QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI BIREUEN, Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat penting guna membiayai pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan serta peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf n dan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang telah diberi kewenangan kepada Daerah yang perlu diatur dalam suatu Qanun; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk suatu Qanun Kabupaten Bireuen yang mengatur tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
23
Embed
QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 11 TAHUN 2011 …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/QANUN-NOMOR-11-TAHUN-2011.pdfc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI BIREUEN,
Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli
Daerah yang sangat penting guna membiayai pembangunan dan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berdasarkan prinsip
demokrasi, pemerataan dan keadilan serta peran serta masyarakat dan
akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf n
dan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah
yang telah diberi kewenangan kepada Daerah yang perlu diatur dalam
suatu Qanun;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu membentuk suatu Qanun Kabupaten Bireuen yang
mengatur tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3699);
2
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4846);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan
Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007
Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
Tahun 2007 Nomor 03).
4
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah
Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang
terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat
Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan
Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat
DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.
5
7. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau
Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan,
Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga,
Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Badan Usaha lainnya.
8. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atau jasa yang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan
Perundang-Undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan
Pembayaran Retribusi.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan
tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan
tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui
system elektromagnetik lainnya.
12. Alat Komunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam
bertelekomunikasi.
13. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang
memungkinkan bertelekomunikasi.
14. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan
perlengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi untuk
memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan
telekomunikasi.
15. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi
kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan
telekomunikasi.
6
16. Instalatur adalah Badan penyelenggara, badan hukum atau perorangan
yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan pekerjaan pemasangan,
pemeliharaan dan perbaikan gangguan instalasi alat telekomunikasi
17. Penyelenggara Telekomunikasi adalah Perseorangan, Koperasi, Badan
Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Instansi Pertahanan
dan Keamanan Negara.
18. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan pelayanan
telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
19. Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan
atau pelayanan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya
komunikasi.
20. Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan
komunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD
adalah surat keputusan yang menentukan besamya jumlah retribusi yang
terutang.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah
surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran
atau penyetoran retiibusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat
pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi
berupa bunga dan atau denda.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan
dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
7
25. Penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil, yang
selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi
Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II
PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan
Pasal 2
Penyelenggaraan Telekomunikasi dilakukan untuk keperluan :
a. Penyelenggaraan Jaringan TeIekomunikasi;
b. Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
c. Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus.
Pasal 3
Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf a adalah penyelenggaraan jaringan yang bersifat lokal dan interlokal.
Pasal 4
(1) Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf b dapat diselenggarakan dengan mempergunakan Jaringan
Telekomunikasi Milik Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi.
(2) Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi terdiri dari :
a. Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi baik bergerak maupun tetap;
b. Penyelenggaraan Warung Internet.
Pasal 5
Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus dapat diselenggarakan oleh :
a. Perseorangan;
b. Instansi Pemerintah;
c. Badan Hukum.
8
Bagian Kedua
Standarisasi Penandaan Alat Perangkat Telekomunikasi
Pasal 6
(1) Setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan
untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Kabupaten Bireuen,
wajib memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan Peraturan Perundang-