PUBLIC SUMMARY (Ringkasan Publik) - tuv.com · Pembuatan manual informasi publik /komuniti dan papan informasi di sekitar ... tanaman industri untuk bahan baku industri pulp dan kertas

PUBLIC SUMMARY

(Ringkasan Publik)

SERTIFIKASI PENGELOLAAN HUTAN TANAMAN LESTARI (PHTL)

PT. SURYA HUTANI JAYA

PROPINSI KALIMANTAN BARAT

Oleh

Lembaga Sertifikasi PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

PROSES SERTIFIKASI

Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari (PHTL) merupakan perwujudan dari konsep pembangunan

bidang kehutanan yang berkelanjutan (sustainable). Dalam proses pencapaiannya diperlukan suatu

sistem yang menjamin keseimbangan kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial. Sebagai instrumen yang menjembatani kesenjangan antara kondisi riil dengan standar kinerja yang harus

dicapai dalam PHTL, maka diperlukan sistem sertifikasi sebagai proses yang berkesinambungan.

PT. Surya Hutani Jaya (PT. SRH) mempunyai komitmen dan tekad yang cukup tinggi dalam

mewujudkan PHTL. Hal ini dibuktikan dengan mengajukan aplikasi untuk sertifikasi PHTL dengan standar Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) kepada Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia.

Proses Aplikasi.

Proses sertifikasi PT. Surya Hutani Jaya (PT. SRH) dimulai sejak diterimanya aplikasi permohonan

sertifikasi pada bulan Maret 2009 kepada Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia untuk sertifikasi PHTL dengan standard LEI 5000-2.

Pengumuman publik

Sebelum dilakukannya proses penapisan, terlebih dahulu harus dilakukan pengumuman publik untuk mengundang masukan-masukan atau input yang terkait informasi mengenai unit manajemen dari pemangku kepentingan (stakeholders) yang akan dijadikan bahan informasi untuk penilaian. Pengumuman kepada publik tentang proses sertifikasi PHTL PT SRH dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

- Pengumuman melalui media masa nasional “Kompas” pada tanggal 15 Mei 2010.

- Pengumuman melalui media masa lokal “Tribun Kaltim Post” pada tanggal 15 Mei 2010.

- Pengumuman melalui email (mailing list) kepada para praktisi kehutanan, LSM dan pihak terkait lainnya.

Proses Penapisan

Proses penapisan awal dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kesiapan PT SRH untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Proses penapisan dilakukan oleh tim Panel Pakar I mengacu pada Pedoman LEI 77-21, diawali dengan penelaahan dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan pengelolaan hutan PT SRH.

Tim Panel Pakar I dari PT TUV Rheinland Indonesia yang melakukan kegiatan penapisan awal untuk 3 aspek yang dinilai yaitu: 1 Dr. Ir. Teddy Rusolono, MS untuk aspek Produksi 2 Dr.Machmud Thohari, DEA. untuk aspek Ekologi 3 Ir. Asep Sugih Suntana, MA. untuk aspek Sosial 4 Riena Widiyanti Aziz,S.Hut sebagai fasilitator

Konsultasi Publik /Forum Konsultasi Daerah

Sebagai bagian dari proses penapisan pada skema sertifikasi, harus dilakukan konsultasi publik untuk menampung semua masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders). Pelaksanaan konsultasi publik dilakukan di Hotel Mesra, Samarinda pada tanggal 8 Juni 2010 dengan bekerjasama dengan Forum Komunikasi Daerah Kalimantan Timur. Kegiatan ini dilakukan dengan mengundang semua pihak yang berkepentingan dari kalangan institusi pendidikan, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), masyarakat adat, organisasi massa, dll.

Proses Peninjauan Lapangan

Proses penapisan dilanjutkan dengan kegiatan kunjungan lapangan di lokasi Unit Manajemen pada

tanggal 9 – 12 Juli 2010.

Dari hasil penapisan yang mencakup penelaahan dokumen dan kunjungan lapangan serta konsultasi publik maka Tim Panel Pakar I memutuskan bahwa PT SRH dapat melanjutkan ke proses penilaian

lapangan.

