PU BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGA …ppid.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/dokumen/RENSTRA...DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH Rencana Strategis 2013

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA JL. MADUKORO BLOK AA-BB NO. TELP. (024)7608368 (HUNTING)/FAX. (024) 7608647/7613181

SEMARANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA

KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2013 – 2018

FEBRUARI 2017

DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

Rencana Strategis 2013 - 2018

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 merupakan satu kesatuan dalam

sistem perencanaan pembangunan daerah, sesuai dengan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2013 – 2018 yang akan ditetapkan kemudian (Raperda

Perubahan RPJMD Tahun 2013 – 2018).

Fungsi Renstra sebagai kerangka acuan dalam rangka melaksanakan

kegiatan – kegiatan tahunan yang masuk dalam isu – isu strategis

bedasarkan skala prioritas yang ada dilakukan secara bertahap selama 5

(lima) tahun.

Proses Penyusunan Renstra yaitu perumusan nilai-nilai strategis/ analisis

stake holders, menentukan visi dan misi, analisis lingkungan (SWOT),

menentukan isu strategis, strategis pelaksanaan program - program strategis,

perumusan rencana aksi/ rencana kerja.

Keterkaitan renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

dengan RPJMD antara lain meningkatkan kualitas dan kapasitas serta

kondisi jalan dan jembatan kewenangan provinsi serta mendukung

pembangunan Jalan Tol Bawen – Solo dan Tol Brebes - Semarang guna

meningkatkan daya saing, meningkatkan pelayanan air bersih, sanitasi di

perkotaan maupun perdesaan, meningkatkan sumber daya manusia yang

bersertifikat kompetensi dalam kegiatan jasa konstruksi, meningkatkan

pengawasan dan pelayanan informasi konstruksi.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa

Tengah dalam mewujudkan Renstra Tahun 2013 - 2018 secara bertahap,

berkesinambungan melakukan berbagai program dan kegiatan untuk

mewujudkan dan mengembangkan infrastruktur jalan dan jembatan disemua

wilayah, peningkatan pelayanan air bersih, sanitasi di perkotaan maupun

perdesaan, peningkatan sumber daya manusia yang bersertifikat kompetensi

dalam kegiatan jasa konstruksi, serta peningkatan pengawasan dan

pelayanan informasi konstruksi.

Total panjang jalan provinsi adalah 2.404,741 Km berdasarkan Surat

Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 620/2/2016, tanggal 25-01-2016

tentang penetapan status ruas – ruas jalan sebagai jalan provinsi dan

peranannya dalam jaringan jalan primer sebagai jalan arteri, kolektor 1,

kolektor 2 dan kolektor 3 di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan panjang



2

jembatan provinsi 23.933,79m, termasuk menangani sebagian ruas jalan non

status sepanjang 4,040 Km yaitu Jalan Komplek Wisata Borobudur dan JL.

Akses Bandara A. Yani Semarang.

Peningkatan kinerja jalan Provinsi Jawa Tengah dilakukan secara

bertahap dari tahun ke tahun denga. Kondisi akhir tahun 2013 dengan total

panjang jalan 2.565,261 Km adalah sebegai berikut; Kondisi jalan baik

sepanjang 2.224,393 Km (86.70%), Kondisi jalan sedang sepanjang 334,557

Km (13.04%), Kondisi jalan rusak sepanjang 6,671 Km (0.26%) dan Kondisi

jembatan baik sepanjang 20.593,72 m (79.00%), Kondisi jembatan sedang

sepanjang 5.242,28 m (20.11%), Kondisi jembatan rusak sepanjang 232,00 m

(0.89%), maka sebagai bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan

pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab tersebut dituangkan dalam program Rehabilitasi/

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Peningkatan Jalan dan Penggantian

Jembatan serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan,

disusunlah Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 –

2018.

Peningkatan kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan kondisi

akhir tahun 2013 adalah Air Minum Perkotaan 63,99%, Air minum Perdesaan

49,13% dan Sanitasi 64,50%. Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan

Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi dengan kondisi akhir tahun

2013 adalah Sertifikasi Hasil Uji 573 buah, Informasi Konstruksi 2 buah dan

jumlah pelaku jasa konstruksi 585 orang.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Restra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah Tahun

2013 - 2018, landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan

adalah:

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);

2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);

3. Undang – Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

4. Undang – Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5. Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan

Angkutan Jalan;



3

6. Undang – Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Undang – Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup;

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008


15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010


17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 517);

20. Peraturan Menteri PAN dan RB PER/20/M/PAN/11/2008 tentang

Pentunjuk Penyusunan IKU;

21. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

22. Perda Jateng Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029;

23. Perda Jateng Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025;



4

24. Perda Jateng Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi

Jawa Tengah;

25. Perda Jateng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda No. 11

Tahun 2004 tentang Garis Sempadan;

26. Perda Jateng Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

27. Peraturan Daerah RPJMD Perubahan Tahun 2013 – 2018;

28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta

Karya Provinsi Jawa Tengah.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya disusun

dengan maksud :

a. Sebagai dokumen induk perencanaan untuk menyusun Rencana Kerja

(Renja) Tahunan;

b. Sebagai dokumen pembangunan yang berkelanjutan yang bisa

dijadikan pegangan untuk memahami visi, misi, strategi dan arah

kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya dalam

jangka menengah atau 5 (lima) tahun periode pembangunan.

1.3.2. Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya disusun

dengan tujuan untuk digunakan sebagai pedoman dalam mencapai target

yang termuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi

Jawa Tengah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan Renstra.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Cipta Karya

Bab ini menguraikan tentang peran (tugas, fungsi dan

kewenangan), sumber daya yang dimiliki, capaian - capaian

kinerja dalam pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, capaian

program prioritas dalam pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya,

dan hambatan - hambatan utama yang perlu diatasi melalui

Renstra ini.



5

BAB III Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok

Dan Fungsi.

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan

berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga dan Cipta Karya, telaahan visi, misi, dan program

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, telaahan

Renstra K/L dan Renstra, telaahan RTRW dan KLHS, penentuan

isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta

Karya.

BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

Bab ini menguraikan tentang Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran

jangka menengah, Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga dan Cipta Karya.

BAB V Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan,

indikator kinerja dan pendanaan indikatif sesuai dengan

perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta

Karya yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga dan Cipta Karya yang secara langsung

menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII Penutup

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari Renstra secara

keseluruhan.



6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA

MARGA DAN CIPTA KARYA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Dasar Hukum Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta

Karya

a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang



2.1.2. Tugas Pokok :

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya mempunyai tugas

membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang

Pekerjaan Umum sub urusan jalan, air minum, persampahan, air limbah,

drainase, pemukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan

lingkungannya dan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Daerah dan

tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

2.1.3. Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

dan Cipta Karya mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang rancang bangun dan pengawasan,

pelaksana jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan

gedung;

b. Pengoordinasian kebijakan bidang rancang bangun dan pengawasan,


gedung;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang rancang bangun dan pengawasan,


gedung;

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rancang

bangun dan pengawasan, pelaksana jalan serta sarana prasarana

permukiman dan bangunan gedung;

e. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada

seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan

f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai

dengan tugasnya.



7

2.1.4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2016

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, Susunan Organisasi Dinas PU Bina

Marga dan Cipta Karya terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan :

Subbagian Program;

Subbagian Keuangan;

Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan, membawahkan :

Seksi Rancang Bangun;

Seksi Pengawasan Teknis;

Seksi Pengelolaan Aset Kebinamargaan dan Keciptakaryaan.

d. Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur, membawahkan :

Seksi Pelaksana Jalan Timur 1;

Seksi Pelaksana Jalan Timur 2;

Seksi Administrasi Teknis Timur.

e. Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat, membawahkan :

Seksi Pelaksana Jalan Barat 1;

Seksi Pelaksana Jalan Barat 2;

Seksi Administrasi Teknis Barat.

f. Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung,

membawahkan :

Seksi Pengembangan Air Minum;

Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan;

Seksi Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi.

g. Unit Pelaksana Teknis ( UPT )

Adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.

h. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan

tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan ketrampilan tertentu.



8

Gambar 2.1 Bagan Organisasi Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya

Gambar 2.2 Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis

2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum

sub urusan Jalan, air minum, persampahan, air limbah, drainase,

permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya dan

jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Daerah merupakan Dinas teknis,

namun demikian apabila dilihat dari sumber daya manusia akan terlihat

komposisi pegawai non teknis lebih banyak dibandingkan dengan pegawai

KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI

PENGELOLAAN ASET KEBINAMARGAAN ADMINISTRASI TEKNIS TIMUR ADMINISTRASI TEKNIS BARAT TATA BANGUNAN DAN JASA

KONSTRUKSIDAN KECIPTAKARYAAN

KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI

PENGAWASAN TEKNIS PELAKSANA JALAN TIMUR 2 PELAKSANA JALAN BARAT 2 PENGEMBANGAN PENYEHATAN

LINGKUNGAN

JABATAN FUNGSIONAL KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI

TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN

MADYA

RANCANG BANGUN PELAKSANA JALAN TIMUR 1 PELAKSANA JALAN BARAT 1 PENGEMBANGAN AIR MINUM

JABATAN FUNGSIONAL RANCANG BANGUN DAN PELAKSANA JALAN WILAYAH PELAKSANA JALAN WILAYAH SARANA PRASARANA PEMUKIMAN

TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN

MADYA

PENGAWASAN TIMUR BARAT DAN BANGUNAN GEDUNG

KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG

SEKRETARIS

KEPALA SUB BAGIAN UMUM KEPALA SUB BAGIAN KEPALA SUB BAGIAN

KEPEGAWAIAN KEUANGAN PROGRAM

STRUKTUR ORGANISASI KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA

MARGA DAN CIPTA KARYADINAS PEKERJAAN UMUM BINA

MARGA DAN CIPTA KARYA

PROVINSI JAWA TENGAH

PROVINSI JAWA TENGAH

SEMARANG P A T I PURWODADI SURAKARTA MAGELANG WONOSOBO CILACAP TEGAL PEKALONGAN

Kepala Balai Kepala Balai Kepala Balai Kepala Balai Kepala Balai Kepala Balai Kepala Balai Kepala Balai Kepala Balai Kepala Balai

Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian

Tata Usaha Tata Usaha Tata Usaha Tata Usaha Tata Usaha Tata Usaha Tata Usaha Tata Usaha Tata Usaha Tata Usaha Tata Usaha

Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi

Jalan dan Jembatan 1 Jalan dan Jembatan 1 Jalan dan Jembatan 1 Jalan dan Jembatan 1 Jalan dan Jembatan 1 Jalan dan Jembatan 1 Jalan dan Jembatan 1 Jalan dan Jembatan 1 Jalan dan Jembatan 1 Pengujian Mutu Jasa Konstruksi

Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi

Jalan dan Jembatan 2 Jalan dan Jembatan 2 Jalan dan Jembatan 2 Jalan dan Jembatan 2 Jalan dan Jembatan 2 Jalan dan Jembatan 2 Jalan dan Jembatan 2 Jalan dan Jembatan 2 Jalan dan Jembatan 2 Peralatan dan Alat Berat Informasi Konstruksi

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

Kepala Balai

BALAI PELAKSANA TEKNIS

JALAN WILAYAH


JALAN WILAYAH


JALAN WILAYAH


JALAN WILAYAH

BALAI PELAKSANA

TEKNIS JALAN WILAYAH

BALAI PELAKSANA

TEKNIS JALAN WILAYAH


JALAN WILAYAH


JALAN WILAYAH


JALAN WILAYAH

BALAI PENGUJIAN DAN

PERALATAN

BALAI JASA KONSTRUKSI DAN

INFORMASI KONSTRUKSI



9

teknis.Pada awal Januari 2017 jumlah keseluruhan pegawai Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga dan Cipta Karya sebanyak 972 dengan data dapat dilihat

pada tabel :

2.2.1. Susunan Kepegawaian :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga dan Cipta Karya

status s/d Januari 2017

2.2.2. Rincian Pegawai di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Cipta Karya

Tabel 2.2 Rincian Pegawai di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina


status s/d Januari 2017

RINCIAN PEGAWAI

I. Jenis Kelamin

1. Pria 836 Orang

2. Wanita 136 Orang

II. Pendidikan

1. Pasca Sarjana (S-2) 83 Orang

2. Sarjana (S-1) 202 Orang

3. D3 67 Orang

4. SLTA 405 Orang

5. SLTP 123 Orang

6. SD 92 Orang

III. ESELON

1. II 1 Orang

2. III 16 Orang

3. IV 48 rang

JUMLAH PEGAWAI

1. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (Kantor Pusat)

207 Orang

2. Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang 62 Orang

3. Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Surakarta 100 Orang

4. Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Magelang 96 Orang

5. Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Wonosobo 48 Orang

6. Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Cilacap 62 Orang

7. Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Tegal 60 Orang

8. Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Pati 96 Orang

9. Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Purwodadi 129 Orang

10. Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah

Pekalongan 65 Orang

11. Balai Pengujian dan Peralatan 25 Orang

12. Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi 22 Orang

TOTAL 972 Orang



10

2.2.3. Asset Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

a. Asset Peralatan Utama

Tabel 2.3 Asset Peralatan Utama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

dan Cipta Karya

KANTOR

PUSATBPT BAIK RUSAK

( TDK BISA

DIPAKAI )

1 2 3 4 5 6 7

1 Three Wheel Roller 6-8, 10-12 Ton 3 62 8 57 48 HIBAH APBN

2 Dump Truck 3-5 Ton 3 26 20 9 3 HIBAH APBN

3 Tandem Vibration Roller 2 Ton - 4 4 -

4 Tandem Vibration Roller 4 Ton 1 17 16 2

5 Baby Roller - 16 14 2

6 Flat Bad Truck With Crane 3-5 Ton 2 2 4 -

7 Truck Trailer / Head Tractor 2 - 2 -

8 Buldozer 1 - - 1

9 Motor Grader 2 - 2 -

10 Wheel Loader 1,2 / 1,5 M3 3 - 1 2

11 Vibro Roller 8 Ton 2 - - 2

12 Crane On Wheel 15 Ton 2 - 1 1

13 Tire Roller 8 - 10 Ton 4 - 3 1

14 Crane On Truck 35 Ton 1 - 1 -

15 Pile Hammer 2,5 Ton 2 - 1 1

16 Cold Milling lebar 100 cm 1 - 1 -

17 Cold Milling lebar 50 cm - - - -

18 Mini Excavator 1 - 1 -

19 Syndrome Road Maintenance Truck 1 - - 1

20 Portable Asphalt Mixing Plant ( AMP ) - 1 1 -

21 Generator Set 8 - 4 4

22 Compresor 4 - 3 1

23 Hydrolik Press / Manual Press 2 - 2 -

24 Backhoe Loader 2 - 2 -

25 Plat Tamper 2 19 19 2

26 Water pump 3 - 3 -

27 Derek crane hydrolic manual 5 - 3 2

32 Grass Cutter - - - -

32 Asphalt Sprayer - - - -

33 Concrete Mixer - - - -

34 Pick Up 2 6 2 6

35 Sepeda Motor Roda 3 - 7 7 -

KONDISI ALAT

NO JENIS PERALATAN

SAAT INI ( 2013 )

