MEKANISME MEKANISME MEKANISME MEKANISME DISTRIBUSI DISTRIBUSI DISTRIBUSI DISTRIBUSI INSENTIF INSENTIF INSENTIF INSENTIF PUSLITBANG PUSLITBANG PUSLITBANG PUSLITBANG PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN IKLIM DAN IKLIM DAN IKLIM DAN IKLIM DAN KEBIJAKAN KEBIJAKAN KEBIJAKAN KEBIJAKAN INSENTIF INSENTIF INSENTIF INSENTIF REDD+ REDD+ REDD+ REDD+ BADAN LITBANG BADAN LITBANG BADAN LITBANG BADAN LITBANG KEHUTANAN KEHUTANAN KEHUTANAN KEHUTANAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEHUTANAN KEHUTANAN KEHUTANAN KEHUTANAN Tim Peneliti : Indartik, Kirsfianti L. Ginoga, Nunung Parlinah, Deden Djaenudin
19
Embed
PUSLITBANG MEKANISME IKLIM DAN IKLIM DAN DISTRIBUSI Distribusi Insentif REDD.pdf · Persepsi Para Pihak terhadap Opsi ... Pembeli langsung berhadapan dengan penjual dengan atau ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MEKANISME MEKANISME MEKANISME MEKANISME
DISTRIBUSI DISTRIBUSI DISTRIBUSI DISTRIBUSI
INSENTIF INSENTIF INSENTIF INSENTIF
PUSLITBANG PUSLITBANG PUSLITBANG PUSLITBANG
PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN
IKLIM DAN IKLIM DAN IKLIM DAN IKLIM DAN
KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN
INSENTIF INSENTIF INSENTIF INSENTIF
REDD+REDD+REDD+REDD+BADAN LITBANG BADAN LITBANG BADAN LITBANG BADAN LITBANG
KEHUTANANKEHUTANANKEHUTANANKEHUTANAN
KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN
KEHUTANANKEHUTANANKEHUTANANKEHUTANAN
Tim Peneliti : Indartik, Kirsfianti L. Ginoga, Nunung Parlinah, Deden Djaenudin
�Stakeholder Analysis
�Peran dan Tanggung Jawab
�Mekanisme Distribusi
�Opsi Mekanisme Distribusi
�Persepsi Para Pihak terhadap Opsi Mekanisme
Outline
�Persepsi Para Pihak terhadap Opsi Mekanisme
Distribusi
�Harga Karbon
�Proporsi Distribusi Insentif
BBBBadan adan adan adan PPPPenelitian dan enelitian dan enelitian dan enelitian dan PPPPengembangan engembangan engembangan engembangan KKKKehutananehutananehutananehutanan ---- Puslitbang Perubahan Iklim dan KebijakanPuslitbang Perubahan Iklim dan KebijakanPuslitbang Perubahan Iklim dan KebijakanPuslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan
LATAR BELAKANG LATAR BELAKANG LATAR BELAKANG LATAR BELAKANG
KEBERHASILAN
IMPLEMENTASI
MENINGKAT-
KAN UPAYA
MITIGASI
MEKANISME
DISTRIBUSI
INSENTIF
KELEMBAGAAN:
MENGATUR
DISTRIBUSI INSENTIF IMPLEMENTASI
REDD+
DISTRIBUSI INSENTIF
YANG ADIL &
PROPORSIONAL
BAGAIMANA SUPAYA TERCAPAI?
Distribusi insentif berdasarkan peran
dan tanggung jawab para pihak:
Measuring, reporting & verification
?
Stakeholder Analysis
Peran Para Pihak dalam REDD+
Para Pihak di Kabupaten Berau
Para Pihak di Kabupaten Kapuas
Model Pendekatan Distribusi Insentif REDD+
1. Model Pendekatan Langsung Kepada Penghasil Jasa REDD+ Pembeli langsung berhadapan dengan penjual dengan atau tanpa bantuan fasilitator pihak ketiga �Voluntary Carbon Market
2. Model Pendekatan Melalui Pemerintah Pusat . A. Compliance Market� Perlu institusi di pengelola penerimaan REDD+ di level nasional dan
sub nasional
B. Melalui Trust Fund
(1) Jika malalui mekanisme Dana Bagi Hasil maka persyaratanyang diperlukan dalam penggunaan dana DBH tidak rumitserta penentuan besarnya penerimaan DBH menggunakankriteria dan indikator yang jelas.
