QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2019 BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG Menimbang Mengingat ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA GUBERNUR ACEH, a. bahwa sehubungan dengan perkembangan realisasi anggaran y ang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran, keadaan y ang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang meny ebabkan saJdo anggaran le bih tahun se belumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa, perlu dilakukan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh {APBA); b. bahwa untuk melaksanakan ketent uan PasaJ 235 ay at (6) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Gubernur Aceh bersama Dewan Peiwakilan Rakyat Aceh telah menyempurnakan Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903/5297 Tahun 2019 TanggaJ 2 Oktober 2019 tentang EvaJuasi Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019; c. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilakukan agar Qanun Aceh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, antar Qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kecuali diatur lain daJam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; d. bahwa berdasarkan ketentuan daJam PasaJ 14 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh setiap tahun ditetapkan dengan Qanun; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 20 19; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang ...
18
Embed
QANUN ACEH TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN NAMA ALLAH … · 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
QANUN ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2019
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
Menimbang
Mengingat
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,
a. bahwa sehubungan dengan perkembangan realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saJdo anggaran le bih tahun se belumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa, perlu dilakukan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh {APBA);
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan PasaJ 235 ayat (6) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Gubernur Aceh bersama Dewan Peiwakilan Rakyat Aceh telah menyempurnakan Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903/5297 Tahun 2019 TanggaJ 2 Oktober 2019 tentang EvaJuasi Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019;
c. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilakukan agar Qanun Aceh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, antar Qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kecuali diatur lain daJam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
d. bahwa berdasarkan ketentuan daJam PasaJ 14 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh setiap tahun ditetapkan dengan Qanun;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang ...
-2-
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan · Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4712) ;
12. Peraturan ...
-3-
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran R,epublik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan IBelanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701) ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
25. Qanun ...
-4-
25. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Dana Perimbangan Antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 23);
26. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 ten tang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 01 Tahun 2008 ten tang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11 , Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
27. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 ten tang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 ten tang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
28. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 9); ·
29. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 113);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2019.
Pasal 1
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rpl 7.104.324.024.413,00 (tujuh belas triliun, seratus empat milyar, tiga ratus dua puluh empat ju ta, dua puluh empat ribu, empat ratus tiga belas rupiah) bertambah sejumlah Rp.223.403.828.709 ,00 (dua ratus dua puluh tiga milyar, empat ratus tiga juta, delapan ratus dua puluh delapan ribu, tujuh ratus sembilan rupiah) sehingga berubah menjadi Rpl7.327.727.853.122,00 (tujuh belas triliun, tiga ratus dua puluh tujuh milyar, tujuh ratus dua puluh tujuh juta, delapan ratus lima puluh tiga ribu , seratus dua puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan ...
-5-
"1. Pendapatan a . Semula Rp. 15,523,728,692, 158.00 b. Bertambah Rp. 168,619,874,783.00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 15,692,348,566,94 1.00
"2. Belanja a. Semula Rp. 17,104,324,024,413 .00 b . Bertambah Rp. 223,403,828,709.00
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 17,327,727,853,122.00
Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan Rp . (1 ,635,379,286, 181 .00)
"3. Pembiayaan a. Penerimaan
1) Semula .... ............................. Rp 1,652,595,332,255.00 2) Bertambah .... ....... ...... ... .. .. ... Rp 1,301,862,632,687.00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan .. ... .......... .... ...... . Rp 2 ,954,457,964,942.00
b. Pengeluaran 1) Semula ..... ..... ..... ........ ...... ... . Rp 72,000,000,000.00 2) Berkurang ... ...... .. ... .... .......... Rp 0.00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan .. .... ......... .......... Rp 72 ,000,000,000.00 Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan .... ......... ......... Rp 2,882,457,964,942.00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan-.. ........ Rp 1,247,078,678,761.00
Pasal 2
(1) Pendapatan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:
sehingga jumlah Pendapatan Asli Aceh setelah perubahan menjadi ........ ... .......... ... ... ... ......... ........... ..... ..... . Rp 2 .589.284.044.683,00
2) Bertambah, ............ .. ...... .. ........ ... .... . i . . . Rp 56.238.409.850 ,00
sehingga jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan menjadi ..... .. ................................. ...... ... ..... .... ... Rp 4.238.307.284.062,00
sehingga jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan bertambah sejumlah ....... ... .... .... ....... ................ . .... . Rp 2 .126.193.327.000 ,00
sehingga jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan bertambah sejumlah .......... ... .. .......... ... ... ...... ...... .... Rp 1.826.271 .773.000 ,00
(4) Pendapatan Aceh yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Aceh Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis:
a. Pendapatan Hibah:
1) Semula, .................... .. .... ............... ... .. .. Rp
2) Bertambah, .......................................... Rp
sehingga jumlah Pendapatan Hi bah menjadi .. ... .................. ......... ................ ·: ... . Rp
b. Dana Darurat:
1) Semula, ...................... .............. ..... .. .. .. .. Rp
2) Tetap, .................................................... Rp .
