PT. AYAMARU SERTIFIKASI KOXPLEr RUKO BRA,A IUSTIXA &ll' Latrtal I Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002001. Bogor Barat - INDONESIA KAN . : 0251{333513 83:i351 5 Fax. 0251{:}33593 LVLK-OT,I -IDN PENGUMUMAN HASILAUDIT SERTIFIIGSI VERIFIIGSI 1EGALITAS KAYI' PADA IUPHHK Nomor : 549/A-SERT/X[[ I 2OL7 LVLK pT. AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Sertiflkasi Verifikasi Legalitas Kayu terhadap : a. Nama Auditee b. Nomor Izin c. Lokasi d. Alamat Kantor e. Luas f. Pelaksanaan Bogor, 6 Desember 2017 PT. AYAMARU SERTIFIKASI Wfl-{., IUPHHK-HT PT, WAENIBE WOOD INDUSTRIES SK. 155/Menhut-1V2009 tanggal 3 April 2009 Kabupaten Buru Provinsi Maluku Jl. Sisingamangaraja RT 017 RW 004, Passo, Ambon, Maluku + 33.245 Hektar 2l sld 24 November 2017 :mI: -crtoayam.ru5€rttnlai.co.id \ffi: u,ww.ayemaru.lrdfi l6lojd Hasil pengambilan keputusan : IUPHHK-HT PT. Waenibe Wood Industries telah "memenuhi" standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan .LULUS" Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan sertifikat Legalitas Kayu (s- LK) dengan Nomor : SLK.110/ASERT/LVLK-01I-IDN, masa berlaku 5 Desember 2017 sampai dengan 4 Desember 2020. Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : PT. AYAMARU SERTIFIKASI Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor Telpon : 0251-8333513,8333515; Fax : 0251-8333593 Email : [email protected]abp.certifi [email protected]Website : www.avamarusertifikasi.co.id Ir. Akhmad Direktur Tanggal 1 Juni 2016 ASERT - 325.Rev.3 t-avman Settifikasi : Pengelolaan Hutan Pmduksi l-estari (PHPL) Verifikasi Legalitas Kalu (VLK)
13
Embed
PT. SERTIFIKASI KOXPLEr &ll' I Dr. 325.Rev · AYAMARU SERTIFIKASI KOXPLEr RUKO BRA,A IUSTIXA &ll' Latrtal I Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002001. Bogor Barat - INDONESIA ... (LP&VI); 3. Peraturan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKOXPLEr RUKO BRA,A IUSTIXA &ll' Latrtal IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002001. Bogor Barat - INDONESIA
PENGUMUMAN HASILAUDITSERTIFIIGSI VERIFIIGSI 1EGALITAS KAYI' PADA IUPHHK
Nomor : 549/A-SERT/X[[ I 2OL7
LVLK pT. AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Sertiflkasi Verifikasi
Legalitas Kayu terhadap :
a. Nama Auditeeb. Nomor Izinc. Lokasid. Alamat Kantore. Luasf. Pelaksanaan
Bogor, 6 Desember 2017
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Wfl-{.,
IUPHHK-HT PT, WAENIBE WOOD INDUSTRIESSK. 155/Menhut-1V2009 tanggal 3 April 2009Kabupaten Buru Provinsi MalukuJl. Sisingamangaraja RT 017 RW 004, Passo, Ambon, Maluku+ 33.245 Hektar2l sld 24 November 2017
:mI:-crtoayam.ru5€rttnlai.co.id
\ffi:u,ww.ayemaru.lrdfi l6lojd
Hasil pengambilan keputusan : IUPHHK-HT PT. Waenibe Wood Industries telah "memenuhi"standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan.LULUS" Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan sertifikat Legalitas Kayu (s-
LK) dengan Nomor : SLK.110/ASERT/LVLK-01I-IDN, masa berlaku 5 Desember 2017 sampai
dengan 4 Desember 2020.