(2) Dana penerimaan REDD disalurkan melalui badan khusus
Persepsi Responden terhadap rancangan distribusi insentif
(2) Dana penerimaan REDD disalurkan melalui badan khususseperti trust fund atau yayasan dimana penggunaandananya dikontrol.
Mekanisme kontrol dan monitoring terhadap dana kompensasiapabila perdagangan karbon nanti dapat diimplementasikan.
Proporsi Insentif Menurut Pendapat Responden
� Semua responden belum mau mengungkapkan besaranproporsi manfaat untuk para pihak yang terlibat dalam kegiatanREDD+.
�Kabupaten Berau ����Bupati Kabupaten Berau telah menegaskan
kesemua jajarannya bahwa kegiatan REDD+ ini lebih difokuskan pada perlindungan terhadap hutan dan lingkungan,bukan dalam rangka perdagangan karbon.bukan dalam rangka perdagangan karbon.
�Kabupaten Kapuas belum berani mengungkapkan besaran yangsebaiknya diperoleh oleh para pihak karena belum jelasnyamekanisme tentang REDD+ dan perlu perhitungan yang cermatuntuk menentukannya.
Proporsi Insentif Berdasarkan Value Chain Analysis
Level Biaya Jenis Biaya
Biaya Tingkat Tapak • Opportunity cost penggunaan/pemanfaatan lahan hutan untuk kegiatan lain
• Biaya project developer
• Biaya transaksi
Identifikasi Komponen Kegiatan dalam REDD+
Biaya Tingkat Sub Nasional • Biaya Persiapan REDD tingkat sub nasional
• Biaya Pengamanan hutan
Biaya Tingkat Nasional • Biaya Persiapan REDD tingkat nasional
• Biaya Pengamanan hutan
Lembaga Penilai Independen • Biaya verifikasi/monitoring
Penggunaan Lahan Oleh Masyarakat
Kabupaten Berau
Kabupaten Kapuas
Pelaku cost (Rp/ha/tahu
n)
Biaya proyek/ persiapan REDD selama proyek
(Rp/ha)
Biaya Perlindungan hutan
(Rp/ha/th)
Biaya transaksi selama proyek (Rp/ha)
Masyarakat
Berau 3.748.634
Kapuas 3.385.035
Perusahaan
Besarnya Opportunity Cost, Biaya Perlindungan dan Biaya Transaksi REDD +
1. Efektifitas implementasi REDD+ tergantung pada keterlibatan stakeholdersterkait sesuai dengan peran dan wewenang masing-masing.
2. Persepsi stakeholders terhadap distribusi manfaat sangat beragam tergantungkepentingan masing-masing. Perbedaan persepsi terletak pada lembaga yangberwenang untuk menyalurkan dana kompensasi
3. Harga Karbon yang layak untuk investasi US $ 17,23 - US$ 32,78/ ton CO2 eqtergantung penggunaan lahannya
4. Besarnya distribusi insentif yang paling besar diterima oleh pengelola baikpetani ataupun perusahaan pengelola lainnya.
5. Distribusi insentif harus transparan, akuntabel dan berkeadilan, sehinggadiperlukan sistem MRV agar insentif sampai kepada yang berhak danmenurunkan peluang terjadinya kebocoran insentif dalam distribusinya.
BBBBadan adan adan adan PPPPenelitian dan enelitian dan enelitian dan enelitian dan PPPPengembangan engembangan engembangan engembangan KKKKehutananehutananehutananehutanan ---- PuPuPuPuslitslitslitslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakanbang Perubahan Iklim dan Kebijakanbang Perubahan Iklim dan Kebijakanbang Perubahan Iklim dan Kebijakan