KETERANGAN

JUMLAH ALAT



11

b. Asset Gedung dan Bangunan Kantor

Tabel 2.4 Asset Gedung dan Bangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya


11

DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

Jumlah

Luas

Lantai

(M2)

Jumlah

Luas

Lantai

(M2)

Jumlah

Luas

Lantai

(M2)

Jumlah

Luas

Lantai

(M2)

Jumlah

Luas

Lantai

(M2)

Jumlah

Luas

Lantai

(M2)

Jumlah

Luas

Lantai

(M2)

Jumlah

Luas

Lantai

(M2)

1 Kantor Pusat 2 3.332,00 5 350,00 - - - - - - - - - - - -

2 Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang 8 1.282,00 - - - - - - - - - - - - - -

3 Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Surakarta 13 1.625,42 1 251,00 1 98,00 2 94,00 1 9,00 1 108,00 - - - -

4 Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Magelang 14 2.516,25 7 759,80 1 48,00 2 64,00 - - 2 414,00 2 216,00 1 292,00

5 Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Wonosobo 12 4.877,00 1 48,00 - - - - - - - - 1 242,00 - -

6 Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Cilacap 8 1.433,00 5 339,00 5 595,14 1 60,00 - - - - - - - -

7 Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Tegal 4 939,00 - - - - - - 2 64,00 - - - - - -

8 Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Pati 7 2.685,15 2 176,00 - - - - - - - - - - - -

9 Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Purwodadi 13 1.405,68 9 1.711,87 1 80,00 - - - - 1 200,00 1 200,00 1 140,00

10 Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Pekalongan 11 2.716,61 1 53,00 1 205,00 - - - - - - - - - -

11 Balai Pengujian dan Peralatan 1 1.329,50 - - 1 123,50 1 15,00 - - - - 1 33,00 - -

12 Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi 1 135,96 - - - - - - - - - - - - - -

Bangunan Gedung

Olah Raga

KantorNo.

Bangunan GudangBangunan

Gedung KantorRumah Negara

Bangunan Gedung

Tempat IbadahGedung Pos Jaga

Gedung

Garasi/Pool

Bangunan Gedung

Tempat

Pertemuan



12

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta

Karya

2.3.1. Evaluasi Renstra 2008 – 2013

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.

620/2/2016 Tanggal 25 Januari 2016, panjang Jalan Provinsi sepanjang

2.404,741km, kondisi Jalan Provinsi tahun 2016 dalam kondisi baik

88,88%, sedang 11,12% dan rusak 0,00%. Sedangkan kondisi jembatan

baik 82,7%, sedang 17,24% dan rusak 0,00%. Capaian kondisi jalan dan

jembatan akhir tahun 2016 terhadap capaian kinerja tahun 2015 adalah;

Kondisi jalan baik 88,27%, meningkat dari 88,88% dan kondisi jembatan

baik 81,98% meningkat dari 82,76% meskipun adanya peningkatan

kondisi jalan dan jembatan terus diupayakan, daya dukung Jalan

provinsi masih belum optimal, mengingat masih teradanya limpahan

jalan alih status jalan kab menjadi jalan provinsi yang lebarnya < 6,00 m

(3,5 m - 5,0 m) sepanjang 120 km.

Kegiatan-Kegiatan Strategis :

Di samping pencapaian 2008-2013 yang digambarkan secara umum

melalui kondisi jalan, ada beberapa kegiatan yang dinilai strategis yang

dapat memperjelas pencapaian selama lima tahun sebelumnya yaitu

pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) Jawa Tengah

direncanakan sepanjang 212, 25 km, melalui kabupaten Wonogiri,

Purworejo, Kebumen dan Cilacap, pengadaan tanah sampai dengan

tahun 2013 mencapai 122,74 km. Sisa panjang yang masih harus

dibebaskan sepanjang 99,51 km terdiri dari 16,13 km di Kabupaten

Kebumen dan 83,38 km di Kabupaten Cilacap, diharapkan pada tahun

2014 dapat dipercepat penyelesaiannya bersama Pemerintah Kabupaten

yang bersangkutan. Progres Pembangunan Fisik mencapai 28,19 Km

dengan rincian 6,16 Km 4 lajur dan 22,03 km 2 lajur. Program Regional

Road Development Project (RRDP) loan dan Islamic Development Bank

(IDB) melalui Kementrian Pekerjaan Umum yang diarahkan untuk 3 ruas

yaitu Giriwoyo-Duwet (Kab.Wonogiri), Congot-Jali-Wawar (Kab. Purworejo)

dan Wawar-Tambakmulyo (Kab. Kebumen) yang telah dimulai prosesnya

pada tahun 2011, saat ini dalam proses pelelangan konstruksi (masa pra

kontrak). Diharapkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dapat segera

menyelesaikan pengadaan tanah pada sekmen selanjutnya yaitu

dikabupaten Kebumen dan Cilacap, sebagai syarat untuk mengajukan

dana penanganan fisik kepada Kementian Pekerjaan Umum.



13

Selain itu, terjadi peningkatan kondisi jalan di Jawa Tengah

wilayah Timur, Tengah dan Barat sebagai upaya untuk mendukung

pengembangan Kawasan Blok Cepu, peningkatan kondisi jalan di

wilayah perbatasan, jalur akses Pantura - Pansela dan mendukung

kegiatan pariwisata serta penanganan khusus daerah rawan longsor dan

banjir secara terperinci sebagaimana tertera pada tabel 2.5 Target dan

Realisasi.



14

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah



14

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1Persentase panjang penanganan jalan

dengan lebar ≥ 6,00m

66,9077,87 54,14 59,00 64,84 77,46 77,87 55,24 66,46 75,55 102,03 112,64 116,52

2 Persentase Panjang Jembatan dengan

lebar 9m.84,27 78,92 79,72 80,85 82,30 84,27 80,22 81,43 83,00 101,65 102,15 102,66

3Persentase panjang penanganan jalan

sesuai standar jalan kolektor (MST ≥

8,00 Ton)

82,30 69,60 72,20 75,33 79,63 82,30 70,69 74,80 81,21 101,57 103,60 107,81

4Persentase Jembatan sesuai beban

Standar Bina Marga20,89 14,10 14,42 18,28 18,88 20,89 14,10 16,36 16,95 100,00 113,45 92,72

5Persentase panjang jalan dalam kondisi

baik89,60 86,92 87,56 88,88 88,92 89,60 86,92 88,27 88,88 100,00 100,81 100,00

6Persentase Jembatan dalam Kondisi

Baik85,80 79,72 81,24 82,76 83,61 85,80 79,72 81,98 82,76 100,00 100,91 100,00

7Pemenuhan kebutuhan alat

kebinamargaan (alat berat dan alat

laboratorium)

89,84 84,26 85,66 87,05 88,28 89,84 48,56 86,72 87,05 57,63 101,24 100,00

8 Panjang jalan yang sudah dileger 94,60 76,00 80,60 85,20 89,80 94,60 81,87 87,68 92,39 107,72 108,78 108,44

9

Terfasilitasinya prasarana sarana

kebinamargaan dan pembangunan

infrastruktur strategis

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

10

Jumlah uji dan penyebaran informasi

jasa konstruksi (SHU; informasi

konstruksi)

a. - Sertifikasi Hasil Uji 400

SHU

400

SHU

400

SHU

- Informasi Konstruksi 4

Inform

asi

4

Inform

asi

4

Inform

asi

b. Jumlah Pelaku Jasa Konstruksi 1050

Orang

970

Orang

1050

Orang

11

Cakupan pelayanan air minum dan

sanitasi :

1) Cakupan air minum perkotaan 79,50 78,00 79,50

2) Cakupan air minum perdesaan 72,50 71,00 72,50

3) Cakupan Sanitasi 81,50 80,00 81,50

Target Renstra OPD

Tahun ke- (%)

Realisasi Capaian

Tahun ke- (%)

Rasio Capaian pada

Tahun ke-No.Indikator Kinerja sesuai Tugas dan

Fungsi OPD

Target

SPM

Target

IKK

Target

Indikat

or

Lainny



15

2.3.2. Standar Pelayanan Minimal Bidang Bina Marga

Total panjang jalan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah

29.402,682 km, terdiri dari jalan nasional sepanjang 1.518,09 km, jalan

provinsi sepanjang 2.404,741 km dan jalan kabupaten/kota sepanjang

25.479,851 km. Kondisi pelayanan prasarana jalan Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2016 sebagai berikut :

a) Aksesbilitas

Indikator aksesbilitas yaitu tersedianya jalan yang menghubungkan

pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota. Kondisi sampai

dengan tahun 2016 seluruh titik pusat kegiatan (PK) sudah terhubung baik

oleh jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten/kota.

Total panjang jalan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah

29.402,682 km. Untuk meningkatkan aksesbilitas khususnya di wilayah

Selatan direncanakan pembangunan ruas jalan Wawar-tambakmulyo/Ruas

Jalan Diponegoro Kabupaten Kebumen (Jaringan Jalan lintas Selatan/JJLS)

sepanjang 38,460 km. Panjang eksisting jalan ditambah rencana

pembangunan jalan menjadi 26.407,252 km, sehingga tingkat aksesbilitas

(ratio panjang jalan eksisting dibandingkan total panjang jalan eksisting

ditambah rencana pembangunan jalan) sebesar 99,85% diharapkan pada

akhir tahun 2018, ruas JJLS selesai terbangun dengan Regional Road

Development Programe (RRDP) sehingga indek aksesbilitas dapat terpenuhi

100%.

b) Mobilitas

Indikator mobilitas yaitu tersedianya jalan yang memudahkan

masyarakat per individu melakukan perjalanan. Tingkat mobilitas jaringan

jalan dilihat dari rasio antara jumlah total panjang jalan yang

menghubungkan semua PK terhadap jumlah total penduduk dalam satuan

Km/10.000 jiwa.

Indeks mobilitas jawa tengah pada tahun 2016 mencapai 8,078

Km/10.000 jiwa, dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

sebesar 269,26% telah memenuhi SPM pada tahun 2016 sebesar 100%.

c) Keselamatan

Indikator keselamatan adalah tersedianya jalan yang menjamin

pengguna jalan berkendaraan dengan selamat. Sampai dengan tahun 2016,

ruas jalan nasional dan provinsi sepanjang 3.956,192 km, sedangkan ruas

jalan yang rawan kecelakaan dan rawan longsor/banjir sepanjang 525,556

km, sehingga ruas jalan yang sudah memenuhi criteria keselamatan

sepanjang 3.430,636 km, maka indek keselamatan kewenangan nasional

dan Provinsi Jawa Tengah adalah 86,72% sudah memenuhi standar




16

pelayanan yang ditetapkan Kementrian Pekerjaan Umum pada tahun 2016

mencapai 60%.

d) Kondisi Jalan

Indikator kondisi jalan yaitu tersedianya jalan yang menjamin

kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. Sampai dengan

Tahun 2016, jalan rusak di Provinsi Jawa Tengah sepanjang 6.041,836 km

yang terdiri dari 93,099 km jalan nasional, 7.184km jalan provinsi dan

5.941,580 km jalan kabupaten/kota, sehingga total jalan yang telah

memenuhi criteria kondisi baik dan sedang sepanjang 20.326,909 km.

Maka prosentase pelayanan kondisi ruas jalan di Provinsi Jawa Tengah

sebesar 77,08%, telah melampaui standar pelayanan yang ditetapkan

Kementiran Pekerjaan Umum pada tahun 2016 sebesar 60%

e) Kecepatan

Indikator kecepatan yaitu tersedianya jalan yang menjamin

perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana. Panjang

jalan kewenagan provinsi yang sudah memenuhi kriteria kecepatan

sepanjang 1.812,098 km dan belum memenuhi criteria kecepatan

sepanjang 592,643 km, karena kapasitas jalan belum memadai untuk

melayani arus kendaraan. Dengan kondisi tersebut maka persentase

pelayanan jalan provinsi yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai

dengan kecepatan rencana sebesar 75,36% diatas Standar Pelayanan

Minimum yang diterapkan Kementrian Pekerjaan Umum pada tahun 2016

sebesar 60%. hal ini dapat dilihat pada tabel 2.6 Standar Pelayanan

Minimum (SPM) Bidang Pekerjaan Umum.



17

Tabel 2.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum

2.3.3. Kinerja pelayanan Bidang Keciptakaryaan berdasarkan ketentuan

RAD MDG‟s

Tujuan ke-7 yaitu memastikan kelestarian lingkungan khususnya

target 7C menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa

akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi layak hingga

tahun 2015 dan target 7D mencapai peningkatan yang signifikan dalam

kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020.

BATAS

INDIKATOR NILAI WAKTU

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Jalan Jaringan Aksesibilitas Tersedianya jalan yang 100% 99,85% 2014 Dilaksanakan oleh

menghubungkan pusat-pusat pemerintah daerah

kegiatan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah

kabupaten/kota.

Mobilitas Tersedianya jalan yang 100% 269,26% 2014 Dilaksanakan oleh

memudahkan masyarakat pemerintah daerah

perindividu melakukan Provinsi Jawa Tengah

perjalanan.

Keselamatan Tersedianya jalan yang 60% 86,72% 2014 Dilaksanakan oleh

menjamin pengguna jalan pemerintah daerah

berkendara dengan selamat. Provinsi Jawa Tengah

Ruas Kondisi jalan Tersedianya jalan yang 60% 77,08% 2014 Dilaksanakan oleh

menjamin kendaraan dapat pemerintah daerah

berjalan dengan selamat dan Provinsi Jawa Tengah

nyaman.

Kecepatan Tersedianya jalan yang 60% 66,90% 2014 Dilaksanakan oleh

menjamin perjalanan dapat pemerintah daerah

dilakukan sesuai dengan Provinsi Jawa Tengah

kecepatan rencana.

