PUSDIKLAT PENGEMBANGAN SDM :=: BPPK :=: 2011 MODUL PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA i Berdasarkan Surat Tugas Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan SDM, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan Nomor ST-18/PP.2/2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang Penyusunan Modul Prajabatan Golongan III Tahun Anggaran 2008. Sdr. Sampurna Budi Utama A.K. ditunjuk sebagai penyusun modul PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA. Modul ini adalah hasil pengembangan dari bahan ajar diklat Prajabatan Golongan III dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia tahun 2006 dengan judul yang sama. Penunjukan ini sangat beralasan karena yang bersangkutan adalah Widyaiswara yang ditugaskan mengajar dan mengasuh mata pelajaran ini. Pengalaman mengajar yang cukup lama memungkinkan yang bersangkutan memilih materi yang diharapkan memenuhi kebutuhan belajar bagi peserta Prajabatan Golongan III Kami menyetujui modul ini digunakan sebagai bahan ajar bagi para peserta Diklat Prajabatan golongan III. Namun mengingat modul PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA sebagai bahan studi yang senantiasa berkembang, penyempurnaan modul perlu selalu diupayakan agar tetap memenuhi kriteria kemutakhiran dan kualitas. Pada kesempatan ini, kami mengharapkan saran atau kritik dari semua pihak (termasuk peserta diklat) untuk penyempurnaan modul ini. Setiap saran dan kritik yang membangun akan sangat dihargai. Atas perhatian dan peran semua pihak, kami ucapkan terima kasih. Jakarta, Juni 2011 Kepala Pusat ttd Tony Rooswiyanto NIP 195604041982031001
53
Embed
PUSDIKLAT PENGEMBANGANSDM :=: BPPK:=:2011 · Berdasarkan Surat Tugas Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan SDM, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Departemen ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PUSDIKLAT PENGEMBANGAN SDM :=: BPPK :=: 2011
MODUL PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
i
Berdasarkan Surat Tugas Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan SDM, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan Nomor ST-18/PP.2/2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang Penyusunan Modul Prajabatan Golongan III Tahun Anggaran 2008. Sdr. Sampurna Budi Utama A.K. ditunjuk sebagai penyusun modul PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA. Modul ini adalah hasil pengembangan dari bahan ajar diklat Prajabatan Golongan III dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia tahun 2006 dengan judulyang sama.
Penunjukan ini sangat beralasan karena yang bersangkutan adalah Widyaiswara yang ditugaskan mengajar dan mengasuh mata pelajaran ini. Pengalaman mengajar yang cukup lama memungkinkan yang bersangkutan memilih materi yang diharapkan memenuhi kebutuhan belajar bagi peserta Prajabatan Golongan III
Kami menyetujui modul ini digunakan sebagai bahan ajar bagi para peserta Diklat Prajabatan golongan III. Namun mengingat modul PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA sebagai bahan studi yang senantiasa berkembang, penyempurnaan modul perlu selalu diupayakan agar tetap memenuhi kriteria kemutakhiran dan kualitas.
Pada kesempatan ini, kami mengharapkan saran atau kritik dari semua pihak(termasuk peserta diklat) untuk penyempurnaan modul ini. Setiap saran dan kritik yang membangun akan sangat dihargai.
Atas perhatian dan peran semua pihak, kami ucapkan terima kasih.
