / lecet tanpa jahitan Rp. 4.000
- Kumbah lambung pada keracunan Rp. 5.000
- Pengambilan benda yang masuk hidung, -
telinga, mata dan rongga mulut / leher. Rp. 1.500
f. Poliklinik Gigi :
- Karcis Rp. 1.000
- Farmasi Rp. 1.500
- Tindakan
1. Tumpatan / Tambalan :
a. Sementara Rp. 4.000
b. Tetap : - Amalgam (timah) Rp. 5.000
- Silikat Rp. 5.000
2. Scalling
a. Kelas I Rp. 5.000
b. Kelas II Rp. 7.000
c. Kelas III Rp. 9.000
3. Incisi
a. Internal Rp. 5.000
b. Eksternal Rp. 8.000
4. Exodontia / Pencabutan ( Per Element )
a. Dengan Chlorethyl Rp. 3.000
b. Dengan infiltrasi Rp. 4.000
c. Dengan Blok Anastesi : .
- Tanpa Komplikasi Rp. 5.000
- Dengan Komplikasi Rp. 10.000
d. Impected :
- Kelas I Rp. 25.000
- Kelas II Rp. 30.000
5. Tindakan Lainnya :
- Dry Socket Rp. 6.000
- Alveolectomi, Epulis Rp. 9.000
- Rontgen Foto Gigi Rp. 5.000
6. Rehabilitasi Gigi / Prothesa Gigi
a. Full Prothesa satu rahang Rp. 140.000
b. Full Prothesa RA/RB Rp. 280.000
c. Partial Prothesa Gigi Pertama Rp. 50.000
d. Penambahan tiap satu gigi Rp. 10.000
e. Jacked Rp. 50.000
II.2. RAWAT INAP
- Kelas utama Rp. 130.000
- Kelas I Rp. 80.000
- Kelas II Rp. 60.000
- Kelas III-A Rp. 20.000
- Kelas III-B Rp. 5.000
- Recovery Room ( Ruang Pemulihan ) Rp. 20.000
- Intermidiate Care ( Kamar Observasi ) Rp. 15.000
Tarif :
- Konsultasi Spesialis / Khusus diluar jam kerja /