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

JENIS PELAYANAN DASARNO KETERANGANNILAI

CAPAIAN



18

Tabel 2.7 status capaian target 7C MDG‟s Provinsi Jawa Tengah

Indikator Acuan Dasar

(2010)

Target MDG’s

(2015)

Target 7C : menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga

tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar

hingga tahun 2015

1 Proporsi rumah tangga dengan

akses berkelanjutan terhadap

air minum layak :

Perkotaan 38,00% 75,00%

Perdesaan 16,30% 52,8%

2 Proporsi rumah tangga dengan

akses berkelanjutan terhadap

sanitasi dasar, perkotaan dan

perdesaan

57,00% 72%

Tabel 2.8 Target dan Realisasi Capaian MDG‟s 7C Tahun 2008 – 2013

Indikator

Tahun

KET 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Capaian

pelayana

n air

bersih

perkotaa

n

T 33% 37% 40% 62,50

%

63% 63,50

%

Tercapa

i

R 35% 37% 38,70

%

38,90

%

40,60

%

63,99

%

Capaian

pelayana

n air

bersih

pedesaan

T 8% 9% 11% 23,60

%

30,90

%

38,20

%

Tercapa

i

R 8% 9% 10,40

%

18% 20,30

%

49,30

%

Cakupan

pelayana

n sanitasi

T 52% 55,60

%

57,70

%

60% 63% 66% Tidak

tercapai

R 52,90

%

54,73

%

57,70

%

58,40

%

60,03

%

64,50

%



19

2.3.4. Kinerja pelayanan berdasarkan ketentuan RAD GRK (Gas Rumah

Kaca)

RAD-GRK merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman

dalam upaya pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca untuk

mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2010 sampai

dengan tahun 2020 yang mencakup arah kebijakan, strategi dan program

serta kegiatan. Hasil pemantauan dan evaluasi sektor pengelolaan limbah

cair dan padat penurunan emisi sebesar 13.917 CO2 atau 0,77% dari

target capaian tahun 2020. Penurunan emisi tersebut masih terlalu kecil

karena target RAD GRK dimasukkan pembangunan TPA Regional yang

baru akan dimulai untuk TPA Regional Pekalongan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga dan Cipta Karya

Dalam menyusun strategi digunakan metoda Analisa SWOT, merupakan

suatu metoda penyusunan strategi organisasi. SWOT itu sendiri merupakan

singkatan dari Strength (S), Weakness (W), Opportunities (O), dan Threats (T)

yang artinya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau kendala,

dimana yang secara sistematis dapat membantu dalam mengidentifikasi

faktor-faktor luar (O dan T) dan faktor didalam perusahaan (S dan W). Kata-

kata tersebut dipakai dalam usaha penyusunan suatu rencana matang untuk

mencapai tujuan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, analisa

ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal,

yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu

peluang dan ancaman sebagai berikut :

1. Analisis Faktor Internal

Analisis Faktor Internal Rencana Pencapaian dan sasaran

Infrastruktur Jalan Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan

mengidentifikasi kekuatan-kekuatan (Strengths) dan kelemahan-kelemahan

(Weaknesses). Kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai

berikut :

a. Kekuatan (Strenght)

- Adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan jalan/jembatan

oleh Dinas;

- Tersedianya alokasi dana yang semakin meningkat dari tahun ke

tahun;

- Adanya struktur organisasi Balai Pelaksana Teknis yang merupakan

kepanjangan tangan dari kantor induk;



20

- Optimalnya perencanaan penyusunan program kegiatan;

- Adanya pembagian penanganan secara jelas yang terdiri dari

program rehabilitasi/pemeliharaan, dan peningkatan/penggantian

serta peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan.

- Adanya peningkatan cakupan pelayanan akses air minum dan

sanitasi di perkotaan dan perdesaan.

- Adanya pedoman teknis pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan

bangunan gedung dari pemerintah pusat.

- Adanya kesadaran para pemangku kepentingan tentang pelestarian

bangunan bersejarah.

- Banyaknya kegiatan pembangunan dan pelaku jasa konstruksi di

Provinsi Jawa Tengah.

- Banyaknya kegiatan konstruksi yang melalui pengujian mutu bahan.

- Adanya penyebarluasan informasi tentang layanan pengujian dan

informasi konstruksi.

b. Kelemahan (Weakness)

- Kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai;

- Semakin banyaknya pemanfaatan lahan jalan yang tidak sesuai

peruntukannya;

- Kurangnya peralatan pendukung untuk penanganan jalan dan

jembatan;

- Masih adanya ruas - ruas jalan yang belum memenuhi standar

teknis yang terkait dengan lebar, alinemen, struktur, kondisi tanah

dasar yang labil serta segmen – segmen jalan di daerah perbatasan

antar provinsi;

- Masih Kurangnya bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan yang

mengakibatkan stabilitas konstruksi jalan/jembatan terganggu.

- Belum optimalnya pelayanan air bersih dan sanitasi di perkotaan

maupun perdesaan.

- Masih rendahnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi yang

layak di perkotaan maupun perdesaan.

- Belum optimalnya pengelolaan dan pengawasan bangunan

sebagaimana pedoman teknis yang berlaku.

- Belum mantapnya koordinasi dalam pelestarian bangunan lama dan

pengembangannya serta pengendalian teknis arsitektur jati diri.

- Masih perlu peningkatan sumber daya manusia yang bersertifikat

kompetensi dalam kegiatan jasa konstruksi.

- Belum optimalnya pembinaan kegiatan jasa konstruksi.



21

- Masih rendahnya kegiatan konstruksi yang melalui pengujian mutu

bahan.

- Masih kurangnya pengawasan terhadap rendahnya kualitas bahan

pada pelaksanaan konstruksi.

- Masih kurangnya pelayanan informasi konstruksi.

2. Analisis Faktor Exsternal

Analisis faktor eksternal terkait penanganan jalan kewenangan

Provinsi Jawa Tengah untuk mengidentifikasikan peluang-peluang

(opportunities) dan ancaman-ancaman (threats) yang ada terkait dengan

rencana pencapaian dan sasaran yang dapat dimanfaatkan dari kondisi

makro yaitu sebagai berikut :

a. Peluang (Opportunity)

1. Adanya pencanangan Gubernur tentang dimulainya tahun

infrastruktur;

2. Adanya kebijakan pemerintah pusat melalui program MP3EI yang

menjadikan sektor infrastruktur sebagai faktor pengungkit prioritas

pembangunan;

3. Meningkatnya alokasi dana APBN melalui DAK infrastruktur;

4. Adanya peraturan tentang jasa konstruksi, jasa konsultansi dan

perlindungan lingkungan;

5. Adanya teknologi penanganan konstruksi jalan berupa cold milling,

rigid pavement dan beton pre-cast;

6. Tersedianya Instalasi Pengelolaan Air Bersih.

7. Tersedianya pedoman teknis pelaksanaan pembangunan dan

pengelolaan bangunan gedung dari pemerintah pusat.

8. Meningkatnya kesadaran para pemangku kepentingan tentang

pelestarian bangunan bersejarah.

9. Meningkatnya kegiatan pembangunan dan pelaku jasa konstruksi di


10. Balai Pengujian dan Informasi Konstruksi sudah dilengkapi dengan

laboratorium uji yang memadai.

11. Sudah tersedia berbagai event di tingkat provinsi atau nasional

sebagai media penyebarluasan informasi.

b. Ancaman

- Semakin tingginya pertumbuhan volume lalu lintas dan

meningkatnya pelanggaran muatan (lebih dari MST 8 Ton);

- Semakin berkurangnya ketersediaan material alam (galian gol. C)

sebagai bahan utama pendukung konstruksi jalan dan jembatan;

- Masih adanya penyedia jasa yang berkualitas rendah;



22

- Masih adanya kejadian bencana alam longsor, ambles yang

mengancam konstruksi jalan dan jembatan;

- Jauhnya jangkauan kerja yang tersebar merata didalam wilayah

provinsi.

- Kurang termanfaatkannya Instalasi Pengelolaan Air Bersih sesuai

dengan kapasitas pelayanan.

- Masih adanya ketidaksesuaian terhadap pedoman teknis dalam

pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung.

- Masih kurangnya koordinasi dalam pelestarian bangunan bersejarah.

- Masih adanya pelaku jasa konstruksi yang kurang kompeten

mengakibatkan kurang tertibnya penyelenggaraan jasa konstruksi.

- Masih kurangnya peralatan laboratorium uji yang memadai.

- Berkurangnya penyelenggaraan event di tingkat provinsi atau

nasional sebagai media penyebarluasan informasi.

Hasil hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu

kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang

dan ancaman sebagai berikut :

1. Optimalkan tersedianya alokasi dana yang semakin meningkat dari

tahun ke tahun guna mendukung adanya pencanangan Gubernur

tentang dimulainya tahun infrastruktur;

2. Adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan jalan/jembatan

oleh Dinas dengan meningkatnya alokasi dana APBN melalui DAK

infrastruktur;

3. Manfaatkan adanya pembagian penanganan secara jelas yang terdiri

dari program rehabilitasi/pemeliharaan, dan peningkatan/penggantian

serta peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan dengan adanya

teknologi penanganan konstruksi jalan berupa cold milling, rigid

pavement dan beton pre-cast;

4. Optimalkan adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan

jalan/jembatan oleh Dinas guna mendukung adanya kebijakan

pemerintah pusat melalui program MP3EI yang menjadikan sektor

infrastruktur sebagai faktor pengungkit prioritas pembangunan;

5. Optimalnya perencanaan penyusunan program kegiatan dengan adanya

peraturan tentang jasa konstruksi, jasa konsultansi dan perlindungan

lingkungan;

6. Atasi kurangnya peralatan pendukung untuk penanganan jalan dan

jembatan dengan adanya pencanangan Gubernur tentang dimulainya

tahun infrastruktur;



23

7. Atasi masih adanya ruas - ruas jalan yang belum memenuhi standar



antar provinsi dengan memanfaatkan adanya kebijakan pemerintah

pusat melalui program MP3EI yang menjadikan sektor infrastruktur

sebagai faktor pengukit prioritas pembangunan;

8. Atasi masih adanya ruas - ruas jalan yang belum memenuhi standar



antar provinsi dengan memanfaatkan meningkatnya alokasi dana APBN

melalui DAK infrastruktur;

9. Atasi semakin banyaknya pemanfaatan lahan jalan yang tidak sesuai

peruntukannya dengan memanfaatkan adanya peraturan tentang jasa

konstruksi, jasa konsultansi dan perlindungan lingkungan;

10. Atasi kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia dengan adanya

teknologi penanganan konstruksi jalan berupa cold milling, rigid

pavement dan beton pre-cast;

11. Optimalkan perencanaan penyusunan program kegiatan untuk

menanggulangi semakin tingginya pertumbuhan volume lalu lintas dan

meningkatnya pelanggaran muatan (lebih dari MST 8 Ton);

12. Optimalkan perencanaan penyusunan program kegiatan untuk

menanggulangi semakin berkurangnya ketersediaan material alam

(galian gol. C) sebagai bahan utama pendukung konstruksi jalan dan

jembatan;

13. Optimalkan adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan

jalan/jembatan oleh Dinas guna menanggulangi masih adanya penyedia

jasa yang berkualitas rendah;

14. Manfaatkan tersedianya alokasi dana yang semakin meningkat dari

tahun ke tahun guna menanggulangi masih adanya kejadian bencana

alam longsor, ambles yang mengancam konstruksi jalan dan jembatan;

15. Optimalkan adanya struktur organisasi Balai Pelaksana Teknis yang

merupakan kepanjangan tangan dari kantor induk untuk mengatasi

jauhnya jangkauan kerja yang tersebar merata di dalam wilayah

provinsi;

16. Tanggulangi masih adanya ruas - ruas jalan yang belum memenuhi

standar teknis yang terkait dengan lebar, alinemen, struktur, kondisi

tanah dasar yang labil serta segmen – segmen jalan di daerah

perbatasan antar provinsi dan hindari semakin tingginya pertumbuhan



24

volume lalu lintas dan meningkatnya pelanggaran muatan (lebih dari

MST 8 Ton);

17. Tanggulangi masih adanya ruas - ruas jalan yang belum memenuhi

standar teknis yang terkait dengan lebar, alinemen, struktur, kondisi

tanah dasar yang labil serta segmen – segmen jalan di daerah

perbatasan antar provinsi dan hindari semakin berkurangnya

ketersediaan material alam (galian gol. C) sebagai bahan utama

pendukung konstruksi jalan dan jembatan;

18. Atasi kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai

untuk menanggulangi jauhnya jangkauan kerja yang tersebar merata

didalam wilayah provinsi.

19. Manfaatkan Instalasi Pengelolaan Air Bersih sesuai dengan kapasitas

pelayanan.

20. Optimalkan penyesuaian terhadap pedoman teknis dalam

pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung.

21. Atasi kurangnya koordinasi dalam pelestarian bangunan bersejarah

dan pengembangannya serta pengendalian teknis arsitektur jati diri.

22. Atasi kurangnya pelaku jasa konstruksi yang kompeten sehingga

terciptanya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi.

23. Optimalkan penggunaan peralatan laboratorium uji untuk pengujian

mutu bahan dalam kegiatan konstruksi.

24. Optimalkan penyelenggaraan berbagai event di tingkat provinsi atau

nasional sebagai media penyebarluasan informasi tentang layanan

pengujian dan informasi konstruksi.



25

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarakan Tugas dan Fungsi Pelayanan :

Sistem jaringan jalan dan spesifikasi penyediaan parasarana jalan antara

Jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota pada beberapa koridor lintas

belum sinergis, sehingga memberikan kendala pada sarana transportasi yang

dipergunakan. Harus diakui bahwa belum tersinerginya Jalan Nasional dan

Jalan Sub-Nasional dikarenakan adanya pemisahan tegas yang tertera dalam

Undang-Undang No.38/2004 tentang Jalan yang berdasarkan pemikiran

desentralisasi bidang jalan. Padahal, pada kenyataan di lapangan, seluruh

jalan tanpa terkecuali merupakan bagian dari sektor transportasi, jika Jalan

Nasional saja yang mantap sementara jalan daerah (Jalan Provinsi dan

Kabupaten/Kota) tidak mantap, akhirnya biaya transportasi tetap tinggi

karena ada bagian dari jalan yang rusak kondisinya.

Dalam pelaksanaan rencana pembangunan pada tahun sebelumnya

menghasilkan berbagai kemajuan pembangunan, tetapi juga masih terdapat

beberapa kekurangan sehingga harus dievaluasi kembali. Potensi

permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan

yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi,

peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur

dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap – tiap permasalahan

juga diidentifikasi faktor – faktor penentu keberhasilannya dimasa datang.

Faktor – faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja dan

faktor – faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam

memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan

keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Jalan Provinsi Jawa Tengah masih terdapat jalan dan jembatan yang

kondisinya belum memenuhi standar teknis pelayanan minimal diantaranya :

1. Kapasitas jalan dan jembatan yang belum memenuhi standar teknis

pelayanan minimal yaitu :

a. Lebar jalan yang kurang dari 6.00 m

b. Lebar jembatan yang kurang dari 9.00 m

2. Kualitas jalan dan jembatan yang belum memenuhi standar teknis

pelayanan minimal yaitu :

a. Struktur jalan yang belum memenuhi beban standar jalan kolektor

sekunder (MST 8 Ton)



26

b. Struktur jembatan yang belum memenuhi beban standar Ditjen Bina

Marga

3. Daerah - daerah tertentu yang berpotensi rawan longsor/ banjir yaitu :

a. Daerah dengan struktur asli yang labil;

b. Daerah perbukitan yang rawan terjadinya longsor;

c. Daerah genangan banjir.