Jakarta, Juni 2011 Kepala Pusat
ttd
Tony Rooswiyanto NIP 195604041982031001
MODUL PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PUSDIKLAT PENGEMBANGAN SDM :=: BPPK :=: 2011ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ...................................................................................................................... i
Daftar Isi ............................................................................................................................ ii
Peta Konsep .......................................................................................................................... iii
1. PENDAHULUAN........................................................................................................ 11.1. Deskripsi Singkat........................................................................................ 11.2. Tujuan Pembelajaran Umum ..................................................................... 21.3. Tujuan Pembelajaran Khusus ..................................................................... 2
2. Kegiatan Belajar 1
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA ............................................................. 4
2.1. Uraian ................................................................................................................... 4a. Pengertian dan Dasar Hukum Keuangan Negara............................................ 4b. Lingkup Keuangan Negara ............................................................................. 6c. Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara........................................... 10d. Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara............................................. 10e. Mengapa Keuangan Negara harus Dikelola Dengan Baik.............................. 12
2.2. Rangkuman............................................................................................................ 182.3. Latihan 1 ............................................................................................................... 19
3. Kegiatan Belajar 2
PENGELOLAAN KEBIJAKAN FISKAL
DAN KERANGKA EKONOMI MAKRO................................................................ 20
3.1. Uraian.................................................................................................................. 20a. Pengertian dan Tujuan Kebijakan Fiskal dan Kaitannya dengan Kerangka
Ekonomi Makro ................................................................................................ 20b. Lingkup Kebijakan Fiskal .................................................................................. 21c. Penyusunan dan Penetapan Pengeloalaan Kebijakan Fiskal dan Kerangka
Ekonomi MakroMotivasi .................................................................................... 213.2. Rangkuman ......................................................................................................... 233.3. Latihan 2 ............................................................................................................ 24
4. Kegiatan Belajar 3
ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA ................................... 25
4.1. Uraian.................................................................................................................. 25a. Siklus Pengelolaan APBN ................................................................................ 26b. Struktur dan Format APBN ............................................................................... 38
4.2. Rangkuman ......................................................................................................... 414.3. Latihan 2 ............................................................................................................ 42
Laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas pelaksanaan APBN pada unit
organisasi kementerian/lembaga pemerintahan non departemen (LPND)
diserahkan kepada menteri/kepala lembaga bersangkutan segera setelah
kegiatan pemeriksaan selesai.
LHP Pemeriksaan Keuangan akan menghasilkan opini. LHP Pemeriksaan
Kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.
Sementara LHP pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan
kesimpulan.
LHP yang telah disampaikan kepada menteri/kepala lembaga, selanjutnya
diproses lebih lanjut oleh menteri yang bersangkutan. LHP tersebut akan
digunakan untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan,
sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa (audited financial
statement) memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPR.
Setelah melalui mekanisme tertentu yang disebut pemutakhiran data antara
menteri dan anggota badan, laporan yang mencakup seluruh hasil
pemeriksaan badan dalam semester tertentu itu kemudian dihimpun dalam
Buku Hasil Pemeriksaan Semester Badan (HAPSEM). Hasil Pemeriksaan
Semester Badan atas kementerian/LPND selanjutnya diserahkan kepada
DPR RI dan penyampaiannya kepada DPR RI dilakukan dalam Rapat
Paripurna DPR RI.
Selain itu pemerintah membuat laporan semesteran kepada DPR yang
mencantumkan prospek keuangan untuk semester berikutnya, hal ini
diberlakukan agar DPR mengetahui agar bila pada semester selanjutnya
terdapat kenaikan anggaran, sehingga DPR dapat mengantisipasi
kemungkinan Anggaran Belanja Tambahan untuk semester berikutnya.
Laporan semesteran pemerintah kepada DPR juga dimaksudkan untuk
menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan anggaran tahun berjalan.
Apabila dianggap perlu bersama laporan tahunan sementara ini disertai RUU
PUSDIKLAT PENGEMBANGAN SDM :=: BPPK :=: 2011
MODUL PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
34
APBN Tambahan/Perubahan yang menggambarkan setiap perubahan
rencana keuangan dari yang sudah disetujui DPR terdahulu. Karena laporan
ini disusun setiap semester dan tahun anggaran masih berjalan maka angka-
angka yang tertera yang tercantum di dalamnya merupakan angka perkiraan.
Adapun prosedur pembicaraan APBN Tambahan/Perubahan sama dengan
pembicaraan APBN.
5) Tahap Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan UU APBN
Dalam Pasal 23E UUD 1945 disebutkan, “untuk memeriksa tanggungjawab
tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang
bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan keuangan negara diberitahukan
kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya. Hasil pemeriksaan
tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan atau badan sesuai dengan
undang-undang”. Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk disampaikan kepada presiden
dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Laporan
keuangan tersebut disampaikan oleh presiden kepada Badan Pemeriksa
Keuangan selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir
(Pasal 55 ayat 3 UU No. 1 Tahun 2004). Dalam menyusun laporan
keuangan:
(a) menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang
menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan
realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan dilampiri
laporan keuangan badan layanan umum pada kementerian
negara/lembaga masing-masing;
(b) laporan keuangan tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan
selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir;
(c) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyusun laporan
arus kas pemerintah pusat;
(d) Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah dalam kepemilikan
kekayaan negara yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan
perusahaan negara.