21.480.000.000 ,00
4. 726.454.196,00
setelah perubahan 26.206.454.196 ,00
0 ,00
0 ,00
sehingga jumlah Dana darurat setelah perubahan tetap sejumlah ......................... .. .... ..... .......... ... ........ '. ... Rp 0 ,00
C. Dana ...
-7-
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Aceh Lainnya:
4) Tetap, .............................. ....... .. ............ Rp 0 ,00
sehingga jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Aceh Lainnya setelah perubahan tetap sejumlah .......... .............. .......... ..... ........... ..... ...... Rp 0 ,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:
1) Semula, ..................... ...... .... ............. _. Rp
2) Tetap, ...................... ............. ... .. . Rp
8.838.550.784 .000 ,00
0 ,00
sehingga jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan menjadi ............................... Rp 8.838.550.784.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya:
2) Tetap ........ ........................... . .......... ._ . .. Rp
0 ,00
0 ,00
sehingga jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan tetap sejumlah ............................... ... ....... ..... ............ .. Rp 0 ,00
e. Dana Alokasi Khusus Kurang Bayar:
1) Semula, ....................... ... ....... ...... ....... Rp
2) Tetap .............. ............ ............ .......... . .. Rp
0,00
0 ,00
sehingga jumlah Dana Alokasi Khusus Kurang Bayar setelah perubahan tetap sejumlah .. .. .. ........... Rp 0 ,00
Pasal 3
(1) Belanja Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
a. Belanja Tidak Langsung:
1) Semula, ........................................... .. Rp
2) Bertambah,. .................................. ... ... Rp
6.613 .784.572.273,00
182 .. 165.394.167,00
sehingga jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan menjadi .................. ........... .. .. ............ Rp 6.795 .. 949.966.440 ,00
2) Bertambah, ............ .............................. Rp 41.238.434.542 ,00
sehingga jumlah Belanja Langsung setelah perubahan menjadi .............................. ....... . ....... ... ... ... .. ... .. Rp. 10.531 .777.886 .682 ,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis:
sehingga jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan tetap sejumlah .. ...................... ...... ....... ..... ... .... . Rp. 13.017 .350.000,00
f. Belanja bagi hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa:
sehingga jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan menjadi ........ .................. ........... ......... ...... .. ..... Rp. 97 .712.075.877,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darijenis:
sehingga jumlah Barang dan jasa setelah perubahan menjadi ....... ..... ................. ... ........ .. .. ......... ... . ... ... Rp 6 .098 .857.556.682,00
sehingga jumlah Pengeluaran Pembiayaan Aceh setelah perubahan menjadi ..... .. .... ..... ... .. .... ..... ...... . .. ... ..... ... . Rp 72 .000.000 .000 ,00
(2) Penerimaan Pembiayaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
2) Bertambah, ........ ........ ... ... ... Rp 1.301.862.632.687 ,00
sehingga jumlah Penerimaan Pembiayaan Aceh setelah peru bahan menjadi .... ... .............. ... ... ..... ..... ..... .... ... . .. Rp. 2.954..457.964 .942,00
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah ...... ... Rp
c. Hasil Penjualan Kekayaan Aceh Yang Dipisahkan
····· ········· ····· · ·· ·· ···· ··· ··· ··· ···· ·· ·· ······ ····· ··· · ·· ·· Rp d. Penerimaan Pinjaman Aceh sejumlah ..... Rp
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
·········· ·· ······ ······ ······ ··· ·· ·· ·········· ···· ··· ········ ··· Rp f. Penerimaan Piutang Aceh sejumlah . . . . . . . . Rp
0 ,00
sejumlah 0 ,00
0 ,00
sejumlah 0 ,00
0 ,00
(3) Pengeluaran Pembiayaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
2) Tetap ... ... ......... .. ....... .... .. .... .. ... .. .. .... .. . Rp 0 ,00
Sehingga jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan tetap menjadi ..... . .... ... ... ............. . ... ... .... .... ... .. . .... Rp 72.000.000.000 ,00
b. Penyertaan ...