Sedangkan bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung

antara lain :

1. Belum optimalnya pelayanan air bersih dan sanitasi di perkotaan maupun

perdesaan.

2. Masih rendahnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi yang layak di

perkotaan maupun perdesaan.

3. Belum optimalnya pengelolaan dan pengawasan bangunan, sebagaimana

pedoman teknis yang berlaku.

4. Belum mantapnya koordinasi dalam pelestarian bangunan lama dan

pengembangannya, serta pengendalian teknis arsitektur jati diri.

Balai Pengujian dan Peralatan antara lain :

1. Masih rendahnya kegiatan konstruksi yang melalui pengujian mutu bahan.

2. Masih rendahnya pengawasan terhadap rendahnya kualitas bahan pada

pelaksanaan konstruksi.

Balai Jasa Konstruksi dan Informasi konstruksi antara lain :

1. Masih perlu peningkatan sumber daya manusia yang bersertifikat dalam

kegiatan jasa konstruksi.

2. Belum efektifnya pembinaan kegiatan jasa konstruksi.

3. Masih kurangnya pelayanan informasi konstruksi.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Gubernur :


Tengah merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan

mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Jawa Tengah. Misi kepala daerah yang berkaitan

dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta

Karya Provinsi Jawa Tengah adalah pada misi ke enam dan ke tujuh yaitu

sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan

dasar masyarakat.

2. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa

Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.



27

Seiring dengan harapan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk mampu mengejawantahkan

Visi Pembangunan Jawa Tengah 2013-2018, melalui pelaksanaan tugas dan

fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya sebagaimana

yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur No. 59 Tahun 2016 tentang



1. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Terpilih

Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, “mboten korupsi

mboten ngapusi”.

2. Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Terpilih

a. Membangun Jawa Tengah berbasis TRISAKTI Bung Karno, berdaulat

di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di

bidang kebudayaan;

b. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan,

menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;

c. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah

yang bersih, jujur dan transparan, “mboten korupsi, mboten ngapusi”;

d. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan

persataun dan kesatuan;

e. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan

dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak;

f. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan

dasar masyarakat yang lebih berkualitas;

g. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa

Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

3. Keterkaitan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Cipta Karya dengan Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa

Tengah Terpilih

Misi Kepala Daerah yang ke 3 (Tiga) yaitu Mewujudkan

Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur

dan Transparan “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” tujuan terkait adalah

menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten,

profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima,

menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel.

Misi Kepala Daerah yang ke 6 (Enam) yaitu Meningkatkan kualitas

pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sangat

terkait dengan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 (tiga) :



28

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang rancang bangun dan

pengawasan, pelaksanaan jalan serta sarana prasarana pemukiman

dan bangunan gedung,

2. Pengoordinasian kebijakan bidang rancang bangun dan pengawasan,

pelasana jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan

gedung;

3. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan

kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas

4. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernir,

sesuai dengan tugasnya.

Sedangkan misi kepala daerah yang ke 7 (Tujuh) yaitu Meningkatkan

infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang

berkelanjutan dan ramah lingkungan juga sangat terkait dengan fungsi

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya yang ke 3 (Tiga) yaitu

Pelaksanaan kebijakan di bidang rancang bangun dan pengawasan,

pelaksana jalan serta sarana prasarana pemukiman dan bangunan

gedung serta fungsi yang ke 4 (Empat) yaitu Pelaksanaan monitoring,

evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun dan pengawasan,

pelaksana jalan serta sarana prasarana pemukiman dan bangunan

gedung.

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu

faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping faktor

kualitas lingkungan hidup, image, dan masyarakat (budaya). Sementara

itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan

daya saing global, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan

efisiensi usaha. Dalam hal daya saing global tersebut.


Tengah dituntut untuk mampu melaksanakan Visi Pembangunan Jawa

Tengah 2013-2018, melalui penetapan visi kelembagaan sebagai ukuran

keberhasilan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang

sejalan dengan isu strategis yang dihadapi, dan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya.

Ukuran keberhasilan yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah pada periode 2013-

2018 terwujudnya peningkatan pembangunan infrastruktur untuk

menghantarkan pertumbuhan ekonomi menuju masyarakat Jawa Tengah

yang Sejahtera, tentunya juga dilandasi oleh „Isu Strategis‟ sebagai fokus

pembangunan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsinya di masa mendatang, serta upaya peningkatan pelayanan yang



29

berkualitas dan peningkatan keselamatan dalam bidang ke binamargaan

kepada masyarakat dan bidang sarana dan prasarana permukiman dan

bangunan gedung.

3.3. Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur

pekerjaan umum dijabarkan dalam pelaksanan program dan kegiatan di

lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna

mencapai sasaran-sasaran strategis Kementerian. Pelaksanan program dan

kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan

koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah

Daerah dan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar

keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan

dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan

ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh

karenanya penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum perlu dilandasi

dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif

dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke

depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif

dan menghasilkan output dan outcome yang optimal.

Dalam rangka sinergi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah akan

memberikan perhatian yang lebih besar pada aspek peningkatan kapasitas

daerah (local capacity building) sehingga kompetensi dan kemandirian

Pemerintah Daerah dapat dicapai dalam tempo yang tidak terlalu lama. Oleh

karena itu, merupakan tugas Pemerintah untuk menyusun lebih lanjut

peraturan-peraturan pelaksanaan berupa Norma, Standar, Pedoman, dan

Kriteria (NSPK) termasuk peraturan daerah serta pelaksanaan pendidikan dan

pelatihan, kampanye/sosialisasi, pertukaran pengalaman, dan

penyebarluasan NSPK. Dengan melaksanakan Renstra secara konsisten dan

didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan

infrastruktur dengan sebaik-baiknya, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah,

swasta, dan masyarakat perlu dilibatkan agar upaya untuk mewujudkan

peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujud.

Dengan demikian, koordinasi dan integrasi baik secara vertikal maupun

secara horizontal yang semakin kuat pada penyelenggaraan bidang

kebinamargaan akan memberikan keyakinan bahwa pencapaian sasaran-

sasaran strategis kementerian yang mempunyai cakupan secara nasional dan

strategis serta secara fungsional bermanfaat untuk mendukung kebutuhan



30

sosial ekonomi masyarakat, pengembangan wilayah, dan mendukung sektor

lainnya akan menjadi kenyataan.

Sedangkan infrastruktur bidang sarana dan prasarana permukiman

dan bangunan gedung antara lain pelayanan air minum yang memenuhi

syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas yaitu penyediaan air minum yang

memenuhi standar baku mutu dan kesehatan manusia dan dalam jumlah

yang memadai serta jaminan akses 24 jam per hari; pelayanan prasarana dan

sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode ramah liingkungan

serta sesuai standar teknis; bangunan gedung yang memenuhi persyaratan

keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan; jasa konstruksi

nasional yang berdaya saing dan mampu menyelenggarakan pekerjaan

konstruksi yang lebih efektif dan efisien.

Keterkaitan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Cipta Karya dengan misi Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian

Pekerjaan Umum 2010 - 2014 pada misi yang ke-3 yaitu Meningkatkan

aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan

jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan sangat terkait dengan fungsi

Dinas Bina Marga yang ke-5 (Lima) yaitu tentang pelaksanaan tugas di bidang

Rancang Bangun dan Pengawasan, Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur,

Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat dan Bidang Sarana Prasarana

Permukiman dan Bangunan Gedung dan misi ke 2 (Dua) yaitu perencanaan

program kerja bidang jalan dan jembatan.

Guna mendukung keterkaitan misi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga dan Cipta Karya mewujudkannya dengan meningkatkan kinerja jalan

dan jembatan sebagai jalan kolektor sekunder, serta meningkatkan kinerja

sarana dan prasarana pendukung kebinamargaan, dan menciptakan

penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi

tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima; menciptakan sistem birokrasi

yang transparan dan akuntabel.

Faktor Penghambat :

1. Kebutuhan pembiayaan konstruksi yang besar untuk mewujudkan jalan

yang mantap;

2. Kebutuhan pembebasan lahan untuk relokasi jalan dan duplikasi

jembatan semakin sulit;

3. Tingginya pelanggaran muatan yang melebihi tonase kekuatan struktur

jalan;

4. Berkurangnya SDM yang berkualitas dan berpengalaman;

5. Ketersedian bahan material alam semakin terbatas.



31

6. Pemanfaatan Instalasi Pengelolaan Air Bersih diperkotaan dan perdesaan

yang tidak optimal.

7. Pengelolaan dan pengawasan bangunan tidak sesuai pedoman teknis

yang berlaku.

8. Kurangnya kesadaran para pemangku kepentingan tentang pelestarian

bangunan bersejarah.

9. Rendahnya pengawasan terhadap rendahnya kualitas bahan pada

pelaksanaan konstruksi.

10. Rendahnya pembinaan kegiatan jasa konstruksi dan pelayanan

informasi konstruksi.

Faktor Pendorong :

1. Dukungan Gubernur pada Misi ke - 7 tentang infrastruktur;

2. Tuntutan dan kebutuhan masyarakat atas kondisi jalan yang baik;

3. Semakin meningkatnya alokasi dana yang bersumber dari APBD Provinsi

Jawa Tengah;

4. Meningkatnya alokasi dana yang bersumber dari APBN melalui DAK

Infrastruktur;

5. Peran serta masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan rutin yang

diswakelolakan.

6. Tersedianya Instalasi Pengelolaan Air Bersih di perkotaan dan perdesaan.

7. Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan dan pelaku jasa

konstruksi di Provinsi Jawa Tengah.

8. Balai Pengujian dan Informasi Konstruksi sudah dilengkapi dengan

laboratorium uji yang memadai.

3.4. Telaah RTRW dan KLHS :

1. Telaah RTRW (Sesuai dengan Perda Jateng Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029) :

Pada Paragraf 1 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Transportasi,

Pasal 19 huruf a tentang rencana pengembangan sistem prasarana

transportasi jalan dan Pasal 20 (1) tentang Rencana pengembangan sistem

prasarana transportasi jalan, prasarana jalan umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. Jalan arteri primer;

b. Jalan kolektor primer;

c. Jalan strategis nasional;

d. Jalan tol.

Rencana pengembangan jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a (sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR RI No.



32

248/KPTS/M/2015 tentang penetapan ruas jalan dalam jaringan jalan

primer menurut fungsinya sebagai jalan arteri, JAP dan Jalan Kolektor-1

(JKP-1).

Rencana pengembangan jalan kolektor Primer sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b, meliputi ruas – ruas meliputi :

a. Pejagan-Ketanggungan, Ketanggungan-Prupuk, Tegal-Slawi-Prupuk-

Ajibarang-Purwokerto, Purwokerto -Sokaraja, Sokaraja- Purbalingga,

Randu Dongkal-Bobotsari, Purbalingga-Bobotsari, Purbalingga-

Klampok, Mandiraja-Gombong, Selokromo-Prembun, Banjarnegara-

Wanayasa, Magelang-Salatiga, Boyolali-Klaten, Surakarta-Sukoharjo,

Sukoharjo-Wonogiri ,Wonogiri-Biting, Prembun -Selokromo, Jati-

Purwodadi, Purwodadi-Godong, Surakarta-Purwodadi-Pati, Kudus-

Jepara, Boyolali-Blabak, Bumiayu-Randudongkal-Kebonagung-Bawang-

Sukorejo-Cangkiran-Ungaran, Weleri-Parakan, Bawang-Dieng, Slawi-

Randudongkal, Randudongkal-Moga;

b. Gubug-Kedungjati-Salatiga;

c. Sruwen-Karanggede-Gemolong;

d. Perbatasan Jawa Barat-Wangon-Purwokerto-Banyumas-Wonosobo-

Secang;

e. Semarang-Purwodadi-Blora dan Pengembangan ruas jalan Cepu-Blora-

Rembang;

f. Bandungsari-Penanggapan-Perbatasan Jawa Barat, Patimuan-Sidareja-

Cilacap, Tawangmangu-Perbatasan Jawa Timur, Klaten-Cawas-Jentir,

Sukoharjo-Watukelir, Wonogiri-Pacitan serta Wonogiri-Namengan

(Perbatasan Yogyakarta);

g. Bawang-Dieng;

h. Kebumen-Karangsambung-Banjarnegara.

Rencana pengembangan jalan stategis nasional (sesuai dengan Kepmen

PU No. 567/KPTS/M/2010 tentang rencana umum jaringan jalan nasional)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:

a. Jalan di sisi pantai selatan dari Cilacap (Slarang-Ayah), Kebumen -

Purworejo - Perbatasan Yogyakarta;

b. Wiradesa-Kalibening-Wanayasa-Batur-Dieng (Wonosobo);

c. Rembang-Bulu-Blora-Cepu-Padangan (Perbatasan Jawa Timur).

Rencana pengembangan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf d, meliputi :

a. Pemantapan jalan tol Semarang Seksi A, Seksi B dan Seksi C;

b. Pengembangan jalan tol sepanjang Semarang-Solo;



33

c. Pengembangan jalan tol sepanjang Semarang-Demak-Kudus-Pati-

Perbatasan Jawa Timur;

d. Pengembangan jalan tol sepanjang Perbatasan Jawa Barat-Pejagan-

Pemalang-Batang-Semarang;

e. Pengembangan jalan tol sepanjang Solo-Sragen-Perbatasan Jawa Timur;

f. Pengembangan jalan tol sepanjang Yogyakarta-Solo;

g. Pengembangan jalan tol sepanjang Yogyakarta-Bawen;

h. Pengembangan jalan tol sepanjang Ciamis-Cilacap-Yogyakarta;

i. Pengembangan jalan tol sepanjang Pejagan-Cilacap.

Program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta

Karya Provinsi Jawa Tengah mengacu pada jalan provinsi berdasarkan

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 620/12/2010, tanggal 02-08-

2010 tentang penetapan status ruas – ruas jalan sebagai jalan provinsi dan

peranannya dalam jaringan jalan primer sebagai jalan arteri, kolektor 1,

kolektor 2 dan kolektor 3 di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan panjang

jembatan provinsi 26.086 m (2.068 Buah) dan juga menangani jalan yang

sudah ada yaitu sebagian ruas jalan non status sepanjang 4,040 Km yaitu

pada Jalan Komplek Wisata Borobudur dan JL. Akses Bandara A. Yani

Semarang, sehingga telah sesuai dengan Perda Jateng Nomor 6 Tahun

2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun

2009 – 2029.