PUSDIKLAT PENGEMBANGAN SDM :=: BPPK :=: 2011
MODUL PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
35
Menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang
memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan
berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi
keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
Telah diuraikan di atas, bahwa APBN, dilihat dari segi hukum, merupakan mandat
dari DPR RI kepada pemerintah untuk melakukan penerimaan atas pendapatan negara
dan menggunakannya sebagai pengeluaran untuk tujuan-tujuan tertentu dan dalam
batas jumlah yang ditetapkan dalam suatu tahun anggaran.
Mandat yang diberikan oleh DPR itu harus dipertanggungjawabkan. Sebelum
terbitnya Undang-Undang No.17 Tahun 2003, pertanggungjawaban atas pelaksanaan
APBN diwujudkan dalam bentuk Perhitungan Anggaran Negara (PAN). Dalam
menyusun PAN ini, Menteri Keuangan ditugasi untuk mempersiapkan PAN
berdasarkan laporan keuangan kementerian-lembaga. Hal ini mengacu pada Pasal 69
ICW yang menyatakan bahwa pemerintah membuat suatu perhitungan anggaran
dengan menyebutkan tanggal penutupannya. Setelah terbitnya Undang-Undang No.17
Tahun 2003 pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN berubah dari PAN menjadi
laporan keuangan. Laporan keuangan ini disusun dengan menggunakan standar
akuntansi pemerintahan yang mengacu pada international public sector accounting
standard (IPSAS).
Landasan hukum tentang pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diatur
dalam Pasal 30 UU Nomor 17 Tahun 2003 dan ketentuan dalam Undang-Undang
APBN tahun anggaran bersangkutan. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa
presiden berkewajiban untuk menyampaikan rancangan undang-undang tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan.
Pemeriksaan atas laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban keuangan dari
pemerintah atas pelaksanaan APBN, selain yang disebut di atas, diatur juga dalam
Pasal 23E UUD 1945, Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, dan Pasal
2 ayat 1 Undang-Undang No.15 Tahun 2004.
PUSDIKLAT PENGEMBANGAN SDM :=: BPPK :=: 2011
MODUL PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
36
Sebagaimana telah dinyatakan di atas bahwa sesuai Pasal 55 dari Undang-Undang No.
1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku pengelola
fiskal bertugas menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk disampaikan
kepada presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
Sebelumnya menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang
menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,
dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri laporan keuangan Badan Layanan
Umum pada kementerian negara/lembaga masing-masing kepada Menteri Keuangan
selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sebagai entitas
pelaporan, laporan keuangan kementerian negara/lembaga tersebut sebelumnya telah
diperiksa BPK dan diberi opini atas laporan keuangan.
Oleh Menteri Keuangan laporan-laporan atas pertanggungjawaban pengguna
anggaran/pengguna barang tersebut dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat sebagai bagian pokok dari RUU tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN yang akan disampaikan presiden kepada DPR. DPR melalui alat
kelengkapannya yaitu komisi akan membahas RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBN dengan pihak pemerintah. Pembahasan dilakukan dengan memperhatikan hasil
pemeriksaan semester dan opini BPK. Berdasar hasil pembahasan tersebut, DPR
memberikan persetujuannya dan menyampaikan persetujuan atas RUU tersebut
kepada pemerintah untuk diundangkan.
Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN disusun dan disajikan
sesuai standar akuntansi pemerintah sebagaimana ditentukan dalam Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) yang disusun oleh suatu komite yang
independen, yaitu Komite Standar Akuntansi Pusat dan Daerah, dan ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari
Badan Pemeriksa Keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan
informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan untuk
pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada
pemerintah. Bentuk dan isi laporan keuangan sebagai pertanggjawaban pelaksanaan
anggaran tersebut terdiri dari:
PUSDIKLAT PENGEMBANGAN SDM :=: BPPK :=: 2011
MODUL PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
37
1. Laporan Realisasi APBN
Laporan realisasi APBN mengungkap berbagai kegiatan keuangan pemerintah
untuk satu periode yang menunjukkan ketaatan terhadap ketentuan perundang-
undangan melalui penyajian ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber
daya yang dikelolanya.
Laporan realisasi anggaran akan memberikan informasi mengenai keseimbangan
antara anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan dengan
realisasinya. Selain itu juga disertai informasi tambahan yang berisi hal-hal yang
mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-
sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, dan
daftar yang memuat rincian lebih lanjut mengenai angka-angka yang dianggap
perlu untuk dijelaskan. Contoh laporan realisasi anggaran ditunjukkan dalam
lampiran modul ini.
2. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset
baik lancar maupun tidak lancar, kewajiban jangka pendek maupun kewajiban
jangka panjang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca tingkat pemerintah
pusat merupakan konsolidasi dari neraca tingkat kementerian/lembaga. Dalam
neraca tersebut harus diungkapkan semua pos aset dan kewajiban yang di
dalamnya termasuk jumlah yang diharapkan akan diterima dan dibayar dalam
jangka waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah uang yang
diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu dua belas bulan. Contoh
neraca ditunjukkan dalam lampiran modul ini.
3. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas
operasional, investasi aset non keuangan, dana cadangan, pembiayaan, dan
transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan,
pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah selama periode tertentu. Laporan
arus kas ditujukan untuk memberikan informasi mengenai arus masuk dan arus
keluar kas dari pemerintah dalam suatu periode laporan.
PUSDIKLAT PENGEMBANGAN SDM :=: BPPK :=: 2011
MODUL PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
38
Laporan arus kas diperlukan untuk memberi informasi kepada para pengguna
laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas-aktivitas tersebut terhadap posisi
kas pemerintah. Di samping itu, informasi tersebut juga dapat digunakan untuk
mengevaluasi hubungan antara aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan non
anggaran. Contoh laporan arus kas ditunjukkan dalam lampiran modul ini.
b. Struktur dan format APBN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan penjabaran rencana kerja
pemerintah dalam jangka waktu satu tahun. Penyesuaian APBN berdasarkan
kebutuhan penyelenggaraan negara dengan memperhatikan kemampuan negara
dalam menghimpun pendapatan negara. Apabila pendapatan negara dalam APBN
lebih besar daripada belanja negara maka APBN mengalami surplus, sebaliknya
apabila pendapatan negara lebih kecil daripada belanja negara maka APBN
mengalami defisit. Pengajuan anggaran surplus atau defisit oleh presiden kepada
DPR harus dengan mempertimbangkan prinsip pertanggungjawaban antar
generasi sehingga pengunaannya diutamakan untuk pengurangan utang,
pembentukan dana cadangan, dan peningkatan jaminan sosial.
Sejak tahun 2000 anggaran pendapatan dan belanja negara tidak lagi
menggunakan prinsip anggaran berimbang, tetapi disusun menjadi anggaran
defisit. Sebagai akibat anggaran defisit pemerintah dalam struktur APBN terdapat
selisih antara jumlah pendapatan dan belanja negara yang disebut keseimbangan
umum. Karena anggaran Indonesia defisit maka keseimbangan umum dalam
APBN adalah negatif. Anggaran disusun defisit setelah memperhitungkan:
1) perkembangan terakhir realisasi pendapatan dan belanja negara dalam tahun
anggaran berjalan dan proyeksi hingga akhir tahun;
2) perkiraan riil kemampuan mobilisasi sumber-sumber pendapatan dalam negeri;
3) perhitungan beban anggaran belanja negara tahun mendatang setelah
memperhitungkan:
(a) asumsi berbagai besaran ekonomi makro;
(b) perkembangan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian
sasaran APBN;
PUSDIKLAT PENGEMBANGAN SDM :=: BPPK :=: 2011
MODUL PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
39
(c) berbagai kebijakan yang telah, sedang, dan akan diambil oleh pemerintah
baik kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan maupun belanja negara
dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
Dalam anggaran defisit diperlukan pembiayaan untuk menutupi kekurangan
pembiayaan dalam APBN. Defisit anggaran pemerintah dilakukan upaya
pembiayaan sebagai berikut.
1) Pembiayaan dalam negeri
Pembiayaam dalam negeri adalah pembiayaan defisit anggaran yang
bersumber dari dalam negeri, yaitu sektor perbankan dan sektor non
perbankan. Sektor perbankan dalam negeri terdiri dari pinjaman/kredit
baik dari bank umum maupun bank swasta dapat juga diperoleh dari
penggunaan saldo rekening pemerintah yang disimpan pada bank umum
maupun bank sentral yang antara lain berbentuk rekening dana investasi
dan non rekening dana investasi. Pembiayaan dari sektor perbankan dalam
negeri akan memicu timbulnya inflasi, oleh karena itu pembiayaan dari
sektor perbankan dalam negeri bukan menjadi prioritas pemerintah.