- 10 -
b. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Aceh
········ ··· ·· ··· ······· ··················· ··· ····· · ·· ··· ··· ····· Rp c. Pembayaran Pokok Utang sejurnlah .... ... Rp
d. Pemberian Pinjaman Aceh sejurnlah .. .... . Rp
e. Pembayaran Kegiatan Lanjutan sejurnlah Rp
Pasal 5
(1) Perubahan APBA dapat dilakukan apabila terjadi:
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
sejurnlah 0 ,00
0 ,00
0 ,00
0 ,00
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
d. keadaan darurat; dan
e. keadaan luar biasa.
(2) Perubahan APBA hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
Pasal 6
(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Aceh dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
b . tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Aceh; dan
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(2) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Aceh dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.
(3) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBA Tahun Anggaran 2019 ini, Pemerintah Aceh dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
Pasal 7 .. .
- 11 -
Pasal 7
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun Aceh ini, terdiri atas:
( 1) Lampiran I
(2) Lampiran II
(3) Lampiran III
(4) Lampiran IV
(5) Lampiran V
(6) Lampiran VI
Ringkasan Perubahan APBA Tahun Anggaran 2019;
Ringkasan Perubahan APBA Tahun Anggaran 2019 menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Rincian Perubahan APBA Tahun Anggaran 2019 menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019;
Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2019;
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2019;
(7) Lampiran VII.1 Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018;
(8) Lampiran VII.2 Neraca Tahun Anggaran 2018;
(9) Lampiran VII.3 Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2018;
(lO)Lampiran VII.4 Daftar Piutang Aceh;
(ll)Lampiran VIII.1 Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini (Tahun Pertama) ;
(12)Lampiran VIII.2 Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini (Tahun Kedua);
( 13) Lampiran IX Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Aceh Tahun Anggaran 2019;
(14)Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Aceh Tahun Anggaran 2019;
(lS)Lampiran XI Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain Tahun Anggaran 2019;
(16)Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Aceh Tahun Anggaran 2019; dan
(17)Lampiran XIII Daftar Pinjaman Aceh Tahun Anggaran 2019.
Pasal 8
Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur , tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBA Tahun Anggaran 2019 .
Pasal 9 ...
- 12 -
Pasal 9
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.
PENDIDIKAN 120.000.000,00 120.000.000,00 1.367.679.603.030,00 1.367.679.603.030,00 1.367.679.603.030,00 1.367.679.603.030,00 1.01.01.
DINAS PENDIDIKAN ACEH 120.000.000,00 120.000.000,00 1.367.679.603.030,00 1.694.219.186.008,00 3.061.898.789.038,00 1.367.679.603.030,00 1.741.273.991.809,00 3.108.953.594.839,00 47.054.805.801,00 1,54 1.01.01.01.
RUMAH SAKIT JIWA 27.921.495.300,00 27.921.495.300,00 34.351.457.462,00 67.849.220.109,00 102.200.677.571,00 35.448.264.962,00 68.856.204.056,00 104.304.469.018,00 2.103.791.447,00 2,06 1.01.02.03.
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK 38.400.500.000,00 38.400.500.000,00 29.100.154.440,00 62.913.291.209,00 92.013.445.649,00 29.671.160.887,00 62.718.379.173,00 92.389.540.060,00 376.094.411,00 0,41 1.01.02.04.
SOSIAL 5.100.000,00 5.100.000,00 23.123.287.608,00 23.123.287.608,00 23.123.287.608,00 23.123.287.608,00 1.01.06.
DINAS SOSIAL ACEH 5.100.000,00 5.100.000,00 23.123.287.608,00 174.518.524.987,00 197.641.812.595,00 23.123.287.608,00 171.512.655.464,00 194.635.943.072,00 (3.005.869.523,00) (1,52)1.01.06.01.
DINAS SYARIAT ISLAM ACEH 8.075.000.000,00 8.075.000.000,00 10.632.894.500,00 59.852.617.493,00 70.485.511.993,00 10.632.894.500,00 60.220.695.376,00 70.853.589.876,00 368.077.883,00 0,52 1.03.03.01.