Penilaian Lapangan

Proses penilaian lapangan untuk unit manajemen PT. SRH dilakukan oleh tim penilai lapangan Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia yang menggunakan standar LEI 5000-2 sebagai

acuan penilaian. Kegiatan penilaian lapangan dilakukan pada tanggal 09 Juli sampai dengan tanggal

12 Juli 2010. Tim penilai lapangan terdiri dari : 1 Cecep Saepulloh, S. Hut. (Lead Assessor/aspek produksi). 2 Dian Susanty Soeminta, S. Hut. (Assessor aspek ekologi) 3 Drs. Fadli (Assessor aspek sosial) 4 Riena Widiyanti Aziz, S.Hut (Fasilitator/Co-assessor aspek sosial) Penilaian lapangan yang dilakukan oleh tim penilai lapangan PT TUV mengacu pada standar LEI

5000-2 tentang Sistem Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari (PHTL), Pedoman LEI 99-31 tentang

Pedoman Pelaksanaan Penilaian lapangan Sertifikasi PHTL dan Pedoman LEI 99-32 sebagai acuan

dalam penyusunan laporan hasil penilaian lapangan sertifikasi PHTL.

Proses Evaluasi dan Keputusan Sertifikasi oleh Panel Pakar II

Tahap selanjutnya dari proses sertifikasi ini yaitu tahap evaluasi dan pengambilan keputusan

sertifikasi. Tahap ini dilakukan oleh tim Panel Pakar II, yang beranggotakan 6 orang, terdiri dari tim Panel Pakar I yang melakukan tahap penapisan dan tambahan Panel Pakar dari aspek produksi,

ekologi dan sosial yang merupakan utusan daerah dimana Unit Manajemen berada. Susunan Panel

Pakar II terdiri dari : - Dr. Ir. Teddy Rusolono, MS (aspek produksi)

- Dr. Ir. Yosep Ruslim, M.Sc. (aspek produksi/Utusan Daerah) - Dr. Ir. Machmud Thohari, DEA. (aspek ekologi) - Prof. Dr. Ir. Sigit Hardiwinarto, M.Agr (aspek ekologi/Utusan Daerah) - Ir. Asep Sugih Suntana,MA (aspek sosial) - Ir. H. Iman Kuncoro Hs, M.Sc (aspek sosial/Utusan Daerah)

Panel Pakar II bekerja setelah menelaah laporan hasil penilaian lapangan dan presentasi dari tim penilai lapangan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus sampai dengan 01 September

2010 berlokasi di Hotel Novotel Bogor.

Berdasarkan hasil evaluasi Panel Pakar II tersebut, PT Surya Hutani Jaya Propinsi Kalimantan Timur

dengan luas 183.300 ha dinyatakan LULUS Sertifikasi Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari berdasarkan Standar LEI 5000-2 dengan peringkat Perunggu.

Panel Pakar II juga mengeluarkan beberapa rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan oleh unit

manajemen PT FI sebagai berikut :

Rekomendasi Aspek Produksi

1. Memastikan lahan sebagai areal hutan tanaman dengan produksi lestari

- Pemantapan Kawasan melalui kegiatan Pengurusan Legalitas kawasan, menyelesaikan batas dengan Taman Nasional Kutai & sisa batas dengan perkebunan

- Penyelesaian Konflik Sosial Kawasan/Lahan khususnya klaim lahan plasma perkebunan

- Delineasi Mikro Kawasan, Khususnya pada kawasan yang saat ini sebagai areal tanaman

2. Mengakui dan melindungi dan perlindungan hak-hak Masyarakat atas kawasan dan sumberdaya Hutan

- Pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat atas kawasan dan sumberdaya Hutan melalui Identifikasi dan penyepakatan hak-hak masyarakat atas kawasan dan sumberdaya hutan

- Menyusun SOP tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat atas kawasan dan sumberdaya hutan

- Penyuluhan/sosialisasi secara periodik mengenai kesepatan dan SOP tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat atas kawasan dan sumberdaya hutan

3. Mengurangi resiko dampak pola tanam monokultur terhadap ledakan hama dan penyakit

- Pengembangan jenis tanaman dan perbaikan pola tanam dengan mengembangkan penelitian tentang jenis lokal