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan
secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru BogorTelpon : 0251-8333513,8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]
KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor :'l l0/A-SERT-VLK/Kpts/Xll/2017
Tentang
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S.LK) TERHADAP IZIN USAHAPEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT} PT. WAENIBEWOOD INDUSTRIES YANG BERLOKASI DI KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU
SELAKU PEMEGANG IUPHHK-HT NOMOR : SK.155/MENHUT-|U2009TANGGAL 3 APRIL 2009, SELUAS t 33.245 HEKTAR
1. Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor : P. 30/lt/enlHl(SetjeniPHPl.3/3/2016 disebutkanbahwa bagi pemegang IUPHHK-HT yang belum memiliki SertifikatPengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) wajib memiliki SertifikatLegalitas Kayu (S-LK);
2. Bahwa berdasarkan butir ('1) diatas, IUPHHK-HT PT. Waenibe Woodlndustries telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Suratperjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 1 74. a/ASERT-WWIA/LI(X|/201 7 tanggal2 November 2017;
3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, IUPHHK-HT PT. WaenibeWood lndustries telah "memenuhi" standar Verifikasi Legalitas Kayu untukseluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "Lulus" VerifikasiLegalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu(s-LK);
4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) IUPHHK-HTPT. Waenibe Wood lndustries perlu ditetapkan dalam Surat KeputusanDirektur.
1. Akreditasi KAN LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi No. LVLK-O11-lDN;2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.
43lPHPL/PPH/HPL-31412017 tanggal 28 April 2017 tentang PenetapanKembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Ayamaru Sertifikasisebagai Lembaga Peniliai dan Verifikasi lndependen (LP&VI);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
3o/MenLHK/SetjenlPqPL.3l3l21l6 tanggal 1 Maret 2016 tentang PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas KayuPada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;
4. Lampiran 2.1 Peraluran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor : P.'14|PHPL/SET|4|2016 tanggal 29 April 2016 tentangStandar Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan:
5. Lampiran 3,2 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor : P.14IPHPL/SET A12016 tanggal 29 April 2016 tentangPedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang lzin danhak Pengelolaan;
6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor : P.14IPHPL/SET|4|2016 tanggal 29 April 2016 tentangPedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;
7. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;8. SNI ISO/IEC 17065.2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk Menjadi
Lembaga Se(ifikasi Produk, Proses Dan Jasa;9. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi.
Mengingat
Tanggal 1 Juni 2016 Hal 1 dari 2
Layanan Sertifikasi :as€neayamarusenitil(ari,co.id
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASITENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) IUPHHK-HTPT. WAENIBE WOOD INDUSTRIES.
Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada IUPHHK-HTPT. Waenibe Wood lndustries dengan Nomor : SLK.'l '10/ASERT/LVLK-0'I 1-lDNmasa berlaku 5 Desember 2017 sampai dengan 4 Desember 2020.
Setiap 12 (dua belas) bulan sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacupada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IUPHHK-HTPT. Waenibe Wood lndustries.
IUPHHK-HT PT. Waenibe Wood lndustries berhak menggunakan Sertifikat,Logo PT. Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwaapabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaikisebagaimana mestinya.
LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI
lr. AkhmadDirektur
Tanggal '1 Juni 2016 Hal2 dati 2
KESATU
Ditetapkan di : BogorPada Tanqqal : 5 Desember 2017
Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth:1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;2. Direktur Usaha Hutan Produksi
SERTI FIKAT LEGALITA$ KAYU YKAiIKomite Akreditasi Nasional
LVLK-Ol{-lDltl
Berlaku hingga : 4 Desember 2020No : SLK. 1 1 0/ASERT/LVLK-01 1 -lDNTanggal Penerbitan : 5 Desember 2017
Diberikan kepada :
PT: WAENIBE WOOD TNDUSTRIESSK IUPHHK-HTI Nomor : SK,155IMENHUT-1U2009, Tanggal 3 April 2009Luas & Lokasi : t 33.245 Hektar - Kabupaten Buru, Provinsi MalukuAlamat Kantor : Jl. Sisingamangaraja No. 1 RT 017/RW 004, Passo, Ambon, Provinsi Maluku
telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
sesual dengan :
Peiaturan Menterl Llngkungan Hidup dan Kehutanan Republlk lndonesla Nomor: P.30/UenLHK/SetJen/PHPL.3l3l2010tentang penllaian KlnerJa Pengelolaan iiuariProOukdl Lestarl dan Veriflkdsl Legalltas Kayu Pada Pemegang lzln, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak
danLampiran 2.1 dan l-ampiran 3.2 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestarl Nomor : P.'14IPHPUSET1412016
tentang Stairdar dan pedoman Pelaksanaan Penllalan Klnerja Pengelolian Hutan Produksi Lestarl (PHPL) dan Verlflkasl Logalitas Kayu (VLK)
Direktur
KOMPLEK RUKO BRA",AMUSTIKA B-1 1 , Lantai 1 . Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001 , Bogor 161 11 - INDONESIA
S6rtifikat ini tidak bol€h direproduksi sobagian, kecuali eecara keo€luruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.