Sektor nonperbankan sebagai upaya lain pemerintah untuk menutup
defisit anggaran lebih menjadi pilihan pemerintah. Pembiayaan dari sektor
ini meliputi penerimaan hasil divestasi saham pemerintah pada
BUMN/BUMD (privatisasi) dan penjualan aset perbankan
(restrukturisasi). Pembiayaan dari sektor privatisasi BUMN/BUMD
berasal dari penjualan/pelepasan sebagian saham yang dimiliki pemerintah
kepada swasta dalam/luar negeri. Dengan dilepaskannya saham
pemerintah ini bearti pemerintah telah kehilangan hak monopolistik atas
BUMN/BUMD tersebut.
Penjualan aset perbankan (restrukturisasi) merupakan upaya penyehatan
lembaga perbankan di tanah air, jika ternyata terdapat lembaga perbankan
yang tidak sehat maka lembaga perbankan tersebut segera dinyatakan
sebagai bank beku operasi dan asetnya menjadi milik pemerintah untuk
kemudian dijual sebagai penutup anggaran defisit.
PUSDIKLAT PENGEMBANGAN SDM :=: BPPK :=: 2011
MODUL PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
40
Penerbitan surat utang negara juga merupakan upaya pemerintah dalam
mengatasi defisit APBN, langkah ini dilakukan dengan
menjual/menerbitkan surat utang yang berbentuk mata uang rupiah
maupun valuta asing. Penerbitan surat utang negara harus dikelola dengan
baik agar tidak merugikan pemerintah karena aspek biaya dan resiko yang
terkandung dalam penerbitan surat utang negara, yaitu bunga, resiko nilai
tukar valas, dan resiko pada saat pembayaran kembali.
2) Pembiayaan luar negeri
Pembiayaan luar negeri dilakukan pemerintah melalui pinjaman luar
negeri. Sejak tahun 1969 pemerintah telah melakukan upaya untuk
menutupi pendanaan anggaran dengan mengupayakan pinjaman dari luar
negeri. Pada kenyataannya tidak semua pinjaman yang kita terima dari luar
negeri itu dapat digunakan oleh pemerintah, tetapi masih harus dikurangi
dengan pembayaran cicilan utang pokok berikut bunga yang menjadi
kewajiban pemerintah untuk tahun anggaran bersangkutan.
Mulai tahun anggaran 2005 diterapkan APBN dengan format baru, yaitu
format anggaran terpadu, di mana anggaran tidak lagi diperinci menjadi
anggaran rutin dan anggaran pembangunan, tetapi sudah dilebur menjadi satu
belanja (dalam belanja pemerintah pusat). Format anggaran terpadu ini
mengacu pada standar internasional yang berlaku dan digunakan dalam
Government Finance Statistic (statistik keuangan pemerintah). Statistik
keuangan pemerintah memiliki prinsip utama, yaitu:
1) pemisahan yang jelas antara sektor pemerintah dengan sektor swasta;
2) mengukur arus pembayaran bruto, bukan mengestimasi atau menaksir;
3) melakukan klasifikasi pembayaran.
Adapun struktur dan format anggaran terpadu yang berlaku saat ini disajikan
dalam lampiran 1.
Penerapan anggaran terpadu dan reklasifikasi belanja negara bertujuan untuk:
1) menghilangkan duplikasi anggaran yang disebabkan tidak jelasnya
pemisahan antara kegiatan operasional dengan proyek, terutama proyek
non fisik;
PUSDIKLAT PENGEMBANGAN SDM :=: BPPK :=: 2011
MODUL PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
41
2) memudahkan penyusunan anggaran berbasis kinerja (performance base
budgeting) guna memperjelas keterkaitan antara output dan outcome
yang dicapai dengan penganggaran organisasi;
3) memberikan gambaran yang objektif dan proporsional mengenai
kegiatan keuangan pemerintah;
4) meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah dengan
mengacu pada format keuangan pemerintah sesuai dengan standar
internasional.
Beberapa perubahan pokok dalam format anggaran dapat ditampilkan dalam
lampiran 2.
Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 penyusunan APBN disusun
berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang didukung oleh Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL). RKP
merupakan dokumen perencanaan nasional untuk periode satu tahun yang
merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Jangka Menengah Nasional
(RPJM) yang berisi kebijakan pembangunan nasional lima tahun, baik yang
terkait dengan APBN maupun yang diarahkan mendorong partisipasi
masyarakat dalam pembangunan. RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah dan
rencana strategis kementerian negara/lembaga yang bersangkutan serta
anggaran yang diperlukan untuk mewujudkan rencana kerja dan rencana
strategis tersebut.
4.2. Rangkuman
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah keuangan tahunan pemerintahan
negara yang disetujui oleh DPR. Dasar hukum APBN adalah UU APBN. Prinsip
kebijakan APBN yang paling utama adalah bahwa penerimaan dalam negeri yang
berasal dari penerimaan bukan migas harus menjadi tulang punggung penerimaan
negara. Siklus pengelolaan APBN yang melalui lima tahap yaitu tahap
perencanaan, tahap penetapan, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan, dan tahap
perhitungan APBN. Mulai tahun 2000 kebijakan APBN antara lain ditentukan
bahwa tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dilihat dari
strukturnya, APBN disusun dalam rekening I account dengan tujuan antara lain
PUSDIKLAT PENGEMBANGAN SDM :=: BPPK :=: 2011
MODUL PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
42
untuk meningkatkan transparansi dan mempermudah analisis komparasi mengenai
perkembangan operasi fiskal.
4.3. Latihan 3
1. Apa yang Anda ketahui tentang APBN?
2. Apa kaitan antara APBN dengan keuangan negara?
3. Apa yang dimaksud dengan siklus pengelolaan APBN?
4. Sebutkan kebijakan APBN yang dilaksanakan pemerintah sejak tahun 2000?
5. Jelaskan mengenai sistem kas tunggal?
Sudah pahamkah Anda tentang APBN? Anda telah menyelesaikan Modul ini, mari kita lihat tingkat pemahaman Anda dengan menyelesaikan tes formatif
PUSDIKLAT PENGEMBANGAN SDM :=: BPPK :=: 2011
MODUL PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
43
TES FORMATIF
Pilih satu jawaban yang paling tepat !
1. Yang menjadi dasar hukum APBN adalah...a. UUD 1945.b. UU APBN.c. UU No. 17 Tahun 2003.d. UU No. 1 Tahun 2004.
2. Maksud penggabungan belanja rutin dan belanja pembangunan dalam satu pos belanja antara lain untuk...a. menghilangkan tumpang tindih antar pelaksanaan kegiatan operasional dengan
proyek.b. memudahkan penyusunan anggaran belanja negara.c. menghilangkan duplikasi anggaran yang disebabkan tidak tegasnya pemisahan
antara kegiatan rutin dan proyek.d. memenuhi program reformasi manajemen keuangan negara yang disyaratkan oleh
IMF dalam kegiatan proyek pembangunan.
3. Jumlah perkiraan pendapatan dan belanja negara ditentukan setelah diadakan pembahasan oleh...a. Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian
Negara/Lembaga.b. Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan.c. Kementerian Perencanaan dan Kementerian Negara/Lembaga.d. Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga.
4. Jumlah anggaran belanja negara ditentukan setelah diadakan pembahasan...a. Renstra-KL.b. Renja-KL.c. RKA-KL.d. RKP.
5. Penentuan prakiraan anggaran pendapatan dan belanja negara ditentukan setelah diadakan pembahasan antara...a. Menteri Keuangan dengan Gubernur Bank Indonesia.b. Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Anggaran.c. Ketua Bappenas dengan menteri-menteri lain.d. Menteri Keuangan dengan Ketua Bappenas.
PUSDIKLAT PENGEMBANGAN SDM :=: BPPK :=: 2011
MODUL PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
44
6. RUU APBN diajukan pemerintah kepada DPR setelah dibahas dalam...a. Sidang kabinet yang dipimpin presiden.b. Sidang kabinet yang dipimpin oleh Menteri Keuangan.c. Sidang kabinet yang dipimpin oleh Menteri Perekonomian.d. Sidang kabinet yang dipimpin oleh Ketua DPR.
7. Perbedaan struktur APBN sebelum tahun 2000 dengan struktur APBN setelah tahun 2000 adalah...a. tidak ada perbedaan.b. sebelum tahun 2000 struktur APBN I Account dan sesudahnya dalam bentuk T
account.c. tidak dapat dibandingkan karena periodenya berbeda.d. sebelum tahun 2000 struktur APBN dalam bentuk T account dan sesudah tahun
2000 APBN dalm bentuk I account.
8. Kegiatan mulai dari perencanaan APBN sampai dengan perhitungan anggaran disebut...a. penetapan APBN.b. perhitungan APBN.c. daur APBN.d. revisi APBN.
9. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 APBN disusun berdasarkan atas...a. Renstra-KL.b. Renja-KL.c. RKA-KL didukung RKAP.d. RKP didukung RKA-KL.
10. Menurut J.M Keynes, dalam kondisi ekonomi yang sedang inflasi...
a. APBN harus seimbang.
b. APBN harus defisit.
c. APBN harus surplus.
d. pengeluaran negara harus dinaikkan.
PUSDIKLAT PENGEMBANGAN SDM :=: BPPK :=: 2011
MODUL PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
45
Pilihlah:
A. Bila (1), (2), (3) benar
B. Bila (1), (3) benar
C. Bila (2), (4) benar
D. Bila semuanya benar
11. RUU APBN menjadi UU APBN setelah:
(1) Disetujui oleh DPR
(2) Dibahas oleh DPR
(3) Disahkan oleh DPR
(4) Disahkan oleh BPK
12. Proses penetapan RUU APBN menjadi UU APBN melalui beberapa tahap yaitu:
(1) Pidato presiden di depan Rapat Paripurna DPR mengenai pengantar RUU APBN
(2) Pemandangan umum dalam Rapat Paripurna DPR
(3) Pembahasan oleh Rapat Komisi DPR
(4) Persetujuan DPR atas RUU APBN
13. Baik Itjen maupun BPKP melakukan pemeriksaan/pengawasan atas berbagai hal yang
bertalian dengan pelaksanaan UU APBN antara lain mengenai:
(1) Kekayaan negara
(2) Inventaris negara
(3) Utang negara
(4) Pegawai negeri sipil
14. Dalam laporan semesteran kepada DPR antara lain perlu dicantumkan prospek
keuangan pada semester berikutnya. Prospek demikian sangat berguna bagi DPR
untuk:
(1) Mengetahui apakah pemerintah telah mengadakan perhitungan dengan benar
(2) Mengantisipasi kemungkinan adanya anggaran belanja tambahan
(3) Memberikan petunjuk kepada pemerintah
(4) Mengetahui apakah perencanaan anggaran dilakukan secara matang
PUSDIKLAT PENGEMBANGAN SDM :=: BPPK :=: 2011
MODUL PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
46
15. Dalam praktek, laporan keuangan disiapkan oleh pemerintah:
(1) Berdasarkan permintaan DPR
(2) Berdasarkan realisasi pelaksanaan UU APBN
(3) Mengacu kepada saran dan hasil perhitungan BPKP
(4) Setelah tahun anggaran berakhir
Berikan tanda lingkaran pada huruf B bila pernyataan tersebut menurut Anda
Benar dan pada huruf S bila pernyataan tersebut Salah.
16. B – S Pada tahun 1969/1970 sampai 1973/1974 penerimaan negara yang utama
adalah hasil penerimaan negara penerimaan minyak bumi karena sumber
penghasilan lainnya masih belum banyak dikembangkan.
17. B – S Mulai tahun 1984/1985 penerimaan minyak bumi walaupun telah ditambah
penerimaan gas alam, tidak lagi merupakan tulang punggung penerimaan
negara karena cadangan minyak sudah mulai berkurang.
18. B – S Sebelum diadakannya perubahan perundangan perpajakan pada tahun 1983
beban pajak dirasakan berat oleh masyarakat karena memang peraturan pajak
sebagian didasarkan pada peraturan perpajakan pada zaman kolonial yang
hanya memperhatikan kepentingan pihak penjajah.
19. B – S Setelah diadakan perubahan perundang-undangan perpajakan maka pajak
merupakan pembayaran kepada pemerintah sebagai wujud pengabdian
kenegaraan para wajib pajak guna pembiayaan negara dan pembangunan
nasional.
20. B – S Kebijaksanaan pemerintah di sektor perminyakan antara lain ditujukan untuk
menjamin kebutuhan masyarakat atas bahan bakar minyak.
PUSDIKLAT PENGEMBANGAN SDM :=: BPPK :=: 2011
MODUL PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
47
KUNCI JAWABAN TES FORMATIF
1. B 6. A 11. B 16. B
2. C 7. D 12. D 17. B
3. A 8. C 13. B 18. B
4. C 9. D 14. C 19. B
5. D 10.C 15. C 20. B
UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT.
Cocokkan hasil jawaban dengan kunci yang terdapat di bagian belakang modul ini.
Hitung jawaban anda dengan benar. Kemudian gunakan rumus untuk mengetahui tingkat
pemahaman terhadap materi pengelolaan fiskal, APBN, dan administrasi penerimaan
negara.
TP = Jumlah jawaban yang benar X 100 %Jumlah keseluruhan soal
Apabila tingkat pemahan Anda dalam memahami materi yang sudah dipelajari mancapai :
91 % s.d. 100 % : Amat baik
81 % s.d. 90,99 % : Baik
71 % s.d. 80,99 % : Cukup
61 % s.d. 70,99 % : Kurang
Bila tingkat pemahaman belum mencapai 81% ke atas (kategori “Baik”), Anda
disarankan mengulang materi.
Anda tidak perlu cemas! Betul atau salah itu tidak penting! Yang penting, anda dapat belajar dari kesalahan!
PUSDIKLAT PENGEMBANGAN SDM :=: BPPK :=: 2011
MODUL PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
48
DAFTAR PUSTAKA
LITERATUR
Kelompok Kerja Badan Analisa Fiskal dan JICA. 2002. Bunga Rampai Kebijakan Fiskal. Jakarta: Badan Analisa Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Tahun 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 dan 2008.
M, Suparmoko. 1992. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek.Yogyakarta:BPFE.
Ministry of Finance. 2003. Blue Print of Ministry of Finance Reorganitation. Jakarta.
Musgrave, Richard A., dan Peggy B.Musgrave. 1981. Public Finance In Theory and Practice. Singapore:Singapore Nation Printer.
Nazier, Daeng M. Teknologi Informasi untuk Menunjang Penetapan Kebijakan Fiskal, dalam Kebijakan Fiskal, Pemikiran, Konsep, dan Implementasi.
Subiyantoro, Heru dan Singgih Riphat. 2004. Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi. Jakarta:Kompas.
Ulbrich, Holley. 2003. Public Finance in Theory and Practice. South-Western:Thompson.
PERATURAN
Keppres RI Nomor 42 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dan penjelasannya.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah.
PUSDIKLAT PENGEMBANGAN SDM :=: BPPK :=: 2011
MODUL PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
49
Lampiran 1.
FORMAT LAMA FORMAT BARU
Klasifikasi Jenis Belanja
Dual Budgeting.
Belanja Pemerintah Pusat terdiri 6
jenis belanja (termasuk belanja
pembangunan).
Klasifikasi Organisasi
Tidak tercantum dalam Nota
Keuangan dan UU APBN tetapi
hanya tercantum dalam buku satuan
tiga yang ditetapkan dengan Keppres.
Klasifikasi Sektor
Terdiri dari 20 sektor dan 50 sub-
sektor.
Program merupakan rincian dari
sektor pada pengeluaran rutin dan
pembangunan.
Nama-nama program antara
pengeluaran rutin dan pembangunan
agak berbeda.
Dasar Alokasi
Alokasi anggaran berdasarkan sektor,
subsektor, dan program.
Klasifikasi Jenis Belanja
Unified Budgeting.
Belanja Pusat terdiri dari 8 jenis
belanja.
Klasifikasi Organisasi
Daftar organisasi pengguna
anggaran belanja negara tercantum
dalam Nota Keuangan dan UU
APBN. Jumlah Kementerian
Negara/Lembaga disesuaikan
dengan yang ada.
Klasifikasi Fungsi
Terdiri dari 11 fungsi dan 79
subfungsi.
Program pada masing-masing
Kementerian Negara/Lembaga
dikompilasi sesuai dengan
fungsinya.
Nama-nama program telah
disesuaikan dengan unified budget.
Dasar Alokasi
Alokasi anggaran berdasarkan
program Kementerian Negara/
Lembaga.
PUSDIKLAT PENGEMBANGAN SDM :=: BPPK :=: 2011
MODUL PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
50
Lampiran 2.
Perbandingan Format APBN Lama dan Format APBN Baru
Format lama Format baruA. Pendapatan Negara dan Hibah
I. Penerimaan Dalam Negeri1. Penerimaan Perpajakan2. Penerimaan Negara Bukan