- Pemuliaan jenis-jenis atau klon yang tahan hama dan penyakit

- Menanam tanaman pencampur

4. Memperoleh struktur hutan normal dalam 2 (dua) daur ke depan

- Peningkatan asset tegakan melalui percepatan penanaman dan peningkatan keberhasilan tegakan

5. Menurunkan frekuensi dan intensitas kejadian kebakaran hutan

- Perbaikan Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan melalui Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan

6. Meningkatkan kemampuan penanaman dan kualitas hasilnya

- Peningkatan kemampuan penanaman dan kualitas hasilnya melalui peningkatan keberhasilan tegakan

Rekomendasi Aspek Ekologi

1. Meningkatkan luas kawasan lindung yang telah dikukuhkan dan telah dilakukan penataan serta pemantapan kawasan lindung

- Pengukuhan setiap tipe kawasan lindung dengan melibatkan partisipasi pihak-pihak terkait termasuk masyarakat

- Penataan batas dengan melibatkan masyarakat dan memperoleh pengakuan pihak-pihak terkait

- Penataan batas areal produksi dengan kawasan lindung agar segera dilakukan secara lengkap disertai dengan kejelasan berita acaranya

2. Menambah alokasi areal tanaman kehidupan dan melakukan pengukuhan serta penataan

- Menambah alokasi areal tanaman kehidupan hingga memenuhi persyaratan sebesar 5% dari total luas areal konsesi

- Melakukan bata batas areal Tanaman Kehidupan

- Pengayaan jenis-jenis tanaman yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar

3. Menjaga kelestarian orangutan di dalam areal konsesi UM

- Memantau secara berkala keberadaan orangutan dan melakukan tindakan perlindung-annya

- Membuat dan memperbaiki pedoman/SOP pemantauan orangutan

- Melakukan tindakan perbaikan habitat (habitat improvement) orangutan

- Membuat strategi dan rancang tindak konservasi orangutan yang terdapat di dalam areal PT SRH

4. Kelestarian satwa yang ada di areal tanaman produksi

- Pencatatan secara berkala keberadaan satwa dan memetakan sebarannya di areal tanaman produksi

- Melakukan pengelolaan populasi satwa untuk mendukung kebutuhan hidupnya, misalkan dalam penyediaan tempat bersarang, pakan, dan berlindung

- Memantau secara berkala keberadaan satwa dan melakukan tindakan perlindung-annya

- Membuat dan memperbaiki pedoman/SOP pemantauan satwa

- Melakukan tindakan perbaikan habitat (habitat improvement) satwa

- Membuat strategi dan rancang tindak konservasi satwa yang terdapat di dalam areal PT SRH

5. Menyediakan informasi sumberdaya hutan kepada masyarakat setempat

- Menyediakan informasi kepada masyarakat lokal tentang keberadaan sumberdaya hutan yang dapat dimanfaatkan dengan melakukan sosialisasi tentang sumberdaya hutan yang ada di dalam areal UM PT SRH yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat

- Membangun sistem informasi sumberdaya hutan yang dapat dimanfaatkan masyarakat lokal

6. Menjaga dan meningkatkan kualitas struktur dan komposisi vegetasi kawasan lindung

- Mencegah perubahan struktur dan komposisi vegetasi di dalam kawasan lindung

- Meningkatkan pengamanan kawasan lindung dengan mendorong peranserta masyarakat setempat

- Melakukan pengayaan vegetasi untuk memperbaiki struktur dan komposisi vegetasi

7. Mencegah degradasi dan erosi tanah

- Mencegah laju erosi tanah

- Melakukan evaluasi hasil uji coba penanaman tanaman penutup tanah

- Melakukan evaluasi terhadap lama masa keterbukaan tanah setelah pemanenan dengan penumpukan limbah sisa pemanenan

Rekomendasi Aspek Sosial

1. Kepastian status areal pemanfaatan hutan

- Mewujudkan kemantap-an kawasan areal pe-manfaatan hutan terutama pada areal yang masih diperseng-ketakan oleh komuniti, UMH perlu:

� Tatalaksana pengelolaan konflik yang disepakati bersama dilaksanakan dengan tertib oleh UM.