ll.ttr
yffie$u ASERT-324.Rev.3
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
(1) Identitas LVLK
a. Nama Lembaga
b. Nomor Akreditasi
c. Alamat
d. Nomor telepon/faks/E-mail
e. Direktur
f. Standar
Konite Akred itas i N asionalLVLK.()l1-IDN
AU Drr vERTFTKA$t:H:rrAs KAYU (vLK)IUPHHK.HTI PT WAENIBE WOOD INDUSTRIES
KABUPATEN BURUI PROVINSI MALUKU
PT. Ayamaru Seftifikasi
LPPHPL-001-IDN, masa berlaku tanggal
2 September 20t4 s/d 1 September 2018
LVLK-01 I-IDN, masa' berlaku tanggal
23 November 2016 sld22 November 2020
KOMPLEK RUKO BRA]A MUSTIKA 8.11 LANtAi 1,
JL. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
Telp. 0251-8333513, 8333515
Fax. 0251-8333593
Email : asert@ayamaruseftifi kasi.co.id
Website : wrrrm/.aya maruseftifi kasi.co.id
Ir. Akhmad
1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : P.30/MenLHK/ Seden lPHPL.3l3l2016 tanggal
1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada
Hutan Hak.
2) Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari Nomor :
P.L4IPHPLIS{I l4l20L6 tanggal 29 April 2016 tentang
Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUPHHK-HTI,
IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan.
3) Lampiran 3.2 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari Nomor :
P.l4lPHPLlSEf 1412016 tanggal 29 April 2016 tentang
Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada
Pemegang Izin dan Hak Pengelolaan.
4) Lampiran 3.14. Peraturan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :
P.l4lPHPLlS{f l4l20L6 tanggal 29 April 2016 tr:ntang
Tanggal 'l Juni 2016 Hal- '1
!
I
yfililKomite Akreditasi Nasional
LVLK.OIl.IDN
ASERT-324.Rev.3
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
g. Tim Audit
h. Pengambil Keputusan
(2) Identitas Auditee
a Nama Pemegang Izin/ : PT Waenibe Wood Industries
Hak Pengelolaan
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pelalawan :
- Nomor : SK.155/MENHUT-I112009
- Tanggal : 3 APril 2009
- Luas Areal : * 33.245 Ha.
- Lokasi : Kabupaten Buru, Provinsi Maluku
- Kelas Perusahaan : Kayu Pertukangan'
Alamat Kantor Kantor Pusat :c.
d. Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)
e. Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP)
f. Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
g. Pengurus
- Dewan Komisaris
- Komisaris
- Direktur
- Dewan Komisaris
- Direktur Utama
- Direktur
- Direktur
Rukan Puri Kencana Blok K7 No.14, Jakarta
Kantor Cabang :
Waenibe, Pulau Buru, Maluku.
01.000.866.2-057.000
009 I 25-06 I PB lxl 20t7 .P. 1, ta n gga I 4 Oktobe r 20L7
P1. Kepastian areal IUPH H K-HTI, IUPHHK-HTI, IU PH HK-RE, dan Hak Pengelolaan
Kl.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK).(ruPHHK)Memenuhi- Tersedia kelengkapan dokumen legal terkait izin usaha (Akte
pendirian dan Akte Perubahan terkhir Perusahaan, NPWP, SIUP
serta TDP).- Terdapat kelengkapan dokumen legal terkait dengan izin
pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman yaitu ;
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.155/MENHUT-II/2009,tanggal 3 April 2009, tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman
Kepada PT Waenibe Wood Industries seluas + 33.245 Hektar di
Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.- Hasil verifikasi kesesuaian antara Peta Areal Kerja dan Peta
Kawasan Hutan Provinsi Riau menunjukkan bahwa seluruh areal
kerja PT Waenibe Wood Indrustries dinilai telah sesuai
peruntukkannya sebagai areal untuk pengembangan httantanaman industri.
a. Dokumen legal terkaitperizinan usaha (SK
IUPHHK)
Memenuhi- Terdapat Bukti pelunasan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu (IIUPHHK) An. PT Waenibe Wood Industries. Adapun
Surat Perintah Pembayaran Iuran IUPHHK Nomor : S.410/VI-BIKPHH/2009, tanggal 28 April 2009, sebesar Rp. 86.437.000(Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu
Rupiah).