Rencana pengembangan sistem perdesaan dilakukan dengan

membentuk pusat – pusat pelayanan desa secara hierarki pada kawasan –

kawasan perdesaan dan kawasan – kawasan selain dari yang telah

ditetapkan sebagai kawasan perkotaan meliputi : pusat pelayanan antar

desa, pusat pelayanan setiap desa dan pusat pelayanan pada setiap dusun

atau kelompok permukiman.

Rencana pengembangan sistem perkotaan sesuai UU Penataan Ruang

No.26 Tahun 2007 telah ditetapkan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat

Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi :

a. Kota – kota dengan fungsi sebagai PKN meliputi : kawasan perkotaan

kedungsepur, surakarta dan cilacap.

b. Kota – kota dengan fungsi sebagai PKW meliputi : Pekalongan, Magelang,

Salatiga, Wonosobo, Klaten, Boyolali, Kebumen, Cepu, Purwokerto,

Tegal dan Kudus.

c. Kota – kota dengan fungsi PKL meliputi : Brebes, Slawi-Adiwerna, Kajen,

Pemalang, Batang, Kendal, Wiradesa, Comal, Ampel, Bumiayu, Kroya,

Ketanggungan, Weleri, Boja, Kaliwungu, Sukorejo, Demak, Purwodadi,



34

Gubug, Godong, Juwana, Tayu, Pecangaan, Rembang, Blora, Sragen,

Karanganyar, Jaten, Tawangmangu, Kartasura, Sukoharjo, Delanggu,

Prambanan, Boyolali, Mungkid, Muntilan, Borobudur, Mertoyudan,

Secang, Temanggung, Parakan, Banjarnegara, Klampok, Kebumen,

Karanganyar (di Kebumen), Gombong, Purworejo, Purbalingga,

Bobotsari, Majenang, Wangon, Ajibarang, Sokaraja dan Banyumas.

Sistem Perwilayahan ditujukan sebagai arahan umum bagi para pelaku

pembangunan di Provinsi Jawa Tengah tentang keterkaitan fungsional

kota – kota dan hinterland yang ada di Jawa Tengah. Sehingga suatu

satuan wilayah dapat dipandang sebagai suatu subsistem kota – kota dan

hinterlandnya dalak kesatuan sistem kota – kota dan hinterland lingkup

Jawa Tengah.

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah di Provinsi Jawa Tengah meliputi

sistem jaringan prasarana transportasi, sistem jaringan prasarana

telekomunikasi, sistem jaringan prasarana sumber daya air, sistem

jaringan prasarana energi dan sistem jaringan prasarana lingkungan.

2. Telaah KLHS :

Dasar Pelaksanaan KLHS Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

dan Cipta Mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

No. 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan

Daerah, Bab V tentang KLHS dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD.

Langkah-langkah telaah KLHS yang terkait dengan Dinas Bina Marga

adalah sebagaimana tabel berikut :



35

Tabel 3.1.

Deskripsi Kajian Pengaruh dan Mitigasi Dampak Indikasi Program/Kegiatan Prioritas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

No Indikasi Program Dampak Rumusan KLHS Renstra

SKPD

Rekomendasi

Mitigasi Alternatif

1. Program Pembangunan

Jalan dan

Jembatan

(-) Meningkatnya

kegiatan alih

fungsi lahan pertanian yang

dapat merusak

lingkungan dan mengakibatkan

turunnya

produksi pertanian

(-) Mengurangi

daerah resapan air, sehingga

dapat

meningkatkan

run off, dan menimbulkan

banjir pada

tempat-tempat tertentu,

(-) Mengurangi

secara signifikan keanekaragaman

hayati

(-) Pemakaian material

1. Meminimalkan

penggunaan lahan

pertanian produktif dengan

mempertimbangkan

prioritas azas manfaat dan pengembangan

dinamika wilayah.

2. Intensifikasi pertanian melalui teknologi

pertanian, (bibit unggul,

sarana produksi pertanian dan

mekanisasi), pertanian

organik, pertanian

hemat air. 3. pembuatan drainase

(saluran air) untuk

mengalirkan air agar tidak mengenangi

lingkungan dan badan

jalan. 4. Pemanfaatan area di

sekitar lokasi

pembangunan jalan dan jembatan sebagai ruang

1. Pembuatan

jalan dan

jembatan layang guna

memudahka

n akses masyarakat

yang

terputus. 2. Mempertaha

nkan sawah

lestari. 3. Pengalihan

trase jalan

4. Pembanguna

n terowongan.

Dinas

Pekerjaan

Umum Bina Marga dan

Cipta Karya

Pembangunan jalan dan

jembatan harus dilakukan

dengan:

Meminimalkan

penggunaan lahan

pertanian produktif.

Memperhatikan kesatuan

masyarakat secara sosial

agar tidak terpisah.

Upaya peningkatan fungsi resapan air melalui

penanaman pohon dan

pembuatan drainase di

koridor jalan..

Memperhatikan

kesesuaian dengan

rencana tata ruang (pengendalian).

Catatan perbaikan:



35



36


SKPD

Rekomendasi

Mitigasi Alternatif

berakibat pada

perubahan

bentang alam (-) Meningkatkan

pencemaran

lingkungan :

kebisingan, polusi udara

(-) Pemisahan

komunitas karena penggusuran dan

putusnya akses

(-) Berpotensi menimbulkan

kerusakan

lingkungan akibat penggunaan

material

(-) Menimbulkan

konflik sosial

terbuka hijau (RTH)

mempertimbangkan

keselamatan, kelancaran dan

kenyamanan jalan serta

area tersebut

merupakan ruang milik jalan.

5. Penghijauan (turus) di

sepanjang koridor jalan dengan tanaman

responsif menyerap

karbon , memiliki perakaran yang kuat

dan memiliki tajuk yang

rindang 6. Penggunaan material

diutamakan dari lokasi

penambangan yang

berizin

2. Program Peningkatan Jalan

dan Penggantian

Jembatan

(-)Berpotensi menimbulkan

kerusakan lingkungan akibat

penggunaan

material

(-)Berkurang atau

hilangnya tanaman turus

1. Penggunaan material

diutamakan dari lokasi penambangan yang

berizin

2. Pemanfaatan area di sekitar lokasi

pembangunan jalan dan

jembatan sebagai ruang

terbuka hijau (RTH)

Pemanfaatan

kembali material jalan

dengan

menggunakan alat cold milling.

Dinas

Pekerjaan

Umum Bina Marga dan

Cipta Karya

Peningkatan Jalan dan

Penggantian Jembatan

harus dilakukan dengan upaya peningkatan fungsi

resapan air melalui

penanaman pohon dan pembuatan drainase di

koridor jalan.

Upaya pemanfaatan



36



37


SKPD

Rekomendasi

Mitigasi Alternatif

jalan

(-)Meningkatkan

pencemaran

udara dan

kebisingan

mempertimbangkan

keselamatan,

kelancaran dan kenyamanan jalan serta

area tersebut

merupakan ruang milik

jalan. 3. Penghijauan (turus) di

sepanjang koridor jalan

dengan tanaman responsif menyerap

karbon , memiliki

perakaran yang kuat dan memiliki tajuk yang

rindang

kembali/daur ulang

material jalan yang ada,

seperti: aspal

3. Program Rehabilitasi/Pemeli

haraan Jalan dan

Jembatan

(-)Berpotensi menimbulkan

kerusakan lingkungan akibat

penggunaan

material

(-) Berkurang atau hilangnya

tanaman turus

jalan

(-) Meningkatkan pencemaran

udara dan

kebisingan

1. Penggunaan material

diutamakan dari lokasi penambangan yang

berizin

2. Pemanfaatan area di sekitar lokasi

pembangunan jalan dan

jembatan sebagai ruang terbuka hijau (RTH)

mempertimbangkan

keselamatan, kelancaran dan

kenyamanan jalan serta

area tersebut

merupakan ruang milik

Pemanfaatan

kembali material jalan

dengan

menggunakan alat cold milling.

Dinas

Pekerjaan Umum Bina

Marga dan

Cipta Karya

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan harus dilakukan dengan upaya

peningkatan kualitas

melalui pengurangan dampak kebisingan,

kemacetan, pencemaran,

suhu dan memperlancar aliran air serta RTH


37




38


SKPD

Rekomendasi

Mitigasi Alternatif

(-) Peningkatan

suhu di

permukiman sekitar, contoh;

dari aspal ke

beton

jalan.

3. Penghijauan (turus) di

sepanjang koridor jalan dengan tanaman

responsif menyerap

karbon, memiliki

perakaran yang kuat dan memiliki tajuk yang

rindang

4. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air

Minum dan

Sanitasi

(-) Dapat menimbulkan

konflik sosial

(-) Dapat

menimbulkan

konflik antar

kepentingan (misal antara

untuk pertanian

dan pemenuhan kebutuhan air

minum)

(-) Konflik antar

Kab./Kota

1. Pengawasan kualitas air minum

2. Pengawasan perpipaan

untuk menghindari kebocoran

Minimalisasi penggunaan air

tana sebagai

bahan baku (diversifikasi

sumber air

baku)

Dinas

Pekerjaan Umum Bina

Marga dan

Cipta Karya

Untuk pengelolaan air baku harus memperhatikan

kualitas air dan pengawasan

perpipaan serta memperhatikan kawasan re charge


38




39

Upaya – upaya antisipasif dan upaya pengelolaan terhadap dampak

yang mungkin timbul untuk mencegah terjadinya kerusakan dan

pencemaran lingkungan dan mendukung tercapainya kelestarian

lingkungan yaitu :

a. Penataan lingkungan permukiman dengan tetap memperhatikan

aspek lingkungan.

b. Minimalisasi penggunaan air tanah sebagai air baku.

3.5. Penentuan Isu - isu Strategis :

Berangkat dari identifikasi permasalahan yang dihadapi dan

meningkatnya dinamika kehiduoan social, ekonomi, budaya dan politik

masyarakat serta pengembangan wilayah di provinsi jawa tengah,

membuat semakin tinggi dan dan vitalnya peran infrastruktur sebagai

sarana publik untuk dapat semakin mengimbangi tuntutan masyarakat.

Selain itu, infrastruktur juga terkait erat dengan koneksitas regional dan

nasional, yang mendukung penguatan posisi jawa tengah secara regional

dan nasional. Maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah jawa

tengah melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh

besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Adapun isu

strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1) Masih adanya jalan dan jembatan yang kondisinya rawan

mengalami penurunan kualitas serta ruas jalan yang berpotensi

longsor;

2) Adanya ruas jalan yang kondisi tanah dasarnya ekspansif

(kembang susut tinggi), berpotensi longsor, rawan banjir dan rawan

kecelakaan;

3) Masih banyaknya jalan dan jembatan yang belum sesuai estándar

kapasitas sebagai jalan kolektor;

4) Masih kurangnya sarana prasarana kebinamargaan, ketersediaan

data kondisi dan dokumen perencanaan sertabelum optimalnya

pengawasan pelaksanaan konstruksi untuk mendukung

peningkatan kualitas penanganan jalan dan jembatan;

5) Belum optimalnya cakupan pelayanan kualitas air minum dan

sanitasi di Provinsi Jawa Tengah;

6) Masih rendahnya kualitas dan kompetensi pelaku jasa konstruksi

dan belum optimalnya ketersediaan informasi jasa konstruksi.



40

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2013-2018

4.1.1. Visi

Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Mboten Korupsi, Mboten

Ngapusi”.

4.1.2. Misi

6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi

Kebutuhan Dasar Masyarakat;

7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan

Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Bina


4.2.1 Tujuan :

a. Mempertahankan kualitas jalan dan jembatan agar selalu dalam

kondisi baik;

b. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan;

c. Meningkatkan kapasitas jalan dan jembatan;

d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendukung

kebinamargaan;

e. Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan air minum dan

sanitasi;

f. Meningkatkan kualitas kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi dan

ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi.

4.2.2 Sasaran :

a. Meningkatnya panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik;

b. Meningkatnya panjang jalan dan jembatan yang struktur

konstruksinya sesuai strandar jalan kolektor;

c. Meningkatnya panjang jalan dan jembatan yang lebarnya sesuai

strandar jalan kolektor;

d. Meningkatnya sarana prasarana kebinamargaan, meningkatnya

kualitas data, perencanaan dan pengawasan untuk penanganan jalan

dan jembatan;



41

e. Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan air minum dan

sanitasi;

f. Meningkatnya kualitas kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi dan

ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah Menengah Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga dan Cipta Karya

2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 1. Persentase proporsi panjang

jalan dalam kondisi baik

88,92% 89,60%

a. Kegiatan Pemeliharaan Jalan

Provinsi

2.261,851 Km 2.255,141 Km

b. Kegiatan Rehabilitasi Jalan 41,885 Km 50,600 Km

c. Kegiatan Pemeliharaan

Berkala Jalan Provinsi

114,900 Km 121,900 Km

2. Persentase proporsi panjang

jembatan dalam kondisi baik

84,28% 85,80%

a. Kegiatan Pemeliharaan

jembatan

23.394,44 M 23.113,39M

b. Kegiatan Rehabilitasi

Jembatan Provinsi514,350 M 520,400M

1. Persentase Panjang Jembatan

beban Standar Bina Marga

18,88% 20,89%

2. Persentase Peningkatan

proporsi Panjang Jalan Provinsi

sebagai jalan kolektor (MST ≥ 8,0

Ton)

79,63% 82,30%

a. Kegiatan Peningkatan Jalan 101,005Km 99,000Km

b. Kegiatan Penggantian

Jembatan

25,000M 300,00 M


proporsi Panjang Jalan dengan

lebar ≥ 6,00 m

77,46% 77,87%

a. Kegiatan Peningkatan Jalan 236,00 Km 245,70 Km

b. Kegiatan Penggantian

Jembatan

50,80 M 120,00 M

2. Persentase Panjang Jembatan

dengan lebar 9m.

82,30% 84,27%


proporsi pemenuhan peralatan

penunjang pemeliharaan jalan

dan alat berat dan Laboratorium

Kebinamargaan

88,28% 89,84%


proporsi panjang jalan yang

sudah dileger

89,80% 94,60%

Mempertahankan kualitas

jalan dan jembatan agar

selalu dalam kondisi baik.

Meningkatnya panjang jalan

dan jembatan dalam kondisi

baik.

Meningkatkan kualitas dan

kuantitas sarana prasarana

pendukung kebinamargaan.

Meningkatnya sarana

prasarana kebinamargaan,

meningkatnya kualitas data,

perencanaan dan

pengawasan untuk

penanganan jalan dan

jembatan.

4

Meningkatkan kualitas jalan

dan jembatan.


dan jembatan yang struktur

konstruksinya sesuai

strandar jalan kolektor.

2

3 Meningkatkan kapasitas

jalan dan jembatan.


dan jembatan yang lebarnya

sesuai strandar jalan

kolektor.

No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Capaian Kinerja

Target Capaian Setiap Tahun



42

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta

Karya

4.3.1 Strategi :

a. Melakukan penanganan jalan dan jembatan untuk mempertahankan

kondisi sesuai dengan tingkat kerusakan dan tingkat kemendesakan;

b. Melakukan penanganan jalan dengan peningkatan konstruksi (rigid

pavement, perkuatan tebing jalan, pembangunan saluran drainase

serta perbaikan alinyemen horizontal dan vertikal);

c. Melakukan penanganan pelebaran jalan dengan menggunakan

konstruksi beton dan Concrete Treated Base serta penanganan

pelebaran jembatan satu sisi;

d. Memenuhi kebutuhan alat berat untuk penanganan pemeliharaan

rutin dan kondisi darurat, meng-update data kondisi jalan dengan

menggunakan sistem informasi, dan melaksanakan pengawasan

penanganan jalan dan jembatan;

e. Membangun sistem layanan air minum dan sanitasi dengan

pendekatan regional;

f. Melakukan sertifikasi hasil uji, peningkatan pelayanan informasi

konstruksi, dan pembinaan jasa konstruksi.

4.3.2. Kebijakan :

a. Melakasanakan pemeliharaan rutin untuk jalan dalam kondisi baik;

b. Melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan berkala untuk jalan dengan

kondisi sedang;

c. Melaksanakan peningkatan struktur konstruksi jalan utamanya pada

ruas jalan yang merupakan alih status dari jalan kabupaten/kota;

2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Cakupan pelayanan air minum

dan sanitasi :

1) Cakupan air minum perkotaan 78,00% 79,50%

2) Cakupan air minum perdesaan 71,00% 72,50%

3) Cakupan Sanitasi 80,00% 81,50%

1. Meningkatnya pengelolaan

jasa konstruksi

a. 400 SHU a. 400 SHU

a. Jumlah uji dan penyebaran

informasi jasa

konstruksi(SHU;informasi

konstruksi)

b. 4 informasi

konstruksi

b. 4 informasi

konstruksi

b. Jumlah pelaku jasa konstruksi c. 790 orang

pelaku jasa

c. 1050 orang

pelaku jasa

5 Meningkatkan kualitas dan

kapasitas pelayanan air

minum dan sanitasi.

Meningkatnya kualitas dan

kapasitas pelayanan air

minum dan sanitasi.

6 Meningkatkan kualitas

kompetensi Pelaku Jasa

Konstruksi dan

ketersediaan Informasi Jasa

Konstruksi.

Meningkatnya kualitas


Konstruksi dan

ketersediaan Informasi Jasa

Konstruksi.

Capaian Kinerja

Target Capaian Setiap TahunNo. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran



43

d. Melaksanakan peningkatan kapasitas/pelebaran jalan pada ruas

alternatif jalan nasional (sejajar pantura), akses langsung jalan

nasional, penghubung pantura pansela, akses pariwisata, perbatasan

antar provinsi;

e. Pemenuhan jumlah alat mendasarkan kebutuhan dan karakter

kondisi jalan dimasing-masing BPTJ;

f. Menggunakan teknologi alat NAASRA untuk mengetahui kondisi jalan

dengan parameter IRI dan SDI;

g. Melakukan sinkronisasi dengan APBN serta sector sumber daya air

untuk pembangunan SPAM Regional (Petanglong dan Keburejo) dan

TPA Regional (Magelang) secara bertahap;

h. Memenuhi peralatan laboratorium dan meningkatkan estándar

pelayanan (ISO, KAN) untuk meningkatkan kualitas hasil uji;

i. Menyediakan informasi harga satuan sesuai dengan kondisi riil dan up

to date;

j. Meningkatkan pembinaan pelaku jasa konstruksi sesuai dengan

kompetensi dan kebutuhan pasar konstruksi.



44

Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1 Mempertahankan kualitas jalan

dan jembatan agar selalu dalam

kondisi baik.

Meningkatnya panjang jalan dan

jembatan dalam kondisi baik.

Melakukan penanganan jalan dan jembatan

untuk mempertahankan kondisi sesuai

dengan tingkat kerusakan dan tingkat

kemendesakan.

Melakasanakan pemeliharaan rutin untuk

jalan dalam kondisi baik. Melakukan

rehabilitasi dan pemeliharaan berkala untuk

jalan dengan kondisi sedang.

2 Meningkatkan kualitas jalan

dan jembatan.


jembatan yang struktur

konstruksinya sesuai strandar

jalan kolektor.

Melakukan penanganan jalan dengan

peningkatan konstruksi (rigid pavement ,

perkuatan tebing jalan, pembangunan

saluran drainase serta perbaikan

alinyemen horizontal dan vertikal).

Melaksanakan peningkatan struktur

konstruksi jalan utamanya pada ruas jalan

yang merupakan alih status dari jalan

kabupaten/kota.

3 Meningkatkan kapasitas jalan

dan jembatan.


jembatan yang lebarnya sesuai


Melakukan penanganan pelebaran jalan

dengan menggunakan konstruksi beton

dan Concrete Treated Base serta

penanganan pelebaran jembatan satu sisi.

Melaksanakan peningkatan

kapasitas/pelebaran jalan pada ruas

alternatif jalan nasional (sejajar pantura),

akses langsung jalan nasional, penghubung

pantura pansela, akses pariwisata,

perbatasan antar provinsi.

4 Pemenuhan jumlah alat mendasarkan

kebutuhan dan karakter kondisi jalan

dimasing-masing BPTJ.Menggunakan teknologi alat NAASRA untuk

mengetahui kondisi jalan dengan parameter

IRI dan SDI.




Memenuhi kebutuhan alat berat untuk

penanganan pemeliharaan rutin dan kondisi

darurat, meng-update data kondisi jalan

dengan menggunakan sistem informasi, dan

melaksanakan pengawasan penanganan

jalan dan jembatan.

Meningkatnya sarana prasarana

kebinamargaan, meningkatnya

kualitas data, perencanaan dan

pengawasan untuk penanganan

jalan dan jembatan.



44



45

No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan


kapasitas pelayanan air minum

dan sanitasi.



dan sanitasi.

Membangun sistem layanan air minum dan

sanitasi dengan pendekatan regional.

Melakukan sinkronisasi dengan APBN serta

sector sumber daya air untuk pembangunan

SPAM Regional (Petanglong dan Keburejo)

dan TPA Regional (Magelang) secara

bertahap.

6 Memenuhi peralatan laboratorium dan

meningkatkan estándar pelayanan (ISO,

KAN) untuk meningkatkan kualitas hasil uji.

Menyediakan informasi harga satuan sesuai

dengan kondisi riil dan up to date .

Meningkatkan pembinaan pelaku jasa

konstruksi sesuai dengan kompetensi dan

kebutuhan pasar konstruksi.

Melakukan sertifikasi hasil uji, peningkatan

pelayanan informasi konstruksi, dan

pembinaan jasa konstruksi.

Meningkatkan kualitas


Konstruksi dan ketersediaan

Informasi Jasa Konstruksi.






45




46

Tabel 4.3. Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Target dalam Pencapaian Misi Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah 2017 – 2018



46

2017 2018

1 Persentase proporsi panjang jalan

kondisi baik

Panjang jalan kondisi baik dibagi

panjang jalan total% 88,92 89,60

Persentase proporsi panjang jembatan

kondisi baik

Panjang jembatan kondisi baik

dibagi panjang jembatan total% 84,28 85,80

2 Persentase Peningkatan proporsi

panjang Jembatan dengan beban sesuai

standar Bina Marga

Panjang Jembatan dengan beban

sesuai standar Bina Marga dibagi

panjang jembatan total

% 18,88 20,89

Persentase Peningkatan proporsi

Panjang Jalan Provinsi sebagai jalan

kolektor (MST ≥ 8,0 Ton)

Panjang jalan kolektor (MST ≥ 8

Ton) dibagi panjang jalan total % 79,63 82,30


Panjang Jalan dengan lebar ≥ 6,00 M

Panjang jalan lebar ≥ 6 meter dibagi

panjang jalan total% 77,46 77,87


panjang Jembatan dengan lebar 9,00 M

Panjang jembatan dengan lebar

9,00 M dibagi panjang jembatan

total% 82,30 84,27





pemenuhan peralatan/alat berat

penunjang pemeliharaan jalan dan

jembatan dan Laboratorium

Kebinamargaan

Jumlah alat berat dan

laboratorium yang tersedia dibagi

kebutuhan jumlah alat berat dan

laboratorium

% 88,28 89,84


panjang jalan yang sudah dileger

Panjang jalan yang sudah dileger

dibagi panjang jalan total% 89,80 94,60

Target Kinerja

TahunNo. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Formulasi Indikator Satuan

Mempertahankan kualitas jalan

dan jembatan agar selalu dalam

kondisi baik.


jembatan dalam kondisi baik.


jembatan yang struktur

konstruksinya sesuai strandar

jalan kolektor.

Meningkatkan kualitas jalan

dan jembatan.

3 Meningkatkan kapasitas jalan

dan jembatan.


jembatan yang lebarnya sesuai


Meningkatnya sarana prasarana

kebinamargaan, meningkatnya

kualitas data, perencanaan dan

pengawasan untuk penanganan

jalan dan jembatan.



47


47


2017 2018

5 Persentase :

1) Cakupan layanan air minum perkotaan % 78,00 79,502) Cakupan layanan air minum perdesaan % 71,00 72,503) Cakupan layanan Sanitasi % 80,00 81,50

6 Meningkatnya pengelolaan jasa

konstruksi SHU 400 400

a. Jumlah uji dan penyebaran informasi

jasa konstruksi(SHU;informasi

konstruksi)

informasi

konstruksi 4 4

b. Jumlah pelaku jasa konstruksi Orang 790 1050

SatuanTarget Kinerja

Pengumpulan data laporan

evaluasi dari Kabupaten/Kota

No. Tujuan Sasaran Indikator KinerjaFormulasi Indikator







dan sanitasi.



dan sanitasi.







48

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mencapai visi dan misi Gubernur dengan mengacu

tujuan dan sasaran RPJMD sebagai perwujudan realisasi capaian

Renstra 2017-2018 dilaksanakan melalui program dan kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan sebagaimana

tercantum dalam tabel berikut:

2569,661 #REF! #REF! 2569,661 #REF! #REF!

Rp Rp Rp

(1) (2) (3) (6) (7) (9) (10) (12) (13) (14)

01 03 01 a. Persentase panjang

jalan dalam kondisi

baik

86,70 % 88,92% 261.960.887.000 89,60% 386.294.875.000 1.742.930.034.000 Dinas PU Bina

Marga dan

Cipta Karya

Jawa

Tengah

b. Persentase panjang

jembatan dalam

kondisi baik

79,00%

84,28% 85,80%

Terwujudnya Pemeliharaan jalan dan

jembatan provinsi sepanjang :

I. 2395,492 KM2.261,851 Km 115.209.965.000 2.121,805 Km 104.023.861.000 10.643,272 Km 503.900.077.000

Jawa

TengahJalan = Km

Jembatan = M25326,23 M' 23.394,440 m' 22.941,190 m' 52.595,246 m'

01 03 01 0041 1.124,280 Km 5.778.450.000 116,090 Km 5.255.288.000

1.194,300 m' 1.153,600 m'

01 03 01 0043 2.81,480 Km 3.937.350.000 78,530 Km 3.813.650.000

772,000 m' 758,400 m'

01 03 01 0045 3.143,830 Km 6.652.200.000 132,300 Km 6.265.875.000

1.181,100 m' 1.118,100 m'

01 03 01 0047 4.122,101 Km 7.754.410.000 110,401 Km 5.186.020.000

1.460,720 m' 1.416,120 m'

01 03 01 0049 5.184,880 Km 9.780.735.000 167,680 Km 9.674.078.000

1.878,140 m' 1.906,640 m'

01 03 01 0051 6.194,260 Km 10.572.300.000 174,310 Km 8.744.450.000

1.553,100 m' 1.508,700 m'

01 03 01 0053 7.190,035 Km 7.973.160.000 172,555 Km 7.310.863.000

1.315,000 m' 1.247,200 m'

01 03 01 0055 8.186,535 Km 12.216.765.000 205,290 Km 11.006.650.000

3.116,800 m' 3.166,900 m'

01 03 01 0057 9.116,362 Km 4.656.735.000 102,367 Km 4.511.125.000

707,650 m' 757,650 m'

01 03 01 078 10.127,300 Km 5.997.045.000 127,075 Km 6.697.830.000

1.353,830 m' 1.353,830 m'

01 03 01 0061 11.135,235 Km 6.105.930.000 123,955 Km 6.171.575.000

1.379,900 m' 1.370,800 m'

01 03 01 0063 12.107,564 Km 4.810.620.000 92,084 Km 4.832.300.000

854,300 m' 845,200 m'

01 03 01 0066 13.75,596 Km 4.440.820.000 68,096 Km 3.095.325.000

842,900 m' 842,900 m'

01 03 01 0068 14.73,663 Km 4.044.510.000 67,542 Km 3.437.894.000

1.175,200 m' 1.172,900 m'

01 03 01 0070 15.74,470 Km 3.837.450.000 69,960 Km 2.901.550.000

751,900 m' 730,800 m'

01 03 01 0072 16.98,720 Km 5.205.045.000 85,210 Km 4.270.700.000

1.191,900 m' 1.207,700 m'

01 03 01 0074 17.145,400 Km 7.228.350.000 146,970 Km 7.057.650.000

1.575,000 m' 1.584,650 m'

01 03 01 0078 18.80,140 Km 4.218.090.000 81,390 Km 3.791.038.000

1.090,700 m' 799,100 m'

Terwujudnya Rehabilitasi Jalan Provinsi

sepanjang 570,630 Km

II. 47,51 KM

41,885 Km 146.750.922.000 68,996 Km 282.271.014.000 255,051 Km 637.085.651.000

Dinas PU Bina

Marga dan

Cipta Karya

Jawa

Tengah

Meningkatnya panjang

jalan dan jembatan dalam

kondisi baik.

(9)(8)

Kode

(4)

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin Jalan dan

Jembatan Provinsi di

Wilayah BPT Bina Marga

Purwodadi 1

(5)


Rutin Jalan dan



Semarang 1


Rutin Jalan dan



Semarang 2

Kegiatan

Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan

Provinsi


Rutin Jalan dan



Tegal 1


Rutin Jalan dan



Tegal 2

Terlaksananya

Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan Provinsi

Terlaksananya

Rehabilitasi Jalan dan

Jembatan Provinsi

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Target

SKPD

Penanggung

Jawab

Tabel 5.1

Indikator Kinerja Program

(outcome) Program dan Kegiatan

Target Target

Dinas PU Bina

Marga dan

Cipta Karya

Tahun 2017 Tahun 2018

Jalan dalam kondisi baik =

89,60%

Jembatan dalam kondisi

baik = 85,80%

Lokasi

(11)


Rutin Jalan dan



Cilacap 1

Mempertahankan kualitas

jalan dan jembatan agar

selalu dalam kondisi baik.