� UM perlu memperluas fasilitasi komunikasi dan kerjasama. UM perlu membukat peluang diskusi dengan berbagai kalangan, seperti tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan unsur terkait untuk melakukan penetapan kawasan secara partisipatif.

� Melakukan komunikasi dan sosialisasi tatabatas kawasan kepada masyarakat di sekitar kawasan konsesi

� UM membangun kemitraan terkait pengembangan kegiatan ekonomi baru dengan mengedepankan semangat pemberdayaan masyarakat

2. Bekerjanya mekanisme pengelolaan konflik

- Mewujudkan mekanisme pengelolaan konflik dengan mempertim-bangkan rasa keadilan dan keseimbangan dalam proses alternative dispute resolution (resolusi konflik), UMH perlu:

� UM lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan konflik

� Mendorong terbentuknya skema resolusi konflik dengan melibat-kan para pihak sebagai rujukan ketika terjadi sengketa terbuka

� Membangun sistem early warning system (EWS) dan mendorong SDMnya untuk mengikuti training resolusi konflik

� Mendokumentasikan secara kronologis kasus konflik yang terjadi

3. Pemanfaatan infrastruktur unit manajemen oleh warga komuniti

- Memberikan kesempatan pemanfaatan infrastruktur oleh warga komuniti, UMH perlu:

� UM perlu menyiapkan informasi yang jelas tentang fasilitas dan infrastruktur yang dapat dimanfaatkan oleh komuniti

� Pembuatan manual informasi publik /komuniti dan papan informasi di sekitar wilayah komuniti secara partisipatif

� Melakukan monitoring dan inventarisasi terhadap pemanfaatan infrastruktur unit manajemen oleh warga komuniti

� UMH secara terbuka menerima usulan dan mendiskusikan penggunaan infrastruktur UMH oleh warga komuniti

4. Kepastian akses pemanfaatan hutan oleh warga komuniti

- Menjamin kepastian akses pemanfaatan hutan oleh warga komuniti melalui:

� Memberikan kesempatan kepada warga komuniti untuk memanfaatkan sumberdaya hutan bukan kayu (HHBK) dengan tata laksana yang disepakati bersama

� UMH perlu terbuka dan apresiatif atas ragam inisiatif komuniti untuk bekerja sama dengan UMH

� UMH perlu menyediakan fasilitas bagi warga komuniti untuk memanfaatkan sumberdaya non kayu

� Melakukan monitoring dan inventarisasi terhadap pemanfaatan hasil hutan non kayu yang dilakukan oleh warga komuniti

5. Ada kompensasi terhadap peng-gunaan atau ke-rusakan sumber-daya milik warga komuniti

- Aturan terkait kompensasi atas penggunaan dan kerusakan sumberdaya milik warga perlu dilaksanakan oleh UMH melalui :

� Proses penggantian perlu diatur agar saling menguntungkan kedua belah pihak

� Tata waktu pemberian kompensasi perlu disepakati dan dilaksanakan sesuai kesepakatan

Penerbitan Sertifikat Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari

Berdasarkan hasil evaluasi Panel Pakar II, PT Surya Hutani Jaya di Propinsi Kalimantan Timur

dengan luas 183.300 ha dinyatakan LULUS Sertifikasi Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari berdasarkan Standar LEI 5000-2 dengan peringkat Perunggu. Selanjutnya Lembaga Sertifikasi PT

TUV Rheinland Indonesia menerbitkan Sertifikat PHTL dengan masa berlaku 5 tahun pada tanggal

01 September 2010 dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2015

PROFIL PERUSAHAAN

PT. Surya Hutani Jaya (PT SRH) adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan hutan tanaman industri untuk bahan baku industri pulp dan kertas yang berlokasi di Kabupaten Kutai

Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur. Areal kerja PT SURYA HUTANI

JAYA (selanjutnya disebut dengan PT SRH) sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. 156/Kpts-II/1996 tanggal 08 April 1996 adalah seluas 183.300 Ha. Areal ini terletak pada fungsi Kawasan

Budidaya Kehutanan (KBK menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi/RTRWP) atau Hutan

Produksi tetap (HP menurut Tata Guna Hutan Kesepakatan/TGHK) di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur. Areal ini merupakan eks konsesi beberapa hak

pengusahaan hutan atau ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam (IUPHHK Hutan

Alam).

Alamat unit manajemen

Kantor Holding Jakarta :

Plaza BII Menara 2 Lt. 19

Jln. MH Thamrin No. 51 Jakarta 10350.

Telp. 021-39834473,

Fax. 021-39834707, 39834798

Kantor Operasional :

HTI Camp 38, Desa Puan Cepak, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kertanegara, Propinsi Kalimantan Timur

Telp. 0541-273107 ext. 110

Kantor Pusat :

Jl. Camar No. 95, Kelurahan Pelita, Samarinda, Kalimantan Timur.

Telp. 0541-739285, 286, 287, 260 dan 270, Fax 0541-733838

Pengurus Perusahaan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Koes Saparjadi, MF

Komisaris : Sani, SE.

Komisaris : Ir. Soebardjo

Dewan Direksi

Direktur Utama : Kornelius Yusak

Direktur : Suhendra Wiriadinata

Direktur : Drs. Bambang Gendrojono

Areal Kerja Sumber Daya Hutan

Areal kerja UPHHK Tanaman PT SRH termasuk dalam wilayah administrasi kehutanan Resort Polisi

Hutan (RPH) Sebulu, Muara Kaman dan Muara Bengkal, Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH)

Muara Wahau, Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Mahakam Tengah, Dinas Kehutanan Propinsi

Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. Areal ini termasuk dalam Kelompok Hutan Sungai Sebulu,

Sungai Menamang dan Sungai Beliwit dalam wilayah Sub DAS Beliwit, Bluhi, Napai, Bendang,

Menamang Kiri, Menamang Kanan, Maoo, Santan, Bengalon, Seguntung-Sedulang, Sendawan,

Manujan, Bentihan, Tebang, Teratak dan Sub DAS Sungai Busung.

Areal kerja PT SRH yang bertipe iklim B (basah, Schmidt & Fergusson) terlingkup dalam 7 (tujuh)

Sub daerah aliran sungai (Sub DAS) yang tersebar dari sebelah Utara sampai Selatan, yaitu Sub

DAS Telen, Sub DAS Menamang Kiri, Sub DAS Menamang Kanan, Sub DAS Sedulang, Sub DAS

Santan, Sub DAS Sabintulung dan Sub DAS Sebulu. DAS-DAS ini terbangun oleh lansekap sungai-

sungai utama dan puluhan anak sungainya yang seluruhnya bermuara pada Sungai Mahakam.

Batas-batas lokasi UPHHK Tanaman PT SRH adalah :

• Sebelah Utara : UPHHK Tanaman PT Kiani Lestari dan Taman Nasional Kutai

• Sebelah Timur : Taman Nasional Kutai, PT Indominco (Mining), UPHHK Tanaman PT

Sumalindo Hutani Jaya dan Eks UPHHK Alam dan PT Daya Besar.

• Sebelah Selatan : APL (KBNK) dan Sungai Mahakam

• Sebelah Barat : Perkebunan Sawit PT Khaleda dan PT Teguh Jaya Prima Abadi dan Eks

UPHHK Alam PT Persada Bumi Hijau

• Dalam areal : Perkebunan Sawit PT Anugrah Urea Sakti

Areal kerja PT SRH didominasi kondisi lereng yang datar-landai (lereng A dan B ~ 52,3%). Selain

itu adalah agak curam (lereng C ~ 44,0%), curam (lereng D ~ 1,1%) dan sangat curam (lereng E

~ 2,5%). Kondisi lereng datar dan landai serta banyaknya aliran sungai di wilayah ini

menyebabkan sebagian kecil arealnya tergenang terutama pada daerah muara sungai. Luas tiap

kelas lereng disajikan pada tabel di bawah ini

Sistem Silvikultur/Pengaturan Hasil

Sistem silvikultur yang diterapkan oleh unit manajemen adalah Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) seperti umumnya pengelola IUPHHK hutan tanaman lainnya. Pemilihan dan pengembangan jenis tanaman pokok pada PT. SRH di dasarkan pada : • Tujuan pembangunan hutan tanaman • Kesesuaian lahan

• Nilai Ekonomi • Kesesuaian dengan pembangunan masyarakat sekitar hutan

Berdasarkan beberapa kriteria tersebut di atas, maka jenis tanaman pokok yang dikembangkan saat ini adalah Acacia mangium dan Eucalyptus pelita untuk daerah kering dan Acacia crassicarpa untuk daerah basah (rawa).

Pengendalian dan Monitoring Dampak Lingkungan Pemanfaatan Hutan Tanaman.

1. Persiapan lahan tanpa pembakaran (PLTB) dengan spreading system: menyertakan sisa-sisa ranting, dahan dan cabang serta sisa kulit kayu yang tidak termasuk kedalam ukuran BBS sehingga memberikan topsoil untuk kesuburan tanah dan dibuatnya jalur track alat berat dengan sisa-sisa tebangan tersebut sehingga terjadinya kepadatan tanah.

2. Penerapan sistem debarking dalam kegiatan penebangan, yaitu dengan melakukan kupas kulit dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengangkutan kayu(proses percepatan pengeringan di lokasi tebangan) dan diharapkan dapat mengembalikan unsur hara(kesuburan tanah) dilokasi tebangan melalui sisa kulit dan ranting yang ditinggalkan.

3. Penerapan sistem skidtrack (mineral) dan jalur matting (rawa), yakni dengan membuat tumpukan serasah dan sisa-sisa kayu sebagai pijakan alat berat untuk mengurangi tingkat pemadatan permukaan tanah yang diakibatkan oleh aktifitas alat berat pada saat kegiatan penebangan.

4. Dalam persiapan lahan dilakukan pembuatan kanal drainase (lahan basah) bertujuan untuk mengatur water table areal tanam yan sesuai untuk pertumbuhan tanaman dan pembuatan tertiary drain/kanal cacing/parit (lahan mineral) yang harus ditembuskan ke outlet (sungai) atau kolam penampungan air yang bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan areal tanam dan mencegah terjadinya genangan air dilokasi penanaman.

5. Melakukan pemupukan dasar dengan pupuk organik dan anorganik terutama penggunaan pupuk CIRP untuk mengurangi tingkat keasaman lahan dan untuk mempercepat proses dekomposisi gambut.

6. Melakukan penanaman kembali secepat mungkin terhadap lahan yang telah di landclearing. Lama waktu masa bero tidak boleh melebihi 2 bulan sejak penebangan dilakukan. Lahan yang mempunyai kemiringan di atas 45 o di dalam kawasan UM dimasukkan ke dalam kawasan lindung, sehingga areal tersebut tidak dibuka.

7. UM telah menyiapkan sistem ”water management” yang mengatur tata air dengan pembangunan dan pengaturan kanal-kanal selain juga untuk sarana transportasi. Dengan demikian pada areal basah dapat dikelola dan dapat menyediakan tempat tumbuh yang baik bagi tanaman HTI. Dilakukan penanaman Legume Cover Crops (LCC) yang ditanam di antara tanaman Eucalyptus.

8. Untuk memonitor dampak lingkungan yang diakibatkan kegiatannya Unit manajemen melakukan pengukuran dan pemantauan beberapa parameter lingkungan sesuai dengan rekomadasi AMDAL serta RKL dan RPL.

Pengelolaan Sosial

Untuk pengelolaan sosial masyarakat sekitar hutan, unit manajemen telah menetapkan program community development secara umum yang mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

• Pembangunan sarana prasarana fisik (Masjid, Madrasah, jalan jembatan dan sarana lainnya )

• Support kegiatan ekonomi, sosial budaya dan keagamaan

• Kegiatan pengembangan pendidikan ( bantuan buku / perpustakaan )

Di samping program-program di atas juga dikembangkan pola kemitraan dengan masyarakat sebagai salah satu bentuk penyelesaian permasalahan lahan yang terjadi dengan masyarakat sekitar. Pola yang saat ini dikembangkan adalah pengembangan hutan tanaman pola kemitraan (HTPK), pengadaan bibit, penyiraman jalan sepanjang pemukiman, koktraktor tebangan dan penanaman, pengadaan tenaga kerja, pemanfaatan hasil hutan non kayu (rotan, madu, dlsb,) dll. Penyelesaian permasalahan dengan masyarakat seperti kasus klaim dan okupasi lahan dilakukan dengan prosedur yang ada seperti: a. Kasus Klaim lahan :

• Proses Hukum dengan mengacu pada Undang-Undang no. 41 th 1999 tentang Kehutanan • Kompensasi / Saguh Hati dengan standar harga Imas / Tebang • Kemitraan HTPK dengan ketentuan luas 2 Ha / KK

b. Kasus Okupasi lahan :

• Enclave pada areal dengan kondisi sudah menjadi pemukiman dan perkebunan produktif yang menyertai pemukiman tersebut.

• Program kerjasama Tanaman Kehidupan pada areal dengan kondisi sudah menjadi kebun atau tanaman pangan yang dikelola oleh komuniti akan tetapi belum intensif.

• Kemitraaan HTPK pada kondisi ladang permanen, setelah sebagian dari areal diambil untuk Tanaman Kehidupan sesuai dengan jumlah okupan yang dapat dipertanggung jawabkan.

c. Kasus Overlap dan tumpang tindih.

• Dikembalikan pada kebijakan pemerintah sebagai pemberi Izin, dengan tetap mengacu pada undang-undang no. 41 th 1999 tentang Kehutanan.

Prosedur penyelesaian konflik selain hal-hal yang telah disebutkan diatas diatur juga dalam FSS/OP/03 “Solving Land Dispute”

Kekuatan dalam pencapaian PHTL

1. Manajemen PT. Surya Hutani Jaya mempunyai komitmen yang kuat dalam pencapaian sertifikasi PHTL, hal ini bisa dibuktikan dengan kesungguhan dalam mempersiapkan dokumentasi dan lapangan, penyusunan tim sertifikasi yang cukup solid dalam jangka beberapa tahun untuk memperoleh sertifikat PHTL LEI.

2. Jajaran manajemen sampai karyawan di bawah turut terlibat dalam menyiapkan sertifikasi dalam mencoba untuk melaksanakan praktek-praktek pengelolaan hutan yang baik dan memperbaiki secara berkelanjutan pada pengelolaan hutannya .

3. Sumber daya manusia pada bidang keahliannya yang memadai dilihat dari jumlah Sarjana Kehutanan dilapangan yang cukup dan kompeten.

4. Mempunyai Bagian Research and Development (R & D) yang cukup memadai dalam mendukung terlaksananya pembangunan hutan tanaman ke depan.

5. Kemampuan modal yang cukup memadai dari pemilik perusahaan lebih menjamin berlangsungnya perusahaan.

6. Perusahaan telah memperkerjakan karyawan yang cukup banyak jumlahnya yang dapat

berdampak pada terbukanya peluang kerja di daerah dan juga meningkatnya pendapatan masyarakat secara umum.

7. Berkembangnya kegiatan ekonomi lokal secara significant akibat adanya kegiatan perusahaan (HTI dan Pabrik) sehingga secara langsung dan tidak langsung mempercepat pembangunan daerah sekitar.

8. Fasilitas base camp dan perumahan karyawan yang sangat memadai.

9. Program community development (PMDH) selalu menjadi bagian dari kegiatan perusahaan dengan anggaran yang cukup.

10. Sarana dan prasarana yang cukup tersedia dalam mendukung kegiatan perusahaan dan membantu kegiatan penduduk sekitar.

11. PT SRH telah menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan dengan standar ISO 14001:2004 dan mendapat sertifikat sejak tahun 2007.

Kelemahan dalam Pencapaian PHTL

1. Potensi konflik sosial yang masih ada dikeranakan konflik lahan dengan masyarakat masih sangat dinamis dan masih berpotensi dalam menghambat tercapainya PHTL yang mantap.

2. Permasalahan pengelolaan lahan basah terutama lahan gambut dalam yang dikelola sebagai areal produktif dapat mengakibatkan dampak lingkungan dan isu lingkungan.

3. Sistem monokultur pada hutan tanaman industri dengan luasan yang besar dapat berakibat pada tingginya resiko ancaman hama dan penyakit pada tanaman dan juga isu keanekaragaman hayati.