- Tidak diverifikasi, karena dalam areal kerla PT Waenibe Wood
Industries tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar
sektor kehutanan.
c, Penggunaan kawasanyang sah di luar kegiatan
IUPHHK fiika ada)
K2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areat tebangan yang disahkan oleh pejabat yang
berwenang.
2.1.1. RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKf/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang
berwenang.Memenuhi- Terdapat dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk
Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 20L2 s.d.2021yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang A.n. Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari, melalui Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor: SK.3852/MenLH K-PHPL/UHP IHPL.UT I 2017, tanggal 1 1
Juli 20L7, tentang Persetuj uan Revisi RKU PH H K-HTI u ntuk Ja ng ka
Walctu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 20L2-202L, A.n. PT
Waenibe Wood Industries di Provinsi Maluku, lengkap dengan
lampiran peta.- Tersedia dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2017l20LB (periode
November 2017 s.d. November 2018) yang telah disahkan sesuai
Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor :
522.|L I SKI DISH UT-MALi 1 39 I 2017, tang ga I 13 Nopem ber 20 1 7
perihal Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan
a. Dokumen RKUPHHK/
RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT besefta lampirannyayang telah disahkan olehpejabat yang benvenang,meliputi :
Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan kaYu bulatP3
K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan l
hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar,Kayu (TPK)mempunyai
identitas fisik dan dokumen yang sah
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan
- Tidak diverifikasi, karena PT Waenlbe Wood Industries belum
melakukan penebangan sehingga belum tersedia dokumen Laporan
Hasil Produksi (LHP). Namun PT Waenibe Wood Industries telah
memiliki Petugas Pembuat LHP (PLHP) dan Operator SIPUHH-
Online , yakni atas nama : Dola Saleki dengan Nomor Register :
00277-t6lPKB-R/nCV2016 (berlaku s.d tanggal 26 Oktober 2019),
sebagai Petugas Pembuat LHP (PLHP) yang ditetapkan berdasarkan
Keputusan Direktur PT Waenibe Wood Industries Nomor:
03/SK/DIR-WWYVllll20l7 tanggal 1 Agustus 20t7 tentangPengangkatan Ganis PHPL-PKB Sebagai Pembuat Laporan Hasil
Produksi (LHP) Pada PT Waenibe Wood Industriesdi Kabupaten
Maluku Provinsi Maluku.
Dokumen LHP yang telahdisahkan oleh pejabat yang
benruenang
dengan keterangan sahnyakayu lindung nhutahasilarealr dlztn I I suratSeluruh dia keluakut3.L.2. ngya n9
- Tidak diverifikasi, karena PT Waenibe Wood Industries belum
melakukan penebangan maupun pengangkutan kayu sehingga
belum tersedia dokumen pengangkutan kayu (Surat Keterangan
Sahnya Hasil HutanKayu/SKSHHK) maupun dokumen persediaan
kayu (Laporan Mutasi KayuiLMK).
3.1.3. Pembuktian asal usu! kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HTI
TidaK diverifikasi, karena PT Waenibe Wood Industries belummelakukan penebangan sehingga tidak bisa melakukanpemeriksaan terhadap tanda-tanda pentaausahaan hasil hutan'
a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulatdari pemegang IUPHHK-HTI bisa dilacak balak
b. Identitas kayu diterapkansecara konsisten olehpemegang izin
- Tidak diverifikasi, karena PT Waenibe Wood Industries belum
melakukan penebangan maupun penandaan identitas kayu
sehingga tidak bisa melakukan penelusuran asal usul kayu' Namun
telah memiliki acuan dalam penatausahaan hasil hutan kayu yaitu
berupa Prosedur Operasi Standar Tata Usaha Kayu sesuai Nomor
Dokumen : 01/SOP/WWI120L7, tanggal terbit 06 Maret 2017'
3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan ke luar TPK
Arsip SKSKB dan dilarnpiriDaftar Hasil Hutan (DHH)untuk hutan alam, dan arsipFAKB dan lampirannya untukhutan tanaman
- Tidak diverifikasi, karena PT Waenibe Wood Industries belum
melakukan penebangan maupun pengangkutan kayu sehingga
tidak memiliki arsip SKSHHK sebagai dokumen angkutan kayu.