Rutin Jalan dan



Surakarta 1


Rutin Jalan dan



Surakarta 2


Rutin Jalan dan



Wonosobo 2


Rutin Jalan dan



Pati 1


Rutin Jalan dan



Purwodadi 2

PROGRAM

REHABILITASI/PEMELI

HARAAN JALAN DAN

JEMBATAN


Rutin Jalan dan



Magelang 1


Rutin Jalan dan



Magelang 2

Terwujudnya Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan

dan jembatan, Pemeliharaan Berkala dan

Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan

Jembatan provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan

Rehabilitasi Jalan

dan Jembatan

Provinsi


Rutin Jalan dan



Pekalongan 1


Rutin Jalan dan



Wonosobo 1


Rutin Jalan dan



Pati 2


Rutin Jalan dan



Cilacap 2


Rutin Jalan dan



Pekalongan 2

Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKPD

Rp Rp Rp

(1) (2) (3) (6) (7) (9) (10) (12) (13) (14)(9)(8)

Kode

(4)

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

(5)


Target

SKPD

Penanggung

Jawab



Target Target

Tahun 2017 Tahun 2018 Lokasi

(11)


619,00 M' 514,350 m' 698,000 m' 2950,350 m'

Terlaksananya

Rehabilitasi Jalan dan

Jembatan Provinsi

Kegiatan

Rehabilitasi Jalan

dan Jembatan

Provinsi

Rp Rp Rp

(1) (2) (3) (6) (7) (9) (10) (12) (13) (14)(9)(8)

Kode

(4)

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

(5)


Target

SKPD

Penanggung

Jawab



Target Target


(11)


01 03 01 0042 1.8,730 Km 21.636.650.000 9,590 Km 30.791.260.000

10,500 m' 51,200 m'

01 03 01 0044 2.- Km - - Km 2.050.200.000

- m' 13,600 m'

01 03 01 0046 3.3,470 Km 21.207.604.000 1,800 Km 21.254.243.000

64,900 m' 52,000 m'

01 03 01 0048 4.1,000 Km 3.864.500.000 2,700 Km 8.994.750.000

8,000 m' 29,000 m'

01 03 01 0050 5.3,450 Km 14.299.610.000 7,150 Km 19.570.566.000

77,900 m' 51,400 m'

01 03 01 0052 6.1,500 Km 6.361.590.000 2,650 Km 12.334.315.000

30,900 m' 81,900 m'

01 03 01 0054 7.2,000 Km 2.979.500.000 - Km 5.527.500.000

4,300 m' 37,900 m'

01 03 01 0056 8.2,000 Km 8.147.500.000 - Km 8.416.875.000

51,300 m' 62,400 m'

01 03 01 0059 9.3,455 Km 5.752.096.000 10,000 Km 20.332.155.000

55,000 m' 40,500 m'

01 03 01 0060 10.4,050 Km 7.472.144.000 3,275 Km 5.628.000.000

16,000 m' 12,000 m'

01 03 01 0062 11.1,700 Km 8.480.846.000 3,040 Km 13.065.000.000

49,200 m' 60,300 m'

01 03 01 0065 12.1,600 Km 8.617.448.000 7,400 Km 24.120.000.000

21,400 m' 30,500 m'

01 03 01 0067 13.- Km - 0,080 Km 2.690.515.000

- m' - m'

01 03 01 0069 14.0,320 Km 4.456.540.000 4,041 Km 15.426.750.000

17,500 m' 5,800 m'

01 03 01 0071 15.4,500 Km 9.939.000.000 9,460 Km 28.262.690.000

13,500 m' 34,600 m'

01 03 01 0073 16.- Km 3.116.000.000 2,950 Km 25.552.125.000

23,100 m' 42,100 m'

01 03 01 0075 17.1,500 Km 7.567.415.000 2,910 Km 16.591.545.000

63,450 m' 53,800 m'

01 03 01 0077 18.2,610 Km 7.852.479.000 1,950 Km 11.562.525.000

7,400 m' 39,000 m'

01 03 01 0040 19. Penanganan

Kerusakan Khusus

Jalan dan Jembatan


Terlaksananya

Penanganan Kerusakan

Khusus Jalan dan

Jembatan Provinsi Jawa

Tengah

Ls 5.000.000.000 1 Ls 10.100.000.000

Meningkatnya kapasitas

dan struktur jalan/

Jembatan

Terwujudnya peningkatan kwalitas dan

kapasitas jalan provinsi dan penggantian

jembatan.

01 03 02 a. Persentase panjang

jalan dengan lebar ≥

6,00 m

50,44% 77,46 % 612.451.528.000 77,87 % 1.389.146.133.000 6.052.518.639.000 Dinas PU Bina

Marga dan

Cipta Karya

Jawa

Tengah

b. Persentase panjang

jembatan dengan

dengan lebar ≥ 9,00 m'

78,13% 82,30% 84,27%

c. Persentase panjang

jalan provinsi sebagai

jalan kolektor (MST ≥

8,00 Ton)

67,62% 79,63% 82,30% 1.411.427.292.000

d. Persentase panjang

jembatan dengan

beban sesuai standar

Bina Marga

13,31% 18,88% 20,89% 1.411.427.292.000

Tewujudnya Pembebasan Tanah untuk

Jaringan Jalan Lintas Selatan seluas

870.244,000 M2

01 03 02 0032 I. Kegiatan

Pembebasan Tanah

untuk Jalan dan

Jembatan Provinsi

Jawa Tengah

Terlaksananya

Pembebasan Tanah

untuk Jalan dan

Jembatan Provinsi

Jawa Tengah

16.523 m2 19.140 m2 15.064.000.000 22.423 m2 38.243.139.000 59.309,960 m2 24.379.000.000

Kegiatan Rehabilitasi

Jalan dan Jembatan di

Wilayah BPT Bina

Marga Pati 1



Wilayah BPT Bina

Marga Pati 2



Wilayah BPT Bina

Marga Purwodadi 2



Wilayah BPT Bina

Marga Magelang 1




Semarang 1

Prosentase panjang jalan

provinsi sebagai jalan

kolektor (MST ≥ 8,0 Ton) =

82,30%

Persentase panjang

jembatan dengan dengan

lebar ≥ 9,00 m' = 84,27%

PROGRAM

PENINGKATAN JALAN

DAN PENGGANTIAN

JEMBATAN

Prosentase panjang jalan

dengan lebar ≥ 6,00 m =

77,87 %



Wilayah BPT Bina

Marga Wonosobo 1



Wilayah BPT Bina

Marga Magelang 2



Wilayah BPT Bina

Marga Pekalongan 2



Wilayah BPT Bina

Marga Pekalongan 1



Wilayah BPT Bina

Marga Tegal 2



Wilayah BPT Bina

Marga Wonosobo 2



Wilayah BPT Bina

Marga Surakarta 1



Wilayah BPT Bina

Marga Tegal 1


Jalan dan Jematan di

Wilayah BPT Bina

Marga Cilacap 2


Jalan dan Jematan di

Wilayah BPT Bina

Marga Cilacap 1



Wilayah BPT Bina

Marga Surakarta 2

Meningkatkan Kapasitas

dan Struktur jalan/

jembatan, untuk

meningkatkan aksesibilitas

jalan dari Pantura -

Pansela; mendukung

pengembangan kawasan

pariwisata, perbatasan

antar provinsi, sejajar

pantura, daerah dengan

struktur tanah labil

(berpotensi longsor) dan

kawasan pengembangan

perekonomian wilayah.



Wilayah BPT Bina

Marga Purwodadi 1




Semarang 2

Persentase panjang

jembatan dengan beban

sesuai standar Bina Marga

= 20,89%

Rp Rp Rp

(1) (2) (3) (6) (7) (9) (10) (12) (13) (14)(9)(8)

Kode

(4)

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

(5)


Target

SKPD

Penanggung

Jawab



Target Target


(11)


106,981 Km

101,005 Km 597.387.528.000 215,280 Km 1.350.902.994.000 1.348,546 Km 4.638.993.506.000

202,200 M

25,000 M 325,000 M 1.302,000 M

01 03 02 0053

16,450 Km 87.409.277.000 29,800 Km 242.262.898.000

25,000 M 260,000 M

01 03 02 0054 2.

26,515 Km 163.272.147.000 56,550 Km 327.779.126.000

- M - M

01 03 02 0055

29,000 Km 178.498.264.000 74,280 Km 418.919.623.000

- M - M

01 03 02 0056

29,040 Km 168.207.840.000 54,650 Km 361.941.347.000

- M 65,000 M

Meningkatkan sistem

perencanaan program dan

anggaran; kwalitas dan

kwantitas alat berat, sarana

laboratorium, material jalan

dan jembatan dan sistim

informasi / data base.


perencanaan program dan

anggaran; kwalitas dan

kwantitas alat berat,

sarana laboratorium,

material jalan dan

jembatan dan sistim


Terwujudnya Peningkatan sistem perencanaan

program dan anggaran; kwalitas dan

kwantitas alat berat, sarana laboratorium,

material jalan dan jembatan dan sistim


01 03 03 a. Persentase

pemenuhan kebutuhan

alat kebinamargaan

(alat berat dan alat

laboratorium)

83,33% 88,28% 21.759.591.000 89,84% 45.979.785.000 213.235.652.000 Dinas PU Bina

Marga dan

Cipta Karya

Jawa

Tengah

b. Miningkatnya

persentase panjang

jalan yang sudah

dileger

73,46% 89,80% 94,60%

c. Terfasilitasinya

prasarana sarana

kebinamargaan

100% 100% 100%

d. Terfasilitasinya

pembangunan

infrastruktur strategis

100% 100% 100%


perencanaan jembatan dan

pengawasan peningkatan

jalan / penggantian jembatan

terukur kwalitas dan

kwantitasnya.

Terwujudnya perencanaan jalan dan jembatan dan

pengawasan peningkatan jalan dan penggantian

jembatan

01 03 03 010 1. Kegiatan Perencanaan

teknis peningkatan

jalan dan penggantian

jembatan provinsi.

Terlaksananya

perencanaan peningkatan

jalan dan jembatanPengawasan Peningkatan Jalan = 61,00 Paket Pengawasan Peningkatan Jalan = 60 Paket

1.842.750.000

01 03 03 011 Pengawasan Penggantian Jembatan = 1,00 Paket Pengawasan Penggantian Jembatan = 5,00 Paket 17.095.084.000

FS. Pembangunan jalan akses kawasan wisata

hutan penggaron/Jatengpak

Paket Perencanaan Jembatan = 3,00 Paket

Meningkatnya Penyiapan

Program dan Anggaran Sistem

Jaringan Jalan dan Jembatan

Provinsi Jawa Tengah

Terwujudnya Penyiapan Program dan Anggaran

Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa

Tengah

01 03 03 0002 3. Kegiatan Penyiapan

Program dan

Anggaran Sistem

Jaringan Jalan dan

Jembatan Provinsi

Jawa Tengah

Terlaksananya penyiapan

program dan anggaran

15.169.719 250.000.000 Ls 250.000.000 Ls

01 03 03 0003 4.82,401 Km 1.250.000.000 115 Km 1.328.000.000 638,381 KM

179 Pos 179 Pos 895 Pos

Meningkatnya sistem

Pemutakhiran Data Jembatan

dan pendataan struktur jalan

guna mengetahui kondisi jalan

dan jembatan terkini

Terwujudnya Pemutakhiran Data Jembatan dan

pendataan struktur jalan

01 03 03 0004 5. Kegiatan

Pemutakhiran Data

Jembatan dan

pendataan struktur

jalan

Terlaksananya

Pemutakhiran Data

Jembatan dan pendataan

struktur jalanLs 975.000.000 Ls 1.665.000.000 Ls

Terwujudnya Pengadaan Alat Berat Provinsi Jawa

Tengah, sebanyak = 244 unit/ buah

01 03 03 0005 6. Kegiatan Pengadaan

Alat Berat Provinsi

Jawa Tengah

Terlaksananya Pengadaan

Alat Berat Provinsi Jawa

Tengah

3,00 Unit

5.167.253.000

135 Unit

18.176.295.000

379,000 Unit1. Dump Truck 3-5 Ton = 6 unit 380.000.000 1. Truck Trailer / Head Truck = 1 unit Unit 2 1. Jack Hammer Elektrik = 36 Unit

2. Tandem Vibration Roller 2-2,5 Ton =20 unit 350.000.000 2. Wheel Loader J198 = 2 Unit 2 2. Concrete Cutter = 36 Unit

3. Tandem Vibration Roller 4 Ton = 13 unit 670.000.000 1 3. Asphal Sprayer Portabel = 36 Unit

4. Baby Roller = 27 unit 200.000.000 4 4. Las Listrik = 9 buah

5. Flat Bad Truck With Crane 3-5 Ton = 5 unit 1.300.000.000 1 5. Concreate Mixer = 18 Unit

6. Truck Trailer / Head Tractor = 1 unit 750.000.000 1

7. Wheel Loader 1,2 / 1,5 M3 = 2 unit 1.500.000.000 1

8. Cold Milling lebar 100 cm = 1 unit 750.000.000 9

9. Cold Milling lebar 50 cm = 3 unit 100.000.000 4

10. Mini Excavator = 9 unit 3.500.000.000 4

11. Portable Asphalt Mixing Plant ( AMP ) = 2 unit 1.560.000.000 4

12. Generator Set = 2 unit 1.050.000.000 4

13. Mini Asphalt Finisher (Track) = 1 1.000.000.000 2

14. Plat Tamper 24 unit 15.000.000 4315. Water pump = 9 unit 250.000.000

16. Concrete Mixer = 27 unit 150.000.000

17. Grass Cutter = 90 unit 16.500.000

18. Las Listrik = 9 18.000.000

19. Concrete Cutter = 36 350.000.000

20. Asphal Sprayer Portabel = 3621. Jack Hammer Elektrik/ Compresor = 37



Bidang Pelaksana

Jalan Pembangunan

Wilayah Barat I

Persentase pemenuhan

kebutuhan alat

kebinamargaan (alat berat

dan alat laboratorium) =

89,84%

4.



Bidang Pelaksana

Jalan Pembangunan

Wilayah Barat 2

persentase panjang jalan

yang sudah dileger =

94,60%



Bidang Pelaksana

Jalan Pembangunan

Wilayah Timur I

Terwujudnya peningkatan kwalitas dan

kapasitas jalan provinsi. sepanjang 1.014,670

Km dan penggantian jembatan sepanjang

581,200 M

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

KEBINAMARGAAN

II. Kegiatan

Peningkatan Jalan

dan Penggantian

Jembatan

Kegiatan pengawasan

teknis peningkatan

jalan dan penggantian

jembatan provinsi.

Terlaksananya

pengawasan peningkatan

jalan dan jembatan

2.

11.538.778.000

Meningkatnya Pembuatan

leger jalan sepanjang 607,760

Km dan Perhitungan lalu

Lintas sebanyak 895 Pos.

Terwujudnya Pembuatan leger jalan sepanjang

607,760 Km dan Perhitungan lalu Lintas sebanyak 895

Pos/Titik.

Kegiatan Pembuatan

leger jalan dan

Perhitungan lalu Lintas

3.

Meningkatnya Pengadaan Alat

Berat guna menunjang

pekerjaan swakelola dan

penanganan pasca longsor

dan banjir



Bidang Pelaksana

Jalan Pembangunan

Wilayah Timur 2

Terlaksananya



serta Terbebasnya

sebagian lahan untuk

jalan dan jembatan


Terlaksananya pembuatan

leger jalan dan

perhitungan lalu lintas

1.

Rp Rp Rp

(1) (2) (3) (6) (7) (9) (10) (12) (13) (14)(9)(8)

Kode

(4)

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

(5)


Target

SKPD

Penanggung

Jawab



Target Target


(11)


Meningkatnya Pemeliharaan

dan Peningkatan Kompetensi

Laboratorium dan pengadaan

alat laboratorium guna

menunjang pencapaian

kualitas pekerjaan jalan dan

jembatan

Terwujudnya Pemeliharaan dan Peningkatan

Kompetensi Laboratorium dan pengadaan alat

laboratorium sebanyak : 18 Unit/ buah

7. Kegiatan Pemeliharaan

dan Peningkatan

Kompetensi

Laboratorium

Terlaksananya

Pemeliharaan dan

Peningkatan Kompetensi

Laboratorium

7 Unit

500.000.000

- 24 Unit

1. Electric Aspal Compactor = 2 Unit FIELD CBR TEST, Unit2. Compressing Digital Bean Tes (Kuat Lentur) ELEKTRIC LABORATORY CBR TEST = 1 Unit Kapasitas 10 KN = 2 Unit AUTOMATIC CBR & PROCTOR COMPACTOR = 1 Unit3. Soklet Ekstractor, Kapasitas 1000 gr = 2 Unit 19.000.000 HYDROMETER ANALYSIS TEST = 1 Unit

4. Alat Sondir = 1 Unit 43.000.000

5. CBR on Place = 1 Unit 20.000.000 Unit

6. GPS = 5 Unit 75.000.000 SOUNDNEESS TEST = 1 Unit

7. Hammer Test Digital = 2 Unit 57.500.000 ABSORPTION OF FINE AGREGATE TEST = 1 Unit

8. Test aspal = 1 Unit 157.500.000

9. Test kuat tekan digital = 1 Unit 117.000.000

10. Compector 6 inc = 1 Unit 46.000.000

Meningkatnya Pengadaan

bahan jalan dan jembatan

Provinsi Jawa Tengah guna

menunjang pekerjaan

swakelola dan penanganan

pasca longsor dan banjir

Terwujudnya Pengadaan bahan jalan dan jembatan

sejumlah = 10.115 Buah/ Lembar

01 03 03 0008 8. Kegiatan Pengadaan

pendayagunaan bahan

jalan dan jembatan


Terlaksananya Pengadaan

bahan jalan dan jembatan


1.570 Lbr

755.360.000

2.500 Bh/ Lbr

4.142.306.000

9.855 Bh/ Lbr

1. Dek Plang = 0,12 x 0,20 x 3 M = 350 Buah 1. Bronjong : 2x1x1 = 1000 Lbr 1. Bronjong : 2x1x1 = 2000 Lbr

2. Bronjong : 2x1x1 = 5.015 Lembar Bronjong : 2x1x0,5 = 570 Lbr Bronjong : 2x1x0,5 = 500 Lbr 450.000.000

Bronjong : 2x1x0,5 = 2.500 Lembar3. Concrete Sheet Pile 0,22 x 0,5 x 12 = 750 Buah4. Armco 1,0 - 1,4 m = 1.500 Buah

01 03 03 009 9. Kegiatan Perbaikan

peralatan alat berat


Kegiatan Perbaikan peralatan

alat berat Provinsi Jawa

Tengah57,000 Unit 1.323.200.000 57,000 Unit 1.480.350.000 507,000 Unit


lingkungan permukiman

Meningkatnya pemenuhan

kebutuhan air bminum dan

sanitasi

Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi : 1.)

Cakupan air minum perkotaan, 2.) Cakupan air

minum Perdesaan, 3.) Cakupan sanitasi

01 03 09 a. Persentase Pelayanan air

minum perkotaan

63,99%

76,50% 18.130.200.000 78,00% 112.480.000.000 130.610.200.000

Dinas PU Bina

Marga dan

Cipta Karya

b. Persentase Pelayanan air

minum perdesaan

49,13%67,00% 71,00%

c. Persentase Pelayanan

sanitasi

64,50%76,97% 80,00%

1). Sarana pengelolaan air limbah komunal ; 2). Sarana

Pengelolaan sampah ; 3). Pendampingan TPA Regional

Jateng di 5 lokasi (Penyusunan Dokumen AMDAL TPA

Regional, Penyusunan Dokumen FS TPA Regional,

Perintisan Pengelolaan TPA Regional) ; 4). Studi/Kebijakan

terkait Sanitasi

01 03 09 0001 1. Kegiatan Peningkatan

penyediaan prasarana

dan sarana sanitasi

Terlaksananya Peningkatan

penyediaan prasarana dan

sarana sanitasi1.280.000.000

a) Kab./Kota Magelang

b) 35 Kab./Kota58.200.000.000

Terlaporkannya kegiatan pendampingan program pusat

PAMSIMAS, sebanyak 5 Dokumen

01 03 09 0002 2. Kegiatan Pendampingan

pelaksanaan program

pusat PAMSIMAS

Terlaksananya

Pendampingan pelaksanaan

program pusat PAMSIMAS 500.000.000 a) 31 Kab./Kota

b) 31 Kab./Kota

c) 31 Kab./Kota

1.500.000.000

1). Pendampingan Manajemen Teknia SPAM Regional 2).

Pendampingan Manajemen Teknis PDAM di Jawa Tengah ;

3). Pembinaan Teknis Pengelolaan SPAM Pedesaan di Jawa

Tengah ; 4). Studi terkait Air Bersih


Penyediaan Prasarana

dan Sarana Air Bersih


Penyediaan Prasarana dan

Sarana Air Bersih 15.950.200.000

a) 3 lks

b) 35 Kab./Kota

c) 35 Kab./Kota

d) 2 lks

52.280.000.000

1). Terlaksananya pendampingan dan monev pasca

pembangunan ; 2). Terlaksananya penyusunan capaian air

minum dan sanitasi ; 3). Peningkatan sistem aplikasi air

bersih dan sanitasi ; 4). Terselenggaranya bintek SPAM di

kawasan SPAM Regional

01 03 09 0007 4. Kegiatan Evaluasi

Pemanfaatan Prasarana

dan Sarana Pemukiman

Terlaksananya Evaluasi

Pemanfaatan Prasarana dan

Sarana Pemukiman400.000.000 35 Kab./Kota 500.000.000


bangunan


bangunan gedung dan non

gedung

Meningkatnya pengelolaan jasa konstruksi : a).

Jumlah uji dan penyebaran informasi jasa

konstruksi (SHU; Informasi Konstruksi); b). Jumlah

pelaku jasa konstruksi

01 03 10 a. Jumlah Sertifikasi Hasil

Uji (SHU)400 5.152.613.000 6.453.800.000 11.606.413.000

Dinas PU Bina

Marga dan

Cipta Karya

b. Jumlah Penyebaran

Informasi Konstruksi4 4

c. Jumlah Pelaku Jasa

Konstruksi790 Org 1080 Org

1. Kegiatan Peningkatan

kinerja dan monev

bidang cipta karya dan

tata ruang


kinerja dan monev bidang

cipta karya dan tata ruang399.563.000 -

01 03 10 0004 2. Kegiatan Pemberdayaan

dan pengawasan jasa

konstruksi

Terlaksananya

Pemberdayaan dan

pengawasan jasa konstruksi1.825.800.000 1.080 Orang 1.828.800.000


Pelayanan Laboratorium,

Sertifikasi dan Advis

Teknik


Pelayanan Laboratorium,

Sertifikasi dan Advis Teknik 1.060.000.000 Jasa Uji = 500 Pemakai 2.500.000.000 3,000 Unit

mempertahankan Sertifikasi Akreditasi ISO

= 2 Sertifikat

Pengadaan Alat uji = 3,00 Alat

Sosialisasi NSPM Bidang Uji = 100 Pengguna

Jasa


Pelayanan Informasi

Kontruksi


Pelayanan Informasi

Kontruksi 650.000.000

1. Kabupaten/Kota

2. 4 kali Bintek

3. 4 kalo Pameran

4. 800 Orang Pengunjung

715.000.000

01 03 10 0011 5. Kegiatan Pengawasan

Teknis Pengelola dan

Penyelengaraan Gedung

Milik Daerah

Terlaksananya Pengawasan

Teknis Pengelola dan

Penyelengaraan Gedung

Milik Daerah1.067.250.000

A. 16 Lokasi

B. 160 Peserta

C. 80 Peserta

D. 80 Peserta

E. 2 Paket

1.260.000.000

01 03 10 0012 6. Kegiatan Identifikasi

Bangunan dan Kawasan

Bersejarah

Terlaksananya Identifikasi

Bangunan dan Kawasan

Bersejarah 150.000.000 1 Dokumen 150.000.000

2.404,741 919.454.819.000 2.406,081 1.940.354.593.000 8.150.900.938.000

PROGRAM

PEMBANGUNAN DAN

PENGELOLAAN

BANGUNAN GEDUNG

SERTA PEMBANGUNAN

JASA KONSTRUKSI

SPECIFIC GRAVITY & ABSORPTION OF

AGREGATE TEST = 1

PROGRAM PENINGKATAN

KINERJA PENGELOLAAN

AIR MINUM DAN

SANITASI



49

BAB VI INDIKATOR KINERJA MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja dibawah ini menunjukan bahwa kondisi awal tahun 2013 (kondisi jalan baik 86,54%; jembatan

baik 79,00%) sebagai pijakan untuk mencapai kinerja pada akhir RPJMD tahun 2018 (kondisi jalan baik 89,60%;

jembatan baik 85,80%) dengan perincian tabel tahapan pencapaian tiap tahun sebagai berikut :


48




50

Tabel 6.1 Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tahun 0 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Persentase proporsi panjang jalan kondisi baik 86,54% 88,92% 89,60% 89,60%

2 Persentase Peningkatan proporsi Panjang Jalan Provinsi sebagai

jalan kolektor (MST ≥ 8,0 Ton)67,62% 79,63% 82,30% 82,30%

3 Persentase Peningkatan proporsi Panjang Jalan dengan lebar ≥ 6,00 M 50,44% 77,46% 77,87% 77,87%

4 Persentase proporsi panjang jembatan kondisi baik 79,00% 83,61 85,80% 85,80%

5 Persentase Peningkatan proporsi panjang Jembatan dengan beban

sesuai standar Bina Marga dengan lebar ≥ 9,00 m13,31% 18,88% 20,89% 20,89%

6 Persentase Peningkatan proporsi pemenuhan peralatan/alat berat

penunjang pemeliharaan jalan dan jembatan dan Laboratorium

Kebinamargaan

83,33% 88,28% 89,84% 89,84%

7 Persentase Peningkatan proporsi panjang jalan yang sudah dileger 73,46% 89,80% 94,60% 94,60%

8 Persentase cakupan layanan air minum dan sanitasi :

a. Air minum perkotaan 63,99% 78,00% 79,50% 79,50%

b. Air minum perdesaan 49,13% 71,00% 72,50% 72,50%

c. Sanitasi 64,50% 80,00% 81,50% 81,50%

9 Jumlah uji dan penyebaran informasi jasa konstruksi (SHU;

informasi konstruksi)

a. - Sertifikasi Hasil Uji 573 SHU 400 SHU 400 SHU 2000 SHU

- Informasi Konstruksi 2 Informasi 4 Informasi 4 Informasi 17 Informasi

b. Jumlah Pelaku Jasa Konstruksi 585 Orang 970 Orang 1050 Orang 4230 Orang

NO IndikatorTarget Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja

pada akhir periode

RPJMD

Kondisi

Kinerja pada awal

periode RPJMD


50




51

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah pedoman dalam penyusunan Rencana

Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah serta dijadikan acuan dalam

evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan.

Keterpaduan arah dalam mencapai Visi dan Misi Provinsi Jawa Tengah dan

target-target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Tengah lima tahun ke depan akan dikoordinasikan lebih lanjut

oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi.

Dokumen ini memiliki time frame tahun 2013-2018 sesuai dengan

masa kerja Gubernur-Wakil Gubernur dan sesuai pula dengan timeframe

RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018. Dokumen Renstra ini menjadi

pedoman dalam penyusunan Renja setiap tahun, dan pada saat masa transisi

yaitu pada tahun 2019 dokumen Renstra ini dapat dipergunakan menjadi

pedoman dalam penyusunan Renja 2019, dengan tetap mempehatikan arah

kebijakan pembangunan jangka panjang daerah yang termuat dalam RPJP-D

dan kebijakan pembangunan nasional yang termuat dalam RPJM Nasional

maupun dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

cq Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga.

Rencana Strategis ini bersifat dinamis sehingga dalam perjalanannya

dapat dilakukan review, dan apabila terjadi perubahan-perubahan yang

signifikan terkait dengan kebijakan pemerintah maupun terjadi perubahan atas

kondisi lingkungan strategis , maka dokumen ini dapat dilakukan peninjauan

sesuai ketentuan yang berlaku.

Dokumen ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kondisi

jaringan jalan dan pemukiman yang memadai dalam rangka memberikan

kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah, perekat antar

daerah/wilayah perbatasan Provinsi, menumbuh kembangkan kegiatan

pariwisata sebagai stimulan bagi upaya menciptakan iklim investasi wilayah

serta perluasan akses pelayanan sosial dasar maupun pelayanan administrasi

publik lainnya dalam mendukung daya saing Jawa Tengah.

Demikian penyusunan dokumen ini semoga Tuhan Yang Maha Esa

akan selalu memberikan berkah dan petunjuk kita semua, Aamiin.

PU BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGA …ppid.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/dokumen/RENSTRA...DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH Rencana Strategis 2013

Documents