Tanggal 1 Juni 2016 Hal-6
' PrinsiFlKiiteria/Indikator/Verifier
Hasil Penilaian ,: NormaPenilaian
Surat keterangan sahnyahasil hutan dan lampirannyadari :
-TPK hutan ke TPK Antara,
-TPK hutan ke industriprimer dan/ataupenampung kayu terdaftar,
- TPK Antara ke industriprimer hasil hutandan/atau penampung kayuterdaftar
yfilfil ASERT-324.Rev.3
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomite Akred ita si N asion a I
LVLK.O11-IDN
K3.2. Pemegang izin telah melunasi kewai iban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu
3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti petunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya
Hutan (PSDH).
Tidak diverifikasi, karena PT Waenibe Wood Industries belum
melakukan penebangan maupun pembuatan LHP sehingga belum
memiliki dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) atau Bukti
Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas
Provisisumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).
- Tidak diverifikasi, karena-PT Waenibe Wood Industries belum
melakukan penebangan maupun pembuatan LHP sehingga belum
memiliki dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) atau Bukti
Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).
b. Bukti Setor DR dan/atauPSDH
- Tidak diverifikasi. karena PT Waenibe Wood Industries belum
melakukan penebangan maupun pembuatan LHP sehingga belum
memiliki dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) atau Bukti
Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).
c. Kesesuaian tarif DR danPSDH atas kayu hutanalam (termasuk hasil
kegiatan penyiapan lahan
untuk pembangunan
hutan tanaman) dan
kesesuaian tarif PSDH
untuk kayu hutantanaman
K3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu
Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)
- Tidak diverifikasi, karena PT Waenibe Wood Industries belum
melakukan penebangan maupun pengangkutan kayu keluar dari
areal izin, sehingga belum tersedia dokumen Pedagang Kayu Antar
Pulau Terdaftar (PKAPT) dan berdasarkan wawancara dengan
auditee bahwa kayu hasil penebangan akan dijual ke industri group
yaitu PT Wainebe Wood Industries yang berlokasi di Kabupaten
Maluku Tengah.
Dokumen PKAPT
3.3.2. pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan
memiliki izin yang sah
- Tidak diverifikasi, karena PT Waenibe Wood Industries belum
melakukan penebangan maupun pengangkutan kayu keluar dari
areal izin, sehingga belum memiliki dokumen identitas kapal'
Dokunren yang
menunjukkan identitas kapal
K3.4. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal
- Tidak diverifikasi, karena PT Waenibe Wood Industries belum
melakukan penebangan dan belum memiliki dokumen angkutan
kayu, sehingga tidak bisa melakukan pemeriksaan terhadap
keberadaan Tanda V-Legal.
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan
Pemenuhan aspek lingku ngan dan sosial yang terkait dengan penebanganP4.
K4.1. Pemegang izin telah memilikiAnalisa Mengenai Dampak Lingku-ngan (AMDAL)/ DokumenRengelolaln dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upayapemlntauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumenlingkungan tsb
Tanggal 1 Juni 2016 Hal -7
.aeAa*{
d,S:rh^ys"sw#'
Prinsip/Kriteria/ Hasil PenilaianNorma
Penitaian
yrfiIr,Komite Akreditasi lVasional
LVLK-011-lDN
ASERT-324.Rev.3
Hasil Penilaian
4.1.1. Pemegang izin tetah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak
Lingkungan (ANDAL), Rencana Ketola Lingkungan (RKt), dan Rencana Pemantauan Lingkunganran yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya(RPL) yang telah disahkan sesuai peratu
Memenuhi- Tersedia dokumen lingkungan (AMDAL) yang meliputi dokumen
ANDAL, dokumen Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan dokumen
Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dokumen tersebut
seluru hnya telah menda patkan persetujuan BAPEDALDA Provinsi
Maluku, Nomor 13/REK-AMDAL/BPDL/XIIIAHUN 2008, tanggal 03
Nopember 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Ijin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman di
Kabupaten Buru Provinsi Maluku oleh PT Waenibe Wood Industries.
- Hasil verifikasi dokumen menunjukan bahwa dokumen lingkungan
(AMDAL) tersebut dalam penyusunannya telah melalui proses-
proses dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Dokumen AMDAL/DPPUUKL-
UPVRKL-RPL
4.1.2. Pemegang izin memitiki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakandampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosialuntuk mengatasi
Memenuhi- Tersedia laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan
pemantauan lingkungan yang tertuang dalam dokumen Laporan
Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan semester Itahun 2017.
- Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
tersebut di buat pada setiap semester sefta kegiatan pengelolaan
dan pemantauan yang dilakukan telah mengacu pada kegiatan
pengelolaan dan pemantauan yang tertuang dalam dokumen RKL
dan RPL. Kegiatan pengelolaan dan pematauan lingkungan yang
dilakukan meliputi aspek fisik- kimia, biologi dan sosial budaya.
a. Dokumen RKL dan RPL
Memenuhi- Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL-RPL) yang
telah diimplementasikan (Aspek Fisik, Aspek Biologi dan Aspek
Sosial) adalah sebagai berikut :
- Pemeliharaan jalan utama (pengerasan dan penyiraman jika
berdebu)- Memeliharan kendaraan /peralatan bermotor sehingga
mengurangi kadar emisi gas buang
- Pemiihan teknis penebangan
- Mengalokasikan kawasan lindung/kawasan yang tidak terganggu
untuk keanekaragaman hayati dan pelestarian satwa sefta tata
air.- Membentuk lembaga yang menangani masalah kebakaran hutan
dan memasang tanda atau papan peringatan tentang bahaya
kebakaran hutan.- Memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk tidak
merambah hutan
- Melakukan pengelolaan terkait kesehatan karyawan, pendidikan,
keselamatan kerja, kesempatan kerja, peluang usaha dan
pengelolaan peningkatan perekonomian masyarakat.
- Memberikan bantuan-bantuan terhadap masyarakat sekitar
hutan.
b. Bukti pelaksanaanpengelolaan danpemantauan dampakpenting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial
Tanggal'1 Juni 2016 Hal-B
ffi LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Prinsip/ Kriteria/Indikator/Verifier
NormaPenila!an
iffi*ir IH*"ffi
yf,fle, ASERT-324.Rev.3
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU, SERTIFIKASIKomite Akreditasi Nasional
l.vlK-o11-lDN
P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan
K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3)
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3Memenuhi
06 Maret 2017.- Telah ditunjuk personel/petugas yang
implementasi prosedur K3 bernama Ded,penugasan Direktur PT Waenibe WoodWWI1Vl20t7 tertanggal 01 Mei 2017.
bertanggung jawab dalamdy Tomia berdasarkan suratIndustries No. SP/06/DIR-
n ataKeselam nn ataberkaita kegTerda denganpat yangprosedurataKeselam dan KesehatannsoPituda Kesehatann (K3)Kerja ya
ta20L7 diterbitkanNo. pad nggal03/soP,ruIA/VWI/ ya ng(Kerja K3)
Memenuhi- Terdapat catatan kecelakaan kerja yang dibuat secara rutin setiap
bulan'dalam bentuk Laporan Kecelakaan Kerja, sefta melakukananalisa dan upaya upaya dalam rangka untuk menghindari atau
menekan tingkat kecelakaan kerja.
c. Catatan kecelakaan kerja
K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja- Telah dikelurakan kebijakan perusahaan kepada seluruh
karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatanserlkat pekerja sebagaimana yang tertuang dalam SuratPernyataan Dlrektur PT Waenibe Wood Industries No. SEi06/DIR-WWI|Vl2OlT tanggal 2 Mei 2017, dimana dalam surat pernyataan
tersebut menyatakan bahwa pekerja/buruh berhak membentuk dan
mengembangkan serikat pekerja/serikat buruh sesuai perundanganyang berlaku.
- Terdapat Peraturan Perusahaan (PP) periode 2017-2019. PeraturanPerusahaan tersebut dalam proses disahkan oleh Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, hal ini dibuktikandengln tanda terima dokumen peraturan perusahaan (PP) oleh
.
DinJs Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, teftanggal20 NopembEr 2017 dimana dalam dokumen tersebut sudah
mengatur tentang hak dan kewajiban pekerja/karyawan.
di bawah umur, sefta sudah memiliki komitmen untuk tidakmempekerjakan karyawan di bawah umur sebagaimana yang
tertuang dalam Surat Penyataan Direktur No.
SP/05/DIR-WW1Vl20t7 tertanggal 01 Mei 2017.
Memenuhi
Memenuhi
Memenuhi- PT Waenibe Wood Indrustries tidak mempekerjakan karyawan yang
Ken Bersama (PP)KKB )rja
5.2.3. Perusahaan tidak kan anak di bawah umur
Ada serikat pekerja ataukebijakan perusahaan yangmembolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja